Perum Bulog menegaskan batal mengimpor beras dari China pada 2024.

Bos Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan Indonesia hanya mengimpor beras dari lima negara, tak termasuk China. Ini berlaku dalam pengadaan beras dari luar negeri pada 2023 dan 2024.

"(Impor beras) 2023 dan 2024 hanya (dari) Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. Hanya 5 negara," kata Bayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/9).

"Enggak (batal impor beras dari China), India ditutup (menutup impor beras)," sambungnya.

Bayu merinci pihaknya sudah mendapatkan izin impor beras sebanyak 3,6 juta ton di 2024. Realisasi yang sudah masuk sejauh ini ada sekitar 2,2 juta ton.

Ada juga yang sudah berkontrak sekitar 300 ribu ton. Dengan begitu, Bayu mencatat totalnya akan masuk 2,6 juta ton dengan yang sudah terealisasi.

Sementara itu, impor beras pada 2023 lebih sedikit. Ia mengatakan Bulog hanya mendapatkan izin pengadaan luar negeri sebanyak 3,2 juta ton.

"Di 2023 impor beras kita yang masuk sampai dengan 31 Desember 2023 itu sebanyak 2,92 juta ton. Tetapi ada izin 2023 yang masuk di Januari (2024), masuk di awal 2024 itu 300 ribu ton," tutur Bayu.

"Sehingga total dengan izin yang dikeluarkan di 2023 itu (impor beras) 3,2 juta ton. Pengadaan (beras) dalam negeri 1,07 juta ton di 2023," imbuhnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memamerkan mobil buatan PT Pindad yang menjadi kendaraan khusus untuk digunakan Paus Fransiskus saat berkunjung di Jakarta.

Hal itu diungkapkan melalui sebuah unggahan di akun Instagram resminya. Dalam video yang diunggah Erick, tampak mobil berwarna putih dengan pelat nomor putih bertuliskan SCV 1 yang bakal digunakan secara khusus oleh Paus Fransiskus.

"PT Pindad membuat kendaraan khusus untuk Paus Fransiskus yang akan dipakai saat bertemu umat Katolik di Jakarta," tulis Erick melalui unggahannya, Rabu (4/9).

Erick mengungkap mobil tersebut berbasis Pindad Maung yang dimodifikasi menjadi Popemobile.

"Kendaraan taktis berbasis Pindad Maung dimodifikasi menjadi 'Popemobile' atau kendaraan yang biasa digunakan Paus saat berkunjung," jelas dia.

SCV 1 sudah umum digunakan Popemobile seperti di negara-negara lain. SCV pada pelat nomor ini artinya 'Status Civitatis Vaticanae' atau Negara Kota Vatikan, Sedangkan angka 1 mengacu pada orang nomor wahid di wilayah itu.

Maung bakal digunakan Paus selama di Jakarta juga sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ignasius Jonan.

"Kalau yang diproduksi di Pindad itu kendaraan yang disebut Maung itu adalah kendaraan untuk inspeksi menyapa umat waktu mau misa di GBK gitu," katanya kepada wartawan, Senin (2/9).

[Gambas:Instagram]

Selain itu Corporate Communication Executive Pindad Ryan Prasastyo juga membenarkan hal tersebut. Dia menyebut basis Popemobile adalah Maung MV3 Tangguh.

"Betul, basis kendaraannya pakai Maung MV3 Tangguh yang sudah dimodifikasi untuk mengakomodir kebutuhan operasional Paus," kata Ryan, disitat dari detikoto.

Maung MV3 Tangguh merupakan kendaraan produksi PT Pindad yang menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc. Mobil itu mampu melaju pada kecepatan aman 100 km per jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 kilometer.

Dimensi versi aslinya, panjang 4.977 mm, lebar 2.000 mm dan tinggi 1.820 mm.

Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada Selasa (3/9) usai berangkat dari Roma, Italia, pada Senin. Dia dijadwalkan berada di Indonesia selama 3-6 September dan rencananya bakal berkunjung ke sejumlah tempat antara lain Istana Merdeka, Grha Pemuda, Masjid Istiqlal, kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), hingga GBK.

Kedatangannya di Indonesia untuk perjalanan apostolik yang akan dilanjutkan ke sejumlah negara tetangga seperti Papua Nugini dan Singapura.

Pendekatan pemerintah Indonesia pada produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla, tak membuahkan hasil investasi besar di dalam negeri. Menteri ESDM Rosan Roeslani menceritakan alasannya karena tenaga listrik di Tanah Air sangat tergantung energi dari batu bara.

"Saya contohkan mungkin Tesla, kebetulan saya terlibat langsung terkait pembicaraan dengan Tesla," kata Rosan saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9), diberitakan Antara.

"Salah satu yang (menyebabkan) mereka mengalihkan investasinya bukan ke kita karena mereka bilang sebagai produsen EV tentunya semuanya ingin bersih menurut istilah mereka, tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, namun energinya masih dari energi berbasis fosil seperti batu bara, maka tidak selaras dengan visinya mereka," tambah dia.

Menurut Rosan, Indonesia tertingal urusan ini. Negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand dikatakan lebih banyak menikmati perindahan investor saat hubungan antara AS dan China menegang.

Rosan bilang Indonesia mesti menyempurnakan kemudahan berusaha, perizinan, kepastian hukum dan juga ketersediaan energi bersih.

Tesla batal berinvestasi di Indonesia sebelumnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan Tesla tak akan membangun pabrik di mana pun dalam satu atau dua tahun ke depan.

"Kalau Tesla itu sekarang saya pikir setelah satu tahun dua tahun ini tidak akan membangun pabrik di mana pun," kata Luhut, Kamis (25/7).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sudah turun gunung melobi CEO Tesla Elon Musk, mengatakan Indonesia tak bergantung pada satu atau dua investor untuk menumbuhkan investasi.

Dia menyebut sudah ada berbagai investasi yang masuk Indonesia dari merek lain.

"Sehingga bukan hanya Hyundai saja yang sudah masuk, ada Wuling, ada BYD, ada VinFast, ada Cherry. Kita tidak tergantung pada satu atau dua merek," kata Jokowi.

Selain Indonesia, Tesla kabarnya juga urung berinvestasi di Thailand dan Malaysia.

Pada 2023 Thailand sudah mengumumkan Tesla berencana mendirikan pabrik di negaranya. Setelah itu Tesla sudah tiga kali menyurvei lokasi pabrik dan berencana mengumumkan investasi lebih dari US$5 miliar pada 2024.

Namun media asal Thailand, The Nation, memberitakan tim eksekutif Tesla yang mengawal rencana investasi di Thailand sudah dibubarkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Khamdani menyebut penyediaan lapangan kerja menjadi kunci utama agar masyarakat kelas menengah tidak turun kelas ke kelompok miskin ekstrem.

Shinta pun menilai salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong UMKM untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

"Kita tidak bisa bergantung pada industri, tapi juga kepada UMKM. Jadi kita juga merupakan salah satu driver (pendorong) untuk meningkatkan kelas menengah," kata Shinta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9).

Namun Shinta juga menilai pemberdayaan UMKM memerlukan stimulus yang lebih produktif untuk bisa pengembangan, baik produk maupun permintaan domestik.

Sementara, kondisi global yang dampaknya tidak menentu saat ini menurutnya telah mengakibatkan sisi permintaan menjadi tidak pasti.

Dengan demikian, Shinta menilai perlu ada upaya produktif untuk bisa mengembangkan permintaan domestik, yang kemudian juga bisa meningkatkan iklim usaha dalam negeri.

"Supaya kelas menengahnya itu bisa naik. Dan ini sebenarnya jelas ada kaitannya dengan supply dan demand. Kalau kita lihat dua hal ini yang selalu menjadi prinsipnya," ujar Shinta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut fenomena turunnya kelas menengah tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan banyak negara.

Jokowi menyebut turunnya kelas menengah dan ekonomi negara yang kurang baik itu terjadi karena pandemi virus corona (Covid-19) yang telah menyebabkan efek kerugian tak berkesudahan kala itu.

Adapun jumlah kelas menengah di Indonesia menurun belakangan ini. Anjloknya persentase kelas menengah terlihat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024).

Dari data itu terlihat proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.

Penurunan jumlah kelas menengah ini berbanding terbalik dengan kelompok rentan. Dalam periode yang sama jumlah kelompok rentan malah meningkat. Tercatat jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.

Kelas menengah yang daya belinya kian melemah menjadi alarm bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri.

Anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025 disepakati turun dari Rp204,53 triliun menjadi Rp203,41 triliun saat pembahasan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR pada Rabu (4/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan alokasi subsidi BBM disebabkan oleh perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 dari Rp16.100 ke Rp16 ribu per dolar AS.

"Total subsidi energi kesepakatan di panja adalah Rp203,4 triliun, turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena kursnya Rp16.100 menjadi Rp16 ribu (per dolar AS)," katanya dalam rapat dengan badan anggaran DPR, Rabu (4/9).

Anggaran subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp26,7 triliun atau tetap, subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp87 triliun, turun dari Rp87,6 triliun.

Kemudian anggaran subsidi listrik di 2025 sebesar Rp89,7 triliun, turun dari Rp90,2 triliun.

Sementara itu belanja kementerian/ lembaga (k/l) naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Hal disebabkan empat program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.

Empat program itu adalah makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Kemudian, pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

Berikutnya, program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun. Program ini akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Selanjutnya, program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian dengan anggaran masing-masing Rp7,5 triliun.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan mekanisme pengadaan bantuan pangan, termasuk peluang pemberian untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bos Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah pasti bakal mengadakan rapat internal terlebih dahulu. Presiden kemudian bakal memerintahkan apa yang harus dikerjakan, termasuk oleh Bapanas.

"Kita menunggu penugasan saja (pemberian bantuan pangan untuk korban PHK), maksudnya dalam rapat itu hitungannya seperti apa," kata Arief di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

"Kan harus disesuaikan juga anggarannya, siapa (penerima bantuan pangan), berapa banyak, itu kan juga harus disesuaikan. Biasanya (rapat) akan melibatkan menteri keuangan, menko PMK, menteri sosial, Badan Pangan," sambungnya.

Arief menegaskan bantuan dalam keadaan darurat, seperti untuk korban PHK, tidak termasuk mekanisme rutin. Jika sudah menjadi kebijakan rutin, ia menyebut pasti akan diusulkan anggarannya dalam pembahasan dengan DPR RI.

Ia mencontohkan rencana perpanjangan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) beras di 2025. Arief meminta tambahan anggaran Rp20,22 triliun, salah satunya untuk perpanjangan program bantuan tersebut.

Bantuan pangan berupa beras selama enam bulan di 2025 membutuhkan Rp16,68 triliun. Ada juga penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur yang memerlukan dana Rp834,1 miliar.

"Bantuan itu kan macam-macam, kalau yang di Badan Pangan itu bantuannya lebih banyak untuk stabilisasi, jaga inflasi, sama disaster atau bencana alam," tandas Arief.

Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk korban PHK sebelumnya diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia mengaku diperintah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk mencari data korban PHK.

Akan tetapi, Risma kesulitan mendapatkan data tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Mantan wali kota Surabaya itu menyebut Kemensos bisa mengutak-atik data penerima bansos. Namun, ia menegaskan orang yang sudah mendapatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak bisa masuk ke dalam daftar penerima bansos.

"Makanya kita selalu crosscheck dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang ada di situ kemudian tidak kita berikan bansos. Tapi kan (sekarang) banyak PHK pak, itu yang kita cari tadi," jelas Risma dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9).

"Sampai sekarang masih kita cari data itu (korban PHK), supaya kelompok menengah yang rentan ini bisa kita cover. Karena setiap bulan kami juga bisa mengeluarkan yang tidak miskin itu kita keluarkan (dari penerima bansos). Kami sudah rapat mulai dua bulan lalu, tapi data itu gak kami miliki, mereka (Kemenko PMK) juga belum dapat," tutupnya.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.672 pada Rabu (4/9) sore. Indeks saham menguat 56,37 poin atau 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 36,72 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 268 saham menguat, 331 terkoreksi, dan 193 lainnya stagnan.

Terpantau, lima dari indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor barang baku, yakni minus 0,91 persen.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 4,24 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,04 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 3,15 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak ambruk. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,65 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,65 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah minus 0,66 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa saham AS ramai-ramai meradang. Indeks S&P 500 melemah 2,12 persen, indeks NYSE Composite minus 1,42 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 3,26 persen.

Usaha kos-kosan sering dianggap sebagai investasi yang menguntungkan bagi banyak orang. Sebab dalam jangka waktu tertentu, seseorang bisa mendapat keuntungan dari tempat tinggal sementara yang disewakan kepada individu maupun kelompok tersebut.

Namun begitu, penting bagi para pemilik kos untuk memahami ketentuan perpajakannya terhadap usaha kos-kosan ini meski memiliki kurang dari 10 pintu atau kamar.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, rumah kos dengan lebih dari 10 kamar merupakan salah satu objek pajak seperti halnya motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Namun, dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aturan tersebut mengalami perubahan. Dalam perda terbaru ini, nomenklatur Pajak Hotel berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Perhotelan, dan tidak ada lagi batasan minimal jumlah kamar untuk rumah kos agar dikenakan pajak.

"Meski dalam perda baru ini istilah rumah kos tidak lagi muncul, tetapi pada perda tersebut terdapat istilah baru, yaitu tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan tidak lagi mengatur batas maksimal atau minimal jumlah kamar rumah kos untuk dapat ditetapkan sebagai objek pajak daerah," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny dalam keterangan tertulisnya.

Artinya, dalam perda terbaru itu rumah kos dianggap sebagai tempat tinggal pribadi yang difungsikan layaknya hotel, karena menyediakan akomodasi sementara dengan fasilitas yang mirip dengan hotel, meskipun skala dan layanannya lebih sederhana.

Secara garis besar, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyediakan tempat menginap bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Fasilitas yang disediakan juga memungkinkan adanya kesamaan, berupa tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas tambahan seperti gym, kolam renang, dan layanan pramutamu.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 UU HKPD dan Pasal 47 Ayat 1 Perda No 1 Tahun 2024 tentang penyediaan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk salah satu jenis jasa perhotelan yang menjadi objek PBJT Jasa Perhotelan.

"Oleh karenanya, rumah kos dapat dimasukkan ke dalam kategori tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel," tutur Morris.

Cara Menghitung Pajak Usaha Kos-Kosan

PBJT ini dikenakan berdasarkan konsumsi barang dan jasa tertentu. Tarif PBJT untuk Jasa Perhotelan adalah 10% dari harga sewa yang dibebankan kepada penyewa. Misalnya, jika harga sewa kamar adalah Rp100.000 per bulan, penyewa akan membayar Rp110.000 per bulan kepada pemilik, di mana Rp10.000 merupakan pajak yang harus disetor oleh pemilik kos kepada pemerintah daerah.

Perlu dicatat bahwa pajak yang dikenakan pada usaha kos-kosan ini tidak tumpang tindih dengan pajak pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, penghasilan dari rumah kos tidak digolongkan sebagai persewaan tanah atau bangunan, tetapi sebagai penghasilan usaha.

Pajak penghasilan dari usaha kos-kosan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jika peredaran bruto usaha wajib pajak tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, maka penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%.

Selain itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada Pasal 7 Ayat (2a) diatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

"Sehingga penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang penghasilanmya diperoleh Rp500 juta dari usahanya tidak dipungut pajak atau bebas dari pembayaran pajak," kata Morris.

Sebagai contoh, jika Anda memiliki usaha kos-kosan 10 kamar dengan penghasilan Rp600 juta per tahun, maka perhitungan pajaknya:

Penghasilan Kena Pajak = Rp600 Juta - Rp500 JutaPenghasilan Kena Pajak = Rp100 JutaPPh Final = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh FinalPPh Final = Rp100 Juta x 0.5 persenPPh Final = Rp500.000

"Dari perhitungan tersebut, Anda wajib membayar pajak sebesar Rp500.000 per tahunnya," jelas Morris.

Morris menjelaskan, berdasarkan penjelasan dan perhitungan tersebut, usaha kos tidak dikenakan pajak dua kali. Karena itu, sebagai pemilik rumah kos penting untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

"Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga dapat memberikan rasa aman dan menghindari risiko sanksi yang mungkin timbul di kemudian hari," pungkas Morris.

Proyek Light Rail Transit (LRT) bawah tanah Bali senilai US$10,8 miliar atau setara Rp167 triliun (kurs Rp15.488) resmi dimulai hari ini (4/9).

Pengerjaan proyek ditandai dengan menggelar Upacara Pengeruwakan yang berlokasi di Transit Oriented Development (TOD) Sentral Parkir, Kuta, Badung, Bali.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Ari Askhara mengatakan upacara hari ini menjadi tanda dimulainya proyek yang diinisiasi sejak Februari 2024.

"Groundbreaking kita targetkan sebelum akhir tahun," kata Ari.

Ia menjelaskan rencana pengembangan proyek LRT Bali akan dibangun dalam empat fase. Fase pertama ialah jalur LRT dari Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir - Seminyak - Berawa - Cemagi dengan sepanjang 16 kilometer (km).

Kemudian fase kedua ialah jalur Bandara I Gusti Ngurah Rai - Universitas Udayana (Unud) - Nusa Dua dengan sepanjang 13,5 km.

Selanjutnya, fase ketiga merupakan jalur Kuta Sentral Parkir -Sesetan - Renon - Sanur. Fase ini masih dalam tahap studi kelaikan (feasibility study/FS). Fase keempat adalah jalur Renon - Sukawati - Ubud, yang juga masih dalam tahap FS.

"Pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir (fase pertama), ditambah keseluruhan fase kedua diharapkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua tahun 2028 dam akan beroperasi penuh pada akhir 2031," imbuhnya.

Ia menerangkan, penyelesaian fase satu atau jalur LRT bawah tanah akan lebih memakan waktu dengan kesulitan tinggi. Sebab, pembangunannya melewati jenis tanah yang berbatu dan keras.

"Total dari nilai investasi dari dua fase pertama adalah US$ 10,8 miliar (Rp167 triliun). Untuk keseluruhan empat fase adalah sebesar US$20 miliar," ungkapnya.

Ia menyebut proyek LRT Bali terwujud atas inisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan PT SBDJ yang berkolaborasi dengan PT Bumi Indah Prima (BIP). Kerja sama ini untuk mewujudkan saran angkutan umum massal berbasis kereta di Pulau Dewata.

Untuk pengerjaan proyek, PT SBDj menetapkan PT Indotek sebagai kontraktor utama bersama China Railway Construction Corporation (CRCC). Dua perusahaan ini akan menggandeng kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali).

"Kami melihat Indotek mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni untuk mengerjakan proyek sebesar ini. Sedangkan CRCC kami pilih karena memang mempunyai reputasi sebagai kontraktor transportasi kereta global, yang memiliki pengalaman membangun 200 ribu km di lebih 100 negara," ujarnya.

Ari menyebut Sinar Bali adalah kontraktor lokal Bali penyedia ready mix dan precast di Bali sejak 1995.

"Pemilihan PT Sinar Bali sebagai kontraktor lokal juga merupakan realisasi komitmen Konsorsium PT SBDJ dan PT BIP untuk memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia asli Bali," ujarnya.

Proyek Light Rail Transit (LRT) bawah tanah Bali senilai US$10,8 miliar atau setara Rp167 triliun (kurs Rp15.488) resmi dimulai hari ini (4/9).

Pengerjaan proyek ditandai dengan menggelar Upacara Pengeruwakan yang berlokasi di Transit Oriented Development (TOD) Sentral Parkir, Kuta, Badung, Bali.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Ari Askhara mengatakan upacara hari ini menjadi tanda dimulainya proyek yang diinisiasi sejak Februari 2024.

"Groundbreaking kita targetkan sebelum akhir tahun," kata Ari.

Ia menjelaskan rencana pengembangan proyek LRT Bali akan dibangun dalam empat fase. Fase pertama ialah jalur LRT dari Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir - Seminyak - Berawa - Cemagi dengan sepanjang 16 kilometer (km).

Kemudian fase kedua ialah jalur Bandara I Gusti Ngurah Rai - Universitas Udayana (Unud) - Nusa Dua dengan sepanjang 13,5 km.

Selanjutnya, fase ketiga merupakan jalur Kuta Sentral Parkir -Sesetan - Renon - Sanur. Fase ini masih dalam tahap studi kelaikan (feasibility study/FS). Fase keempat adalah jalur Renon - Sukawati - Ubud, yang juga masih dalam tahap FS.

"Pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir (fase pertama), ditambah keseluruhan fase kedua diharapkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua tahun 2028 dam akan beroperasi penuh pada akhir 2031," imbuhnya.

Ia menerangkan, penyelesaian fase satu atau jalur LRT bawah tanah akan lebih memakan waktu dengan kesulitan tinggi. Sebab, pembangunannya melewati jenis tanah yang berbatu dan keras.

"Total dari nilai investasi dari dua fase pertama adalah US$ 10,8 miliar (Rp167 triliun). Untuk keseluruhan empat fase adalah sebesar US$20 miliar," ungkapnya.

Ia menyebut proyek LRT Bali terwujud atas inisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan PT SBDJ yang berkolaborasi dengan PT Bumi Indah Prima (BIP). Kerja sama ini untuk mewujudkan saran angkutan umum massal berbasis kereta di Pulau Dewata.

Untuk pengerjaan proyek, PT SBDj menetapkan PT Indotek sebagai kontraktor utama bersama China Railway Construction Corporation (CRCC). Dua perusahaan ini akan menggandeng kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali).

"Kami melihat Indotek mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni untuk mengerjakan proyek sebesar ini. Sedangkan CRCC kami pilih karena memang mempunyai reputasi sebagai kontraktor transportasi kereta global, yang memiliki pengalaman membangun 200 ribu km di lebih 100 negara," ujarnya.

Ari menyebut Sinar Bali adalah kontraktor lokal Bali penyedia ready mix dan precast di Bali sejak 1995.

"Pemilihan PT Sinar Bali sebagai kontraktor lokal juga merupakan realisasi komitmen Konsorsium PT SBDJ dan PT BIP untuk memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia asli Bali," ujarnya.

Perum Peruri menyediakan layanan refund atau pengembalian pembelian meterai elektronik (e-meterai) bagi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sejumlah warganet belakangan protes dan meminta refund lantaran situs resmi pembelian e-meterai, meterai-elektronik.com, tak bisa diakses.

Terlebih, masa pendaftaran CPNS akan ditutup dua hari lagi, tepatnya 6 September 2024.

Peruri pun memohon maaf atas terganggunya layanan pembelian e-meterai di laman meterai-elektronik.com.

"Kami mohon maaf atas kendala yang dialami. Saat ini traffic website sedang mengalami peningkatan, sehingga menerapkan sistem antrean agar menjaga performa layanan," tulis perusahaan melalui akun X, @PeruriDigital, Rabu (4/9).

Lantas, seperti apa cara dan ketentuan refund e-meterai Peruri?

Melansir akun Instagram resmi Peruri, @peruri.indonesia, berikut langkah-langkah refund e-meterai:

Kirim email ke [email protected] dengan Subject: CASN-Pengajuan Pembatalan Pembelian meteral-elektronik.com dengan melampirkan:

- No. Handphone- Nama- Bukti Pembayaran- Sisa Kuota Saat ini- Nomor Invoice yang Dibatalkan

Ketentuan pengembalian dana

1. Pengajuan pengembalian dana maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil

2. Pembatalan pembelian hanya bisa dilakukan dalam satu invoice pembelian kuota secara utuh

3. Tidak bisa dilakukan pembatalan pembelian hanya untuk beberapa keping e-meterai dalam satu invoice

4. Permintaan pembatalan pembelian akan diproses maksimal 45 hari kalender

5. Uang yang dikembalikan berjumlah 75 persen dari total pembayaran pada invoice pembelian

6. Jika kuota user tidak mencukupi untuk pembatalan pembelian maka pengajuan tidak akan diproses

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meminta tambahan anggaran sebesar Rp889,3 miliar untuk 2025. Tambahan ini untuk mencapai realisasi investasi sebesar Rp1.905 triliun pada 2025.

Rosan mengatakan pagu anggaran BKPM di 2025 sebesar Rp681,8 miliar. Padahal rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp1,57 triliun. Karena itu, Rosan meminta tambahan anggaran sebesar Rp889 miliar.

"Tentunya ini (anggaran tidak ditambah) akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan rendahnya realisasi investasi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (3/8).

"Kami mohon dukungan pimpinan dan anggota komisi VI untuk dapat memperjuangkan penambahan anggaran 2025," katanya.

Rosan menjelaskan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada 2025 seperti yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dibutuhkan realisasi investasi sebesar Rp1.905 triliun.

Kemudian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 dibutuhkan investasi Rp2.133 triliun. Selanjutnya, target ekonomi 6,1 persen pada 2027 membutuhkan investasi Rp2.373 triliun.

Lalu target pertumbuhan ekonomi 6,2 persen 2028 membutuhkan investasi Rp2.649 triliun. Selanjutnya target pertumbuhan ekonomi 6,6 persen pada 2029 membutuhkan investasi Rp2. 739 triliun. Sehingga total investasi yang dibutuhkan sepanjang 2025-2029 sebesar Rp11.855 triliun.