Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun diambil dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) lainnya yang dipangkas tahun depan.

Menurut Faisal, anggaran diambil dari relokasi anggaran K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Jadi tinggal diambil dari elemen-elemen yang ada kaitannya dengan makanan dimasukin ke situ (Badan Gizi)," katanya di Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

"Emang uangnya darimana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?," imbuhnya.

Selain dari relokasi anggaran K/L lain, ia menduga anggaran Badan Gizi juga diambil dari anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN," imbuhnya.

Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp71 triliun. Informasi itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Anggaran lembaga yang baru dibentuk itu unggul dibandingkan beberapa kementerian/lembaga (K/L) lain.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Keduanya yakni Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap anggaran Rp71 triliun itu tidak hanya untuk pengadaan paket makanan program Makan Bergizi Gratis.

Ternyata, anggaran itu juga untuk mendanai operasional Badan Gizi Nasional. Dadan membenarkan saat ditanya anggaran itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya.

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya," kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Pemerintah mengungkap perkembangan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) per 1 September 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menjawab tegas bagaimana kebijakan BBM mendatang. Ia hanya meminta masyarakat sabar menunggu.

"Sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu (aturan BBM)," kata Airlangga usai The 2nd Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting di Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

"Ini kan kita lihat baru ada transisi menteri ESDM (dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia). Kita tunggu saja," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah bakal melakukan pengetatan pembelian BBM subsidi. Ini berlaku untuk pertalite hingga biosolar.

Pernyataan ini diungkap Arifin Tasrif selepas Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (16/8). Kala itu, dirinya belum dicopot dari jabatannya sebagai menteri ESDM.

"1 September (pembatasan BBM subsidi), kita kan harus sosialisasi dulu," kata Arifin, dikutip dari CNBC Indonesia.

"Ya sedang disiapkan (kriteria kendaraan yang dibatasi) lah. Nanti yang ngomongin kan bukan saya," sambungnya.

Namun, Arifin kemudian diganti dengan Bahlil Lahadalia pada Senin (19/8). Ia digeser Presiden Joko Widodo dari posisi menteri investasi/kepala BKPM.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim hidup dan tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, bisa memperpanjang umur minimal 10 tahun.

"Hidup di IKN, Insyaaallah akan bertambah panjang (umur) minimal 10 tahun," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/8) dikutip Antara.

Menurutnya, hal itu karena lingkungan dan udara IKN yang bersih serta masih terjaga.

"Lifetime (umur) kita akan bertambah panjang karena polusinya nol, airnya bagus, lingkungan (enviroment) untuk bekerja hanya berjarak 10 menit dari rumah ke kantor," katanya.

Ia menambahkan lingkungan dan udara di IKN yang asri dan bebas polusi juga sangat sehat, khususnya bagi anak-anak.

"Jadi sangat sehat, khususnya untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita sekarang di Jakarta ini rentan penyakit karena polusinya yang sudah tinggi sekali," ungkapnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memang pernah menyebut warga di Ibu Kota baru itu diwajibkan memakai transportasi umum dan kendaraan listrik.

Ketentuan itu lantaran IKN sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, termasuk mobilitas warga dan sejalan dengan konsep IKN yang dikembangkan menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan.

Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw menyebut kalau IKN menerapkan konsep smart and sustinable forest city, yang merupakan konsep baru bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam.

Ia menjelaskan ada banyak teknologi yang akan diimplementasikan di IKN termasuk fly taxi atau mobil terbang hingga transformasi pendidikan.

Di dalam pelaksanaannya nanti, kata Troy, ada proses integrasi IOT di dalam infrastruktur kota IKN, akan meningkatkan pelayanan publik.

"Paling penting adalah konsep smart city yangakan melibatkan pemangku kepentingan. Inisiatif kunci yang kita lakukan adalah digital library, digital classroom untuk mengintegrasikan pendidikan terpadu," tuturnya di acara Forum Merdeka Barat, Jumat (3/11/2023).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 untuk 794 formasi. Seleksi dimulai 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Informasi itu tertuang dalam Surat Pengumuman Kementerian ESDM Nomor 9.Pm/KP.03/SJP.1/2024 tentang Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian ESDM Tahun 2024.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik warga negara Indonesia yang kompetitif, memiliki integritas, profesional dan berdedikasi tinggi untuk bergabung sebagai CPNS yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian ESDM," bunyi pengumuman tersebut yang diteken Senin (19/8).

Adapun jabatan pegawai yang dibutuhkan oleh Kementerian ESDM termasuk 95 formasi di sekretariat jenderal, 80 formasi di direktorat jenderal minyak dan gas bumi, 76 formasi di direktorat jenderal ketenagalistrikan, dan 139 formasi di direktorat jenderal mineral dan batubara.

Selanjutnya ada 73 formasi di direktorat jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi, 41 formasi di inspektorat jenderal, 230 formasi di badan geologi, 46 formasi di badan pengembangan sumber daya manusia ESDM, 4 formasi di sekretariat jenderal dewan energi nasional, dan 10 formasi di badan pengatur hilir minyak dan gas bumi.

Berikut tata cara pendaftaran CPNS Kementerian ESDM:

1. Membuat akun dengan melakukan pendaftaran secara online pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan cara:

a. Mengisi nomor induk kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor kartu keluarga (KK)/NIK kepala keluarga;

b. Mengisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, kabupaten/kota (tempat KTP diterbitkan), alamat email aktif;

c. Membuat password dan membuat jawaban pengaman;

d. Mengunggah foto KTP maksimal 200 kb dan melakukan swafoto;

e. Cetak kartu informasi akun.

2. Melakukan login ke https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.

3. Setelah itu pelamar kembali login ke laman diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar:

a. Mengisi biodata;

b. Memilih jenis seleksi: Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. Memilih jenis formasi dan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan (program studi) pelamar pada instansi Kementerian ESDM;

d. Melengkapi data dan form yang tersedia dan wajib mengunggah dokumen yang telah dipersyaratkan;

e. Mengecek resume pendaftaran;

f. Apabila telah lengkap, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

4. Pelamar mengunggah/upload soft file berkas, sebagai berikut:

a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

b. Scan asli sueat lamaran ditujukan kepada Menteri ESDM di Jakarta diketik menggunakan komputer, tanda tangan digital/elektronik dan dibubuhkan e-meterai Rp10 ribu (format surat lamaran terdapat di lampiran pengumuman ini).

c. Scan asli surat pernyataan 5 poin diketik menggunakan komputer, ditandatangani digital/elektronik dan dibubuhkan e-meterai Rp10 ribu (format surat pernyataan 5 poin terdapat di lampiran pengumuman ini).

d. Scan asli surat pernyataan 12 poin diketik menggunakan komputer, ditandatangani digital/elektronik dan dibubuhkan e-meterai Rp10 ribu (format surat pernyataan 12 poin terdapat di lampiran pengumuman ini).

e. Scan pas foto formal terbaru berlatar belakang merah.

f. Scan asli ijazah atau fotocopy ijazag terlegalisir basah sesuai kualifikasi pendidikan (program studi).

g. Scan asli transkrip nilai atau fotocopy transkrip nilai terlegalisir basah.

h. Scan sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT / LAM-PTKes dengan kriteria akreditasi sesuai dengan persyaratan (jika di ijazah sudah tertera akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi, maka dapat mengunggah ijazah saja).

i. Scan asli sertifikat TOEFL ITP / Paper Based TOEFL / TOEFL Prediction/ TOEFL Like / Computer Based TOEFL / Internet Based TOEFL / TOEIC / IELTS yang diterbitkan mulai tanggal 20 Agustus 2022 s.d. tanggal tutup pendaftaran. Khusus S-1/D-IV formasi putra/putri Papua dan disabilitas mengunggah ijazah pada kolom TOEFL.

j. Khusus untuk pelamar Formasi Putra/Putri Papua:

1) Scan asli akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan

2) Scan asli surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan bapak dan / atau ibu asli Papua (format terdapat di lampiran pengumuman ini).

k. Khusus untuk pelamar formasi disabilitas: Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (format terdapat di lampiran pengumuman ini).

l. Khusus untuk pelamar Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama: mengunggah Asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Rumah Sakit Umum Pemerintah atau Puskesmas setempat.

m. Khusus untuk pelamar dengan Jabatan Dokter Ahli Pertama dan Apoteker Ahli Pertama: mengunggah Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.

n. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar wajib memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas / tidak blur.

o. Setiap 1 (satu) e-materai Rp10 ribu hanya dapat digunakan pada 1 (satu) jenis dokumen.

p. Waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 s.d. 6 September 2024 (ditutup pukul 23.59 WIB) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

q. Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah dapat mencetak Kartu Peserta Ujian secara online melalui laman: https://sscasn.bkn.go.id.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka seleksi 6.388 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Seleksi ini terbuka bagi masyarakat berusia 18-35 tahun dan tidak dipungut biaya.

"Jumlah kebutuhan CPNS pada pengadaan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2024, terbagi atas kebutuhan jabatan fungsional; tenaga medis sebanyak 6.385 kebutuhan dan tenaga kesehatan sebanyak 3 kebutuhan," tulis pengumuman Nomor 05/PENG-Mn/2024, seperti dikutip Detik Finance, Rabu (21/8).

Terdapat sejumlah kriteria masyarakat yang bisa mendaftar seleksi CPNS Kementerian PUPR. Rinciannya, pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude, pelamar kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan Magister (S-2), pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua, serta pelamar kebutuhan khusus diaspora.

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024, paling lambat pukul 23.59 WIB.

Terdapat tiga tahapan seleksi CPNS Kementerian PUPR yakni administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang terdiri dari seleksi dengan Computer Assisted Test BKN, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.

Dengan mendaftar CPNS 2024 pada pengadaan Kementerian PUPR, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian PUPR di wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian PUPR.

Pelamar juga harus bersedia ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kementerian PUPR keluar dari lokasi penempatan/penugasan yang dilamar, termasuk ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lokasi proyek di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan akses terbatas.

Selain itu, pelamar juga harus bersedia bekerja dan mengabdi paling singkat selama 10 tahun dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sejak diangkat sebagai PNS Kementerian PUPR.

Adapun kisaran penghasilan untuk pegawai Kementerian PUPR diberikan berdasarkan jabatan. Mulai dari terendah Rp 9,4 juta untuk jabatan Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, Rp 9,7 juta untuk Analis Anggaran Ahli Pertama, hingga tertinggi Rp 11,4 juta untuk profesi dokter dan Dosen Asisten Ahli untuk S2.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kejelasan nasib kenaikan gaji PNS pada 2025. Kepastian gaji PNS naik dipertanyakan publik.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tak menyinggung hal tersebut dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mencoba menjelaskan maksud Pidato Nota Keuangan Jokowi. Ia menegaskan APBN 2025 sudah didesain untuk mengakomodir kenaikan gaji ASN, walau tak diumumkan Jokowi.

Isa menekankan pengumuman kenaikan gaji PNS akan dilakukan langsung oleh Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Begitu pula dengan berapa besaran kenaikan yang diputuskan.

"Itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu (kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri) dilakukan, tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) itu diserahkan kepada presiden baru," jelas Isa, dikutip dari CNN Indonesia TV.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menagih keseriusan pemerintah menaikkan gaji PNS. Hal itu tampak saat Anggota DPR RI Fraksi PPP Muhammad Aras membacakan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya.

Salah satu poin yang disorot PPP adalah bagaimana sikap pemerintah untuk menyejahterakan abdi negara.

"Terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, Fraksi PPP menanyakan keseriusan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS, seperti tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Pada salah satu poin pembahasan KEM-PPKF, disebutkan bakal ada penyesuaian upah ASN. Janji kenaikan gaji PNS di 2025 juga sudah dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Akan tetapi, Jokowi sama sekali tak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI. Tindakan Jokowi pada Jumat (16/8) itu jelas menimbulkan tanda tanya besar.

"Namun, dalam RAPBN 2025 tidak disinggung sama sekali. Fraksi PPP mendorong pemerintah menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, serta tenaga kependidikan lainnya," tuntut Aras.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 1.230 formasi pada 12 unit kerja tahun ini. Seleksi ini merupakan yang pertama sejak moratorium berlaku pada 2020 lalu.

Hal itu disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-01/PANREK/2024 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

"Ayo bergabung menjadi CPNS di Kementerian Keuangan! Kami membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang bercita-cita menjadi punggawa keuangan negara dan bersatu dalam Kemenkeu Satu," tulis Kemenkeu dalam situs rekrutmen resmi, dikutip Rabu (21/8).

Jika dirinci, terdapat 1.159 formasi untuk kebutuhan umum. Lalu, kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cumlaude 5 formasi, kebutuhan khusus penyandang disabilitas 25 formasi, kebutuhan khusus putra-putri Papua 15 formasi, dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan 26 formasi.

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024, paling lambat pukul 23.59 WIB.

Terdapat tiga tahapan seleksi CPNS Kemenkeu yakni administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang terdiri dari seleksi dengan Computer Assisted Test BKN, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.

"Seleksi kompetensi diselenggarakan sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada saat melakukan pendaftaran," tulis pengumuman tersebut.

Kemenkeu memberlakukan moratorium rekrutmen CPNS umum dan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun 2020-2024. Kebijakan tersebut sesuai PMK Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Beleid ini ditetapkan pada 29 Juni 2020 dan diundangkan pada 30 Juni 2020.

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun pada 2025.

OIKN mendapat alokasi Rp505 miliar dalam RAPBN 2025. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya.

"Kami mengusulkan, kalau bocorannya Rp26 triliun (untuk pemeliharaan infrastruktur)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/8) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN. Karena itu, anggaran pemeliharannya akan masuk ke pagu OIKN mulai tahun depan.

"OIKN sendiri yang tadinya Rp505 (miliar) kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya,"

Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.

Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp75,63 triliun. Nilainya turun sekitar 50 persen dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,76 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya Rp4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar Rp 35,37 triliun.

Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," ujarnya,

"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan," pungkasnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka lowongan untuk 600 formasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.  Jika lolos seleksi, peserta akan ditempatkan di calon ibu kota baru ini.

"Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Otorita IKN," tulis OIKN dalam pengumuman Nomor PENG-1/OIKN.1/2024, dikutip Selasa (20/8).

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024, paling lambat pukul 23.59 WIB.

Terdapat sejumlah kriteria masyarakat yang bisa mendaftar seleksi CPNS OIKN. Rinciannya, pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude, pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta pelamar kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan.

Selain itu, ada juga pelamar kebutuhan umum yakni yang telah terdaftar pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan tidak mendaftar pada formasi kebutuhan khusus.

Lebih lanjut, panitia seleksi menegaskan seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya.

"Diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak/oknum tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun," tulis OIKN.

Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi terbuka di lingkungan Otorita IKN akan disampaikan melalui website ikn.go.id dan media sosial resmi Otorita IKN (X dan Instagram: @ikn_id).

Berikut daftar unit penempatan CPNS 2024 yang dibuka OIKN:

1. Sekretariat;2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;5. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Tren investasi properti di Indonesia, khususnya di Jakarta, semakin menggeliat. Rumah, apartemen, ruko, hingga tanah menjadi incaran banyak orang sebagai aset jangka panjang.

Namun, di balik keuntungan menjanjikan, ada kewajiban yang tak boleh dilupakan, yakni membayar pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh pemilik properti setiap tahunnya.

Meski terkesan sepele, pajak ini memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan sederet manfaat dapat masyarakat rasakan apabila wajib pajak taat dalam membayar pajaknya.

"Penerimaan dari PBB dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8).

Berikut beberapa manfaat yang didapatkan apabila membayar PBB-P2 tepat waktu, antara lain:1. Menjadi Sumber Pendapatan Bagi Pemerintah

PBB-P2 menjadi salah sumber pendapatan terbesar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Daerah.

"Pendapatan dari PBB ini sangat penting dalam mendukung berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup," sebut dia.2. Mengatur Kepemilikan Properti

Bukan hanya bermanfaat untuk pendapatan daerah, namun PBB-P2 juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur kepemilikan properti. Morris menuturkan, melalui pengenaan pajak yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemilik properti untuk memanfaatkan tanah dan bangunan mereka lebih efisien.

"Tak hanya itu, PBB juga dapat mendorong penggunaan properti sesuai dengan rencana tata ruang dan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur dan terencana, serta menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya," ucapnya.3. Pengumpulan Data Properti

Dalam proses pemungutan PBB-P2, pemerintah juga dapat sekaligus mengumpulkan data tentang kepemilikan properti dan kondisi properti yang ada. Nantinya, data ini dapat digunakan dalam perencanaan perkotaan, pengembangan infrastruktur, analisis ekonomi dan pengambilan keputusan lainnya.

Data yang akurat dan terbaru mengenai properti sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, serta untuk membuat kebijakan yang berbasis data.Morris menegaskan bahwa pembayaran PBB-P2 tidak hanya merupakan kewajiban warga negara, tetapi juga sebuah kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional. Pajak ini memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PBB-P2 menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan membayar PBB-P2, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Dengan membayar pajak, masyarakat juga membantu memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk pembangunan tersedia dan dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan bersama.

Membayar pajak tepat waktu juga membantu menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur dan terencana, mengurangi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta mendorong pemanfaatan properti yang lebih efisien.

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat yang bertanggung jawab. Melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, kita dapat turut serta mewujudkan cita-cita untuk membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Suzuki Fronx diduga kembali tertangkap kamera warganet saat tengah uji jalan di aspal Indonesia. Spesifikasi Fronx sudah bisa dilihat karena sudah diluncurkan di India.

Fronx tertangkap kamera tengah uji jalan beberapa waktu lalu, pelat nomornya kali ini berbeda dengan yang tertangkap sebelumnya.

Foto tersebut diunggah pada akun Instagram Indra Fathan. Dari foto tersebut terlihat bagian belakang Fronx yang ditutup stiker hitam putih untuk penyamaran.

Tidak disebutkan lokasi tempat uji coba jalan. Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang dikonfirmasi terkait penampakan Suzuki Fronx kesekian kalinya di jalanan Indonesia belum juga memberikan respons.

Suzuki Fronx juga sempat terlihat sedang uji jalan pada Juli lalu. Menurut keterangan seseorang yang tak ingin disebut namanya, foto diambil di salah satu jalan tol di sekitar Jakarta.

Suzuki Fronx punya tiga opsi mesin yang semuanya K-series, yakni 1.200 cc 4-silinder bensin Dual Jet Dual VVT dan CNG serta 1.000 cc turbo Boosterjet bensin 3-silinder. Ada pilihan mesin hybrid.

Pilihan transmisinya Auto Gear Shift (AGS) dan manual yang masing-masing 5 percepatan untuk mesin 4 silinder, serta otomatis 6 percepatan dan manual 5 percepatan buat mesin 3 silinder.

Belum bisa dipastikan pilihan spesifikasi mana yang ditujukan untuk konsumen di Indonesia. Kendati demikian Fronx bakal memperkuat posisi Suzuki di Indonesia yang sudah meniagakan mobil-mobil rendah emisi seperti Ertiga, XL7 dan Grand Vitara berteknologi mild hybrid.

Fronx diklaim punya konsumsi bahan bakar hingga 21,5 kilometer per liter untuk transmisi manual dan 20 kilometer per liter dalam transmisi otomatis dengan mesin bensin turbo 1.000 cc.

Terdapat sistem kamera 360, wireless charger, touch screen audio 17 inci, head up display dan terdapat 10 pilihan warna.

Fronxpunya dimensi panjang 3.995 mm, lebar 1.765 mm tinggi 1.550 mm wheelbase 2.520 mm.

Di India, compact SUV Suzuki Fronx dijual mulai 751,5 juta rupee hingga 1,28 miliar rupee di India atau sekitar 144,9 juta hingga Rp248,4 juta.

Harganya di Indonesia bisa jadi lebih tinggi dari itu mengingatnya sebagai mobil impor. Dengan spesifikasi di atas, Suzuki Fronx bakal bersaing dengan penghuni SUV segmen B yang sudah ada di Tanah Air, seperti Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Kia Sonet dan Nissan Magnite.

Tiga fraksi DPR RI memprotes rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025. Mereka yang memprotes adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika PKS tegas menolak, PKB meminta pemerintah mengkaji ulang dan PPP ingin rencana tersebut ditunda.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan kenaikan PPN tak tepat. Ia menyinggung dampaknya akan buruk untuk masyarakat jika pajak tetap dipaksa naik.

"Fraksi PKS sejak awal konsisten menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 karena dinilai semakin memukul mundur kondisi perekonomian masyarakat," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"Kenaikan PPN kontraproduktif dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan akibat berbagai guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga BBM, bahan pokok, dan tingginya suku bunga kredit," sambung Netty.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari paham bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen itu bukan tiba-tiba. Ini sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP.

Ratna mengutip pasal 7 ayat 1 huruf b beleid tersebut, dijelaskan bahwa tarif PPN akan naik ke 12 persen dari yang berlaku sekarang sebesar 11 persen. Tarif baru ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

"... memerlukan kajian yang mendalam sebelum dilaksanakan. Termasuk perhitungan ulang risiko terjadinya kenaikan inflasi dan biaya hidup, serta dampaknya kepada sektor UMKM," desaknya kepada pemerintah.

"Sehingga secara tegas kami meminta pemerintah untuk bisa mempertimbangkan kembali, apakah penerapan PPN 12 persen di 2025 merupakan kebijakan yang tepat?" tanya Ratna.

Senada, Anggota DPR RI Fraksi PPP Muhammad Aras juga menyampaikan sikap partainya yang tak sepakat mengenai kenaikan pajak. Menurutnya, penurunan daya beli dan konsumsi bakal merosot jika PPN dikerek ke 12 persen.

Aras mengakui bahwa tarif PPN di Indonesia terbilang rendah. Kendati, ia menegaskan PPP tetap mendesak pemerintah menunda rencana mengerek pajak.

"Memang betul bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia, termasuk Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) yang sebesar 15 persen. Namun, perlu diingat bahwa penerapan tarif PPN di Indonesia saat ini masih menggunakan skema single tariff," jelasnya.

"Hal ini dianggap kurang adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan daya beli masyarakat atau kebutuhan antara kelompok barang dan jasa yang berbeda," tambah Aras.

Selain kritik terhadap rencana kenaikan PPN, wakil rakyat mempertanyakan bagaimana kelanjutan rencana presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mengerek tax ratio. Terlebih, Prabowo berencana meningkatkan rasio pajak Indonesia ke level 23 persen.

Pertanyaan ini datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti target pemerintah dalam RAPBN 2025 di mana tax ratio dirancang hanya akan tembus 10,2 persen.

"Lebih kecil dari pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 10,5 persen. Bahkan, pemerintah memperkirakan hingga 2029 tax ratio hanya dapat mencapai 11,48 persen dari PDB. Fraksi PDIP mempertanyakan, bagaimana kelanjutan dari rencana untuk mencapai tax ratio 23 persen?" tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin Rapat Paripurna mengatakan pemerintah bakal menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPR di sidang yang akan datang. Rapat Paripurna lanjutan bakal dihelat pada Selasa, 27 Agustus 2024.