Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo angkat bicara terkait rencana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Agustus 2024.

Tiko mengatakan, RUPSLB tersebut kemungkinan akan membahas pergantian manajemen.

"Kemungkinan soal pergantian pengurus lagi," kata Tiko di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (11/7/2024).

Tiko juga memberi perkembangan terbaru terkait penggabungan usaha Garuda Indonesia ke dalam ekosistem PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Dia mengatakan, proses penggabungan masih berjalan hingga saat ini.

Tiko menjelaskan, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penggabungan usaha ini masih terus berlangsung. Dia menargetkan regulasi tersebut akan rampung tahun ini.

"Lagi berjalan PP-nya, integrasinya dengan InJourney, bukan Pelita. Sekarang, lagi nunggu proses pembuatan PP. Tahun ini Insya Allah rampung," kata Tiko.

Adapun, mengutip pengumuman pada keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia pada Kamis (11/7/2024) rapat tersebut merupakan usulan dari pemegang saham seri A Dwiwarna.

Meski demikian, mata acara RUPSLB tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Pengumuman tersebut menjelaskan, sesuai dengan Pasal 16 Peraturan OJK dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mengungkapkan usulan penerbitan Obligasi Orange atau Orange Bonds akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, bukan pemerintah.

Adapun, Impact Investment Exchange (IIX) dan Ford Foundation berkolaborasi memperkenalkan Orange Movement melalui Orange Bond untuk mendukung tujuan kelima SDGs, yakni kesetaraan gender.

Dalam masa penjajakan obligasi baru ini, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar SUN DJPPR Kemenkeu Chandra A.S. Wibowo menyampaikan saat ini pemerintah sudah memiliki sederet obligasi yang bertujuan kepada Sustainable Development Goals (SDGs).

Di antaranya Green Bond pada 2018, kemudian pada 2021 terdapat SDGs Bond yang mencakup tujuan 1 hingga 17 SDGs, serta pada tahun lalu melalui Blue Bond.

“Bukan berarti pemerintah menolak inisiatif Orange Bond. Kami melihat bahwa Orange Movement ini sebenarnya sudah tercakup dalam instrumen SDGs Bond,” tuturnya kepada wartawan di Hotel Bidakara, Rabu (10/7/2024).

Sementara pemerintah telah memiliki produk serupa, Chandra mendorong sektor swasta dapat menerbitkan Orange Bond untuk mendukung SDGs.

“Dan untuk spesifik penerbitan Orange Bond, pememerintah mendorong sektor swasta untuk bisa berpartisipasi,” lanjutnya.

Berdasarkan penerbitan obligasi-obligasi terkait SDGs sebelumnya, Chandra melihat instrumen seperti demikian cukup diminati pasar.

Terbukti dari penerbitan Blue Bond berdenominasi Yen Jepang untuk kedua kalinya senilai 25 miliar yen, dengan sebagian pada tenor 7 tahun dan 10 tahun, serta keseluruhan tenor 20 tahun.

kita kemarin di pasar Jepang juga kita berhasil menerbitkan blue bonds 25 miliar Japanese Yen. Kemudian terakhir, green suku kan juga dapatnya berapa ya? Tidak salah 500-an juta ya, US dollar.

Senada, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menjelaskan, Orange Bonds, yang mengambil inspirasi dari tujuan kelima SGDs (kesetaraan gender) dengan logo berwarna oranye ini, bukan hanya akan menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif.

Lebih dari itu, juga untuk mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal.

Pihaknya sangat menyarankan bahwa Orange Bonds ke depannya dapat diterapkan ke non-sovereign bond agar swasta dapat lebih berperan dalam pembiayaan.

“Harapannya dengan melibatkan swasta kita bisa memperluas jangkuan dan dampak dari Orange Bonds dan memastikan sumber daya lebih besar tersedia untuk proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan dan kesetaraan gender,” tuturnya.

Sebagai informasi, Orange Bond bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dan mendukung masyarakat dan UMKM yang berfokus pada perempuan sebagaimana tujuan kelima SDGs.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengumumkan adanya 75 nama Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Ketua Komisi XI Kahar Muzakir menyampaikan nama-nama tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi XI pada Senin (8/7/2024).

Mencermati seluruh 75 nama yang tercantum, terdapat sejumlah nama-nama politisi yang saat ini pun masih menjabat sebagai wakil rakyat.

Sebut saja anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun dari fraksi Partai Golkar. Kemudian anggota Komisi III Eva Yuliana dari Fraksi Partai Nasdem.

Bukan hanya itu, ada pula Direktur PricewaterhouseCoopers (PwC) Budi Santoso dan DR. H. Erryl Prima Putera Agoes selalu Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung. Kemudian, mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif.

Mengacu asas transparansi publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 15/2006, menyatakan bahwa Calon Anggota BPK diumumkan oleh DPR RI kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Maka, Komisi XI DPR RI memerlukan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama Calon Anggota BPK RI tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memilih lima orang Anggota BPK RI untuk dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Adapun, pendaftaran telah dibuka sejak 19 Juni 2024 lalu dan resmi ditutup pada 4 Juli 2024.

“Masukan dari masyarakat tersebut dapat disampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR, terhitung mulai tanggal 10 s.d. 19 Juli 2024 Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB,”” ujar Kahar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7/2024).

Sebagai informasi, Sekretariat Komisi XI DPR berada di Gedung Nusantara I Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. Adapun Fax. (021) 5756027 dan email: [email protected].

Berikut nama-nama calon Anggota BPK

1. DR. Blucer W. Rajagukguk

2. Eva Yuliana, S.Ag.,M.Si

3. DR. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH

4. Budi Santoso, SE., Ak., MForAccy, PGCS., CA., CFE., CPA(Aust.)., QIA

5. DR. H. Erryl Prima Putera Agoes, SH., MH

6. DR. Reza Ronaldo, MM., CGI., APAI., CIIB., ANZIIF(Senior Associate)., CIP., CRGP., CRMP., CHRP., CCIP., CIMM., AIIS., FIIS.

7. Prof. DR. Thomas Pentury, M.Si

8. Arief Wicaksono Cahyadi

9. Dr. (c), Drs. Hendrik H Sitompul, MM

10. Andry Prihandono, S.H., M.H.

11. Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, SH., M.Hum

12. H. Mohammad Supriyadi, ST., MT

13. Mulfachri Harahap, SH., MH

14. Dr. H. Jon Erizal, SE., MBA

15. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc.,CSFA,.CfrA

16. Dr. Ir. Izhari Mawardi, B.Eng., S.AP., MPP.,IPU., ASEAN. Eng.

17. Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

18. Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA.,DBA

19. I Dewa Made Tirta Meirsha, SE., M.Agb

20. Dr. Akhsanul Khaq

21. Yuli Kristiyono

22. Lusiana Herawati, S.E., M.M.,/Kepala Bapenda DKI Jakarta

23. H. Marwan Idris, SE, MM., CFrA., CQRMP, CRGP

24. H. Bobby Adhityo Rizaldi, SE.Ak, M.B.A., C.F.E., C.A.

25. Chandra Wijaya

26. Ir. Dumoly Freddy Pardede, M.B.A.

27. Armen Mesta

28. Prof. Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CfrA

29. Bambang Prijambodo

30. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE., MBA., PhD., CRMP., QIA., CGCAE., CACP

31. Dr. Ir. Rachmat M Purba, SE., SH., MM., MAPPI (Cert)

32. Dr. Ir. Hendra Susanto, ST., M.Eng., MH., CRrA.,CSFA.,CIAE., CGCAE., CertDA., CIISA.,CFA

33. Dr. Budi Prijono, ST., MM., CFrA., GRCE., CGCAE.

34. Charles Panji Dewanto

35. Indra Krisna

36. Nehseh Bangun

37. Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak.,CA.,

38. R. Aryo Bilowo

39. Salamat Simanullang

40. Fathan

41. Hasbi Anshory, SE., MM.

42. Harry Z. Soeratin

43. Tamsil Ainnur Rizal

44. Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., MSE.

45. DR. Haris Sarwoko, SE.,M.Si

46. Dr. Basyiruddin Nur, M.Ak.,CPI.,CA.,CPA.

47. Prof. DR. Istianingsih, M.S.Ak., CA.

48. Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP., QIA., CRMP., CGAP., CACP.

49. Dr. Julizar Idris, M.Si, CPA

50. Sidharta Wisnu Wardhana, S.H.., M.B.A.

51. DR (Hukum) DR (Kebijakan Publik). H. Hadi Purnomo, SH., MH.,ST.,MM., CLA.CMN

52. Wahyu Gunarto

53. Dr. A. Muh. Yuslim Patawari, S.STPi., MP

54. Drs. H. Akhmad Muqowam

55. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga, S.H., MH.

56. Bunyamin, S.E., M.H., Ak., QIA, QCRO

57. Tri Endah Wahyuningsih, SE.

58. Dr. Roziqin, S.H., M.Si., CLA. CfrA

59. I B Putu Anom Redhi, SH.,MM.,QIA

60. Paulinus Ari Purbowo

61. H. Abdul Rouf, SE.,Akt.,MM

62. Dr. Yoyo Arifardhani, SH., MM., LL.M

63. Andri Yuda Siahaan

64. Astilda Sinabutar, SE.,MM.,Ak.,CA

65. Gelly Susantry, SH., SE., MM

66. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M

67. Endah Sricahyani Sucipto. M.Si

68. Laode Nusriadi, SE.,M.Si.,Ak.,CSFA

69. Oktavianto Hernawan

70. Posma Sariguna Johnson Kennedy

71. Dr. Ahmad Adib Susilo, SE.,MSc.,Ak., CGAE.,CA.,CSFA.,ERMCP.,CGCAE, CfrA

72. Laode Muhamad Syarif, S.H, LL.M, Ph.D

73. Zaini Rahman

74. Ir. Yves S. Palambang

75. Gunawan Setiyaji, S.H., M.H., M.Stud. Ak., CA.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyediakan diskon tiket kereta api hingga 20% untuk periode Juli 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, melalui program diakon tiket bertajuk Juli Lebih Hemat atau Juleha ini, masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan diskon hingga 20% dari tarif normal. KAI menyediakan hampir 22.000 tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

Anne menjelaskan, promo ini berlangsung pada 13-16 Juli 2024 untuk keberangkatan 15-31 Juli 2024. Pembelian tiket Promo Juleha dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

“Promo ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen pasca libur sekolah dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas,” kata Anne dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Dengan promo ini, tiket-tiket KA akan mendapat potongan harga 20%. Anne mencontohkan, KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi dapat dibeli dengan hanya Rp496.000 dari tarif normal sebesar Rp620.000.

Selanjutnya, KA Menoreh relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng dapat dibeli dengan hanya Rp152.000 dari tarif normalnya sebesar Rp190.000.

Tarif diskon ini tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi (kecuali reduksi infant), tarif khusus, atau diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tersebut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

Daftar Rute Kereta Api Diskon Juli Lebih Hemat atau Juleha:

• 1. Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol – Surabaya Pasarturi pp (Kelas ekonomi)
• 2. Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi pp (Kelas eksekutif)
• 3. Argo Merbabu relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif)
• 4. Argo Muria relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Kelas eksekutif)
• 5. Argo Parahyangan relasi Gambir – Bandung pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 6. Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir (Kelas eksekutif)
• 7. Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng – Malang pp (Kelas eksekutif)
• 8. Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 9. Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Ketapang pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 10. Blora Jaya relasi Semarang Poncol – Cepu pp (Kelas ekonomi)
• 11. Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 12. Kaligung relasi Tegal – Semarang Poncol pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 13. Kamandaka relasi Purwokerto – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 14. Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota – Kutoarjo pp (Kelas ekonomi)
• 15. Lodaya relasi Bandung – Solo Balapan pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 16. Menoreh relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas ekonomi)
• 17. Pangandaran relasi Gambir – Banjar pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 18. Papandayan relasi Gambir – Garut pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 19. Purwojaya relasi Gambir – Cilacap pp (Kelas eksekutif)
• 20. Sancaka relasi Yogyakarta – Surabaya Gubeng pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 21. Sawunggalih relasi Pasarsenen – Kutoarjo pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 22. Senja Utama Yk relasi Pasarsenen – Yogyakarta pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)
• 23. Sribilah Utama relasi Medan – Rantauprapat pp (Kelas eksekutif dan bisnis)
• 24. Tegal Bahari relasi Pasarsenen – Tegal pp (Kelas eksekutif dan bisnis)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belakangan memutuskan untuk mengatur ulang kriteria penerima Solar subsidi. Artinya, pos anggaran yang selama ini disalurkan untuk kompensasi Solar itu bakal ikut ditekan.

Pengaturan itu tertuang dalam pembahasan akhir soal revisi Peraturan Presiden No. 191/2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu telah lebih dahulu mengatur pembatasan kriteria penerima Solar.

Awalnya sejak inisiatif revisi beleid ini muncul dua tahun terakhir, pemerintah hanya fokus pada pengaturan kriteria penerima konsumen Pertalite, yang benar-benar belum diakomodasi dalam Perpres tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pengaturan kembali terkait dengan kriteria penerima Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dilakukan untuk menghemat subsidi.

“Perlu pula dilakukan pengaturan kembali terkait konsumen pengguna Minyak Solar. Melalui pengaturan konsumen pengguna JBT dan JBKP, penyediaan dan pendistribusian BBM diharapkan lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat subsidi,” kata Dadan saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2024).

Dadan berharap pengaturan dua jenis bahan bakar bensin itu bisa menghembat anggaran belanja subsidi pemerintah nantinya.

Saat ini, dia menggarisbawahi, konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite masih belum diatur.

“Revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 diperlukan dalam rangka pengaturan konsumen pengguna sehingga dapat menghemat anggaran subsidi,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyepakati subsidi tetap Minyak Solar (gas oil 48) berada di rentang Rp1.000 per liter sampai dengan Rp3.000 per liter.

Kesepakatan itu bakal menjadi asumsi dasar sektor ESDM untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

Komisi yang mengurusi bidang energi itu turut menetapkan alokasi subsidi Minyak Solar sebesar 18,5 juta kiloliter sampai dengan 19 juta kiloliter pada RAPBN 2025.

Saat ini, subsidi Solar berada di angka Rp1.000 per liter dan besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp4.496 per liter.

Sementara itu, Kementerian ESDM membeberkan harga keekonomian Solar telah mencapai Rp12.100 per liter per tengah tahun ini. Di sisi lain, harga jual eceran dipatok sebesar Rp6.800 per liter.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero), meminta pemerintah meninjau kembali alokasi subsidi Solar yang dinilai sudah tidak sesuai dengan harga keekonomian.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan bahwa saat ini besaran subsidi Solar yang dialokasikan pemerintah hanya Rp1.000 per liter, sementara harga jual Solar sebesar Rp6.800 per liter.

Riva pun meminta dukungan dari pemerintah khususnya kepada Komisi VII DPR agar pemerintah meninjau ulang subsidi bagi bahan bakar solar.

“Untuk JBT Solar, kami ingin sampaikan dan permohonan dukungan untuk melakukan peninjauan terhadap angka subsidi, di mana saat ini angka subsidi yang ada di formula besarannya adalah Rp1.000," kata Riva saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/5/2024).

Riva menjelaskan, peninjauan kembali diperlukan karena penetapan alokasi subsidi tersebut jauh lebih rendah dari harga keekonomian Solar saat ini, yang menyebabkan Pertamina menanggung terlebih dahulu sebesar Rp5.000 per liter, sebelum nantinya mendapat kompensasi dari pemerintah.

Pertamina memastikan bakal menjaga pendistribusian Solar berada diangka 17,7 juta kiloliter (kl) atau 0,55% di bawah kuota 2024 sebesar 17,8 juta kl.

Adapun, Pertamina menerima pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran periode 2023 sebesar Rp43,52 triliun atau Rp39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Tbk. (AMMN) menuturkan bahwa penyelesaian administrasi rekomendasi ekspor konsentrat tembaga masih dalam proses untuk segera dikeluarkan.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengatakan, pihaknya telah memenuhi semua syarat untuk mendapatkan izin perpanjangan ekspor tembaga miliknya.

“Jadi untuk ekspor kita itu kita sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan izin ekspor,” kata Rachmat saat kunjungan ke Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Rachmat menyampaikan, rencana ekspor dan izin ekspor itu masih sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Terkait rekomendasi izin, Rachmat menuturkan bahwa rekomendasi tersebut masih dalam proses untuk segera dikeluarkan.

“Memang saat ini rekomendasi ekspor masih sedang dalam proses, tapi buat kami itu masih sesuai dengan target kita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia.

“Ya terus dong, ya diperpanjang. Hanya kami ini memang masih berhitung mengenai dikenakan berapa” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/5/2024).

Jokowi mengatakan bahwa perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga tersebut dilakukan untuk menghargai upaya Freeport dan Amman Mineral dalam memenuhi komitmen mereka untuk melakukan hilirisasi dengan membangun smelter di dalam negeri.

“Tetapi yang patut juga kami hargai Freeport maupun Amman itu telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100%. Kami selalu ikuti kok [perkembangannya], mingguannya kami ikuti pembangunan sampai berapa persen, berapa persen,” imbuhnya.

Adapun, kepastian perpanjangan izin ekspor bagi Freeport dan Amman Mineral itu muncul melalui terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6/2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Dalam Permen ESDM tersebut, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng yang pembangunan smelternya telah memasuki tahapcommisioningdan sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi ekspor berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2023 diberikan kesempatan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sampai dengan 31 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - VinFast Auto Ltd., diketahui tengah mencari pinjaman bank sekitar US$250 juta atau sekitar Rp4 triliun untuk pembangunan pabrik perakitannya di Subang, Jawa Barat.

Berdasarkan laporan Bloomberg yang dikutip Kamis (11/7/2024), menurut sumber-sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, perusahaan tersebut tengah mendekati bank-bank di Tanah Air untuk pinjaman dalam denominasi dolar atau diterbitkan dalam mata uang lokal.

Pembicaraan dengan bank tersebut kemudian mencerminkan ambisi perusahaan untuk berekspansi secara regional, untuk bersaing dengan produsen kendaraan listrik global lainnya. Adapun pasar ini telah menjadi sangat kompetitif dengan pemangkasan harga besar-besaran, yang menggerogoti pendapatan sektor tersebut.

Sebelumnya, diberitakan oleh Bisnis, diketahui bahwa VinFast akan membangun pabrik di Indonesia yang akan memiliki kapasitas produksi hingga 50.000 unit mobil listrik per tahun.

CEO VinFast Indonesia Temmy Wiradjaja menuturkan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk menggelontorkan investasi senilai US$2 juta pada tahap pertama untuk pembangunan pabrik di Tanah Air.

"Kami menargetkan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun," ujar Temmy ketika ditemui di Vietnam.

Berdasarkan laporan Bisnis pada Mei 2024, Temmy menuturkan bahwa rencana pembangunan pabrik tersebut tengah masuk pada tahap akuisisi lahan. Pihak perusahaan juga tidak menutup kemungkinan untuk memperluas fasilitas produksi di Indonesia di tahap selanjutnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memastikan komitmen investasi VinFast di Indonesia senilai US$1,2 miliar atau setara Rp18,7 triliun untuk jangka panjang. Investasi tahap pertama akan dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik.

"Iya. mereka sudah komitmen dan sedang cari lahan di sini. Secepatnya begitu lahan tersedia mereka bakal investasi segera, kita sedang matching kan kawasan industri dengan mereka ada beberapa target kawasan industri," jelas Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang proses pemindahan tahap 1 pada September 2024.

Basuki menjelaskan, rusun ASN tersebut akan mulai terdistribusi air bersih pada 15 Juli 2024. Di samping itu, rusun ASN juga dipastikan akan terdistribusi gas pada bulan ini.

"Gas untuk untuk di [rusun] ASN 4, ASN 2, ASN 1 ada tanggalnya tadi [pastinya lupa] tapi masih dalam bulan Juli sudah ada," jelas Basuki di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan demikian, Basuki memastikan bahwa sebanyak 12 rusun ASN di IKN dipastikan dapat mulai digunakan.

Perlu menjadi catatan, pada Agustus 2024 rusun ASN itu akan digunakan terlebih dahulu untuk mengakomodasi tempat tinggal para petugas upacara di IKN.

Sementara itu, rusun baru akan digunakan bagi para ASN prioritas yang akan dipindahkan mulai September 2024.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

"Sekarang 58% untuk BIN Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilakukan pada September 2024.

Dia menyebut pada tahap awal akan terdapat 38 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mulai dipindahkan pada September dan dipastikan prosesnya tidak akan molor.

"Tadi kan sudah ada skenario yang Kementerian dan Lembaga yang akan pindah, tadi sudah detail kan kami sampaikan. Jadi di sini on the track sebenarnya, enggak ada yang mundur, enggak ada," jelasnya.

Adapun, total ASN yang menjadi prioritas pertama dipindahkan ke IKN sebanyak 11.916 orang berasal dari 38 Kementerian lembaga.

Di samping itu, 38 menteri dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan turut serta mulai dipindahkan pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga komoditas pangan Kamis (11/7/2024) secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga di tingkat pasar tradisional. Hanya harga beras kualitas bawah I dan II, cabai rawit merah, daging ayam ras segar, minyak goreng curah, serta minyak goreng kemasan bermerk 1 dan 2 yang tercatat naik pagi ini.

Merujuk data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Kamis (11/7/2024), pukul 10.03 WIB, harga beras kualitas bawah I pagi ini tercatat naik sebesar 1,07% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp14.150 per kilogram. Harga beras kualitas bawah II turut terkerek sebesar 0,36% menjadi Rp13.850 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada beberapa komoditas lainnya. PIHPS mencatat, harga cabai rawit merah pagi ini naik signifikan 8,08% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp59.500 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar di tingkat pasar tradisional naik tipis 1,91% ke level Rp37.350 per kilogram dan harga minyak goreng curah naik 1,2% menjadi Rp16.800 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerk 1 naik tipis sebesar 0,97% menjadi Rp20.900 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik sebesar 3,33% menjadi Rp20.150 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas harga komoditas pagi ini tercatat naik pagi ini. Di tingkat pasar tradisional, harga bawang merah ukuran sedang turun signifikan 11,01% menjadi Rp35.550 per kilogram dan bawang putih ukuran sedang turun 3,12% menjadi Rp41.950 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I pagi ini tercatat turun 2,59% menjadi Rp15.050 per kilogram, beras kualitas super I turun 1,49% menjadi Rp16.550 per kilogram, dan beras kualitas super II turun tipis 0,92% menjadi Rp16.150 per kilogram.

Adapun harga beras kualitas medium II pagi ini dilaporkan tidak mengalami perubahan harga, alias masih di level Rp15.400 per kilogram.

Selanjutnya, berbagai jenis cabai dilaporkan turun harga. Tercatat, cabai merah besar turun signifikan 7% menjadi Rp49.150 per kilogram, cabai merah keriting turun 2,5% menjadi Rp50.600 per kilogram, can cabai rawit hijau turun 2,78% menjadi Rp49.000 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas 1 dan 2 masing-masing turun menjadi Rp134.950 per kilogram dan Rp127.850 per kilogram.

Kemudian, harga gula pasir kualitas premium dilaporkan turun sebesar 1,04% menjadi Rp18.950 per kilogram, gula pasir lokal turun 0,55% menjadi Rp17.950 per kilogram, dan telur ayam ras segar turun 1,15% menjadi Rp30.150 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Gas Society (IGS) meminta pemerintah cermat terkait dengan rencana penerapan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Chairman IGS Aris Mulya Azof mengatakan, kebijakan DMO 60% yang dibarengi dengan ketetapan harga khusus lewat skema harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berimplikasi negatif pada rencana investasi jangka panjang industri hulu minyak dan gas (migas) domestik.

“Hal tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap rencana investasi di hulu migas yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada peningkatan produksi migas,” kata Aris saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Aris berpendapat pemerintah mesti mempertimbangkan kebijakan yang mendukung investasi jangka panjang dalam sektor hulu migas, termasuk memberikan insentif fiskal yang menarik dan memastikan kepastian hukum yang stabil.

Dengan demikian, kata dia, produksi gas Indonesia dapat meningkat kembali untuk memenuhi kebutuhan domestik dan potensi ekspor, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seperti kita ketahui bersama, daya beli konsumen di sektor hilir masih belum sesuai dengan tingkat keekonomian investasi hulu sehingga dikeluarkanlah kebijakan HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.