TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, meminta pemerintah untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengawasi proses tambang hasil sedimentasi di laut atau pasir laut.

Dia mengatakan, KPK harus memiliki keberanian untuk pasang badan jika tambang pasir laut tetap dilaksanakan. Menurut Susan, hal itu untuk mencegah adanya celah oknum untuk melakukan tindakan korupsi.

"Dorongan lainnya mungkin KPK bisa enggak atau berani enggak tuh, untuk melakukan pengawasan atas peluang-peluang korupsi lewat terbitnya aturan ini (Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2024) gitu," jelas Susan saat dihubungi Tempo pada Ahad sore, 29 September 2024.

Menurutnya, adanya keterlibatan KPK saat terlaksananya tambang pasir laut, dapat mempermudah pelacakan tindakan korupsi yang terjadi. Susan mengatakan, jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu bekerja, maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi.

"Karena sebenarnya gampang (KPK) melacaknya ya, kalau memang KKP bisa kerja gitu," tutur dia.

Lebih lanjut, Susan menjelaskan alasan dirinya menyarankan keterlibatan KPK untuk mengawasi kegiatan penambangan pasir laut. Hal itu, kata dia, sejak adanya kasus korupsi ekspor Benih Benur Lobster (BBL) yang mengakibatkan Menteri KKP sebelumnya, Edhy Prabowo, ditangkap oleh KPK.

"Karena kita belajar dari bagaimana kasus Lobster ya, lobster ini kan kurang lebih sama kayak gini pemberian kuota kepada perusahaan kan gitu," kata Susan.

Menurutnya, diterbitkannya regulasi tentang hasil sedimentasi di laut memiliki kesamaan dengan aturan ekspor BBL. Kesamaan itu, kata Susan, aturan tambang pasir laut juga melibatkan jumlah kuota yang diperlukan untuk dilakukan pengerukan.

"Sebenarnya memang harus berani ini (KPK) untuk melakukan pemantauan sih, karena ini sama kayak lobster gitu, mirip, mainnyakan di kuota," jelasnya.

Susan mengkhawatirkan pengesahan regulasi tambang pasir laut justru bernasib sama dengan kasus BBL. Hal itu, kata dia, selain mengakibatkan dampak kerusakan ekosistem laut juga menyebabkan kerugian sosial-ekonomi.

"Peluang korupsi itukan banyak gitu, mulai dari keluarnya aturan ini yang kemudian tidak berangkat dari kepentingan kawan-kawan (nelayan)," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut akan menyambangi Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 30 September 2024. Ketua Kadin Kepulauan Riau Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan kunjungan Airlangga itu untuk berdiskusi tentang ekonomi dengan Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie.

“Pak Menko Senin ke sini,” kata Akhmad saat ditemui di Kawasan Kuningan, pada Jumat, 27 September 2024. Dia menyebut acara itu akan berlangsung di Menara Kadin lantai 29 pukul 10.00 WIB.

Pada Rabu, 25 September 2024, Anindya Bakrie sempat mendatangi Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menyebut persamuhannya dengan eks Ketua Umum Partai Golkar itu untuk memastikan program pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa diteruskan di pemerintahan Prabowo Subianto.

“Tadi berdiskusi (dengan Pak Airlangga) untuk program dalam negeri bagaimana kami (Kadin) bisa memastikan semua program yang telah dilakukan di era (pemerintahan) Pak Jokowi dapat diteruskan bahkan diperbaiki di era (pemerintahan) Pak Prabowo,” kata Anindya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Jumat, 27 September 2024.

Anindya menyebut kunjungannya itu untuk menyerap pengalaman Airlangga dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, dalam pertemuannya itu, ia juga berharap Airlangga dapat menjadi narasumber sarasehan di Kantor Kadin.

“Berharap agar nanti Airlangga dapat hadir menjadi narasumber sarasehan di kantor Kadin untuk memberikan masukan kepada para anggota Kadin, baik Kadin Daerah (Kadinda) maupun asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB),” kata dia.

Sementara itu, Anindya mengaku mendapatkan dua wejangan saat bertemu empat mata dengan Airlangga. Pertama, Airlangga meminta agar Kadin bekerja secara efektif untuk menjalankan roda perekonomian di dalam maupun luar negeri. Kedua, Kadin diminta tidak hanya menjadi wadah pengusaha besar, tapi juga tempat untuk pengusaha kecil menengah, termasuk BUMN dan koperasi.

“Dan juga bagaimana (Kadin) bisa (membantu pemerintah) memberikan suatu persepsi bahwa Indonesia itu memang aman agar FDI (Foreign Direct Investment) bisa maju terus. Juga bagaimana (dunia usaha), apapun investasinya, pengelolaannya baik sehingga bisa memperkuat ekspor kita tanpa melupakan UMKM. Dan terakhir kita tidak boleh melupakan kepemimpinan kita di industri hijau, industri biru dan tentunya digitalisasi,” kata dia.

Adapun, pada Selasa, 24 September 2024, Kadin kubu Anindya telah menggelar Sarasehan dan HUT ke-56 Kadin Indonesia bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Pertemuan Anindya sebagai Ketua Kadin Indonesia 2024 – 2029 hasil Munaslub dengan Airlangga Hartarto menjadi pertemuan kedelapan dalam dua pekan terakhir ini dengan para menteri pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, baik dalam acara silaturahmi maupun sarasehan, Anindya sudah bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Pada Jumat, 27 September 2024, Anindya juga bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam pesamuhan itu, Anindya Bakrie juga bertemu Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui kurangnya sosialisasi tentang pengambilan sampel sedimentasi laut atau pasir laut ke masyarakat pesisir. Hal ini berbuntut penolakan nelayan di sejumlah titik pengambilan sampel yang mengkhawatirkan tangkapan ikan mereka akan berkurang.

"Kalau memang sosialisasi, mungkin kami masih kurang. Nah ke depan nanti selain kami memberikan sosialisasi tentang ini, juga mungkin pelaku usaha," ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat berbincang denganTempodi kantornya di KKP, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Victor memperkirakan, para pengusaha telah lebih dulu mengambil langkah sosialisasi kepada masyarakat. Musababnya, tak semua masyarakat pesisir mengetahui kegiatan macam apa yang akan para pengambil sampel lakukan. "Karena datang pakai kapal, dikiranya ngambil (sedimentasi) semuanya, padahal kami cuma mengambil sampel untuk menguji itu," katanya.

Penolakan itu antara lain disuarakan oleh nelayan di Karimun, Kepulauan Riau. Mereka keget kapal sedot pasir tiba-tiba masuk ke perairan tangkap mereka pada akhir Agustus 2024. Beredar kabar bahwa nelayan kapal tersebut hendak mengambil sampel pasir sedimentasi laut atas perintah KKP.

Para nelayan pun protes kepada para pekerja kapal sedot itu. Pasalnya, sejak awal mereka menolak adanya kegiatan penyedotan pasir atas nama pemanfaatan sedimentasi laut. Perusahaan pun mengajak nelayan bertemu di Hotel Aston Karimun, setelah hari pertama pengambilan sampel. Di hotel tersebut, para nelayan yang tergabung dalam Pokmaswas Nelayan Lestari tetap menyatakan penolakan terhadap rencana pengambilan sedimentasi laut tersebut.

Pemerintah sebelumnya resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Larangan ekspor yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun dicabut pada 9 September 2024 setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merampungkan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Tepatnya, Zulhas menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kedua aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memungkinkan ekspor sedimen.

Riani Sanusi Putriberkotribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Apotek K-24 saat ini membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk bergabung di empat posisi yang tersedia. Posisi yang dibutuhkan meliputi Bagian Umum (Cleaning Service), Customer Relation, Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Teknisi Maintenance. Lulusan SMA atau sederajat dapat mendaftarkan diri untuk posisi ini.

Sebagai informasi, K-24 adalah apotek waralaba nasional yang buka selama 24 jam nonstop setiap hari. K-24 berkomitmen untuk menyediakan obat-obatan yang lengkap dengan harga terjangkau. Apotek ini berasal dari Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2002.

Saat ini, K-24 sudah memiliki lebih dari 700 gerai yang tersebar di 149 kota/kabupaten dan 29 provinsi di Indonesia. Dikutip dari website resminya, Pengembangan Apotek K-24 di seluruh Indonesia dilakukan secara waralaba (waralaba) maupun dengan membuka gerai sendiri (milik perusahaan).

"Dalam perjalanannya, Apotek K-24 selalu berusaha untuk mencetak prestasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," tertulis dalam keterangan resmi, dikutip dari apotek-k24.com pada Minggu, 29 September 2024.

Berikut merupakan 4 posisi lowongan kerja di K-24 lengkap dengan syarat dan ketentuannya:

Bagian Umum (Cleaning Service)

K-24 membuka lowongan untuk posisi Bagian Umum atauCleaning Service. Posisi ini memiliki peran menjaga kebersihan di lingkungan sesuai penempatan dan bertanggung jawab dalam mengelola kebersihan. Selain itu, bagian umum juga berperan dalam mengelola keamanan dan kunci kantor serta ekspedisi.

Sementara kualifikasi yang diminta oleh Apotek K-24 untuk pelamar adalah sebagai berikut:

1. Pria
2. Pendidikan minimal SMA/SMK
3. Memiliki SIM C
4. Jujur, loyal, dan dinamis
5. Siap ditempatkan di Tangerang

Customer Relation (CRM/Web)

Selanjutnya K-24 juga menyediakan lowongan pekerjaan pada posisiCustomer Relation(CRM/Web). Secara umum, posisi ini nantinya akan membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Salah satu tujuannya agar perusahaan bisa memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik.

Syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan pada posisiCustomer Relation(CRM/Web) adalah sebagai berikut:

1. Pria usia 21-35 tahun
2. Pendidikan minimal SMA/SMK yang sudah berpengalaman salesman di (Pedagang Besar Farmasi) PBF minimal 2 tahun.
3. Pendidikan D3 Farmasi bisa mendaftar
4. Memiliki relasi yang baik dengan Apotek, Klinik, Rumah Sakit
5. Berpengalaman di bidang yang sama diutamakan
6. Mampu menggunakan Microsoft Office (word dan excel)
7. Komunikatif, Rapi, dan bisa bekerja dengan target
8. Jujur dan dapat bekerjasama secara individu maupun team
9. Bersedia ditempatkan di Pedagang Besar Farmasi, Bandung (KDE)

Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian ( Asisten TTK )

Posisi selanjutnya yang dibutuhkan oleh K-24 adalah Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian ( Asisten TTK ). Posisi ini akan berperang melayani penjualan obat serta menerima resep pelanggan. Selain itu, tanggung jawab lainnya juga mencakup memberikan konsultasi, informasi dan edukasi terkait obat-obatan.

Syarat yang dibutuhkan pada posisi ini adalah sebagai berikut:

1. Lulusan SMK Farmasi
2. Jujur, loyal, dinamis, dan berjiwa muda
3. Bersedia bekerja dalam sistem shift dan masuk di hari libur nasional

Teknisi Maintenance

Kemudian Apotek K-24 juga membuka lowongan untuk posisi Teknisi Maintenance. Posisi ini berperan mengerjakan secara rutin service cuci AC Outlet dan Building. Selain itu turut menyelesaikanRequest MaintenancedanSupport Projectserta mengerti dan memahami Mekanikal, Elektrikal, Plumbing, Sipil dan AC.

Kualifikasi yang dibutuhkan pada posisi Teknisi Maintenance adalah sebagai berikut:

1. Pria
2. Pendidikan minimal SMK/STM jurusan Elektro atau Mesin
3. Punya pengalaman minimal 1 tahun di Bidang Teknisi/ Maintenance
4. Berusia di antara 20 sampai 25 tahun.

Kandidat bisa mengajukan lamaran dengan mengunjungi website resmi Apotek K-24https://recruitment.apotek-k24.com. Adapun proses yang akan dilalui pelamar adalah pendaftaran, tes online, interview, offering dan training.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis berpotensi menyumbang sampah makanan. Program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu rencananya mulai dilaksanakan 2025.

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo saat dimintai komentar tentang adanya potensi program makan bergizi gratis dalam menyumbang sampah makanan tersebut, tidak menampik hal itu.

Namun, ia mengungkapkan jika melihat dari pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir ini, dari tim Prabowo sebenarnya sudah memberikan perhatian terhadap persoalan itu. Dari pengamatannya, sudah ada pengelolaan dengan penerapan konsep food loss and food waste dalam program tersebut.

"Kalau kita lihat di media, Pak Prabowo dan tim sebenarnya sudah punya lokasi-lokasi untuk uji pelayanan makan bergizi. Saya kemarin melihat di salah satu warung ada unit pelayanan bergizi, di mana setelah kami lihat di unit pelayanan dapur makan bergizi gratis tadi sudah menerapkan konsep yang namanya food loss dan food waste, terutama food waste," ujar Nyoto saat konferensi pers di sela-sela acara Peringatan The International Day of Awareness of Food Lost and Food Waste (IDAFLW) 2024 di Pamedan Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Minggu, 29 September 2024.

Ia menuturkan implementasi food loss and food waste yakni apabila setelah penyajian makan bergizi tersebut tersisa, maka yang tersisa itu dikumpulkan kemudian dihitung berapa total yang tersisa dibanding total yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian akan bisa dijadikan bahan evaluasi, apakah kemudian banyak yang tersisa atau tidak sebab masyarakat Indonesia sudah memiliki kepedulian terhadap makanan yang diberikan.

"Nah, catatan-catatan ini sudah menjadi bagian tata kelola yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pelayanan makan bergizi tersebut," katanya.

Ia berharap jika konsep itu dapat terlaksana maka program makan bergizi gratis akan lebih bermanfaat dan persoalan sampah makanan akan memberikan sumbangan yang lebih berarti kepada pemerintah.

"Mudah-mudahan, kalau ini terlaksana, karena kita gerakkan dengan gerakan moralitas pangan, insya Allah ini akan lebih bermanfaat dan persoalan food waste dari program makan bergizi gratis juga akan memberikan sumbangan yang berarti kepada pemerintah indonesia," ucap dia.

Adapun dari kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama kurun waktu dua dekade dari tahun 2000-2019, Indonesia telah membuang sampah makanan mencapai 23-48 juta per tahun. Hal itu setara dengan 115-184 kilogram (kg) per kapita dalam satu tahun.

Tak hanya bermasalah bagi lingkungan, dari sisi ekonomi makanan yang terbuang ini memberikan kerugian sekitar Rp 231 triliun sampai Rp 551 triliun per tahun atau setara dengan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4 persen hingga 5 persen per tahunnya. Jumlah tersebut seharusnya bisa memberi makan 30 persen hingga 40 persen populasi Indonesia.

Nyoto menegaskan terkait pemborosan makanan yang terjadi di Indonesia bisa berimbas ke berbagai sektor termasuk impor. Atas dasar tersebut, pihaknya menyarankan agar pemerintah dan masyarakat harus sadar dan menggalakkan program moralitas pangan.

Untuk menekan sampah makanan di Indonesia mencapai 30 persen per tahun, ia mengatakan Bapanas juga telah menyusun sejumlah rancangan termasuk draft peraturan pemerintah untuk menekan pemborosan pangan.

“Kami mendorong pemerintah untuk menyusun aturan Perpres serta tata kelola baik sebagaimana peta jalan Food Loss dan Food Waste,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Dirgantara Indonesia Tbk atau PTDI tengah mengembangkan teknologi masa depan berupa taksi terbang untuk mendukung proyek Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia. Proyek mobil terbang ini diberi nama Vela Alpha. Kendaraan canggih ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi modern yang ramah lingkungan serta efisien.

Dilansir dari Indonesia Aerospace, inilah beberapa fakta terkait taksi terbang Velo Alpha:

1. Mobil Terbang Pertama di Asia Tenggara

Mobil terbang Vela Alpha resmi diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional Ngurah Rai. Dilansir dari laman resmi PTDI, menurut Business Development Manager PTDI, Heber Panjaitan, Bali akan menjadi lokasi pertama peluncuran Vela Alpha. "Bali dipilih karena cocok untuk memperkenalkan teknologi baru ini, dan di masa depan, Vela Alpha juga akan menyasar kota-kota besar lain yang sering mengalami kemacetan," jelasnya pada 18 September 2024.

2. Fitur-Fitur Canggih Vela Alpha

Masih dari sumber yang sama, Vela Alpha digadang-gadang hadir dengan teknologi yang canggih dan ramah lingkungan. Taksi terbang ini ditenagai oleh listrik dan dilengkapi baterai. Versi listriknya dapat menempuh jarak hingga 100 kilometer dalam sekali terbang. Sedangkan versi hybrid-nya dapat mencapai 500 kilometer.

Selain itu, Vela Alpha memiliki lima baling-baling yang memungkinkan lepas landas secara vertikal seperti helikopter. Sistem kendalinya juga lebih otomatis dibandingkan pesawat konvensional, sehingga pilot berlisensi dapat mengoperasikannya dengan mudah. Kendaraan ini dirancang untuk berfungsi sebagai moda transportasi harian yang bisa dipesan secara online.

3. Target Pasar: Angkutan Umum dan Pariwisata

Meskipun lebih dikenal sebagai taksi terbang, Vela Alpha tak hanya dirancang untuk melayani pasang angkutan umum saja. Menurut PTDI, sektor pariwisata juga akan menjadi target mobil terbang ini. Heber menjelaskan, untuk segmen angkutan umum, penumpang dapat memesan taksi terbang ini secara online dengan tarif sekitar Rp 400 ribu per orang. Untuk segmen pariwisata, tarifnya akan lebih tinggi, mengingat keunikan dan pengalaman menggunakan teknologi modern ini.

4. Siap Dipasarkan pada 2028

Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2020 oleh PT Vela Prima Nusantara. Proyek ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan kerja sama PTDI pada tahun 2023. Hingga kini, hanya ada satu unit Velo Alpha yang dipamerkan, dengan purwarupa lebih lanjut akan diproduksi pada tahun 2027. Taksi terbang ini diperkirakan akan mulai dipasarkan secara luas pada tahun 2028 dengan harga sekitar USD 2,7 juta.

Produksi massal Vela Alpha akan dilakukan di fasilitas PTDI di Bandung dengan dukungan teknis dari Vela Aero. Taksi terbang ini diharapkan menjadi alternatif transportasi modern yang bisa mengurangi kemacetan dan memberi pengalaman baru bagi masyarakat.

KARUNIA PUTRI | PT DIRGANTARA INDONESIA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengizinkan kembali ekspor pasir laut selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, permintaan dalam tahun ini mencapai 26 juta meter kubik.

"Kalau proyeksinya ya sekarang 26 juta. Ini kan masih bertambah, karena masih ada yang terus mengajukan. Tapi kemarin Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) menetapkan 26 juta dulu tahun ini. Nanti kami akan umumkan lagi," ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat berbincang denganTempodi kantornya di KKP, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Victor mengatakan, jumlah itu digunakan antara lain untuk sejumlah proyek reklamasi. Enggan menyebutkan secara spesifik proyek mana saja, dia menyebut sebagian izin reklamasi memang menjadi kewenangan kementeriannya. Pemerintah daerah juga berwenang dalam memberikan izin itu.

Dari permohonan izin reklamasi itu, Victor mengatakan bisa terdata luas sedimentasi laut yang dibutuhkan oleh dalam negeri. Dia memperkirakan, permohonan izin pemanfaatan hasil sedimentasi laut mencapai 3 miliar meter kubik. Asumsinya, setiap perusahaan meminta pemanfaatan minimal 50 juta meter kubik.

Victor bercerita, kementeriannya membuka pengajuan rekomendasi ekspor pasir laut pada 14–28 Maret 2024 lalu. Dari dua pekan periode pengajuan itu, ada 71 perusahaan yang tertarik. Namun hingga proses verifikasi, perusahaan pemohon tinggal berjumlah 66. “Ada yang mengundurkan diri, enggak memasukkan dokumennya lagi,” ucapnya.

Ada sejumlah aspek yang diverifikasi oleh KKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024, dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Aspek-aspek itu yakni sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume, prakiraan dampak, upaya pengendalian, dan rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Selain itu, mereka harus menyertakan rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan sampai saat ini belum ada ekspor pasir laut. Menurut dia, persyaratan pemanfaatan hasil sedimentasi pun sangat ketat. “Ekspor belum ada kemanapun. Permintaan dari berbagai kalangan, seperti perusahaan-perusahaan yang berminat untuk menjual sedimentasi pasir ini banyak. Tapi tentu ada persyaratannya, dan persyaratan sangat ketat di situ,” katanya di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pengusaha itu harus bijak dan solutif dalam mengambil keputusan. Dia menyebut pengusaha juga mesti bermanfaatkan bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

“Pengusaha itu harus solutif dan bijak, jangan main salah-salahan. Apalagi kondisi sedang tidak baik-baik saja. Selain nyari cuan, pengusaha juga harus bermanfaat,” kata dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Ahad, 29 September 2024.

Tak hanya itu, Direktur Utama Indika Energy ini juga buka suara soal polemik Kadin usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Hasil Munaslub ini menunjuk Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad.

Arsjad mengatakan mengatakan Kadin indonesia bukan soal siapa yang menjadi Ketua Umum. Dia menyebut kontribusi Kadin terhadap bangsa dan negara justru lebih penting. “Ingat Kadin Indonesia bukan soal siapa ketua umumnya. Tapi bagaimana Kadin berkontribusi bagi bangsa dan negara. Karena di mata publik seakan Kadin tidak satu lagi, tidak asyik, bikin bingung banyak orang,” kata Arjsad.

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 itu menawarkan dua opsi solusi di tengah polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Novyan Bakrie sebagai penggantinya. Dia menyebut solusi pertama ialah sesuai aturan. “Pertama lewat pengadilan, akan dibahas satu per satu, pasal, pelanggaran, dan sanksinya,” kata dia.

Kemudian, solusi kedua adalah musyawarah mufakat. Dia menyebut solusi kedua ini sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. “Kita kumpul, silaturahmi, diskusi, mendengarkan aspirasi. Lebih asik kan. Pengusaha itu harus jadi panutan. Taat hukum, aturan, dan berintegritas,” kata dia.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

pada Jumat kemarin, Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia yakni Nusantara International Convention Exhibition (NICE) yang berlokasi di PIK 2, Tangerang ditargetkan rampung pada September 2025 mendatang.Proyek yang dibangun oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group tersebut didirikan di lahan seluas 40 hektare (ha), dan didesain untuk mendukung berbagai kegiatan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), serta acara lainnya, seperti konser, hiburan, dan kegiatan sosial.

"Nusantara International Convention Exhibition. NICE akan menjadi pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia dan tepat satu tahun dari sekarang, yaitu di bulan September 2025, ditargetkan NICE akan siap beroperasi," ujar CEO Agung Sedayu Group Steven Kusumo dalam pernyataannya di Jakarta, Ahad, 29 September 2024.

Ia menjelaskan, terdapat tiga gedung pameran dan area outdoor seluas 30.000 meter persegi dengan total luas bangunan 30 hektare yang terdiri dari 11 exhibition halls, di mana hall satu hingga delapan terhubung tanpa pemisah.

Area sewa (leaseable area) mencapai 120.000 meter persegi, termasuk atrium megah seluas 13.200 meter persegi dan area pre-function seluas 18.200 meter persegj, serta area ritel yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Selain itu NICE juga memiliki VIP rooms, green rooms, serta organizer rooms, sehingga menambahkan keistimewaan karena dirancang bukan hanya sebagai exhibition dan convention centre saja, namun terdapat area hijau dengan luas 9,800 meter persegi yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan menambahkan kesan sejuk dan hijau.

Tidak hanya itu terdapat juga outdoor seluas 1,3 hektare, serta tersedia area parkir hingga 7.100 kendaraan, sehingga pengunjung tidak perlu merasakan kesulitan saat mencari tempat parkir, dikarenakan area yang disediakan sangat luas dan memadai.

Lebih lanjut, Managing Director PT Industri Pameran Nusantara Ryan Adrian mengatakan melalui pembangunan fasilitas konvensi dan pameran terbesar di Indonesia tersebut akan menjadikan RI sebagai destinasi unggulan di industri MICE."Kami bukan hanya sekedar membangun gedung atau fasilitas konvensi, tetapi lebih dari itu. KAMI membangun masa depan Indonesia sebagai destinasi unggulan di industri MICE pada level global," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga optimistis negosiasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) bisa rampung sebelum pergantian pemerintahan baru. Ia menyatakan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa telah memperlihatkan adanya kemajuan yang signifikan dalam perundingan tersebut.

“Pemerintah Indonesia optimis negosiasi IEU-CEPA dapat segera selesai,” tulis Jerry dalam Rilis Pers yang dterbitkan Kementerian Perdagangan Sabtu, 28 September 2024.

Jerry menjelaskan masih terdapat beberapa topik yang perlu pembahasan lebih lanjut yakni berkaitan dengan bea ekspor, perizinan impor, bahan baku, dan elektronik. Namun, sejumlah permasalahan dalam pembahasan seperti penanganan pada pengadaan pemerintah, perusahaan atau badan usaha milik negara, dan aturan-aturan lain telah berhasil di selesaikan. “Kami berharap IEU-CEPA akan selesai sesuai target Presiden Joko Widodo yaitu pada akhir bulan Oktober, sebelum pelantikan pemerintahan yang baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan negosiasi IEU-CEPA masih alot meski telah berjalan selama sembilan tahun. ia menyatakan hal ini mengatakan hal ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik tengah dalam aspek kebijakan.

“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut,” ucap Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.

Untuk menyelesaikan hambatan perundingan, Djatmiko mengatakan ada jalan keluar yang bisa diambil kedua pihak. Jalan keluar itu yakni dengan mengesampingkan isu-isu yang masih alot. Setelah perundingan disepakati kedua pihak, perjanjian itu masih fleksibel untuk mengalami perubahan.

Sejauh ini, Djatmiko mengatakan Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai sejumlah kesepakatan. Hal-hal yang kedua pihak sepakati antara lain tentang akses pasar dan penurunan instrumen tarif secara gradual. Selain itu, keduanya telah menyepakati kerja sama teknis untuk meningkatkan kualitas perdagangan.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku putus harapan karena kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tak kunjung membaik dalam satu tahun belakangan. Dia merasa, berbagai regulasi dan satuan tugas (Satgas) bentukan pemerintah tak kuasa menopang lesunya industri akibat banjir impor dari Cina.

Karena itu, menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, Nandi meminta pemerintah berfokus mengampanyekan masyarakat agar membeli produk-produk dalam negeri. Menurut dia, imbauan itu keluar dan dsampaikani dari level presiden hingga pejabat-pejabat di tingkat daerah. "Saat ini hanya itu yang bisa kami harapkan," ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 28 September 2024.

Sejak 2021, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi mengatur industri TPT, dari pengenaan bea masuk tambahan hingga relaksasi impor. Nyatanya, Nandi mengatakan kebijakan-kebijakan itu tak efektif. Para importir tak jera memasukkan barang-barang jadi secara ilegal dari luar negeri. Akibatnya, kata dia, banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri TPT sedikit mendapatkan angin segar tatkala momentum pemilihan kepala darah (pilkada) menyeruak pada tahun ini. Para pengusaha konveksi yang mengerjakan pesanan seragam sedikit terbantu oleh banyaknya permintaan pembuatan baju partai. Dengan momentum ini, dia mengklaim produksi terdongkrak hingga 30 persen. Namun, para pengusaha ritel masih berat untuk bangkit.

IPKB dan sejumlah asosiasi pengusaha tekstil saat ini sebenarnya tengah mengajukan permohonan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk pakaian jadi. Dia mengaku telah menyerahkan data industri terkini kepada Komite Antidumping Indonesia (KADI). Nandi saat ini tengah menunggu realisasi dari pengajuan permohonan itu. Namun, dia mengaku tak terlalu berharap. "Industri kecil dan menengah (IKM) sudah putus harapan dengan regulasi," katanya.

Sejak penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, Nandi mengaku tak lagi menerima permintaan dari para penjual di lokapasar atau market place. Di berbagai toko online saat ini, kata dia, justru banyak beredar barang ilegal. Padahal tahun lalu, dia mengatakan masih banyak permintaan dari mereka, terutama pada momentum Lebaran. "Permintaan kami satu, mohon pengambil kebijakan mengampanyekan produk dalam negeri. Insyaallah selamat," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan penerapan peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi saat melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Peraturan tersebut tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan. “Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas," ujar Silmy dalam keterangan tertulis, Ahad 29 September 2024.

Silmy mengatakan, pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. "Dia ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” kata Silmy.

Menurut Silmy, risiko kerja yang tinggi mengintai petugas imigrasi yang menjaga perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas seringkali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya, sehingga penggunaan senjata api dibutuhkan sebagai perlindungan diri dan memastikan petugas dapat menangkap pelaku.

"Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menimbulkan efek gentar bagi orang asing yang hendak mencoba melawan petugas," kata Silmy.

Tahun ini, ujar Silmy, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum semakin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September meningkat 124 persen atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Selama Januari-September 2024 tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia.

Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar kepada petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum. “Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju. Seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia dan Malaysia," ucapnya.

Petugas imigrasi di negara-negara ini, kata dia, diizinkan pakai senjata api, tentunya dengan aturan yang sangat ketat. Silmy menyebut, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif.

“Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria yang ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api, serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan karena masih menunggu aturan turunannya,” kata Silmy.