Bisnis.com, JAKARTA – Rangkaian trem otonom atau autonomous rail transit (ART) yang diuji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan digunakan sebagai kendaraan pengumpan (feeder) bagi peserta upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, trem otonom di IKN pada tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan (feeder) bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI. Dia mengatakan, trem otonom akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN dengan kecepatan jelajah 40 km/jam.

Dia menuturkan, setelah sampai di IKN pada awal Agustus, trem otonom akan diuji coba secara internal, lalu dilanjutkan dengan uji coba bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Agustus 2024.

Kemudian, rencana pelaksanaan showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

“Saya berharap semua proses ini dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, trem otonom sudah bisa beroperasi di IKN pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti, sesuai arahan Presiden,” jelas Budi Karya melalui keterangan resminya, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelaskan, satu rangkaian kereta (trainset) trem otonom yang akan beroperasi di IKN memiliki tiga gerbong atau kereta berkapasitas maksimal 302 penumpang. Trem otonom akan beroperasi searah jarum jam, dengan headway sekitar 5 menit.

Budi Karya menambahkan, Kementerian PUPR akan segera membangun halte untuk menunjang operasional trem otonom. Dia menuturkan, halte yang akan dibangun ini tak hanya berguna sebagai tempat menaik-turunkan penumpang, tetapi juga sebagai tempat melakukan pengisian daya atau charging.

Adapun, satu trainset trem otonom yang akan diuji coba tersebut juga telah tiba di Balikpapan pada 26 Juli 2024 lalu. Satu rangkaian tersebut adalah Trem Otonom Norinco (CRRC Zuzhou).

Budi menuturkan, satu rangkaian lagi, yakni Trem Otonom CRRC Qingdao Sifang baru akan tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, pada 31 Juli 2024.

“Semoga trem otonom ini bisa menjadi salah satu ikon transportasi cerdas di kawasan IKN. Diharapkan pula, semoga trem otonom dapat diaplikasikan di kota-kota lain di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan,” ungkapnya.

Adapun, trem otonom atau ART merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Indonesia Power mencatatkan produksi listrik sebesar 84.572 gigawatt hour (GWh) atau 84,57 terrawatt hour (TWh) sepanjang 2023. Capaian ini melampaui target produksi listrik sebesar 78.735 GWh untuk 2023.

Torehan produksi listrik tersebut juga diikuti penjualan listrik sebesar 79.989 GWh sepanjang 2023, melampaui target perusahaan sebesar 74.404 GWh.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, kinerja operasional pembangkitan terus meningkat dengan realisasi pencapaian equivalent forced outage rate (EFOR) pembangkit PLTU luar Jawa Bali 13,44% dari target 14,94% dengan pencapaian 110%. Hal ini menandakan bahwa gangguan kelistrikan mampu ditekan secara signifikan.

"Realisasi penekanan gangguan kelistrikan kami jauh melampaui target. Bisa kita lihat dari nilai EFOR pembangkit non-PLTU Jawa Bali dengan realisasi 0,77% dari target 0,94% pencapaian sebesar 118%," kata Edwin seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (30/7/2024).

Sebagai perusahaan yang bergerak di pembangkitan listrik, PLN Indonesia Power terus beradaptasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dengan aktif melakukan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Sepanjang tahun 2023, PLN Indonesia Power mampu memproduksi listrik dari energi bersih sebesar 10.175,63 GWh. Produksi listrik bersih ini di antaranya disumbang dari beberapa pembangkit EBT dengan sumber energi air, panas bumi, biofame, serta biomass.

Adapun, produksi listrik paling besar disumbang dari pembangkit bersumber tenaga air sebanyak 5.299,15 GWh.

"Pengoperasian pembangkit EBT ini, menjadi bukti komitmen PLN Indonesia Power dalam menjawab perubahan iklim sehingga target net zero emissions di 2060 atau lebih cepat dapat terwujud," kata Edwin.

Selain itu, PLN Indonesia Power juga terus melakukan upaya efisiensi pemakaian bahan bakar batu bara untuk PLTU. Hal ini juga berkontribusi besar dalam upaya penekanan emisi dan produksi listrik bersih perusahaan.

Tercatat, PLN Indonesia Power mampu memproduksi 509,8 GWh listrik bersih, melampaui target perusahaan 252 GWh dari program co-firing PLTU.

"Sebagai subholding Generation Company, PLN Indonesia Power terus mendorong optimalisasi dan efisiensi kinerja di sektor pembangkitan. Kami berkomitmen untuk memastikan pasokan listrik sampai ke masyarakat tanpa ada gangguan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal memandang bahwa pemberantasan barang impor ilegal di pasaran akan sulit. Pencegahan di pintu masuk dianggap perlu jadi prioritas.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa peredaran barang impor ilegal di pasaran telah lama terjadi dan makin masif saat ini. Menurutnya, sebagian pedagang di ritel pun tidak bisa memastikan ihwal legalitas barang-barang yang telah beredar di pasar.

"Yang beli barang-barang ini mungkin dia tidak tahu ini barang ilegal atau bukan, barang sudah masuk ke pasar itu lebih repot," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Oleh karena itu, Alphonzus memandang bahwa pencegahan masuknya barang impor ilegal di pintu-pintu kedatangan hingga ke "jalur tikus" di perbatasan perlu ditingkatkan. Dengan begitu, peredaran barang impor ilegal di dalam negeri semakin berkurang.

"Jadi ini sebaiknya dilakukan sebelum barang ini masuk, dicegah. Jangan sampai barang ini sudah terlanjur masuk baru ditindak," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe mengatakan bahwa penindakan barang ilegal di kalangan pelaku usaha merupakan keputusan pemerintah. Kadin sebagai pendamping pemerintah dalam Satuan Tugas (Satgas) impor lebih mendorong agar terjadinya keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan.

"Kalau [barang impor ilegal] sudah sampai di toko, Pak Menteri mengatakan itu bukan lagi area dilakukan pemeriksaan, tapi kalau masih digudang itulah haknya [Satgas] untuk memeriksa," jelas Juan.

Kendati begitu, Juan mengatakan bahwa dengan adanya Satgas impor tersebut nantinya diharapkan dapat menurunkan angka impor di akhir tahun. Adapun, Satgas impor yang dibentuk saat ini bakal bekerja hingga Desember 2024.

"Kita berharap akhir tahun [impor] bisa turun 25% lah," ucap Juan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menekankan bahwa para pengusaha bersama pemerintah telah sepakat untuk menghentikan penyelundupan barang-barang impor ilegal ke Tanah Air. Khususnya untuk barang-barang konsumsi atau barang jadi.

Sebaliknya, impor bahan baku dan bahan penolong, kata Shinta harus terus didukung untuk mendorong geliat dan ekspansi industri dari hulu hingga hilir.

"Jadi penanganan pemerintah sudah tepat, dan ini akan kami dukung untuk menindak yang ilegal dan memperbaiki iklim usaha," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal buka-bukaan dampak dari wacana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa wacana menaikkan PPN menjadi 12% bakal memperburuk daya beli masyarakat menengah bawah. Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bakal menyebabkan kenaikan harga jual di ritel.

"Jadi kalau harga jual naik, yang paling berdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, bagi mereka ini akan sangat terasa, akhirnya menurunkan daya beli," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Saat daya beli masyarakat semakin tergerus, kata dia, transaksi pun akan berkurang. Alhasil penjualan dan pendapatan para pelaku usaha ritel akan anjlok.

Alih-alih menaikkan tarif PPN, menurutnya pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya dengan membuat kebijakan yang justru mendorong transaksi di berbagai unit usaha.

Misalnya, dia mencotohkan adanya penurunan pajak daerah untuk kategori wahana permainan anak dan hiburan bioskop telah berdampak positif terhadap geliat usaha di sektor tersebut.

"Wahana permainan anak dan bioskop itu biasanya [pajak] 25-30%, sekarang turun hanya maskimal 10%, ternyata ini meningkatkan transaksi, banyak pelaku usaha baru yang berbisnis sehingga pemerintah bisa menerima lebih banyak dibandingkan menaikkan tarif," jelasnya.

Dia pun menilai tarif PPN saat ini 11% yang diterapkan Indonesia saat ini juga tidak terlalu rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Alphonzus pun menegaskan, para pengusaha mendesak agar wacana penerapan PPN 12% ditunda demi menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

"Sebaiknya ditunda, waktunya belum tepat karena pertumbuhan sekarang belum optimal. Jadi dorong dulu pertumbuhannya semaksimal mungkin, baru mainkan tarifnya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong Cekungan Sunda Asri dan Bintuni menjadi hub penangkapan dan penyimpanan karbon ataucarbon capture and storage (CCS) untuk wilayah Asia Timur dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada dua proyek CCS/CCUS yang tengah berjalan di Indonesia. Kedua proyek itu memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang terbilang besar.

“Yang pertama adalah BP Tangguh yang punya kapasitas penyimpanan sebesar 1,8 gigaton CO2. Proyek ini punya potensi besar untuk menjadi hub CCS pertama di Indonesia karena tidak hanya akan menangkap dan menyimpan CO2 dari berbagai industri di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah pelabuhan terbesar di Jepang, Nagoya,” kata Luhut lewat akun instagram pribadinya, Selasa (30/7/2024).

Saat ini, Indonesia memiliki total 15 proyek potensial CCS/CCUS dengan target onstream pada 2026 - 2030.

Selain Tangguh di wilayah timur, Luhut mengatakan, proyek CCS Sunda Asri hasil kerja sama antara Pertamina dan ExxonMobil berpotensi menjadi hub untuk kawasan barat.

“Proyek ini berpotensi menjadi CCS hub lainnya di Indonesia bagian barat, dengan potensi menyimpan CO2 dari Singapura dan juga industri-industri domestik yang sulit mengurai emisi mereka,” kata dia.

Luhut berharap kedua proyek percontohan CCUS di Indonesia tersebut dapat membawa investasi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan transfer teknologi.

Seperti diketahui, Indonesia dikenal memiliki cekungan sedimen terbesar di kawasan Asia Tenggara. Otoritas migas mencatat potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 cekungan dengan kapasitas 573 gigaton saline aquifer dan 4,8 gigaton depleted oil and gas reservoir yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Adapun, skema CCS di Indonesia dibagi menjadi dua pilihan. Pilihan pertama adalah penyelenggaraan CCS berdasarkan kontrak kerja sama migas, rencana kegiatan CCS dapat diusulkan oleh kontraktor kontrak kerja sama dalam rencana pengembangan (PoD) I maupun PoD lanjutan atau revisinya.

Kedua, CCS dapat dikembangkan sebagai usaha tersendiri, melalui izin eksplorasi zona target injeksi dan izin operasi penyimpanan karbon.

Berdasarkan identifikasi pada 20 cekungan produksi, Kementerian ESDM memperkirakan kapasitas penyimpanan karbon domestik pada lapisan saline aquifer mencapai 572,77 gigaton CO2 (karbon dioksida), jauh lebih tinggi dari perhitungan pada 2015 lalu di level 9,7 gigaton CO2.

Sementara itu, potensi penyimpanan pada lapisan depleted migas dari hitung-hitungan terbaru mencapai 4,85 gigaton CO2, lebih tinggi dari perkiraan pada 2015 lalu di level 2,5 gigaton CO2.

Hasil kajian lain yang dilakukan oleh ExxonMobil memperkirakan potensi penyimpanan sekitar 80 gigaton CO2 pada saline aquifer, sementara dari hasil kajian Rystad Energy memperkirakan lebih dari 400 gigaton CO2 pada reservoir migas dan saline aquifer Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) tercatat telah mengangkut sebanyak 3,32 juta penumpang sepanjang semester I/2024.

Direktur Utama AirAsia, Veranita Yosephine, menuturkan perolehan tersebut naik 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, tingkat tingkat keterisian penumpang (load factor) pada paruh pertama 2024 naik sebesar 4% menjadi 87% dibandingkan dengan semester I/2023.

"Pendapatan per kilometer kursi yang tersedia [RASK] naik sebesar 8% atau Rp685 miliar, dengan peningkatan jumlah penerbangan sebesar 15% atau sebanyak 2.900 penerbangan," jelas Vera dalam keterangan resminya, Selasa (30/7/2024).

Vera menjelaskan, perusahaan selalu berupaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk menegaskan komitmennya dalam berinovasi secara berkelanjutan dan mencari peluang baru guna meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satunya dengan membuka rute baru yang tidak hanya mencakup kawasan Asia Tenggara, tetapi juga ke Australia.

Dia melanjutkan, pada semester I/2024, AirAsia telah meresmikan dua rute baru, yaitu Denpasar-Lampung dan Jakarta-Kota Kinabalu. Sementara itu, pada Agustus 2024, perusahaan akan meresmikan empat rute internasional baru, yaitu Jakarta-Bandar Seri Begawan, Denpasar-Kota Kinabalu, Denpasar-Phuket, dan Denpasar-Cairns.

"Hal ini akan diikuti dengan pembukaan rute-rute baru lainnya ke beberapa negara di Asia pada semester II/2024," jelasnya.

Selain itu, AirAsia juga akan berupaya mengoptimalisasi penggunaan pesawat demi mengakomodir meningkatnya permintaan penerbangan baik di rute domestik maupun internasional. AirAsia selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan strategi keberlanjutan dan kelangsungan perusahaan, sebagai salah satu upaya dalam membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan di Tanah Air.

Adapun, dari sisi keuangan AirAsia membukukan pendapatan sebesar Rp3,78 triliun pada semester I/2024. Jumlah tersebut meningkat 24% dibandingkan semester yang sama tahun 2023 sebesar Rp3,05 triliun.

Vera memaparkan, sebagian besar pendapatan berasal dari operasi penerbangan, dimana penjualan tiket kursi pesawat memberikan kontribusi sebesar Rp3,2 triliun. Menyusul di belakangnya adalah pendapatan dari bagasi dan pelayanan penerbangan sebesar Rp518,8 miliar, serta pendapatan dari ancillary sebesar Rp33,3 miliar dan kargo Rp26,5 miliar.

Dia mengatakan, Jakarta menjadi sumber pendapatan utama senilai Rp1,63 triliun, diikuti oleh Denpasar senilai Rp1,38 triliun. Sementara itu, Surabaya dan Medan masing-masing mencatat kontribusi pendapatan Rp488,54 miliar dan Rp278,84 miliar.

Adapun, peningkatan pendapatan usaha semester I/2024 tercatat sebesar 24% atau sebesar Rp733 miliar, diikuti dengan peningkatan biaya operasional sebesar 19% dari tahun sebelumnya atau Rp665 miliar.

"Biaya yang dimaksud tidak mencakup laba rugi selisih kurs dari transaksi dalam mata uang asing," katanya.

Dia mengatakan, AirAsia mengalami kerugian sebesar Rp581,91 miliar, atau membaik sekitar 5% jika dibandingkan dengan semester I/2023. Kerugian yang dimaksud tidak mencakup laba/rugi selisih kurs dari transaksi dalam mata uang asing.

Bisnis.com, JAKARTA - Anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) berencana untuk memulai pembangunan gedung parkir baru pada 2025.

Direktur Operasi dan Teknik IPCC, Bagus Dwipoyono menuturkan pembangunan gedung parkir baru merupakan salah satu upaya ekspansi perusahaan seiring dengan potensi pertumbuhan permintaan mobil.

Dia menjelaskan, proyek pembangunan gedung parkir tersebut saat ini masih berada dalam tahap persiapan. Bagus menuturkan, perusahaan tengah mengajukan penyelesaian perizinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kajian analisis dampak lingkungan atau Amdal.

"Sekarang sedang penyelesaian izin ke KLHK untuk Amdalnya. Rencananya baru akan mulai dibangun tahun depan," kata Bagus di Kantor IPCC, Jakarta pada Selasa (30/7/2024).

Bagus mengatakan, gedung parkir tersebut akan dibangun secara bertahap. Secara terperinci, pada tahap pertama IPCC akan membangun gedung parkir dengan luas sekitar 8.400 meter persegi yang terdiri atas 3 lantai.

Bagus menuturkan, fasilitas ini rencananya akan memiliki kapasitas sebanyak 340 slot parkir. Pembangunan gedung parkir tahap pertama ini akan menelan biaya investasi sekitar Rp96 miliar.

Sementara itu, tahap ultimate pembangunan gedung parkir tersebut akan mulai dibangun setelah fase pertama rampung. Jika rampung seluruhnya, fasilitas ini akan memiliki total luas 4,4 hektare dan berkapasitas 2.400 slot parkir.

Dia menuturkan, perkiraan biaya investasi untuk tahap ultimate adalah sekitar Rp445 miliar. IPCC berencana untuk mulai membangun tahap ultimate ini pada akhir 2026 atau awal 2027.

"Untuk kapasitas nantinya kami juga akan melihat permintaan pasar seperti apa, seberapa besar sebenarnya yang perlu disiapkan," lanjut Bagus.

Bisnis.com, JAKARTA — Conrad Asia Energy Ltd. mengalokasikan lebih dari 124 miliar kaki kubik (Bcf) gas untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN dari Lapangan Mako, Blok Duyung, lepas pantai cekungan Natuna Barat.

Alokasi gas yang cukup besar itu menjadi bagian dari kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang tertuang dalam revisi rencana pengembangan (PoD) Lapangan Mako, Blok Duyung.

Lewat kesepakatan itu, PGN rencananya bakal mendapat gas murah dengan harga US$5,5 million British thermal unit (MMBtu). Sementara itu, kewajiban untuk membangun pipa transmisi dari Pipa West Natuna Transmission System (WNTS) ke pembeli di Batam bakal dibebankan ke PGN.

“Beberapa perjanjian ini adalah dokumen penting yang menunjukkan kelayakan finansial dari proyek Mako, yang pada gilirannya mendukung nilai dan keberlanjutan finansial proyek,” kata Managing Director dan CEO Conrad Miltos Xynogalas seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (30/7/2024).

Adapun, revisi PoD Lapangan Mako diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada November 2022 lalu.

Lewat revisi PoD itu, contingent resources gas dari Lapangan Mako naik 458% ke level 297 miliar kaki kubik pasca-suksesnya pengeboran apraisal tahun sebelumnya.

“Perjanjian jual beli gas dengan PGN untuk porsi domestik menjadi langkah penting bagi Conrad dalam upaya komersialisasi lapangan gas dan bisnis kami di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, sisa gas yang tidak tersalur untuk PGN bakal dijual untuk SembCorp Gas Pte Ltd., perusahaan pembangkit Singapura.

Sebelumnya, Conrad melaporkan total volume penjualan gas dari Blok Duyung mencapai 293 trillion British thermal unit (TBtu) (c 293 Bcf) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu (c 392 Bcf).

Hitung-hitungan itu setara dengan 71% dan hingga 95% dari keseluruhan pontensi 2C contingent resources mencapai 413 Bcf, seperti yang diuji oleh GaffneyCline Associates pada 26 Agustus 2022 lalu. Penjualan gas nantinya bakal mengikuti harga minyak mentah Brent.

Adapun, penyelesaian GSA dari Lapangan Mako itu menjadi krusial untuk Conrad terkait dengan kelanjutan divestasi atau farmout sebagian hak partisipasi mereka di Blok Duyung yang berada di lepas pantai Cekungan Natuna Barat, Kepulauan Riau.

Seperti diberitakan sebelumnya, PGN tengah berdiskusi dengan operator Pipa West Natuna Transmission System (WNTS), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ihwal kelanjutan rencana tie-in pipa untuk menyalurkan gas dari Natuna ke pembeli domestik.

Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan, perseroannya tengah menjajaki pembicaraan dengan MEDC terkait dengan penyambungan infrastruktur dan aktivitas operasional penyaluran gas nantinya.

“PGN sedang melakukan komunikasi dengan Medco sebagai operator pipa WNTS untuk rencana melakukan tie-in infrastruktur dan aktivitas operasional penyaluran gas,” kata Susi saat dihubungi Bisnis, Senin (22/7/2024).

Saat ini, kata Susi, perseroannya tengah melakukan kajian front end engineering design (FEED) untuk pembangunan pipa sambungan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa isu turun kelas para masyarakat kelas menengah tidaklah benar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan bahwa yang terjadi di lapangan adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

“Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Secara umum, Suharso menekankan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Dirinya mencontohkan, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Menurutnya, data migrasi pekerjaan ini belum tercatat atau teregistrasi oleh BPS. Suharso mengamini, bahwa pemerintah pun belum mendata dengan baik terkait masyarakat yang bekerja secara self-employee. “BPS lagi ngulikin di situ. Sekarang dikritik bahwa dari kelas nyaman menjadi makan,” tuturnya.

Pekerja informal ini, Suharso menilai lebih identik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan digital, maupun talent-talent tertentu.

“Bukan berarti kemudian mereka jatuh miskin karena yang kelas yang miskin pun tidak naik signifikan. Sementara kemiskinan ekstrem turun,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pekerja informal memang menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya dalam soal penerimaan pajak.

Pasalnya, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) memiliki upah atau penghasilan lebih kecil dari pekerja formal, yang otomatis berpengaruh terhadap besaran pengeluarannya.

“Inilah yang diduga menjadi alasan banyak penduduk indonesia yang turun kelas dari middle class menjadi aspiring middle-class,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait adanya rencana reshuffle menteri yang akan berlangsung besok, Rabu (31/7/2024).

Sambil berjalan keluar kantor menuju mobil, Airlangga pada awalnya mengatakan bahwa tidak ada reshuffle di Kabinet Indonesia Maju esok hari. Kemudian, dirinya meralat bahwa dirinya tidak mengetahui adanya agenda tersebut.

“Tidak ada, tidak tahu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (30/7/2024).

Meski demikian, Airlangga menyampaikan bahwa esok akan menghadiri rapat terbatas alias ratas di Jakarta bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagaimana kabar yang beredar sebelumnya.

“Besok ada ratas, [sudah] ada undangan ratas, di Jakarta,” lanjutnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diisukan akan diangkat menjadi menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Merespons hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin saat ini.

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa beragam isu yang beredar di media sosial terkait dengan akan terjadi perombakan (reshuffle) kabinet di IKN hari ini, Selasa (30/7/2024) adalah tidak benar.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet. Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Berbeda dengan Kamis, 18 Juli 2024 lalu, ketika Jokowi memutuskan untuk melakukan pengangkatan terhadap tiga wakil menteri. Mulai dari Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut kecepatan operasional Kereta Cepat WHOOSH tidak akan berkurang setelah beroperasinya Stasiun Karawang pada awal 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menuturkan pengoperasian Stasiun Karawang untuk melayani penumpang memang akan berdampak pada penyesuaian kecepatan Kereta Cepat WHOOSH pada titik-titik tertentu.

Meski demikian, dia memastikan Kereta Cepat tetap dapat melaju dengan kecepatan operasional maksimal, yakni 350 km per jam. Dia mengatakan, jarak antara stasiun-stasiun Kereta Cepat WHOOSH sebelumnya telah diperhitungkan agar operasional moda ini dapat berjalan maksimal.

"Iya dong tetap [kecepatan 350 km per jam]. Bukan ada perlambatan, itu menyesuaikan dari kecepatan kereta. Kan perencanaannya (pemberhentian) di Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar, empat titik," kata Risal di Jakarta pada Selasa (30/7/2024).

Secara terpisah, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa juga menegaskan hal yang sama. Eva menuturkan, kecepatan maksimal Kereta Cepat WHOOSH dapat tercapai setelah melewati pemberhentian di Stasiun Karawang.

"Untuk kecepatan sih nggak [berkurang], akan sama, karena 350 km per jam itu dicapai setelah Karawang ya," kata Eva.

Adapun, dia menyebut KCIC akan melakukan penyesuaian jadwal operasi Kereta Cepat WHOOSH saat Stasiun Karawang dibuka untuk melayani penumpang.

Eva menuturkan penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan akan bertambahnya total waktu tempuh Kereta Cepat dari stasiun awal di Halim hingga ke titik terakhir di Tegalluar. Hal ini karena Kereta Cepat nantinya akan berhenti di Stasiun Karawang untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.

Eva menuturkan, kegiatan naik turun penumpang Kereta Cepat di stasiun-stasiun membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Meski demikian, Eva menyebut penambahan total waktu tempuh ini tidak akan signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha pusat belanja (mal) buka-bukaan soal prospek membuka mal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menegaskan bahwa populasi penduduk menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan usaha mal. Tanpa jumlah populasi yang memadai, usaha mal akan sulit melesat.

Melihat dari faktor kunci tersebut, menurutnya kondisi IKN saat ini belum mendukung untuk pembangunan mal seperti yang ada di kota-kota besar. Musababnya, ibu kota di tengah hutan itu tidak memiliki cukup konsumen untuk mendongkrak kunjungan dan penjualan di mal.

"Intinya pusat belanja itu perlu populasi, sedangkan di IKN kan masih belum banyak [populasi]," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Meskipun begitu, dia tak menampik bahwa potensi akan selalu ada kala pertumbuhan penduduk di IKN melesat dalam 1-2 tahun mendatang. Namun, ukuran mal di IKN juga nantinya perlu disesuikan dengan jumlah populasi terkini alias tidak bisa serta-merta pusat belanja skala besar dibangun di sana.

"Saya kira ada kemungkinan untuk buka ke sana [IKN], tapi kembali lagi sangat penting populasi, karena konsumennya mal adalah penduduk, masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Alphonzus menilai bahwa langkah pemerintah dalam menyediakan beragam pemanis untuk calon investor di IKN sudah cukup tepat, seperti hak guna usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun dan ragam insentif perpajakan.

Namun, menurut dia para pengusaha mal membutuhkan stimulus lainnya yaitu perlu adanya dukungan akses pembiayaan permodalan yang ringan dari pemerintah. Musababnya, populasi di IKN yang cenderung lebih rendah dari pada di kota-kota besar menjadi risiko cukup besar bagi pemilik mal untuk beroperasi.

Adanya insentif pembiayaan permodalan dengan bunga pinjaman yang rendah, kata dia, setidaknya bisa mengurangi beban yang harus ditanggung para pengusaha mal saat beroperasi di IKN.

"Kalau untuk pusat perbelanjaan, saya kira harus ada tambahan satu lagi, permodalan yang mudah dan ringan [insentif bunga pinjaman] ataupun grace period [masa tenggang]," katanya.