Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memberikan efek ganda ataumultiplier effectpada ruang gerak pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumen sebagai target market dari produknya.

Pengenaan cukai terhadap makanan olahan itu tertuang dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, naiknya cukai akan mengerek harga produk dan dapat memicu turunnya daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

“Jika berkepanjangan, akan berdampak pula kepada permintaan produksi dan pengurangan tenaga kerja,” kata Shinta dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Dalam beleid itu, pemerintah juga menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji. Ketentuan ini berlaku sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian risiko penyakit tidak menular (PTM).

Dalam penetapan batas maksimal GGL, pemerintah mempertimbangkan kajian risiko dan standar internasional. Kajian risiko yang dimaksud berupa analisis untuk memberikan gambaran mengenai besaran dan tingkat risiko munculnya penyakit tidak menular akibat mengonsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Shinta menyebut, Apindo pada dasarnya mengapresiasi niat baik dari regulasi tersebut. Kendati begitu, Shinta menilai bahwa penetapan batas maksimal GGL dalam produksi pangan olahan tak serta merta menurunkan angka penyakit yang dipicu oleh konsumsi GGL yang berlebih sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk itu, Shinta mengaku sudah melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan telah menyampaikan sejumlah masukan dari kalangan pelaku usaha.

Pihaknya saat ini mengharapkan, pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha dalam penyusunan aturan turunannya. Apalagi, sektor makanan dan minuman menyumbang sekitar 39% terhadap PDB industri non-migas dan menyumbang 6,55% terhadap PDB nasional.

“Concern-concern yang ada ini harus diperhatikan karena nantinya akan mempengaruhi daripada eksekusi di lapangannya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelayaran BUMN PT Djakarta Lloyd akan fokus pada tiga poin utama setelah rencana restrukturisasi disetujui kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan PT Perusahaan dan Pengelola Aset serta Kementerian BUMN, pihaknya akan fokus pada tiga hal utama setelah restrukturisasi disetujui.

“Tiga hal utama yaitu melanjutkan agenda restrukturisasi baik keuangan, organisasi dan bisnis yang dilakukan secara bertahap,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Selanjutnya, Agung mengatakan pada poin kedua yaitu PTDL akan bertanggung jawab atas putusan homologasi. Pihaknya akan tunduk dan patuh serta konsisten dan berkomitmen sebagaimana tercatat di dalam perjanjian homologasi.

Ketiga, yaitu PTDL akan menjalankan bisnis utamanya dengan fokus menyelesaikan kontrak yang sudah diraih seperti PLN dan pemerintah.

“Tetap kita akan melihat kesempatan bertumbuh melalui investasi dengan selektif dan jangan sifatnya monumental,” kata dia.

Seperti yang diketahui, PTDL memperoleh kesepakatan 95% kreditur atas rencana restrukturisasi.

Achmad menjelaskan hasil tersebut diperoleh dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PTDL memperoleh persetujuan restrukturisasi daro 95% kreditur.

“Alhamdulillah kita memenangkan suara mutlak, 95% mendukung, hanya 2 - 3 pihak yang menolak, mereka sebagai penggugat,” kata Agung.

Sebelumnya, BUMN pelayaran ini pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung Juli lalu.

Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut kondisi politik dalam negeri dapat menjadi salah satu penghambat laju pemulihan manufaktur pada semester II/2024.

Secara historis, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa hampir setiap tahun Pemilu, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif melambat dibanding tahun-tahun non-Pemilu.

Apalagi, Pemilu tahun ini digelar serentak menciptakan transisi kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah sehingga kepastian dan prediktabilitas terhadap iklim usaha/investasi Indonesia terpengaruh dinamika politik yang ada.

“Ini tidak hanya mempengaruhi appetite dan confidence pelaku usaha/investor dalam melakukan ekspansi tapi juga appetite dan confidence konsumsi masyarakat,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (23/8/2024).

Purchasing Managers Index sebagai indikator kinerja manufaktur (PMI) pada Juli 2024 tercatat sebesar 49,3, menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia mulai berada di zona kontraksi lantaran mulai berada di bawah 50.

Untuk dapat mengembalikan laju manufaktur ke jalur ekspansi, Shinta menilai perlunya stimulasi di sisi produktif termasuk kemudahan memperoleh bahan baku/penolong impor bagi industri manufaktur yang membutuhkan, stimulasi financing usaha yang affordable, perluasan akses pembiayaan ekspor yang affordable, deregulasi, debottlenecking & fasilitasi perijinan investasi.

Selain itu, perlu adanya pengamanan daya beli pasar yang dapat dilakukan dengan mengendalikan inflasi kebutuhan pokok masyarakat hingga stimulus konsumsi kelas menengah.

Adapun pengusaha sendiri telah mengupayakan segala cara untuk mempertahankan kinerja usahanya. Mulai dari peningkatan efisiensi beban usaha hingga menyeimbangkan produksi dengan demand pasar yang ada agar tidak terjadi kelebihan beban produksi atau surplus produksi yang tidak bisa diserap pasar.

Namun, Shinta mengungkapkan bahwa ada banyak hal yang berada diluar kendali para pelaku usaha. Salah satunya demand pasar domestik yang melambat karena tidak ada momentum konsumsi dan mengalami kecenderungan pelemahan daya beli.

“Ini lantaran berakhirnya sebagian subsidi dan kecenderungan peningkatan beban pengeluaran masyarakat untuk pembiayaan utang,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada solusi ajaib untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional yang tidak membutuhkan perubahan ekosistem kebijakan di sektor manufaktur nasional secara holistik.

Dia menegaskan, semua solusi memerlukan kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha terkait, untuk mereviu kembali kebijakan-kebijakan industri yang ada agar sesuai dengan tuntutan demand pasar dalam dan luar negeri.

“Tidak bisa instan, perlu waktu dan perlu berproses bersama secara berkesinambungan agar upaya peningkatan daya saing industri nasional bisa terjadi secara sustainable,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi jelang Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIII yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 28-30 Agustus 2024.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai organisasi dalam naungan Apindo Herman N. Suparman menyampaikan, Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam mengurus legalitas usaha dan pelayanan perizinan.

Namun, UU Cipta kerja tidak secara spesifik menyatakan bahwa pelayanan perizinan secara terpusat melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

“Kementerian atau Lembaga cenderung mempertahankan sistem mereka sendiri, yang dapat menghambat tujuan utama dari UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan,” kata Arman dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Apindo juga memiliki dan menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada Pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah karena pengaturan yang belum solid dan disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengembalian kewenangan pencabutan Perda bermasalah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga penanganannya berjalan efektif dan efisien.

Arman juga menyoroti soal Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini kata dia berdampak pada kebijakan pajak dan retribusi daerah setelah pasca-diterbitkannya UU HKPD, serta menimbulkan sejumlah dampak negatifsektoral khususnya sektor industri, pariwisata, dan properti serta berpotensi menghambat investasi.

Pihaknya pun mengusulkan sejumlah rekomendasi, diantaranya merevisi pasal yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap ekosistem investasi dan membebani pelaku usaha dalam implementasinya. Menurutnya, UU HKPD seharusnya digunakan oleh Pemda untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, bukan sebaliknya atau membebani usaha.

“Insentif fiskal sebagai upaya konkrit dalam merealisasikan fungsi reguler pajak dan retribusi, berpotensi meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Aqua Golden Mississippi mengumumkan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk meleburkan diri ke PT Tirta Investama.

Tirta Investama adalah kendaraan investasi Danone Group untuk mengakuisisi Aqua Golden dan membawa perusahaan ini keluar dari Bursa Efek Indonesia pada 2010. Perusahaan ini juga menjadi distributor tunggal untuk produk Aqua dan Vit.

Rencana peleburan Aqua Golden Mississippi ke dalam Tirta Investama ini akan diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 10 September 2024 mendatang.

"Mata acara pertama [yaitu] persetujuan rencana penggabungan perseroan dan PT Tirta Investama dimana PT Tirta Investama akan menjadi perusahaan penerima penggabungan yang akan berlaku sejak tanggal efektif penggabungan yaitu 1 Oktober 2024," tulis direksi dalam pengumuman media, Jumat (23/8/2024).

Mata acara berikutnya adalah perubahan anggota dewan direksi dan dewan komisaris. Termasuk memberi pembebasan dan pelunasan tanggung jawab.

"Mata acara ketiga [yaitu] persetujuan pengakhiran masa jabatan dan pemberhentian dengan hormat seluruh anggota dewan direksi dan dewan komisaris perseroan terhitung sejak tanggal efektif penggabungan yaitu 1 Oktober 2024," tertulis lebih lanjut dalam pengumuman.

Aqua Golden Mississippi sendiri sebelum menjadi perusahaan tertutup mencatatkan kepemilikan PT Tirta Investama (94,35%) dan publik (5,65%).

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Aqua Golden Mississippi mengumumkan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk meleburkan diri ke PT Tirta Investama.

Tirta Investama adalah kendaraan investasi Danone Group untuk mengakuisisi Aqua Golden dan membawa perusahaan ini keluar dari Bursa Efek Indonesia pada 2010. Perusahaan ini juga menjadi distributor tunggal untuk produk Aqua dan Vit.

Rencana peleburan Aqua Golden Mississippi ke dalam Tirta Investama ini akan diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 10 September 2024 mendatang.

"Mata acara pertama [yaitu] persetujuan rencana penggabungan perseroan dan PT Tirta Investama dimana PT Tirta Investama akan menjadi perusahaan penerima penggabungan yang akan berlaku sejak tanggal efektif penggabungan yaitu 1 Oktober 2024," tulis direksi dalam pengumuman media, Jumat (23/8/2024).

Mata acara berikutnya adalah perubahan anggota dewan direksi dan dewan komisaris. Termasuk memberi pembebasan dan pelunasan tanggung jawab.

"Mata acara ketiga [yaitu] persetujuan pengakhiran masa jabatan dan pemberhentian dengan hormat seluruh anggota dewan direksi dan dewan komisaris perseroan terhitung sejak tanggal efektif penggabungan yaitu 1 Oktober 2024," tertulis lebih lanjut dalam pengumuman.

Aqua Golden Mississippi sendiri sebelum menjadi perusahaan tertutup mencatatkan kepemilikan PT Tirta Investama (94,35%) dan publik (5,65%).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan konstruksi lintasan atau runway Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada bulan depan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan bila tak lagi terkendala masalah cuaca konstruksi runwaybandara IKN sepanjang 2.200 meter akan selesai pada 2 September 2024.

“Kalau 2.200 target hitungannya kalau tidak ada hujan itu 2.200 meternya tanggal 2 September runway nya selesai,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).

Dia menuturkan, pada minggu lalu progres konstruksi lintasan bandara IKN telah mencapai 1.100 meter. Karenanya, pihaknya optimis target 2.200 meter runway terbangun pada bulan depan dapat terealisasi.

Pada saat yang sama, Basuki menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mulai berkantor ke IKN seiring dengan rampungnya bandara di IKN.

Mempersiapkan hal itu, Basuki memastikan bakal segera memasang sarana penunjang bandara IKN agar bisa langsung digunakan secara fungsional pada kunjungan Jokowi ke IKN selanjutnya.

“Tanggal 2 September runway-nya selesai, nanti 2 hari memasang lampu-lampu semua. Sehingga, bisa dimanfaatkan pada minggu pertama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menargetkan bandara IKN akan rampung sepenuhnya pada Desember 2024.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebutkan, bandara IKN diharapkan selesai pada Desember 2024, baik landas pacu maupun terminal bandaranya.

"Untuk bandara diharapkan pada akhir Desember 2024 sudah selesai, baik landas pacu maupun terminal bandaranya," kata Adita kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN Pelayaran PT Djakarta Lloyd (PTDL) memperoleh kesepakatan 95% kreditur atas rencana restrukturisasi.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan hasil tersebut diperoleh dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PTDL memperoleh persetujuan restrukturisasi dari 95% kreditur.

“Alhamdulillah kita memenangkan suara mutlak, 95% mendukung, hanya 2-3 pihak yang menolak, mereka sebagai penggugat,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, BUMN pelayaran ini pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung Juli lalu.

Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Agung menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk restrukturisasi. Terkait dengan beban utang, Djakarta Lloyd juga mempersiapkan relaksasi pembayaran hingga 18 tahun, di mana utang paling kecil akan dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun.

Kondisi keuangan perusahaan, lanjut Agung, semakin membaik setelah berada di zona merah dalam empat hingga lima tahun ke belakang.

Dengan restrukturisasi ini, Agung optimistis perusahaan pelat merah ini bisa mendapat keuntungan. Pihaknya juga akan terus meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga garapan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) pada Senin (26/8/2024).

Corporate Secretary WSKT, Ermy Puspa Yunita menjelaskan Bendungan Margatiga yang berlokasi di Lampung itu sebetulnya telah selesai dibangun sejak 2022.

Nantinya, bendungan tersebut bakal meningkatkan jumlah tampungan air hingga mendukung lumbung pangan nasional di kawasan Lampung.

“Kami bersyukur akhirnya Bendungan Margatiga akan segera diresmikan. Sesuai komitmen Waskita, pembangunan bendungan ini selesai tepat waktu," ujar Ermy dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

Asal tahu saja, konstruksi Bendungan Margatiga juga dilakukan dengan pembangunan jaringan irigasi. Sehingga, usai diresmikan bendungan ini tak hanya menjadi sumber air baku semata melainkan dapat langsung didistribusikan untuk mengairi irigasi lahan pertanian.

Bendungan Margatiga memiliki kapasitas tampung sebanyak 42,31 juta meter kubik (m3). Sementara luas genangannya sebesar 2.217 Hektar (Ha), dengan tinggi mencapai 22,5 meter.

Adapun, manfaatnya bagi pengairan Daerah Irigasi (DI) di provinsi Lampung mencapai 16.588 Ha, meliputi DI Jabung Kiri seluas 5.638 Ha dan potensi DI Jabung Kanan sebesar 10.950 Ha. Kemudian pasokan air baku yang akan ditambah menembus 0,8 m3 per detik untuk Kabupaten Lampung Timur.

Di samping itu, fungsi lain bendungan ini, lanjut Ermy, yakni sebagai konservasi air, penggelontoran air yang mencegah air asin, dan potensi pariwisata.

"Dengan panjang dan lebar puncak tersebut, Bendungan Margatiga juga diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 83,10 m3 per detik untuk sebagian wilayah di Bandar Lampung dan Lampung Timur," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan inflasi pada Agustus 2024 diperkirakan akan didorong utamanya oleh kenaikan harga beras, dan inflasi barang impor (imported inflation).

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan bahwa tekanan inflasi yang dipengaruhi olehimported inflation, seiring dengan tren nilai tukar rupiah yang masih berlanjut pada awal Agustus.

“Tekanan inflasi pada Agustus 2024 diperkirakan bersumber dari kenaikan harga beras danimported inflation, yang didorong oleh pelemahan rupiah yang terus berlanjut pada awal Agustus,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (23/8/2024).

Riefky mengatakan, mengacu pada proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras berpotensi mengalami penurunan sebesar 40%–50% dari Juni hingga Oktober 2024 dibandingkan dengan periode panen April–Mei 2024, mengantisipasi dampak musim La Niña yang akan datang.

Di sisi lain, imbuh Riefky, tren nilai tukar rupiah yang mulai menguat dapat meringankan tekanan inflasi pada periode tersebut.

Sebagaimana diketahui, inflasi umum pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,13% secara tahunan, melambat dari 2,51% pada bulan sebelumnya.

Riefky mengatakan, tingkat inflasi tersebut menandai tingkat terendah sejak Februari 2022, tetapi masih tetap berada dalam kisaran target BI sebesar 1,5% hingga 3,5%.

Penurunan inflasi umum utamanya disebabkan oleh harga komoditas pangan yang turun setelah musim panen. Tercatat, inflasi komponen makanan, minuman, dan tembakau menurun menjadi 3,66% pada Juli 2024 dari 4,95% secara tahunan pada Juni 2024, mencapai level terendah dalam 11 bulan terakhir.

Sementara secara bulanan, inflasi umum mencatatkan deflasi ketiga kalinya secara beruntun, dengan tingkat yang lebih dalam, sebesar 0,18% pada Juli 2024, dibandingkan dengan 0,08% pada Juni 2024.

Pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan laju inflasi pada tahun ini akan tetap terjaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

BI memperkirakan, inflasi inti akan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

Inflasi harga bergejolak juga diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneterpro-stabilitydan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%,” kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membawa RUU Pilkada disahkan dalam sidang paripurna telah memicu aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat pada Kamis (23/8/2024).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun turut buka suara mengenai ramainya pembahasan RUU Pilkada.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan, pihaknya tidak akan terlibat dalam keputusan-keputusan politik dan mengedepankan tugasnya untuk membantu iklim usaha Tanah Air tetap kondusif.

“Apindo tidak akan masuk ke dalam ranah-ranah urusan politik,” tegas Shinta saat ditemui di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Shinta menyampaikan, pelaku usaha akan mengikuti aturan hukum yang ada. Kendati begitu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum mengingat hal ini akan memengaruhi iklim usaha di Indonesia.

Di sisi lain, dia mengharapkan agar penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan baik dan tidak anarkis. Sebab, hal-hal ini juga dapat berpengaruh terhadap iklim usaha di Tanah Air.

Shinta juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak berlanjut dan dapat menjalankan Pilkada dengan jujur dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga akan berkampanye untuk mendorong Pilkada yang bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berbagai elemen masyarakat pada Kamis (23/8/2024) menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR RI menyusul keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang setuju untuk membawa RUU Pilkada disahkan sidang paripurna. Langkah Baleg ini dinilai tidak sejalan dengan putusan MK.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada yang dijadwalkan pada hari yang sama akhirnya dibatalkan setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum. Puan sebagai ketua DPR juga tidak terlihat hadir untuk memimpin sidang paripurna tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi landasan hukum untuk pendaftaran calon kepala daerah 27 Agustus 2024. Hal itu karena RUU Pilkada yang awalnya ingin disahkan hari ini batal dibawa ke sidang paripurna.

Dasco menuturkan, DPR telah menjadwalkan sidang paripurna Kamis pagi (22/8/2024), pukul 09.30 WIB. Sidang juga sudah diskors 30 menit hingga 10.00 WIB namun tidak kunjung memenuhi kuorum.

Alhasil, terang Dasco, maka revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan.

“Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR,” terangnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terhambat masalah lahan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan saat ini progres Masjid Negara di IKN baru mencapai 19%.

“Terakhir kita cek baru progresnya baru sekitar 19% pada tahap 1,” tuturnya di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat (23/8/2024).

Selain karena permasalahan lahan, progres Masjid Negara di IKN terhambat itu karena proses konstruksinya juga mengalami keterlambatan karena sempat mengalami revisi desain. Di mana, kapasitas awal direncanakan sebanyak 20.000 jemaah menjadi 60.000 jemaah.

Seiring dengan hal itu, Danis menyebut Masjid Negara yang semula dibidik rampung tahun ini, akan direvisi targetnya dapat rampung pada tahun depan.

“Nanti kita evaluasi waktu yang diperlukan dengan progresnya itu. Agar sesuai dengan perhitungan kita sendiri awal, perlu waktunya berapa lama, mungkin nanti extend. Iya [bisa sampai 2025],” imbuhnya.

Sebelumnya, groundbreaking Masjid IKN dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Januari 2024. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa total daya tampung Masjid Negara tersebut mampu mencapai 61.000 jemaah dengan biaya konstruksi sebesar Rp940 miliar.

"Nilai konstruksinya, sebesar Rp940 miliar, jadi memang sangat besar sekali masjid ini nanti," jelas Jokowi dalam siaran resmi Sekretariat Negara, Rabu (17/1/2024).

Dalam penjelasannya, Masjid Negara tersebut nantinya akan dikelilingi oleh air yang juga difungsikan sebagai embung buatan yang akan menampung pasokan air baku di IKN.

Orang nomor 1 di RI itu juga memastikan, nantinya di area kawasan yang sama tersebut juga akan segera dibangun sejumlah rumah ibadah lain, mulai dari gereja, vihara, pura, hingga klenteng sebagai simbol kerukunan beragama.

"Saya berharap Masjid Negara ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya dan juga menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di IKN kita," pungkasnya.