CEO AirAsia Tony Fernandes mengungkapkan penyebab tiket pesawat di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu di antaranya karena harga avtur yang tinggi hingga pajak ganda.

Menurutnya, avtur adalah komponen yang berkontribusi paling tinggi terhadap biaya pesawat, dan di Indonesia harganya jauh di atas negara tetangga.

Berdasarkan website PT Pertamina (Persero), harga avtur periode 1-30 September 2024 di Bandara Soekarno Hatta (CGK) tercatat sebesar Rp13.211,31 per liter.

"Bahan bakar di Indonesia lebih tinggi dibanding negara manapun, atau tertinggi di dunia," ujarnya dalam bincang media di Hotel Fairmont, Kamis (5/9).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang dikenakan pada penerbangan domestik tidak hanya untuk maskapai, tapi juga dikenakan kepada turis, hingga pembelian suku cadang.

"Turis, industri, sparepart, semua dikenakan pajak. Padahal kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor spare part ini," imbuhnya.

Ketiga, penerapan tarif batas atas dan bawah. Menurutnya, kebijakan tersebut bukannya membuat harga tiket pesawat murah, tapi malah jadi mahal karena maskapai cenderung menggunakan tarif paling tinggi.

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah meninjau batas ini agar dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi maskapai dalam menetapkan harga berdasarkan permintaan dan biaya operasional yang dinamis, sekaligus mendorong persaingan yang sehat di industri penerbangan.

"Dengan terciptanya kompetisi yang lebih kuat, maskapai dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif, sehingga berpotensi menurunkan rata-rata harga tiket secara keseluruhan," ujarnya.

Selain itu, menurut Tony, hal lain yang mempengaruhi harga tiket adalah nilai tukar. Apabila rupiah melemah, maka daya saing Indonesia juga ikut turun.

"Jadi banyak orang menyalahkan maskapai untuk tarif tiket. Kenyataannya kita harus membayar bahan bakar, kita harus menghadapi nilai tukar," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut gedung pelayanan ibu dan anak Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini (6/9).

Ia menyebut gedung yang dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp456 miliar itu seperti hotel bintang lima.

Sebab, menurut Jokowi kondisi di gedung di Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS) itu berbeda dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) pada umumnya yang biasanya terlihat gelap dan remang-remang.

"Saya tadi masuk di gedung kesehatan ibu dan anak RS Wahidin Sudirohusodo tidak seperti gedung sebuah rumah sakit, seperti masuk hotel bintang lima, terang benderang, tidak seperti yang sering saya lihat di RSUD-RSUD, agak agak gelap remang remang," kata Jokowi di Makassar, Jumat (6/9).

Gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak RS Wahidin Sudirohusodo berlantai delapan dengan menyediakan ruang perawatan inap dan intensif sebanyak 263 tempat tidur.

"Anggaran yang dipakai untuk membangun rumah sakit ini sebesar Rp456 miliar lebih. Yang dilihat ruangan kesehatannya juga sangat canggih," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Jokowi peralatan medis yang ada saat ini juga sudah sangat canggih sampai menelan anggaran sebesar Rp239 miliar lebih.

"Masih ditambah lagi pengembangan SDM Rp17 miliar, sehingga dengan adanya gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak ini, angka kematian ibu dan anak bisa kita tekan," tuturnya.

Sebelumnya, di hari yang sama Jokowi juga meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar (RS Kemenkes Makassar) yang menghabiskan anggaran Rp1,56 triliun.

Ini merupakan rumah sakit khusus untuk pasien kanker otak dan jantung. Ia berharap dengan adanya RS Kemenkes Makassar ini membuat masyarakat bagian timur Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

PT Jakarta Propertindo alias Jakpro menyebut LRT Jakarta Fase 1B Velodrom-Manggarai siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September 2024. Adapun progres proyek tersebut baru 26,6 persen pada akhir Agustus 2024.

"Hingga akhir Agustus 2024, progres pembangunan LRT Jakarta sudah mencapai 26,64 persen dengan deviasi positif," ujar Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro Dian Takdir di Jakarta, Kamis (5/9), melansir Antara.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mempercepat integrasi antar moda pada Stasiun Manggarai sebagai sentral stasiun dengan memperluas jaringan LRT Jakarta Fase 1A dari Stasiun Kelapa Gading ke Stasiun Velodrome.

"Dengan membangun LRT Jakarta Fase 1B, maka Stasiun LRT Velodrome bisa terhubung langsung dengan Stasiun Manggarai sehingga bisa jadi pendukung sebagai stasiun utama ke depannya," jelas Dian.

Dirinya menyebut pengerjaan proyek LRT Jakarta seperti pemasangan pagar, pemindahan utilitas, dan relokasi pohon, sudah hampir rampung. Hingga saat ini telah dilakukan pemotongan dan relokasi 616 pohon dari target 662 pohon.

Sementara pekerjaan utama seperti pengeboran dan penempatan tiang bor pondasi masih terus dipercepat untuk jalur LRT sepanjang 6,4 kilometer (km) tersebut.

"Total terdapat 612 titik tiang bor pondasi (borepile) yang sudah ditempatkan setar 61 titik tapak pondasi (pilecap) yang sudah terpasang," tutur dia lebih lanjut.

Sementara itu, pekerjaan lainnya seperti penempatan balok jembatan, baik yang terbuat dari beton maupun baja, plat lantai, serta pengecoran struktur pembatasan juga sedang berlangsung.

Ia menjelaskan balok jembatan merupakan struktur utama pendukung rel kereta. Satu span atau bentang di antara dua tiang kolom penyangga jembatan atay pier akan terdiri dari dua balok jembatan.

"Kedua balok jembatan akan disambungkan menjadi satu menggunakan balok diagrafma. Setelah itu, akan dipasang rel dan sistem sumber listrik penggerak kereta, baik pada viaduk (jembatan) maupun di Stasiun Rawamangun, dengan target untuk siap dilakukan uji lintasan atau test track pada akhir September 2024," kata dia.

Menurutnya, proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi, yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Pramuka-Manggarai. Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase1B bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral.

Selain itu, Jakpro juga mengoptimalkan teknologi monitoring berupa dasbor yang terhubung dengan model informasi pembangunan atau Building Information Modelling (BIM).

Melalui BIM, Jakpro bisa melakukan monitoring secara menyeluruh terhadap progres pembangunan LRT Jakarta, sehingga dapat menjadi peringatan dini jika terjadi ketidaksesuaian kualitas atau desain. Data yang tersimpan di BIM akan menjadi bank data untuk keseluruhan proyek LRT Jakarta Fase 1B.

"Kami optimis penyelesaian pekerjaan LRT Jakarta Fase 1B dapat diselesaikan pada kuartal-III tahun 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan," ujarnya.

Adapun pengerjaan konstruksi LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai akan berlangsung selama 36 bulan. Jalur yang akan dibangun pada Fase 1B ini sepanjang 6,4 km dan akan terdapat lima stasiun, yakni Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

"Ditargetkan dengan terbangunnya fase 1B ini nantinya akan membawa 80 ribu penumpang per hari secara bertahap," tutur Dian lebih lanjut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi peringatan khusus usai Generasi Z (Gen Z) dan Milenial tercatat menjadi biang kerok dari sepertiga kredit macet pinjaman online (pinjol).

Pinjol atau peer to peer (P2P) lending mencatatkan kredit macet lebuh dari 90 hari atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 2,53 persen year on year (yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman menyebut data ini tercatat per Juli 2024.

"Mengenai porsi Gen Z dan Milenial dalam penyebab utama TWP90, dari data yang ada pada kami di Juli 2024, porsi TWP90 untuk Gen Z dan Milenial yang kami kategorikan di usia 19 tahun-34 tahun itu adalah 37,17 persen," ungkapnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Youtube OJK, Jumat (6/9).

Meski begitu, Agusman mengklaim kredit macet di pinjol sudah mulai berangsur turun. Ia membandingkannya dengan data pada Juli 2023 lalu.

Tingkat kredit macet pada tahun lalu mencapai 3,47 persen secara tahunan. Dengan kata lain, saat ini sudah turun sekitar 0,94 persen.

"Terlihat bahwa kualitas pendanaannya semakin membaik," tegas Agusman.

Agusman lantas menyampaikan cara-cara OJK untuk terus memitigasi risiko kredit macet di pinjol. Langkah baru yang dilakukan wasit industri jasa keuangan itu salah satunya dengan membuat peringatan khusus buat calon peminjam di website maupun aplikasi resmi pinjolnya.

OJK meminta penyelenggara P2P lending alias pinjol membuat peringatan khusus tersebut. Ini ditujukan langsung kepada konsumen yang berniat melakukan pinjaman, termasuk Gen Z hingga Milenial.

"Membuat pernyataan peringatan kepada konsumen pada laman utama website atau aplikasinya, jadi ada kalimat peringatan. Bunyinya sebagai berikut: 'Peringatan! Hati-hati transaksi ini berisiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang dengan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi'," tuturnya.

"Jadi mudah-mudahan pendekatan ini akan membantu untuk menyeleksi Gen Z, Milenial, dan siapapun juga yang ingin bertransaksi di P2P lending (pinjol) untuk lebih sadar dari awal risiko yang akan dihadapi," tutup Agusman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak akan menyasar pada jenis kendaraan roda dua alias motor.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah melaksanakan rapat untuk membahas pengetatan konsumen BBM bersubsidi di Indonesia.

Nantinya, pihaknya bakal melarang 6-7 persen kendaraan untuk mengisi BBM subsidi. Hal itu sebab kendaraan tersebut termasuk jenis kendaraan yang dimiliki oleh orang mampu yang tak berhak menikmati BBM subsidi.

"Ya kan kalau (BBM) subsidi katakanlah yang sepeda motor tuh enggak akan dicabut. Yang mau kita tertibkan adalah subsidi yang 6 persen-7 persen yang orang itu tidak berhak terima," jelas dia di JCC Senayan, Jumat (6/8), melansir CNBC Indonesia.

Ia membeberkan nantinya pendataan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi akan menggunakan kecerdasan buatan (AI).

"Ya, yang tidak berhak terima (BBM subsidi) dengan sistem AI," imbuhnya.

Luhut menekankan pemerintah masih akan menganggarkan dana untuk subsidi BBM. Ia memastikan subsidi BBM tak akan dicabut, melainkan hanya akan menertibkan siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM.

"Kan masih rapat, nanti, sebenarnya enggak ada subsidi yang dicabut, tuh enggak ada," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang dapat diberlakukan.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, permen (peraturan menteri)-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Waktu sosialisasi ini yang sedang saya bahas," ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.

Aturan pembatasan BBM subsidi semula direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut.

Dalam draf revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014, salah satu kriteria pembatasan yang diusulkan yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil. Rinciannya, untuk mobil di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc) dan untuk motor di bawah 250 cc.

Artinya, mobil dan motor yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak diperbolehkan menenggak BBM subsidi.

Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan berusaha menjadi garda terdepan melindungi Indonesia dan masyarakat dari gempuran barang ilegal, di antaranya rokok dan minuman alkohol.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan upaya itu dilakukan institusinya dengan melakukan penindakan rutin.

Untuk penindakan rokok ilegal, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga 4 Agustus 2024 sudah dilakukan sebanyak 11.171 kali. Setidaknya, nilai rokok ilegal yang disita dalam penindakan itu mencapai Rp607,25 miliar.

"Total rokok ilegal yang ditindak adalah sebanyak 438,94 juta batang yang didominasi oleh jenis pelanggaran rokok Sigaret Kretek Mesin," jelasnya.

Penindakan sejatinya tak hanya dilakukan 2024 saja. Pada 2023, Bea Cukai juga melakukan 22.837 kali penindakan dengan perkiraan nilai barang yang disita Rp981,01 miliar.

Jumlah rokok yang diamankan sebanyak 787 juta batang.

Sementara itu, untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau minuman keras ilegal, penindakan yang dilakukan sebanyak 2.246 kali dengan perkiraan total nilai barang sebesar Rp249,11 miliar.

Adapun total MMEA ilegal yang berhasil diamankan sebanyak 403.024 botol yang didominasi oleh MMEA golongan C atau polos. Di mana botal yang dijual tidak mempunyai pita cukai.

Ia mengatakan barang-barang ilegal tersebut tidak hanya berdampak pada potensi kehilangan penerimaan negara dari cukai tapi juga kesehatan masyarakat.

Ia mengklaim berkat penindakan rutin yang dilakukan oleh Bea dan Cukai, jumlah peredaran rokok dan minuman alkohol ilegal atau tanpa pita cukai berkurang pesat.

"Karena itu kami akan terus melakukan berbagai langkah dan penindakan agar masyarakat terlindungi dari barang ilegal dan penerimaan ke negara maksimal," ujar Nirwala. 

Penjualan mobil hybrid yang tokcer lalu diselingi momentum pilihan Paus Fransiskus yang menggunakan mobil jenis ini ketika berada di Indonesia membuat Toyota Astra Motor (TAM) membuka peluang menghadirkan Fortuner versi hybrid.

Vice President Director TAM Henry Tanono di saat peluncuran Fortuner terbaru mengatakan pihaknya masih menanti bagaimana kebutuhan pengguna Fortuner di pasaran soal hybrid.

"Kembali kita lihat dulu kira-kira kebutuhan segmen Fortuner ini kebutuhan hybrid-nya seperti apa," kata Henry, Jumat (6/9) di Jakarta.

TAM disebut akan melakukan studi terkait kendaraan ramah lingkungan seperti halnya hybrid di Fortuner.

"Jadi kemungkinannya terbuka untuk menstudi dan mempelajari hal ini," tururnya.

Ia menjelaskan porsi penjualan mobil hybrid di TAM untuk pasar domestik mencapai 13 persen. Bahkan pada model Innova Zenix mencapai 70 persen dari total penjualan.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menyebut bukan hal mustahil Fortuner dibekali teknologi hybrid. Meski begitu dia bilang jenisnya yang ringan alias mild.

"Kalau yang model sekarang agak sulit ya kecuali mild hybrid," kata Nandi.

Nandi menjelaskan Fortuner tak bisa menyimpan baterai di bagian rangka mobil. Hal ini yang membuatnya berbeda ketimbang Innova Zenix yang rangkanya didesain bisa menggendong baterai pada bagian kolong mobil.

"Development (Fortuner) harus ada perubahan. Kan kalau kita ubah dari Innova Reborn ke Xenix, floor (lantai mobil) berubah, kalo inikan (Fortuner) floor-nya enggak bisa berubah," kata dia.

Kendati demikian Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyebut perusahaan memiliki upaya menurunkan emisi pembakaran lewat cara lain.

Menurut Bob saat ini TMMIN sudah membekali sejumlah model seperti Innova Zenix dan Fortuner yang bisa menenggak BBM jenis bioetanol yang diklaim rendah emisi.

"Pokoknya kita ke depan nurunin emisi lah, intinya itu dan nurunin emisi itukan engga mesti pakai teknologi, tapi lewat BBM juga flexy fuel," kata Bob.

Flexy fuel adalah teknologi yang memungkinkan mesin meminum bahan bakar minyak dengan campuran etanol alias bioetanol.

Penjualan mobil hybrid yang tokcer lalu diselingi momentum pilihan Paus Fransiskus yang menggunakan mobil jenis ini ketika berada di Indonesia membuat Toyota Astra Motor (TAM) membuka peluang menghadirkan Fortuner versi hybrid.

Vice President Director TAM Henry Tanono di saat peluncuran Fortuner terbaru mengatakan pihaknya masih menanti bagaimana kebutuhan pengguna Fortuner di pasaran soal hybrid.

"Kembali kita lihat dulu kira-kira kebutuhan segmen Fortuner ini kebutuhan hybrid-nya seperti apa," kata Henry, Jumat (6/9) di Jakarta.

TAM disebut akan melakukan studi terkait kendaraan ramah lingkungan seperti halnya hybrid di Fortuner.

"Jadi kemungkinannya terbuka untuk menstudi dan mempelajari hal ini," tururnya.

Ia menjelaskan porsi penjualan mobil hybrid di TAM untuk pasar domestik mencapai 13 persen. Bahkan pada model Innova Zenix mencapai 70 persen dari total penjualan.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menyebut bukan hal mustahil Fortuner dibekali teknologi hybrid. Meski begitu dia bilang jenisnya yang ringan alias mild.

"Kalau yang model sekarang agak sulit ya kecuali mild hybrid," kata Nandi.

Nandi menjelaskan Fortuner tak bisa menyimpan baterai di bagian rangka mobil. Hal ini yang membuatnya berbeda ketimbang Innova Zenix yang rangkanya didesain bisa menggendong baterai pada bagian kolong mobil.

"Development (Fortuner) harus ada perubahan. Kan kalau kita ubah dari Innova Reborn ke Xenix, floor (lantai mobil) berubah, kalo inikan (Fortuner) floor-nya enggak bisa berubah," kata dia.

Kendati demikian Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyebut perusahaan memiliki upaya menurunkan emisi pembakaran lewat cara lain.

Menurut Bob saat ini TMMIN sudah membekali sejumlah model seperti Innova Zenix dan Fortuner yang bisa menenggak BBM jenis bioetanol yang diklaim rendah emisi.

"Pokoknya kita ke depan nurunin emisi lah, intinya itu dan nurunin emisi itukan engga mesti pakai teknologi, tapi lewat BBM juga flexy fuel," kata Bob.

Flexy fuel adalah teknologi yang memungkinkan mesin meminum bahan bakar minyak dengan campuran etanol alias bioetanol.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tidak akan mengambil proyek tol baru selama proses penyehatan.

Diketahui, Waskita memiliki utang sebesar Rp41,2 triliun per Desember 2023 yang terdiri dari perbankan, penjaminan atas kredit modal kerja (KMK), hingga obligasi nonpenjaminan.

"Mereka (Waskita) tidak akan ambil (proyek) tol lagi. Dulu mereka kan memang kenanya di tol, ke depan mereka tidak akan ambil tol baru," katanya di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini Waskita masih menyelesaikan beberapa proyek tol seperti Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Ke depan, proyek-proyek tol tersebut katanya akan dilepas sehingga bisa mengurangi utang Waskita.

Waskita, sambung Tiko, ke depan masih akan mengerjakan proyek pemerintah dengan kontrak yang lebih sehat. Namun, khusus proyek tol akan diserahkan ke Hutama Karya.

"(Waskita) tetap (mengerjakan) proyek-proyek, khususnya proyek pemerintah juga, kan sekarang kontraknya berjalan lagi. Nah tentunya dengan dukungan perbankan, nanti Waskita bisa menjalankan proyek-proyek baru dengan kontrak yang lebih sehat yang penting. Untuk tol, penugasan, semua ada di Hutama Karya," imbuhnya.

Sementara itu, Waskita mendapat persetujuan restrukturisasi utang senilai Rp26,3 triliun dari 21 kreditur bank. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan pinjaman perbankan itu direstrukturisasi 100 persen.

Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) antara Waskita Karya dengan 21 Kreditur Perbankan pada Jumat (6/9).

"Jadi total ada Rp26,3 triliun kita sudah tanda tangan MRA," katanya.

Selain itu, Hanugroho mengatakan ada empat surat utang atau obligasi yang juga dalam proses restrukturisasi. Dari empat seri, tinggal satu seri yang prosesnya belum selesai.

"Nilainya sekitar Rp1,3 triliun untuk yang obligasi yang belum. Yang sudah kurang lebih Rp3 triliun, yang masih progres Rp1,3 triliun," ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah ada moratorium initial public offering (IPO) buntut kasus gratifikasi karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menegaskan tidak menghambat perusahaan yang ingin go public di bursa. Walau, ada lima staf BEI yang baru-baru ini dipecat usai terlibat kasus gratifikasi pencatatan emiten.

"Sampai dengan saat ini, tidak ada sama sekali moratorium terkait dengan proses penelaahan penawaran umum (IPO). Kami tetap melakukan proses tersebut seperti biasa," tegas Inarno dalam dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Youtube OJK, Jumat (6/9).

"Jadi, kita tekankan bahwa proses seperti biasa, walaupun ada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentu kalau sekiranya dokumen atau pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum itu telah lengkap dan persyaratannya sudah sesuai aturan yang ada, tentunya OJK tidak akan menghambat pemberian pra-efektif atau efektif terhadap calon emiten tersebut," sambungnya.

Inarno juga menekankan OJK selama ini tak pernah mengumumkan daftar perusahaan mana yang tengah mengajukan IPO. Wasit industri jasa keuangan itu hanya merinci jumlah calon emiten yang masuk dalam pipeline.

Oleh karena itu, ia membantah isu ada lima calon emiten yang batal IPO menyusul kasus gratifikasi di BEI. Inarno juga menegaskan sejauh ini tidak ada perusahaan yang batal go public.

"Kalau pun calon emiten itu batal, itu tidak berarti ada masalah, tentunya itu tergantung appetite saat ini. Kalau global atau serapan investor saat ini mungkin terasa sulit, tentunya emiten akan memikirkan untuk menunda di tahun berikutnya. Jadi tidak ada kaitannya," bantah Inarno soal isu liar yang beredar.

"Sampai saat ini masih ada 116 pipeline penawaran umum dengan perkiraan indikatif sebesar Rp41,7 triliun. Kami harapkan sampai akhir tahun target kita itu cukup tercapai. Ini juga memperlihatkan bahwa pasar modal masih menarik minat calon emiten," tambahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus gratifikasi. Ia menegaskan setidaknya tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum dari pegawai OJK dalam kasus PHK atau pemecatan lima pegawai bursa.

Namun, Mahendra menekankan pihaknya akan terus memburu kemungkinan pelaku-pelaku lain. Ia menyebut perburuan ini dilakukan bersama dengan BEI.

"Intinya adalah tidak boleh ada yang dikecualikan dan tidak boleh ada yang dilindungi, jika hal-hal yang melanggar tadi itu terbukti dilakukan oleh staf maupun pejabat yang terlibat dalam kasus ini," tegas Mahendra.

"Bursa (BEI) bersama OJK melakukan pendalaman dan tindak lanjut permasalahan ini, termasuk melihat kemungkinan dari pihak lain yang terlibat, apabila ada calon emiten yang terlibat dalam hal ini. Karena itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, diterima, dan dikecualikan," imbuhnya.

Ada lima karyawan yang bekerja di Divisi Penilaian Perusahaan BEI diduga menerima gratifikasi dari calon emiten. Kasus ini berujung pemecatan kepada lima orang tersebut.

Kelimanya diduga aktif meminta sejumlah imbalan uang dan menerima gratifikasi. Mereka mengantongi sejumlah uang atas jasa analisis kelayakan calon emiten agar bisa listing di BEI.

Melalui praktik culas yang terorganisir, para oknum tersebut bahkan diklaim sampai membentuk perusahaan jasa penasihat. Ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluruskan isu mengenai potongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib yang baru, termasuk besaran potongannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengamini memang ada rencana tersebut.

Namun, ia menegaskan belum ditentukan batas gaji bagi mereka yang diwajibkan ikut program anyar itu. Alas hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) pun belum terbit.

"Jadi, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan, pendapatan berapa yang kena wajib (program pensiun baru) itu belum ada. Karena peraturan pemerintahnya itu belum diterbitkan," katanya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Youtube OJK, Jumat (6/9).

Ogi baru menekankan ketentuan ini merupakan amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 189 ayat (4).

Ia mengatakan OJK nantinya akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Kendati demikian, Ogi lagi-lagi menegaskan ketentuan lebih lanjut masih harus menunggu PP dan persetujuan DPR RI.

"Jadi, kami masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. Kita menunggu dari kewenangan yang ada dari pemerintah untuk menerbitkan PP terkait hal tersebut. Jadi, kami belum bisa tindak lanjut sebelum PP-nya itu diterbitkan," tegas Ogi.

Ide kelahiran program pensiun wajib baru adalah meningkatkan manfaat uang pensiunan yang didapat. Ogi mencatat para pensiunan selama ini hanya menerima manfaat dana pensiun sekitar 10 persen-15 persen dari gaji terakhir mereka.

Sedangkan standar dari International Labour Organization (ILO) jauh lebih tinggi, yakni mencapai 40 persen. Oleh karena itu, UU PPSK memberikan ruang bagi pemerintah agar 'dapat' membuat program pensiun wajib yang baru.

Pada Februari 2024 lalu, Ogi mengatakan bakal ada empat PP yang dibuat untuk menjalankan amanah UU PPSK. Ini mencakup asuransi wajib, program penjaminan polis, harmonisasi program pensiun, dan pengelolaan asset liability program pensiun khususnya untuk cut loss.

Ia mengatakan beleid itu kemungkinan terbit pada 12 Januari 2025. Barulah OJK akan menindaklanjuti aturan tersebut.

Di lain sisi, OJK mengklarifikasi aturan pelarangan pencairan dana pensiun sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun. Ogi menjelaskan dana manfaat pensiun tetap bisa dicairkan, tetapi dana pokoknya tidak boleh.

Ogi menyebut ketentuan ini bakal berlaku mulai Oktober 2024.

"Jadi, kalau itu (manfaat dana pensiun) tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Peserta pensiun itu bisa menerima bulanan sebenarnya, tetap menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah, itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun," tutur Ogi.

"Ada pengecualian di sini. Kami menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20 persen itu lebih kecil dari Rp1,6 juta per bulan atau nilai tunainya itu sekitar Rp500 juta, itu boleh dicairkan sekaligus," imbuhnya.

Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan Toyota Fortuner facelift baru di Indonesia, Jumat (6/9) dengan harga mulai Rp573 sampai Rp761 jutaan.

Henry Tanono selaku Vice President Director PT TAM mengatakan, Fortuner baru hadir dengan tema 'Prestigious Toughness Greatness' dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen SUV di Indonesia.

"Tahun ini Fortuner mendapatkan improvement. Pertama adalah eksterior yang baru yang lebih sporty dan mempertahankan image timeless-nya," kata Henry, Jumat (6/9) di Jakarta.

Fortuner mendapat sejumlah penyegaran dari segi tampilan dan fitur. Khusus untuk varian 4X4, bumper depan dan gril dibuat minimalis namun tetap garang.

Pada bagian bumper belakang juga dapat penyegaran, pelek baru yang lebih sporty, lampu depan dengan desain lapis tiga, sequential rear turn signal dan kaliper rem baru.

Selanjutnya untuk varian 4x2 juga dibekali dengan perubahan pada bumper depan, bumper belakang, gril dan desain pelek anyar.

Toyota Fortuner facelift ini juga mendapat tambahan fitur dalam paket T intouch, yakni remote imobilizer dan in-car wifi hotspot.

Lewat teknologi ini, pengguna bisa menggunakan fitur find my car, stolen vehicle tracking, guest driver alert, geofencing, vehicle info, speed dan idle alert dan time fencing.

SUV tujuh penumpang ini juga dibekali sistem keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) yang meliputi pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane departure alert, rear cross traffic alert dan blind spot monitor.

Pada bagian dapur pacu, Fortuner facelift ini 4x2 tersedia dalam beberapa pilihan mesin, yaitu 2.694cc dengan tenaga 163 PS, 2.755cc dengan tenaga 203 PS dan 2.393cc dengan tenaga 149,6PS.

Sedangkan untuk varian 4x4 tersedia dalam pilihan 2.755cc dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 203 PS.

Fortuner facelift ini sudah bisa dipesan di Indonesia. Berikut rincian harga on the road (OTR) Jakarta.

- Fortuner facelift 4x2 : Rp573.700.000 - Rp663.200.000- Fortuner facelift 4x4 : Rp742.800.000 - Rp761.700.000