PNS adalah salah satu profesi yang paling banyak diminati. Hal ini tercermin dari membludaknya masyarakat yang mendaftar ketika lowongan dibuka.

Bagaimana tidak, menjadi PNS dianggap menjadi jaminan hidup hingga tua. Pasalnya, setelah pensiun, para aparatur negara masih diberikan gaji oleh negara meski tak sebesar saat masih aktif bekerja.

Gaji pokok PNS di seluruh Indonesia yang golongan dan masa kerjanya sama semuanya seragam. Yang membedakan uang yang dibawa pulang adalah tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Gaji pokok PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, di mana paling rendah Rp1.685.700 (Ia) dan paling tinggi Rp6.373.200 (IVe)

Tukin tertinggi di pemerintah pusat ada tercatat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan, gaji tertinggi untuk pns pemerintah daerah ada di DKI Jakarta.

Lalu berapa gaji PNS daerah?

PNS Pemprov DKI Jakarta menerima TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Posisi yang mendapatkan TPP tertinggi adalah Sekretaris Daerah, yaitu Rp127,7 juta. Sedangkan, PNS DKI yang mendapatkan TPP terendah adalah calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp3,5 juta.

Apabila ditambah dengan gapok, maka ketika menjadi PNS baru dengan golongan terendah penghasilan yang dibawa pulang setiap bulan sekitar Rp5,18 juta.

Sedangkan, golongan tertinggi bisa membawa pulang gaji hingga Rp134 juta per bulan.

TPP PNS di wilayah Sumatera Utara tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sama dengan DKI, TPP tertinggi diterima oleh Sekretaris Daerah sebesar Rp57 juta per bulan. Sedangkan, terendah adalah PNS yang bekerja di Tata Usaha Sekolah sebesar Rp1,8 juta per bulan.

Apabila ditambah gaji pokok, menjadi PNS baru jabatan terendah di Sumut, maka hanya bisa mengantongi penghasilan (take home pay) sebesar Rp3,48 juta per bulan.

Sementara, untuk golongan tertinggi bisa mengantongi hingga Rp63,37 juta per bulan.

Besaran TPP pada PNS Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai ASN.

Dalam aturan ini, penerima TPP tertinggi adalah PNS dengan kelas jabatan 16 yakni sebesar Rp67 juta per bulan. Sedangkan terendah adalah kelas jabatan 4 dan 5 (golongan I) sebesar Rp1,25 juta per bulan.

Dengan demikian, ditambah dengan gapok, maka penghasilan penuh yang bisa di bawah PNS golongan terendah di Jateng ke rumah hanya sebesar Rp2,93 juta per bulan.

Sedangkan, untuk PNS dengan golongan tertinggi bisa membawa pulang gaji hingga Rp73,37 juta per bulan.

Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah menyebut program Pensiun Dini yang dilakukan perusahaannya pada paruh pertama 2024 merupakan win-win solution.

"Bagi karyawan, bagus daripada dia di pusat tapi enggak jelas gitu ya, mending dia dapat pesangon, dia bisa di tempat lain atu usaha sendiri," ujar Ririek di sela acara Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) di Nusa Dua, Bali, Selasa (27/8).

"Bagi pusat juga itu bagus karena ada efisiensi juga dibanding nunggu pesiun di Telkom tapi produktivitasnya rendah. Kita yakini itu yang win-win," imbuhnya.

Ririek menyebut beberapa karyawan Telkom memiliki skill set yang berbeda dengan yang dibutuhkan dengan era digital saat ini. Dikarenakan mereka sudah berumur, kata Ririek, ada kesulitan untuk mengubah atau meningkatkan skill set yang dibutuhkan tersebut.

Dengan demikian, muncul program Pensiun Dini yang bisa menjadi solusi bagi karyawan dan perusahaan.

Ririek mengatakan mereka yang mengikuti posisi ini rata-rata berasal dari bidang teknis dan berada di posisi manager atau asisten manager.

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi mengungkap kinerja perseroan yang sampai semester I/2024 membukukan pertumbuhan positif sebesar 2,5 persen YoY menjadi Rp75,3 triliun.

Kinerja tersebut utamanya didukung kontribusi bisnis Data, Internet dan IT Services dengan pendapatan Rp45,5 triliun atau tumbuh 9,2 persen.

Heri mengatakan EBITDA mengalami sedikit penurunan akibat inisiasi program Pensiun Dini yang diikuti oleh kurang lebih 1.008 karyawan Telkom pada periode yang sama.

"Diharapkan dengan adanya program ini, Telkom akan menjadi perusahaan yang lebih ramping dan meningkatkan talenta digital, sehingga akan berdampak positif pada efisiensi dan produktivitas perseroan," tuturnya.

Dengan perhitungan program Pensiun Dini, normalisasi EBITDA tumbuh 1,9 persen YoY sebesar Rp39,1 triliun dengan EBITDA margin 51,9 persen. Sementara, Perseroan mencatat laba bersih operasi sebesar Rp13,0 triliun atau tumbuh 4,2 persen YoY dengan margin 17,3 persen.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bicara soal tren lowongan kerja (loker) di 2025 hingga 2029.

Ida menegaskan dirinya percaya diri tren pembukaan lapangan kerja akan terus meningkat. Walau, ia tak menutup mata bakal ada sejumlah pekerjaan yang hilang di masa mendatang.

"Banyak pekerjaan yang hilang, tapi akan banyak jenis pekerjaan baru yang muncul, yang tumbuh," kata Ida di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

"Nanti pada saatnya akan kita sampaikan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sampai 2029," janjinya.

Anak buah Presiden Joko Widodo itu juga pede dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meski pada 2024 ini masih ada 4,8 persen pengangguran, Ida membandingkannya dengan kondisi 2020 lalu.

Ia mengatakan TPT di tanah air pernah cukup tinggi, yakni menembus 7 persen pada saat wabah covid-19 menyerang Indonesia.

"Kita lihat trennya (tingkat pengangguran terbuka) semakin turun. Bayangkan dari pernah mengalami 7 persen di 2020, kita sudah (turun ke) 4,8 persen. Itu capaian yang luar biasa, trennya turun terus," pamernya.

"Karena seiring dengan bonus demografi, kita banyak penduduk usia produktif, lapangan kerja dalam negeri dan luar negeri begitu terbuka. Kita create lapangan kerja baru, kita ciptakan wirausahawan baru, itu salah satu optimisme kita (menekan TPT)," tambah Ida.

Di lain sisi, Ida menitipkan pesan kepada calon penggantinya nanti. Ia menyebut ada salah fokus utama bagi menaker baru di era presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Ida menitipkan proyek Sistem Informasi Pencari Kerja. Ia mengatakan sistem tersebut sudah dibangun Kemnaker sejak 2021 lalu.

"Sistem Informasi Pasar Kerja ini adalah sistem yang kita bangun untuk menghubungkan antar-seluruh stakeholder ketenagakerjaan. Mempertemukan antara pencari kerja, pemberi kerja, supply demand-nya kita pertemukan melalui sistem ini. Ini juga menjadi mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022," tutur sang menteri.

"Sistem Informasi Pasar Kerja ini adalah layanan yang kita berikan, yang semua layanan ketenagakerjaan itu ada dalam sistem ini. Itu yang terus kita bangun," tandas Ida.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan Menaker Ida Fauziyah akan mengakhiri masa jabatannya lebih cepat. Pasalnya, Ida terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lolos ke Senayan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 'Neraka' Jakarta II.

"Ini kan tinggal sebulan (masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo). Bu Menteri (Menaker Ida) juga cuma sampai akhir September (2024), 1 Oktober beliau dilantik (menjadi) anggota DPR," jelas Putri.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan menu makanan dalam program makan bergizi gratis bisa dibawa pulang jika tidak sesuai dengan selera peserta didik.

"Kalau tidak sesuai seleranya gimana dong. Siapa tahu ada orang di rumahnya yang memerlukannya," katanya di Kompleks DPR, Rabu (28/8).

Kendati demikian, ia mengatakan makanan akan diimbau untuk dihabiskan di sekolah.

"Tapi wajibnya (dimakan) di sekolah," katanya.

Skema makanan program makan bergizi gratis bisa dibawa pulang sebelumnya disampaikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami.

Amich mengatakan jika nantinya menu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera peserta maka bisa dibawa pulang.

"Jadi nanti tergantung tadi soal selera ya. Bisa saja kalau misalnya ketika menu yang pada hari itu tidak cocok, itu mungkin bisa saja dibawa pulang. Itu soal selera pada saat pelaksanaannya di lapangannya nanti," katanya.

Ia pun memastikan menu makanan yang disajikan akan disesuaikan dengan gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Soal anggaran makanan yang disajikan per porsinya, Amich belum mau mengungkapkannya. Ia hanya memastikan program makan bergizi gratis akan mengutamakan pangan lokal.

Sementara terkait seluruh proses makan bergizi gratis nantinya akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

"Mereka ini yang akan bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan di lapangan. Nanti ada unit pelayanan di tingkat operasional, di tingkat lapangan, dan juga ada divisi di tingkat wilayah itu, yang itu nanti akan mengoordinasikan operasionalisasi dari pelaksanaan program ini," kata Amich.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memperhatikan kelas menengah.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Fiskalnya untuk intervensi masing-masing kelas apa? Selama ini yang paling banyak adalah miskin, rentan miskin. Bahwa bansos perlu, ya kelas menengah juga perlu diurus," katanya.

Dolfie mengatakan tak hanya kelas bawah, kelas atas juga banyak mendapat insentif fiskal dari Kemenkeu, BI, dan OJK.

Karena itu, ia meminta penjelasan intervensi pemerintah serta alokasi anggaran untuk masing-masing kelas.

"Supaya kita lihat keberpihakan pemerintah di mana sebenarnya," imbuhnya.

Ia mengatakan jika kelas menengah tidak diperhatikan maka bukan tidak mungkin terjadi krisis seperti pada 1998. Krisis saat itu katanya terjadi karena ekonomi kelas menengah terganggu.

"(Tahun) 98 kan karena kelas menengahnya yang terganggu, bukan karena kelas atas dan bawah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, BPS memaparkan jumlah kelas menengah menurun sejak 2019 hingga 2024.

Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Kemudian turun menjadi 53,83 juta atau 19,82 persen.

Jumlah kelas menengah terus turun menjadi 48,27 juta atau 17,44 persen pada 2023. Kemudian turun menjadi 47,85 juta atau 17,13 persen.

"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya.

Amalia memaparkan jumlah kalangan menuju kelas menengah justru naik. Pada 2019, jumlahnya tercatat sebanyak 128,85 juta atau 48,2 persen. Kemudian naik menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen pada 2024.

Ia menjelaskan kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5 - 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau sekitar Rp2.040.262 - Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Sementara, kriteria menuju kelas menengah pengeluarannya berkisar 1,5 - 3,3 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp874.398 - Rp2.040.262 per kapita per bulan.

Amalia mengatakan modus pengeluaran kelas menengah sebesar Rp2.056.494, artinya penduduk kelas menengah memang cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan kelas menengah yang sebesar Rp2.040.262.

"Hal tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas dan rentan untuk jauh ke kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin," kata Amalia dalam paparannya.

Anak usaha Telkom, Telin, menggandeng Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) untuk menggelar proyek kabel laut Indonesia Cable Express (ICE) 2 yang memiliki panjang sekitar 4.000 kilometer dan direncanakan rampung pada 2026.

"Telin ada program untuk membangun kabel, salah satunya ICE, Indonesia Cable Express. Hari ini kita tandatangan MoU, berkolaborasi dengan IOH untuk project ICE-2, yang menghubungkan Singapura ke beberapa kota besar di Indonesia sampai ke Manado juga. Jadi ini saya kira cukup bagus untuk kolaborasi dua operator, Telkom Group dan IOH. Kita bersama2 untuk membangun kemajuan digital infrastruktur di Indonesia," ujar Budi Satria Dharma Purba, Chief Executive Officer Telin di The Westin Nusa Dua Resort,Bali, Rabu(28/8).

ICE-2 hasil kerja sama dengan IOH, kata Budi, akan menghubungkan Singapura dan sejumlah kota besar di Tanah Air, seperti Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Manado, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan yang sama, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Danny Buldansyah menyebut kolaborasi Indosat dan Telkom membuat pekerjaan penyedia jasa konektivitas semakin mudah. Pasalnya, transportasi data saat ini menjadi hal yang penting dan butuh kapasitas besar.

"Kolaborasi Indosat dengan Telin membuat misi kami, empowering Indonesia, menjadi lebih mudah tercapai. Karena kami enggak mungkin bisa jalan sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pembangunan kabel laut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. ICE-2 sendiri diharapkan bisa rampung pada 2026 mendatang.

Beberapa proyek ICE lain memiliki linimasa yang berbeda. Ada yang diproyeksikan rampung tahun depan, tetapi ada juga yang lebih lama pada 2007 dan 2028.

Proyek ICE sendiri terdiri dari 7 inisiasi pembangunan kabel laut yang dirancang untuk menghubungkan Indonesia dengan lanskap digital global.

Sistem ini disebut sebagai lompatan yang signifikan dalam misi Telin untuk menjembatani batas-batas geografis, meningkatkan jaringan komunikasi, dan memfasilitasi interaksi digital tanpa batas antara Indonesia dan seluruh dunia.

Proyek ICE nantinya akan menghadirkan latensi yang sangat rendah, rute yang unik, dan akses langsung dari pusat data ke pusat data.

Menurut Budi, saat ini sudah 6 proyek ICE yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Satu proyek yang belum masuk proses MoU adalah jalur kabel ke Amerika Latin, karena masih banyak diskusi yang perlu dilakukan, mulai dari rute hingga banyaknya mitra yang perlu digandeng.

"Kita bisa review apakah desainnya jadi ke Chile atau lainnya kan tergantung mitra yang mau investasi, itu yang sedang kita evaluasi," tutur Budi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana demo driver ojek online (ojol) pada Kamis (29/8) besok yang menuntut agar dilegalkan via undang-undang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri tak mengerti apa yang dimaksud pelegalan tersebut. Menurutnya, driver ojol selama ini sudah legal beroperasi di Indonesia.

"Saya rasa (driver ojol) legal, kalau enggak legal masa kita selama ini kalau naik ojol (dan) pesan makanan enggak legal? Enggak lah, legal kok. Apanya yang gak legal?" tutur Putri di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Ia mengaku belum mengetahui langsung rencana demonstrasi tersebut. Padahal, Putri mengklaim biasanya ia diundang jika memang ada rencana aksi.

Meski begitu, anak buah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah itu menegaskan tak bisa merespons soal tuntutan tarif atau potongan aplikator yang dirasa memberatkan. Putri menekankan itu ranah kementerian lain, bukan di Kemnaker.

"Tidak ada sampai sekarang ini ya, belum ada tuntutan mereka soal itu (tidak mau bekerja sebagai mitra). Belum ada yang risau," klaim Putri.

"Yang saya tahu karena kita melaksanakan konsultasi publik dua minggu lalu di Tebet, mereka sangat menunggu kehadiran peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker), sangat senang dan sangat menunggu. Saya sampaikan kami sudah siap, tinggal menunggu proses lebih lanjut, disetujui menteri baru nanti," tuturnya.

Akan tetapi, Putri tak menjelaskan secara rinci apakah dalam permenaker baru tersebut status driver ojol akan berubah tak lagi hanya sebagai mitra. Ia meminta semua pihak menunggu 'tanggal main' pengumuman aturan baru itu.

Putri hanya menekankan bahwa selama ini para pengemudi ojek online sudah diakui sebagai pekerja di Indonesia.

"Saya belum bisa sampaikan sekarang, yang jelas di-recognize atau diakui sebagai pekerja. Karena ini sudah menjadi fakta sekaligus tren di dunia bahwa di negara mana pun platform digital workers itu ada, eksis," tegasnya.

"Kalau diakui pekerjaannya ya di dunia mengakui itu (driver ojol) pekerja. Kalau ada negara yang enggak mengakui pekerja ya pasti mohon maaf sudah diusir, diberangus. Ya di kita pekerja, tinggal masalah pengaturan lebih lanjut mengenai pekerja ini yang nanti akan kita atur, tunggu lah," imbuh Putri.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan ada sekitar 1.000 driver ojol yang bakal melakukan demo di Jakarta. Aksi pada Kamis (29/8) itu juga melibatkan sejumlah kurir.

Igun mengeluhkan potongan aplikasi yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 30 persen. Di lain sisi, tarif ojol yang dibayarkan penumpang semakin mahal.

Selain itu, mereka mau pemerintah melegalkan pekerjaan ojek online. Para driver menuntut nasib mereka diakomodir dalam undang-undang.

"Dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini, kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang," tutur Igun saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform. Dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah," sambungnya.

Demo rencananya dilakukan mulai pukul 12.00 WIB. Rute aksi besok mencakup Istana Merdeka; Kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat; serta Kantor Grab di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Informasi tentang rencana pembatasan BBM subsidi Pertalite terus berkembang. Sejauh ini belum ada yang pasti tentang kriteria kendaraan mana saja yang boleh dan dilarang menggunakannya.

Rencana pembatasan awalnya terindikasi bakal berlaku pada 1 September menurut perkataan Arifin Tasrif di akhir masa jabatannya sebagai Menteri ESDM.

Namun Menteri ESDM yang baru, Bahlil Lahadalia, menjelaskan September merupakan masa sosialisasi. Sedangkan rencana penerapan pembatasan terindikasi pada 1 Oktober.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," Bahlil, Selasa (27/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditanyai terkait hal ini pada Rabu (28/8) mengatakan 'belum ada keputusan' tentang pembatasan BBM subsidi.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," kata Jokowi.

Kriteria

Pekan lalu Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dirumuskan namun kata dia tak berubah dari draf peraturan yang pernah dibuat.

Dalam draf itu salah satu kriteria pembatasan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Mobil yang diizinkan mengisi Pertalite hanya di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc.

Sementara untuk BBM subsidi Biosolar hanya boleh dipakai mobil di bawah 2.000 cc.

"Ya kita hasilnya dari rapat menko ya, semua tidak ada yg berubah di situ," ucap Dadan.

Bahlil mengungkap dasar regulasi pembatasan akan berupa peraturan menteri (Permen) ESDM. Sebelumnya sempat diwacanakan dasar regulasinya adalah revisi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pembahasan revisi peraturan itu kemungkinan tak dilanjutkan.

Komisi XI DPR menyetujui nilai tukar rupiah dipatok Rp16 ribu per dolar AS saat membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS dalam RAPBN 2025.

"Komisi XI DPR bersama menteri keuangan, menteri PPN, gubernur BI, dan ketua DK OJK menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025," kata Komisi XI DPR Kahar Muzak dalam rapat kerja RAPBN 2025, Rabu (28/8).

Selain nilai tukar rupiah, suku bunga SBN 10 tahun juga diubah menjadi 7 persen dari sebelumnya 7,1 persen.

Sementara asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan lainnya disepakati tetap sama dengan yang dibacakan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus lalu. Di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan inflasi 2,5 persen.

Lalu tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 persen - 5 persen, tingkat kemiskinan 7 - 8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, gini rasio indeks 0,379 - 0,382, dan indeks modal manusia di level 0,56.

Dolfie mengatakan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melakukan upaya, kebijakan, dan program untuk menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan pendapatan masyarakat; menciptakan lapangan kerja; dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

"Kemudian memperkuat dan memperluas hilirisasi; mempertajam insentif fiskal untuk mendorong investasi; dan mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas industri strategis nasional," imbuhnya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi usulan anggota DPR untuk memotong tunjangan kinerja (tukin) kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mencapai target pembangunan prioritas nasional.

Ia mengatakan secara prinsip setuju dengan usulan tersebut.

"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu yang dalam paket yang lengkap," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Meski setuju, Sri Mulyani mengatakan mekanisme pemotongan tukin K/L perlu dikaji serius karena dalam mencapai suatu target pembangunan tidak hanya melibatkan satu K/L. Misalnya target kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang berkaitan dengan banyak K/L.

Selain itu, mekanisme pemberian tukin juga memerlukan proses panjang. Mulai dari sisi penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kemudian sisi anggaran di Kementerian Keuangan hingga akhirnya ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres).

"Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling-nya," katanya.

Usulan potongan tukin K/L disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic. Hal itu ia sampaikan karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik tapi target enggak tercapai ini gimana? Jadi pemerintah perlu memikirkan ini terkait sasaran pembangunan prioritas nasional yang dijanjikan pemerintah dalam setiap pembahasan APBN," katanya.

"Apabila tidak tercapai itu gimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai," tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan aturan tunjangan hari raya (THR) untuk driver ojek online alias ojol bakal dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan rancangan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) mengenai pekerja kemitraan, termasuk ojol.

"Sudah (dirancang), platform workers. Polanya mau kemitraan atau bukan, nanti tunggu tanggal mainnya, ada di rancangan permenaker," katanya usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

"(Apakah termasuk THR ojol?) Ya, nanti ditunggu substansinya. Karena kita juga kan belum lapor ke pemerintahan baru (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto)," sambung Putri.

Putri menegaskan Kemnaker akan berfokus pada lima isu besar terkait kesejahteraan pekerja berbasis kemitraan.

Pertama, semua platform digital workers harus bekerja secara layak sesuai aturan International Labour Organization (ILO). Anak buah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah itu menegaskan tidak boleh ada perbudakan modern.

Kedua, para ojol dan pekerja berbasis aplikasi mesti punya waktu kerja dan waktu istirahat. Ketiga, para mitra berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar aturan atau kebijakan berlaku.

Keempat, para pekerja tidak boleh rawan atau rentan atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Putri juga menegaskan tidak boleh ada yang menjadi korban pelecehan seksual.

Kelima, ia menyoroti aspek social security. Ini termasuk jaminan kesehatan serta jaminan sosial dan tenaga kerja.

"Saya belum bisa bilang (dalam bentuk) undang-undang, peraturan pemerintah (PP), atau permen. Kalau sampai saat ini sesuai dengan wilayah kewenangan kami, kami menyiapkannya rancangan peraturan menteri ketenagakerjaan," jelasnya.

"Kecuali nanti ada arahan baru di pemerintahan baru, misalnya dinaikkan (lebih tinggi dari permenaker), ya itu kita tunggu saja," imbuh Putri.

Putri menegaskan pekerja yang berbasis platform digital atau aplikasi tak sekadar kewajiban Kemnaker. Terlebih, ia menyebut aplikasi tempat para pekerja itu juga tidak berkaitan langsung dengan mereka.

Ia merinci ada kementerian/lembaga (K/L) lain yang juga terlibat dalam nasib driver ojol Cs. Misalnya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Kementerian Dalam Negeri.

"Itu semua terkait. Jadi gak bisa kita hanya melihat ini karena namanya platform digital workers, ojol, driver online ini pekerja berarti Kemnaker, enggak. Sementara mereka bekerja semua aplikasinya kan bukan kami yang bangun. Jadi, ini memang harus kolaborasi yang sangat cantik," tutup Putri.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor sebelumnya berjanji bakal merumuskan aturan THR ojol pada Mei 2024. Ini dilakukan tepat selepas Hari Buruh.

Akan tetapi, Kemnaker memang tak memberikan kepastian kapan aturan ini bakal disahkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp20,32 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025.

Hal itu ia disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (28/8). Ia pun berharap anggota Badan Anggaran yang berada di Komisi VI bisa menyetujui permintaan itu.

Menurut Basuki, anggaran pembangunan IKN Kementerian PUPR yang cuma dipatok Rp4,19 triliun dalam RAPBN 2025 jelas tak cukup.

"Sehingga untuk IKN kami butuh anggaran sebesar Rp24,51 triliun. Yang baru dialokasikan di pagu indikatif baru Rp4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun," jelas Basuki.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu lantas merinci tambahan anggaran Rp20,32 triliun itu mencakup Rp13,82 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp6,25 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perumahan.

Rinciannya, Direktorat Jenderal Bina Marga memerlukan anggaran itu untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B segmen Bandara Sepinggan - Tol Balsam. Lalu, jalan bebas hambatan seksi 5B: segmen jembatan Pulau Balang- Sp Riko, hingga pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP pada sisi landasan udara.

Sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan bangunan gedung dan kawasan Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, hingga Masjid Negara.

Sedangkan Direktorat Jenderal Perumahan memerlukan anggaran untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.

"Mudah-mudahan anggota Banggar (Badan Anggaran) di Komisi V bisa memahami dan mendukung kekurangan anggaran, karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya," kata Basuki.

Terpisah, Basuki merinci anggaran APBN sebesar Rp35,45 triliun telah mengalir untuk pembangunan IKN per Maret 2024.

Ia mengatakan uang sebanyak itu dibagi ke dalam empat direktorat jenderal di Kementerian PUPR. Basuki menyebut sebanyak Rp2,08 triliun dialokasikan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp16,67 triliun bagi Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp11,44 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp5,76 triliun lainnya bagi Direktorat Jenderal Perumahan.