Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa migas Amerika Serikat, ExxonMobil tertarik untuk melakukan eksplorasi lanjutan di sejumlah lapangan di Indonesia.

Ketertarikan itu disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat membuka acara Peringatan 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, yang disiarkan daring, Selasa (16/7/2024).

“Saya tahu, Exxon sudah menunjuk beberapa interestarea dan kita sangat berterima kasih,” kata Dwi.

Menurut Dwi, komitmen Exxon untuk kembali melanjutkan eksplorasi-eksplorasi pada kawasan yang baru bakal membantu upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia.

“Kami terima kasih atas komitmen Exxon yang akan terus melanjutkan eksplorasi-eksplorasi,” tuturnya.

Adapun, beberapa bulan lalu, SKK Migas beserta ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) mengebor sumur B-13 pada Sabtu (27/4/2024) sebagai bagian dari program Banyu Urip Infill Clastic di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur.

Kegiatan pengeboran sumur Banyu Urip Infill Clastic dilakukan mulai 2024 sampai dengan 2025 yang terdiri atas 5 sumur infill Carbonate dan 2 sumur infill Clastic.

Sumur pertama B13 berada di antara sumur existing Lapangan Banyu Urip bojonegoro dan dibor directional menggunakan rig PDSI-40.3 dengan rencana kedalaman akhir sumur 6527 ftMD selama 50 hari kedepan.

Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall mengakui pengerjaan optimasi pengembangan lapangan (OPL) Banyu Urip awal tahun depan memiliki tantangan yang serius.

Carole mengatakan, sumur yang akan ditajak relatif memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi jika dibandingkan dengan pengembangan sumur pada program pengeboran ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di tahun 2013 dan 2016 lalu.

“Kami menyadari OPL Banyu Urip untuk pengeboran sumur infil dan clastic itu tidak akan berjalan mudah, sumurnya terbilang kompleks,” kata Carole saat penandatanganan kontrak rig dari PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) di kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

SKK Migas memperkirakan OPL itu dapat menambah cadangan minyak dari Lapangan Banyu Urip di angka 42 juta barel minyak (MMBO) nantinya.

“Kita siap untuk melakukan rencana pengembangan selanjutnya dan berkontribusi lebih aktif pada peningkatan produksi minyak Indonesia,” kata Carole.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaku usaha di kawasan industri bisa mengimpor gas alam cair (LNG) saat harga gas di dalam negeri terbilang mahal.

Kepastian itu disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan sejumlah pentolan pengusaha yang terhimpun dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai positif rencana importasi LNG yang dijanjikan Airlangga tersebut. Sanny berharap izin impor gas alam cair itu bisa menciptakan harga gas yang lebih kompetitif untuk industri di dalam negeri nantinya.

“Supaya betul-betul ada kompetisi sehingga harganya juga nanti terbentuk sesuai dengan market untuk pertumbuhan dari industri nasional,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar saat ditemui selepas audiensi dengan Airlangga.

Sanny menuturkan, arah kebijakan pemerintah telah mencoba untuk membuka kemungkinan pasokan gas lain di luar pasokan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN. Hanya saja, Sanny menuturkan, Airlangga belum menerangkan lebih spesifik ihwal syarat yang mesti dipenuhi untuk izin impor LNG tersebut.

Belakangan, kata Sanny, PGN telah menerapkan skema kuota untuk pembelian gas pipa yang dicampur dengan LNG. Konsekuensinya, harga gas yang dipasok PGN untuk industri jauh dari ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT).

“Paling tidak harga US$6 per juta per British thermal unit [MMBtu] itu jangan naik lagi, sesuai HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform media sosial TikTok milik ByteDance dikabarkan akan merambah bisnis di Asia Tenggara, yang memungkinkan pengguna di Indonesia dan Thailand mendapatkan voucher restoran, penerbangan, dan hotel melalui tautan di TikTok.

Dilansir dariSouth China Morning Post, Selasa (16/7/2024), kabar TikTok yang akan merambah ke kategori rekreasi itu memungkinkan pengguna mendapatkan kupon untuk tiket pesawat hingga hotel yang disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga.

Masih di kawasan Asia Tenggara, TikTok juga dikabarkan berencana bekerja sama dengan operator untuk layanan lokal on-demand seperti pesan-antar makanan.

Seperti diketahui, pada Januari, ByteDance telah merampungkan kesepakatan senilai US$1,5 miliar yang menggabungkan TikTok Shop dengan Tokopedia milik GoTo Group.

Menurut perusahaan analisis YipitData, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, TikTok Shop mendekati proyeksi pendapatan tahunan sekitar US$4 miliar, didorong oleh kontribusi pasar Asia Tenggara.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kode keras kepada platform asal China, yakni TikTok untuk mengucurkan investasi lebih besar ke Indonesia dibandingkan negara lain.

Erick menuturkan bahwa kucuran investasi yang jumbo itu mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, Erick menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

“Saya berharap TikTok jangan menjadi stranger untuk Indonesia, karena potensi ekonomi,” ujar Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pada kesempatan itu, Erick meminta agar TikTok harus berani menanamkan investasinya lebih besar di Tanah Air, seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia juga menguntungkan. Dia juga meminta agar TikTok tidak menjadi orang asing.

Merujuk data Statista, Indonesia merupakan negara dengan penonton TikTok terbesar pada April 2024, yakni hampir mencapai 127,5 juta pengguna.

“TikTok harus berani investasi lebih [besar] dari negara lain. Jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, jangan jadi stranger di Indonesia karena potensi ekonominya jauh lebih besar dari negara lain. Kalau negara lain kasih 1, Indonesia harus kasih 4 karena kita mau membangun ekonomi bersama danwin-win,” tuturnya.

Erick menyarankan agar TikTok tidak menaruh nilai investasi yang sama dengan negara lain. Menurutnya, jika nilai investasi yang diberikan TikTok ke Indonesia sama dengan yang diberikan ke negara lain, maka akan membuat pemerintah merasa keberatan.

“Kami dari BUMN dan saya mengetukprivate sectoratauforeign investmentyang percaya market Indonesia, jangan setengah-setengah berinvestasi di Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tahun 2022, industri pertambangan berkontribusi sebesar 12.22% terhadap PDB Indonesia. Hal ini merupakan peningkatan tajam jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya berkontribusi sebesar 7.16%. Meskipun demikian, terlepas dari perannya sebagai salah satu kontributor terbesar pada PDB Indonesia, masih ada beberapa kekhawatiran di industri pertambangan, terutama terkait dengan risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan. World Economic Forum turut menyatakan bahwa industri pertambangan mempekerjakan 1% dari tenaga kerja global, namun berkontribusi sebanyak 8% dalam total kecelakaan fatal. Kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, manusia, hingga peralatan.

Selain itu, berbagai perusahaan pertambangan telah menyatakan komitmennya dalam memastikan keberlanjutan semua proyek dan operasi yang dilakukan sehingga kepatuhan terhadap nilai-nilai Environmental, Social, Governance (ESG) merupakan prioritas utama di industri pertambangan. Investor, pada khususnya, memiliki ketertarikan terhadap proses pengelolaan air yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, menurut Smart Water Magazine dan Eurostat, pada praktiknya, penggunaan air rata-rata dalam pertambangan mencapai 4.000 liter per ton bijih dan masih secara masif menggunakan bahan bakar fosil.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, Telkomsel Enterprise yang berperan sebagai product powerhouse dari TelkomGroup yang berfokus menghadirkan layanan B2B di bidang digital dan teknologi, mengembangkan solusi Smart Mining untuk mewujudkan revolusi industri pertambangan 4.0 di Indonesia. Smart Mining merupakan pemanfaatan teknologi internet dan digitalisasi untuk mendukung pekerjaan di seluruh rangkaian proses pertambangan.

Dengan semangat #PastiAdaSolusi, Telkomsel Enterprise mendukung para pelaku bisnis untuk Berani Jadi Lebih dengan menjawab kekhawatiran tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan solusi Smart Mining. Solusi Smart Mining meliputi konektivitas 5G, robotik & otomatisasi, big data & analitik, fleet management system, computer vision, AI & ML, VR & AR, drone, serta penggunaan energi terbarukan. Selain itu, Smart Mining juga menyediakan sensor IoT untuk memantau keamanan pekerja melalui perangkat wearable yang dapat memonitor tanda vital, posisi pekerja, serta waktu tidur mereka. Dengan demikian, solusi Smart Mining yang ditawarkan oleh Telkomsel memiliki kapabilitas untuk menciptakan proses end-to-end pertambangan menjadi lebih aman, efisien, ramah lingkungan, produktif, dan hemat biaya.

Melalui solusi Smart Mining yang ditawarkan oleh Telkomsel Enterprise, pelaku pertambangan juga dapat menjalankan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dengan melakukan monitoring penggunaan konsumsi air dan energi secara digital. Solusi Smart Mining sendiri dapat menghemat mengurangi konsumsi penggunaan air. Bahkan, Smart Mining juga menyediakan alternatif untuk beralih menggunakan tenaga surya dan angin untuk mendukung kegiatan operasionalnya guna mendukung keberlanjutan lingkungan.

Saat ini, solusi Smart Mining sudah berhasil diaplikasikan di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Freeport Indonesia. Telkomsel Enterprise melakukan implementasi 5G Smart Mining telah teruji dengan hasil yang positif dari berbagai negara maju. Setelah pengaplikasian Smart Mining, para pelaku bisnis melihat bahwa pemanfaatan solusi ini dapat meningkatkan produksi pertambangan.

Telkomsel juga menjalin kolaborasi strategis dengan PT Putra Perkasa Abadi (PPA), sebuah kontraktor penambangan batubara dalam penerapan layanan koneksi private network yang terintegrasi dengan tingkat reliabilitas dan keamanan tinggi serta latensi jaringan rendah. Melalui ini, solusi Smart Mining yang mencakup Infrastructure as a Service (IaaS) dan fuel monitoring dengan teknologi IoT Intelligent Tank Monitoring System (INTANK) mampu mendukung proses otomasi di setiap aktivitas pertambangan maupun operasional perusahaan.

Penyediaan informasi data secara real-time untuk melakukan monitoring penggunaan bahan bakar menjadi salah satu kebutuhan PT PPA. Solusi fuel monitoring dari solusi Smart Mining dapat membantu proses peninjauan ketersediaan bahan bakar pada storage tank dan tangki bahan bakar armada yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan, kapan pun dan di mana pun. Dengan fuel monitoring, PT PPA dapat memantau penggunaan armada hingga konsumsi dan ketersediaan bahan bakar secara akurat, yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan biaya operasional untuk meningkatkan efisiensi.

Ekspansi Telkomsel Enterprise pada ranah pertambangan menunjukkan komitmen Telkomsel dalam memberikan inovasi untuk menjadikan sektor pertambangan lebih aman, efektif, dan produktif melalui solusi digital yang terintegrasi. Telkomsel juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan solusi Smart Mining.

Solusi Smart Mining yang ditawarkan oleh Telkomsel telah tersedia bagi para penggerak sektor pertambangan. Kunjungi tsel.id/TelkomselEnterpriseSmartMining untuk informasi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini alasan pemberian izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun adalah untuk meraup investasi sebanyak-banyaknya.

Dia menekankan bahwa pemerintah menginginkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memaksimalkan wewenangnya dalam menarik investasi besar ke IKN.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Ya ,itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara melanjutkan bahwa pemerintah akan kewalahan apabila IKN hanya dibangun berdasarkan dana dari APBN. Mengingat, dana pemerintah hanya ditujukan demi kawasan inti pemerintahan.

“Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” pungkas Jokowi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024. Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 28 Mei 2024 OIKN melaporkan bahwa total LoI sebanyak 407. Artinya, posisi surat minat investasi itu bertambah 14 LoI selama satu bulan belakangan.

Pemerintah perlu mendorong percepatan penanaman modal dari sejumlah calon investor tersebut untuk mengejar target investasi Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Pasalnya, hingga Juni 2024 investasi yang masuk ke IKN baru mencapai Rp51,35 triliun. Artinya, Otorita IKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir untuk mencapai target investasi tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan bos Emaar Properties Mohamed Ali Rashed Alabbar dalam kunjungan kenegaraannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Pertemuan Jokowi dengan bos raksasa properti yang berbasis di Dubai ini dilakukan untuk membahas kelanjutan komitmen investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, UEA di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Termasuk di dalamya [akan ada pertemuan itu],” ujar Jokowi kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa dalam kunjungan kenegaraannya Indonesia juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) secara bisnis ke bisnis (bussines to business) yang nantinya akan disaksikan oleh kedua pemerintah negara.

“Beberapa [pertemuan] nanti akan ada penandatanganan MoU, B to B yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, orang nomor satu di Indonesia juga membenarkan bahwa bersama dengan delegasi terbatas, dirinya akan melakukan pertemuan dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) untuk membahas mengenai peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi strategis antara kedua Negara.

“Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa nantinya kerja sama ke depan akan diimplementasikan oleh pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Tentunya kerja sama ini akan dilanjutkan implementasinya pemerintah baru nantinya,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Negara menekankan bahwa dalam 10 tahun terakhir hubungan Indonesia dan UEA meningkat dengan sangat pesat di bidang ekonomi dan investasi.

Dia melanjutkan bahwa UEA merupakan salah mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah serta menjadi negara timur tengah pertama di mana Indonesia memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

“Kemitraan kami antara lain dipusatkan dalam kerja sama di bidang energi bersih seperti kerja sama energi surya di Waduk Cirata,” katanya.

Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa setelah selesai melaksanakan pertemuan dengan Presiden MBZ, maka pada Rabu (17/7/2024), dirinya akan langsung kembali ke Indonesia.

“Pada 17 Juli besok. Saya akan langsung kembali ke Tanah Air,” pungkas Jokowi.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada 28 Mei 2024, Otorita IKN melaporkan bahwa total letter of intent (LoI) yang masuk sebanyak 407. Artinya, posisi surat minat investasi di IKN itu bertambah 14 LoI selama 1 bulan belakangan.

Pemerintah perlu mendorong percepatan penanaman modal dari sejumlah calon investor tersebut untuk mengejar target investasi Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Pasalnya, hingga Juni 2024 investasi yang masuk ke IKN baru mencapai Rp51,35 triliun. Artinya, Otorita IKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir untuk mencapai target investasi tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap biang kerok keterpurukan industri keramik yang terus mengalami penurunan utilitas produksi hingga terhentinya produksi pada 7 perusahaan.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Ashady Hanafie mengatakan awal mula daya saing keramik lokal turun lantaran harga gas yang tinggi dan diperparah dengan keramik impor murah yang masuk.

"Cukup lama industri keramik memiliki permasalahan yang berat dan mulai tahun 2018 kita mengajukan, sudah suffer itu, drop karena kenaikan harga gas, sebelumnya tahun 2015 daya saing kita tinggi," kata Ashady dalam Diskusi Publik Indef, Selasa (16/7/2024)

Dalam catatan Ashady, kala itu utilitas kapasitas produksi industri keramik berada di level 90%. Setelah harga gas meningkat dan banjir impor dengan harga murah alhasil tingkat produktivitas turun ke level 69% pada akhir 2023.

Terlebih, ada kenaikan biaya produksi keramik sekitar 5-6% usai kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Tak hanya itu, ongkos angkut keramik juga naik per 1 September 2022 sekitar 2-3% dari harga jual keramik.

Di sisi lain, kenaikan harga gas per 19 Mei 2023 jawa bagian barat dari US$6 per MMBTY menjadi US$6,5 per MMBTU, Jawa bagian timur dari US$6 per MMBTU dengan US$6,32 per MMBTU.

Ashady juga menunjukkan data volume impor ubin keramik yang terus meningkat sejak tahun 2019 sebanyak 75,6 juta meter persegi hingga tahun 2023 llau ebesar 93,4 juta meter persegi.

"Industri ubin keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing dengan produk ubin keramik dari China karena pemerintah China yang memberikan insentif Tax Refund 14%," tuturnya.

Akibat lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri terutama dari China berimbas kepada 7 perusahaan indsutri ubin keramik yang terhenti produksinya.

Adapun, 7 perusahaan tersebut yaitu PT Indopenta Sakti Teguh, PT Indoagung Multiceramics Industry, PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi, PT KIA Serpih Mas - Cileungsi, PT Ika Maestro Industri, PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, dan PT Maha Keramindo Perkasa.

Untuk menyelamatkan industri keramik secara keseluruhan, Kemenperin mendukung rekomendasi Komite Antidumping Indonesia (KADI) untuk menerapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) kepada produk ubin keramik dari perusahaan asal China.

"Laporan akhir yang mengusulkan untuk pengenaan BMAD-nya selama lima tahun dan besaran tarif antara 100,12% sampai 109,88%. Jadi dengan itu kita akan mengajukan atau melanjutkan proses untuk BMAD ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah sempat melontarkan wacana pengetatan pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui akun Instagramnya, Luhut mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum (diputuskan)," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform TikTok Shop dinobatkan menjadie-commerceterbesar kedua di Asia Tenggara, pasca mengambil alih Tokopedia. Hal itu terungkap di dalam laporan Momentum Works bertajuk ‘Ecommerce in Southeast Asia 2024’.

Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa TikTok Shop mampu meningkatkan nilai transaksi bruto atauGross Merchandise Value(GMV) hampir empat kali lipat dari posisi 2022 yang hanya US$4,4 miliar atau sekitar Rp71,32 triliun menjadi US$16,3 miliar atau sekitar Rp264,22 triliun pada 2023 (asumsi kurs Rp16.210 per dolar AS).

“Setelah mengambil alih Tokopedia, TikTok Shop menjadi platforme-commerceterbesar kedua di Asia Tenggara,” demikian yang dikutip dari laporan Momentum Works bertajuk ‘Ecommerce in Southeast Asia 2024’, Selasa (16/7/2024).

Pasca mampu menumbuhkan nilai GMV hampir empat kali lipat, TikTok Shop kini memiliki skala yang sama dengan Lazada dan Tokopedia yang merupakan pemain tertua di sektore-commerce.

Bahkan, TikTok Shop di kawasan Asia Tenggara telah menyusul Tokopedia. Bukan hanya itu, TikTok Shop juga memiliki pangsa pasare-commerceyang sama dengan Lazada di Malaysia.

“Karena angka yang disajikan di sini bersifat tahunan, dan TikTok Indonesia telah bergabung dengan Tokopedia, TikTok Shop secara efektif telah menjadi platform terbesar kedua di Asia Tenggara pada 2024,” tambahnya.

Sementara itu, Shopee masih menjadi pemain teratas di pasare-commercedi semua negara, dengan pangsa pasar mencapai 48%. Perusahaane-commercemilik Singapura itu memiliki GMV US$55,1 miliar pada 2023.

Mengekor platform Lazada yang menorehkan GMV di Asia Tenggara sebsar US$18,8 miliar, Tokopedia sebesar US$16,3 miliar, Bukalapak dengan GMV sebesar US$5,7 miliar, dan Blibli sebesar US$1,9 miliar.

Secara keseluruhan, platform e-commerce di Asia Tenggara mencatat GMV sebesar US$114,6 miliar pada 2023, atau naik 15% dari tahun sebelumnya senilai US$99,5 miliar.

Menariknya, pertumbuhan GMV platform e-commerce di Asia Tenggara pada 2023 naik 2,1 kali lipat dibandingkan 2020 atau pada tahun pertama pandemi.

Jika dilihat dari negara, laporan Momentum Works mengungkap bahwa Vietnam dan Thailand adalah pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat sepanjang 2023, sedangkan Indonesia tetap menjadi pasar e-commerce terbesar dengan GMV yang mencapai US$53,8 miliar.

Berikut adalah rincian transaksi GMV e-commerce di kawasan Asia Tenggara pada 2023:

1. Thailand: US$19,3 miliar

Shopee: 49%

Lazada: 30%

TikTok Shop: 21%

2. Vietnam: US$13,8 miliar

Shopee: 61%

TikTok Shop: 24%

Lazada: 14%

Tiki: 1%

3. Filipina US$13,7 miliar

Shopee: 54%

Lazada: 30%

TikTok Shop: 16%

4. Singapura: US$4,4 miliar

Shopee: 52%

Lazada: 34%

Amazon: 9%

TikTok Shop: 5%

5. Malaysia: US$9,6 miliar

Shopee: 63%

Lazada: 19%

TikTok Shop: 19%

6. Indonesia: US$53,8 miliar

Shopee: 40%

Tokopedia: 30%

Bukalapak: 11%

TikTok Shop: 9%

Lazada: 7%

Blibli: 4%

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan kunjungan kenegaraan pada hari ini, Selasa (16/7/2024).

Jokowi mengatakan bahwa bersama dengan delegasi terbatas dirinya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) untuk membahas mengenai peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi strategis antara kedua negara.

“Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi yang strategis,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa nantinya kerja sama ke depan akan diimplementasikan oleh pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Tentunya kerja sama ini akan dilanjutkan implementasinya pemerintah baru nantinya,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Negara menekankan bahwa dalam 10 tahun terakhir hubungan Indonesia dan UEA meningkat dengan sangat pesat di bidang ekonomi dan investasi.

Dia melanjutkan bahwa UEA merupakan salah satu mitra Utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah, serta menjadi negara timur tengah pertama di mana Indonesia memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

“Kemitraan kami antara lain dipusatkan dalam Kerjasama di bidang energi bersih seperti kerjasama energi surya di Waduk Cirata,” katanya.

Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa setelah selesai melaksanakan pertemuan dengan Presiden MBZ, maka pada Rabu (17/7/2024).

“Pada 17 Juli besok. Saya akan langsung Kembali ke tanah air,” pungkas Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi disebut akan bertemu bos Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar dalam kunjungannya ke UEA.

Pertemuan Jokowi dengan bos raksasa properti asal UEA ini dilakukan untuk membahas kelanjutan komitmen investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Informasi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

“Nanti tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli 2024, beliau [Presiden Jokowi] baru ke Abu Dhabi. Untuk menindaklanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar ke IKN,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Investasi Jumbo Basuki mengatakan tidak menutup kemungkinan pengembang Burj Khalifa itu bakal menjadi investor asing perdana yang masuk ke IKN.

"Mungkin nanti [investasi asing] dari Dubai itu kelihatannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan Emaar Properties mengungkap minatnya untuk membangun financial center di IKN. Bentuknya, bakal menyerupai sentra bisnis seperti Sudirman Central Business District (SCBD) yang ada di Jakarta.

Presiden Jokowi juga sebelumnya sempat menyebut bahwa pengembang Burj Khalifa tersebut bakal meneken investasi jumbo di IKN dalam waktu dekat. Hal itu pertama kali disampaikan Jokowi dalam momentum groundbreaking investasi ke 6 di IKN.

"Dia [Alabbar] langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum ditandatangani. Betul, tapi gede banget [komitmen investasinya], kita tandatangani Insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, bos perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), Mohamed Ali Rashed Alabbar memang telah mengunjungi IKN pada 26 Mei 2024 bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan suku bunga acuan yang terjadi di tengah ekonomi yang tidak menentu membuat sebagian orang merasa kian berat menanggung kredit pemilikan rumah (KPR). Alhasil, tak jarang cicilan KPR ikut menunggak hingga berisiko tindakan penyitaan rumah oleh Bank karena masalah finansial.

Apa Itu Take Over KPR?

Namun, sebelum hal buruk itu terjadi, sebenarnya KPR bisa dialihkan kepada orang lain yang memang sedang mencari rumah. Istilah pengalihan KPR kepada orang lain sering disebut sebagai take over KPR.

Nantinya angsuran rumah KPR yang di-take over akan diteruskan oleh pemilik baru secara legal. Sebagian orang yang memang sedang mencari hunian terkadang lebih memilih mencari KPR take over ketimbang memulai KPR rumah baru.

Selain take over KPR kepada pemilik baru, take over KPR juga bisa dilakukan dengan tujuan hanya untuk memindahkan atau mengubah bank pembayaran KPR yang memiliki bunga lebih rendah.

Mengutip situs resmi OCBC, terdapat tiga jenis take over KPR yang bisa dilakukan untuk menyiasati beban cicilan rumah.

Jenis-Jenis Take Over KPR

1. Pengalihan KPR Antar Bank

Proses ini hanya untuk memindahkan proses pembayaran cicilan KPR dari satu bank ke bank lainnya. Pengalihan KPR jenis ini tidak melibatkan transaksi jual-beli rumah, tapi hanya mengganti bank mitra saja oleh pemilik KPR.

Sejumlah orang melakukan pemindahan cicilan KPR ke bank lainnya demi suku bunga yang lebih rendah. Musababnya, setiap bank tentunya memiliki suku bunga yang berbeda-beda untuk cicilan KPR. Namun, yang perlu diingat bahwa pengalihan KPR antar bank dapat dilakukan setelah masa cicilan telah berlangsung minimal satu tahun.

2. Jual-Beli Rumah Take Over

Take over KPR jenis ini mencakup proses transaksi yang melibatkan pemilik awal, bank dan calon pembeli rumah atau penerus KPR. Seperti halnya jual beli rumah, nantinya pihak yang melanjutkan KPR akan menerima surat kuasa untuk memberikan hak tanggungan (SKMHT) dan akta jual beli.

3. Take Over KPR Bawah Tangan

Jenis take over KPR ini tidak melibatkan pihak bank sebagai pemberi kredit. Biasanya take over KPR ini dilakukan langsung oleh pembeli atau calon penerus KPR yang tidak ingin mengurus biaya notaris take over KPR dan proses lainnya.

Namun, take over KPR tanpa sepengatahuan pihak bank tentunya lebih berisiko bagi pihak kedua karena tidak resmi. Dikhawatirkan, take over jenis ini akan berdampak pada sertifikat kepemilikan rumah yang masih mencantumkan pemilik KPR awal.

Syarat Melakukan Take Over KPR

Jika anda sudah mantap untuk melakukan take over KPR, maka sejumlah dokumen perlu disiapkan terlebih dahulu. Di antaranya yaitu:

• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Nomor penduduk wajib pajak (NPWP)
• Slip gaji atau pendapatan
• Surat keterangan kerja dari kedua pihak
• Buku tabungan dengan rekening aktif untuk pembayaran cicilan KPR
• Fotokopi sertifikat rumah dengan legalisasi stempel bank
• Fotokopi perjanjian kredit
• Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB)
• Fotokopi pajak bumi bangunan (PBB).

Langkah-Langkah Melakukan Take Over KPR

Setelah dokumen lengkap, anda bisa mengajukan take over KPR ke bank. Nantinya sejumlah proses akan dilakukan oleh pihak bank seperti proses penilaian ulang dan proses kredit ulang.

Dalam proses penilaian ulang, pihak bank akan melakukan reappraisal yang disesuikan dengan agunan KPR. Kelayakan agunan atau jaminan dan kelengkapan dokumen bakal dievaluasi oleh pihak bank.

Selanjutnya, bank juga akan mengecek kemampuan bayar dari pihak yang mengajukan take over KPR. Setiap bank tentunya punya kriteria penilaian masing-masing untuk menyetujui take over KPR.

Berapa Biaya Take Over KPR?

Hal penting lainnya yang perlu diingat yaitu bahwa untuk take over KPR secara resmi atau legal tentunya memerlukan biaya. Mengutip situs HSBC, biaya take over KPR pada umumnya terdiri dari biaya penalti dan biaya KPR baru.

Biaya ini merupakan sanksi denda apabila anda melunasi KPR lebih cepat dari tenornya kepada bank lama. Besaran biaya penalti biasanya di kisaran 1%-3% dari sisa pinjaman pokok.

Selain biaya penalti, anda yang ingin melakukan take over KPR ke bank baru tentunya juga ada biaya lainnya yang perlu disiapkan.

Di antaranya yaitu biaya notaris pengalihan KPR, biaya appraisal, biaya proses, provisi bank, asuransi, surat kuasa untuk memberikan hak tanggungan (SKMHT), dan akta pembebanan hak tanggungan (APHT). Pada umumnya, total biaya-biaya tersebut sekitar 7% dari besaran plafon pinjaman di bank baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan perkembangan putaran ke-19 perundingan kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU CEPA.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono mengeklaim bahwa kedua pihak telah mencapai kemajuan di seluruh isu runding pada putaran ke-19 perundingan IEU CEPA.

Adapun, sebelumnya Kemendag menargetkan bahwa putaran ke-19 yang digelar pada 1-5 Juli 2024 di Indonesia ini menjadi perundingan terakhir IEU CEPA hingga perjanjian dapat disepakati pada tahun ini.

"Mayoritas teks sudah hampir selesai namun masih membutuhkan konsultasi internal baik dari sisi Indonesia maupun EU [European Union]," ujar Djatmiko saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Djatmiko mengatakan bahwa putaran ke-19 menjadi full round atau putaran penuh terakhir. Namun, kata Djatmiko, perundingan masih akan tetap berlanjut secara intensif di tingkat Chief Negotiators.

Dia pun menekankan bahwa target Kemendag belum berubah. Pemerintah Indonesia optimistis perundingan IEU CEPA dapat rampung pada tahun ini.

"Kedua pihak tetap menargetkan penyelesaian perundingan di tahun ini," ucapnya.

Untuk diketahui, perundingan IEU CEPA telah berjalan selama 8 tahun atau sewindu sejak pertama kali digelar pada 18 Juli 2016 melalui joint announcement Indonesia dengan Uni Eropa.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Sabtu (29/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendesak agar IEU CEPA mencapai kesepakatan pada putaran ke-19 yang digelar 1-5 Juli 2024 di Indonesia dan tidak menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo-Gibran yang dimulai pada Oktober 2024.

Djatmiko mengakui bahwa perundingan bilateral dengan Uni Eropa menjadi sangat komprehensif dengan tingkat ambisi dan sensitivitias yang tinggi antar kedua pihak. Indonesia, kata dia, selalu memperjuangkan akses pasar produk-produk unggulan ke Uni Eropa dalam perundingan IEU CEPA, di antaranya seperti minyak sawit (crude palm oil/CPO), alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), baja, produk olahan perikanan, makanan dan minuman serta produk otomotif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Uni Eropa pada Juni 2024 sebesar US$1,2 miliar atau turun 24,87% secara bulanan (month-to-month) dan turun 8,4% secara year-on-year.

IEU CEPA digadang-gadang menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa. Adapun, Indonesia telah tertinggal jauh dari Vietnam yang lebih dulu menikmati kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa atau EVFTA sejak Agustus 2020.

Merujuk pada pengalaman Vietnam, Negeri Naga Biru itu telah membuktikan adanya lonjakan ekspor ke Uni Eropa pasca-kesepakatan dagang tersebut diimplementasikan. Mengutip situs resmi Uni Eropa, pada 2022 nilai impor Uni Eropa dari Vietnam mencapai 47,6 miliar poundsterling atau naik signifikan dari nilai impor pada 2021 sebesar 38,5 miliar poundsterling.