Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemerintah terkait pemberlakuan insentif pembebasan pajak bagi para orang kaya melalui kebijakan family office perlu dikaji lebih lanjut.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, ide tersebut menjadi salah satu 'produk' negara yang dikeluarkan untuk membuat Indonesia kompetitif dengan negara lain, seperti halnya Singapura.

"Jangan ambil segala sesuatu karena berpikiran negatif. Pertama, bahwa ide ini dikeluarkan untuk dieksplorasi dulu," kata Arsjad di Menara Kadin, Senin (15/7/2024).

Menurut Arsjad, family office dapat menjadi produk unggulan yang juga bisa dibuat Indonesia. Namun, dia mendorong pengkajian lebih dalam terkait dampak dan positif, serta efektivitas di negara-negara yang lebih dulu menerapkan.

Lebih lanjut, dia menilai ide tersebut layak untuk dipertimbangkan agar dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan.

"Jangan dulu dimatikan family office ini, biarkanlah nanti berkembang, kita lihat dulu, kita pelajari positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, nanti untuk Indonesia mana yang terbaik. Kalau nggak berkompetisi, produk-produk kita nggak dikeluarin, Indonesia kalah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun family office di Indonesia.

Mengutip data The Wealth Report, Luhut mengatakan, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Menurutnya, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Berangkat dari tren tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global. Dari perhitungan terkini, ada sekitar US$11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia,” ujarnya dikutip dari Instagram resmi @luhut.pandjaitan pada Selasa (2/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) merespons positif strategi pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski demikian, maskapai penerbangan pelat merah ini juga meminta pemerintah untuk kembali mengkaji ulang tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan pihaknya mendukung rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi penerbangan dan menurunkan harga tiket pesawat. Garuda Indonesia akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait soal rencana ini.

“Kami setuju saja kok terkait rencananya. Itu juga sekalian dapat menjadi bahan edukasi bersama,” kata Irfan saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

Irfan juga menyoroti evaluasi operasi biaya pesawat dari Cost Per Block Hour (CBH) dan juga rencana pembebasan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat. Menurutnya, langkah-langkah tersebut memang dapat menekan biaya operasional pesawat dan juga tiket penerbangan, namun dampaknya tidak signifikan.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya berharap pemerintah juga tetap merevisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat. Hal ini mengingat revisi batas atas tersebut terakhir dilakukan pada 2019 lalu, atau sekitar 5 tahun lalu.

Irfan menuturkan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait dan mengupayakan revisi ini.

“Iya dong [revisi TBA] tetap diupayakan. Kan bisa TBA naik tapi harga tiket turun,” kata Irfan.

Sebelumnya, Irfan menjelaskan, perseroan berupaya untuk memberikan penawaran dan harga terbaik untuk para pelanggannya.

Dia mengatakan, pihaknya telah menurunkan harga tiket cukup dalam untuk penerbangan domestik pada rute, hari, dan jam tertentu. Irfan mencontohkan, salah satu destinasi yang diturunkan harganya adalah ke Bali.

"Contohnya, tiket ke Bali itu harganya Rp1,9 juta untuk ekonomi. Kalau bapak-ibu ke Bali hari Minggu itu bisa Rp1,3 juta sekarang satu kali jalan. Pulangnya hari Kamis Rp1,3 juta, kalau hari lain tetap Rp1,9 juta," kata Irfan.

Seiring dengan hal tersebut, Irfan pun menyarankan kepada masyarakat yang berminat pergi ke Bali untuk berangkat pada hari Minggu dan kembali pada Kamis. Irfan juga menyebut, Garuda Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah hotel untuk memberikan diskon khusus kepada penumpang GIAA yang datang hari Minggu pulang hari Kamis.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) akan melakukan penyesuaian tarif tol untuk Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) dan penetapan tarif untuk Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura) yang efektif mulai Kamis, 18 Juli 2024 pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif Tol Binjai-Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1478 /KPTS/M/2024 mengenai Penyesuaian Tarif Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) dan Penetapan Tarif Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura).

"PT Hutama Karya dalam waktu dekat akan melaksanakan penyesuaian dan penetapan tarif pada kedua seksi ruas tol tersebut," ujar Executive Vice President(EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Adjib menyampaikan bahwa sebelumnya Hutama Karya telah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat perihal penyesuaian dan penetapan tarif ini melalui sejumlah kanal komunikasi online hingga media luar ruang seperti spanduk dan baliho di sepanjang jalan tol, serta melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan para stakeholder, regulator, akademisi dan pengamat kebijakan.

“Kami berharap sosialisasi yang telah dilakukan dapat menambah pemahaman pengguna jalan tol mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol serta manfaat dari hadirnya tol ini. Kami juga banyak menerima feedback dari sejumlah Key Opinion Leader (KOL) maupun regulator dalam FGD untuk peningkatan kualitas dan pelayanan jalan tol,” tutur Adjib.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa ruas tol ini merupakan bagian dari Integrasi Jalan Tol Medan Raya. Dia mengimbau para pengguna jalan dari Binjai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya untuk memeriksa tarif tol yang berlaku dan memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi, guna menghindari antrian di gerbang tol.

“Total akumulasi tarif untuk Golongan I dari Binjai menuju Tanjung Pura dan sebaliknya adalah sebesar Rp54.500. Transaksi pembayaran akan dilakukan di Gerbang Tol (GT) yang berada di sepanjang Tol Binjai-Tanjung Pura,” jelasnya.

Berikut perincian tarif Tol Binjai-Stabat dan Stabat-Tanjung Pura:

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan memastikan satuan tugas (Satgas) impor ilegal bakal terbentuk dalam waktu dekat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan mengatakan pihaknya menargetkan Satgas impor ilegal dapat terbentuk dalam waktu 1-2 hari mendatang. Adapun, nantinya Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari terbentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung kita kerja," ujar Bara di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Dia menyebut, daftar tim yang akan terlibat dalam Satgas impor ilegal antara lain, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Bea Cukai.

"Kami sedang berkoordinasi dengan mereka, tanpa ada unsur penegak hukum tidak mungkin Satgas ini bekerja maskimal," jelasnya.

Dia menjelaskan cara kerja Satgas impor ilegal nanti setelah dibentuk. Mereka bakal melakukan inspeksi di sejumlah toko yang terindikasi menjual barang impor ilegal. Selanjutnya, penelusuran asal barang akan dilakukan hingga bisa diterapkan penegakan hukum terhadap para oknum yang terlibat dalam peredaran barang selundupan.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (9/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya menyambut baik rencana pembentukan Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Sebab, menurut Arsjad, pembentukan Satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Lewat pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut ada setidaknya tiga prasyarat yang bisa membuat investor asing nyaman tanam modal, sehingga Indonesia bisa menjadi magnet investasi global.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan pemerintah telah berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, hingga politik supaya para investor bisa merasa nyaman ketika datang ke Indonesia.

“Kita kerja keras untuk menjaga stabilitas,” katanya saat pembukaan Groundbreaking Ceremony Pabrik Kendaraan Listrik VinFast Indonesia di Subang, Jawa Barat pada Senin (15/7/2024).

Pemerintah telah memberikan kemudahan dengan melakukan reformasi birokrasi supaya pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, pengurusan perizinan juga disebut tidak perlu bertele-tele dan diberikan kemudahan.

Selanjutnya, pemerintah juga telah membangun berbagai infrastruktur agar biaya logistik sampai rantai pasok di Indonesia menjadi lebih murah dan kompetitif bila dibandingkan negara lainnya.

Lantas dia menyebut tiga persyaratan yang diperlukan untuk membuat investor asing nyaman adalah stabilitas, layanan publik yang nyaman dan mudah, serta logistik dan rantai pasok yang efisien serta murah.

“Itu tiga persyaratan yang diharapkan oleh investor dan kita bekerja keras untuk itu,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan regulasi melalui Omnibuslaw terhadap sekitar 70 Undang-undang yang disinkronisasikan dan melahirkan UU Cipta Kerja.

“Itu semua untuk memberikan kepastian dan kemudahan pengusaha bagi siapapun,” tegasnya.

Sebagai informasi, kelompok buruh telah mendaftarkan permohonan uji materiil untuk UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi pada 4 Desember 2023.

Adapun, perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh kalangan buruh yakni Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa perseorangan selaku pemohon.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan peluang perdagangan Amerika Serikat (AS) dan Indonesia akan terus didorong siapapun yang akan menjadi presiden AS periode 2025-2029.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya akan berada pada posisi terbuka dalam diplomasi perdagangan. Kendati dia pun tak menampik pentingnya pelaku usaha dalam negeri untuk mempersiapkan diri.

"Buat kita, itu mau Biden, itu mau Trump, mau Partai Demokrat, mau Partai Republika, kita akan bekerja sama dengan AS. Karena kan jelas, kita secara Indonesia memiliki politik bebas aktif," kata Arsjad di Menara Kadin, Senin (15/7/2024).

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pihaknya turut berperan dalam hubungan dagang dengan AS melalui Indo-Pacific Partnership Economic Forum (IPEF).

Dalam hal ini, Kadin dan pemerintah telah mendorong kerja sama di berbagai bidang mulai dari perdagangan rantai pasok, digitalisasi, ekonomi hijau, hingga intellectual property (IP).

"Kalau di konteksnya Biden, dia itu lebih ini secara regional ya. Jadi kalau kita lihat IPEF itu kan regional. Nah, kalau Trump itu kayaknya dia lebih spesifik, dia kan sangat pragmatis ya," ujar Shinta.

Shinta menilai Joe Biden dapat menguntungkan dalam forum perdagangan regional, seperti melalui IPEF. Sementara itu, pada periode Donald Trump lebih mengedepankan transaksi langsung antarnegara meskipun sangat kental dengan kepentingan AS.

"Tapi yang jelas kita sudah mulai pada waktu itu dengan limited trade deals, yang kami harapkan nanti kalau Trump jadi [presiden] ini bisa terus didorong limited trade deals. Jadi itu benar-benar kesempatan Indonesia-Amerika," jelasnya.

Menurut Shinta, usulan kerja sama perdagangan limited free trade deal dengan AS untuk komoditas tertentu lebih mudah ketimbang perjanjian seperti free trade agreement (FTA) maupun comprehensive economic partnership agreeement (CEPA).

"Ini kesempatan yang kita mau ambil lagi mungkin nanti misalnya dengan Trump, seperti contohnya ekspor kita ke Amerika untuk tekstil, TPT. Tapi kita juga bisa mengimpor dari Amerika untuk cotton atau kapas. Jadi itu yang salah satu limited trade deal yang sebagai contoh," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membeberkan perkembangan proses penetapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal China.

Ketua KADI, Danang Prasta Danial mengatakan telah mengeluarkan hasil penyelidikan antidumping terhadap produk keramik impor sejak 2 Juli 2024. Berdasarkan PP No. 34/2011, Menteri Perdagangan memiliki waktu 14 hari sejak surat rekomendasi KADI untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Ini jadi belum masuk masa 14 hari, tapi sebelum 14 hari akan ada pembahasan oleh Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional," ujar Danang di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Danang menjelaskan, penyelidikan anti dumping terhadap produk keramik impor asal China itu telah dilakukan selama kurang lebih 1,5 tahun. Meskipun pihak China telah terbukti melakukan dumping, KADI belum bisa memastikan besaran DMAD yang akan ditetapkan pemerintah.

Menurut Danang, besaran BMAD akan diputuskan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan hasil pembahasan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional. Selanjutnya, usulan besaran BMAD itu akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adapun, kata dia, besaran BMAD yang ditetapkan terhadap produk keramik impor asal China itu bisa saja lebih kecil, sama atau bahkan lebih besar dari yang diusulkan KADI.

"Untuk besaran kita tunggu ya dihasilnya aja Tim PKN, namun untuk rekomendasi [pengenaan BMAD] waktunya lima tahun," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), laporan hasil akhir KADI yang dilihat Bisnis, atas produk keramik impor asal China menyebutkan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari China sebesar 100,12% - 199,88%.

KADI menyebut perusahaan Indonesia mengalami kerugian material yang dapat dillhat dari menurunnya laba, harga dalam negeri, utilisasi kapasitas dan ROI. Terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan adanya dampak volume baik secara absolut dan relatif dan adanya dampak harga secara price undercutting, price depression dan price suppression.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto Edy meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) BMAD untuk produk unin keramik impor dari China.

Menurut dia, besaran bea masuk antidumping (BMAD) mulai dari 100,12% - 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk perusahaan tidak kooperatif selama penyelidikan telah mencerminkan bentuk keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan industri keramik nasional yang sudah babak belur.

"Karena sudah bisa dipastikan masa tenggang sejak dikeluarkan surat KADI tersebut sampai dikeluarkannya PMK BMAD akan dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan importasi secara masif guna menghindari bea masuk yang baru," jelasnya.

Selain itu, pihaknya meyakini semakin cepat diberlakukan PMK BMAD tersebut maka akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi yang semester I/2024 ini jatuh ke 63% dari tahun sebelumnya 69% dan pada 2022 di level 75%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram alokasi pupuk subsidi di sejumlah daerah habis karena birokrasi anggaran yang lambat.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Rahmad Pribadi menyebut, dari alokasi awal 2,7 juta ton pupuk urea subsidi pada tahun ini, terdapat 12 kabupaten yang alokasi pupuk urea subsidinya telah habis, dan 71 kabupaten alokasi pupuk urea akan habis pada Juli 2024.

Selain itu, alokasi awal pupuk subsidi NPK sebanyak 2 juta ton, telah habis alokasinya di 32 kabupaten dan 88 kabupaten akan habis pada Juli 2024.

Menurutnya, saat ini kontrak penyaluran pupuk subsidi antara pemerintah dengan PIHC masih mengacu pada ketersediaan anggaran, sedangkan alokasi di daerah sudah mengacu pada alokasi pupuk subsidi tambahan, yaitu 9,55 juta ton.

"Jadi ini alokasi yang awal, kontraknya sudah habis, dan DIPA [daftar isian pelaksana anggaran] belum berubah," ujar Rahmad dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (15/7/2024).

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan penyaluran pupuk subsidi di berbagai daerah, perlu ada percepatan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk pupuk subsidi tambahan yang telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, perubahan alokasi pupuk subsidi per daerah juga dianggap rumit dan memakan waktu.

Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk 2024 bertambah dari sebelumnya Rp26,7 triliun untuk volume 4,7 juta ton, naik menjadi Rp53,3 triliun untuk volume 9,55 juta ton.

"Ini solusinya anggaran dari Kemenkeu kalau bisa dipercepat," ujar Rahmad.

Merespons hal tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, upaya pihaknya menggenjot produksi beras melalui program pengadaan pompa air bakal sia-sia tanpa adanya pupuk subsidi. Oleh karena itu, dia mendesak PIHC agar ketersediaan pupuk subsidi di berbagai daerah tetap terjamin meskipun birokrasi terkait dengan anggaran masih berproses di Kementerian Keuangan.

Dia pun meminta jajarannya agar segera menyelesaikan persoalan birokrasi anggaran yang menghambat penyaluran pupuk subsidi tambahan di Kementerian Keuangan.

"Jangan kita setengah mati pompa, tapi tidak ada pupuk itu sama dengan nol. Ini kan anggaran pertanggungjawaban juga saya, yang nunjuk Bapak [PIHC] juga saya, lah kenapa dipersulit petani kita? Yang begini lah birokrat bisa menghancurkan orang, itu kelihatan sepele tapi berapa juta itu yang menderita?" tutur Amran dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menjelaskan, pihaknya masih menunggu pergeseran anggaran di Kementerian Keuangan untuk alokasi tambahan subsidi pupuk 2024. Habisnya alokasi pupuk subsidi di sejumlah kabupaten terjadi lantaran kontrak awal Kementan dan PIHC sebesar 4,7 juta ton telah berakhir. Di sisi lain, anggaran untuk tambahan pupuk menjadi 9,5 juta ton masih berproses di Kementerian Keuangan.

"Itu sudah selesai dari kita, sudah di Kemenkeu untuk memastikan anggaran yang sudah hasil audit BPKP terhadap HPP. Jadi kita menunggu pergeseran anggaran dari BA BUN [bagian anggaran bendahara umum negara] dari menteri keuangan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan pertemuan dengan bos raksasa properti asal Uni Emirat Arab (UEA) yaitu Emaar Properties pada Selasa (16/7/2024) untuk membahas kelanjutan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana pertemuan Jokowi dengan bos Emaar Properties yakni Mohamed Ali Rashed Alabbar di UEA dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Dia membenarkan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada esok hari, Selasa (16/7/2024).

“[Benar ke] Abu Dhabi, jam 11.00 WIB take off,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

Sekadar informasi, Kepala Negara dijadwalkan bakal berangkat ke Uni Emirat Arab bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Perjalanan ke Abu Dhabi pada 15 – 16 Juli 2024 untuk membahas kelanjutan minat investasi bos Emaar Properties yakni Mohamed Ali Rashed Alabbar pada proyek IKN.

Informasi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

“Nanti tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli 2024, beliau [Presiden Jokowi] baru ke Abu Dhabi. Untuk menindaklanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar ke IKN,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Basuki menjelaskan, sebelumnya, bos Emaar Properties mengungkap minatnya untuk membangun financial center di IKN. Bentuknya, bakal menyerupai sentra bisnis seperti Sudirman Central Business District (SCBD) yang ada di Jakarta.

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan apakah kunjungan Presiden Jokowi ke Abu Dhabi menemui bos Emaar Properties itu baru sekedar membahas kelanjutan minat atau merupakan penekenan komitmen investasi.

“Nanti kita tunggu saja. Jadi menurut saya belum ada beritanya,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyebut bahwa pengembang Burj Khalifa tersebut bakal meneken investasi jumbo di IKN dalam waktu dekat. Hal itu pertama kali disampaikan Jokowi dalam momentum groundbreaking investasi ke 6 di IKN.

"Dia [Alabbar] langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum ditandatangani. Betul, tapi gede banget [komitmen investasinya], kita tandatangani Insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, bos perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), Mohamed Ali Rashed Alabbar memang telah mengunjungi IKN pada 26 Mei 2024 bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai lithium-ion (Li-ion).

Konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet ini merupakan yang pertama di dunia.

Artificial graphite merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Adapun, anode sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif), salah satu komponen penting untuk baterai Li-ion.

"Proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA, tetapi juga memperkuat posisi kita dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di masa mendatang," kata Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo seperti dikutip dari siaran pers, Senin (15/7/2024).

Hadir dalam kegiatan peluncuran perdana (soft launching) pilot project dari artificial graphite dan anode sheet di Kawasan Industri Tanjung Enim, Senin (15/7/2024), di antaranya Dilo Seno Widagdo, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail beserta jajaran direksi PTBA, dan Direktur Pemanfaatan Riset & Inovasi pada Industri BRIN Mulyadi Sinung Harjono.

Dilo berharap proyek ini bisa berlanjut sampai tahap komersial. Dia mengatakan, keberlanjutan proyek ini sangat memerlukan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomiannya.

Sementara itu, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi batu bara serta menjaga ketahanan energi nasional.

"Implementasi anode sheet berbahan baku batu bara ini merupakan yang pertama di dunia sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara,” kata Arsal.

Di sisi lain, Arsal mengatakan, pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet bakal mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

“Pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet juga akan mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri," kata Arsal.

Kebutuhan artificial graphite dan anode sheet akan semakin meningkat di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik.

Tak hanya untuk industri kendaraan listrik, artificial graphite dan anode sheet juga dibutuhkan industri-industri lain seperti industri penyimpanan energi, elektronik hingga peralatan medis.

Hilirisasi tersebut sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, serta mendukung pencapaian target net zero emission (karbon netral) pada 2060 atau sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Mulyadi Sinung Harjono menyampaikan harapannya agar pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet dapat membawa manfaat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri bahan baku strategis.

"Kami berharap kerja sama dengan PTBA terus berlanjut, menghasilkan penelitian yang bermanfaat, serta pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet ini berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan," kata dia.

Adapun, konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu proses karbonisasi batu bara menjadi batu bara semikokas atau coalite.

Kemudian, coalite dihaluskan menjadi serbuk, lalu melalui proses perendaman, pemanasan, pencucian, pengeringan dan penghalusan hingga menjadi artificial graphite yang merupakan bahan utama anode sheet.

Pembuatan anode sheet dimulai dari pencampuran artificial graphite dengan bahan-bahan lain. Campuran tersebut dipanaskan, lalu dilakukan pencetakan sehingga membentuk lembaran di atas kertas tembaga. Tahap terakhir adalah pengeringan sehingga terbentuk anode sheet.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, total nilai impor komoditas Israel ke Indonesia pada Juni 2024 mengalami penurunan sekitar 54% dibandingkan Mei 2024.

“Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, bahkan turun sekitar 54% dibanding bulan lalu,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Berdasarkan data BPS yang diperoleh Bisnis, total impor barang asal Israel mencapai US$2,76 juta pada Juni 2024. Angka tersebut turun 53,6% dibandingkan Mei 2024 yang mencapai US$5,97 juta.

Secara tahunan, total nilai impor barang mengalami peningkatan sebesar 82% dari Juni 2023 yang tercatat US$1,51 juta.

Lantas, komoditas apa saja yang paling banyak diimpor dari Israel pada Juni 2024? Komoditas mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS 85 menempati posisi pertama dengan total nilai impor mencapai US$889.213 pada Juni 2024.

Nilai tersebut merosot sekitar 77% dibanding Mei 2024 yang mencapai US$3,86 juta. Secara tahunan, nilai impor HS 85 mengalami peningkatan sebesar 202% dari Juni 2023 US$293.480.

Selanjutnya, komoditas instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis. BPS mencatat, komoditas dengan HS 90 ini mencapai US$616.468 pada Juni 2024 atau meningkat 171% dibanding bulan lalu sebesar US$226.908.

Dibanding tahun lalu, nilai komoditas ini meningkat 43% dari Juni 2023 yang mencapai US$429.289.

Komoditas mesin/peralatan mekanis dan bagiannya tercatat menempati posisi ketiga, di mana nilai impor komoditas ini mencapai US$374.527 pada Juni 2024 atau turun 71% dibanding bulan lalu yang mencapai US$1,30 juta.

Secara tahunan, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 79% dari Juni 2023 yang tercatat mencapai US$208.689.

Komoditas selanjutnya yakni komoditas perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia atau HS 82. BPS melaporkan, nilai impor komoditas ini mencapai US$352.258 atau meningkat 5,75% dibanding Mei 2024 yang mencapai US$333.103.

Dibanding tahun sebelumnya, nilai komoditas HS 82 mengalami peningkatan sebesar 8,30% dari Juni 2023 yang mencapai US$325.109.

Kelima, yakni komoditas bahan kimia organik. Nilai komoditas dengan HS 29 ini tercatat mencapai US$114.690 atau anjlok 23% dibanding Mei 2024 yang tercatat US$150.546. Secara tahunan, nilai komoditas ini terkerek sebesar 20,41% dari Juni 2023 yang mencapai US$95.247.

Sebelumnya, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan importasi dari Israel bisa dilakukan meski tidak ada hubungan diplomasi dengan Indonesia.

Hal ini lantaran importasi dari Israel dilakukan secara business to business (B2B) antar eksportir dan importir di kedua negara.

“Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini business to business sifatnya,”ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso juga sebelumnya mengatakan bahwa kegiatan impor dari Israel, bisa saja dilakukan melalui negara lain sebagai pihak ketiga.

“Ya, kalau lewat negara lain kan asalnya [barang] dari negara ketiga itu ketahuannya,” kata Budi saat ditemui di ICE BSD, Rabu (18/10/2023).

Namun, importasi tetap bisa dilaksanakan dari negara manapun selama barang tersebut diizinkan negara untuk diimpor meski negara-negara tersebut belum memiliki perjanjian dagang maupun hubungan bilateral dengan Indonesia.

“Sepanjang memang dibolehkan impor ya kita terima,” ujar Budi. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Plt.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan tiga teratas negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia per Juni 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tiga besar negara tujuan ekspor, yakni China, Amerika Serikat (AS), dan India. Ketiganya memberikan kontribusi terhadap ekspor sebesar 43,13% dari total ekspor nonmigas Indonesia Juni 2024.

“Nilai ekspor nonmigas ke China tercatat US$4,65 miliar atau turun 1,72% dari Mei 2024,” jelasnya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (15/7/2024).

Amalia menjelaskan untuk nilai ekspor nonmigas ke AS tercatat US$1,97 miliar atau turun 9,99% dibandingkan Mei 2024 (month-to-month/mtm). Nilai ekspor nonmigas ke India tercatat US$1,84 miliar atau turun 5,28% (mtm).

Komposisi negara tujuan utama ekspor ini tidak berbeda dari Mei 2024, namun tercatat ekspor nonmigas ke seluruh negara/kawasan tujuan utama menurun secara bulanan.

Sementara secara tahunan, ekspor nonmigas ke China Amerika Serikat, dan India meningkat secara tahunan.

Secara kumulatif, ekspor Januari hingga Juni 2024, mencapai US$125,09 miliar atau turun 2,76% (year-on-year/yoy) yang didorong penurunan ekspor nonmigas.

BPS mencatat ekspor nonmigas tercapai di angka US$117,19 miliar atau turun 2,99% (yoy), sedangkan ekspor migas yang senilai US$7,90 miliar tersebut naik 0,77% (yoy).

“Menurut sektor, penurunan nilai ekspor nonmigas secara kumulatif terjadi di sektor pertambangan dan lainnnya yang menjadi pendorong utama kinerja ekspor nonmigas Januari hingga Juni 2024 dengan andil penurunan sebesar 3,21%,” lanjut Amalia.

Adapun, perdagangan nonmigas Indonesia ke China sepanjang semester I/2024 mencapai US$27,02 miliar. Sementara ke AS, tercatat kurang dari setengahnya atau senilai US$12,19 miliar.