Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dirinya akan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada minggu ini.

Rencana kunjungannya ke IKN itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan sidang kabinet perdana yang akan dilangsungkan di IKN.

“Insya Allah nanti tanggal 10 atau 11 [Agustus 2024] saya ke sana [IKN],” kata AHY saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (5/8/2024).

AHY menjelaskan, maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet di IKN dalam rangka untuk menanamkan pemahaman kepada jajaran menterinya mengenai progres pembangunan IKN yang saat ini tengah dilakukan.

Kendati demikian, AHY mengaku belum mendapat rincian teknis penyelenggaraan sidang kabinet tersebut dari Sekretariat Negara. Hanya saja, dia memastikan kesanggupannya untuk hadir pada momen tersebut.

“Yang jelas ini akan jadi rapat perdana, diperlihatkan juga kepada seluruh jajaran kabinet untuk lebih memahami kondisinya seperti apa dan mudah-mudahan terus bisa disempurnakan progresnya [secara] real dan mudah-mudahan acara 17 Agustus juga bisa sukses di sana,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melaksanakan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal berangkat kembali ke Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut pada Minggu (11/8/2024).

Sementara dalam kabar terbarunya, Basuki mengatakan fasilitas dari ruangan hingga furnitur telah dipastikan aman untuk menyelenggarakan sidang kabinet.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

"Yaudah. Sudah kita siapkan. Ruangan sudah. Kalau kursi dan lain-lain dari Setneg dan sudah di sana semua," jelas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan tersebut akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024. Pasalnya, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen melanjutkan pembangunan Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa saat ini program makan bergizi gratis yang merupakan kebijakan prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan bakal masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan, yakni sebanyak Rp71 triliun APBN akan dialokasikan khusus untuk program tersebut.

Menurutnya, Jokowi meminta agar APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Termasuk salah satunya anggaran untuk program makan siang gratis.

“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” pungkas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Baru, Kalimantan Timur itu bakal memakan biaya hingga Rp72,5 triliun sejak 2022 hingga 2024 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi dan tidak adanya lagi stimulus terkait pemilu dinilai turut andil dalam capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 yang hanya 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2024 yang tercatat sebesar 5,11% (YoY) maupun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal II/2023 yang sebesar 5,17% (YoY).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 yang melambat tidak terlepas dari perlambatan konsumsi rumah tangga yang hanya mampu tumbuh 4,93% (YoY), sedikit melambat dari kuartal II/2024 sebesar 5,23% (YoY).

Yusuf mengatakan bahwa penurunan konsumsi rumah tangga ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama berakhirnya efek stimulus dari periode Pemilu, yang diperparah oleh kondisi pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi Covid-19.

"Juga tekanan inflasi yang pada beberapa komoditas itu relatif masih tinggi, terutama pada kuartal kedua kemarin," katanya kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Menurut Yusuf, beberapa indikator utama juga mendukung hipotesis terkait perlambatan pertumbuhan, misalnya indeks penjualan riil pada kuartal II/2024 hanya tumbuh 1,3%, relatif rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,61%.

Berdasarkan kategorinya, imbuhnya, penjualan suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan bermotor, serta makanan dan minuman juga mengalami pertumbuhan yang relatif lebih rendah pada kuartal pertama 2024.

Selain itu, indikasi perlambatan konsumsi tercermin dari penurunan pertumbuhan tahunan simpanan perbankan terutama pada rekening di bawah Rp100 juta, yang pada April 2024 tumbuh 4,1%, lebih rendah dari pertumbuhan pada Maret 2024 sebesar 7,8%.

"Penurunan pertumbuhan simpanan ini mengindikasikan kelompok kelas menengah ke bawah itu mulai mengeluarkan tabungan mereka untuk melakukan konsumsi dan penyesuaian konsumsi dari berbagai perubahan terutama di kuartal pertama dan kuartal kedua kemarin," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa penurunan konsumsi masyarakat juga tidak terlepas dari kondisi Ketenagakerjaan, yang mana pada Januari hingga Mei 2024 tercatat terjadi pemutusan hubungan kerja hingga 694.000 orang yang terkena dampak dari kondisi tersebut.

Dia menambahkan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada portal kedua 2024 mencapai 4,43%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada kuartal yang sama tahun lalu yang mencapai 4,63%.

"Jadi tentu industri tidak meningkatkan kapasitas produksi dalam bentuk peningkatan investasi karena beberapa komponen permintaan dari masyarakat di kuartal kedua mengalami perlambatan sehingga mereka akhirnya menggunakan kapasitas produksi terpasang dan tidak meningkatkan investasi terutama pada kuartal tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lifting minyak dan gas bumi (migas) pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak meleset dari target yang ditetapkan. Namun, pemerintah masih berupaya mendongkrak produktivitas lapangan migas existing.

Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo mengatakan, ketidakmulusan lifting migas domestik dikarenakan momentum sinergitas yang kurang kuat antarpemangku kepentingan.

"Target produksi di era Presiden Jokowi memang sangat mengecewakan karena kehilangan banyak momentum bagus untuk meningkatan produksi," kata Hadi kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Untuk dapat mengejar target produksi 1 juta barel minyak dan gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik (BCF) pada tahun 2030, maka butuh dukungan dari seluruh stakeholder.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi pemerintahan baru mendatang untuk memperkuat core team mulai dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga pemerintah daerah.

"Kita sudah darurat energi, subsidi energi sudah Rp200 triliun setiap tahun, impor kita sudah 1 juta barel per hari sehingga perlu strategi masif yang di-drive oleh presiden sendiri," ujarnya.

Terlebih, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengusulkan target lifting migas pada 2025 mencapai 1,583–1,648 juta barel setara minyak per hari (boepd). Jika diperinci, untuk minyak 580.000–601.000 barel per hari (bopd) dan 1,003 juta–1,047 juta boepd untuk gas

Hadi menilai target jangka pendek itu pun cukup berat untuk dicapai, khususnya untuk produksi minyak. Sementara itu, untuk gas masih mungkin dicapai karena banyak rencana pengembangan baru yang dikontribusikan dari gas.

"Lifting migas jangka pendek untuk membantu peningkatan produksi tahun 2025, harus fokus pada well work program, seperti re perforasi, stimulasi, hydraulic fracturing," tuturnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan, untuk jangka menengah dapat dilakukan dengan optimalisasi debottlenecking surface facilities atau identifikasi fasilitas atau peralatan yang membatasi produksi, revisit marginal field baik itu pengembangan skala kecil maupun menengah.

"Jangka menengah dan panjang adalah EOR dan masif eksplorasi," pungkasnya.

Lifting Terus Menyusut

Berdasarkan data terbaru Kementerian ESDM, lifting minyak bumi terus menyusut dalam 5 tahun terakhir. Realisasi lifting minyak per Juni 2024 tercatat sebanyak 578.000 barel per hari (bopd), di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bopd.

Catatan produksi minyak bumi pada tahun-tahun sebelumnya pun meleset dari target. Pada 2023, capaian lifting minyak tercatat mencapai 606.000 bopd, melenceng dari target APBN 2023 sebesar 660.000 bopd.

Hal serupa juga terjadi sepanjang 2022 di mana realisasi lifting minyak bumi hanya mencapai 612.000 bopd atau 87,1% dari target sebesar 703.000 bopd yang tercantum pada APBN 2022.

Pada 2021, pemerintah juga menargetkan lifting minyak sebesar 705.000 bopd, tetapi hanya terealisasi sebanyak 659.000 bopd. Tahun sebelumnya, lifting minyak bumi mencapai 708.000 bopd atau lebih rendah dari target 755.000 bopd.

Di sisi lain, lifting gas bumi relatif tumbuh moderat. Realisasi lifting gas bumi per semester I/2024 tercatat mencapai 6.635 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Realisasi sepanjang semester awal ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 6.630 MMscfd.

Sementara itu, pada 2022, realisasi lifting gas anjlok mencapai 6.490 MMscfd, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.668 MMscfd dan tahun 2020 yang mencapai 6.665 MMscfd. Adapun, pemerintah menargetkan produksi gas tembus 12 miliar kaki kubik (BCF) pada 2030.

Bisnis.com, JAKARTA - Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan menjadi yang tertinggi kedua yang mengalami pertumbuhan hingga 9,56% sepanjang triwulan II/2024.

Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia kuartal II/2024 BPS, lapangan usaha transportasi tumbuh 9,12% sepanjang semester I/2024 dan tumbuh 7,05% secara kuartalan.

Padahal, pada kuartal I/2024 lalu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat mengalami penurunan sebesar 1,62% jika dibandingkan dengan kuartal IV/2023.

Meski demikian sektor usaha transportasi dan pergudangan naik 9,56% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan tersebut merupakan terbesar kedua setelah penyedia akomodasi dan makan minum yang tercatat sebesar 10,17%.

Adapun BPS melaporkan ekonomi Indonesia triwulan II/2024 terhadap triwulan II/2023 tumbuh sebesar 5,05% (YoY). Kemudian pertumbuhan ekonomi RI kuartal II/2024 tumbuh 3,79% dibandingkan dengan kuartal I/2024. Namun, pada kuartal I/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,11% (YoY).

Apabila dibandingkan dengan kuartal II/2023 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 ini tercatat jauh lebih rendah lagi.

Menurut BPS, semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Beberapa penyumbang utama pertumbuhan tersebut meliputi industri makanan dan minuman, industri logam dasar, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.

Selain itu, sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perayaan hari besar keagamaan seperti kegiatan kurban saat Iduladha mendorong kenaikan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) selama kuartal II/2024, sebagai komponen pertumbuhan ekonomi.

Catatan tersebut tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024).

"Untuk kuartal II/2024, peningkatan [konsumsi LNPRT] didorong lembaga keagamaan seperti perayaan keagamaan ada Idulfitri, Iduladha, termasuk pemotongan dan penyaluran daging kurban, perayaan kenaikan Isa Al-Masih," jelas Edy.

Dia menjelaskan, pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 9,98% secara year-on-year (YoY) per kuartal II/2024. Dengan angka tersebut, konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi.

Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 mencapai 5,05% atau lebih rendah secara tahunan maupun kuartalan.

Edy mengungkapkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal II/2024 tumbuh 3,79% dari pergerakan kuartal I/2024. Namun, pada kuartal I/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,11% (YoY).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 bila dibandingkan dengan kuartal II/2023 atau YoY tumbuh 5,05%," ujar Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Apabila dibandingkan dengan kuartal II/2023 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 ini tercatat jauh lebih rendah lagi.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kukuh menolak penawaran untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum kembali menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola izin tambang tersebut.

“Mungkin karena sejak awal kami sudah sebutkan bahwa PGI tidak akan menerimanya, sekalipun kelak ditawarkan,” kata Gomar kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Meski begitu, Gomar mengapresasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberikan WIUPK kepada ormas keagamaan.

Gomar melihat niat baik ini tidak mudah untuk diimplementasikan, mengingat ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam mengelola tambang. Apalagi, menurutnya, pengelolaan tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas.

“Namun, mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gomar menekankan, apresiasi terhadap langkah Jokowi tersebut tidak dipahami bahwa PGI bersedia untuk ikut dalam pengelolaan tambang.

Setelah melalui pengkajian secara mendalam dan komprehensif, kata Gomar< PGI tiba pada keputusan untuk tidak ikut melibatkan diri dalam dunia tambang meskipun ditawari oleh pemerintah.

“Jelas sekali, masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” ucap Gomar.

Terkait dengan ormas keagamaan yang menerima WIUP tersebut, Gomar menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut.

“Keterlibatan ormas keagamaan dalam tambang ini, jika dikelola dengan baik, juga hendaknya bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan,” tuturnya.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sampai saat ini sudah ada tiga ormas keagamaan yang menerima WIUP dari pemerintah. Pertama adalah Nahdlatul Ulama, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah PP Persatuan Islam (Persis).

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) buka-bukaan adanya risiko penyaluran bantuan pompa Kementerian Pertanian (Kementan) tidak tepat sasaran.

Deputi III KSP, Edy Priyono membeberkan, hasil tinjauan KSP ke wilayah Temanggung, Jawa Tengah mendapati adanya penyaluran bantuan pompa air yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, pompa air yang seharusnya diberikan kepada petani padi sawah itu justru ditemukan pada petani hortikultura di dataran tinggi Temanggung.

"Waktu kami ke Temanggung, di situ hampir tidak ada sawah karena banyak ditanami itu komoditas hortikultura seperti cabai, tembakau tapi mendapatkan jatah pompa," ungkap Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (5/8/2024).

Oleh karena itu, Edy mengaku khawatir bahwa program pompanisasi Kementan yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menggenjot produksi beras nasional justru tidak tepat sasaran.

Dia pun mengusulkan agar Kementan bersama tim di daerah yang melibatkan TNI dan Polri serta Dinas Pertanian Daerah agar membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) sehingga penyaluran bantuan pompa ditujukan untuk daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

"Karena kami terus terang tidak tahu apakah yang seperti ini hanya terjadi di Temanggung atau juga di daerah lain. Kami khawatir kalau ini terjadi di dearah lain," ucapnya.

Merespons hal tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa alokasi penyaluran pompa air program pompanisasi ditetapkan berdasarkan usulan berjenjang dari Dinas Pertanian di daerah. Kendati begitu, dia mengeklaim pihaknya bakal segera menindaklanjuti temuan dugaan salah sasaran alokasi pompa air di Temanggung, Jawa Tengah.

"Kami akan tindaklanjuti terkait dengan yang ditemukan di Temanggung alokasi pompa itu," ujar Idil dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (26/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa program pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20.000 unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70.000 unit.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang. Hal ini dia sampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu (26/6/2024).

"Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Namun, ini menjadi sangat krusial," katanya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi secara spasial di Maluku dan Papua pada kuartal II/2024 mencatatkan capaian tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, yakni sebesar 8,45% (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menyampaikan secara spasial ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah. Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua menunjukkan pertumbuhan yang menguat dari periode sama pada tahun lalu.

“Kalimantan tumbuh 5,22%, Sulawesi 6,07%, Bali Nusra 6,84%, tertinggi di Maluku Papua 8,45%, tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Sementara Jawa dan Sumatra tumbuh lebih lambat dari capaian nasional, yang masing-masing sebesar 4,92% dan 4,48%. Meski demikian, ekonomi di Jawa memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar 57,04%.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua utamanya didorong oleh industri pengolahan di wilayah Papua Barat. Sementara Bali dan Nusra didorong oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ekonomi di Pulau Kalimantan juga tercatat terdorong oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian di Kalimantan Timur.

Berbeda dengan tiga wilayah tersebut, ekonomi di Jawa justru terdorong oleh sektor jasa keuangan, perdagangan, dan konstruksi.

Sementara ekonomi Sulawesi ditopang oleh lapangan usaha perikanan, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan. Kemudian Sumatra, utamanya ditopang oleh lapangan usaha perdagangan.

Secara umum, ekonomi Indonesia pada pada kuartal II/2024 sebesar 5,05% atau lebih lambat dari kuartal I/2024 sebesar 5,11%.

Edy memaparkan secara tahunan seluruh komponen mengalami pertumbuhan yang positif. Komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,93% ini memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 54,53%.

“Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) optimistis capaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2024 lebih baik dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 11,6 juta kunjungan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asita, Budijanto Ardiansjah, menyampaikan, total kunjungan wisman diharapkan dapat melampaui target batas bawah pemerintah yakni 14,5 juta kunjungan di 2024.

“Kami optimis capaian target wisman tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Budijanto kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, target tersebut dapat dicapai dengan catatan tidak ada situasi yang dapat mereduksi capaian tersebut. Misalnya, pengurangan penerbangan langsung dari negara-negara berpotensial, terjadinya situasi di dalam negeri yang membuat wisman urung ke Indonesia, serta naiknya berbagai fasilitas di destinasi seperti hotel, sewa transport dan lainnya.

Selain itu, Budijanto menyebut bahwa pencapaian target tersebut perlu didukung dengan promosi, melalui pameran wisata internasional dengan melibatkan industri dan asosiasi.

Selain itu, dia menilai perlu ada keterlibatan selebgram dan blogger internasional untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia, serta mendorong dilakukannya berbagai festival atau event berskala internasional.

Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk mendukung target tersebut yakni melalui berbagai paket wisata yang ditawarkan melalui berbagai promosi langsung, family trip, maupun bursa pameran wisata.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan total kunjungan wisman di kisaran 14 juta - 17 juta kunjungan di 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total kunjungan wisman sepanjang paruh pertama 2024 mencapai 6,41 juta kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 21,2% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,29 juta kunjungan.

Adapun total kunjungan wisman pada periode ini merupakan yang tertinggi sejak 2020. Tercatat pada periode Januari-Juni 2020, total kunjungan wisman mencapai 3,12 juta orang atau turun 59,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,17 juta kunjungan di 2019.

Kemudian di 2021, jumlah kunjungan pada periode tersebut merosot sebesar 76,6% atau hanya mencapai 731.315 kunjungan pada semester I/2021.

Lalu, pada Januari-Juni 2022, total kunjungan wisman naik signifikan sebesar 102,5% menjadi 1,48 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman juga mengalami peningkatan di 2023, di mana pada semester I/2023 tercatat mencapai 5,29 juta kunjungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari mafia tanah Rp5,7 triliun hingga Juli 2024.

AHY menegaskan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu dilakukan melalui sekitar 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp5,7 triliun,” kata AHY dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi.

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi. Pertama di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN resmi bakal berkolaborasi untuk menumpas sengketa pertanahan khususnya yang dijalankan oleh para pelaku mafia tanah.

AHY juga menyebut hal itu menjadi langkah konkret pihaknya untuk senantiasa menjaga iklim investasi di dalam negeri yang hingga saat ini masih menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Salah satu contoh, ketika masalah tanah di Grobogan, itu berlarut-larut. Sebetulnya sudah siap dan sudah datang investor dari berbagai negara ingin menanam uangnya, ingin menghidupkan industri, ingin membuka ribuan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman, menjelaskan pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka.

“Dari 62 kasus, ditetapkan 169 tersangka dengan potensial kerugiannya Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah yang kita selamatkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak khawatir pertumbuhan ekonomi RI kuartal II/2024 melambat, yang hanya mencapai 5,05%. Kondisi itu menurutnya masih lebih baik dari sejumlah negara.

Airlangga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,05%, meski lebih rendah secara tahunan dan kuartalan, lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi negara-negara maju seperti China dan Singapura yang lebih rendah.

"Ini dibandingkan dengan China kita masih lebih tinggi, China 4,7%; sedangkan Singapura sendiri 2,9%; Korea Selatan 2,3%; dan juga terkait dengan Meksiko kira-kira 2,24%," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Namun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 rupanya masih kalah dari Vietnam yang mencapai 6,93% dan Malaysia di 5,8%. Bukan hanya lebih tinggi, kedua tetangga di Asean itu pun mencatatkan kenaikan yang pesat dari tahun sebelumnya, yakni pertumbuhan ekonomi kuartal II/2023.

Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa sedang terjadi ketidakjelasan ekonomi global, sehingga menekan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun demikian, menurutnya, pertumbuhan ekonomi RI didukung berbagai komponen yang cukup positif seperti konsumsi rumah tangga dan inflasi.

"Inflasi tetap terkendali yaitu sebesar 2,13%," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal II/2024 tumbuh 3,79% dari pergerakan kuartal I/2024. Namun, pada kuartal I/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi yakni 5,11% (YoY).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 bila dibandingkan dengan kuartal II/2023 atau YoY tumbuh 5,05%," ujar Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Apabila dibandingkan dengan kuartal II/2023 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 ini tercatat jauh lebih rendah lagi.

Edy juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 yang lebih rendah dari kuartal I/2024 sejalan dengan pola musiman pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa kuartal kedua tumbuh lebih tinggi dari kuartal pertama.