Astra Honda Motor (AHM) mengungkap penyebab penurunan penjualan roda dua dalam negeri semester I 2024 dibandingkan tahun lalu.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan salah satu faktor penyebab penurunan penjualan motor yakni karena tingkat kemampuan konsumen.

"Kebetulan di semester II ini sedang pergantian uang masuk sekolah, biaya pendidikan. Masyarakat kita banyak fokus memprioritaskan biaya pendidikan dan barang kebutuhan pokoknya," kata Muhibbuddin di Jakarta, Kamis (8/8).

Kendati demikian, pria yang kerap disapa Muhib ini menilai penurunan pasar sepeda motor tak sebesar roda empat yang mencapai 19 persen versi Gaikindo.

"Alhamdulillah memang terjadi penurunan tapi sangat tipis sekali kalau dibandingkan periode yang sama di semester I ini," kata dia.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor pada paruh pertama 2024 (Januari-Juni) menembus angka 3.170.994 unit, atau turun sebanyak 0,97 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, pasar motor Honda sepanjang semester I 2024 ambles sebesar 4,1 persen.

Pada 2023, Indonesia berhasil menjual sebanyak 6,2 juta unit motor di pasar domestik, atau tepatnya 6.236.992 unit. Tahun ini, AISI menargetkan penjualan roda dua sebanyak 6,2 juta hingga 6,5 juta unit.

Berikut penjualan motor di Indonesia semester I 2024

1. Januari: 592.658 unit2. Februari: 558.685 unit3. Maret: 583.747 unit4. April: 419.136 unit5. Mei: 505.670 unit6. Juni: 511.098 unit.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah enggan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan industri tekstil.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mulanya menyoroti kinerja industri tekstil dan industri pakaian jadi (wearing apparels) di dalam negeri yang terpuruk.

Ia melihat pemerintah lebih memprioritaskan hilirisasi di bidang pertambangan dibanding mengurus industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia.

"Kita melihat arah kebijakan industri yang saat ini dilakukan pemerintah. Prioritas utamanya program hilirisasi, tapi sangat disayangkan sekali ketika kita berbicara lima subsektor industri. Terkait hilirisasi ini masih berat di hilirisasi pertambangan," jelas Andry dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak 'menganaktirikan' industri tekstil. Pasalnya, industri tersebut memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Padahal kita tahu bahwa tekstil, kalau kita tarik ke belakang ini sebetulnya adalah bagian dari hilirisasi di migas. Jadi tekstil ini produk hilirnya petrokimia. Seharusnya pemerintah memberikan effort yang besar juga. Tidak pandang bulu. Jangan memprioritaskan hilirisasi pertambangan saja," tegasnya.

Ia mengingatkan industri pengolahan non migas pada 2023 memberikan kontribusinya sebesar 16,8 persen terhadap PDB.

Adapun lima subsektor industri yang berkontribusi di antaranya makanan dan minuman; kimia, farmasi dan obat tradisional; logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik; alat angkutan; dan termasuk industri tekstil dan pakaian jadi.

Andry berpendapat posisi industri tekstil dan pakaian jadi bakal tergeser dari lima subsektor industri terbesar yang berkontribusi terhadap PDB pada 2024 oleh industri logam. Hal ini dikarenakan industri tekstil yang semakin terpuruk.

Proyeksi tergesernya industri tekstil tersebut dilihat dari kinerja industri logam dasar yang pertumbuhannya cukup tinggi, bahkan tumbuhnya double digit.

Ia pun berharap seluruh stakeholder terkait dalam pemerintahan turun tangan mempersiapkan langkah-langkah untuk mencegah hal ini. Bahkan, pihaknya berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut andil dalam melihat keterpurukan industri tekstil yang memberikan kontribusi tenaga kerja yang cukup besar ini.

"Kami tahu juga bahwa sekarang kementerian-kementerian teknis terkait, menteri-menteri terkait, bahkan jajarannya sekalipun itu tidak mau mengambil risiko yang cukup besar begitu ya di dua bulan terakhir atau tiga bulan terakhir ini, tidak ingin mengambil risiko untuk mengeluarkan apakah itu insentif, apakah itu terkait dengan regulasi dan lain sebagainya," ucap Andry.

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah, khususnya para menteri, yang menyepelekan proses pemindahan tangan ke pemerintahan selanjutnya terkait regulasi tertentu.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis yang dilakukan INDEF terhadap respons masyarakat di media sosial X, ditemukan sebanyak 64,09 persen warganet tidak percaya dengan satuan tugas (satgas) impor efektif untuk mengatasi impor ilegal.

Pasalnya, berkaca dari kebijakan pembentukan satgas sebelumnya, pembentukan satgas dinilai tidak memberikan efek signifikan. Penggerebekan gudang barang ilegal di samping mendapatkan apresiasi juga mendapatkan kritik netizen.

"Ternyata sebagian besar masih skeptis bahwa satgas impor ilegal akan efektif untuk mengatasi impor ilegal ini. Terlalu banyak satgas dikita tuh ya ada 10, ada masalah ada satgas," ucap Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto dalam kesempatan yang sama.

Dalam waktu yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengkritik sikap pemerintah yang sedikit-sedikit melahirkan satgas untuk tindakan penanganan. Ia menilai hal ini hanya menjadi kebiasaan buruk bagi pemerintah.

"Karena ketika satgas dibentuk itu menunjukkan bahwa pemerintah lemah dalam koordinasi birokrasi. Pemerintah tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kementerian. Nah, pemerintah memiliki kelemahan disitu sehingga sedikit-sedikit dibentuk satgas, ada masalah apa satgas muncul," ucap Danang.

Ia berpendapat pembentukan satgas hanya dilakukan demi menyenangkan publik. Danang melihat belum pernah satgas yang dibentuk pemerintah benar-benar menghasilkan penuntutan penindakan hukum.

"Kasian kementerian-kementerian yang berjuang mempertahankan industri manufaktur kita. Kasian kementerian yang berjuang untuk mempertahankan UKM kita, Kemenkop UKM misalnya, kementerian perindustrian misalnya, kementerian pariwisata misalnya," imbuh Danang.

"Mereka ini berjuang untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri kita, tapi ada beberapa kementerian lain yang kemudian malahan merecoki dengan membanjiri barang-barang kita dengan cara-cara yang tidak terhormat dan ada pembiaran terhadap perlakuan seperti itu tanpa penindakan hukum," tegas Danang lebih lanjut.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat pertumbuhan industri tekstil terkontraksi minus 2,63 persen secara kuartalan pada kuartal II 2024.

Sementara, secara tahunan (yoy) pertumbuhan industri tekstil terkontraksi 0,03 persen. Kontraksi tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 5,05 persen (yoy) pada kuartal II 2024.

Sepanjang Januari hingga Juni 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat industri tersebut telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 13.800 buruh. Fenomena ini memang tak lepas dari sepinya permintaan buntut maraknya produk impor yang harganya lebih murah.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.937 per dolar AS pada Jumat (9/8) pagi. Mata uang Garuda melemah 43,5 poin atau 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia berada di zona hijau. Baht Thailand menguat 0,22 persen, peso Filipina menguat 0,03 persen, won Korea Selatan menguat 0,15 persen, dan yen Jepang menguat 0,02 persen, serta dolar Singapura menguat 0,04 persen.

Sedangkan, dolar Hong Kong melemah 0,03 persen dan yuan China terpantau melemah 0,03 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sementara, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,01 persen, poundsterling Inggris menguat 0,02 persen, dan dolar Australia menguat 0,01 persen.

Sedangkan, franc Swiss menguat 0,07 persen dan dolar Kanada juga menguat 0,01 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas penguatan dolar AS setelah data pengangguran yang dirilis secara resmi lebih kuat dari dugaan.

"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang rebound dan imbal hasil obligasi AS yang naik setelah data klaim pengangguran AS yang lebih kuat dari perkiraan. Investor menantikan data penjualan ritel Indonesia siang ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.850 per dolar AS sampai Rp16 ribu per dolar AS.

Roket China hancur lebur pada Rabu (7/8) dan menciptakan lebih dari 300 keping puing-puing di antariksa. Roket tersebut sedianya bertujuan membuat megakonstelasi satelit internet China.

Pada Selasa pagi (6/8), roket Long March 6A milik Tiongkok meluncurkan 18 satelit pertama untuk jaringan broadband Qianfan, yang pada akhirnya akan menjadi tuan rumah bagi 14.000 satelit.

Roket ini berhasil mengantarkan satelit-satelit tersebut ke orbit rendah Bumi (LEO), pada ketinggian sekitar 800 kilometer. Namun, bagian atas roket ini pecah tak lama kemudian, menghasilkan awan puing-puing, demikian menurut Komando Antariksa Amerika Serikat (USSPACECOM).

"USSPACECOM dapat mengonfirmasi pecahnya roket Long March 6A yang diluncurkan pada 6 Agustus 2024, menghasilkan lebih dari 300 keping puing-puing yang dapat dilacak di orbit rendah Bumi," ungkap organisasi itu dalam sebuah pernyataan, Kamis (8/8), mengutip Space.

USSPACECOM telah melakukan pemantauan terhadap insiden tersebut dan menurut mereka tidak ada ancaman langsung imbas hancurnya roket tersebut. Mereka juga terus melakukan penilaian rutin untuk mendukung keselamatan dan keberlanjutan domain ruang angkasa.

"Puing-puing yang dapat dilacak" umumnya merupakan objek apa pun yang berdiameter setidaknya 10 cm. Awan puing yang baru saja muncul tidak diragukan lagi mengandung banyak pecahan yang terlalu kecil untuk dipantau.

Slingshot Aerospace, perusahaan yang fokus dalam keberlanjutan domain ruang angkasa asal Amerika Serikat, mengatakan kejadian ini merupakan awal yang mengkhawatirkan bagi konstelasi Thousand Sails.

'Thousand Sails Constellation' SSST adalah satu dari tiga rencana 'Ten-thousand star constellation' yang ditargetkan China buat memangkas jarak dengan SpaceX.

"Bahkan jika sebagian kecil dari peluncuran yang diperlukan untuk meluncurkan megakonstelasi China ini menghasilkan puing-puing sebanyak peluncuran pertama ini, hasilnya akan menjadi tambahan yang tidak dapat dipertahankan pada populasi puing-puing antariksa di LEO," kata Audrey Schaffer, wakil presiden strategi dan kebijakan di Slingshot, dalam sebuah pernyataan.

"Peristiwa seperti ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap pedoman mitigasi sampah antariksa yang ada untuk mengurangi penciptaan sampah antariksa baru dan menggarisbawahi perlunya kemampuan kesadaran domain antariksa yang kuat untuk mendeteksi, melacak, dan membuat katalog benda-benda antariksa yang baru diluncurkan dengan cepat sehingga mereka dapat disaring untuk potensi konjungsi," tambahnya.

Slingshot mencatat ini bukan pertama kalinya bagian atas Long March 6A menghasilkan awan puing-puing di orbit. Salah satu badan roket pecah pada 12 November 2022, tak lama setelah meluncurkan satelit cuaca Yunhai-3.

Peristiwa itu menciptakan 533 keping puing yang dapat dilacak pada Januari 2023, menurut "Orbital Debris Quarterly News" NASA edisi Maret 2023.

Orbit Bumi semakin padat, baik dengan satelit aktif maupun serpihan-serpihan puing. Menurut Badan Antariksa Eropa, ada sekitar 10.000 pesawat ruang angkasa yang beroperasi mengelilingi Bumi saat ini (sebagian besar satelit internet SpaceX Starlink), sekitar 40.500 serpihan puing-puing dengan lebar setidaknya 4 inci (10 cm) dan 130 juta serpihan berdiameter setidaknya 1 milimeter.

Iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada 2025. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Ghufron menyebut besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II berpotensi naik seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025.

"Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga (iuran) naik," katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ghufron mengatakan iuran yang bakal naik adalah untuk peserta kelas II dan I. Sementara, besaran iuran peserta kelas III tidak akan berubah.

Pasalnya, peserta kelas III umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3," ucapnya.

Ia belum bisa mengatakan secara rinci kapan besaran iuran kelas II dan I bakal naik. Menurut Ghufron, hal itu kelak bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun terkait kapan kenaikan itu berlaku, Ghufron menyebut itu tergantung pada persetujuan para pemangku kepentingan.

"Tergantung pemerintah dan tergantung banyak pihak," katanya.

Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan sistem KRIS paling lambat 30 Juni 2025.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya menyebut potensi kenaikan tarif iuran masih akan dibahas usai evaluasi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan perubahan iuran peserta ke depannya akan dibahas bersama dengan pihak BPJS Kesehatan.

Ia menyatakan penerapan KRIS memang secara otomatis bakal memperbaharui kualitas ruangan rawat inap pasien BPJS Kesehatan.

"Jadi terkait iuran ini akan kami bahas bersama, artinya soal iuran ini akan melibatkan BPJS," katanya seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Rabu (15/5).

Memang, kata Nadia, aturan mengenai besaran iuran akan tertuang dalam peraturan menteri kesehatan. Namun, pembahasannya pasti melibatkan BPJS Kesehatan sebagai pengelola keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ia menegaskan dalam KRIS kualitas ruangan rawat inap dan tempat tidur akan ditingkatkan. Paling tidak, kualitasnya di atas kelas III BPJS Kesehatan saat ini.

Nadia mencontohkan dengan KRIS satu ruangan maksimal hanya boleh diisi oleh empat tempat tidur. Sementara, di kelas III BPJS Kesehatan masih ditemukan satu ruangan diisi oleh 15 tempat tidur.

Ia pun mengklaim KRIS dengan maksimal empat tempat tidur dalam satu ruangan itu setara dengan kelas II BPJS Kesehatan hari ini.

"Itu (KRIS) sama dengan kelas II yang selama ini dibayarkan peserta JKN," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah juga bakal memperhitungkan apakah ke depan bakal ada kenaikan iuran peserta atau tidak. Sebab, di sisi lain, defisit di BPJS Kesehatan tidak boleh terjadi lagi.

"Ini akan jadi perhitungan BPJS, karena kita tidak mau kalau defisit di BPJS terus berkelanjutan. Karena selama ini terjadi," ujar Nadia.

Selain opsi kenaikan iuran, pihaknya juga membuka peluang subsidi silang antar peserta usai KRIS diterapkan. Namun, lagi-lagi hal ini masih rencana dan masuk perhitungan pemerintah.

"Kami cari skenario terbaik, di sisi lain hak dapat layanan lebih baik terutama bagi mereka yang kelas III jadi lebih layak," pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan e-commerce bakar duit hingga Rp80 triliun buat diskon belanja pada 2022.

Menurutnya, aksi bakar duit dilakukan demi menggairahkan daya beli masyarakat berbelanja online.

"Ini (e-commerce) masuk dan bakar duit. Tahun 2022 dibakar Rp80 triliun, yang menikmati middle class, tapi banyak lower class dapat income. Ada daya beli subsidi indirectly," ujar Jahja saat menghadiri BCA UKM Fest di Mal Kota Kasablanka, Rabu (7/8).

Namun, Jahja melihat kini bakar duit lewat dengan menebar diskon belanja oleh e-commerce mulai berkurang.

Akibatnya, masyarakat harus berbelanja online dengan biaya lebih tinggi. Pada akhirnya, Jahja menilai hal ini menjadi salah satu biang kerok turunnya daya beli masyarakat.

Selain seret diskon, Jahja menuding maraknya judi online (judol) jadi pemicu daya beli lesu. Sebab, gara-gara berjudi itu masyarakat kehilangan banyak uang.

"Orang sudah hopeless, judol. Bahkan bank dibawa-bawa. Cara judol ada e-wallet, ada tunai banyak sekali tidak ter-detect. Ini menggerogoti daya beli masyarakat," imbuhnya.

Selanjutnya, Jahja menyebut berkurangnya jumlah pinjaman online (pinjol) ilegal juga membuat daya beli masyarakat turun.

Ia menuturkan pada saat covid-19 melanda, keberadaan pinjol ilegal marak di Indonesia. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang meminjam uang.

Jahja mencontohkan ada satu orang yang bisa meminjam dana pada 20 pinjol sekaligus. Hal itu terjadi lantaran ia gali lobang tutup lobang. Dengan kata lain, saat ia tidak bisa membayar utang di satu pinjol, ia akan meminjam ke pinjol lain untuk membayar tagihan.

Meski merugikan masyarakat, Jahja menyebut kehadiran pinjol ilegal turut mengerek daya beli secara tidak langsung.

Namun, saat ini pinjol ilegal sudah diberantas oleh Otorita Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, daya beli juga cukup terkikis.

Penurunan daya beli memang tengah terjadi di Tanah Air.

Data Mandiri Spending Index menunjukkan tabungan konsumen menengah dengan nilai Rp1 juta hingga Rp10 juta, turun dari kisaran 100 pada Januari 2023 menjadi 96,6 pada Mei 2024. Fenomena makan tabungan paling dalam terjadi pada April 2024, yakni di level sekitar 90-an.

Berdasarkan data bank pelat merah itu, indeks daya beli kelas menengah turun dari level 130-an pada Januari 2023 menjadi 122,7 pada Mei 2024.

Tanda-tanda pelemahan daya beli terlihat dari deflasi yang selama tiga bulan terakhir. Tercatat, deflasi Mei minus 0,03 persen (yoy), minus 0,08 persen pada Juni dan minus 0,18 persen pada Juli.

Ada beberapa faktor yang mendukung. Pertama, deflasi yang tercatat tiga bulan berturut-turut. Kedua, menurunnya kinerja industri manufaktur sehingga PMI Manufaktur masuk ke zona kontraksi.

Ketiga, terjadi banyak PHK akibat melemahnya permintaan sehingga produksi tertahan dan ekspor menurun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.

Menurutnya, kenaikan PPN ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana PPN menjadi 12 persen mulai 2025.

"Kan Undang-undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang (yang menunda kenaikan PPN), kan tidak ada," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8) dikutip CNBC Indonesia.

Meski begitu, Airlangga menekankan masuk tidaknya keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam APBN 2025 harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan nota keuangan dan RUU APBN 2025.

"Jadi kita monitor saja catatan nota keuangan nanti. Nanti kita dengar saja nota keuangan," tegas Airlangga.

Ekonom sebelumnya sudah mewanti-wanti dampak kenaikan PPN 12 persen pada tahun depan jika tidak ada penundaan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai masyarakat kelas menengah bawah jadi kelompok yang paling terdampak kenaikan pajak ini.

"Ini pengaruhnya ke masyarakat kelas menengah bawah, kelompok kelas menengah atas sih enggak terpengaruh sama sekali," kata Josua kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/3).

Menurutnya, kenaikan PPN bakal berdampak pada lonjakan inflasi. Meski tidak besar, kenaikan harga akan menambah tekanan ke kelas menengah dan bawah.

Apalagi, kelas menengah ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, berbeda dengan kelas bawah atau masyarakat miskin. Kelas menengah dianggap tidak layak menerima bantuan, tetapi pendapatan mereka pun tak bisa mengiringi kenaikan harga bahan pokok.

"Kelas menengah ini bukan penerima bansos, karena hanya 40 persen terbawah dapat bansos. Desil 1-4 jadi kewajiban pemerintah support melalui bansos. Nah, desil 5-6 ini yang harus kita pertimbangkan. Mereka enggak dapat bansos tapi biaya hidup, dampak dari inflasi berpengaruh ke mereka dan pendapatannya enggak naik banyak," jelasnya.

Namun, kata dia, jika kenaikan PPN tak diiringi dengan kenaikan bahan pokok dan listrik, kemungkinan tekanan untuk masyarakat kelas menengah bawah tidak terlalu besar.

"Seandainya hanya kenaikan PPN dan nggak ada kenaikan lain seperti listrik tetap, LPG tetap, harga bahan pokok stabil, ya mungkin dampak ke konsumsi secara keseluruhan tidak se signifikan itu. Mungkin terpengaruh ke kelas menengah rentan miskin cuma sedikit," imbuh dia.

Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen selama beberapa tahun terakhir, saat perekonomian global terguncang di tengah ketidakpastian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada kuartal II 2024 secara tahunan (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023, yang sebesar 5,17 Persen.

Sementara pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2023, yang sebesar 5,04 persen.

Presiden Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya masih stabil, padahal kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja.

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I 2024, tumbuh 5,11 persen," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7) lalu.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang disebut Jokowi baik tersebut, ada masalah lain yang mengintai Indonesia, termasuk maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masih tingginya angka kemiskinan.

Badai PHK menggila terutama di Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat PHK menimpa 32.064 tenaga kerja selama enam bulan pertama di 2024.

Mayoritas kasus PHK terjadi di Jakarta yang mencapai 7.469 orang. PHK lainnya juga terpusat di Pulau Jawa. Ada di Banten dengan 6.135 orang kehilangan pekerjaan, 5.155 pekerja di Jawa Barat di-PHK, dan kasus di Jawa Tengah yang menimpa 4.275 karyawan.

Pemutusan hubungan kerja yang cukup banyak juga terjadi di luar Jawa. Misalnya, ada 1.812 orang di Sulawesi Tengah yang harus kehilangan pekerjaannya hingga Juni 2024.

Lantas mengapa saat pertumbuhan ekonomi diklaim stabil tetapi marak terjadi PHK?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pertumbuhan ekonomi 5 persen sebenarnya tidak tergolong tinggi. Bahkan angka itu terbilang sangat standar jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan China, di saat negara-negara tersebut sedang di fase keluar dari jebakan negara berpendapatan rendah dan menengah.

Jepang dan China, sambungnya, pernah mencatatkan pertumbuhan 9 persen hingga 10 persen selama satu dekade. Sedangkan Taiwan dan Korsel pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen sampai 9 persen selama satu dekade lebih.

"Bahkan dibanding raihan Orde Baru (orba) saja, angka tersebut masih terbilang biasa, di mana rata-rata angka pertumbuhan di era orba sekitar 6 persenan. Setahun jelang krisis 1997 saja, angka pertumbuhan Indonesia tercatat sekitar 6,8 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan angka 5 persen terasa tinggi secara komparatif, karena negara-negara di dunia juga mencatat angka pertumbuhan yang rendah pasca-krisis finansial 2008, atau terjebak di dalam fase 'secular stagnatio'.

Istilah itu diperkenalkan Ekonom Alvin Hansen pada 1938, di mana Amerika Serikat (AS) dinilai telah kehilangan sumber-sumber pertumbuhan ekonominya. Istilah itu digunakan kembali oleh mantan Menteri Keuangan AS Larry Summer setelah krisis finansial 2008 lalu.

Pertumbuhan ekonomi 5 persen, sambung Ronny, juga tidak didukung oleh kualitas pertumbuhan yang baik, di mana sektor pendorongnya bukan lagi sektor padat karya seperti manufaktur, tetapi kini ditopang sektor padat modal seperti infrastruktur, pertambangan, jasa, ekonomi digital, dan sektor investasi portofolio (keuangan).

"Sehingga ILOR atau Incremental Labour Output Ratio kita terbilang cukup rendah. ILOR adalah tingkat serapan tenaga kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurutnya, babak belurnya sektor manufaktur utamanya karena kalah saing dengan barang impor. Akibatnya, banyak PHK terjadi di sektor TPT (tekstil) dan alas kaki.

Hal serupa juga yang menimpa industri rokok yang kian hari kian mahal, baik karena pajak maupun karena kampanye antirokok, dan lainnya.

Pada intinya, Ronny mengatakan 5 persen bukanlah angka pertumbuhan yang tinggi dan kualitasnya pun terbilang kurang bagus karena tidak ditopang oleh sektor-sektor padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bisa jadi bersifat semu karena hanya dinikmati segelintir orang. Alhasil, serapan tenaga kerja rendah dan ketimpangan makin tinggi.

"Boleh jadi memang ada benarnya istilah semu tersebut untuk menggambarkan pertumbuhan kita, karena sektor padat modal yang menopangnya hanya akan memperkaya para pemilik modal. Para bankir yang membeli surat utang negara, para industrialis tambang SDA, para Tycoon, mogul ekonomi digital, dan para oligar yang hidup dari proyek-proyek negara, dan seterusnya, adalah para pihak yang menikmati pertumbuhan ekonomi lima persen kita," katanya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai terjadinya PHK di beberapa industri saat pertumbuhan ekonomi 5 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua sektor.

Ia menilai ada sektor yang sebenarnya cukup strategis tetapi kalah saing sehingga harus melakukan PHK, misalnya tekstil.

Tekstil, kata Yusuf, merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan dan juga berkontribusi terhadap industri manufaktur secara umum.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir sektor tekstil dihadapkan masalah ketidakmampuan untuk bersaing dengan produk-produk impor yang masuk ke dalam negeri.

Meskipun ekonomi tumbuh 5 persen, Rendy menyebut terjadi perlambatan pertumbuhan pada beberapa komponen PDB dibandingkan dengan data pencapaian di periode yang sama tahun lalu.

Salah satunya, konsumsi rumah tangga yang melambat di kuartal kedua tahun ini jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Perlambatan konsumsi rumah tangga, katanya, menjadi lampu kuning karena setidaknya memberikan gambaran masyarakat menengah ke bawah mengalami tekanan daya beli.

"Ini terlihat dari misalnya pertumbuhan upah yang relatif marginal. Jadi sekali lagi bahwa betul pertumbuhan ekonomi terjadi secara agregat namun masih ada pekerjaan rumah, terutama kalau kita melihat dari sisi sektor lapangan usaha dan kalau kita melihat dari kelompok pendapatan masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Ke depan, Yusuf mengatakan pemerintah perlu menjaga daya saing sektor-sektor yang saat ini masih tertatih-tatih baik karena kehilangan daya saing maupun masih merasakan efek dari efek covid 19 beberapa tahun yang lalu. Pemerintah katanya bisa memberikan insentif pajak bagi sektor yang membutuhkan.

Terkhusus untuk industri tekstil, perlu dilihat apakah kebijakan pemerintah untuk menekan impor sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja industri tekstil itu sendiri.

"Di level individu, saya kira pemberian bantuan terutama di semester kedua nanti juga tidak kalah penting. Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana pemerintah menjaga iklim ataupun indikator ekonomi seperti inflasi sehingga kenaikan harga barang terutama untuk komoditas pangan tidak terjadi dan menekan kembali daya beli masyarakat," imbuhnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci daftar 20 perusahaan pelat merah yang menyumbang pajak terbesar ke kas negara.

Ia menyebut 20 BUMN itu menyetorkan pajak sebesar Rp439 triliun pada 2023. Capaian itu, katanya, tak terlepas dari meningkatnya kinerja dan produktivitas seiring dengan transformasi yang dilakukan BUMN.

"Hasil ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN. Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia," kata Erick dalam unggahan di instagramnya @erickthohir, Rabu (7/8).

Setoran pajak Rp439 triliun itu terutama disumbangkan oleh 20 BUMN. PT Pertamina (Persero) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp224.530 miliar.

Kemudian PT PLN (Persero) sebesar Rp52.385 miliar, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp33.119 miliar, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp26.624 miliar.

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp25.979 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp10.454 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp10.061 miliar, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp8.923 miliar, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 7.227 miliar.

PT Pertamina (Persero): Rp224.530 miliarPT PLN (Persero): Rp52.385 miliarPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp33.119 miliarPT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp26.624 miliarPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25.979 miliarPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp10.454 miliarPT Pupuk Indonesia (Persero): Rp10.061 miliarPT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Rp8.923 miliarPT Mineral Industri Indonesia (Persero): Rp7.227 miliar

PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Rp5.666 miliarPT Perkebunan Nusantara III (Persero): Rp4.848 miliarPT Hutama Karya (Persero): Rp3.759 miliarPT KAI (Persero): Rp3.592 miliarPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk: Rp3.575 miliarPT Krakatau Steel (Persero) Tbk: Rp3.207 miliarPT PP (Persero) Tbk: Rp3.203 miliarPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp3.114 miliarPT Adhi Karya (Persero) Tbk: Rp3.057 miliarPerum Bulog: Rp2.725 miliarPT Jasa Marga (Persero) Tbk: Rp2.640 miliar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada pembukaan, Jumat (9/8).

Pengamat Pasar Modal dari Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan pergerakan IHSG masih dibayangi ketidakpastian global. Namun, pelemahan akan terbatas ditopang oleh penguatan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"IHSG kami perkirakan bergerak terbatas cenderung melemah. Penguatan nilai tukar rupiah dan bergerak di bawah Rp16 ribu terhadap dolar AS pasca-rilis cadangan devisa yang surplus sebesar US$145,4 miliar akan menjadi sentimen positif untuk IHSG di tengah ketidakpastian ekonomi global," kata Audi dalam riset hariannya.

Audi memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang level support 7.127 dan resistance 7.298, setelah tertahan level MA20 di level 7.230.

Untuk hari ini, ia merekomendasikan saham yang bisa dipilih adalah TLKM, ARTO dan ASII.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova juga memperkirakan IHSG lanjut melemah pada pembukaan hari ini dengan rentang support 6.839 dan resisten 7.454.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," kata Ivan.

IHSG ditutup di level 7.195 pada Kamis (8/8) sore. Indeks saham melemah 17 poin atau minus 0,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,67 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.

BPJS Kesehatan memberikan tambahan dana sebesar Rp45 triliun untuk meningkatkan layanan kepada peserta melalui fasilitas kesehatan (faskes) pada 2023.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan dengan tambahan dana itu biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan tahun lalu menjadi Rp158,8 triliun.

Menurutnya, itu merupakan bukti masyarakat makin puas dengan layanan jaminan kesehatan nasional.

"Tahun kemarin karena kepercayaan masyarakat meningkat, kami berikan uang tambahan untuk melayani masyarakat dan faskes sebesar Rp45 triliun," ujar Ghufron di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ia pun mengklaim kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia per 1 Agustus 2024.

Menurutnya, capaian kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) itu melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024. Dalam beleid itu, target kepesertaan JKN pada 2024 adalah sebanyak 98 persen.

Dengan capaian kepesertaan tersebut, Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Ghufron mengatakan predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas.

Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).

"Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," kata Ghufron.