Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez menuturkan bahwa pihaknya sangat antusias dan semangat untuk bekerja sama dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan pejabat terpilih lainnya ketika menjabat pada Oktober 2024.

Fernandez menekankan bahwa hubungan AS dengan RI sendiri telah berjalan selama 75 tahun. Selain itu, masih banyak hal yang dapat dilakukan, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, hingga bidang teknologi baru.

"Oleh karena itu, kami sangat bersemangat dan sangat ingin bekerja sama dengan Presiden terpilih dan kabinetnya,” ungkapnya, dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7)

Kemudian, dia juga mengungkapkan bahwa telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah calon kolaborator Pemerintah Indonesia dengan pemerintahan baru, untuk mencari cara dalam memperluas hubungan kedua negara.

Tak hanya positif pada potensi di Indonesia, dia juga memandang optimistis pada kawasan Asean, yakni bagian dunia yang terus tumbuh, beberapa negara termuda dan paling dinamis di dunia.

“Fakta bahwa kami telah meningkatkan hubungan kami dengan Asean menjadi kemitraan strategis yang komprehensif membuktikan hal tersebut. Kami berkomitmen terhadap kawasan ini dan kami akan terus bekerja di kawasan ini,” tuturnya.

Fernandez mengingatkan bahwa AS juga merupakan negara Pasifik dan negara Atlantik, sehingga mengklaim bahwa AS telah mengenal wilayah ini dengan baik dan memiliki hubungan mendalam.“Kami akan terus melanjutkannya. Kami akan terus memperluas hubungan kami di sini [Asean],” pungkasnya.

Sebagai catatan, Fernandez menuturkan bahwa perdagangan dengan RI telah meningkat 21% dalam lima tahun terakhir. Perdagangan dua arah kemudian mencapai US$25 miliar.

Kemudian, untuk kawasan Asean, AS mencatatkan peningkatan perdagangan sebesar 114% dalam dekade terakhir dan menjadi investor asing nomor satu di kawasan Asean.

Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,41 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, para pelaku kejahatan pertanahan ini telah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.

“Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun,” kata AHY dalam konferensi pers, dikutip melalui Youtube Kementerian ATR/BPN, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah menjadi penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan bagi para investor.

AHY menyatakan kementeriannya ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman, yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa pelaku kejahatan pertanahan di Jawa Tengah berasal dari semua lini, termasuk dari tokoh intelektual.

Dia mengungkapkan, kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah tapi juga dari nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.

“Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar. Belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres No.60/2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah,” paparnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez, menuturkan bahwa dana US$1 miliar atau Rp16 Triliun Just Energy Transition Partnership (JETP) telah disetujui dan dapat menciptakan lapangan kerja di Tanah Air.

Fernandez menuturkan bahwa rekannya yakni Assistant Secretary for International Trade and Development, Departemen Keuangan AS, Alexia Latortue, mengumumkan persetujuan dana tersebut pada Kamis (11/7/2024) saat melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).Langkah ini kemudian dinilai menjadi penting lantaran pihaknya melihat bahwa dana JETP telah mengalir.

“Hanya minggu lalu, rekan saya dari Departemen Keuangan berada di sini, dan seperti yang dia sebutkan saat itu, ada sekitar US$1 miliar yang sudah disetujui untuk pendanaan oleh AS dan mitranya dalam JETP,” tuturnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7) dan mengatakan akan terus mengejar proyek-proyek JETP.

Fernandez menuturkan bahwa pihaknya percaya ada peluang besar di sektor energi, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi dan dapat menghasilkan udara yang lebih bersih dan sehat, misalnya di Jakarta dan tempat lainnya. Investasi ini juga dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

“Menurut orang Indonesia sendiri, JETP dapat menciptakan sebanyak 383.000 lapangan kerja pada tahun 2030. Jadi, kami optimis tentang JETP, Ini adalah komitmen yang akan terus dipatuhi oleh Amerika Serikat,” jelasnya.

Hal ini juga diungkapkan dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP Plan) 2023, yang menuturkan bahwa JETP akan memberikan dampak positif dan negatif yang signifikan pada lapangan kerja, karena banyak pekerjaan yang akan diciptakan dan hilang.

Menurut laporan tersebut, dengan skenario JETP saat ini, maka akan dibangun kapasitas pembangkitan energi terbarukan tambahan sebesar 52,2 Gigawatt energi terbarukan serta infrastruktur transmisi sekitar US$19,7 miliar, yang akan menghasilkan 383.000 pekerjaan antara 2023-2030.

Adapun, ketika Latortue ditemui, dikatakan bahwa US$1 miliar yang disetujui tersebut berasal dari US$10 miliar yang dijanjikan oleh International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin, Shinta W. Kamdani, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Latortue pada Kamis (11/7/2024) kemudian juga merespon bahwa kehadiran delegasi dari Departemen Keuangan AS tersebut telah memantapkan komitmen dari Negeri Paman Sam.

Ia juga berpendapat bahwa dana US$1 miliar yang telah mengalir tersebut dan dapat langsung dimanfaatkan adalah berita baik dan bukanlah hanya sebuah komitmen.

“Kami [Kadin dan pihak AS] benar-benar harus menunjukan memang real-nya seperti ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan hari ini sebagian besar mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Lonjakan harga terjadi pada komoditas beras, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, telur ayam, hingga minyak goreng.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (16/7/2024) pukul 07.38 WIB harga beras premium naik 1,81% menjadi Rp15.770 per kg dan beras medium naik 0,30% menjadi Rp13.550 per kg.

Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik 0,90% menjadi Rp40.390 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,16% menjadi Rp32.180 per kg.

Di sisi lain, harga cabai merah keriting naik 0,91% menjadi Rp45.600 per kg. sedangkan harga cabai rawit merah turun 5,34% menjadi Rp53.940 per kg.

Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) naik 1,99% menjadi Rp12.280 per kg sedangkan harga gula konsumsi turun 0,11% menjadi Rp17.960 per kg.

Selanjutnya, penurunan harga pangan terjadi pada komoditas daging sapi murni yang turun 3,19% menjadi Rp131.100 per kg. Harga daging ayam ras naik 0,28% menjadi Rp35.630 per kg dan telur ayam ras naik 0,37% menjadi Rp29.490 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 2,11% menjadi Rp18.360 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 4,39% menjadi Rp15.260 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang naik yaitu harga tepung terigu curah menjadi Rp10.330 per kg atau naik 0,58% dan harga tepung terigu non curah turun 1,73% menjadi Rp13.100 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 1,04% menjadi Rp5.820 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 4,20% menjadi Rp38.460 per kg, ikan tongkol naik 9,43% menjadi Rp34.340 per kg, dan ikan bandeng naik 3,13% menjadi Rp32.930 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, di mana industri pariwisata menyumbang Rp786,3 triliun (2019). Namun, selama masa pandemi, industri mengalami penurunan signifikan menjadi Rp346 triliun (2020) dan sampai saat ini pun masih belum pulih. Hal ini terlihat dari tingkat okupansi tahun 2023 yang masih di angka 56%.

Oleh karenanya, beberapa dukungan pemerintah dirasa masih diperlukan demi pemulihan pariwisata dalam negeri, khususnya untuk restrukturisasi kredit serta insentif pajak.

Di tengah lambatnya pemulihan sektor pariwisata muncul fenomena besar terkait pelaku usaha digital asing yang membuat industri pariwisata dalam negeri tak bergairah. Seperti aplikasi digital sharing economy yang menggerogoti pasar nasional, dan juga persoalan online travel agent (OTA) asing yang membebani perpajakan pelaku usaha pariwisata, khususnya perhotelan.

Menjawab artikel di Bisnis Indonesia pada Senin, 18 Maret 2024, tentang Dilema Pemblokiran Aplikasi Asing yang mengatakan tindakan pemblokiran OTA asing akan merugikan konsumen, baik lokal dan mancanegara, telah menggugah banyak perhatian. Dengan tulisan yang menempatkan pelaku industri perhotelan pada kondisi sudah jatuh tertimpa tangga.

Hal ini bermula dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PHRI Tahun 2024 di Batam pada 22 Februari silam, di mana para anggota mengungkapkan keberatan terhadap praktik-praktik yang merugikan dari OTA asing. Mulai dari pembebanan pajak hingga penetapan harga jual.

Sebagai respons, tuntutan dibuat untuk mengatur kebijakan pelaku usaha digital asing yang beroperasi di Indonesia, dengan mewajibkan mereka agar memiliki badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tetap (BUT), sehingga dapat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri.

Dalam konteks pajak, hotel-hotel merasa dirugikan karena OTA asing tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), akomodasi perjalanan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 11%.

Sebaliknya, OTA asing justru membebankan pajak ini ke pihak hotel, mengabaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Permasalahan ini bukan sekadar masalah tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), tetapi juga menyangkut masalah lebih besar, berkaitan dengan pendapatan pajak negara yang tergerus.

Dalam praktiknya, OTA asing membebankan pajak komisi kepada hotel yang seharusnya dibayarkan mereka. Misalnya, konsumen memesan kamar hotel dengan harga Rp1 juta, komisi OTA 18%=Rp180.000, harusnya itu dikenakan PPN 11%, tetapi faktanya, pajak atas komisi yang diterima OTA asing itu justru dibebankan ke hotel.

Pembiaran praktik OTA asing yang tidak taat peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia karena tidak memiliki BUT adalah bentuk ketidakadilan penerapan hukum bagi pelaku usaha hotel dalam negeri yang juga berdampak kerugian.

Selain pelaku usaha hotel, ketidakadilan dan kerugian tersebut juga dirasakan oleh pelaku usaha lokal yang taat peraturan perundangan; pemerintah yang seharusnya mendapatkan pajak atas penjualan oleh OTA asing; Konsumen yang melakukan reservasi melalui OTA asing yang seharusnya mendapatkan perlindungan berpotensi dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya pada saat terjadi masalah dalam reservasi tersebut sebagai akibat tidak adanya kantor OTA asing tersebut di Indonesia.

PHRI telah menyampaikan permasalahan ini ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada 2017. Namun, sampai saat ini belum mendapatkan respon yang berarti atas masalah OTA asing tersebut.

Jika melihat negara-negara lain yang sangat ketat dalam mengawasi keberadaan OTA asing. Indonesia justru membiarkan mereka tumbuh tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi pelaku usaha dalam negeri, di mana letak keadilannya?

Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sangat cepat mengambil sikap tegas sesuai kewenangan yang dimilikinya atas permasalahan OTA asing tersebut patut diapresiasi. OTA asing yang tidak taat aturan yang berlaku di Indonesia diberikan surat peringatan agar segera mendaftar PSE dan jika tidak mendaftar, maka tindakan pemblokiran akan dilakukan.

Meskipun demikian, hal ini harus diiringi dengan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mengatur dan mengawasi kegiatan OTA asing di Indonesia. Selain mendaftar sebagai PSE, pemerintah juga perlu mewajibkan OTA asing yang beroperasi memiliki BUT di Indonesia.

Ini penting dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada semua pihak sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Tidak hanya demi transparansi pajak, hal ini juga demi melindungi konsumen. Pasalnya, seringkali konsumen sulit melakukan komplain karena OTA asing tidak memiliki kantor tetap di dalam negeri.

Hal ini penting, apalagi pajak dari transaksi digital merupakan salah satu sumber pendapatan negara, tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dalam hal PPN, nilai pajak yang dapat difasilitasi melalui transaksi OTA asing dapat mencapai sekitar Rp3,18 triliun. Belum lagi potensi kerugian dari pembebanan pajak komisi 1,1% dari OTA asing kepada hotel sebesar Rp318,67 miliar.

Dengan adanya penegakan Permenkominfo 5/2020, OTA asing akan terdata secara resmi dan harus memenuhi kewajiban pajak mereka. Melalui aturan ini juga dapat menekan OTA asing untuk melakukan promosi besar-besaran atau jual murah, karena mereka harus mengikuti regulasi yang ada. Mereka tidak bisa semena-mena menetapkan harga, dengan menjual harga kamar lebih rendah dari aslinya yang merugikan pihak hotel.

Misal harga jual kamar Rp500.000 dijual Rp 250.000, alhasil hotel yang dirugikan karena tidak ada pemberitahuan resmi kepada hotel. Penetapan harga jual lebih rendah ini juga merupakan model predatory pricing yang membuat iklim persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha digital dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sejumlah strategi untuk mempercepat pembangunan megaproyek andalannya Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya dengan jemput bola bertemu calon investor asing demi mendorong masuknya investasi.

Presiden Jokowi pada hari ini, Selasa (16/7/2024) atau 95 hari menjelang masa kepemimpinannya berakhir, dijadwalkan terbang ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk bertemu bos Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar.

Bisnis.com,JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mendapatkan dukungan negaranya untuk menjadi pusat pengembangan semikonduktor.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez, menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari tujuh negara yang menerima dukungan untuk menjadi pusat semikonduktor. Fernandez menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari industri semikonduktor abad ke-21, dan negara ini didukung oleh AS di bawah Undang-Undang CHIPS.

"Kami telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari tujuh negara yang akan menerima dukungan kami untuk semikonduktor, untuk menjadi pusat semikonduktor," ujar Fernandez dalam media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dukungan ini mencakup peluang pendidikan, investasi dari perusahaan semikonduktor AS, serta program pertukaran belajar. Fernandez juga menjelaskan bahwa minggu lalu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengunjungi Indonesia atas permintaan AS untuk memeriksa ekosistem semikonduktor negara ini.

Pada hari yang sama, Fernandez berbicara dengan pejabat pemerintah Indonesia mengenai mineral kritis, perusahaan, dan investor. Ia menyatakan bahwa ada potensi besar untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang mineral penting, dan oleh karena itu, diskusi mengenai perjanjian mineral penting terus berlangsung.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Fernandez ke Indonesia sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, namun selama pemerintahan Mantan Presiden Barack Obama, ia telah berkunjung ke Indonesia sebanyak enam kali. Alasan kunjungan yang sering ini adalah potensi besar hubungan AS dengan Indonesia dalam berbagai bidang seperti komersial, pertukaran antarwarga, dan energi.

"Hari ini saya membahas banyak isu ini dengan rekan-rekan saya di pemerintahan," jelas Fernandez. Isu-isu yang dibahas meliputi Joint Energy Transition Partnership (JETP), energi, mineral kritis di Indonesia, serta keinginan Indonesia untuk bergabung dengan OECD. Selain itu, Fernandez juga membicarakan isu plastik, polusi, dan negosiasi perjanjian yang sedang berlangsung, dengan topik utama diskusi adalah semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengumumkan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan format 15 digit tidak akan berlaku setelah Core Tax Administration System (CATS) diimplementasikan.

Pemerintah telah meresmikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai 1 Juli 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023, yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 pada 28 Juni 2024. Meskipun demikian, wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP 15 digit untuk berbagai layanan pajak saat ini.

“Jika Core Tax diimplementasikan, NPWP 15 digit akan dipensiunkan dan tidak difungsikan lagi. Namun, NPWP 15 digit bisa dikonversi menjadi 16 digit,” ujar Suryo pada Senin (15/7/2024).

Suryo menyampaikan bahwa DJP telah mencatat pemadanan NIK dan NPWP mencapai 99%, dengan sekitar 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP mereka.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal sekitar 400.000 wajib pajak yang belum selesai kami padankan,” tambahnya.

Pemadanan NIK dan NPWP akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, memastikan bahwa CATS akan diimplementasikan tahun ini. Tahapan CATS saat ini dalam fase pengujian, dengan kegiatan system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT) sedang berlangsung.

“Sesuai dengan rencana kami, CATS akan diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2024. Pelatihan untuk pegawai juga telah dilakukan untuk mengantisipasi saat implementasi ini dilakukan,” jelas Nufransa.

Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez menegaskan perdagangan dengan Indonesia merupakan yang tertinggi di Asean.

Hal itu dia katakan saat menanggapi soal kritik tak ada tindakan nyata dalam Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF, terutama di pilar perdagangan.

Fernandes menuturkan bahwa perdagangan dengan RI telah meningkat 21% dalam lima tahun terakhir. Pada tahun lalu, perdagangan dua arah antara RI-AS mencapai US$35 miliar.

AS juga mencatatkan peningkatan perdagangan sebesar 114% dalam dekade terakhir di Asean.

“Saat ini, AS adalah investor asing nomor satu di kawasan Asean. Kami nomor satu dalam Penanaman Modal Asing [FDI] di sini,” tuturnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan lebih dari 6.000 bisnis beroperasi di Asean serta menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan di kawasan.

Perdagangannya di kawasan Asean juga menciptakan 625.000 pekerjaan di Negeri Paman Sam.

"Ini adalah ubungan ekonomi yang menguntungkan tidak hanya negara-negara Asia, tetapi juga Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami terus menegaskan kembali keyakinan kami pada sentralitas Asean,” pungkasnya.

Fernandez kemudian kembali mengingatkan pentingnya hubungan dengan kawasan, menimbang setahun terakhir AS telah meningkatkan hubungan dalam strategis komprehensif dengan Vietnam.

Dia mengatakan diskusi IPEF telah menghasilkan kesepakatan dalam banyak hal dan AS terus mengejarnya.

“Hubungan ekonomi dan perdagangan kami kuat. Kami terus meningkatkannya, dan ini adalah sesuatu yang saya percaya sudah membuahkan hasil,” ungkapnya.

Mengutip Global Times dalam laporan pada Februari 2024 lalu, dia menuturkan bahwa inisiatif ekonomi IPEF masih belum menghasilkan kesepakatan perdagangan yang nyata.

Media Jepang, Nikkei Asia juga menuturkan bahwa prospek bagian perdagangan IPEF tampak semakin ‘suram’ karena politisi AS menentang perdagangan bebas.

Wakil presiden senior kebijakan di US-Asean Business Council Marc Mealy mengatakan bahwa selama panel daring pada Januari 2024, kurangnya hasil konkret, nyata dan relevan secara komersial dari IPEF.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tercatat mengalami defisit perdagangan dengan China kendati meraup untung dari negara lain seperti Amerika Serikat (AS) dan India.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 senilai US$2,39 miliar.

Surplus ini utamanya ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$4,43 miliar. Kemudian, komoditas yang juga menyumbang surplus adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani nabati (HS 15), besi baja (HS 72), dan beberapa komoditas lainnya.

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari-Juni 2024, surplus neraca dagang barang Indonesia mencapai US$15,45 miliar atau turun US$4,46 miliar dari periode yang sama pada tahun lalu.

Apabila diperinci berdasarkan negara tujuan, ternyata Indonesia terus mencatatkan keuntungan dengan surplus yang meningkat dengan AS. Namun, berbanding terbalik dengan China yang perdagangannya melanjutkan tren defisit.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan per Juni 2024, Indonesia mengalami surplus dengan tiga mitra dagang utama, yakni India, Amerika Serikat, dan Filipina.

"Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan tiga terbesar, dengan India US$1,47 miliar, Amerika Serikat US$1,22 miliar, dan Filipina US$0,69 miliar,” katanya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (15/7/2024).

Surplus terbesar yang dialami dengan India karena didorong oleh beberapa komoditas, antara lain Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS 15) utamanya komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Kemudian surplus juga disumbang dari Bahan Bakar Mineral dengan kode (HS 27) dan Besi Baja dengan kode (HS 72).

Meski AS tidak menempati posisi pertama penyumbang surplus tertinggi, kinerja surplus Indonesia dengan AS tercatat mengalami tren peningkatan baik dari bulan lalu maupun dari periode yang sama bulan lalu.

Tercatat surplus neraca perdagangan barang Indonesia dengan AS pada Mei 2024 berada di angka US$1,2 miliar, sementara pada Juni tahun lalu senilai US$1,19 miliar.

Di sisi lain, Indonesia juga mencatatkan defisit yang besar dari mitra dagang utama, yaitu China senilai US$693,4 juta pada Juni 2024. Defisit ini tercatat lebih rendah dari defisit yang terjadi pada Mei 2024, senilai US$1,32 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) enggan disalahkan atas banjirnya produk impor di dalam negeri. Klaim itu didasari oleh tindakan pengamanan perdagangan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, bahwa pihaknya aktif melakukan berbagai upaya untuk melindungi industri lokal melalui instrumen pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

"Kami mendapat kesan bahwa dengan masuknya barang-barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal seakan-akan kesalahan itu di Kemendag, kami ingin meluruskannya," ujar Bara dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Franciska Simanjuntak menyebut sejak 2003 hingga saat ini, Indonesia telah menerapkan tindakan pengamanan terhadap 28 produk impor. Menurutnya, jumlah tersebut meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir dan menjadikan Indonesia di peringkat pertama negara yang menerapkan tindakan safeguard.

"Kita sudah menerapkan 28 tindakan pengamanan perdagangan, kita termasuk yang aktif. Kedua, ada India di bawah Indonesia. Kemudian ada Turki, Filipina dan Yordania," ungkap Franciska.

Dia membeberkan, saat ini pihaknya tengah fokus menyelidiki empat produk yaitu benang kapas, benang filamen artifisial, kain tenunan dari kapas, serta kain tenunan dari benang filamen artifisial.

"Ini sedang berlangsung penyelidikannya dan diharapkan selesai pada September 2024-Oktober tahun ini," katanya.

Sementara itu, pengenaan safeguard untuk kain serta karpet dan tekstil penutup lantai tengah menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini akan keluar," ucapnya.

Selain itu, data World Trade Organization (WTO) mencatat Indonesia berada di peringkat ke-13 negara yang aktif menerapkan BMAD dengan total mencapai 154 penyelidikan. Sejumlah produk yang tengah diselidiki anti dumping antara lain ubin keramik, nylon film, hot rolled coil, biaxially oriented polyethylene terephtalate, I dan H section dari baja, tinplate, pp copymer, hot rolled plate, dan polyethylene terephthalate.

Franciska menegaskan bahwa pengenaan BMAD dan BMTP tidak hanya dilakukan kepada produk asal China, tapi juga negara lainnya seperti Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Pengenaan safeguard maupun BMAD didasari pada lonjakan impor yang signifikan dan terbukti mengakibatkan kerugian terhadap industri dalam negeri.

"Kami tidak menyasar hanya RRT [China], ini semua terlihat dari bagaimana mereka masuk ke Indonesia," kata dia.

Bisnis.com,JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengincar kerja sama mineral kritis dengan Indonesia. Pemerintah AS menganggap kerja sama tersebut bakal banyak mendatangkan investasi.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez menuturkan terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral kritis dengan Indonesia, sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis.

Dia menuturkan bahwa diskusi mengenai perjanjian mineral kritis tengah berlangsung, tetapi pihaknya tidak dapat memberikan rinciantimelinelebih lanjut.

“Tetapi ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral kritis yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan tempat lain untuk berinvestasi di industri mineral kritis di sini, di Indonesia,” jelasnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia bercerita bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah mengenai kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership), yakni kemitraan dari 14 negara ditambah Uni Eropa yang mencakup lebih dari 55% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Negara-negara tersebut meliputi India, Australia, Jepang AS, dan lainnya.

Adapun, pihaknya juga percaya bahwa kemitraan keamanan mineral memberikan peluang lain bagi AS untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab pada mineral penting. Hal ini dilakukan dengan cara menjunjung tinggi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi.

Kemitraan ini juga diharapkan dapat memungkinkan masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat dari sumber daya mineralnya.

“Jadi kami sangat puas dengan hasil diskusi yang sedang berlangsung. Kami akan terus mengembangkan diskusi-diskusi tersebut di masa mendatang. Ini adalah salah satu hal yang secara pribadi sangat saya yakini dan saya percaya akan menghasilkan lebih banyak investasi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya, Fernandez tiba di Jakarta pada Minggu (14/7/2024) setelah mengunjungi Tokyo, Jepang pada 10 Juli 2024. Perjalanan ini dilakukan untuk membahas 75 tahun hubungan diplomatik antara AS dan Indonesia.

Dalam kunjungan ini, dia menekankan AS sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di Asean dan upaya Negeri Paman Sam mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Fernandez juga berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi bilateral AS-Indonesia di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif. Hal ini meliputi memajukan kerja sama rantai pasokan mineral kritis dan transisi energi.