Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji tarif khusus untuk asuransi kendaraan listrik. Diperkirakan premi asuransi kendaraan listrik akan lebih tinggi dari kendaraan konvensional karena faktor harga komponen hingga karakteristiknya yang berbeda.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan, pada dasarnya kendaraan listrik memiliki karakteristik risiko yang berbeda, seperti harga komponen yang lebih mahal, khususnya baterai.

Selain itu, biaya perbaikan juga lebih tinggi dibanding kendaraan konvensional, serta risiko kebakaran atau kerusakan akibat sistem kelistrikan.

"Kendaraan listrik kemungkinan besar akan dikenakan premi lebih tinggi karena risiko yang berbeda. Misalnya, biaya perbaikan memerlukan peralatan dan keahlian khusus untuk diperbaiki, yang cenderung lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar konvensional," kata Wahyudin, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, kata dia, banyak kendaraan listrik saat ini diposisikan di segmen premium, sehingga di sisi lain nilai klaim saat kecelakaan juga bisa lebih tinggi.

"Meskipun kendaraan listrik diklaim lebih aman dari segi emisi dan mekanikal, risiko lain seperti kebakaran baterai dan kompleksitas komponen kelistrikan tetap menjadi pertimbangan besar," ujarnya.

Adapun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat penjualan kendaraan berbasis kendaraan listrik pada semester I/2024 ini naik 104% menjadi 11.940 unit, dibanding 5.584 unit pada periode yang sama di 2023.

Pada periode tersebut, AAUI mencatat premi dicatat untuk asuransi kendaraan bermotor naik tipis, hanya 2% menjadi Rp10,03 triliun dibanding Rp9,84 triliun. Sementara klaim dibayar naik 5,4% menjadi Rp3,52 triliun dibanding Rp3,34 triliun.

Dengan tarif yang diprediksi lebih mahal, Wahyudin mengatakan bila ada ketentuan khusus atas asuransi kendaraan listrik, maka pendapatan premi asuransi kendaraan juga berpotensi meningkat.

"Ini memungkinkan perusahaan asuransi menyesuaikan tarif dan bisa meningkatkan total premi. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan peningkatan premi, klaim juga berpotensi naik jika kecelakaan atau kerusakan terkait komponen khusus kendaraan listrik semakin umum terjadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Reasuransi Maipark Indonesia (Maipark) memproyeksikan ekuitas perusahaan dapat mencapai Rp2 triliun pada 2028.

Direktur Utama Maipark, Kocu Andre Hutagalung, menjelaskan strategi ini penting untuk memastikan perusahaan memenuhi ketentuan permodalan di sektor reasuransi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kocu menyebutkan pada 2028, perusahaan reasuransi di Indonesia harus memiliki modal minimal Rp2 triliun. Saat ini, ekuitas Maipark baru mencapai Rp750 miliar, sehingga ada gap yang harus dicapai untuk memenuhi target tersebut.

“Saat ini ekuitas kami sekitar Rp750 miliar. Untuk mencapai Rp2 triliun, kami butuh strategi jangka panjang dan permodalan tambahan,” kata Kocu dalam sebuah pertemuan dengan pemegang saham, Resonansi: Maipark CEO Forum 2024 di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menurut Kocu, salah satu upaya untuk mencapai target ini adalah menjaga agar 51% saham Maipark tetap dimiliki oleh pemegang sahamexisting. “Kami berencana mempertahankan 51% saham Maipark berada di tangan pemegang saham existing. Selebihnya, kami terbuka untuk mencari tambahan 49% dari investor baru,” jelasnya.

Untuk memastikan pencapaian target ekuitas tersebut, Maipark telah melakukan berbagai simulasi dan memproyeksikan pertumbuhan premi yang perlu dicapai. Perusahaan menargetkan pertumbuhan premi sebesar 12-15% per tahun hingga 2027.

Namun, meski dengan pertumbuhan tersebut, Maipark masih membutuhkan tambahan modal sekitar Rp150 miliar dari pemegang saham existing atau investor baru untuk mencapai ekuitas Rp1,062 triliun pada 2027.

“Setelah melakukan simulasi, kami menemukan bahwa meski dengan pertumbuhan 12-15% per tahun, kami tetap memerlukan tambahan modal Rp150 miliar untuk mencapai target ekuitas tahun 2027,” ungkap Kocu.

Tambahan modal ini, menurutnya, akan digunakan untuk memperkuat permodalan perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang sehat.Lebih lanjut, Kocu menyebutkan bahwa untuk mencapai ekuitas Rp2 triliun pada 2028, perusahaan membutuhkan tambahan modal sekitar Rp900 miliar.

Dia menambahkan bahwa Maipark tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mendapatkan dana tambahan ini, termasuk dari investor strategis atau instrumen pasar modal seperti hybrid capital.

“Kami sedang mengeksplorasi berbagai opsi, termasuk investor strategis dan instrumen investasi seperti hybrid capital untuk mendapatkan tambahan modal Rp900 miliar,” kata Kocu.

Dia optimis bahwa dengan pertumbuhan perusahaan yang stabil dan profitabilitas yang tinggi, Maipark akan menarik minat investor. Kocu juga menekankan pentingnya menjaga profitabilitas yang sehat, dengan target profit yield di kisaran 15% dan underwriting yield sekitar 25%.

Dengan demikian, Maipark dapat memberikan pengembalian yang menarik bagi para pemegang saham dan investor.

“Dengan strategi tersebut, Maipark optimis dapat memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan regulator dan mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” tandas Kocu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara perihal fenomena ‘makan tabungan’ yang terjadi pada masyarakat Tanah Air.

Sebagai mana diketahui, fenomena makan tabungan merujuk pada catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penurunan rerata saldo tabungan masyarakat Indonesia hingga pertengahan 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan bahwa kondisi tabungan di bank pelat merah tersebut tetap tumbuh hingga saat ini.

“Dari data yang ada di BNI, tabungan sih tetap naik. Enggak tinggi banget, tapi naik,” katanya saat ditemui wartawan di Menara BNI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Namun demikian, dirinya tak menampik bahwa pelemahan ekonomi terjadi pada sebagian sektor. Royke menyebut industri tekstil sebagai contoh, meskipun tak memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Mungkin satu-dua ada, lah. Kita sadari, memang ada industri yang [terdampak], misalnya tekstil. Mungkin di industri tertentu pasti adaimpact-nya,” tutup dia.

Pada semester I/2024, BNI membukukan himpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp772,32 triliun, tumbuh 0,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari level Rp765 triliun. Dana murah aliascurrent account saving account(CASA) juga naik 2,51% yoy, dari Rp532,34 triliun menjadi Rp549,69 triliun.

Sementara itu, LPS melaporkan bahwa rata-rata saldo tabungan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta tercatat turun dari Rp3 juta pada 2019 menjadi Rp1,5 juta pada pertengahan 2024.

Lebih lanjut, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta, atau 98,8% dari total 586,95 juta rekening hingga Juli 2024. Kelompok rekening ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun, dengan peningkatan 4,9% (year-to-date/ytd) atau 11,8% yoy.

Selain itu, rekening dengan saldo antara Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 1,3% ytd dan 3,8% yoy, sementara saldo Rp200 juta hingga Rp500 juta mencatat kenaikan 2% ytd dan 3,6% yoy. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tiering saldo jumbo atau di atas Rp5 miliar dengan jumlah 142.324 rekening, naik 3,6% ytd dan 8,6% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) akan meluncurkan produk asuransi khusus kendaraan listrik pada semester I/2025. Sampai September 2024 ini, Jasindo telah mencatatkan premi asuransi kendaraan sebesar Rp113.893.296.358 dengan nilai klaim mencapai Rp38.639.439.701.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara mengatakan total premi dan klaim ini didapatkan dari polis kendaraan konvensional. Dia menungkap, rencananya Jasindo juga akan merambah sektor khusus kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sebagai inovasi produk mereka. Pengembangan inovasi produk tersebut berupa produk asuransi kendaraan khusus listrik dengan manfaat ekstra melalui skema bundling product.

"Direncanakan akan diluncurkan pada semester 1 tahun 2025 untuk penggarapan segmentasi B2B2C [Business-to-Business-to-Customer] dan SME [Small Medium Enterprise]," kata Diwe kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaska, premi asuransi kendaraan bermotor diperoleh dari harga mobil dikalikan dengan rate premi. Dengan begitu, apabila dibedakan rate premi mobil listrik yang notabene harga mobil listrik lebih mahal, maka preminya juga akan lebih besar jika ratenya lebih tinggi.

Sementara dari sisi klaimnya, Diwe menjelaskan bahwa dengan risiko kecelakaan yang berbeda, risiko yang diakibatkan mobil listrik dan mobil konvensional pada dasarnya sama.

"Yang membedakan dari segi teknologi yang terdapat pada kendaraan tersebut dan perilaku pengemudi adalah faktor kunci, dan nilai ganti rugi ditentukan oleh tingkat kerusakan yang di alami oleh kendaraan tersebut dan basis penentuan premi ditentukan dari harga pertanggungan kendaraan," jelasnya.

Sementara dari segi tantanganya, Diwe menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar yakni pada komponen spare part antara kendaraan konvensioanal dan listrik sehingga berpotensi terdapat loading premi khusus untuk kendaraan listrik. Loading rate adalah rate tambahan yang dikenaiakn jika kendaraan sudah melebihi batas maksimum usia kendaraan yang dapat ditanggung asuransi.

Sementara saat ini rate premi asuransi kendaraan belum dibedakan antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Menurut Diwe, untuk saat ini regulasi yang berlaku sudah bisa mengakomodir kebutuhan industri menentukan tarif premi asuransi kendaraan mereka, baik yang konvensional maupun listrik.

"Premi yang dikenakan sama antara mobil listrik dan mobil konvensional ditambah regulasi yang sekarang masih ada ruang di mana perusahaan asuransi dapat menerapkan tarif batas atas untuk kendaraan listrik," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merespons Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut penyelesaian rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan masih jauh dari target.

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah membenarkan perusahaan telah membayarkan outstanding klaim Rp319,53 miliar sampai dengan Agustus 2024. Sementara untuk target RPK direncanakan mencapai Rp2,8 triliun sampai dengan akhir tahun.

“Pembayaran OS Klaim memang betul sudah Rp319,53 miliar dari asuransi perorangan sebesar Rp256 miliar dan asuransi kumpulan sebesar Rp63 miliar, untuk pemegang polis yang telah menyetujui PNM [Penurunan Nilai Manfaat PNM],” kata Hery saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/10/2024).

Meskipun masih jauh dari target, Hery memastikan bahwa target pembayaran klaim outstanding memang masih diupayakan dari pelaksanaan konversi aset yang saat ini terus berproses.“Kita terus melakukan upaya dalam pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis,” katanya.

Sebelumnya, OJK mengungkap AJB Bumiputera belum mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPK perusahaan yang telah dinyatakan tidak keberatan pada Juli 2024. Ogi menyebut ada empat inisiatif strategis terkait dengan RPK.

Pertama, rencana pembayaran outstanding klaim di mana sampai dengan akhir Agustus 2024, telah dibayarkan Rp319,53 miliar.

“Namun, kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun Rp2,8 triliun,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Kedua, konversi dari aset tetap menjadi aset produktif finansial, OJK menyebut baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. Kemudian, ketiga, AJB Bumiputera juga sudah menjual premi baru, dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar premi yang diterimanya.“Tetapi targetnya belum mencapai target yang ditetapkan,” kata OJK.

Keempat, Ogi mengatakan AJB Bumiputera dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) sudah berjalan, tetapi belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan RPK.“Jadi, masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan,” imbuh Ogi.

Ogi menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan. Terakhir, Ogi juga menyinggung penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang melambat di level 7,01% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2024. Jumlah itu lebih kecil dari Juli 2024 yang tumbuh 7,72%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada Agustus 2023 yang sebesar 6,24% yoy.

“Meskipun terdapat pelambatan pertumbuhan DPK secara bulanan, pertumbuhan itu masihon the trackdengan rencana penghimpunan dana bank sampai dengan akhir tahun ini,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Dian juga mengharapkan agar suku bunga global dapat terus melandai, sebagaimana selisih suku bunga acuan dan tingkat inflasi domestik yang diharapkan menurun.

Menurutnya, kondisi demikian akan meningkatkan arus masuk modal asing (capital inflow) yang dapat mengerek naik perekonomian dalam negeri melalui perbankan.“Mudah-mudahan tentunya pertumbuhan DPK juga akan terus membaik dari waktu ke waktu,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari penyaluran kredit, dia menjelaskan bahwa situasi tersebut mencerminkan kebutuhan ekspansi usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan menyimpan dana.

Hal itu juga dinilai mencerminkan aktivitas dunia usaha yang berangsur normal, terutama dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat.

“Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi lain mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi pertumbuhan simpanan atau DPK masyarakat di perbankan,” tandas Dian.

Berdasarkan catatanBisnis, pertumbuhan DPK dan kredit perbankan kompak menunjukkan pelambatan pada Agustus 2024.

Laporan Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan DPK sebesar Rp8.364,7 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan (yoy). Capaian ini lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang tumbuh sebesar 7,7% yoy.

Berdasarkan jenis simpanannya, giro tumbuh sebesar 8,4% yoy pada bulan kedelapan tahun ini, usai tumbuh sebesar 9,6% yoy pada Juli.

Tabungan tumbuh sebesar 6,2% yoy, setelah tumbuh 6% yoy pada bulan sebelumnya, diiringi simpanan berjangka yang tumbuh 6,2% yoy setelah tumbuh 7,6% yoy pada Juli 2024.

Pada laporan yang sama, laju penyaluran kredit pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp7.441,9 triliun atau tumbuh 10,9% yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 11,7%.

Kredit kepada debitur korporasi tumbuh positif 15,7% yoy pada Agustus 2024, tetapi melambat jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang tumbuh 16,8%. Hal serupa terjadi pada kredit perorangan yang pertumbuhannya lebih rendah dibanding Juli 2024 sebesar 6,2%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Astra Buana merasa pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang mengatur khusus tentang asuransi kendaraan listrik.

Head of PR Marcomm dan Event, Asuransi Astra, Laurentius Iwan Pranoto mengatakan saat ini besaran premi asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada rate kendaraan konvensional.

Padahal, secara faktor risiko antara mobil listrik dengan mobil konvensional berbeda. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada besaran nominal klaim yang akan ditanggung asuransi.

"Sama-sama ketabrak mungkin jika mobil listrik terkena colokan listriknya saja sudah mahal banget untuk ganti, dibanding mobil biasa ya ketabrak penyok saja," kata Iwan kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Adapun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat penjualan kendaraan berbasis kendaraan listrik pada semester I/2024 ini naik 104% menjadi 11.940 unit, dibanding 5.584 unit pada periode yang sama di 2023.

Pada periode tersebut, AAUI mencatat premi dicatat untuk asuransi kendaraan bermotor naik tipis, hanya 2% menjadi Rp10,03 triliun dibanding Rp9,84 triliun. Sementara klaim dibayar naik 5,4% menjadi Rp3,52 triliun dibanding Rp3,34 triliun.

"Dengan semakin meningkatnya populasi mobil hybrid dan pureEV, tentunya perlu segera ada studi dan regulasi terkait besaran premi agar perusahaan asuransi bisa mengantisipasi sesuai dengan kondisi terkini," kata Iwan.

Iwan mengatakan saat ini regulator sedang mempersiapkan kajian tentang besaran premi untuk jenis-jenis kendaraan terkini, seperti mobil listrik. Menurutnya regulator perlu mempertimbangkan dengan kesesuaiannya terhadap besaran populasi di Indonesia.

Meski belum punya payung hukumnya sendiri, asuransi umum juga mulai memasarkan produk asuransi kendaraan listrik, salah satunya yang dipasarkan oleh Asuransi Astra.

Berdasarkan laporan keuangan Asuransi Astra terbaru, tercatat pendapatan premi (premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung) per Agustus 2024 sebesar Rp5,47 triliun, naik 17,78% yoy dibanding Rp4,64 triliun pada Agustus 2023.

Sementara itu, di periode tersebut beban klaim bruto mencapai Rp2,53 triliun, naik 26% yoy dibanding Rp2 triliun. Sayangnya Iwan masih enggan menyebut nominal premi dan klaim khusus untuk asuransi kendaraan berbasis listrik.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) angkat bicara perihal transmisi suku bunga kredit usai Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada pertengahan September lalu.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan bahwa penurunan BI Rate belum disertai dengan penurunan biaya dana (cost of fund) yang dikeluarkan bank, lebih lagi dengan kondisi likuiditas yang ketat.

“Kita berharap liquidity bisa turun, bisa memberikan ruang agak banyak, sehingga suku bunga juga turun. Biasanya begitu, butuh waktu lah untuk menurunkan [suku bunga kredit],” katanya kepada wartawan di Menara BNI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Royke lantas menyatakan harapannya agar suku bunga dapat terus melandai. Pasalnya, suku bunga rendah dinilai dapat memantik geliat masyarakat dalam perputaran roda ekonomi.

“Supaya orang lebih berani untuk berusaha. Bank kalau bunganya tinggi terus, orang juga enggak ada yang mau berusaha, enggak ada yang mau beli properti, enggak ada yang mau investasi,” sambungnya.

Ketika ditanya perihal angka permintaan kredit usai suku bunga turun, dia menuturkan bahwa pelaku pasar saat ini masih lebih banyak menunggu situasi ke depan.

Kendati demikian, Royke menyebut bahwa pembiayaan pada segmen individu lazimnya kembali bergeliat usai suku bunga turun, terutama pada sektor properti.

Dia pun memproyeksikan penyaluran kredit BNI masih akan tumbuh dobel digit hingga penghujung 2024. “Pertumbuhan kredit, [proyeksi] saya, sih, masih dobel digit, 10% lah,” tutupnya.

Bisnis mencatat, BNI membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024 lalu, tumbuh 3,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari level Rp10,3 triliun.

Bank pelat merah ini juga menyalurkan kredit senilai Rp726,98 triliun, naik 11,71% YoY dari Rp650,77 triliun hingga bulan keenam tahun ini.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BNI tercatat tumbuh 0,96% YoY dari Rp765 triliun menjadi Rp772,32 triliun pada periode yang sama. Dana murah atau current account saving account (CASA) BNI juga naik 2,51% yoy menjadi Rp545,69 triliun, dari sebelumnya Rp532,34 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera belum mencapai target-target yang ditetapkan dalam rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK pada Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ada empat inisiatif strategis terkait dengan RPK perusahaan. Pertama, rencana pembayaran outstanding klaim, di mana sampai dengan akhir Agustus 2024, telah dibayarkan Rp319,53 miliar.

“Namun, kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun Rp2,8 triliun,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Kedua, konversi dari aset tetap menjadi aset produktif finansial, OJK menyebut baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. Ketiga, meskipun AJB Bumiputera sudah menjual premi baru, dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar premi yang diterimanya, tetapi targetnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Ogi melanjutkan, keempat AJB Bumiputera dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) sudah berjalan, tetapi belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan RPK.“Jadi, masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan,” imbuh Ogi.

Ogi menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan.

Terakhir, Ogi juga menyinggung soal penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalankan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap bahwa prospek asuransi penerbangan atau aviasi memiliki prospek yang tinggi di Indonesia. Terlebih saat ini ada maskapai baru yang hadir yakni BBN Airlines Indonesia.

Maskapai dari entitas anak usaha dari Avia Solutions Group (ASG) tersebut melakukan penerbangan perdananya pada 27 September 2024 dengan rute Jakarta—Surabaya dan sebaliknya.

“Memang pertumbuhan aviasi, penerbangan ini luar biasa di Indonesia. Ini kan ada juga airlines baru BNN, harus kita akuilah,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan usai paparan kinerja asuransi umum pada semester I/2024 di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Budi mengatakan prospek baik sektor penerbangan di Indonesia juga didorong oleh masih banyaknya investor yang melakukan investasi. Hal tersebut mendorong penambahan pesawat oleh maskapai-maskapai setiap tahunnya meningkat.

Dengan demikian kebutuhan akan asuransi penerbangan juga meningkat. Hal tersebut berdampak positif pada pendapatan premi lini bisnis asuransi aviasi.“Karena kan mereka tidak mau mereka harus mengasuransikan pesawatnya,” kata Budi.

Namun demikian, Budi mengatakan bahwa penyerapan asuransi penerbangan di dalam negeri masih kecil. Pihaknya pun mendiskusikan masalah ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan regulator pesawat.“Harapannya kami bisa menyikapi ini,” katanya.

Pada semester I/2024, AAUI mencatat kinerja yang positif pada asuransi aviasi. Adapun pendapatan premi aviasi mencapai senilai Rp882 miliar pada periode tersebut. Angka ini tumbuh signifikan 90,8% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp462 miliar.

Dari sisi klaim, AAUI mencatat klaim asuransi aviasi mencapai Rp84 miliar, angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp179 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan prediksi terkait dengan kinerja perbankan usai penurunan suku bunga acuan atau BI Rate.

Sebagaimana diketahui, BI telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan BI Rate akan mempengaruhi biaya dana di pasar uang, yang juga menjadi salah satu sumber likuiditas perbankan. Dari sini, penurunan suku bunga, baik global maupun dalam negeri, pada akhirnya akan mempengaruhi suku bunga simpanan atau cost of fund perbankan Indonesia.

"Kemudian terkait dengan penurunan cost of fund itu juga akan berpengaruh positif pada tingkat profitabilitas perbankan, dengan penurunan cost of fund pada gilirannya akan mendorong penurunan suku bunga kredit," jelasnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan September 2024 pada Selasa (1/10/2024).

Dian menjelaskan dalam kondisi suku bunga kredit yang lebih rendah, maka hal ini akan mendorong ekspansi usaha atau pertumbuhan kredit yang meningkat.

Semakin tinggi penyaluran kredit, akan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan agregat masyarakat dan sekaligus meningkatkan kemampuan membayar masyarakat.

Dengan demikian, risiko kredit perbankan secara menyeluruh akan ikut menurun. Namun, saat ini suku bunga kredit bank masih relatif stabil karena perbankan mempertimbangkan aspek permintaan dan juga risiko kredit.

Sampai saat ini, lanjut Dian, risiko kredit masih relatif terjaga dengan daya tahan bank menyerap risiko yang tergolong kuat sebagaimana terlihat dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi, dengan didukung tingkat profitabilitas yang baik meskipun dengan NIM yang sedikit menurun.

"Ke depannya, tentu penurunan Fed Fund Rate atau FFR yang lebih tinggi dibandingkan penurunan suku bunga acuan BI diharapkan dapat memberikan ruang untuk aliran modal masuk asing [foreign capital inflow]," jelas Dian.

Adapun, pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2024 tercatat tumbuh sebesar 11,40% secara tahunan (year on year/YoY) senilai Rp7.508 triliun. Pada saat yang sama, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,01% YoY.

Sedikit melambat ketimbang Juli 2024 yang tumbuh sebesar 7,72%. Giro menjadi kontributor pertumbuhan tersebut dengan pertumbuhan terbesar.

Adapun, tingkat profitabilitas bank atau return on asset (ROA) tercatat pada level 2,69% pada bulan kedelapan tahun ini, sama dengan angka pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) per Agustus 2024 tercatat pada level 26,78%, dibandingkan 26,56% pada Juli 2024.

Terkait kualitas kredit, rasio NPL gross pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% dan NPL net sebesar 0,78%. Rasio kredit berisiko atau loan at risk (LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,17% per Agustus 2024, dibanding angka 10,27% pada bulan lalu.

Sementara itu, dari sisi profitabilitas, hingga Juli 2024, laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun atau tumbuh 6,03% secara tahunan (YoY) dari Rp141,11 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan penerbitan PP tersebut, regulator bisa menindaklanjuti penyelesaian kasus perusahaan asuransi Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tersebut.

“Adapun tahap akhir daripada penyelesaian Jiwasraya, karena ini merupakan suatu Persero, maka perlu adanya peraturan pemerintah terkait pembubaran daripada Jiwasraya, yang tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK berikutnya setelah PP pembubaran itu diterbitkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Untuk saat ini, Ogi mengatakan Jiwasraya sudah memasuki masa penyelesaian dari portofolio Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Berdasarkan monitoring dari OJK sampai dengan 31 Agustus 2024, jumlah polis yang sudah direstrukturisasi itu sebanyak 99,7% dari keseluruhan polis dan yang setuju polis tersebut yang telah dialihkan ke IFG Life senilai Rp37,97 triliun.

Dengan demikian, lanjut Ogi, sisa finalisasi untuk tahap akhir pengalihan kepada IFG Life. Dia menekankan OJK tetap meminta Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis. Adapun langkah yang perlu dilakukan adalah pertama dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Kedua, mengantisipasi proses penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap tidak menyetujui restrukturisasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Ogi mengatakan OJK juga telah mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) kepada Jiwasraya. Regulator menilai Jiwasraya telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

“Dengan dikenakannya PKU maka Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada,” kata Ogi.

Ogi mengatakan pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagian diatur dalam ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, dan masyarakat.

Selain itu sanksi PKU, atas belum dibayarkannya kewajiban kepada pemegang polis kepada Jiwasraya juga telah dikenakan sanksi administratif.

“OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis dengan menyusun rencana aksi terkait dengan beberapa permasalahan yang belum diselesaikan,” tandas Ogi.