Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan edukasi mengenai pentingnya memiliki dana darurat dalam mengelola sebuah bisnis. Hal ini dapat membantu pelaku usaha untuk menghadapi kebutuhan tak terduga.

Lewat Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 bertajuk ‘Lokal Jadi Vokal’, CEO & Principal Consultant Zapfinance Prita Hapsari Ghozie menyampaikan bahwa dana darurat idealnya 12 kali modal operasional pengeluaran rutin bulanan.

“Jadi 12 kali modal operasional bulanan itu harus jadi dana darurat kita,” kata Prita dalam agenda Pertamina SMEXPO 2024, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, adanya dana darurat dapat membantu pelaku usaha mempertahankan bisnisnya, meski di tengah kondisi terburuk seperti pandemi Covid-19.

“Meski nggak ada yang beli, untuk yang operasional kita punya uang, cash flownya jalan terus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prita menyebut bahwa bentuk dana darurat untuk usaha adalah setara kas seperti sertifikat deposito, giro bank, mata uang, surat berharga, reksadana, atau obligasi pemerintah jangka pendek.

Kendati begitu, dia mengatakan bahwa pelaku usaha perlu menyiapkan dana darurat dalam bentuk tabungan agar mudah dicairkan. Dana ini, setara 3 kali pengeluaran rutin bulanan.

“Bayangin kalau kita tiba-tiba usaha kita mungkin lagi drop, lagi libur bersama, even reksadana pun nggak bisa cair karena pasar modalnya tutup,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Prita juga membagikan kiat untuk menyimpan dana darurat bagi usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dia mengungkapkan, PT wajib memiliki dana cadangan minimal 20% dari modal.

“20% modal itu tidak boleh masuk ke dalam neraca, dia di luar,” ungkapnya.

Pertamina SMEXPO 2024 merupakan pameran retail nasional yang melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina. Pameran yang di gelar Grand Atrium, Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada 22-28 Oktober 2024 itu bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

Ratusan produk UMKM ditampilkan, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Pengunjung tidak hanya menikmati beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, berbagai aktivitas ini dilakukan guna mensosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders.

“Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM,” harapnya.

Bisniss.com, JAKARTA — Indonesia telah resmi mendaftar keanggotaan BRICS setelah menyampaikan minat bergabung ke blok ekonomi tersebut.

Keinginan untuk bergabung ke aliansi yang beranggotakan 5 negara besar, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (lalu kini bertambah anggota-anggota lainnya) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

Padahal, tanpa BRICS pun, porsi investasi dan perdagangan China ke Indonesia sudah sangat besar. Misalnya, impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari US$29,2 miliar pada 2015 menjadi US$62,1 miliar pada 2023.

"Sementara itu, investasi dari China melonjak 11 kali pada periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibandingkan negara lainnya pada 2023," katanya melalui siaran pers, Sabtu (25/10/2024).

Di sisi lain, Bhima mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia pada China justru membuat perekonomian lebih rapuh.

Dia menilai, bergabungnya Indonesia ke BRICS akan melemahkan kinerja perekonomian mengingat ekonomi China yang diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan, berdasarkan World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF).

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China, bukan malah masuk menjadi anggota BRICS,” jelas Bhima.

Belum Ada Urgensi untuk Indonesia Gabung BRICS

Direktur China-Indonesia Desk Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat juga berpendapat bahwa Indonesia saat ini belum memiliki urgensi untuk bergabung ke BRICS.

"Mengingat keberadaan China dalam grup tersebut, dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial. Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan," kata dia.

Lebih lanjut, negara anggota BRICS seperti China dan India juga memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Peneliti Celios Yeta Purnama menambahkan, bergabungnya Indonesia kedalam BRICS akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan grup tersebut pun dinilai akan semakin mengecil.

"Dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," tutur Yeta.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat terjadinya aliran modal keluar sebesar Rp6,63 triliun dari pasar keuangan domestik pada pekan ini.

"Berdasarkan data transaksi 21—24 Oktober 2024, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp6,63 triliun," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Denny menjelaskan, dari jumlah tersebut, tercatat jual neto sebesar Rp3,01 triliun di pasar saham dan jual neto Rp4,53 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara itu, pada periode yang sama, terjadi beli neto sebesar Rp0,91 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Denny mengatakan, sepanjang 2024 atau hingga 24 Oktober 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp44,48 triliun di pasar saham, Rp47,31 triliun di pasar SBN, dan Rp195,39 triliun di SRBI.

Adapun, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 24 Oktober 2024 sebesar 68,04 bps, naik dibandingkan 18 Oktober 2024 sebesar 67,39 bps.

Tingkat imbal hasil SBN 10 tahun tercatat turun ke level 6,68% pada Jumat pagi (25/10/2024), dari level 6,75% pada Kamis (24/10/2024).

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi (25/10/2024) dibuka pada level (bid) Rp15.580 per dolar Amerika Serikat (AS), dari level (bid) sebelumnya Rp15.575 per dolar pada Kamis (24/10/2024).

Denny mengatakan, dengan perkembangan tersebut, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 membagikan kiat-kiat mengatur modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

CEO & Principal Consultant Zapfinance Prita Hapsari Ghozie menyampaikan, langkah pertama yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk mengatur keuangannya adalah dengan melakukan perencanaan anggaran atau budgeting.

“Pertama, harus bisa budgeting,” kata Prita dalam agenda Pertamina SMEXPO 2024, Jumat (25/10/2024).

Kedua, pelaku UMKM harus bisa mengelola cash flow atau arus kas. Dia mengibaratkan arus kas sebagai darah yang mengalir dalam usaha yang sedang dibangun oleh pelaku usaha. Menurutnya, tanpa adanya arus kas, pelaku usaha akan sangat sulit untuk mengelola bisnisnya.

Langkah selanjutnya adalah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Prita menuturkan, cara paling mudah adalah dengan memisahkan rekening bank pribadi dan bisnis. Selain itu, pemilik usaha wajib menentukan gaji yang diterimanya, utamanya pemilik usaha yang terjun langsung mengelola bisnisnya.

“Artinya kalau bapak ibu juga ikut mengelola usahanya, bapak ibu perlu narik gaji. Berapa ratus ribu, tetap harus digaji,” tuturnya.

Berikutnya adalah mencatat modal pemilik usaha. Tujuannya, untuk bisa menghitung kapan titik impasnya atau break even point (BEP). Sebagai informasi, BEP merupakan titik impas atau balik modal, yaitu kondisi ketika perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian.

Memiliki laporan keuangan menjadi hal wajib yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam membuat laporan keuangan, Prita menekankan pentingnya membuat laporan laba rugi atau income statement, neraca keuangan (balance sheet), dan laporan arus kas (cash flow statement). Dengan adanya ketiga laporan ini, menurutnya akan memudahkan pelaku usaha dalam mengatur keuangan usahanya.

Prita juga menekankan pentingnya mengelola utang, manajemen pajak, dan dana darurat. Terkait dana darurat, dia menuturkan bahwa pemilik usaha wajib memiliki dana darurat, minimal 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Dalam hal ini, pengeluaran rutin pribadi dan operasional usaha.

Terakhir, wajib memiliki proteksi, misalnya asuransi. “Karena pengusaha itu kalau sakit nggak ada yang ngurusin tetapi kalau karyawan yang sakit kita yang report. Makanya jangan sampai nggak punya proteksi,” pungkasnya.

Pertamina SMEXPO 2024 merupakan pameran retail nasional yang melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina. Pameran yang di gelar selama enam hari di Mall Kota Kasablanka, Jakarta itu bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

Ratusan produk UMKM ditampilkan, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Pengunjung tidak hanya menikmati beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

“Berbagai aktivitas ini dilakukan guna menyosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders. Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex (SRIL). Adapun, 4 kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Proses pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex berisiko memperparah fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal industri tekstil di Indonesia.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Daryanto, mengatakan perusahaan yang disebut sebagai raja tekstil Tanah Air itu punya pekerja hingga di angka belasan ribu orang.

"Sritex memang punya masalah terkait utang dan aset yang dia punya. Kalau terjadi pailit, mohon maaf, pekerja bisa tidak menerima pesangon dan jadi masalah sosial yang besar," ucap Daryanto saat dihubungi, Jumat (25/10/2024) .

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2023, Sritex tercatat memiliki total liabilitas hingga US$1,6 miliar. Dengan mempertimbangkan besarnya utang tersebut, Daryanto menjelaskan bahwa kemungkinan besar Tim Kurator bakal memprioritaskan pembayaran kepada mitra dan kreditur Sritex ketika putusan pailit tersebut dinyatakan final.

"Pekerja memang punya UU dan dijamin pesangonnya, tetapi dalam hukum kebendaan, apalagi terkait utang piutang, ada hak yang didahulukan atas pelunasan utang," jelas Daryanto.

Lebih lanjut, dengan upaya kasasi yang coba diambil Sritex, Daryanto menyebut bahwa perusahaan itu masih memiliki harapan untuk mencabut putusan pailit yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Niaga semarang.

Tentunya, skenario tersebut tak cuma memberikan napas tambahan bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja, tetapi juga menjadi angin segar bagi belasan ribu pekerja yang kini terkatung-katung nasibnya.

Daryanto menambahkan bahwa selain proses kasasi yang saat ini bakal dipersiapkan Sritex, masih ada satu skenario lagi yang bisa dilakukan buat mencegah terjadinya PHK massal. "Dengan peralihan pemilik, pekerja bisa saja tidak di-PHK. Kalau ada yang mau, baik dari direksi lain atau investor yang tertarik," ujarnya.

Terpisah, Haruno Patriadi Juru Bicara PN Semarang, menjelaskan bahwa hingga hari ini Sritex masih berstatus pailit.

"Prosesnya sudah diputus, Sritex dkk dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Adapun Denny Ardiansyah dkk telah ditunjuk sebagai Tim Kurator dari kasus tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, Law Firm DA & Co milik Denny masih belum berkenan untuk memberikan tanggapan terkait proses pemberesan boedel pailit milik Sritex.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menggantikan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi penyelenggara haji pada 2026.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan transisi dengan Kemenag untuk menjalankan tugas tersebut. Adapun, Badan Penyelenggara Haji bakal berkantor di Kemenag.

“Akan berkantor di Gedung Kemenag,” kata Dahnil kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran, Dahnil tidak berkomentar banyak. Pasalnya, saat ini proses transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji masih berlangsung.

Selain itu, mengenai nasib Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses legislasi dan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengingat saat ini masih masa transisi.

“[soal BPKH] kami serahkan sepenuhnya pada proses legislasi dan keputusan Presiden nanti,” ujarnya.

Adapun, fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji baru akan dimulai pada 2026. Untuk pelaksanaan Ibadah Haji 2025M/1446H, Dahnil mengatakan, masih melakukan asistensi terhadap Dirjen PHU Kemenag karena proses haji 2025 sudah berlangsung.

“Jadi tidak mungkin langsung di take over Badan Penyelenggara Haji,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo berharap agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, bisnis waralaba menjadi sebuah solusi bagi pengusaha pemula, termasuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam mengawali bisnis dengan aman.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang ketika ditemui di sela-sela agenda Franchise & License Expo (FLEI) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

“Artinya ada opsi buat mereka [korban PHK] untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau teman-teman berminat untuk berbisnis ya bisa berusaha di bidang waralaba,” kata Moga, Jumat (25/10/2024).

Dalam sambutannya, Moga, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 sebesar 4,82% dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,4 juta per bulan.

Di samping itu, Moga mengatakan bahwa korporasi lebih cenderung mengangkat pekerja lepas atau freelance. Oleh karena itu, menurutnya waralaba bisa menjadi solusi bagi pengusaha pemula untuk mengawali bisnis.

“Waralaba merupakan sebuah solusi untuk pengusaha pemula dalam mengawali bisnis dengan aman,” ujarnya.

Kendati begitu, Moga mengimbau kepada pengusaha pemula agar cermat dalam memilih jenis usaha atau bisnis yang ditawarkan agar tidak terjebak dalam investasi bodong.

Moga mengungkap, saat ini marak ditemukan praktik penipuan yang berkedok bisnis dan melakukan pengumpulan dana masyarakat untuk mendapat keuntungan secara sepihak.

Selain itu, lanjutnya, banyak juga penawaran usaha yang mengaku sebagai waralaba, tapi belum memiliki STPW. Padahal, hal ini dilarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2024 tentang Waralaba.

“Kami mengimbau kepada para calon pelaku usaha agar mendalami sebelum memutuskan berbisnis dan berinvestasi yaitu menggunakan prinsip 2L yaitu legal dan logis,” imbaunya.

Potensi waralaba di Indonesia sangat besar. Moga, mengutip laporan kegiatan usaha 2022 mencatat, Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 42.696 orang dengan total omset mencapai Rp38,33 triliun. Jumlah gerai yang dikelola sendiri sebanyak 16.161 gerai dan yang diwaralabakan sebanyak 7.303 gerai.

Kemendag juga mencatat, bisnis waralaba tumbuh 5% selama 5 tahun berturut-turut. Moga melaporkan, hingga Oktober 2024 terdapat 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang telah memiliki legalitas berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dari Kemendag.

Bisnis.com, JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi program hilirisasi pemerintah yang cenderung proteksionis sehingga seakan antiglobalisasi.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menjelaskan bahwa globalisasi merupakan sesuatu keniscayaan. Oleh sebab itu, ambisi penghiliran atau hilirisasi yang dicanangkan pemerintah seharusnya tidak menampik keniscayaan globalisasi.

"Hilirisasi saya pikir ini tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan itu tentunya kita inginkan juga semuanya. Tetapi, bagaimana caranya? Bagaimana hilirisasi itu dijalankan itu juga sangat berpengaruh," jelas Yose seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia menilai, seharusnya hilirisasi tidak hanya fokus ke domestik. Padahal, sambungnya, value chain sebuah produk tidak hanya ada di Indonesia.

Yose mencontohkan, jika bahan baku memang berlimpah di Indonesia tetapi industri domestik belum memungkinkan maka tidak salah pengelolaannya dilakukan di negara lain sehingga biaya produksinya lebih murah.

"Jadi hilirisasi itu bukan hanya ditaruh di dalam konteks domestik namun juga ditaruh di dalam konteks regional atau bahkan dalam konteks global yang lebih besar lagi sehingga ini tentunya akan bisa meningkatkan, mengoptimalkan berbagai tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh hilirisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan pemerintah memang terus coba membangun ekosistem dari hulu ke hilir di dalam negeri. Dia mencontohkan, jika dahulu nikel hanya diolah menjadi stainless steel maka kini pemerintah juga sedang membangun industrinya.

"Sehingga beberapa investasi yang masuk, yang dalam finalisasi, bergerak bukan hanya di bidang hilirisasi saja tapi juga industrinya sekarang," jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Bahkan, pada kesempatan berbeda, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu mengungkapkan kementeriannya akan mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.

Rosan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.

"Kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkapnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.

Rosan menegaskan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.

"Pesan Pak Prabowo sudah jelas, swasembada pangan. Itu menjadi prioritas kita juga ke depannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — China akan menawarkan akses perdagangan bebas tarif kepada rezim Taliban di Afghanistan pada sektor konstruksi, energi dan konsumen yang luas.

Mengutip Reuters pada Jumat (25/10/2024), Beijing telah berusaha untuk mengembangkan hubungannya dengan Taliban sejak mereka menguasai Afghanistan pada 2021.

Namun demikian, seperti semua negara, China menahan diri untuk tidak secara resmi mengakui pemerintahan kelompok fundamentalis Islam tersebut. Hal tersebut karena kekhawatiran internasional atas catatan Taliban terkait hak asasi manusia dan perlakuannya kepada perempuan di Afghanistan.

"China akan menawarkan perlakuan tarif nol kepada Afghanistan untuk jalur tarif 100%," tertulis dalam cuitan akun resmi X Kedutaan Besar China untuk Kabul, Kamis (24/10/2024) waktu setempat.

Pada unggahan tersebut, Sheng juga menyertakan foto dirinya bertemu dengan penjabat wakil perdana menteri Afghanistan Abdul Kabir.

Afghanistan dapat menawarkan sumber daya mineral yang sangat berharga untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan Beijing.

Menjual simpanan litium, tembaga, dan besi Afghanistan kepada pembeli komoditas terbesar di dunia akan membantu Taliban menopang perekonomian mereka yang sedang lesu, yang menurut PBB pada dasarnya telah runtuh. Aktivitas itu juga memberikan aliran pendapatan yang sangat dibutuhkan karena cadangan luar negeri bank sentral negara tersebut masih dibekukan.

Data Bea Cukai China mencatat bahwa Afghanistan mengekspor barang senilai US$64 juta ke China tahun lalu, yang hampir 90% di antaranya adalah kacang pinus yang dikupas. Pemerintah Taliban mengatakan pihaknya bertekad untuk mencari investor asing yang bersedia membantunya mendiversifikasi perekonomiannya dan mendapatkan keuntungan dari kekayaan mineralnya.

Data tersebut juga menunjukkan negara tersebut tidak mengekspor komoditas apa pun ke China pada tahun lalu. Namun, Zhao secara rutin mengunggah foto dirinya bertemu dengan pejabat Taliban yang bertanggung jawab atas pertambangan, minyak bumi, perdagangan, dan konektivitas regional sejak pengangkatannya pada September lalu.

Beberapa perusahaan China beroperasi di Afghanistan, termasuk Metallurgical Corp of China Ltd, yang telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Taliban mengenai rencana potensi tambang tembaga yang besar, dan disorot dalam artikel pada bulan Agustus di media pemerintah China tentang perusahaan asal Negeri Panda yang membangun kembali Afghanistan.

Presiden China Xi Jinping pada pertemuan puncak di Beijing yang dihadiri lebih dari 50 pemimpin Afrika September lalu mengumumkan mulai 1 Desember, barang-barang yang memasuki perekonomian negaranya senilai US$19 triliun dari “negara-negara kurang berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan China” tidak akan dikenakan bea masuk tanpa memberikan rincian.

Kebijakan tersebut kemudian diulangi pada hari Rabu oleh Wakil Menteri Perdagangan Tang Wenhong pada konferensi pers di Beijing mengenai persiapan pameran impor tahunan China yang akan datang.

Adapun, Kedutaan Besar Afghanistan di Beijing tidak menanggapi permintaan komentar.

Oktober lalu, penjabat menteri perdagangan Afghanistan mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban ingin secara resmi bergabung dengan program infrastruktur belt and road initiative yang diusung Xi.

Kabul juga telah meminta China untuk mengizinkannya menjadi bagian dari Koridor Ekonomi China-Pakistan, sebuah proyek konektivitas senilai US$62 miliar yang menghubungkan wilayah Xinjiang yang kaya sumber daya di China ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab di Pakistan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK.

"DJP sedang menindaklanjuti data hasil temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK untuk menyempurnakan sistem informasi dan proses validasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan BPK ke DPR pada Selasa (22/10/2024), terungkap adanya indikasi kekurangan setoran pajak dan potensi sanksi administrasi yang belum dikenakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, BPK menemukan bahwa transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara terindikasi memiliki nilai berbeda dan/atau tidak ditemukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar," tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

"Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid," lanjut laporan BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta agar ikan dimasukkan dalam menu program Makan Bergizi Gratis di pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya ikan tradisional.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyampaikan, ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai penyedia protein yang penting, aman, dan sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak.

“Dengan produksi perikanan tangkap sekitar 7,7 juta ton dan 16,9 juta ton perikanan budidaya pada 2023, saya yakin kita tidak akan kekurangan stok ikan,” kata Dani melalui platform Instagramnya @danisetia05, Jumat (25/10/2024).

Jika nantinya ikan masuk dalam menu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Dani menyarankan agar ada pengaturan yang jelas terkait kewajiban membeli ikan dari nelayan atau pembudidaya tradisional secara langsung atau melalui koperasi-koperasi perikanan yang dibentuk.

Menurutnya, hal ini perlu dipertegas agar manfaat ikutan berupa peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional dan pembudidaya data tercapai. Ini termasuk mencegah keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh industri atau pengusaha besar saja yang mendapat tender program makan bergizi gratis.

Selain itu, Dani menyebut bahwa penggunaan ikan sebagai menu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat mempercepat perbaikan dan pembenahan ekosistem usaha perikanan dari hulu ke hilir.

Program ini, lanjutnya, perlu didukung dengan penguatan lembaga ekonomi nelayan termasuk koperasi perikanan, kepastian pasokan bahan bakar, penyediaan rantai dingin (cold storage dan es), infrastruktur pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI), serta perlindungan wilayah penangkapan ikan.

Pihaknya juga mengharapkan agar program ini dapat melibatkan masyarakat, utamanya perempuan dan pemuda di wilayah pesisir. Dia menuturkan, masyarakat dapat terlibat untuk memasak dan membuat menu-menu hasil pengolahan ikan yang lebih inovatif dengan tetap menjaga kualitas mutunya.

“Jika dilakukan secara baik, program ini dapat menciptakan lapangan kerja yang massif, terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.

Terakhir, KNTI mengharapkan agar program makan bergizi gratis dapat dijadikan sebagai media untuk mengedukasi anak-anak sekolah mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut dan sumber daya perikanan.

Tidak hanya itu, program ini diharapkan dapat mengenalkan dan meningkatkan rasa nasionalisme pada kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, serta memperkenalkan kekayaan sumber daya perikanan dan keanekaragaman hayati yang sangat penting di Indonesia.