Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut mitigasi masuk ancaman gempa megathrust untuk pelaku industri telah dilakukan sejak awal pemberian izin lahan untuk kawasan industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi dengan selektif menetapkan kawasan-kawasan untuk industri yang dinilai aman. Hal ini dilakukan guna meminimalisir dampak operasional produksi.

"Belum tentu 100% tepat, tetapi kami anggap kawasan atau lahan tersebut itu relatif jauh lebih aman ketika kita berikan izin untuk pengembangan kawasan industri," kata Agus di Kompleks DPR RI, Senin (26/8/2024).

Dalam hal ini, Kemenperin telah menerapkan standar penetapan lahan. Untuk itu, pihaknya juga berhati-hati memberikan izin untuk pengembangan kawasan industri yang aman dari bencana alam.

"Kami memastikan bahwa perizinan itu sudah sesuai dengan perkiraan dari kemungkinan terjadinya bencana, baik itu bencana kebakaran hutan, banjir maupun bencana yang tadi disampaikan [megathrust]," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Dyah Roro Esti mewanti-wanti Kemenperin untuk memberikan perlindungan kepada pelaku industri atas potensi gempa megathrust.

Menurut dia, sebagai pembina industri, Kemenperin juga perlu memastikan industri nasional memiliki mitigasi bencana yang baik dan menjamin keamanan perkerja.

"Saya rasa kalau ada warning dari Kemenperin kepada industri bisa menjadi langkah untuk ke depan menghadapi jika betul akan terjadi," tuturnya.

Adapun, BMKG dalam hal ini mengingatkan masyarakat mengenai potensi gempa di zona megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut.

Zona tersebut diduga sebagai zona kekosongan gempa besar (seismic gap) yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Oleh karena itu, seismic gap ini perlu diwaspadai lantaran dapat melepaskan energi gempa signifikan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Dia juga menegaskan bahwa munculnya potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa gempa kuat 7,1 magnitudo yang berpusat di Tunjaman Nankai dan mengguncang Prefektur Miyazaki Jepang.

Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, seperti melaut, berdagang, dan berwisata di pantai.

“Sekali lagi, informasi potensi gempa megathrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini sehingga jangan dimaknai secara keliru, seolah akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak AngketHaji 2024 DPR RI mengendus adanya kejanggalan dalam pengelolaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, kejanggalan tersebut ditemukan usai pihaknya melakukan investigasi selama sepekan terakhir.

“Dari sejumlah keterangan saksi yang telah kami gali dari Kemenag, Pansus mengendus kejanggalan terkait dengan proses percepatan haji yang tidak sesuai dengan ketentuan di Siskohat. Bahkan, berkembang rumor ada jual-beli [kuota haji] di sana,” kata Wisnu dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/8/2024).

Terhadap temuan tersebut, Pansus berencana akan memanggil pihak dari Direktorat Data dan Siskohat Kemenag serta beberapa KBIH untuk menggali keterangan dari mereka pekan ini.

“Agar tidak menjadi fitnah, pansus akan melakukan proses tabayyun [klarifikasi] terhadap mereka, sehingga tidak menjadi isu liar yang menimbulkan kerugian pada pihak terkait,” ujarnya.

DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan, DPR menginginkan agar pelaksanaan haji menjadi lebih sehat dan membawa kemaslahatan bagi jemaah haji.

Menyusul pembentukan Pansus, Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih sebagai Ketua Pansus. Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya sebelum pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

Setidaknya, terdapat tiga fokus utama Pansus terkait penyelenggaraan haji 2024. Pertama, masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan tahun 2024 yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler, dialihkan ke kuota khusus.

Kedua, terkait operasional haji 2024, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistem operasional secara keseluruhan. Dan ketiga, pembenahan sistem keuangan haji Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), terkait alasan Amerika Serikat (AS) yang mencetak banyak dolar namun tidak terkena inflasi.

Sri Mulyani menegaskan bahwa AS pun saat ini terhantam inflasi dan membuat dunia terkejut, meski sudah berangsur melandai.

"Kok AS bisa cetak uang banyak sekali tapi kena inflasi juga? Inflasi kejadian tahun 2022—2023 dan sampai sekarang itu membuat terkejut juga," ungkapnya dalam giat Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).

Bendahara Negara menjelaskan bahwa AS mencetak uang dalam jumlah banyak sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi atau sebagai countercyclical.

Sebagaimana yang AS lakukan saat krisis yang terjadi pada 2008 dan 2009, bank sentral AS mencetak banyak dolar sebagai bentuk countercyclical untuk mendongkrak ekonomi yang lemah.

"Kalau ekonomi lemes, dongkrak pakai moneter dengan menurunkan suku bunga dan cetak banyak uang kemudian ekonomi muter. Kalo fiskal pakai defisit, pakai utang," jelasnya.

Padahal, pada dasarnya terdapat risiko-risiko yang akan terjadi jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Seperti nilai mata uang akan turun, inflasi melonjak, bahkan dapat mendorong penarikan utang baru.

Meski demikian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut memiliki privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki negara lain bahkan dari jajaran G7 sekali pun.

Pertama, AS sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua, AS cukup banyak memiliki monopoli terhadap banayak sektor teknologi. Dalam kondisi ini, AS menggunakan dolar sebagai salah satu proxy power dalam geopolitik mereka.

Tidak heran, banyak negara yang mengandalkan dolar karena belum memiliki bank sentral dengan reputasi yang baik.

"Walaupun ekonomi AS itu sekitar 28% dari ekonomi dunia, penggunaan dolar 60%, tetapi sudah menurun sekarang 50-an persen," ungkapnya.

Munculnya China yang membeli banyak surat utang AS, membuat kedua negara ini tidak dapat dipisahkan. Alhasil, muncul kompetisi geopolitik antarkedua negara tersebut.

Akibat kondisi ini pula, membuat negara-negara lain seperti Indonesia, mencari alternatif lain dalam penggunaan mata uang, agar tak bergantung pada negara-negara tersebut.

Sebagaimana Bank Indonesia yang kini menggunakan Local Currency Settlement (LCS) atau penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga MinyaKita masih mengalami lonjakan di sejumlah daerah meskipun kebijakan baru Permendag No.18/2024 telah diterapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang mengatakan pada pekan keempat Agustus 2024 terdapat tujuh kabupaten/kota mengalami kenaikan harga MinyaKita lebih dari 5%.

Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Deli Serdang, Lahat, Kota Bogor, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Merauke.

Adapun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pada pekan keempat Agustus 2024 meningkat menjadi 158 kabupaten/kota dari sebelumnya 146 kabupaten/kota. Harga minyak goreng pada periode tersebut tercatat sebesar Rp18.232 per liter atau naik 0,33% dibandingkan Juli 2024.

Secara total, 44% wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga minyak goreng pada pekan keempat Agustus 2024.

"Sejak ditetapkan HET dalam Permendag No.18/2024 belum terjadi penurunan harga," ujar Moga dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (26/8/2024).

Moga membeberkan alasan harga MinyaKita belum kunjung melandai meskipun HET telah diberlakukan karena produsen membutuhkan waktu untuk mencetak kemasan baru dengan HET Rp15.700 per liter dan pendistribusiannya hingga ke daerah.

Kemendag, kata Moga, terus mendorong produsen untuk segera menyesuaikan jenis domestic market obligation (DMO) dan kemasan MinyaKita serta menjaga kontinuitas pasokannya.

"Mereka mohon waktu untuk distribusinya, untuk di Jawa sekitar seminggu, di luar Jawa sekitar 2 minggu dari hari Minggu kemarin [25/8]," ungkapnya.

Dia menyebutkan, hasil survei cepat yang dilakukan Kemendag mendapati bahwa sebanyak 220 atau 57% pedagang di pasar belum mengetahui adanya kebijakan minyak goreng rakyat terbaru.

Selain itu, 53% pedagang pasar juga belum mengetahui bahwa HET MinyaKita telah naik menjadi Rp15.700 per liter, serta 71% pedagang pasar belum mengetahui bahwa minyak goreng curah tidak lagi masuk dalam bagian DMO yang diatur dalam Permendag No.18/2024.

Bahkan, Moga mengakui bahwa hasil pantauan mereka di Pasar Genteng, Jawa Timur dengan distributor PT Wings Surya dan Pengemas PT Sentana Prima Unggul didapati indikasi tersendatnya distribusi MinyaKita dari D2 (disrtibutor tinggkat 2) ke pengecer karena keraguan pelaku usaha atas perubahan kemasan.

"Kemendag terus mensosialisasikan dan memantau perkembangannya di lapangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Induk holding BUMN pangan, ID Food tengah melakukan ancang-ancang untuk penyediaan susu dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, melalui anak usahanya PT Berdikari (Persero) tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk membangun peternakan sapi perah dan produksi susu. Di antaranya, bakal menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan swasta.

Dia menjelaskan, penjajakan kerja sama dilakukan Berdikari dengan PTPN VIII untuk penyediaan lahan peternakan sapi perah (dairy) di wilayah Jawa Barat hingga penyediaan pakan ternaknya. Sementara untuk bibit sapi perah, kata Sis Apik, pihaknya akan membidik sejumlah sumber dari negara produsen susu yang memiliki tingkat produksi dan adaptasi sesuai dengan karakteristik lingkungan di Indonesia.

"Kita rencana untuk dairy itu akan kerja sama lahan dengan PTPN, ini masih penjajakan mudah-mudahan segera kita kolaborasikan," ujar Sis Apik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Sis Apik pun membeberkan, penjajakan kerja sama juga dilakukan Berdikari dengan salah satu produsen produk susu yaitu PT Frisian Flag Indonesia. Rencana kerja sama dengan Frisian Flag ini utamanya dilakukan untuk pengadaan teknologi produksi susu di Berdikari.

Teknologi produksi susu dan peternakan sapi perah dianggap penting bagi ID Food, lantaran anak usahanya di lini bisnis peternakan yaitu Berdikari belum pernah mengurusi ihwal sapi perah dan produksi susu. Adapun, lini bisnis peternakan Berdikari selama ini bergerak pada peternakan ayam dan sapi potong atau penggemukan (feedlot).

Sis Apik pun berharap kerja sama tersebut bisa segera terlaksana agar pihaknya bisa segera menjalankan perannya dalam program populis andalan Prabowo-Gibran tersebut.

"Kita ambil dari sisi teknologinya untuk dairy [dengan Frisian Flag], ini baru penjajakan," katanya.

Diberitakan Bisnis, Senin (19/8/2024), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dipersiapkan untuk terlaksana pada 2 Januari 2025.

Dadan menjelaskan bahwa pembentukan Badan Gizi Nasional serta pengangkatannya itu sejalan dengan siklus RAPBN 2025. Seperti diketahui, RAPBN itu akan menjadi anggaran pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, namun perancangannya sudah dilakukan sejak pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi pun sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dadan lalu ditunjukan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama, untuk mempersiapkan program unggulan Prabowo-Gibran itu.

"Insyaallah, akan terlaksana. 2 Januari kita akan langsung melaksanakan program makan bergizi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan penambahan barang kena cukai bisa diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK.

"Sebagaimana diatur di UU HPP, MBDK [minuman berpemanis dalam kemasan] akan menjadi Barang Kena Cukai diatur UU APBN," jelas Nirwala kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Sementara itu, sambungnya, implementasi cukai MBDK tersebut diperlukan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, Nirwala menyatakan belum bisa mengungkap berapa target penerimaan dari cukai MBDK pada 2025.

Menurutnya, detail proyeksi penerimaan dari berbagai barang yang dikenai cukai tersebut masih akan dibicarakan antara eksekutif dan legislatif ke depannya.

"Kita akan menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025," ujarnya.

Sementara itu, Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

"Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan untuk menjaga kesehatan masyarakat," tulis pemerintah, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Notabenenya, perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Rencananya, jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai seperti produk sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Sebelumnya, Nirwala menjelaskan pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, sambungnya dibutuhkan banyak pertimbangan terutama kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

"Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja secara global dihadapkan pada ancaman krisis akibat anjloknya harga di tengah melemahnya permintaan dan melimpahnya pasokan.

Harga baja bahkan turun lebih dari 40% pada tahun ini atau mendekati titik nadir harga komoditas tersebut yang terakhir kali terjadi pada akhi 2022.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut para mitra pengemudi (driver) Grab Electric yang menggunakan kendaraan listrik berpotensi mendapatkan penghasilan hingga Rp12 juta per bulan.

Hal tersebut disampaikan pada acara seremoni peluncuran kendaraan listrik (electric vehicle/EV) milik Grab Indonesia sebanyak 11.000 unit di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara pada Senin (26/8/2024).

Secara terperinci, kendaraan listrik milik Grab itu terdiri atas 1.000 unit mobil dan 10.000 unit sepeda motor. Dia mengatakan, para mitra pengemudi Grab Electric juga bisa menyewa kendaraan listrik tersebut tanpa perlu membeli unit baru.

Adapun, harga sewa satu unit mobil Grab Electric sebesar Rp300.000 per hari, termasuk pengisian daya listrik yang digunakan.

"Jadi ringan sekali, kalau mereka bisa dapat Rp700.000, berarti mereka dapat penghasilan bersih Rp400.000 satu hari. Artinya, mereka berpotensi dapat Rp12 juta dalam 1 bulan," ujar Budi Karya di Ancol, Jakarta Utara, Senin (26/8).

Namun, perlu dicatat bahwa penghasilan itu merupakan hitungan kasar dengan asumsi mitra driver Grab Electric mendapatkan setidaknya Rp700.000 dalam 1 hari, lalu dipotong biaya sewa Rp300.000, selama sebulan penuh. Sementara itu, penghasilan mitra pengemudi akan sangat bergantung dengan kondisi riil di lapangan.

Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan, dengan adanya peluncuran kendaraan listrik Grab ini, populasi EV akan semakin meningkat, serta mendorong skala ekonomi bagi para pelaku industri, bengkel, hingga pengusaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

"Dengan ini kita harapkan economic of scale-nya bertambah dan kita semua dapat membuat langit di Indonesia, khususnya di Jakarta menjadi lebih biru," pungkas Budi.

Di lain sisi, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, dengan tambahan 1.000 mobil listrik, Grab Indonesia memiliki sekitar 11.000 kendaraan listrik yang terdiri atas sepeda motor dan mobil.

"Grab sebagai pelopor operator ride hailing terbesar di Indonesia kembali memperkuat komitmen kami untuk meluncurkan tambahan lebih dari 1.000 unit Grab Car Electric yang akan terealisasi sepenuhnya di akhir tahun 2024," kata Neneng.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Ecovention Hall Ancol, tampak setidaknya ribuan mitra pengemudi Grab Indonesia menghadiri serenomi peluncuran kendaraan listrik yang bertajuk "Percaya Indonesia Merdeka dari Polusi".

Adapun, unit mobil listrik yang dipamerkan sebagai armada baru Grab Electric yaitu BYD M6 milik BYD Motor Indonesia. Perlu diketahui BYD M6 termasuk kategori multi-purpose electric vehicle (MPEV).

Selain Budi Karya Sumadi, acara itu juga turut dihadiri oleh wakil presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan beberapa pejabat lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak AngketHaji 2024 DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif menyusul mangkirnya sejumlah pejabat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sedianya, pekan lalu pihaknya mengadakan rapat dengan pihak terundang. Rapat tersebut dinilai penting untuk menggali keterangan dari Kemenag dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

“Namun rapat terpaksa dibatalkan karena pihak yang diundang tidak memenuhi panggilan pansus meski sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya,” kata Wisnu dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/8/2024).

Anggota Komisi VIII itu mengatakan, DPR memiliki wewenang melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam rangka menjalankan pengawasan. Sementara, setiap pejabat negara, badan hukum, atau masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.

Jika pihak terkait tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, Wisnu mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa melalui Polri, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang No. 17/2014 tentang MD3 dan Pasal 187 Peraturan DPR No. 1/2020.

Pansus sejak pekan lalu telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah regulator penyelenggara haji. Sejauh ini, DPR telah menggelar rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, dan Dirjen Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag.

Untuk diketahui, Pansus dibentuk dan telah bekerja sejak pertengahan Agustus 2024 hingga sidang penutupan akhir alias sebelum Oktober 2024.

Adapun, Pansus akan fokus pada tiga isu utama terkait penyelenggaraan haji 2024. Pertama, adalah masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan tahun 2024 yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler, dialihkan ke kuota khusus.

Kedua, terkait operasional haji 2024, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistem operasional secara keseluruhan. Dan ketiga, pembenahan sistem keuangan haji Indonesia di masa depan.

Menyusul pembentukan Pansus, DPR rencananya akan memanggil berbagai pihak yang terkait, termasuk regulator, pelaku industri haji seperti travel dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta perwakilan jamaah dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp244,19 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau naik 5,9% dari outlook tahun ini.

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (26/8/2024) pemerintah meyakini pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

“Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat,” tulis pemerintah.

Melihat besaran jumlah kenaikan ini, maka objek cukai akan mencakup kenaikan harga rokok dan perluasan.

Pada Juni 2024 lalu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Askolani menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai, karena tarif multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024.

“Kami sudah dapat approval [dari DPR] untuk menyesuaikan tarif cukainya 2025 intensifikasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).

Penyesuain tersebut termasuk besaran tarifnya. Sedangkan besaran kenaikan dalam pernyataan terbaru masih akan dibahas bersama DPR dalam RAPBN 2025.

Dalam APBNKita edisi pertengahan Agustus 2024 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan cukai mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp116,1 triliun atau sebesar 0,5% atau secara keseluruhan setara dengan 47,2% dari target APBN 2024.

Adapun pertumbuhan itu berasal dari penerimaan cukai HT yang tumbuh sebesar 0,1%, cukai EA tumbuh sebesar 21,8%, serta cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) juga tumbuh sebesar 10,6% berkat perubahan tarif dan peningkatan produksi.

Cukai Minuman Berpermanis dan Plastik

Notabenenya, perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Rencananya, jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai seperti produk sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, sambungnya dibutuhkan banyak pertimbangan terutama kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” kata Nirwala melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell dan BP AKR telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Terbaru, PT Pertamina juga mengikuti langkah tersebut dengan menyesuaikan tarif BBM pada 10 Agustus lalu.

PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga ini berlaku untuk berbagai jenis BBM, termasuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, serta produk gasoil seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan tren harga rata-rata minyak dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MyPertamina, Senin (26/8/2024), harga BBM Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp13.700 per liter dari sebelumnya Rp12.950 per liter di wilayah Jawa. Pertamax Green 95 kini dijual dengan harga Rp15.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo mengalami kenaikan menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter.

Untuk produk gasoil, harga Dexlite meningkat menjadi Rp15.350 per liter dari sebelumnya Rp14.550 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik menjadi Rp15.650 per liter dari sebelumnya Rp15.100 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi yaitu Pertalite masih dibanderol diangka Rp10.000 per liter dan Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter.

Berikut Harga BBM Pertamina, BP, dan Shell, Vivo:

1. Harga BBM Pertamina Terbaru

• Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
• Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter
• Pertamax (RON 92): Rp13.700 per liter (sebelumnya Rp12.950 per liter)
• Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter (sebelumnya Rp13.900 per liter)
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.450 per liter (sebelumnya Rp14.400 per liter)
• Dexlite (Diesel CN51): Rp15.350 per liter (sebelumnya Rp14.550 per liter)
• Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp15.650 per liter (sebelumnya Rp15.100 per liter)

2. Harga BBM Shell Terbaru

• Shell Super (RON 92): Rp14.520 (sebelumnya Rp13.810 per liter)
• Shell V-Power (RON 95): Rp15.370 (sebelumnya Rp14.700 per liter)
• Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp15.600 (sebelumnya Rp14.930 per liter)
• Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp15.810 (sebelumnya Rp15.320 per liter)

3. Harga BBM BP Terbaru

• BP 92 (RON 92): Rp13.990 (sebelumnya Rp13.450 per liter)
• BP Ultimate (RON 95): Rp15.370 (sebelumnya Rp14.700 per liter)BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp15.810 (sebelumnya Rp15.320 per liter)

4. Harga BBM Vivo Terbaru

• Revvo 90 (RON 90): Rp12.900 per liter
• Revvo 92 (RON 92): Rp14.320 per liter
• Revvo 95 (RON 95): Rp15.150 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Empat buah kapal dan operator 7 kapal tol laut menjadi modal PT Djakarta Lloyd (Persero) atau PTDL melunasi kewajiban dan memperbaiki arus kas setelah 95% kreditur menyetujui terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan bahwa para kreditur menyetujui proposal restrukturisasi sebagai tahap awal perbaikan kinerja PTDL ke depannya.