Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) melihat adanya dampak yang bakal dirasakan proyek Jiangsu Delong Nickel Industry Co di dalam negeri jika perusahaan China tersebut mengalami kepailitan.

Adapun, Jiangsu Delong diketahui memiliki sejumlah unit bisnis smelter nikel dan pabrik stainless steel di Indonesia, seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, serta PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Ketua Umum Perhappi, Rizal Kasli mengatakan, jika nantinya Delong mengalami kolaps bukan tidak mungkin properti mereka di Indonesia akan dijual.

“Kalau Delong kolaps tentu saja propertinya yang di Indonesia juga akan dijual untuk menutupi pembayaran kepada kreditor,” kata Rizal, Selasa (30/7/2024).

Namum, untuk efek jangka pendeknya Rizal menyampaikan akibat dari adanya restrukturisasi hutang dimohonkan kepada Delong akan membuat kegiatan operasional terganggu.

“Pengaruhnya paling jangka pendek karena restrukturisasi akan buth waktu juga sampai operasional stabil kembali,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jiangsu Delong Nickel Industry Co, salah satu produsen baja nirkarat terbesar di dunia, dimohonkan restrukturisasi kebangkrutan ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya.

MengutipBloomberg, Sabtu (27/7/2024), pengadilan lokal di Kabupaten Xiangshui, Provinsi Jiangsu, sedang mempelajari permohonan yang diajukan oleh sebuah BUMN konstruksi China tersebut, bersama dengan tiga kasus lain yang menargetkan afiliasi perusahaan.

Pengadilan akan memutuskan apakah akan menerima dan mengadili kasus-kasus tersebut, yang mana melibatkan sejumlah besar kreditur dan hubungan hukum yang rumit.

Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang sedang berjuang untuk tetap likuid di tengah krisis sektor properti di China dan kondisi kelebihan pasok yang sangat memengaruhi industri logam.

Pabrik-pabrik Delong di China dan Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 10 juta ton baja tahan karat dan produk logam lainnya per tahun. Kehancuran pabrik-pabrik tersebut akan berdampak pada sektor manufaktur China dan pasar nikel global yang sedang terpuruk.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Alih-alih menekan prevalensi konsumsi rokok, pelarangan tersebut justru akan menambah polemik lain bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Adapun, kebijakan terkait pengetatan produk hasil tembakau, termasuk rokok elektronik tertuang dalam aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 untuk UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pengesahan beleid tersebut sama saja mematikan industri hasil tembakau (IHT), pedagang eceran, hingga petani tembakau.

"Saya lihat industri rokok akan mati, padahal industri rokok selama ini memberikan kontribusi melalui pajak dan cukai yang tinggi, sementara ini Pak Jokowi lebih mementingkan industri farmasi," kata Trubus saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, pemerintah semestinya tak hanya sekadar melarang, tetapi juga memberikan solusi dan antisipasi atas dampak dari kebijakan tersebut terhadap industri. Terlebih, ada 6,1 juta orang yang menggantungkan nasibnya pada industri tersebut.

Dia pun menilai tidak ada relevansi antara konsumsi rokok dengan penjualan di tingkat pedagang eceran. Larangan menjual rokok eceran justru akan mematikan pedagang kecil yang selama ini sebagian besar hidup dari penjualan tersebut.

"Kalau sampai eceran-eceran ini diatur itu ngapain? Nggak ada urgensinya, yang diatur itu cukup industrinya saja. Terus kenapa harus sampai ke tingkat paling bawah [eceran] nanti malah muncul rokok selundupan," ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga disebut memicu penyempitan lapangan kerja dan menambah tingkat pengangguran. Pemerintah juga terancam kehilangan sumber pendapatan dari industri hasil tembakau.

Trubus menilai semestinya pasal-pasak terkait tembakau dipisahkan dari kebijakan terkait kesehatan. Sebab, produk turunan tembakau sudah lama dan cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah No 109/2012.

"Saya lihat ini cara membantai mereka [pekerja industri tembakau hingga petani]. Bukan dibina, tapi malah membinasakan, harusnya pemerintah kasih solusi juga," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mengatakan IHT telah banyak menghadapi tekanan regulasi hingga mencapai 446 aturan untuk tata kelola tembakau.

Adapun, sebanyak 400 aturan atau 89,68% berbentuk pengamanan, 41 aturan atayu 91,9% berbentuk cukai hasil tembakau, dan hanya 5 aturan atau 1,12% regulasi yang mengatur terkait isu ekonomi dan kesejahteraan.

"Kami mengusulkan untuk tidak dilakuakn perubahan pengaturan terhadap industri produk tembakau yang berpotensi semakin memberatkan kelangsungan usaha IHT nasional," kata Henry, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan Hotel Nusantara saat mengawali kegiatan hari ketiga di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, (30/7/2024).

Menurut pantauan, setibanya di hotel, Kepala Negara tampak meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di hotel tersebut, mulai dari lobi, tempat makan, hingga kamar tidur.

Assistant Director of Sales Hotel Nusantara, Hazel Yehezkiel Pauranan, menyebutkan bahwa saat ini hotel berkapasitas 191 kamar tersebut belum beroperasi secara penuh. Dia mengatakan bahwa rencananya, Hotel Nusantara akan diresmikan pada 17 Agustus 2024.

"Kami sudah mulai beroperasi belum sepenuhnya itu dari 28 Juli 2024. Walaupun masih belum semua kamar siap untuk digunakan," ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/7/2024).

Hazel juga mengatakan bahwa hotel tersebut sudah selesai dibangun sejak dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada 21 September 2023 yang lalu.

Saat ini, kata Hazel hanya terdapat proses pengerjaan furnishing di area lobi hotel.

"Progres saat ini sedang masih on progress furnishing di lobby, kalau Nusa Restaurant-nya sudah operasi," tutur.

Sebelumnya, saat meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara pada 20 Desember 2023 yang lalu, Presiden Ke-7 RI itu optimistis pembangunan hotel tersebut dapat rampung serta digunakan pada Agustus 2024.

Saat itu, Kepala Negara menyebut bahwa progres pembangunan hotel tersebut telah mencapai 34 persen.

“Kalau melihat seperti ini akan selesai kira-kira sebelum Agustus (2024),” ucap Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media usai peninjauan.

Tampak mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Untuk diketahui, Hotel Nusantara di IKN dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan kelas kakap dalam negeri. Konsorsium ini dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group Aguan-Sugianto Kusuma.

Adapun, 9 perusahaan lain yang menjadi anggota konsorsium tersebut adalah Salim Grup milik Anthony Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulauintan milik Pui Sudarto dan Djarum milik Budi Hartono.

Selanjutnya, ada Wings Group milik Wiliam Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Tohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, hingga Astra Group milik Soeryadjaya.

Sebelumnya, Konsorsium Nusantara telah melaksanakan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara yang merupakan hotel bintang 5 perdana di IKN pada 21 September 2023.

Adapun, total nilai investasi yang diguyurkan oleh konsorsium Nusantara khusus pada proyek mixed used development berupa mal, hotel dan perkantoran di IKN dilaporkan mencapai Rp20 triliun.

Selain menggarap Hotel bintang 5 pertama di IKN, konsorsium ini juga dilaporkan berencana menggarap proyek kebun raya (botanical garden). Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Cs di IKN dilaporkan mencapai Rp40 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia bisa setop impor beras dengan mengurangi sampah makanan (food waste). Gerakan Stop Boros Pangan dianggap jadi kunci.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah makanan terbuang setiap tahunnya kurang lebih mencapai 30%. Menurutnya, jumlah makanan terbuang itu semestinya bisa digunakan untuk makan bagi 60 hingga 125 juta jiwa.

"Oleh karena itu kita melakukan program Stop Boros Pangan," ujar Edhy di Jakarta, dikutip Selasa (30/7/2024).

Edhy pun mengatakan, apabila Indonesia bisa mengurangi sampah makanan hingga 20% khususnya untuk nasi, diperkirakan bisa menghemat hingga 6 juta ton beras setiap tahunnya.

"Contohnya beras, misalnya kebutuhan nasional itu 31 juta ton [per tahun], rata-rata masyarakat Indonesia membutuhkan 2,6 juta ton per bulan, kalau kita bisa hemat 20% kita bisa menghemat sekitat 6 juta ton, itu luar biasa bisa memberi makan kepada sekitar 60-80 juta jiwa," jelasnya.

Lewat gerakan stop boros pangan dengan mengurangi sampah makanan, kata Edhy, Indonesia bisa bebas dari impor beras. Adapun, sudah dua tahun belakangan Indonesia harus mengimpor jutaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga cadangan pangan dalam negeri.

"Artinya bahwa kalau kita bisa berhemat 20% saja misalnya beras, maka impor tidak perlu dilakukan. Itu yang harus kita pahami," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah pada 2024 mengalokasikan kuota impor pangan sebanyak 3,6 juta ton. Adapun, Perum Bulog mencatat, realisasi impor beras terbaru mencapai 2,5 juta ton yang sebagian besar diimpor. Produksi yang anjlok hingga kebutuhan yang tinggi untuk program bantuan pangan dianggap jadi alasan pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (24/6/2024), Deputi III KSP, Edy Priyono mengakui, bahwa produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Produksi beras pada Januari - April 2024 tercatat sebanyak 10,27 juta ton mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton.

"Ini penurunan yang sangat besar, implikasinya surplus pada Januari-April jauh berkurang, dari sebelumnya 2,82 juta ton menjadi 0,67 juta ton [tahun ini]. Kemungkinan kita bulan depan akan mulai defisit," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024).

Dia membeberkan bahwa produksi beras yang anjlok pada tahun ini tak lepas dari adanya penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari - April 2023, luas panen padi tercatat mencapai 4,2 juta hektare, sedangkan luas panen tahun ini di periode yang sama hanya 3,5 juta hektare.

Bisnis.com, JAKARTA -Membuat NPWP secara online di tahun 2024 semakin mudah dan praktis, berikut bagaimana cara membuat NPWP secara online. Kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di alamat www.pajak.go.id. Kemudian Anda akan diarahkan untuk membuat akun e-Registration DJP menggunakan NIK, KK dan alamat email aktif Anda.

Setelah berhasil membuat akun, Anda perlu melakukan aktivasi melalui tautan yang dikirimkan ke email. Proses ini memungkinkan Anda untuk mengisi formulir pendaftaran NPWP secara online dengan data yang akurat dan lengkap, sehingga NPWP Anda dapat segera diterbitkan tanpa perlu repot datang ke kantor pajak.

Pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari bagi warga negara yang memiliki penghasilan tetap. Salah satu langkah penting untuk mematuhi kewajiban pajak ini adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untungnya, saat ini pendaftaran dan pembuatan NPWP bisa dilakukan melalui layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara membuat NPWP online.

Cara Membuat NPWP Online

Langkah 1: Buat Akun

• Buka laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id.
• Pilih opsi "Pendaftaran NPWP" yang tersedia di laman utama.
• Isi formulir pendaftaran dengan alamat email yang masih aktif dan captcha yang diberikan.
• Klik "Daftar" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran akun.

Langkah 2: Aktivasi Akun

• Buka alamat email yang Anda gunakan untuk mendaftar. Anda akan menerima email dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tautan verifikasi.
• Klik tautan verifikasi yang diberikan dalam email tersebut untuk mengaktifkan akun Anda.

Langkah 3: Isi Data Diri

• Setelah akun Anda aktif, login dengan email dan password yang telah Anda buat.
• Setelah berhasil masuk, klik opsi "Pendaftaran NPWP" yang tersedia di dashboard akun Anda.
• Isi semua data yang diminta dengan lengkap dan benar. Pastikan data-data tersebut sesuai dengan dokumen identitas Anda.
• Klik "Next" untuk melanjutkan proses.

Langkah 4: Pernyataan dan Pengiriman Permohonan

• Beri centang pada kolom yang tersedia untuk menyetujui pernyataan yang diberikan.
• Klik "Simpan" untuk menyimpan data yang telah diisi.
• Selanjutnya, klik opsi "Minta Token" dan isilah captcha yang diberikan.
• Klik "Submit" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran NPWP Anda.

Langkah 5: Verifikasi

• Kode token yang diperlukan selama proses pendaftaran akan dikirimkan ke alamat email yang Anda gunakan.
• Buka alamat email Anda dan salin kode token yang diterima.
• Kembali ke halaman pendaftaran online dan tekan tombol "Kirim".
• Dengan demikian, permohonan pendaftaran NPWP Anda selesai dan dalam proses verifikasi.
• Setelah selesai, Anda akan menerima konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang status permohonan Anda. Setelah NPWP Anda selesai diproses dan diterbitkan, Anda akan menjadi pemegang NPWP resmi yang memungkinkan Anda untuk memenuhi kewajiban pajak Anda dengan lebih mudah dan efisien.

Syarat Membuat NPWP

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk membuat NPWP pribadi:

Warga Negara Indonesia (WNI)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Warga Negara Asing (WNA)

• Fotokopi Paspor
• Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Tambahan untuk WNI yang sudah menikah

• Fotokopi NPWP suami
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Surat Perjanjian Pemisahan Harta yang ditandatangani kedua belah pihak (jika ada).

Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas

• Fotokopi KTP bagi WNI
• Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
• Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar menjalankan usaha/pekerjaan bebas.

NPWP untuk Badan Usaha

Dalam proses pendaftaran NPWP untuk Badan Usaha, terdapat beberapa dokumen yang diperlukan. Dua dokumen utama yang dibutuhkan adalah "Akta Pendirian" atau "Dokumen Pendirian" dan "Dokumen Identitas Pengurus Badan." Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua dokumen tersebut:

Akta Pendirian atau Dokumen Pendirian

• Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum dan legalitas badan usaha. Ini bisa berupa "Akta Pendirian" jika badan usaha tersebut adalah sebuah perusahaan atau Yayasan.
• Dalam beberapa kasus, dokumen ini dapat disebut "Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat" jika badan usaha tersebut adalah bagian dari sebuah entitas yang lebih besar, seperti sebuah cabang atau perwakilan kantor dari perusahaan yang berpusat di luar negeri.
• Isi dari dokumen ini akan mencakup informasi penting tentang badan usaha, seperti nama lengkap badan usaha, alamat, maksud dan tujuan badan usaha, susunan pengurus, dan informasi lain yang relevan.

Dokumen Identitas Pengurus Badan

• Dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pengurus badan usaha. Dokumen identitas pengurus harus mencakup informasi tentang pengurus yang ditunjuk dalam Akta Pendirian.
• Untuk Warga Negara Indonesia (WNI), dokumen identitas yang biasanya dibutuhkan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Untuk Warga Negara Asing (WNA), dokumen identitas yang biasanya dibutuhkan adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan paspor.

Dalam proses pendaftaran NPWP, dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk memverifikasi informasi yang terkait dengan badan usaha dan pengurusnya.

Pastikan dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat persyaratan tambahan atau perubahan dalam prosedur pendaftaran, pastikan Anda memperoleh informasi terbaru dari sumber yang sah atau pihak berwenang.

Demikian informasi lengkap mengenai cara membuat NPWP secara online beserta persyaratannya untuk pribadi dan badan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melihat dimohonkannya restrukturisasi utang Jiangsu Delong Nickel Industry Co ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya perlu menjadi perhatian khusus Indonesia.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan bahwa kasus tersebut bisa berdampak terhadap proyek yang sedang berjalan.

Apalagi, Jiangsu Delong diketahui memiliki sejumlah unit bisnis smelter nikel dan pabrik stainless steel di Indonesia, seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, serta PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Sehingga, Agus melihat perlunya turun tangan pemerintah untuk mengasipasi dampak yang berpotensi terjadi akibat permasalahan di Delong.

“Ini bukan hal yang kecil. Saya pikir Kemenko Marves harus turun tangan untuk melihat seluruh masalah yang beririsan dengan bisnis di Indonesia dan juga masyarakat,” kata Agus saat kepada Bisnis.com, Selasa (30/7/2024).

Meski demikian, Agus menuturkan bahwa pemerintah memang tidak bisa banyak berbuat jika menyangkut permasalahan di interal bisnis perusahaan.

Namun, pemerintah kata Agus dapat mengantisipasi dampak yang bakal terjadi kepada proyek di Indonesia dengan membantu mencari solusi permasalahan.

“Esensinya peran pemerintah tidak banyak kalau sudah menyangkut internal bisnis perusahaan. Tapi kalau beririsan dengan masalah yang lebih besar harus membantu pemikiran untuk meringankan,” ucapnya.

Adapun, Jiangsu Delong Nickel Industry Co, salah satu produsen baja nirkarat terbesar di dunia, dimohonkan restrukturisasi kebangkrutan ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya.

MengutipBloomberg, Sabtu (27/7/2024), pengadilan lokal di Kabupaten Xiangshui, Provinsi Jiangsu, sedang mempelajari permohonan yang diajukan oleh sebuah BUMN konstruksi China tersebut, bersama dengan tiga kasus lain yang menargetkan afiliasi perusahaan.

Pengadilan akan memutuskan apakah akan menerima dan mengadili kasus-kasus tersebut, yang mana melibatkan sejumlah besar kreditur dan hubungan hukum yang rumit.

Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang sedang berjuang untuk tetap likuid di tengah krisis sektor properti di China dan kondisi kelebihan pasok yang sangat memengaruhi industri logam.

Pabrik-pabrik Delong di China dan Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 10 juta ton baja tahan karat dan produk logam lainnya per tahun. Kehancuran pabrik-pabrik tersebut akan berdampak pada sektor manufaktur China dan pasar nikel global yang sedang terpuruk.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengaku belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan pemerintah menambah porsi anggaran untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasalnya, anggaran negara untuk mendukung pembangunan IKN makin tipis usai Kementerian PUPR melaporkan serapan APBN untuk proyek IKN telah mencapai Rp80 triliun. Sementara itu, postur APBN untuk IKN dirancang hanya akan membiayai sebesar 20% dari Rp466 triliun atau senilai Rp93,2 triliun.

Artinya, porsi APBN untuk IKN hanya tersisa Rp13 triliun. Meski anggaran IKN menipis, Suharso mengaku belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan melakukan revisi peningkatan porsi APBN untuk IKN.

“Sementara ini belum ada [rencana revisi porsi APBN untuk IKN] jadi tetap masih berjalan,” jelas Suharso saat ditemui di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Karenanya, Suharso menegaskan ke depan pembangunan IKN harus lebih masif dengan mengandalkan injeksi modal dari para investor baik dalam maupun luar negeri.

Dia optimistis pembangunan IKN dapat berjalan, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah mengantongi banyak janji dari para investor asing yang hendak menanamkan modalnya ke IKN.

“Seperti Presiden sampaikan juga investor asing berjanji kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan. Mudah-mudahan mereka juga masuk investasi untuk yang lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H. Sumadilaga, menyebut konstruksi IKN telah menyerap APBN senilai Rp80 triliun yang digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak.

“Aduh, [kalau realisasi anggaran IKN] masih sekitar Rp80 triliun lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Perinciannya, serapan APBN senilai Rp80 triliun dibagi dalam tiga pelaksanaan paket fisik terkontrak. Di mana, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.

Summary:MCC meluncurkan Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia dengan hibah sebesar US$649 juta atau sekitar Rp10 triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pembangunan independen pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) meluncurkan Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$649 juta atau sekitar Rp10 triliun

Kesepakatan ini diluncurkan melalui kunjungan CEO MCC, Alice Albright ke Indonesia. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi infrastruktur transportasi dan logistik serta usaha kecil dan menengah, khususnya yang dimiliki oleh perempuan.

“Kemitraan MCC dengan Indonesia sudah berlangsung hampir dua dekade, dan program kesepakatan terbaru ini meningkatkan total investasi kami di negara ini menjadi lebih dari US$1 miliar,” pungkas Albright, dikutip dari keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Selasa (30/7/2024).

Albright bersama dengan Duta Besar AS Terpilih untuk Indonesia, Kamala Lakhdhir, merayakan penandatanganan perjanjian hibah dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Perjanjian ini akan memajukan opsi pembiayaan gabungan untuk sektor publik dan swasta, untuk menyediakan dan mempertahankan lebih banyak proyek infrastruktur publik.

Albright juga bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Indonesia Thomas Djiwandono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan lingkungan keuangan dan pemberi pinjaman di Tanah Air.

Tak Hanya itu, Albright juga melakukan perjalanan ke Riau untuk mengunjungi Pelabuhan Kuala Riau, yang sedang dipertimbangkan untuk direhabilitasi sebagai bagian dari kemitraan MCC. Jika nantinya terpilih, program ini diklaim dapat meningkatkan angkutan penumpang dan kargo dari Pelabuhan Kuala Riau ke pulau-pulau lain dan dekat Singapura.

Kesepakatan Infrastruktur dan Pembiayaan Indonesia dari MCC diperkirakan akan diluncurkan pada 5 September 2024. Hibah sebesar sebesar US$649 juta dikombinasikan dengan kontribusi tambahan sebesar US$49 juta dari pemerintah Indonesia.

Program ini merupakan kelanjutan dari Program Threshold senilai US$55 juta pada 2006 dan Perjanjian MCC-Indonesia senilai US$474 juta yang berakhir pada 2018.

Adapun MCC merupakan lembaga pembangunan independen pemerintah AS yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan global dengan memberikan hibah berbatas waktu, yang menggabungkan investasi infrastruktur dengan reformasi kebijakan dan kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons isu terkait dirinya bakal diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menggantikan Arifin Tasrif.

Bahlil mengatakan, saat ini dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun tidak menjawab perihal isu Rosan Roeslani yang dikabarkan menggantikan dirinya menjadi Menteri Investasi jika dirinya menjadi Menteri ESDM.

“Saya gak tau, saya lagi ada rapat soalnya ya,” ucapnya.

Adapun, pada hari ini beredar kabar bahwa pada besok hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Bahlil Lahadalia menjadi menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Adapun, posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dikabarkan bakal digantikan oleh mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani.

Istana Kepresidenan membantah kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk kembali mengocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa beragam isu yang beredar di media sosial terkait dengan akan terjadi perombakan (reshuffle) kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Selasa (30/7/2024) adalah tidak benar.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet. Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Senada, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana pun mengatakan belum ada informasi mengenai adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Meski begitu, dia mengamini bahwa pergantian menteri memang merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami belum mendengar hal tersebut. Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).