Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan menghadiri pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang baru pada hari ini, Minggu (15/9/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengatakan bahwa Kepala Negara tidak memiliki jadwal untuk menghadiri agenda tersebut.

“Hari ini tidak ada agenda tersebut,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (15/9/2024).

Menurut catatan Bisnis, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo menyebut pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru akan dilakukan hari ini, Minggu (15/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bambang kepada wartawan.

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Bambang menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa di mana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub. Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- DigitalBridge Group Inc., perusahaan infrastruktur digital yang berbasis di Amerika Serikat, dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi strategis terkait EdgePoint Infrastructure, unit bisnis mereka di Asia Tenggara. Perusahaan ini adalah pemegang saham di balik PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. (CENT) untuk pasar Indonesia.

Berdasarkan sumber Bloomberg yang dirilis Minggu (15/9/2024), opsi yang sedang dipertimbangkan yakni kemungkinan penjualan sebagian atau keseluruhan EdgePoint.

Menurut sumber tersebut, DigitalBridge saat ini sedang bekerja sama dengan penasihat keuangan untuk melakukan kajian strategis yang bisa menghasilkan transaksi penjualan EdgePoint. Perusahaan diperkirakan mengincar valuasi hingga US$4 miliar (sekitar Rp61,64 triliun) untuk aset bisnis menara telekomunikasi ini.

Meski demikian, penjualan EdgePoint Infrastructure masih dalam tahap awal pertimbangan. Menurut sumber, DigitalBridge belum membuat keputusan akhir dan masih mungkin untuk membatalkan kesepakatan.

Perwakilan DigitalBridge dan EdgePoint menolak memberikan komentar terkait isu ini.

EdgePoint Infrastructure didirikan pada tahun 2020 dan bermarkas di Singapura, dengan operasi di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Unit bisnisnya, Centratama Group (CENT), mengoperasikan lebih dari 10.000 lokasi menara telekomunikasi di Indonesia, sementara EdgePoint Towers di Malaysia mengelola lebih dari 1.500 lokasi, dan EdgePoint Philippines memiliki lebih dari 2.800 lokasi. Perusahaan ini juga didukung oleh Abu Dhabi Investment Authority.

Hingga akhir Juni 2024, DigitalBridge mengelola aset infrastruktur digital senilai US$84 miliar, termasuk pusat data, menara seluler, dan jaringan fiber. Berdasarkan laporan kuartal kedua, perusahaan yang berkantor pusat di Boca Raton, Florida, mencatat laba bersih sebesar US$77 juta dari total pendapatan US$390 juta. Saham DigitalBridge telah mengalami penurunan sebesar 21% sepanjang tahun ini, dengan nilai pasar perusahaan sekitar US$2,4 miliar.

Sementara itu, tren global saat ini menunjukkan investor semakin tertarik pada aset infrastruktur digital, mengingat pertumbuhan permintaan teknologi yang pesat dan keuntungan yang stabil dari sektor ini. Pekan lalu, Blackstone Inc., perusahaan investasi terkemuka, setuju untuk mengakuisisi operator pusat data Australia, AirTrunk, dalam kesepakatan senilai 24 miliar dolas Australia (US$16,1 miliar), termasuk utang dan belanja modal untuk proyek-proyek yang telah dikomitmenkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rumah di China kembali melanjutkan tren penurunan, bahkan sedikit lebih cepat pada Agustus 2024, efek dari memudarnya rencana terbaru terkait penyelamatan dari krisis properti.

Biro Statistik Nasional dalam datanya, Sabtu (14/9/2024), melaporkan bahwa harga rumah baru di 70 kota di China, tidak termasuk perumahan bersubsidi negara, turun sebesar 0,73% dari Juli 2024, menyusul penurunan 0,65% sebulan sebelumnya.

“Nilai rumah bekas turun 0,95%, dibandingkan dengan penurunan 0,8% sebulan sebelumnya,” bunyi laporan tersebut, mengutip Bloomberg, Minggu (15/9/2024).

Data-data tersebut menyoroti upaya Negeri Tirai Bambu dalam mengatasi krisis properti di saat tekanan deflasi menambah suramnya perekonomian.

Faktanya, upaya pemerintah Beijing untuk memacu permintaan domestik tidak banyak membantu memulihkan pasar perumahan, sehingga membahayakan target pertumbuhan pemerintah dan mendorong para ekonom untuk menyerukan stimulus tambahan.

Anjloknya nilai properti yang berkepanjangan telah membuat para pembeli rumah enggan untuk mengeluarkan uang. Alih-alih membeli rumah, para pembeli tengah menunggu penurunan harga lebih lanjut.

Direktur Penelitian di China Index Holdings, Chen Wenjing, mengatakan, hanya beberapa kota besar yang kemungkinan akan melihat peningkatan aktivitas pembelian rumah.

“Masih ada tekanan besar agar harga rumah baru terus turun,” kata Chen Wenjing.

Para pemangku kebijakan telah mengambil langkah-langkah untuk menggenjot permintaan pembeli rumah tahun ini. Langkah ini termasuk mengurangi biaya pinjaman KPR dan melonggarkan pembatasan pembelian.

Kendati begitu, tanda-tanda pemulihan penjualan pada Juni 2024 terbukti berumur pendek lantaran pembeli properti mengantisipasi harga rumah baru akan turun lebih jauh.

Kampanye Beijing untuk membeli rumah yang tidak terjual guna mengurangi kelebihan pasokan telah mengalami implementasi yang lambat, sebagian besar didorong oleh rencana ekonomi yang tidak menarik bagi pemerintah daerah.

Kepala Penelitian Properti China di CGS International Securities Hong Kong, Raymond Cheng, menyebut bahwa penjualan rumah tetap lebih lemah dari yang diharapkan.

“Jika masalah ini tidak diselesaikan, harga properti dan kontraksi volume transaksi akan terus berlanjut,” ujarnya.

Adapun, saham pengembang China telah merosot lebih jauh ke pasar yang melemah. Bloomberg Intelligence menunjukkan terjadi penurunan lebih dari 40% dari titik tertingginya pada pertengahan Mei 2024.

Kepada Bloomberg, seorang narasumber yang mengetahui masalah ini menyebut bahwa China siap memangkas suku bunga KPR yang beredar senilai lebih dari US$5 triliun, paling cepat pada bulan ini, karena pemerintah mempercepat langkah untuk memacu konsumsi.

Namun, Raymond Cheng menilai bahwa dampak dari kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak besar pada pasar properti meskipun hal tersebut dapat membantu pendapatan dan konsumsi rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo menyebut pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru akan dilakukan hari ini, Minggu (15/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bambang kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Bambang menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub. Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling efektif dalam menjalankan kebijakan fiskal.

Bahkan kebijakan yang tepat, menjadi penyelamat untuk keluar dari krisis pandemi Covid-19. Dalam satu dasawarsa terakhir, kebijakan fiskal melalui APBN selalu diarahkan untuk menjalankan 3 fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam pidato pengantar Nota Keuangan APBN 2025, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 6,1% menjadi 0,8% dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, anggaran pemerintah turut menjadikan pertumbuhan ekonomi stabil.

"Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," kata Presiden pada pertengahan Agustus 2024 lalu.

Sejatinya, Presiden menyebutkan, sejumlah kebijakan fiskal diluncurkan untuk memerangi kondisi terburuk. Misalnya, pemerintah telah menyalurkan Rp361 triliun dalam anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membuka akses 92 juta masyarakat miskin ke Puskesmas hingga fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pemerintah juga telah menggelontorkan beasiswa Rp113 triliun dalam program Kartu Indonesia Pintar bagi 20 juta siswa. Juga telah disalurkan anggaran Rp225 triliun untuk 10 juta peserta program keluarga harapan dan Rp60,3 triliun dalam program Pra Kerja.

Saat yang sama, pemerintah melancarkan operasi pengendalian inflasi hingga terjaga dalam rentang 2%-3%.

"[Capaian ini] saat banyak negara mengalami kenaikan [inflasi] yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%," kata Presiden lebih lanjut.

Sejak menjabat pada 2014, Pemerintah memang melakukan sejumlah pengaturan fiskal baik dari sisi pengeluaran dan pemasukan. Ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan reformasi kebijakan yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat basis pendapatan negara.

Perinciannya saat awal menjabat pada 2014, pemerintah melakukan Pergeseran Subsidi BBM ke program yang lebih terarah seperti infrastruktur dan bantuan perlindungan sosial. Proyek pembangunan utama kemudian disatukan dalam payung proyek strategis nasional.

Reformasi fiskal ini juga diikuti dengan peluncuran deregulasi berupa Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII yang mencakup 204 pokok deregulasi.

Reformasi dari sisi penerimaan kemudian dijalankan dengan pembenahan sistem perpajakan nasional dengan tahap langkah pengampunan pajak (tax amnesty). Sebuah lompatan kebijakan sisi penerimaan yang bertujuan meningkatkan basis pajak dan mengembalikan aset warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Presiden Jokowi juga mendorong efisiensi dengan mengoptimalkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui optimalisasi peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Digitalisasi ini selain mendorong efisiensi juga meningkatkan transparansi dalam belanja negara.

Reformasi besar dalam sisi penerimaan juga dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedangkan sektor keuangan, dilakukan penguatan melalui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada September 2023 menjelaskan bahwa UU P2SK menjawab berbagai tantangan modern di sektor keuangan. "Undang-undang ini menjadi warisan penting yang menyesuaikan industri keuangan dengan perkembangan zaman," ujar Friderica, yang akrab disapa Kiki.

Friderica menambahkan bahwa UU P2SK mengubah 17 peraturan di sektor keuangan, termasuk UU Pasar Modal yang sudah berusia 28 tahun sejak diterbitkan pada 1995, dan peraturan sektor perbankan yang terakhir direvisi pada 1998. Menurutnya, inovasi teknologi yang berkembang pesat menuntut penyesuaian peraturan di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Arsjad Rasjid akan memberikan keterangan terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang mencetuskan nama Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Pihak Arsjad menilai Munaslub kadin yang digelar kemarin, Sabtu (14/9/2024) itu tidak sah lantaran melanggar ketentuan AD/ART Kadin. Sementara, pihak Anindya Bakrie menyebut Munaslub telah mencapai kuorum sehingga keputusannya sah.

Dalam surat undangan yang diterima Bisnis, hari ini Arsjad Rasjid dijadwalkan memberikan keterangan pers pada hari ini, Minggu (16/9/2024) bersama Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia. Dhaniswara K. Harjono, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia.

Bahkan, agenda yang akan digelar di Menara Kadin pukul 13.00 WIB ini juga akan menghadirkan Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Menyikapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September 2024, di Jakarta, yang diselenggarakan dengan mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah," bunyi undangan tersebut.

Dewan Pengurus Kadin juga menyebutkan bahwa mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut yang dinilai dapat mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sebagai satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai dengan UU Kadin dan Keppres Kadin harus menjadi dasar dalam perjalanan organisasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan hari ini tidak sah atau ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Penelitian terbaru dari Asosiasi Dana Pensiun Australia (ASFA) mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga dari generasi baby boomer (Lahir 1946-1964) di negara itu tidak memiliki cukup tabungan pensiun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesejahteraan mereka.

Sebagai informasi, usia kerja di Australia adalah hingga 67 tahun. Artinya sebagian besar generasi baby boomer ini masih dalam posisi pegawai aktif yakni mereka yang lahir 1958 ke atas. Sementara itu, usia harapan hidup di Australia adalah 83,3 tahun.

Menurut ASFA, hanya sekitar 30% warga Australia yang mampu menikmati gaya hidup standar saat pensiun. Data menunjukkan bahwa saldo rata-rata rekening pensiun pria berusia 60-64 tahun per Juni 2022 adalah 205.385 dolar Australia (sekitar Rp2,06 miliar), sementara untuk wanita di usia yang sama hanya 153.685 dolar Australia (sekitar Rp1,54 miliar). Meski dalam rupiah terlihat besar, nilai ini jauh di bawah standar yang direkomendasikan untuk hidup di Australia yakni 690.000 dolar Australia untuk pasangan dan 595.000 dolar Australia untuk individu.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (15/9/2024) ASFA juga melaporkan bahwa sistem dana pensiun nasional Australia telah mendekati 4 triliun dolar Australia. Dana jumbo ini akan kedatangan 2,5 juta warga Australia akan memasuki masa pensiun dalam dekade mendatang.

Sistem pensiun Australia sendiri dimulai sejak 1992. Saat ini iuran yang ditetapkan sebesar 11,5% dari upah dan akan meningkat menjadi 12% tahun depan.

Mary Delahunty, Kepala Eksekutif ASFA, dalam wawancara mengatakan seiring dengan matangnya sistem pensiun, proporsi warga yang dapat pensiun dengan dana yang cukup akan meningkat menjadi 50% atau lebih pada tahun 2050. "Orang-orang yang pensiun saat ini belum merasakan manfaat penuh dari sistem pensiun sepanjang kehidupan kerja mereka," jelas Delahunty.

Dia mengatakan banyak dari mereka masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk pensiun dengan cukup.

Meskipun Australia sering dipuji memiliki salah satu sistem pensiun terbaik di dunia, kekhawatiran tetap ada. Sebuah survei oleh Natixis Investment Managers menunjukkan bahwa 40% warga Australia merasa mereka tidak akan pernah memiliki cukup uang untuk pensiun, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup.

Delahunty juga mencatat bahwa kesenjangan gender dalam gaji turut berkontribusi pada ketimpangan dana pensiun. Saldo rata-rata pria sebesar 182.667 dolar Australia, sementara wanita hanya 146.146 dolar Australia. Selain itu, kekurangan penasihat keuangan menambah tantangan dalam mempersiapkan pensiun, yang telah mendorong pemerintah untuk mengusulkan reformasi sektor tersebut.

Meskipun demikian, Delahunty optimistis bahwa sistem pensiun Australia berperan penting dalam meringankan beban anggaran negara. Laporan pemerintah tahun 2023 memperkirakan pengeluaran untuk pensiun akan turun dari 2,3% menjadi 2% dari produk domestik bruto dalam 40 tahun mendatang, berkat kontribusi dana pensiun yang semakin besar dalam mendanai pensiun warga Australia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penelitian terbaru dari Asosiasi Dana Pensiun Australia (ASFA) mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga dari generasi baby boomer (Lahir 1946-1964) di negara itu tidak memiliki cukup tabungan pensiun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesejahteraan mereka.

Sebagai informasi, usia kerja di Australia adalah hingga 67 tahun. Artinya sebagian besar generasi baby boomer ini masih dalam posisi pegawai aktif yakni mereka yang lahir 1958 ke atas. Sementara itu, usia harapan hidup di Australia adalah 83,3 tahun.

Menurut ASFA, hanya sekitar 30% warga Australia yang mampu menikmati gaya hidup standar saat pensiun. Data menunjukkan bahwa saldo rata-rata rekening pensiun pria berusia 60-64 tahun per Juni 2022 adalah 205.385 dolar Australia (sekitar Rp2,06 miliar), sementara untuk wanita di usia yang sama hanya 153.685 dolar Australia (sekitar Rp1,54 miliar). Meski dalam rupiah terlihat besar, nilai ini jauh di bawah standar yang direkomendasikan untuk hidup di Australia yakni 690.000 dolar Australia untuk pasangan dan 595.000 dolar Australia untuk individu.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (15/9/2024) ASFA juga melaporkan bahwa sistem dana pensiun nasional Australia telah mendekati 4 triliun dolar Australia. Dana jumbo ini akan kedatangan 2,5 juta warga Australia akan memasuki masa pensiun dalam dekade mendatang.

Sistem pensiun Australia sendiri dimulai sejak 1992. Saat ini iuran yang ditetapkan sebesar 11,5% dari upah dan akan meningkat menjadi 12% tahun depan.

Mary Delahunty, Kepala Eksekutif ASFA, dalam wawancara mengatakan seiring dengan matangnya sistem pensiun, proporsi warga yang dapat pensiun dengan dana yang cukup akan meningkat menjadi 50% atau lebih pada tahun 2050. "Orang-orang yang pensiun saat ini belum merasakan manfaat penuh dari sistem pensiun sepanjang kehidupan kerja mereka," jelas Delahunty.

Dia mengatakan banyak dari mereka masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk pensiun dengan cukup.

Meskipun Australia sering dipuji memiliki salah satu sistem pensiun terbaik di dunia, kekhawatiran tetap ada. Sebuah survei oleh Natixis Investment Managers menunjukkan bahwa 40% warga Australia merasa mereka tidak akan pernah memiliki cukup uang untuk pensiun, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup.

Delahunty juga mencatat bahwa kesenjangan gender dalam gaji turut berkontribusi pada ketimpangan dana pensiun. Saldo rata-rata pria sebesar 182.667 dolar Australia, sementara wanita hanya 146.146 dolar Australia. Selain itu, kekurangan penasihat keuangan menambah tantangan dalam mempersiapkan pensiun, yang telah mendorong pemerintah untuk mengusulkan reformasi sektor tersebut.

Meskipun demikian, Delahunty optimistis bahwa sistem pensiun Australia berperan penting dalam meringankan beban anggaran negara. Laporan pemerintah tahun 2023 memperkirakan pengeluaran untuk pensiun akan turun dari 2,3% menjadi 2% dari produk domestik bruto dalam 40 tahun mendatang, berkat kontribusi dana pensiun yang semakin besar dalam mendanai pensiun warga Australia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penelitian terbaru dari Asosiasi Dana Pensiun Australia (ASFA) mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga dari generasi baby boomer (Lahir 1946-1964) di negara itu tidak memiliki cukup tabungan pensiun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesejahteraan mereka.

Sebagai informasi, usia kerja di Australia adalah hingga 67 tahun. Artinya sebagian besar generasi baby boomer ini masih dalam posisi pegawai aktif yakni mereka yang lahir 1958 ke atas. Sementara itu, usia harapan hidup di Australia adalah 83,3 tahun.

Menurut ASFA, hanya sekitar 30% warga Australia yang mampu menikmati gaya hidup standar saat pensiun. Data menunjukkan bahwa saldo rata-rata rekening pensiun pria berusia 60-64 tahun per Juni 2022 adalah 205.385 dolar Australia (sekitar Rp2,06 miliar), sementara untuk wanita di usia yang sama hanya 153.685 dolar Australia (sekitar Rp1,54 miliar). Meski dalam rupiah terlihat besar, nilai ini jauh di bawah standar yang direkomendasikan untuk hidup di Australia yakni 690.000 dolar Australia untuk pasangan dan 595.000 dolar Australia untuk individu.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (15/9/2024) ASFA juga melaporkan bahwa sistem dana pensiun nasional Australia telah mendekati 4 triliun dolar Australia. Dana jumbo ini akan kedatangan 2,5 juta warga Australia akan memasuki masa pensiun dalam dekade mendatang.

Sistem pensiun Australia sendiri dimulai sejak 1992. Saat ini iuran yang ditetapkan sebesar 11,5% dari upah dan akan meningkat menjadi 12% tahun depan.

Mary Delahunty, Kepala Eksekutif ASFA, dalam wawancara mengatakan seiring dengan matangnya sistem pensiun, proporsi warga yang dapat pensiun dengan dana yang cukup akan meningkat menjadi 50% atau lebih pada tahun 2050. "Orang-orang yang pensiun saat ini belum merasakan manfaat penuh dari sistem pensiun sepanjang kehidupan kerja mereka," jelas Delahunty.

Dia mengatakan banyak dari mereka masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk pensiun dengan cukup.

Meskipun Australia sering dipuji memiliki salah satu sistem pensiun terbaik di dunia, kekhawatiran tetap ada. Sebuah survei oleh Natixis Investment Managers menunjukkan bahwa 40% warga Australia merasa mereka tidak akan pernah memiliki cukup uang untuk pensiun, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup.

Delahunty juga mencatat bahwa kesenjangan gender dalam gaji turut berkontribusi pada ketimpangan dana pensiun. Saldo rata-rata pria sebesar 182.667 dolar Australia, sementara wanita hanya 146.146 dolar Australia. Selain itu, kekurangan penasihat keuangan menambah tantangan dalam mempersiapkan pensiun, yang telah mendorong pemerintah untuk mengusulkan reformasi sektor tersebut.

Meskipun demikian, Delahunty optimistis bahwa sistem pensiun Australia berperan penting dalam meringankan beban anggaran negara. Laporan pemerintah tahun 2023 memperkirakan pengeluaran untuk pensiun akan turun dari 2,3% menjadi 2% dari produk domestik bruto dalam 40 tahun mendatang, berkat kontribusi dana pensiun yang semakin besar dalam mendanai pensiun warga Australia.

Bisnis.com, JAKARTA - Jalan Tol Pondok Aren-Serpong atau tol BSD resmi menaikkan tarif tol mulai hari ini, Minggu (15/9/2024). Tarif tol untuk Golongan I tercatat naik sebesar Rp2.500 menjadi Rp9.500, dari sebelumnya Rp7.000.

Penyesuaian tarif berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR No.2149/KPTS/M/2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong.

“Mulai tanggal 15 September 2024 pukul 00.01 WIB, akan diberlakukan tarif tol pada ruas Pondok Aren-Serpong,” demikian melansir Instagram resmi @infobsdtol, dikutip Minggu (15/9/2024).

Adapun, PT Bintaro Serpong Damai (BSD) yang menggenggam konsesi jalan tol sepanjang 7,25 km tersebut terakhir kali melakukan penyesuaian tarif pada 2019. Sementara, evaluasi dan penyesuaian tarif dilakukan dalam urun waktu 2 tahun sekali.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b dan c UU No. 38/2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38/2024 tentang Jalan.

Selain itu, pasal 84 ayat (1) PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol juga menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

Dengan adanya penyesuaian tarif, maka tarif tol baru untuk golongan I menjadi Rp9.500 dari sebelumnya Rp7.000. Untuk Golongan II dan III kini dipatok sebesar Rp14.000 dari sebelumnya Rp13.500.

Selanjutnya, untuk Golongan IV dan V dibanderol sebesar Rp18.500 dari sebelumnya Rp16.000.

Adapun penyesuaian tarif jalan tol pada ruas Pondok Aren-Serpong hanya akan berlaku pada delapan gerbang berikut:

-Gerbang Tol Pondok Aren 1
-Gerbang Tol Pondok Aren 2
-Gerbang Tol Serpong 2
-Gerbang Tol Serpong 3
-Gerbang Tol Serpong 6
-Gerbang Tol Serpong 7

Berikut daftar lengkap tarif Tol BSD:

1. Tarif Lama Tol BSD:

Golongan I: Rp 7.000

Golongan II: Rp 13.500

Golongan III: Rp 13.500

Golongan IV: Rp 16.000

Golongan V: Rp 16.000

2. Tarif Baru Tol BSD

Golongan I Rp 9.500

Golongan II Rp 14.000

Golongan III Rp 14.000

Golongan IV Rp 18.500

Golongan V Rp 18.500

Bisnis.com, JAKARTA - Jalan Tol Pondok Aren-Serpong atau tol BSD resmi menaikkan tarif tol mulai hari ini, Minggu (15/9/2024). Tarif tol untuk Golongan I tercatat naik sebesar Rp2.500 menjadi Rp9.500, dari sebelumnya Rp7.000.

Penyesuaian tarif berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR No.2149/KPTS/M/2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong.

“Mulai tanggal 15 September 2024 pukul 00.01 WIB, akan diberlakukan tarif tol pada ruas Pondok Aren-Serpong,” demikian melansir Instagram resmi @infobsdtol, dikutip Minggu (15/9/2024).

Adapun, PT Bintaro Serpong Damai (BSD) yang menggenggam konsesi jalan tol sepanjang 7,25 km tersebut terakhir kali melakukan penyesuaian tarif pada 2019. Sementara, evaluasi dan penyesuaian tarif dilakukan dalam urun waktu 2 tahun sekali.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b dan c UU No. 38/2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38/2024 tentang Jalan.

Selain itu, pasal 84 ayat (1) PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol juga menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

Dengan adanya penyesuaian tarif, maka tarif tol baru untuk golongan I menjadi Rp9.500 dari sebelumnya Rp7.000. Untuk Golongan II dan III kini dipatok sebesar Rp14.000 dari sebelumnya Rp13.500.

Selanjutnya, untuk Golongan IV dan V dibanderol sebesar Rp18.500 dari sebelumnya Rp16.000.

Adapun penyesuaian tarif jalan tol pada ruas Pondok Aren-Serpong hanya akan berlaku pada delapan gerbang berikut:

-Gerbang Tol Pondok Aren 1
-Gerbang Tol Pondok Aren 2
-Gerbang Tol Serpong 2
-Gerbang Tol Serpong 3
-Gerbang Tol Serpong 6
-Gerbang Tol Serpong 7

Berikut daftar lengkap tarif Tol BSD:

1. Tarif Lama Tol BSD:

Golongan I: Rp 7.000

Golongan II: Rp 13.500

Golongan III: Rp 13.500

Golongan IV: Rp 16.000

Golongan V: Rp 16.000

2. Tarif Baru Tol BSD

Golongan I Rp 9.500

Golongan II Rp 14.000

Golongan III Rp 14.000

Golongan IV Rp 18.500

Golongan V Rp 18.500

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana mendatangkan 100.000 ekor sapi perah tropis asal Brasil untuk menggenjot produksi susu dalam negeri.

Rencana impor sapi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro di Brasil, Kamis (12/9/2024).

Amran menyampaikan, kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor sapi perah di Indonesia akan dilakukan antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group). Nilai investasi ditaksir mencapai Rp4,5 triliun.

“Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan,” kata Amran dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (15/9/2024).

Mentan Brasil Carlos Favaro dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Dia juga berjanji akan membawa sejumlah pengusaha besar di sektor peternakan ke Indonesia.

Dengan adanya rencana tersebut, Amran mengharapkan agar Indonesia-Brasil dapat membuat kesepakatan lanjutan terkait pembangunan peternakan di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana untuk mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, sekitar 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk memasukan sapi perah ke Indonesia.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan, koperasi, dan seterusnya yang sudah komitmen untuk memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2024).

Sementara itu, Kementan saat ini tengah berencana untuk membuka gerbang impor sapi perah dari negara lain. Dengan begitu, sapi perah tidak hanya berasal dari satu negara saja, dalam hal ini Australia.

Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah tengah merampungkan revisi kedua Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.