Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Wisnu mengatakan, investigasi yang dilakukan Pansus Haji bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji dengan kualitas pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Adapun, rekomendasi dalam bentuk laporan yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna akan diteruskan ke Presiden lewat Pimpinan DPR.

Seiring dengan adanya temuan-temuan tersebut, Pansus Haji memperingatkan Sekjen Kemenag untuk memprioritaskan panggilan rapat dari DPR RI agar ke depannya tak ada lagi pejabat Kemenag yang mangkir dengan dalih penugasan instansi.

“Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR,” tegasnya.

Ancam Panggil Paksa Menag

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini. Mestinya, pada Senin (9/9/2024), Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir lagi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar bahwa dirinya mangkir panggilan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI.

“Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Yaqut pun mempertanyakan dasar informasi tersebut lantaran dia mengaku belum pernah mendapat surat panggilan rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

“Makanya saya pengen tahu juga. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima [surat panggilan] sampai saya datang ke sini nih saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana saya tidak tahu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Di samping itu, Risal juga menyinggung penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal dirumuskan lebih lanjut pada pemerintahan ke depan.

“Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memperinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Sebagai informasi, rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK diketahui berdasarkan dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Dari total subsidi PSO Rp7,69 triliun di 2025, sebanyak 60,26% di antaranya akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

Dalam dokumen pemerintah memberikan catatan dalam pemberian PSO 2025, yakni dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Pelayaran akan mencakup beberapa aspek teknis. Beberapa di antaranya adalah tarif, jasa pandu dan tunda, asas hipotik hingga keamanan.

Budi Karya mengklaim bahwa sampai dengan saat ini revisi UU Pelayaran mendapatkan respons positif dari stakeholder, terutama para menteri terkait.

“Saya pikir positif [responsnya], karena kita ada 10 item yang dibahas dan Insyaallah kita akan segera untuk mendapat persetujuan para menteri dan kita akan bawa ke depan,” kata Budi Karya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (11/9/2024).

Budi Karya menjelaskan salah satu yang dibahas dalam revisi UU Pelayaran tersebut mengenai penentuan tarif dan jasa pandu tunda. Ke depannya, kata Budi, biaya logistik akan disesuaikan.

Selain itu, Budi Karya mengatakan RUU Pelayaran akan membahas terkait pandu tunda, yaitu kegiatan pemanduan kapal seperti mendorong, menarik, mengawal, dan membantu kapal untuk bertambat di dermaga atau lepas tambat keluar dermaga.

Budi menyebut saat ini tidak semua pelabuhan mewajibkan adanya pandu tunda. Hal ini menyebabkan keamanan barang yang masuk dan keluar pelabuhan tidak diperhatikan.

“Tidak memperhatikan safety, tidak memperhatikan kalkulasi jumlah yang datang dan pergi. Tidak memperhatikan. Harus, harus [ada pandu tunda],” kata dia.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.

Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkapannya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% sektor properti yang berlanjut hingga akhir tahun akan terbit pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

“Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi,” kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Prastowo menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur PPN DTP 100% hingga akhir tahun, tengah dalam proses penetapan bersama.

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Sebelumnya, Realestate Indonesia (REI) menyatakan adanya penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Adapun, keputusan pemerintah menggulirkan kembali PPN DTP 100% disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan berlaku kembali pada 1 September hingga 31 Desember 2024. Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kabar insentif, Airlangga juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terjaga di kisaran 5% di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Stabilitas ekonomi itu menopang tercapainya pembangunan di berbagai penjuru Tanah Air.

Dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau APBN terakhirnya, presiden Joko Widodo membuka kembali ingatan soal capaian kepemimpinannya selama satu dekade terakhir, bahwa Indonesia merupakan negara yang tangguh dan mampu menjaga performa ekonominya dengan baik.

Perang dagang, gejolak geopolitik global, ancaman krisis, pandemi Covid-19, hingga ancaman perubahan iklim menimbulkan banyak bencana, sehingga menjadi tantangan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, ekonomi Indonesia mampu terjaga dengan baik.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjadi di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Penyampaian RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya di DPR, Jumat (16/8/2024).

Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, yakni 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%. Tren itu terus bertahan pada tahun-tahun setelahnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi terjadi pada 2018, ketika perekonomian mampu tumbuh hingga 5,17%. Adapun, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada 2018 mencapai 3,1%.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tantangan semakin besar, tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China terus meningkat. Kondisi itu membuat aktivitas perdagangan kedua negara menurun, sehingga memengaruhi negara-negara lain yang menjadi mitra dagangnya, tidak terkecuali Indonesia.

Namun demikian, Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02% pada 2019. Capaian pertumbuhan itu cukup tinggi dibandingkan sejumlah negara yang sangat terdampak oleh tekanan perang dagang.

Memasuki 2020, pandemi Covid-19 menyebar dan menghantam perekonomian secara global. Pandemi itu menimbulkan efek luka (scarring effect) yang cukup panjang, sehingga tidak hanya menekan perekonomian pada 2020, tetapi hingga tahun-tahun berikutnya.

Fondasi perekonomian yang kuat, hingga berbagai program dan insentif melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terbukti membuat Indonesia mampu menangani pandemi Covid-19 sekaligus mencegah dampak tekanan ekonomi yang mendalam.

Dua tahun setelah pandemi Covid-19, yakni pada 2022 Indonesia mampu kembali mencatatkan pertumbuhan ekonomi di tren 5%.

Perbesar

Capaian pertumbuhan ekonomi itu tidak lepas dari berbagai program utama yang membawa daya dorong tinggi, seperti hilirisasi sumber daya alam (SDA), hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Melalui kebijakan itu, Presiden Jokowi mendorong agar kekayaan alam Indonesia seperti nikel dapat diolah di dalam negeri, sehingga menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah sebelum hasil pengolahan itu diekspor ke mitra-mitra dagang.

Pengelolaan fiskal yang prudent juga menjadi instrumen utama yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terjaga.

"APBN selama ini waktu dari mulai pandemi atau bahkan sebelum pandemi, kita selalu menjadi countercyclical dan shock absorber yang sangat efektif. Pasti itu bisa dilakukan saat APBN-nya kredibel, sehat, dan kuat. Selain masalah SDM dan infrastruktur untuk produktivitas, APBN terus dijaga tetap sehat, kuat, dan kredibel," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pada 2024 ini atau tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 5,2%. Laju pertumbuhan ekonomi yang terjaga itu pun menopang stabilitas politik, sehingga transisi pemerintahan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dapat berjalan mulus.

Stabilitas politik yang tercipta berkat laju ekonomi yang konsisten memungkinkan pemerintah bergerak cepat pada masa-masa kritis, seperti pengelolaan APBN saat pandemi Covid-19, maupun saat menerbitkan kebijakan demi penguatan ekonomi Tanah Air.

Fondasi ekonomi tersebut menjadi bekal yang kuat bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk melanjutkan cita-cita Presiden Jokowi agar perekonomian Indonesia terus terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Bisnis.com, CILEGON — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengaku akan kumpulkan jajarannya untuk membahas percepatan realisasi sejumlah investasi yang mandek seperti Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) hingga Rempang Eco-city.

Rosan tidak menampik bahwa masa jabatannya tidak lama lagi yaitu sekitar sebulan lagi. Di samping itu, target investasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.650 triliun baru tercapai 50,3% pada akhir Juni lalu.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan lakukan upaya ekstra untuk menyelesaikan tugasnya untuk memenuhi target yang ada—namun tanpa menyalahi aturan yang ada.

"Kita akan bertemu, bagaimana dalam jangka waktu, sisa waktu ini kita bisa menyelesaikan sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dengan tetap dalam koridor hukum yang benar," ujar Rosan usai kunjungan kerja ke kawasan PT Nippon Shokubai Indonesia di Cilegon, Banten, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa tugasnya bukan hanya untuk mencari investasi baru namun juga menjaga investasi yang sudah masuk. Tak hanya itu, sambungnya, target investasi bukan hanya difokuskan dari asing namun juga investasi domestik.

"Dan juga penyebarannya baik di Jawa, luar Jawa itu juga kita dorong sehingga lebih merata sehingga sekali lagi ke depannya tidak berpusat di Jawa," kata Rosan.

Investasi Foxconn dan Rempang Eco-city Mandek

Sebagai informasi, pendahulu Rosan yaitu Bahlil Lahadalia mengaku investasi Foxconn merupakan pekerjaan rumah (PR) terberat selama dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dia menyampaikan, pemerintah terus melakukan negosiasi untuk bisa mewujudkan rencana pembangunan industri baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air.

“Salah satu PR, pekerjaan, saya paling besar adalah terkait dengan Foxconn. Ini masih dalam negosiasi terus, rencana dalam waktu dekat kami akan berangkat dan saya tidak ingin PR ini menjadi hal yang tertunda,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I/2024, Senin (29/4/2024).

Awalnya, rencana investasi Foxconn sendiri ditargetkan terealisasi pada 2023. Namun, hingga saat ini Foxconn belum juga menanamkan investasinya di Indonesia.

Sementara itu, pengembangan Rempang Eco-city sempat terhambat karena adanya penolakan besar-besaran dari warga setempat. Terbaru, Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan akan mulai memindahkan warga Rempang yang setuju relokasi sebanyak 187 keluarga ke hunian baru di Tanjung Banon pada 25 September 2024.

Di sisi lain, BO Batam juga mengaku telah melakukan pendekatan secara persuasif, sehingga menjadi satu faktor penting lainnya guna mempercepat pergeseran terhadap warga yang terdampak Program Strategis Negara (PSN) tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan proyek strategis Rempang Eco-City. Ia berharap seluruh komponen daerah pun dapat mendukung BP Batam dalam merealisasikan investasi di Rempang.

"Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen daerah agar realisasi investasi di sana bisa berjalan lancar," ujarnya, Rabu (19/6/2024) di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyebut membutuhkan biaya hingga Rp51,8 triliun untuk membangun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 dan 2.

Dia melanjutkan bahwa saat ini pembangunan tahap 1 yang akan menghubungkan Medan Satria hingga Tomang sepanjang 24,5 kilometer. NAmun, secara total untuk fase I akan dibangun 33,7 kilometer jalur MRT yang menghubungkan Medan Satria menuju Kembangan.

Oleh sebab itu, Tuhiyat mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini merogoh kocek hingga senilai 140 miliar Yen Jepang atau sekitar Rp15,12 triliun.

Menurutnya, saat ini pendanaan telah didapatkan langsung oleh pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema pembiayaan bersama atau co-financing bersama Asian Development Bank (ADB).

"Tahap pertama sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Jepang senilai 140 miliar Yen. Sekitar itu baru tahap pertama," tuturnya kepada wartawan di lokasi proyek Stasiun Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Kendati demikian, dia menyebut bahwa jumlah itu bisa saja bertambah untuk menggarap tahap kedua dari Tomang sampai Kembangan. Sehingga, total jumlah anggaran yang dibutuhkan menyentuh 480 miliar Yen Jepang atau sekitar Rp 51,8 triliun.

"Nanti kan ada tahap berikutnya, totalnya itu sekitar 480 miliar Yen," ucapnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa target rampung dari proyek ini diperkirakan akan selesai pada 2031 mendatang dengan total 21 stasiun pemberhentian dari Medan Satria hingga Tomang.

Nantinya, Tuhiyat memaparkan rencananya di fase pertama tahap pertama diestimasikan akan ada penumpang sebesar 284.900 orang yang akan menumpang MRT per harinya.

"Kami targetkan selesai pada 2031 untuk beroperasi dan estimasi kita untuk tahap pertama fase pertama ini adalah 284.000 penumpang per hari average," pungkas Tuhiyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Debat perdana Pilpres Amerika Serikat 2024 yang mempertemukanDonald Trumpdari Partai Republik dan Wakil Presiden dari Partai DemokratKamala Harrismenuai respons beragam.

Bursa saham global merespons secara terbatas debat yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024) waktu setempat. Sementara itu, bursa berjangka, nilai tukar dolar AS, dan Bitcoin tergelincir.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap, pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke entitas asing apabila telah rampung dikerjakan sepenuhnya.

Budi menyebut, nantinya bandara itu akan dilelang dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Dilelang [lewat skema] KPBU. Karena kalau penunjukan tidak boleh itu, [jadi] dilelang,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (11/9/2024).

Budi menjelaskan, nantinya pengelolaan Bandara IKN akan berada di bawah satu entitas yang sama dengan pengelola Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan yang saat ini dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.

Dalam kajiannya, Angkasa Pura Indonesia bakal mengelola Bandara Sepinggan yang melayani penerbangan domestik. Sementara nantinya entitas asing tersebut bakal mengelola Bandara IKN yang akan melayani penerbangan internasional.

Namun demikian, Budi Karya mengaku belum melakukan pemetaan negara mana saja yang bakal ditawarkan untuk turut serta dalam lelang tersebut.

“Belum lah itu karena nanti kita kan ada proses persetujuan presiden dulu terus kita bikin proposal. Idenya digabungkan dengan Balikpapan ya, jadi satu entitas, tapi mengelola dua bandara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menhub mengungkap bahwa Pembangunan runway hingga Senin (9/9/2024) telah mencapai 1.975 meter. Progres konstruksi itu diklaim masih berjalan sesuai target dan dalam waktu dekat akan rampung hingga 2.200 meter.

Selain runway, sejumlah perkembangan pada kawasan bandara telah terlihat, di antaranya adalah terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16%, dibanding bulan lalu yang masih 82,6%.

Sementara itu, terminal VIP telah rampung 77,06%. Untuk fasilitas penunjang, tower ATC per hari ini telah terbangun 53,71%, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03%, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71%.

Menhub optimistis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pindad (Persero) membidik Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Bus Listrik untuk Transjakarta melebihi 40%.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan bahwa saat ini pihaknya akan mulai mengembangkan bus listrik usai meneken nota kesepahaman dengan PT Transjakarta. Oleh karenanya, belum ada detail terkait peta jalan bus listrik untuk mencapai TKDN 40%.

"Kalau persyaratan TKDN itu rata-ratakan di atas 40%. Tetapi kan kita lihat tahapan apa saja yang kita bisa lakukan, itu nanti perkembangannya pada saat kita sharing desain dan sharing keinginan seperti apa yang diinginkan. Seharusnya begitu [TKDN melebihi 40%]," ujarnya saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia menambahkan, untuk sementara saat ini PT Pindad bakal menyiapkan model purwarupa (prototype) bus listrik untuk bisa mengantongi sertifikat dari Kementerian Perhubungan tahun ini.

"Tentunya tahapannya setelah desain dan kita melakukan uji, yang penting di sini adalah prototype itu harus ter-certified keluar dari kementerian perhubungan yang kita usahakan di tahun ini juga," pungkasnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menuturkan bahwa pihaknya bakal berupaya untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dengan menggandeng pihak-pihak terkait, seperti PT Pindad.

Dia juga berencana, jika nantinya kontrak dengan perusahaan otobus akan berakhir, maka Transjakarta ke depannya akan melakukan peremajaan unit dengan bergeser menggunakan bus listrik.

"Ke depan kami persyaratkan kontrak-kontrak baru itu harus menggunakan unit bus listrik. Unit bus listrik ini nanti yang akan mulai di R&D, diproduksi oleh Pindad, untuk bisa memenuhi kebutuhan di Transjakarta yang akan digunakan oleh operator," tutur Welfi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan yang membatasi ruang pertumbuhan industri, sekaligus mengancam keberlanjutan usaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, pihaknya akan mengirimkan petisi penolakan regulasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Kita akan bersama-sama mengirimkan petisi ini, bersama surat kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan atau menyetop pemberlakuan PP 28/2024," kata Franky di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Dia menuturkan, berbagai keluhan dari sektor terkait, termasuk ritel, pertanian dan kreatif yang berkaitan dengan IHT terus berdatangan seiring dengan terbitnya aturan Pengamanan Zat Adiktif dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Para asosiasi lintas sektor juga menyoroti bahwa kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi dapat mengganggu kestabilan perekonomian nasional.

"Industri saat ini sedang sangat prihatin. Regulasi yang dibuat jangan sampai mematikan industri tembakau dan sektor-sektor terkait," ujarnya.

Terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus penolakan PP 28/2024 dan aturan turunannya. Pertama, penolakan terhadap pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk tembakau yang dinilai tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok, tetapi justru akan memukul industri secara signifikan.

Menurut dia, penetapan ambang batas yang terlalu rendah untuk tar dan nikotin akan berdampak negatif pada seluruh rantai pasok industri, mulai dari petani tembakau hingga pabrik rokok.

"Ini berisiko meningkatkan impor tembakau dan merugikan produksi dalam negeri, sekaligus memicu munculnya produk ilegal dengan kadar yang tidak terkontrol," jelasnya.

Kedua, dalam RPMK, pihaknya mendorong pembatalan ketentuan mengenai standarisasi kemasan atau kemasan polos (plain packaging), yang tidak sejalan dengan dan melampaui mandat pengaturan standarisasi di PP No. 28 untuk produk tembakau dan rokok elektronik.

"Kami menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi daya saing produk lokal dan justru membuka peluang bagi peningkatan rokok ilegal," jelasnya.

Di sisi lain, penolakan terhadap larangan zonasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter serta larangan iklan luar ruang dalam radius 500 meter dari fasilitas pendidikan dan tempat ibadah untuk pelaku usaha yang sudah beroperasi saat ini.

"Pembatasan usia pembelian yang ketat sudah diberlakukan. Zonasi tambahan ini hanya akan menambah beban pelaku usaha yang sudah ada tanpa memberikan dampak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa devisa negara harus tergerus hingga Rp450 triliun untuk mengimpor minyak dan LPG.

"Bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih Rp450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas khusus LPG," kata Bahlil di acara Leaders Forum, Rabu (11/9/2024).

Bahlil menuturkan, Indonesia saat ini masih melakukan impor minyak mentah sebanyak 1 juta barel per hari (bph) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini lantaran produksi minyak dalam negeri baru mencapai 600.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan minyak menyentuh angka 1,6 juta barel.

“Tapi sekarang lifting hanya 600.000 dan konsumsi 1,6 juta. kita impor 900-1 juta. Ini tantangan besar menurut saya yang Indonesia harus lakukan ke depan,” ujarnya.

Selain minyak, Bahlil juga menyebut, Indonesia masih melakukan imporliquefied petroleum gas(LPG) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Hal ini lantaran konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton, sedangkan industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,9 juta ton LPG.

Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada semester I/2024 masih di bawah target.

Sampai dengan semester pertama tahun 2024, SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak hanya mencapai 576.000 barel per hari (bopd) atau di bawah target APBN sebesar 635.000 bopd.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, tidak tercapainya target lifting minyak pada semester 1/2024 ini dikarenakan masalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

“Lifting minyak sampai dengan semester I, karena kita semester I mengalami gangguan banjir di mana-mana sehingga drilling praktis lebih dari 1 bulan tidak bisa dilakukan sehingga ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling,” kata Dwi dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).