Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih bisa menguat pada perdagangan Selasa (9/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat minim sentimen, baik dari dalam maupun luar negeri, membuat kondisi pasar stagnan. Kendati, ia menyebut IHSG masih dalam jalur uptrend, terutama secara jangka panjang.

"Hal ini juga ditunjang oleh masih cukup stabilnya kondisi perekonomian yang terlihat dari data terlansir. Hari ini IHSG berpotensi menguat," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.123 dan resistance 7.289.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, SMGR, GGRM, HMSP, TBIG, ITMG, TLKM, BBRI, dan BBNI.

Sedangkan Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyebut penguatan IHSG mulai terhenti karena sudah memasuki fase jenuh beli. Indeks kini masih harus menguji level resistance di 7.298.

"Anda dapat memanfaatkan koreksi tersebut untuk melakukan buy on weakness apabila saham Anda ikut terkoreksi," tuturnya.

Namun, ia memprediksi IHSG masih berpotensi menguat hari ini. William memperkirakan gerak saham akan berada di rentang 7.000 hingga 7.298.

IHSG melemah ke level 7.250 pada perdagangan Senin (8/7). Indeks saham turun 2,39 poin atau minus 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,76 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,85 miliar saham.

Perum Perumnas meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk tahun depan. Tambahan modal itu digunakan untuk pembangunan pada lahan yang terdapat backlog perumahan.

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan pemberian PMN tunai dengan klasifikasi penugasan.

"Secara eksternal, backlog masih tinggi 9,9 juta unit dengan pemenuhan tahun tahun maksimal 1 juta dan pertumbuhan 800 ribu keluarga baru per tahun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

Selain itu, PMN juga digunakan untuk penyelesaian persediaan yang dimiliki Perumnas. Budi mencatat saat ini masih ada 30 ribu unit rumah yang belum terjual.

PMN juga akan digunakan untuk pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. Tak hanya itu, PMN juga digunakan untuk pengembangan ekosistem kawasan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan peningkatan daya jual Perumnas.

Budi juga menuturkan penambahan PMN Rp1 triliun itu dapat meningkatkan ekuitas perusahaan pada perbaikan debt to equity ratio (DER) sebesar 1,7 kali pada 2025 hingga 1 kali pada 2029.

PMN juga dapat meningkatkan pendapatan dari sekitar Rp2,8 triliun pada 2025 menjadi Rp4,5 triliun pada 2029 dengan CAGR 12 persen.

"Peningkatan laba bersih di mana 2025 sebesar kurang lebih Rp56 miliar menjadi Rp725 miliar pada 2029," imbuhnya.

Seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) untuk dibahas lebih lanjut.

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Saat ini ada sembilan fraksi yang berada di DPR RI yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

"Kami semuanya setuju untuk dilanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk nanti ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Senin (8/7).

Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan. Misalnya dari Partai Demokrat yang meminta pemerintah untuk mengendalikan emisi gas rumah cara serta dekarbonisasi harus menjadi dasar dalam pembuatan KEN.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam transisi energi baru terbarukan (EBT) dan melibatkan prinsip keadilan. Transisi energi harus berlandaskan kepada keadilan dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan," ujar anggota Komisi VII Hendrik Halomoan Sitompul.

Sementara, catatan dari PKS salah satunya RPP ini harus mengatur proses transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan energi terbarukan secara rasional dan berkelanjutan.

"RPP ini harus disusun secara komprehensif dengan perencanaan yang matang karena akan menentukan arah energi bangsa ini," ujar anggota Komisi VII Mulyanto.

Sementara PAN memandang bahwa RPP KEN perlu dibahas lebih lanjut karena memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin menyampaikan harmonisasi RPP KEN sudah selesai. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat itu, Kementerian ESDM lantas bersurat kepada Komisi VII pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, pada 25 Juni 2024 Arifin mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata Arifin.

Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2023-2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait KEN. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berharap DPR menyetujui RPP KEN.

Pemerintah sepakat membentuk dana abadi peningkatan kualitas pariwisata Indonesia (Indonesia Quality Tourism Fund/ IQTF). Hal itu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan pemerintah akan menyelesaikan regulasi pendukung pada Agustus mendatang. Lalu, pemerintah akan menyiapkan modal awal sebesar Rp2 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Baru saja rapat memutuskan atas arahan bapak presiden (Jokowi) yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk. Bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi, dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp2 triliun," ujar Sandiaga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (8/7).

Alokasi dana abadi itu akan dimasukkan dalam RAPBN 2025. Dengan dana itu, Sandiaga berharap Indonesia bisa menyelenggarakan kegiatan berskala internasional yang akan mendorong pergerakan wisatawan dan mengangkat citra Indonesia di mata global.

"Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden. Tadi juga rapat dihadiri presiden terpilih bapak Prabowo Subianto," ujar Sandiaga.

Selain aspek ekonomi dan wisata, pemanfaatan dana itu nantinya juga untuk memastikan kegiatan yang diselenggarakan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

"Jadi nanti pengelolaan sampahnya, pengurangan emisi karbon ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund. Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas," jelas Sandiaga.

Pembahasan dana abadi pariwisata ini sudah intensif setidaknya sejak 2023 lalu. Bahkan, dibicarakan langsung bersama Presiden Jokowi.

"Tahun ini pemerintah akan menggelontorkan Rp2 triliun melalui dana khusus pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF)," klaim Sandi di akun X pribadinya pada 22 Februari 2024 lalu.

"Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan event-event lokal hingga internasional, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah wisatawan sehingga mampu membawa dampak penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi," tambahnya.

Namun, pembentukan dana abadi pariwisata ini sebelumnya sempat menuai kontroversi. Pasalnya, pemerintah sempat berwacana untuk memungut iuran tourism funddan memasukkannya ke dalam komponen harga tiket pesawat yang menuai protes masyarakat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat terjadi lonjakan imporTekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebesar 43 persen setelah aturan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024 berlaku sejak 17 Mei 2024.

Berdasarkan data Kemenperin, impor melonjak 43 persen dari sebelumnya hanya 136,36 ribu ton pada April 2024 menjadi 194,87 ribu ton per Mei 2024.

Padahal, sebelumnya, impor TPT mulai turun sejak awal tahun ini. Pada Januari 206,30 ribu ton menjadi 166,76 ribu ton pada Februari, lalu pada Maret turun lagi menjadi 143,49 ribu ton.

"Terbitnya Permendag 8 ini menyebabkan impornya kembali naik, yang tadinya sudah mulai menurun," ujar Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita dalam diskusi media di Gedung Kemenperin, Senin (8/7).

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah bisa sepakat untuk mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali pada Permendag 36/2023.

Pasalnya, dalam Permendag 36/2023 izin untuk melaksanakan impor lebih ketat karena harus ada Pertimbangan Teknis (pertek) untuk semua kelompok komoditas. Sedangkan, dalam Permendag 8/2024, Pertek hanya diperlukan untuk beberapa komoditas saja.

"Permendag 36 yang ditetapkan pada Desember 2023 dan berlaku 10 Maret ini mensyaratkan verifikasi kemampuan industri dan ada Pertek dalam upaya pengamanan industri dalam negeri," jelasnya.

Selain itu, Reny menyebutkan lonjakan impor karena Permendag 8/2024 berdampak pada pengurangan tenaga kerja (PHK) besar-besaran di sektor tekstil. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.

"Nah, jadi bisa dibayangkan ketika terjadi PHK besar-besaran, kita kehilangan SDM-SDM terampil di sektor industri TPT yang mungkin tidak bisa kita gantikan," pungkasnya.

PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp13,86 triliun untuk tahun depan.

Direktur Utama HK Budi Harto mengatakan suntikan modal itu digunakan untuk pembangunan sejumlah ruas tol di Sumatera.

"Dengan tambahan PMN sebesar R 13,86 triliun pada Hutama Karya akan dilakukan untuk memulai pembangunan Tol Jambi Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru dengan potensi pajak ekuivalen terbangun sepanjang 48 km," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

PMN juga akan digunakan untuk perencanaan teknis bakal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap III.

Lebih rinci, PMN Rp13,86 triliun akan dialokasikan untuk ruas Jalan Tol Jambi Rengat sebesar Rp7,62 triliun. Lalu, Rp5,84 triliun untuk Tol Rengat-Junction Pekanbaru.

Sementara, Rp400 miliar sisanya untuk perencanaan teknis bakal pembangunan JTTS Tahap III.

Kendati, untuk membangun Jalan Tol Jambi-Rengat dan Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru dana yang dibutuhkan sebesar Rp105,5 triliun. Adapun secara keseluruhan kedua ruas tol itu terbentang sepanjang 375 km.

Oleh karena itu, Budi mengatakan pihaknya membutuhkan PMN berkelanjutan untuk pembangunan kedua ruas tol yang ditargetkan bisa rampung pada 2030 tersebut.

Ia menilai tanpa PMN, maka kebutuhan pendanaan akan dipenuhi dengan penambahan utang berbunga dan berdampak pada beban bunga yang ditanggung HK.

"Di mana skenario tanpa PMN akan menanggung beban benda yang lebih besar sehingga membuat potensi laba bersih perusahaan menurun," kata Budi.

Boeing akhirnya mengakui kesalahan mereka atas kecelakaan Lion Air 2018 lalu dan mereka terancam denda US$487 juta atau Rp7,9 triliun (asumsi kurs Rp16.270 per dolar AS).

Ini terkait dengan dua kecelakaan pesawat Boeing 737 Max beberapa tahun silam. Selain peristiwa maut di perairan Karawang pada 2018, kecelakaan juga menimpa Ethiopian Airlines di 2019.

Keluarga korban menentang pengakuan dosa Boeing agar perusahaan itu tak dituntut lebih lanjut. Pasalnya, pihak korban menuntut lebih banyak dari potensi putusan denda, yakni US$24,8 miliar atau Rp403 triliun.

Paul Cassell selaku profesor hukum di University of Utah yang mewakili banyak keluarga korban mengkritik putusan tersebut. Ia mengatakan aksi penghindaran tuntutan dari Boeing tak sebanding dengan nyawa 346 orang yang hilang dalam dua kecelakaan maut di Indonesia dan Ethiopia.

"Kesepakatan yang menipu dan murah hati ini jelas tidak untuk kepentingan umum," tegas Paul, dikutip dari CNN Business, Senin (8/7).

Di lain sisi, pernyataan singkat Boeing mengamini bahwa mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS. Pabrikan pesawat itu mengatakan resolusi dari kasus ini dicapai dengan syarat serta persetujuan atas ketentuan tertentu.

Selain membuat ratusan orang tewas, operasional Boeing 737 Max juga dianggap menipu Pemerintah AS. Khususnya, ketika Boeing mengecoh Federal Aviation Administration (FAA) selama proses sertifikasi pesawat.

Pesawat yang mulai beroperasi pertama kali pada 2017 itu langsung mengalami dua kecelakaan fatal. Ini terjadi berurutan, yaitu di Indonesia pada 2018 dan Ethiopia di 2019.

"Investigasi mengungkap adanya cacat desain pada sistem auto-pilot. Boeing telah mengakui bertanggung jawab atas kecelakaan fatal tersebut, dan karyawannya yang menyembunyikan informasi tentang cacat desain dari FAA selama sertifikasi," tulis laporan tersebut.

Sempat dilarang terbang selama 20 bulan, Boeing 737 Max bisa kembali mengudara. Ini terjadi usai ada kesepakatan antara Boeing dan Departemen Kehakiman AS pada Januari 2021.

Ada masa percobaan tiga tahun, di mana Boeing setuju untuk memperbaiki masalah kualitas pesawat dan transparansi terhadap pemerintah. Namun, insiden Alaska Air muncul, tepat beberapa hari sebelum masa percobaan berakhir.

Pada awal 2024, terjadi ledakan Alaska Airlines yang menggunakan pesawat Boeing 737 Max. Panel jendela yang dioperasikan Alaska Airlines saat itu pecah di udara.

Akibatnya, keselamatan pesawat 737 Max kembali dipertanyakan dan Boeing diseret lagi ke persidangan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak akan direvisi kembali.

Awalnya, aturan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan aturan itu memuat persyaratan perizinan impor berupa Pertimbangan Teknis (Pertek). Akibatnya, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Zulhas mengatakan kondisi itu membuat Jokowi marah.

"Saya lagi di Peru jam 2 pagi ditelpon oleh pak wamen, presiden marah kemudian rapat terbatas di istana, Permendag 7 harus diubah malam ini karena barang di Priok numpuk enggak bisa keluar," katanya di rapat kerja dengan Komisi VI, Senin (8/7).

"Saya tandatanganilah dari Peru. Pertek-pertek itu dihapus jadi lah Permendag 8," katanya.

Permendag 8/2024, sambungnya, kembali diprotes karena dituding menjadi penyebab melemahnya industri tekstil dalam negeri. Namun, Zulhas membantah tudingan itu.

Menurutnya, beleid itu masih mengandung Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Permendag 8 menghapus pertek-pertek yang baru, yang lama tidak, TPT tidak (dihapus). Jadi kalau tekstil mengatakan kita bangkrut karena Permendag 8 ya enggak benar, karena itu enggak dihapus," katanya.

Zulhas mengatakan pemerintah kembali mengadakan rapat di mana Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan agar Permendag 8/2024 diubah dengan memasukkan kembali Pertek. Namun Zulhas menolak usulan tersebut.

Dalam rapat selanjutnya, Zulhas kembali kekeh Permendag 8/2024 tidak diubah. Zulhas menilai belum tentu Pertek bisa menyelesaikan masalah tumbangnya industri tekstil dalam negeri.

Akhirnya disepakati Permendag 8/2024 tidak akan diubah lagi.

"Saya menolak keras. Akhirnya presiden setuju enggak bikin Permendag lagi," katanya.

Sebagai alternatif solusinya pemerintah akan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas. Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Untuk penetapan BMPT katanya akan di dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir. Sementara untuk BMAD akan ditentukan berdasarkan hasil pantauan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Dia (KPPI dan KADI) akan lihat tiga tahun terakhir ini kayak apa data-data kita. Kalau memang melonjak impornya produk yang tujuh macam itu maka dia bisa kenakan tarif bisa 10 persen, 50 persen, bisa 200 persen," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pengusaha tidak melakukan diskriminasi dalam perekrutan pekerja perempuan atau ibu hamil menyusul aturan cuti dalam UU Nomor 4 tahun 2024 atau UU KIA.

Melalui beleid yang diteken sejak 3 Juli 2024 itu, ibu melahirkan mendapatkan jatah cuti maksimal hingga enam bulan.

"Kita harapkan tidak seperti itu, karena apapun harus hargai perempuan, ibu-ibu mengandung. Dan kita berharap bayi yang dilahirkan sehat semuanya," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi menyebut cuti melahirkan itu mampu dimanfaatkan oleh seluruh ibu pasca melahirkan anak mereka. Ia menilai hal tersebut sangat manusiawi.

"Jadi kalau diberikan cuti seperti itu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya," ujarnya.

Jokowi sebelumnya resmi menandatangani UU Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan atau UU KIA pada Selasa (3/7).

Melalui beleid itu, ibu melahirkan mendapatkan jatah cuti maksimal hingga enam bulan.

Dalam dokumen yang diunggah melalui laman JDIH Sekretariat Negara, UU KIA juga mengatur bahwa seorang ibu yang sedang cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya.

Ada dua kondisi, yakni mendapat upah penuh untuk tiga atau empat bulan pertama dan 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.

Tan hanya itu, suami yang mendampingi istrinya juga mendapatkan hak cuti.

Hak cuti pendampingan istri diberikan selama masa persalinan dengan waktu paling singkat selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, seorang suami diberikan waktu cuti pendampingan istri maksimal untuk 5 hari.

Pun saat istri mengalami keguguran, suami diberikan hak cuti pendampingan istri selama 2 hari. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Sejumlah rute penerbangan maskapai TransNusa dilaporkan mengalami penundaan (delay) beberapa hari belakangan hingga Selasa (9/7). Kondisi itu terjadi imbas cuaca ekstrem.

Penundaan penerbangan itu dialami pakar tata hukum tata negaraprZainal Arifin Mochtar alias Uceng sebagai salah satu calon penumpang. Dia membagikan apa yang ia alami lewat akun Instagram pribadinya.

Uceng mulanya memesan tiket pesawat TransNusa untuk terbang ke Jakarta dari Yogyakarta pukul 10.00 WIB, Senin (8/7) ini. Tapi, dia sampai mengubah jadwal acara yang harus ia hadiri di Jakarta karena penerbangan mengalami delay sampai empat kali.

Dia meluapkan keluh kesahnya mengenai delay ini beserta kronologi apa yang ia alami dalam tiga unggahan berbeda hari ini. Di salah satu unggahan, Uceng bilang, penerbangan sedang padat sehingga ia tak ada opsi lain kecuali memakai jasa TransNusa.

"Sodara2... ditambah lagi 40 menit dari jam 15.00 ke 15.40... Dan entah sampai kapan.. empat kali. Quatrick pemirsa... piala eropa dan amerika latin aja msh seret hatrick apalagi quatrick. Bagi saya sederhana, andai sedari pagi dia bilang gak punya psawat, sy bisa naik mobil ke jkt. Insya Allah dah nyampe. Bukan menunda jam 10 ke 12, jam 12 ke jam 14, jam 14 ke 15 dan kini 15 ke menjelang jam 16...," tulis Uceng dalam unggahan pada akun @zainalarifinmochtar.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Uceng untuk mengutip unggahannya tersebut.

Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto sementara mengungkap penundaan penerbangan dipicu cuaca buruk yang melanda wilayah Jakarta sejak Kamis (4/7) kemarin.

"Kamis itu cuaca buruk banget, hujan terus. Jadi tentu ada yang ke-delay, baik take off maupun landing," kata Bayu saat dihubungi, Senin (8/7) sore.

Saking buruknya cuaca, kata Bayu, salah satu pesawat TransNusa rute Denpasar-Jakarta, yang mestinya mendarat di Bandara Cengkareng terpaksa dilakukan divert atau pengalihan pendaratan ke Yogyakarta.

Pengalihan pendaratan ini membuat pesawat harus mengisi bahan bakar lagi sebelum terbang ke Cengkareng. Proses yang memakan waktu ini, kata Bayu, menimbulkan efek berantai pada rotasi atau pergerakan pesawat TransNusa di kala cuaca buruk berupa hujan seharian ini juga baru mereda Minggu (7/7) sore.

"Sampai hari ini delay-nya sudah lumayan berkurang. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu delay-nya luar biasa," beber Bayu.

Meski jadwal penerbangan diklaim berangsur pulih, tapi tetap saja dampak pada rotasi pesawat masih berlanjut sampai hari ini bahkan Selasa (9/7) besok. Kendati, Bayu mengklaim waktu penundaan sudah jauh lebih berkurang tak seperti di awal sampai tiga hingga lima jam.

"Kemungkinan besok akan terlambat satu sampai satu setengah jam, maksimum dua jam kalau nggak ada delay lagi, karena semuanya delay. Alasan kami tetap keselamatan, karena bad weather," ungkapnya.

Bayu mengklaim bagian informasi telah menyampaikan perihal situasi ini kepada setiap calon penumpang. Tapi, tetap saja banyak surel komplain masuk ke pihaknya, termasuk dari para WNA. Dia telah meminta maaf atas kejadian kurang mengenakkan ini.

Pihak TransNusa, klaim Bayu, juga sudah dipanggil menghadap Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Kementerian Perhubungan untuk menguraikan situasi yang terjadi.

"Kita juga sudah memberikan kompensasi sesuai peraturan, ada yang reschedule, ada yang kita hotelkan. Sebetulnya bukan hal baru, tapi ini panjang, biasanya cuma sehari dua hari," tuturnya.

Terpisah, Stakeholder Relation Manager PT AP I Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Ike Yutiane mengatakan jika penundaan penerbangan hanya dialami maskapai TransNusa saja.

"Betul pesawat mengalami delay penyebabnya adalah operational reason, sementara hanya TransNusa aja dan mereka sudah memberikan delay service," kata Ike saat dihubungi, Senin.

Pemerintah raup setoran perpajakan Rp1.028 triliun sepanjang semester I 2024. Penerimaan pajak hingga cukai ini baru mencapai 44,5 persen dari target di APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

"Artinya, (penerimaan perpajakan) mengalami kontraksi 7 persen (yoy), karena tahun lalu semester I kita bisa mencapai Rp1,105,6 triliun," ucapnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Penerimaan perpajakan itu mencakup Rp893,8 triliun pajak. Angka ini baru mencapai 44,9 persen dari target APBN 2024.

Penerimaan pajak ini juga turun 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, penurunan itu tak lepas dari menurunnya pajak penghasilan PPh badan.

Anjloknya PPh terutama terjadi pada perusahaan yang berbasis komoditas. Mereka mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas.

"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, penerimaan perpajakan yang berasal dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp134,2 triliun. Angka ini baru mencapai 41,8 persen dari target di APBN 2024.

Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ini juga turun 0,09 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp135,4 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semester I mencapai Rp288,4 triliun. Angka ini turun 4,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

PNBP sebesar Rp288,4 triliun itu juga mencapai 58,6 persen dari target di APBN 2024.

Telkomsel, melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberi dampak positif bagi digitalisasi dan inklusivitas di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan kemitraan strategis bersama PT USSI, perusahaan terdepan dalam pengembangan solusi teknologi informasi untuk lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali.

Kemitraan yang diresmikan di Nusa Dua, Bali ini bertujuan untuk menyediakan solusi telekomunikasi dan keuangan yang inklusif, inovatif, dan transformatif.

Dengan demikian, sinergi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi platform Gerai Pintar di seluruh Bali.

Di mana Telkomsel akan menyediakan konektivitas jaringan yang andal dan platform pembayaran digital yang aman.

Sementara itu, PT USSI akan menghadirkan perangkat lunak dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional platform Gerai Pintar.

Kemudian, LPD Provinsi Bali, dengan 2,2 juta nasabah, akan berperan sebagai stakeholder utama lembaga keuangan desa adat.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengungkapkan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam mendorong transformasi digital di ekosistem bisnis Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

"Kami berharap, melalui penyediaan solusi telekomunikasi dan teknologi finansial yang terpadu bersama PT USSI dan pemanfaatan jaringan LPD Provinsi Bali, kami dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mempercepat inklusi keuangan," kata Nugroho dikutip Senin (8/7).

Sementara itu, CEO USSI Group Maman Tirta Rukmana menambahkan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya memperluas jangkauan solusi teknologi pihaknya ke lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia.

"Kami optimis bahwa dengan dukungan Telkomsel dan LPD Provinsi Bali kami dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan mengatakan, LPD Provinsi Bali merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan pengelolaan dana adat di Bali, juga menyambut baik kemitraan ini.

"Kami yakin bahwa dengan dukungan dari Telkomsel dan PT USSI, kami dapat meningkatkan layanan kami dan mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan keuangan," ujar I Nyoman Cendikiawan.

Adapun sejalan dengan misi #PastiAdaSolusi Buat Langkah Berani bersama Telkomsel untuk memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia, kemitraan bersama korporasi dan retail ini tidak hanya memperluas akses layanan keuangan digital.

Langkah ini meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah LPD dan masyarakat Bali.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai Telkomsel Enterprise dan ragam solusi digital untuk segala kebutuhan bisnis dapat diakses pada laman telkomsel.com/enterprise.