Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru yang mengatur pemberian insentif bagi para pengembang yang merealisasikan kewajiban pengadaan hunian berimbang di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang tentang perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN yang baru saja diteken pada Senin (12/8/2024).

Dalam beleid tersebut, aturan pemberian insentif bagi pengembang properti dimuat dalam pasal 25 yang ditambahkan 3 ayat baru yang mengatur jenis hingga mekanisme pemberian insentif.

"Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [pelaku usaha yang memenuhi kewajiban hunian berimbang dilaksanakan di IKN] diberikan insentif," tulis pasal 25 ayat 7, dikutip Kamis (15/8/2024).

Adapun, terdapat 8 jenis insentif yang bakal didapatkan pengembang. Pertama, insentif berupa bantuan program pembangunan perumahan.

Kedua, pemberian keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Keempat, pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya.

Kelima, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara.

Keenam, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketujuh, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu.

Terakhir, kedelapan yakni pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Adapun, dalam ayat 8 dijelaskan bahwa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB akan diberikan sesuai dengan angka waktu tertentu.

Nantinya, pembebasan BPHTB dan keringanan PBB bakal diajukan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan realisasi impor susu sepanjang tahun ini atau Januari hingga Juli 2024 meningkat sebesar 7,63% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan meski naik, namun secara umum tren importasi susu yang termasuk dalam kode HS 0401, mengalami penurunan secara bulanan (month-to-month/mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai informasi, kode HS 0401 mencakup susu dan produk susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

“Susu [kode HS] 0401 secara tahunan mengalami penurunan 48,22%. Secara bulanan, juga turun 61,58%,” tuturnya dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Berkebalikan, impor untuk kode HS 0402 yang menjelaskan komoditas susu dan produk susu yang dipekatkan dan mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya, justru naik secara tahunan sebesar 0,05% dan bulanan sebesar 3,25%.

Meski demikian, impor produk tersebut secara kumulatif justru turun 14,37% dari Januari-Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Amalia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan turun atau naiknya importasi susu.

BPS mencatat lima negara yang mengirim susu ke Indonesia utamanya yakni Selandia Baru dengan nilai US$285,99 juta sepanjang Januari hingga Juli 2024. Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu senilai US$343,19 juta.

Kemudian diikuti impor susu yang berasal dari Amerika Serikat, Belgia, Australia, dan Malaysia yang masing-masing senilai US$80,09 juta, US$30,34 juta, US$72,24 juta, dan US$12,19 juta.

Berdasarkan catatan Bisnis, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kemungkinan adanya impor pangan untuk memenuhi kebutuhan program makan siang dan susu gratis pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengakui bahwa impor pangan tentunya diperlukan untuk mengakomodasi program populis makan siang gratis pada tahun depan. Kendati begitu, dia belum bisa memastikan berapa banyak kebutuhan impor pangan dan jenisnya.

"Kalau kaitannya pogram makan siang gratis, ya logikanya kalau produksinya kurang pasti impor, hanya besarannya [impor] belum tahu karena masih dihitung," ujarnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA –- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan mengapa beberapa rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait peningkatan pendapatan negara belum diimplementasikan.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan bahwa rekomendasi kebijakan dari lembaga internasional adalah hal yang biasa diterima oleh pemerintah, termasuk dari IMF.

"Bukan hanya dari IMF, pemerintah juga menerima rekomendasi dari berbagai lembaga internasional. Beberapa rekomendasi sudah kami adopsi, sementara yang lain masih dalam kajian," ujar Yon di Kantor Kemenkeu, Rabu (14/8/2024).

Yon menjelaskan bahwa beberapa kebijakan sudah diadopsi dalam Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Contohnya, pemerintah telah menerapkan tarif progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) mulai dari 5% hingga 35%. Selain itu, WP OP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak, sehingga mereka tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

"Beberapa rekomendasi yang kami anggap segera dapat diimplementasikan sudah kami masukkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah," tambahnya.

Namun, ada beberapa strategi dalam Medium-Term Revenue Strategy (MTRS) 2017 yang belum dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam laporan IMF Country Report No. 24/270 yang dirilis awal Agustus 2024, tercatat beberapa strategi penting yang belum diimplementasikan, seperti pengenalan cukai bahan bakar minyak (BBM), pajak minimum alternatif, penurunan pajak transaksi properti (PPN dan BPHTB), serta peningkatan pajak properti (PBB).

Yon menekankan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rekomendasi-rekomendasi ini dan akan mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi dan prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogro Seksi 1 yakni ruas Solo – Purwomartani sepanjang 42,8 kilometer (Km) tidak lama lagi akan mulai dapat dilintasi.

Pasalnya, mengutip informasi yang dibagikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, ruas Tol Solo – Purwomartani ditargetkan akan selesai konstruksinya pada kuartal IV/2024.

Perinciannya, Seksi 1 Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo dibagi ke dalam 2 paket pengerjaan. Paket 1.1 Solo - Klaten sepanjang 22,3 km saat ini progres konstruksinya mencapai 94,92% dan paket 1.2 Klaten – Purwomartani sepanjang 20,08km dengan progres 51,811%.

“Ditargetkan akan selesai konstruksinya pada kuartal 4 tahun 2024 ini,” tulis manajemen BPJT dikutip Kamis (15/8/2024).

Nantinya, jalan tol ini akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT) melalui akses atau gerbang tol (GT) Colomadu. Di samping itu, tol ini juga akan terkoneksi dengan 3 bandara sekaligus yakni Solo, Semarang, dan Yogyakarta.

Adapun, dalam kunjungan sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan ruas Solo – Klaten yang masuk dalam paket pengerjaan 1.1 dapat selesai pada akhir Agustus 2024.

Selanjutnya, paket 1.2 ruas Klaten menuju Prambanan hingga Purwomartani dibidik rampung seluruhnya pada akhir 2024. Sedangkan, untuk Seksi II ruas Purwomartani – Jc. Sleman sepanjang 15,63 kilometer (km) ditargetkan akan rampung pada 2026.

Selanjutnya, Seksi II ruas Sleman – Purworejo sepanjang 38,59 km ditargetkan selesai konstruksinya pada 2025. Dengan demikian, kehadiran Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo diharapkan dapatmengurangi beban kepadata lalu lintas di jaalan nasional Yogyakarta – Solo.

“Selama pelaksanaan pembangunan Jalan Tol tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR sangat memperhatikan serta peduli dengan keberadaan bangunan bersejarah, situs-situs cagar budaya dan purbakala yang berada di wilayah D.I.Yogyakarta dan akan turut serta memperhatikan dan melestarikan yang ada di sekitarnya, khususnya garis imaginer yang berada di Yogyakarta (melintasi DIY dari Gunung Merapi – Parangkusumo),” pungkas manajemen BPJT.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan nota keuangan terakhirnya pada Jumat (16/8/2024).

Nota keuangan yang akan disampaikan tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pemerintah ke depan terutama yang terkait dengan APBN, termasuk di dalamnya akan tergambar asumsi dasar makro di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Berdasarkan hasil rapat pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 pada 4 Juli 2024, target lifting minyak bumi yang disepakati pemerintah dan DPR untuk tahun depan dipatok sebesar 580.000-605.000 barel per hari (bopd).

Sementara itu, target lifting gas bumi dipatok sebesar 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari (boepd).

Target lifting minyak pada 2025 jauh lebih rendah bila dibandingkan target APBN 2024 yang dipatok sebesar 635.000 bopd, sedangkan target lifting gas naik tipis dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 1,033 juta boepd.

Adapun, kinerja lifting minyak di Indonesia terus mengalami penurunan secara bertahap lantaran sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Selain itu, juga karena rendahnya investasi kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber produksi baru.

Kementerian ESDM mencatat sampai dengan Juni 2024, realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bopd, masih jauh di bawah target APBN 2024. Kementerian ESDM pun memperkiraan lifting minyak sampai akhir 2024 hanya akan mencapai di level 595.000 bopd.

Lalu, untuk asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam RAPBN 2025 disepakati berada di rentang US$75-US$85 per barel. Asumsi tersebut lebih tinggi dari APBN 2024 yang dipatok US$82 per barel.

Sementara itu, berdasarkan usulan yang disepakati Komisi VII DPR RI dan menteri ESDM, volume BBM bersubsidi meliputi minyak solar pada 2025 dialokasikan sebesar 18,5 juta kiloliter sampai dengan 19 juta kiloliter. Adapun, alokasi minyak mentah pada RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 0,55 juta kiloliter sampai dengan 0,58 juta kiloliter.

Di sisi lain, volume LPG 3 kilogram dalam RAPBN 2025 dialokasikan sebesar 8,2 juta ton. Kemudian, subisidi tetap minyak solar (GasOil48) berada di level Rp1.000 per liter sampai dengan Rp3.000 per liter.

Adapun, usulan subsidi listrik pada tahun depan disepakati mencapai Rp84 triliun-Rp88,36 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tercatat masih melakukan ekspor sejumlah produk ke Israel meskipun tidak memiliki hubungan bilateral.

"Eskpor Indonesia ke Israel naiknya tipis sekali secara MtM [month-to-month/bulanan], dan komoditas terbesar adalah HS 15 lemak dan minyak hewan nabati, dan beberapa produk kimia dalam kategori HS 38 dan alas kaki HS 64," ujar Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (15/8/2024).

Secara terperinci, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia ke Israel pada Juli 2024 mencapai US$16,24 juta atau mengalami kenaikan 1,86% (MtM) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$15,95 juta.

Secara tahunan, nilai ekspor Indonesia ke Israel pada Juli 2024 juga mengalami kenaikan 21,39% (year-on-year/YoY) dibandingkan ekspor ke Israel pada Juli 2023 sebesar US$13,38 juta.

Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia ke Israel selama periode Januari—Juli 2024 mencapai US$98,53 juta atau naik 6,59% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar US$92,44 juta.

Secara terperinci, produk yang paling banyak diekspor Indonesia ke Israel pada Juli 2024 yaitu lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dengan nilai mencapai US$3,41 juta. Nilai ekspor minyak hewan nabati ini naik 75,78% (mtm) dari nilai ekspor bulan sebelumnya sebesar US$1,94 juta dan naik 44,49% (YoY) dari ekspor Juli 2023 sebesar US$2,36 juta.

Selain itu, ekspor alas kaki (HS 64) asal Indonesia ke Israel pada Juli 2024 tercatat US$1,69 juta mengalami kenaikan 30,82% (mtm) dibandingkan ekspor bulan sebelumnya sebesar US$1,29 juta. Secara tahunan, ekspor alas kaki ke Israel pada Juli 2024 juga mengalami kenaikan 45,47% (YoY) dibandingkan ekspor pada Juli tahun lalu sebesar US$1,16 juta.

Adapun, produk mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) pada Juli 2024 tercatat sebesar US$1,248 juta naik tipis 0,14% (mtm) dibandingkan nilai ekspor pada bulan sebelumnya US$1,246 juta, dan naik 8,66% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar US$1,14 juta.

Ekspor produk kimia (HS 38) ke Israel pada Juli 2024 tercatat sebesar US$85.300 mengalami penurunan 59,5% (mtm) dibandingkan nilai ekspor pada bulan sebelumnya sebesar US$210.600. Nilai ekspor produk kimia asal Indonesia ke Israel juga turun drastis hingga 94,90% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar US$1,67 juta.

Selain itu, ekspor bahan kimia organik (HAS 29) ke Israel pada Juli 2024 tercatat sebesar US$702.700 mengalami peningkatan 79,76% (mtm) dibandingkan nilai ekspor pada bulan sebelumnya US$390.900. Namun, secara tahunan ekspor bahan kimia organik Indonesia ke Israel pada Juli 2024 mengalami penurunan 19,16% (YoY) dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2023 sebesar US$869.300.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jerman mengirimkan surat perintah penangkapan kepada pemerintah Polandia sehubungan dengan pelaku serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream pada 2022 lalu. Namun, tersangka itu dikabarkan telah meninggalkan negara tersebut.

Mengutip Reuters pada Kamis (15/8/2024), seorang Jaksa Polandia mengatakan surat penangkapan tersebut adalah untuk seorang pria Ukraina bernama Volodymyr Z. Dia menyebut, pelaku bisa keluar dari Polandia karena pihak Jerman tidak memasukkan namanya dalam database orang-orang yang dicari.

Jaringan pipa Nord Stream 1 dan 2 bernilai miliaran dolar AS yang mengangkut gas di bawah Laut Baltik putus akibat serangkaian ledakan pada September 2022, tujuh bulan setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Penyelidik Jerman yakin bahwa Volodymyr Z, seorang penyelam asal Ukraina, adalah bagian dari tim yang memasang bahan peledak tersebut, demikian laporan surat kabar SZ dan Die Zeit bersama stasiun penyiaran ARD, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Juru bicara Kantor Kejaksaan Nasional Polandia, Anna Adamiak, mengatakan pihak berwenang Jerman mengirimkan surat perintah Eropa ke Kantor Kejaksaan Distrik di Warsawa pada Juni lalu untuk Volodymyr Z sehubungan dengan proses yang dilakukan terhadapnya di Jerman.

Dalam keterangannya, Adamiak mengatakan, Volodymyr Z tidak ditahan karena telah meninggalkan wilayah Polandia pada awal Juli lalu dengan melintasi perbatasan Polandia-Ukraina.

"Penyeberangan bebas perbatasan Polandia-Ukraina oleh orang yang disebutkan di atas dimungkinkan karena pihak berwenang Jerman tidak memasukkannya ke dalam database orang yang dicari. Ini berarti Penjaga Perbatasan Polandia tidak memiliki pengetahuan dan alasan untuk menahan Volodymyr Z,” jelas Adamiak

Adapun, hukum Polandia tidak mengizinkan publikasi nama lengkap tersangka dalam investigasi kriminal. Sementara itu, pihak Jerman mengatakan hubungannya dengan Ukraina tidak terdampak karena penyelidikan Nord Stream ini.

“Prosedur tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang digambarkan oleh Kanselir (Olaf Scholz) sebagai dukungan pertahanan Ukraina terhadap perang agresi ilegal Rusia, selama diperlukan,” tambah juru bicara pemerintahan Jerman.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina hingga saat ini belum memberikan komentar terkait kejadian tersebut. Kantor kejaksaan federal Jerman juga menolak mengomentari laporan media tersebut.

Adapun, sepasang suami istri, seorang pria dan seorang wanita yang juga instruktur selam asal Ukraina juga telah diidentifikasi dalam penyelidikan Jerman atas sabotase jaringan pipa gas ini. Namun, laporan dari SZ, Zeit dan ARD menyebut sejauh ini tidak ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk keduanya.

Wanita tersebut mengatakan kepada stasiun TV Jerman, Welt, pada Rabu waktu setempat bahwa baik dia maupun suaminya tidak terlibat. Dia juga mengatakan dirinya berada di Kyiv, ibu kota Ukraina, pada saat serangan pipa terjadi.

Ledakan tersebut menghancurkan tiga dari empat jaringan pipa Nord Stream, yang telah menjadi simbol kontroversial ketergantungan Jerman pada gas Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina.

Rusia menyalahkan Amerika Serikat, Inggris dan Ukraina atas ledakan tersebut, yang sebagian besar memutus pasokan gas Rusia dari pasar Eropa yang menguntungkan. Negara-negara tersebut membantah terlibat.

Jerman, Denmark, dan Swedia semuanya membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Dalam penyelidikannya, otoritas Swedia menemukan jejak bahan peledak pada beberapa benda yang ditemukan dari lokasi ledakan dan membenarkan bahwa aksi tersebut adalah tindakan yang disengaja. Investigasi di Swedia dan Denmark ditutup pada Februari 2024 tanpa adanya identifikasi tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Stastistik (BPS) melaporkan China masih menjadi negara tujuan utama ekspor komoditas-komoditas dalam negeri pada Juli 2024. Sementara itu, Jepang telah menggeser India di urutan ketiga.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, China masih menjadi tujuan utama ekspor Indonesia atau berkontribusi terhadap 23,19% dari total ekspor Indonesia pada Juli 2024. Di posisi kedua, ada Amerika Serikat (AS) dengan kontribusi 10,34% dari total ekspor.

"Pada bulan ini [Juli 2024], Jepang menggeser India, yang biasanya India berada pada pangsa ekspor terbesar ketiga," ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia merincikan, nilai ekspor ke China, AS, dan Jepang setara dengan 42,11% dari total ekspor pada Juli 2024. Sisanya: 17,85% ke Asean, 6,92% ke Uni Eropa, dan 33,13% ke negara-negara/kawasan lainnya.

Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan nilai ekspor nonmigas ke China senilai US$4,82 miliar atau naik sebesar 3,42% (month-to-month/MtM), sementara ke AS senilai US$2,51 miliar atau naik sebesar 9,33% (MtM), dan ke Jepang senilai US$1,78 miliar atau naik sebesar 43,46% (MtM).

"Secara tahunan, nilai ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang mengalami peningkatan," jelasnya.

Tak hanya itu, sambungnya, nilai ekspor nonmigas ke Asean dan Eropa juga naik secara bulanan dan tahunan.

Secara keseluruhan, BPS mencatat nilai ekspor mencapai US$22,21 miliar pada Juli 2024 atau naik 6,55% dibandingkan Juni 2024. Perinciannya, ekspor migas senilai US$1,42 miliar atau naik 15,57% (MtM) dan nilai ekspor nonmigas naik 5,98% (MtM) dengan nilai US$20,79 miliar.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya lesu pada Juli 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) ungkap biang keroknya.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut nilai ekspor CPO pada Juli 2024 sebesar US$1,39 miliar mengalami penurunan secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan nilai ekspor CPO pada Juli 2024 turun 36,37% (month-to-month/mtm) dibandingkan nilai ekspor pada Juni 2024 sebesar US$2,18 miliar.

Sementara secara tahunan, nilai ekspor CPO pada Juli 2024 juga turun signifikan 39,22% (year-on-year/YoY) dibandingkan Juli 2023 sebesar US$2,28 miliar.

Adapun, total volume ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 tercatat sebanyak 1,62 juta ton, merosot dibandingkan volume ekspor bulan sebelumnya sebanyak 2,67 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Juli 2024 mengalami peningkatan menjadi US$856,66 per ton dari harga bulan sebelumnya sebesar US$814,93 per ton.

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 sebesar US$1,39 miliar telah memberikan share sebesar 6,66% terhadap ekspor nonmigas.

Amalia menjelaskan ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan signifikan terutama ke India turun 59,31% (mtm) dan turun 67,50% (YoY).

Begitupun ekspor CPO dan turunannya ke China juga merosot -49,56% (mtm) dan turun 30,04% (YoY). Selain itu, penurunan ekspor minyak sawit juga terjadi ke Pakistan juga turun 17,78% (mtm), turun 18,62% (YoY).

"Penurunan volume CPO lebih dalam dibandingkan penurunan nilainya, mengindikasikan bahwa ini penurunannya ditopang oleh adanya pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor," kata Amalia, Kamis (15/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor tiga komoditas nonmigas unggulan yaitu batu bara, besi dan baja, hingga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya kompak mengalami penurunan pada Juli 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan nilai ekspor batu bara, besi-baja, dan CPO tersebut terjadi secara bulanan (month-to-month/MtM) maupun tahunan (year-on-year/YoY).

"Nilai ekspor batu bara turun -0,07% secara bulanan dan -2,49 secara tahunan. Nilai ekspor besok dan baja turun 3,28% secara bulanan dan 8,07% penurunannya secara tahunan. Nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan 36,37% secara bulanan dan juga mengalami penurunan sebesar 39,22% secara tahunan," jelas Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia merincikan, nilai ekspor batu bara senilai US$2,49 miliar atau berkontribusi sebanyak 11,99% dari total nilai ekspor pada Juli 2024; ekspor besi dan baja meraup US$2,03% atau setara 9,78% dari total nilai ekspor Juli 2024; dan ekspor CPO dan turunannya meraup US$1,39 miliar atau setara 6,66% dari total nilai ekspor Juli 2024.

Secara keseluruhan, BPS mencatat nilai ekspor mencapai US$22,21 miliar atau naik 6,55% dibandingkan Juni 24. Perinciannya, ekspor migas senilai US$1,42 miliar atau naik 15,57% (MtM) dan nilai ekspor nonmigas naik 5,98% dengan nilai US$20,79 miliar.

Meski nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan kompak turun, namun Amalia menjelaskan nilai ekspor bijih logam, terakhir, dan abu (HS 26); logam mulai dan perhiasan/permata (HS 71); serta mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mengalami kenaikan impresif.

"[Komoditas-komoditas tersebut] menopang pertumbuhan ekspor nonmigas pada Juli 2024," ungkap Amalia.

Dia merincikan, komoditas HS 26 nilai ekspornya naik US$691,18 juta (MtM) menjadi US$708,57 juta atau setara 3,41% dari total nilai ekspor Juli 2024; komoditas HS 71 nilai ekspornya naik US$266,84 juta (MtM) menjadi US$788,9 juta atau setara 3,8% dari total nilai ekspor Juli 2024; dan komoditas HS 85 nilai ekspornya US$168,64 juta (MtM) menjadi US$1.301,24 juta atau setara dengan 6,26% dari total nilai ekspor Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) membeberkan terdapat rekomendasi perlindungan dumping produk Polietilrna Tereftalat (PET) yang masih terabaikan selama 7 tahun terakhir dan memengaruhi industri dalam negeri.

Sekretaris Eksekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan rekomendasi tersebut tak dihiraukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun praktik dumping telah rampung oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI) sejak 2017.

"Rekomendasi KADI sudah menyebutkan adanya dumping di perusahaan-perusahaan Korea, Malaysia dan China dengan margin dumping sebesar 3%—26% untuk produk PET," ujar Farhan dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Terbengkalainya rekomendasi antidumping PET menjadi sorotan setelah Kemenkeu memperpanjang BMTP utk produk kain baru-baru ini.

Ketentuan ini tertuang dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbit pada 23 Juli 2024, dengan nomor PMK 48 dan 49, dan akan berlaku selama 3 tahun.

Sebelumnya, aturan safeguard kain yang tertuang pada PMK No 55/2020 berakhir pada November 2022. Aturan ini ada di meja Menteri Keuangan selama hampir 2 tahun.

"Kami juga dapat informasi bahwa 4 periode Menteri Perdagangan juga sudah menyurati bu Sri Mulyani, mulai dari periode Pak Enggar hingga Pak Zulhas sekarang masih belum adanya kejelasan. Industri PET seperti dibiarkan mati oleh Menteri Keuangan,” terangnya.

Untuk diketahui, kondisi industri PET ini dalam keadaan genting lantaran tak sedikit pabrikan yang mulai mematikan mesinnya. Penyebabnya tak lain serbuan produk impor yang membuat industri PET tidak berdaya saing.

Farhan menerangkan bahwa selama 7 tahun impor PET sangat besar, bahkan konsumsi PET di Indonesia 60%—70% dari produk impor dengan harga murah.

"Diskusi-diskusi mengenai industri PET dengan pemerintah juga sudah kita lakukan, namun memang kita tidak didengar oleh bu Sri Mulyani," kata dia.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa negara-negara lain sudah menerapkan antidumping PET ini untuk melindungi industri dalam negerinya seperti Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, dan Uni Eropa.

"Baru-baru ini Malaysia yang tuduh Indonesia dan China melakukan dumping. Kami juga dibantu oleh Kementerian Perdagangan untuk membuktikan kita tidak melakukan dumping. Saya juga tidak paham mengapa pasar kita seperti dibuka begitu saja supaya industrinya tidak bisa tumbuh," tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah lebih memperhatikan industri PET didalam negeri. Kondisi industri PET tinggal menunggu waktu dan harus diselamatkan segera.

"7 tahun industri PET berteriak. Ini harus segera diselamatkan. Jika tidak, mungkin angka PHK dari sektor manufaktur akan lebih besar lagi kedepannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) resmi rombak jajaran eselon 1 Kementerian Perdagangan jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, Zulhas resmi melantik 8 jajaran eselon 1 Kemendag pada Rabu (14/8) di Kantor Kemendag. Dia mengatakan, perombakan pejabat eselon 1 Kemendag dilakukan untuk persiapan yang sebaik-baiknya dalam menyongsong pemerintahan yang akan datang.

Menurut Zulhas, pergantian Presiden dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto perlu dipersiapkan dengan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

"Tugas kita tinggal menghitung hari, harus betul-betul bisa dipersiapkan sebaik-baiknya," ujar Zulhas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun berharap kepada pejabat eselon 1 yang dilantik agar bersikap waspada, peka, dan responsif dalam menjalankan tugas di Kemendag.

Untuk diketahui, pelantikan posisi Inspektur Jenderal Kemendag oleh Mendag didasarkan pada Keputusan Presiden RI No.65/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 29 Mei 2024.

Sementara itu, pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I lainnya didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 100/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 6 Agustus 2024.

Berikut susuan nama pejabat eselon 1 terbaru Kemendag:

1. Irjen Pol. Ahmad Luthfi sebagai Inspektur Jenderal

2. Budi Santoso sebagai Sekretaris Jenderal

3. Moga Simatupang sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

4. Rusmin Amin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

5. Isy Karim sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

6. Mardyana Listyowati sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

7. Kasan sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

8. Fajarini Puntodewi sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.