Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kajian mendalam sebelum menambah jumlah kementerian atau lembaga dalam kabinet pemerintahan mendatang. Menurut Yusuf, penambahan kementerian lembaga tidak terkendali berpotensi mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan DPR tengah menyusun pagu anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga sesuai dengan formasi kabinet saat ini. Yusuf menekankan bahwa Rancangan APBN 2025 harus disahkan paling lambat pada akhir Oktober 2024.

“Oleh sebab itu, jika Prabowo memutuskan untuk mengatur ulang susunan kabinet, sebaiknya dilakukan sebelum APBN 2025 disahkan. Jika tidak, pengalokasian anggaran untuk kementerian atau lembaga baru akan menjadi semakin rumit,” kata Yusuf kepada Bisnis pada Selasa (10/9/2024).

Dia menjelaskan jika perubahan nomenklatur kementerian terjadi, kemungkinan besar alokasi anggarannya baru akan dimasukkan pada APBN 2026. Hal ini dikarenakan sulit untuk memasukkan perubahan anggaran di pertengahan tahun atau Agustus 2025.

Dia menambahkan, penambahan jumlah kementerian atau lembaga sebaiknya dilakukan dengan bijaksana. Yusuf menekankan agar tidak terjadi inefisiensi anggaran jika kementerian atau lembaga baru dibentuk padahal tugas tersebut bisa diakomodasi oleh lembaga yang sudah ada.

Sementara itu, wacana penambahan kementerian atau lembaga di bawah pemerintahan Prabowo telah muncul dari beberapa pihak. Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, misalnya, mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, kubu Prabowo juga sempat mengusulkan pembentukan lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara dan Badan Gizi Nasional.

Revisi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara yang sedang diproses oleh DPR juga mendukung wacana ini, dengan penghapusan batasan jumlah kementerian yang sebelumnya maksimal 34.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa Prabowo masih menerima masukan terkait komposisi kabinet dari para pimpinan partai politik pendukung. Ia memastikan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait susunan kabinet.

"Semua masih dalam tahap wacana. Kita tunggu saja keputusan presiden terpilih Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Mas Gibran mengenai postur kabinet pemerintahan mendatang," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara ihwal perombakan direksi Perum Bulog yang terjadi pada Senin (9/9/2024).

Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) itu menyampaikan bahwa perombakan direksi dilakukan untuk memperkuat fungsi Perum Bulog ke depannya.

“Penyegaran aja, kan Bulog mau diperkuat fungsinya ke depan,” kata Tiko, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Tiko juga membantah bahwa perombakan dilakukan lantaran adanya sejumlah target yang tidak tercapai. Dia kembali menegaskan bahwa fungsi BUMN Pangan ini akan diperkuat kedepannya seiring adanya penugasan baru di masa mendatang.

Namun, dia belum bisa membeberkan lebih jauh terkait penugasan tersebut. Pasalnya, penugasan tersebut sedang digodok.

“Lagi di susun, tapi nanti perannya berubah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin malam (9/9/2024), menunjuk Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Bayu Krisnamurthi. Bayu sendiri belum genap setahun menjabat sebagai Dirut Bulog. Dia baru dilantik pada Desember 2023, menggantikan Budi Waseso.

Wahyu sendiri sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero), BUMN asuransi yang melayani pembayaran manfaat asuransi dan pensiun untuk TNI, Polri, serta ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri.

Jauh sebelum menjabat sebagai Dirut Asabri, Wahyu ternyata sudah lebih dulu meniti karir di lingkungan Perum Bulog. Diketahui, Wahyu sempat menjabat sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Perum Bulog, dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024, Erick juga menambah satu posisi baru yakni Wakil Direktur Utama (Wadirut). Posisi ini diisi oleh Marga Taufiq, anak buah Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sebelum ditunjuk sebagai Wadirut, Marga Taufiq, menjabat sebagai Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kemenhan.

Selain itu, Erick juga mengangkat Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital, menggantikan Purnomo Sinar Hadi. Sudarsono sebelumnya merupakan Guru Besar Sosiologi dan Birokrat serta pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bisnis.com, JAKARTA – Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terpantau mengalami perubahan yang signifikan tepat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan dalam alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terjadi pergeseran anggaran Non K/L ke K/L. Di mana sebelumnya direncanakan anggaran K/L senilai Rp1.094,66 triliun, menjadi Rp1.160,09 triliun.

“Jadi kami sudah sisir, ditampilkan kepada Pak Presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama Ibu Menteri [Sri Mulyani] dan Pak Wamen [Thomas Djiwandono]. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan,” ungkapnya dalam Rapat Panja BPP Badan Anggaran DPR, Selasa (10/9/2024).

Isa menjelaskan melalui penyesuaian anggaran tersebut, nominal BPP 2025 senilai Rp2.701,44 triliun tidak berubah dari Postur Sementara APBN 2025 yang pekan lalu disetujui oleh Banggar.

Penyesuaian terjadi dengan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L. Akibatnya, anggaran belanja Non K/L mengalami penurunan dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

Lebih lanjut, Isa menyampaikan rinciannya untuk program belanja Non K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang pihaknya geser dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” jelasnya.

Berdasarkan paparannya, Program Pengelolaan Belanja Lainnya ini mencakup kebijakan terkait antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Kemudian antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik.

Pos belanja ini juga diperuntukkan sebagai antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi misi dan program kerja pemerintahan baru.

Sebagaimana diketahui dari unggahan Instagram @smindrawati kemarin, dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dirinya mengungkapkan pembahasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan APBN 2024 dan outlook-nya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah presiden terpilih.

“Kedua, perkembangan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan,” tulis Sri Mulyani, Senin (9/9/2024).

Kurang dari satu bulan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus lalu, pemerintah dah DPR setidaknya telah dua kali menyesuaikan postur. Dalam dua kali penyesuaian itu pula, anggaran Non K/L telah digeser ke K/L total senilai Rp173,9 triliun.

Pada rapat Banggar pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L senilai Rp117,8 triliun.

Di mana Rp113 triliun diperuntukkan untuk program Quick Win Prabowo-Gibran, dan sisanya untuk antisipasi penambahan anggota DPR/MPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perikanan, PT Perikanan Indonesia, tercatat telah menyerap ikan hasil tangkapan nelayan sebesar 4.680 ton atau setara valuasi Rp107 miliar pada periode Januari-Agustus 2024.

Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono menyampaikan, ikan yang diserap Perseroan merupakan hasil tangkapan 1.305 mitra nelayan yang tersebar di 12 cabang dan 21 unit di seluruh Indonesia, di antaranya Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, Pemangkat, Ambon, Bitung, Bacan, Makassar, Sorong, dan Benoa.

“Kami membuktikan bahwa kami selalu hadir untuk nelayan. PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk selalu bersama para nelayan di Indonesia,” ungkap Fajar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/9/2024).

Ikan yang diserap oleh Perseroan antara lain tuna, cakalang, layang, gurita, kembung, ikan kakatua, cumi, sotong, dan tongkol. Selanjutnya, ikan-ikan tersebut diolah dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun pasar internasional.

Kedepannya, Fajar mengharapkan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadi aggregator dalam program Penangkapan Ikan Terukur.

Pihaknya juga berencana menggandeng mitra nelayan, mitra investor maupun menangkap ikan menggunakan kapal milik perusahaan untuk memperoleh kuota penangkapan ikan.

“Dengan begitu, akan semakin banyak nelayan yang akan terlibat dan PT Perikanan Indonesia mampu menjaga serta mengamankan pasokan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengarahkan BUMN Pangan untuk menjadi off taker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Arahan ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.99/2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.

Dalam beleid itu, pemerintah menugaskan perusahaan bertindak sebagai off taker hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan dan mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu produk perikanan nasional.

Dengan adanya peran BUMN Pangan, harga ditingkat produsen diharapkan stabil sehingga dapat mendorong para petani, peternak dan nelayan untuk menggenjot produksinya di hulu.

Bisnis.com, JAKARTA – Bos Sinar Mas Group, Franky Widjaja menyatakan bahwa Konsorsium Nusantara bakal membangun proyek baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Franky menyebut setelah rampung membangun Hotel Nusantara, dalam waktu dekat Konsorsium Nusantara bakal kembali membangun sejumlah hotel dan Kawasan mixed use di IKN.

Adapun, sejumlah hotel baru tersebut akan dibangun di proyek Botani Garden di lahan seluas 200 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kan memang sudah dikasih kesempatan untuk bangun hotel. Yang Swissotel itu yang pertama kan. Yang kedua juga 200 hektare lebih itu untuk Botani Garden,” kata Franky saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, pada tahap selanjutnya Konsorsium Nusantara bakal membangun kawasan perbelanjaan duty free yang menjajakan barang-barang bebas pajak atau pengenaan tambahan lain.

Franky menyebut, Duty Free sengaja dibangun di IKN untuk menarik minat penduduk di calon ibu kota baru tersebut.

“Yang ketiga mungkin itu duty free. Duty free shopping lah gitu ya. Untuk di sana supaya attract crowd lah ke sana ya. Jadi kan tujuannya supaya bisa jadi hidup lah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Konsorsium Nusantara saat ini diketuai langsung oleh Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma atau Aguan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono memang sempat menjelaskan bahwa nantinya konsorsium ASG tersebut akan membangun sejumlah fasilitas mixed used mulai dari mal hingga perkantoran.

"[Nilai investasinya] dari data yang mereka sampaikan informasinya sekitar sampai dengan Rp40 triliun," jelas Agung.

Lebih lanjut, Agung memerinci, nilai investasi yang diguyurkan konsorsium Agung Sedayu Group tersebut juga mencakup komitmen investasi pada proyek Botani Garden di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua dana pensiun raksasas di Australia, Rest Super dan Hostplus, telah meningkatkan investasi mereka dalam obligasi yang terkait asuransi bencana alam. Langkah perluasan investasi dana pensiun raksasa itu disebut sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/9/2024), Rest Super yang memiliki dana kelolaan sebesar 80 miliar dolar Australia (US$54 miliar), telah menempatkan sekitar 200 juta dolar Australia dalam jenis investasi tersebut selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, Hostplus mulai berinvestasi dalam strategi serupa pada awal tahun ini.

Langkah ini menempatkan kedua dana pensiun menyusul para pesaing mereka yang lebih besar, yakni Colonial First State dan Insignia Financial, yang juga berinvestasi dalam reasuransi bencana alam.

Tindakan memilih produk investasi baru oleh dana pensiun di Australia seiring dana kelolaan yang terus menggelembung. Tercatat para pengelola dana pensiun ini menikmati arus masuk dana lebih dari 2 miliar dolar Australia setiap minggu.

Sebagai informasi, reasuransi bencana alam mencakup berbagai instrumen keuangan, termasuk obligasi bencana yang menawarkan pengembalian kepada investor yang bersedia menanggung risiko terkait bencana alam seperti badai, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Pemegang obligasi akan menanggung kerugian jika bencana terjadi, namun jika tidak, mereka akan menikmati keuntungan yang signifikan.

Obligasi bencana, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, reasuransi, atau pemerintah yang menarik banyak investor jangka panjang, telah memberikan pengembalian hingga dua digit bagi para investor. Namun, investasi ini semakin diawasi karena adanya kekhawatiran mengenai risiko klaim yang sangat tinggi.

Marina Pasika, Kepala Alternatif Pertumbuhan di Rest Super, menyatakan bahwa salah satu faktor kunci dalam mempertimbangkan investasi ini adalah pemicu pembayaran obligasi bencana. “Beberapa tahun lalu, penerbit bisa dengan mudah menawarkan obligasi bencana dengan titik lampiran yang rendah, namun standar tersebut telah meningkat dalam satu hingga dua tahun terakhir,” ungkap Pasika dikutip dari Bloomberg.

Hostplus, di sisi lain, berinvestasi dalam produk reasuransi saham kuota, di mana premi dan kerugian dibagi berdasarkan persentase tetap. Wakil Kepala Investasi Hostplus, Con Michalakis, menyatakan bahwa investasi ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena pasar reasuransi kekurangan modal, menjadikannya lebih menarik bagi investor institusional.

Pada paruh pertama tahun 2024, bencana alam telah menyebabkan kerugian yang diasuransikan sebesar US$62 miliar, sekitar 70% di atas rata-rata 10 tahun terakhir, akibat kebakaran hutan ekstrem, kekeringan, dan banjir yang mengubah pola historis bencana alam.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap kinerja pertumbuhan sektor industri farmasi sebesar 32,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2024. Hal ini belum sejalan dengan optimalisasi industri bahan baku obat lokal.

Dari segi investasi dan serapan tenaga kerja, industri farmasi juga meningkat pada 2022-2023. Pada 2022, investasi tumbuh menjadi Rp5,39 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp6,40 triliun pada 2023. Jumlah tenaga kerja farmasi tercatat sebanyak 59.698 pada 2023 atau naik dari sebelumnya 57.881 pekerja.

Dirketur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan importasi bahan baku obat masih 90%, kendati pertumbuhan industri farmasi terus mengalami pertumbuhan pesat pascapandemi.

"Tentunya kami berharap bersama-sama tentu porsi dari 32,35% ini seharusnya juga ikut dinikmati oleh industri bahan baku obat lokal," kata Emmy dalam Seminar Nasional Ketahanan dan Kesinambungan Percepatan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Vaksin, Selasa (10/9/2024).

Dalam catatan Kemenperin, saat ini jumlah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku obat sebanyak 20 perusahaan terdiri dari 11% biosimilar, 6% vaksin, dan 83% kimia.

Sementara itu, untuk produk obat jadi telah diproduksi oleh 212 industri yang mencakup 2% biosimilar, 2% vaksin, dan 96% kimia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, harga bahan baku obat produksi dalam negeri lebih tinggi dari impor. Alhasil, harga produk menjadi lebih mahal, terutama produk yang mengandung komponen bahan baku lebih dari 50%.

Untuk mengoptimalkan industri bahan baku lokal yang ada saat ini, Kemenperin tengah meninjau ulang aturan threshold atau standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk obat menjadi di kisaran 50% dari sebelumnya 25%.

Hal ini untuk mendukung penyerapan produk obat lokal dengan TKDN 50% melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah.

"Tentunya dalam proses review ini akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan. Apakah nantinya akan peningkatan nilai treshold dari TKDN atau seperti apa, nah ini kemudian akan kita rumuskan bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk meningkatkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk obat menjadi 52%.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan selama ini 62 molekul bahan baku obat dan vaksin yang memiliki TKDN di atas 52%, tetapi saat ini tender sektoral masih mempergunakan TKDN lebih dari 25% mengacu pada Peraturan Presiden No. 12/2021.

"Kami juga berharap diberlakukannya TKDN lebih dari 52% saat tender sektoral Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk obat dan vaksin," kata Irfat kepada Bisnis.

Padahal, Irfat menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi telah berpartisipasi memproduksi bahan baku obat baik dari bahan dasar kimia, biologi (biosimilar), vaksin serta juga garam farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan pemerintah masih dalam tahap kajian terkait dengan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hasan menyebut bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi seperti pertalite dan solar itu.

"Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan, belum ada keputusan sampai sekarang," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa pemerintah belum melaksanakan rapat lebih lanjut yang akan membahas mengenai wacana pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024 itu.

Bahkan, Hasan pun menegaskan bahwa meskipun terdapat rencana untuk melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna kedua di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (13/9/2024) mendatang, tetapi belum ada tema yang akan ditetapkan untuk dibahas di meja pemerintah antara Jokowi dan jajaran menterinya.

“Sampai sekarang belum ada keputusan. Kami pun enggak tahu [tema sidang Paripurna]. Agenda sidang ada di sekretariat kabinet. Saya nggak bisa tahu lebih dahulu dari mereka,” pungkas Hasbi.

Sekadar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membenarkan bahwa pembatasan kriteria penerima BBM subsidi Pertalitedan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Bahlil menuturkan, saat ini aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikana pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

“Permen, ya Permen,” tegas Bahlil.

Bisnis.com, BANGKA SELATAN — Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meresmikan Inpres Jalan Daerah di Provini Bangka Belitung (Babel) senilai Rp301,3 miliar. Jalan yang menghubungkan berbagai wilayah di provinsi itu bisa menekan biaya logistik.

Hal itu disampaikan oleh Maruf saat meresmikan Revitalisasi Pasar Toboali dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Selasa (10/9/2024. Dia menyebut jalan daerah di Babel itu mencakup 82 kilometer (KM) ruas jalan di lima kabupaten.

"Dengan adanya Inpres Jalan Daerah ini diharapkan sentra-sentra ekonomi semakin terhubung, biaya logistik dan waktu tempuh dapat dikurangi, sehingga turut mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Pasar Toboali, Bangka Selatan, Selasa (10/9/2024).

Maruf mengatakan bahwa Inpres Jalan Daerah itu merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan arus barang dan jasa.

Melalui Inpres yang diteken pada 2023 lalu, pemerintah pun telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp14,6 triliun pada 2023 dan Rp15 triliun pada 2024 untuk perbaikan jalan daerah.

Adapun pada kesempatan yang sama, Wapres ke-13 itu turut meresmikan Pasar Toboali. Pasar yang disebut merupakan salah satu terbesar di provinsi Babel itu baru saja selesai direvitalisasi.

Pasar tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya alam daerah yang melimpah, meliputi perikanan, hasil laut, perkebunan, dan pariwisata bahari.

Maruf lalu berharap agar pasar dan jalan daerah yang digarap Kementerian PUPR itu bisa dipelihara agar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, buka suara mengenai adanya wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif susu sapi dalam program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dadan menegaskan, pemerintah saat ini belum berencana untuk memanfaatkan susu ikan sebagai alternatif dalam program makan bergizi gratis (MBG).

“Itu saya tidak tahu yang bicara siapa ya. Kita belum ke arah situ,” kata Dadan kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Kendati begitu, dia tidak menutup kemungkinan terhadap sejumlah alternatif dalam program susu gratis. “Semua yang baik pasti akan kita akomodir. Tapi nanti kita lihat,” ujarnya.

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berencana membangun mega farm untuk mendukung program susu gratis yang dicanangkan Prabowo. Pihaknya tengah mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.

“Proyeknya tidak bisa cepat, ini jangka panjang, sekarang sedang dikaji manfaat ekonomi secara bisnis dan manfaat bagi masyarakat,” jelas Sis Apik di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Rencananya, mega farm tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 300-400 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Subang, Jawa Barat. Kendati begitu, Sis Apik belum dapat memastikan total produksi susu yang dihasilkan dari peternakan ini lantaran belum di kajian lebih lanjut.

Selain itu, Sis Apik memperkirakan pengadaan susu dari mega farm ini kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada alternatif lain selain susu sapi untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” ungkapnya.

Adapun, pada 2023 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia. Susu ikan ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

“Dengan diluncurkannya Susu Ikan akan menjadi pengungkit daya saing produk perikanan, baik di pasar dalam negeri maupun global,” kata Trenggono dalam keterangan resminya.

Trenggono menyebut, produk ini merupakan inovasi yang menggabungkan antara manfaat protein ikan untuk kesehatan dengan diversifikasi produk olahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sejalan dengan program prioritas KKP.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menambahkan, hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan sangat penting untuk meminimalisir impor sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah dan juga memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Hilirisasi berbasis ikan ini perlu dikembangkan, Indonesia punya ikan, rumput laut, sawit, kelapa, umbi-umbian, dan berbagai sumber daya alam lainnya, ini semua yang akan di hilirisasi dan sudah dimulai di Indramayu,” ujar Teten.

CEO PT Berikan Teknologi Indonesia, Yogi Aribawa Krisna, kala itu menuturkan, inisiatif produksi hidrolisat protein ikan mulai digulirkan sejak 2016, dan di 2020, pihaknya mulai memroses desain engineering di Bekasi. Lalu, dilanjutkan pembangunan pabrik dan instalasi mesin di Indramayu.

Yogi menyebut, pabrik sudah dalam posisi stabil untuk house production, setelah mendapat Sertifikat Kelayakan Produksi (SKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Dengan memiliki sertifikat tersebut, kita sudah memulai langkah usaha memproduksi susu ikan dalam kerjasama B to B,” kata Yogi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan melaksanakan groundbreaking tahap 8 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pada pekan depan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa salah satu alasan dari orang nomor satu di Indonesia itu berkantor di IKN salah satunya untuk mengejar realisasi investasi.

“Nanti pada tanggal 19 atau tanggal 20 itu akan ada rencana groundbreaking di IKN. Groundbreaking ke-8 dan itu mungkin di antara groundbreaking itu ada dua groundbreaking yang investasi asing ya,” kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Sekretariat Negara, Selasa (10/9/2024).

Dia menyebut bakal ada dua perusahaan asing asal China dan Australia yang bakal melaksanakan groundbreaking IKN.

Menurutnya, investor China disebut akan membangun proyek mixed used development, sedangkan investor asal Australia bakal membangun sekolah internasional di IKN. Keduanya akan berinvestasi secara murni tanpa melalui jalur joint venture.

“Ada satu dari China, ada satu dari Australia. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa kepercayaan swasta itu dan termasuk juga investor asing untuk berinvestasi di IKN sudah kelihatan wujudnya. Jadi, kita harus paham ya. Mulai dari LOI, MOU, kontrak sampai groundbreaking itu memang butuh waktu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Hasan pun menyayangkan masih banyak pihak yang masih salah kaprah bahwa realisasi investasi di IKN dapat berjalan secara instan.

Dia mengatakan masih banyak yang mengira apabila telah melalui Letter of Intent (LoI), maka dapat segera melakukan groundbreaking. Padahal masih ada beberapa tahapan lainnya yang perlu dilakukan agar realisasi investasi bisa berjalan lancar.

Menurutnya, masuknya dua investasi asing di akhir periode kepemimpinan Jokowi merupakan bukti adanya minat bagi pihak luar untuk menanamkan modal di Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sehingga, dia kembali menekankan bahwa salah satu alasan Jokowi bakal menghabiskan waktu jabatannya di IKN adalah untuk memberikan kepercayaan bagi investor.

“Ya, bisa banyak hal. Itu presiden sendiri yang tahu kebutuhan-kebutuhan itu, tapi yang jelas Pak Jokowi juga ingin memperlihatkan kepada publik bahwa sudah ada yang selesai di IKN. Sudah ada yang bisa beroperasional di IKN. Jadi kalau dilanjutkan tidak berapa lama lagi tentu IKN itu sudah bisa berfungsi,” ujarnya,

Sebelumnya, Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni menuturkan bahwa pada September 2024 pemerintah akan melanjutkan realisasi investasi yang bakal diikuti sekitar 8 investor. Di mana, dua di antaranya merupakan investor asing.

Dia menyebut dua perusahaan asing asal China dan Australia bakal melaksanakan groundbreaking proyek di IKN. Investor China disebut akan membangun proyek mixed used development, sedangkan investor asal Australia bakal membangun sekolah internasional di IKN.

“Kita sudah siapkan, ada dua investor asing yang akan groundbreaking. Pertama yaitu Delonix, ini sebuah perusahaan dari China yang akan membangun mal, hotel, apartemen,” jelasnya.

Adapun, nilai investasi yang akan disuntik oleh Delonix sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, Australian Independent School akan menanamkan modalnya senilai Rp150 miliar.

Dia juga mengklaim minat investasi di IKN masih tetap tinggi. Raja Juli menuturkan, hingga saat ini terdapat 61 surat minat investasi atau (letter of intent/LoI) dengan proyeksi nilai mencapai Rp80,4 triliun yang siap direalisasikan.

“Masih ada 61 (LoI) lagi yang dalam proses pembahasan, ini totalnya sekitar Rp80,4 triliun,” kata Raja Juli saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (9/9/2024).

Adapun, potensi investasi IKN itu terdiri dari minat investasi langsung senilai Rp49,3 triliun, proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp30,9 triliun dan investasi asing senilai Rp21,41 triliun.

Sementara itu, Raja Juli menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah merealisasikan sebanyak 31 proyek investasi di IKN senilai Rp56,83 triliun.

Dengan daftar potensi investasi tersebut, Badan Otorita IKN optimistis target investasi IKN hingga akhir 2024 dapat terealisasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana pemerintah bakal mengalihkan pengelolaan Bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke investor asing.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menjelaskan rencana itu mencuat jelang rampungnya bandara di bakal calon ibu kota baru RI tersebut.

Budi juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Usulan yang disampaikan, agar nantinya InJourney Airports dapat bekerja sama dengan asing untuk pengelolaan dua Bandara di Kalimantan Timur tersebut, yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan Bandara IKN.

"Jadi kita dengan asing dan AP mengelola dua bandara itu jadi menjadi lebih efisien,” kata Erick saat ditemui di Kantor Pusat InJourney, Senin (9/9/2024).

Dalam studi terbarunya, Kemenhub merencanakan agar nantinya Bandara IKN akan menjadi Bandara Internasional di Kalimantan Timur. Apabila hal itu terealisasi maka Bandara Sepinggan ke depan tak lagi akan melayani penerbangan internasional.

Bukan tanpa alasan, rencana pengalihan fungsi bandara internasional dari Bandara Sepinggan ke Bandara IKN itu juga dilakukan mempertimbangkan spesifikasi kedua bandara tersebut.

Pasalnya, apabila telah rampung sepenuhnya Bandara IKN bakal memiliki panjang lintasan mencapai 3.000 meter. Jauh lebih panjang dibandingkan dengan spesifikasi panjang lintasan di Bandara Sepinggan yang hanya mencapai 2.400 meter.

“Jadi [Bandara Sepinggan] Balikpapan bisa saja untuk dalam negeri yang internasional di IKN. Runwaynya 3.000. Jadi untuk long distance, triple seven bisa di sana. Ini kita sedang bicara,” tegasnya.

Sebelumnya, Menhub mengungkap bahwa Pembangunan runway hingga Senin (9/9/2024) telah mencapai 1.975 meter. Progres konstruksi itu diklaim masih berjalan sesuai target dan dalam waktu dekat akan rampung hingga 2.200 meter.

Selain runway, sejumlah perkembangan pada kawasan bandara telah terlihat. Di antaranya adalah terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16%, dibanding bulan lalu yang masih 82,6%. Sementara itu, terminal VIP telah rampung 77,06%.

Untuk fasilitas penunjang, tower ATC per hari ini telah terbangun 53,71%, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03%, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71%.

Adapun untuk jalan penunjang akses bandara saat ini sudah terbangun di atas 50% jalan akses utama telah siap 98,53%, jalan perimeter barat terbangun 66,96%, dan jalan perimeter timur sudah rampung 50,44%.

Seluruh jalan ini nantinya yang akan menunjang akses dari dan menuju bandara. Secara keseluruhan, progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79% dengan waktu pengerjaan 273 hari.

Menhub optimistis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.