Bisnis.com, TERNATE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga telah menyelesaikan pembangunan 40 penyalur BBM satu harga pada tahun ini.

Tambahan penyalur BBM satu harga tersebut tersebar di klaster Maluku – Papua (14 titik), klaster Sulawesi – Nusa Tenggara (12 titik), klaster Kalimantan (7 titik), dan klaster Sumatra (7 titik).

Peresmian penyalur BBM satu harga tahap I tahun 2024 itu dilaksanakan serentak pada Rabu (30/10/2024) dan dipusatkan pada empat lokasi. Salah satunya di Terminal BBM Pertamina Kota Ternate oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot.

Yuliot mengatakan, adanya penyalur BBM satu harga ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

"Kebijakan BBM satu harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah. Tentu dengan kebijakan BBM satu harga ini kita melihat adanya keterjangkauan harga BBM bagi seluruh masyarakat terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Yuliot.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati melaporkan bahwa sejak 2017 hingga September 2024, secara kumulatif pembangunan penyalur BBM satu harga telah mencapai 552 penyalur.

Sampai akhir tahun ini, penambahan penyalur BBM satu harga ditargetkan mencapai 71 penyalur.

"Kebijakan BBM satu harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas ke depan," kata Erika.

Lebih lanjut, Erika menyampaikan, untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi pembangunan penyalur Program BBM Satu Harga periode 2017-2024 sebanyak 52 lokasi. Adapun, Jumlah penyalur BBM satu harga yang sudah terbangun di Maluku Utara sampai dengan September 2024 adalah 46 penyalur BBM satu harga.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” imbuh Riva.
Melalui BBM satu harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) akan melakukan investigasi terhadap anggurshine muscat dari China. Investigasi dilakukan, menyusul adanya temuan residu berbahaya dalam anggur shine muscat di Thailand.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, investigasi yang bakal dilakukan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi,” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu kewenangan Bapanas yakni memastikan bahwa pangan segar yang diedarkan aman. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

Dalam hal ini, Bapanas berkomitmen untuk melindungi keamanan pangan dalam negeri dan terus melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas pangan segar impor yang beredar di pasar domestik, termasuk anggur.

Seiring dilakukannya investigasi, Arief mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum diverifikasi. “Bapanas akan terus memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan sesuai dengan prosedur pengawasan keamanan pangan segar yang berlaku,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor shine muscat lantaran adanya temuan kandungan residu kimia berbahaya yang melebihi tingkat yang diizinkan.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan pada 2-3 Oktober 2024 itu ditemukan kandungan pestisida melebihi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Shine Muscat yang diambil dari 15 toko di seluruh Bangkok.

Sampel kemudian dikirim ke Laboratorium BVAQ yang terakreditasi ISO 17025 untuk dianalisis residu pestisida dan ditemukan hasil bahwa hanya 9 sampel yang ditemukan bahwa produk tersebut berasal dari China. Lainnya tidak memiliki informasi mengenai asalnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai adanya potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat melebihi ketentuan 3% di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti proyeksi International Monetary Fund (IMF) bahwa belanja negara akan terus naik secara nominal meski secara rasio stabil di kisaran 16% dalam lima tahun mendatang.

Pada dasarnya, Awalil menjelaskan proyeksi IMF tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah melakukan disiplin fiskal dengan rasio terhadap PDB yang stabil.

Meski demikian, proyeksi dari lembaga internasional tersebut dipandang Awalil belum mempertimbangkan rencana belanja Prabowo yang berpotensi menambah belanja negara.

“Jadi kalau nanti ada tambahan-tambahan janji-janji kampanye yang mau dipenuhi yang sekilas sudah akan menambah pada belanja. Kecuali ada pengurangan pada belanja yang lain. Maka grafik [belanja dan defisit] ini bisa berubah,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024).

Padahal, IMF memproyeksikan bahwa rasio defisit APBN hingga 2029 akan cenderung menurun namun tetap di atas 2% dari PDB. Itu pun, dengan anggapan adanya disiplin belanja.

Sementara Prabowo memiliki sederet program untuk mewujudkan janji kampanyenya, seperti makan bergizi gratis yang dimulai dengan Rp71 triliun pada tahun depan.

“Kalau nanti pemerintahan baru ini menambahi program-program lalu tidak mengurangi yang lain-lain, maka ini bisa jebol. Kemungkinan untuk mengubah undang-undang menjadi boleh melampaui 3% sangat mungkin terjadi,” ungkapnya.

Pada akhirnya, jika defisit semakin melebar, otomatis utang pemerintah akan semakin bertambah dan berpotensi menembus angka Rp12.900 triliun pada akhir kepemimpinannya di 2029.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya tambahan anggaran untuk mengakomodir program Prabowo Subianto senilai Rp8 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan penambahan ini, maka anggaran program quick win dalam APBN 2025 mendatang naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan. Program lainnya yang dijanjikan selama kampanye lalu adalah makan bergizi gratis yang diambil dari pos anggaran nonK/L, yakni cadangan pendidikan

Kemenkeu menyampaikan bahwa keberadaan anggaran nonK/L ini sebagai bentuk fleksibilitas APBN.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah merencanakan defisit APBN senilai Rp616,2 triliun atau menjelaskan 2,53% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menghentikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono dalam acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa (29/10/2024) malam.

Menurut Ferry, sebanyak 80% pembiayaan LPDB harus digunakan untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif guna menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen seperti koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya.

“Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa disetop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Di samping itu, Ferry juga menekankan akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Selain LPDB, dia juga menyoroti peran Jaminan Kredit Indoneesia (Jamkrindo) dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi. Sebab, jelas Ferry, sejarah Jamkrindo berasal dari Kementerian Koperasi.

“Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, WamenKop menyatakan bahwa Gerakan Koperasi juga diberi kesempatan untuk ikut dalam program makan bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

Untuk itu, Ferry mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

“Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program makan bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku siap mengikuti lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) tahun depan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengaku pihaknya sudah bersiap sejak wacana skema KPBU diguangkan pemerintah pada 2020 lalu. Perusahaan pun telah membuat kajian terkait di mana area-area yang menarik untuk diikutkan skema KPBU.

"Jadi apakah PGN siap? PGN tentu akan mendukung semua upaya pemerintah untuk dapat mengakselerasi ketersedian infrastruktur jargas. Kami akan ikut," kata Rosa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

PGN memang perusahaan yang selama ini menggarap pembangunan jargas rumah tangga. Rosa mengungkapkan hingga saat ini jumlah pelanggan eksisting telah mencapai 820.000 sambungan rumah tangga (SR).

Pihaknya menargetkan tambahan sebanyak 117.000 SR sampai akhir 2024. Sedangkan, untuk 2025 PGN menargetkan tambahan 200.000 SR.

"Kalau kita bicara ketersediaan infrastruktur Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kami sudah memasukkan target committed itu 100.000 minimal per tahun," imbuh Rosa.

Pembukaan lelang jargas rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mulai 2025 diungkapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Dia mengatakan, untuk konstruksi SR sendiri bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan alasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia sepi peminat.

Pemerintah sendiri menargetkan sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR). Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 SR atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini. Padahal, pembangunan jargas sudah dikebut lebih dari 10 tahun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman menuturkan salah satu alasannya adalah aspek sosial. menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap jargas masih rendah.

Hal ini pun dinilai memperlambat proses penetrasi dan peningkatan jumlah pelanggan jargas, khususnya di lokasi-lokasi baru pengembangan.

Laode menyebut masih ada beberapa masyarakat yang khawatir akan pemasangan jargas rumah tangga.

"Aspek sosial, baru mau masuk saja nih temen-teman PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah dihadapkan pada isu bahaya 'nanti meledak', wah hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah untuk kita ingin speed up prosesnya," kata Laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PGN.

Laode juga mengatakan hambatan lainnya adalah aspek dari konsumsi masyarakat terhadap jargas. Umumnya, kata dia, pada wilayah-wilayah jargas juga masih menjadi wilayah target penyaluran LPG.

Selain itu, aspek koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) juga masih menjadi alasan penghambat pembangunan jargas, Laode menuturkan proses pemengembangan jargas tidak selalu mendapat fasilitas ataukemudahan izin dari pemda setempat.

"Begitu kita masuk oh ini ada pemda yang mendukung ada yang kurang mendukung, ini masalah, kadang mau bangun MRS [Metering and Regulating Station] saja tidak ada lokasinya dari pemda, ini yang jadi tantangan juga," kata Laode.

Oleh karena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Tak hanya itu, menurut Laode hambatan pengembangan jargas lainnya adalah aspek keekonomian dan finansial. Dia menjelaskan untuk mencapai kelayakan finansialnya membutuhkan fasilitas pemerintah dalam bentuk dukungan pendanaan proyek.

"Oleh karena itu bertahun2 semenjak kita canangkan program jargas ini yang bermasalah adalah keekonomian, kelayakan finansial, itu terus yang diotak atik," imbuh Laode.

Karenanya, pemerintah pun bakal membuka skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang bakal dilelang pada 2025. Hal ini demi menarik investor anak badan usaha swasta bergabung menggarap pembangunan jargas.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah do­­­­minasi dolar yang masih menguasai perdagangan dunia, inisia­tif BRICS mendorong de-do­­­larisasi menawarkan per­­­spektif baru arah pembayaran global. Saat ini, lebih dari 80% perdagangan dunia ma­­­sih ditransaksikan dalam dolar AS, dan sekaligus men­­­jadi cadangan devisa berbagai negara.

Dominasi dolar tidak hanya menjadi sumber kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada kebijakan ekonomi dan politik AS, yang terkadang menimbulkan risiko bagi negara berkembang.

Indonesia, sebagai negara strategis di Asean, baru-baru ini mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS.

Langkah ini juga menandai keinginan pemerintah untuk memperluas opsi dalam sistem pembayaran global dan mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS. Namun, di sisi lain, bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga menawarkan tantangan dan peluang baik dari sisi ekonomi maupun politik.

BRICS, yang didirikan pada 2009, muncul sebagai forum ekonomi negara berkembang yang bertujuan memperkuat pengaruhnya dalam sistem keuangan global sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Beberapa anggota, seperti China dan Rusia, bahkan telah mengambil langkah de-dolarisasi melalui penggunaan yuan dalam perdagangan energi dan pembentukan jaringan pembayaran alternatif untuk menghindari SWIFT, sistem pembayaran global yang didominasi oleh AS.

BRICS kini berkembang tidak hanya sekadar aliansi ekonomi, tetapi juga wadah untuk mendapatkan pengaruh lebih besar di kancah internasional. Dengan kehadiran Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan, negara-negara BRICS mencakup hampir 40% populasi dunia dengan 35% dari PDB global. Dengan bergabungnya Indonesia BRICS berpotensi memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

Neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS memang menunjukkan pola interdependensi yang kuat. China, misalnya, merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai miliaran dolar AS per tahun, terutama dalam sektor manufaktur dan komoditas.

India juga memainkan peran penting sebagai importir utama minyak kelapa sawit Indonesia, sementara Brazil dan Rusia terlibat dalam perdagangan komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan pupuk.

Keinginan pemerintah untuk bergabung dengan BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas yang lebih mandiri. Indonesia dapat memanfaatkan inisiatif-inisiatif BRICS dalam membangun alternatif sistem pembayaran, seperti BRICS Pay, yang bertujuan memfasilitasi transaksi dengan mata uang lokal baik ritel, B2B maupun berbasis block-chain.

Selain itu, BRICS juga merencanakan mengembangkan jaringan pembayaran lintas batas yang lebih independen dari SWIFT, yang selama ini telah menjadi pusat lalu lintas pembayaran global.

Meskipun kerja sama BRICS memberi peluang besar, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu dicermati. Dalam ranah politik, BRICS memiliki pengaruh kuat dari China dan Rusia, dua negara dengan kekuatan geopolitik besar.

Sesuai komitmen pada kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia perlu mempertahankan keseimbangan agar tidak terseret dalam dinamika rivalitas antara negara-negara besar, baik blok Barat maupun Timur.

Dari sisi ekonomi, tantangan lainnya adalah risiko ketergantungan pada China yang sudah sangat besar. Indonesia perlu memastikan bahwa hubungan dengan China dalam BRICS tidak makin memperlebar ketergantungan ekonomi, melainkan menciptakan ruang untuk diversifikasi mitra dagang, seperti India, Brazil, dan Rusia.

Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia memiliki posisi strategis yang dapat memperkuat pengaruh BRICS di kawasan Asia Tenggara. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga telah mengembangkan sejumlah inisiatif pembayaran lintas batas yang sejalan dengan langkah untuk mulai mengurangi dominasi dolar.

Pertama Local Currency Settlement (LCS) dan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Inisiatif ini memungkinkan transaksi lintas batas dengan mata uang lokal antara Indonesia dan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dengan adanya LCS, risiko fluktuasi mata uang dolar dapat diminimalkan dalam perdagangan kawasan.

Kedua QRIS Crossborder. Melalui QRIS Crossborder, Bank Indonesia telah mengintegrasikan sistem pembayaran berbasis QR dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Inisiatif ini memungkinkan wisatawan dan pelaku bisnis melakukan pembayaran lintas negara secara mudah dan aman. QRIS Crossborder bahkan akan diperluas ke Jepang, India, dan UEA, menciptakan ruang yang lebih besar untuk pembayaran tanpa dolar.

Ketiga inisiatif Crossborder Fast Payment melalui Proyek NEXUS. Bank Indonesia bersama BIS Innovation Hub dan empat negara Asean lain yaitu Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand bergabung dalam proyek NEXUS, yang memiliki tujuan akhir menghubungkan sistem fast payment antarnegara. Proyek ini menawarkan potensi pembayaran lintas batas yang cepat dan efisien menggunakan mata uang lokal.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa Indonesia telah proaktif mencari alternatif sistem pembayaran yang tidak bergantung pada dolar, bahkan sebelum wacana untuk bergabung dengan BRICS. Dengan keinginan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, inisiatif-inisiatif tersebut dapat diperkuat dan diperluas melalui dukungan negara-negara BRICS, untuk menciptakan sistem pembayaran lintas batas yang lebih mandiri.

Keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan politik luar negeri bebas aktif dan semangat kedaulatan ekonomi sebagaimana Gerakan Non-Blok. Dalam konteks sistem pembayaran, langkah ini memberikan lebih banyak opsi transaksi lintas batas kedepan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, termasuk mempertimbangkan opsi BRICS Pay.

Namun, Indonesia tetap perlu menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan posisi strategisnya di Asean agar keanggotaan BRICS bisa memperkuat sistem pembayaran yang lebih independen sekaligus membuka peluang baru di tengah tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata pangan bergerak beragam tetapi cenderung naik pada perdagangan Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rabu (30/10/2024) pukul 09.00, harga beras premium terpantau naik di level Rp15.600 per kilogram.

Selanjutnya harga rata-rata beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,67% atau sebesar Rp90 menjadi Rp13.620 per kilogram.

Di sisi lain, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog justru terpantau stagnan di posisi Rp12.550 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau beragam.

Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp31.010 per kilogram atau naik 1,61%, sedangkan harga bawang putih bonggol turun Rp160 menjadi Rp39.950 per kilogram.

Selanjutnya harga pangan terpantau turun pada komoditas cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp29.710 per kilogram.

Harganya turun 0,07% atau sebesar Rp20. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp41.310 per kilogram, turun 1,53% atau Rp640.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran terpantau naik Rp690 menjadi Rp135.390 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras justru naik Rp110 atau 0,30% menjadi Rp36.750 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras naik 1,97% menjadi Rp29.000 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini naik Rp560.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik 0,50% atau Rp90 menjadi Rp18.030 per kilogram.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,60% menjadi Rp18.360 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau turun ke Rp16.480 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor naik 0,38% atau Rp40 menjadi Rp10.700 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak naik 4,67% menjadi Rp6.270 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah naik 0,69% menjadi Rp10.040 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik 0,38% atau sebesar Rp50 menjadi Rp13.020 per kilogram.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium turun di level Rp11.520 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau bergerak beragam, seperti ikan tongkol naik 0,73% menjadi Rp31.750 per kilogram.

Harga rata-rata ikan bandeng turun hingga Rp540 atau sebesar 1,62% menjadi Rp32.720 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata ikan kembung secara nasional naik 2,78% atau Rp1.040 menjadi Rp38.450 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengeluarkan kebijakan strategis untuk menghentikan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) industri tekstil. Hal ini menyusul kabar pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan PHK tekstil berpotensi kembali terjadi apabila tidak ada kebijakan strategis dari pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Secara makro ini badai PHK industri tekstil masih berpotensi akan terjadi apalagi kalau dari sisi pemerintah belum ada kebijakan yang cukup struktural untuk meng-address produktivitas di berbagai industri, termasuk tekstil,” kata Teuku kepada Bisnis, Rabu (30/10/3034).

Dia menerangkan, terdapat sejumlah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi industri tekstil. Misalnya dengan kebijakan terkait mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia.

Saat ini Teuku menilai kebijakan investasi, khususnya foreign direct investmen (FDI) belum mendukung investor secara masif. Terlebih aturan perdagangan juga disebut cukup proteksionis.

“Ini membuat kemudian investor tidak terlalu yakin untuk membuka pabrik di indo, tanpa ada investasi asing atau FDI saya rasa produktivitas kita cukup terbatas karena daya saing terbatas,” jelasnya.

Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu mempersiapkan berbagai macam hambatan investasi dari segi regulasi maupun implementasi kebijakan sehingga industri nasional dapat berdaya saing dan produktif.

“Tentu kalo pemeritnah mampu memberikan kebijakan struktural yang masif,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berupaya untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.

“Kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” kata dia di Istana Negara, Selasa (29/10/2024).

Terkait kepailitan Sritex, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus menggeber peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional demi mewujudkan cita-cita besar swasembada energi.

Sejalan dengan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, SKK Migas setidaknya telah menetapkan sejumlah strategi jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan perubahan-perubahan sistem fiskal, perpajakan, dan insentif sehingga menjamin keekonomian lapangan migas Tanah Air, sesuai dengan yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Ulasan tentang respons positif pemerintah dalam upaya menaikkan produksi siap jual alias lifting migas, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Rabu (30/10/2024):

Lampu Kuning Aliran Kredit ke Sektor Padat Karya

Kabar tak sedap menyelimuti sektor padat karya dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) yang mengalami pailit, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) yang bakal merestrukturisasi kredit, serta terbaru penutupan pabrik milik PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. (ALMI), bagian dari Grup Maspion.

Kondisi ini menyalakan alarm terhadap penyaluran kredit industri perbankan ke sektor padat karya yang menjadi kebijakan Bank Indonesia (BI).

Sebagai gambaran, dalam Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit ke sektor padat karya masuk dalam kategori industri pengolahan atau manufaktur beserta dengan sektor lainnya.

Kredit ke industri pengolahan merupakan yang terbesar ke dua untuk sektor produktif. Sementara itu, sektor dengan kucuran kredit bank terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran senilai Rp1.177,33 triliun per Agustus 2024. Rasio NPL di sektor ini berada pada level 3,45% pada saat yang sama.

Menguatkan Strategi Hulu Migas Menuju Swasembada Energi

Untuk jangka pendek, SKK Migas akan mengagresifkan kegiatan-kegiatan di aset yang ada, melalui pengeboran, workover, dan well service. SKK Migas menargetkan pengeboran sumur pengembangan sekitar 900—1.000 sumur per tahun, selain reaktivasi sumur menganggur (idle well) sekitar 1.000—1.500 sumur per tahun.

Untuk jangka menengah, masih ada potensi undeveloped discovery alias temuan-temuan di masa lalu yang belum dikembangkan maupun belum diusulkan menjadi lapangan yang dikembangkan. SKK Migas nantinya juga akan menagih temuan-temuan tersebut kepada KKKS.

Selain itu, untuk jangka menengah SKK Migas juga berupaya melakukan percepatan 153 migas, di antaranya empat Proyek Strategi Nasional (PSN) seperti Masela, AKM, IDD+ Geng North, UCC, serta pengembangan area Andaman.

Suara Para Kreditur Sritex (SRIL) Jelang Pertemuan Setelah Putusan Kepailitan

Sejumlah kreditur memberikan pandangannya terkait utang PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) menjelang pertemuan usai keputusan pailit. Pertemuan itu direncanakan terselenggara pada 13 November 2024.

Adapun, para kreditur SRIL diminta mengajukan surat tagihan kepada tim kurator. Berdasarkan penetapan hakim pengawas No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tertanggal 24 Oktober 2024, tiga agenda disusun sebagai tindak lanjut proses kepailitan Sritex dan tiga anak usahanya.

Terkait utang SRIL, Sritex tercatat memiliki utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga US$55,77 juta dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$75,71 juta. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada PT Indo Bharat Rayon atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

Adapun, hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Melihat Prospek Cerah Kinerja Pasar Properti di Tahun 2025

Pasar properti di Indonesia diyakini berkinerja positif pada tahun depan usai transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintahan Prabowo – Gibran diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terlebih, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month-to-month/MtM). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Langka Jitu Garuda (GMFI) Demi Kinerja Moncer 2025

Setelah membukukan kinerja apik sepanjang semester I/2024, anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMFI) terus menyasar pertumbuhan kinerja perseroan dengan membentuk usaha patungan bersama Capital A Berhad.

Capital A atau dulu dikenal dengan nama AirAsia Group merupakan perusahaan multinasional asal Malaysia. Perusahaan mengoperasikan sejumlah maskapai berbiaya rendah seperti AirAsia Indonesia, AirAsia, AirAsia Cambodia, Philippines AirAsia, dan Thai AirAsia.

Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi mengatakan langkah yang disusun GMFI di 2025 adalah fokus pada inisiatif perbaikan ekuitas. Peningkatan pendapatan juga akan berasal dari bisnis komersial dan bisnis non-komersial.

Ditelusuri dari situs resminya, ADE merupakan perusahaan yang berkantor pusat di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 2, Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan menyediakan layanan pesawat yang difokuskan pada Airbus A320, A321 dan A330 untuk layanan pemeliharaan teknis, layanan komponen gudang dan layanan dukungan teknis.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa Indonesia masih banjir imporgula, di tengah cita-cita menjadi negara swasembada gula pada 2028. Sepanjang Januari—September 2024, nilai impor gula mencapai US$2,14 miliar dengan volume mencapai 3.663 ton.

Berdasarkan data impor gula BPS yang diterima Bisnis, setidaknya ada lima negara yang menjadi negara importir gula yang mendominasi. Mereka diantaranya Brasil, Thailand, Australia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

Terungkap, Brasil merupakan negara importir gula terbanyak yang diterima Indonesia pada Januari—September 2024. Sepanjang periode itu, volume gula yang diimpor dari Brasil mencapai 2.126 ton dengan total nilai US$1,23 miliar.

Kemudian, Thailand juga menjadi negara kedua yang mengirimkan gula ke Indonesia, yakni sebanyak 922,1 ton dengan nilainya mencapai US$553,43 juta. Menyusul dari Australia dengan volume impor gula sebanyak 501,35 ton dan nilainya sebesar US$283,5 juta sepanjang Januari—September 2024.

Berikutnya, Afrika Selatan sebanyak 34 ton dengan total nilainya US$22,44 juta. Serta, ada impor gula dari Vietnam yang diterima Indonesia sebanyak 33,5 ton dengan nilai US$22,44 juta pada periode yang sama.

Meski volume impor gula yang dilakukan Indonesia tembus 3.663 ton pada Januari—September 2024, angkanya turun sebesar 1,36% dibandingkan Januari—September 2023 yang sebesar 3.713 ton.

Namun perlu diingat, data per September 2024 yang dirilis merupakan angka sementara, yakni sebesar 284,21 ton.

Adapun jika ditarik dalam lima terakhir, volume impor gula yang dilakukan Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung merangkak naik. Pada 2018, misalnya, volume impor gula mencapai 5.028 ton.

Satu tahun berikutnya justru turun menjadi 4.090 ton pada 2019. Namun, pada 2020, volume impor gula yang dilakukan Indonesia kembali naik mencapai 5.539 ton atau naik 35,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Volume impor gula pada 2021 kembali melandai turun 1,03% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 5.482 ton. Sedangkan pada 2022 kembali meningkat menjadi 6.007 ton.

Kemudian sepanjang Januari—Desember 2023, data BPS mengungkap bahwa volume impor gula yang dilakukan Indonesia tembus 5.069 ton.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap Indonesia bisa memenuhi kebutuhan gula secara mandiri alias menjadi negara swasembada gula pada 2028 mendatang.

Plt Dirjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa swasembada gula ini bisa segera dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan.

Di samping itu, Heru mengungkap bahwa pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan eksisting

“Jadi dengan peningkatan produksi eksisting lahan yang ada, itu insya Allah di 2028 bisa swasembada gula konsumsi,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menekan bahwa untuk sementara ini, tidak ada perubahan lahan untuk memproduksi gula konsumsi.

Secara keseluruhan, data dari Berita Resmi Statistik menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia pada September 2024 mencapai US$18,82 miliar. Angkanya naik 8,55% dibandingkan September 2023.

Jika dirinci, impor migas mencapai US$2,53 miliar, atau turun 24,04% secara tahunan. Sedangkan impor nonmigas mencapai US$16,30 miliar, meningkat 16,29% yoy.

Adapun dari sepuluh golongan barang utama nonmigas 2024, mesin/ perlengkapan elektrik dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai US$342,1 juta (14,48%) dibandingkan Agustus 2024. Di sisi lain, golongan instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis mengalami peningkatan terbesar senilai US$33,5 juta (9,21%).

Selama Januari—September 2024, ada tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar adalah China US$51,38 miliar, Jepang US$10,53 miliar, dan Australia US$7,32 miliar. Sementara itu, impor nonmigas dari ASEAN US$25,67 miliar dan Uni Eropa US$9,43 miliar.

Data BRS juga mengungkap bahwa seluruh nilai impor menurut golongan penggunaan barang selama Januari—September 2024 mengalami peningkatan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Golongan bahan baku penolong meningkat tertinggi senilai US$4.726,5 juta, diikuti barang modal US$953,5 juta, dan barang konsumsi US$667,9 juta.