TEMPO.CO, Jakarta - Peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudulNO LIMITS: Reformasi dengan Hatiyang ditulis oleh Metta Dharmasaputra dilakukan menjelang lengsernya posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peluncuran buku itu bagian dari rangkaian sejak empat tahun ke belakang. Kemenkeu memikirkan pentingnya mendokumentasikan berbagai pemikiran dari para pejabat yang pernah berproses di Kemenkeu.

“Banyak sekali pemikiran yang berkembang, ada di kepalanya masing-masing dan harus kami dokumentasikan. Ini bukan sekadar biografi, itu isinya reformasi di semua tempat yang disentuh Sri Mulyani, tapi paling kuat adalah reformasi di Kemenkeu,” kata Suahasil dalam kta sambutannya di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan pada Jumat, 20 September 2024.

Sebab itu, Suahasil menekankan buku itu bertutur tentang perjalanan panjang reformasi di Kemenkeu, khususnya sejak 2005 Sri Mulyani bergabung di Kemenkeu hingga menjadi Menkeu.

Sementara penulisNO LIMITS: Reformasi dengan Hati, Metta Dharmasaputra, bercerita sulit sekali menuliskan biografi Sri Mulyani, salah satu faktornya karena sulit ditemui. “Jadi untuk menulis ini saya kurang dari 10 kali bertemu Bu Ani. Jadi saya rangkai dari foto-foto dan informasi orang-orang di Kemenkeu,” katanya.

Lebih dari itu, CEO Katadata itu mengatakan berdasarkan penuturan Sri Mulyani, buku itu dirancang bukan untuk mengelu-elukan Sri Mulyani sebagai Menkeu melainkan mentransfer semua pengetahuan di akhir masa jabatannya.

“Ibu Ani selalu hadir di setiap krisis, mungkin kasus Bank Century yang paling berat. Pesan dari Pak Boediono (mantan wapres) menyampaikan Ibu Ani mewarisi tradisi teknokrasi di Indonesia, itu saya kira patut dijaga,” kata Metta.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah lebih dulu mengucapkan salam perpisahannya kepada anggota DPR RI. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR yang telah memberikan banyak masukan untuk kementerian yang dipimpinnya. Dia juga memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon penerusnya di pemerintahan yang akan datang.

“Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani sambil menunjuk ke arah Thomas Djiwandono.

TEMPO.CO, Jakarta - Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

Basuki mengekspresikan apresiasinya atas dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam pembangunan Kota Cerdas Nusantara.

“Kami sangat menghargai dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai kota global, tentunya kami mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di proyek ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Adapun Basuki Hadimoeljono didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menandatangani perjanjian hibah dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) untukproof of conceptpercontohan teknologiCommand Centerdi Ibu Kota Nusantara dengan nilai total 7,6 juta dolar AS.

USTDA (Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat) merupakan lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang.

Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi bersama Direktur USTDA Enoh T. Ebong telah menandatangani perjanjian hibah sebesar 2,49 juta dolar AS pada 2 Mei 2024 di Los Angeles, Amerika Serikat. Hibah tersebut digunakan untuk bantuan teknis terkait penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN.

Penandatanganan pada 20 September 2024 di Jakarta menandakan dimulainya dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam pelaksanaanpilot projectteknologi kota cerdas di Nusantara.Otorita IKN akan bekerja sama dengan 7 perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat seperti Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, serta Motorola dalam pelaksanaan hibah percontohan teknologiCommand Centerdi IKN. Sehingga sampai saat ini total hibah USTDA kepada Otorita IKN bernilai 10,09 juta dolar AS.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menegaskan bahwa hibah ini merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap pembangunan kota cerdas IKN.“Hibah ini merupakanpilot projectyang mendemonstrasikan berbagai keunggulan teknologi pada pengelolaan kota cerdas,” kata Kamala.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menanggapi pengawasan kebersihan terhadap usaha makanan dan minuman yang merupakan buntu dari kasus di gerai Sec Bowl Kuningan. Gerai makanan siap saji ini diketahui mencuci peralatan masak dan makan di toilet.

Menurut dia, Kementerian Koperasi tak mengawasi masalah kebersihan seperti kasus yang terkuak di Sec Bowl. "Saya kira (pengawasan kebersihan) itu harus ada lembaga konsumen. Lembaga Konsumen harus ikut mengawasi," kata dia, di Gedung Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi membangun rumah produksi untuk UMKM bertujuan menaikkan standar produksi. "Yang kesulitan dapat urus izin produk itu karena ruang produksi merangkap dengan rumah dapur," tutur dia. Sehingga dalam kasus Sec Bowl, Teten mengakui, pengawasannya akan sulit.

Soal standar operasional prosedur atau SOP yang biasanya perlu pengawasan Dinas Kesehatan, Teten menjelaskan dengan mencontohkan perizinan mendirikan restoran di luar negeri, sangat sulit. Karena membutuhkan banyak persyaratan, baik dari tempat produksi seperti dapur maupun sumber air yang dipakai.

"Kalau teknis pengawasannya, bayangkan saja bagaimana mengawasi warung satu-satu, bagaimana mencuci piring, susah. Jadi harus dari awal," tutur dia, merespons masalah pengawasan kebersihan di gerai bisnis makanan siap saji tersebut. Sementara di Indonesia, kata dia, sarat mendirikan restoran masih longgar.

Ditanya perihal pengawasan kebersihan untuk restoran, seperti kasus Sec Bowl, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, tak berkomentar. "Itu tadi sudah banyak disampaikan," kata Taruna, seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Teten tentang percepatan proses izin edar bagi produk UMKM.

Praktisi kesehatan masyarakat, Ngabila Salama, mengatakan resto semacam Sec Bowl harus punya standar operasional dan prosedur atau SOP dan izin layak higienis atau layak sehat dari Dinas Kesehatan. Menurut dia, Sec Bowl bisa diperiksa jika tak memiliki izin tersebut. "Seharusnya punya sebagai syarat," kata dia, saat dihubungiTempopada, Jumat, 20 September 2024.

Perihal terbongkarnya kasus Sec Bowl ini, Ngabila meminta supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama turun lapangan memastikan restoran-restoran ini sudah memiliki izin bersih dan bebas dari penyakit. "Cek bagaimana SOP higienitas," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menanggapi pengawasan kebersihan terhadap usaha makanan dan minuman yang merupakan buntu dari kasus di gerai Sec Bowl Kuningan. Gerai makanan siap saji ini diketahui mencuci peralatan masak dan makan di toilet.

Menurut dia, Kementerian Koperasi tak mengawasi masalah kebersihan seperti kasus yang terkuak di Sec Bowl. "Saya kira (pengawasan kebersihan) itu harus ada lembaga konsumen. Lembaga Konsumen harus ikut mengawasi," kata dia, di Gedung Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi membangun rumah produksi untuk UMKM bertujuan menaikkan standar produksi. "Yang kesulitan dapat urus izin produk itu karena ruang produksi merangkap dengan rumah dapur," tutur dia. Sehingga dalam kasus Sec Bowl, Teten mengakui, pengawasannya akan sulit.

Soal standar operasional prosedur atau SOP yang biasanya perlu pengawasan Dinas Kesehatan, Teten menjelaskan dengan mencontohkan perizinan mendirikan restoran di luar negeri, sangat sulit. Karena membutuhkan banyak persyaratan, baik dari tempat produksi seperti dapur maupun sumber air yang dipakai.

"Kalau teknis pengawasannya, bayangkan saja bagaimana mengawasi warung satu-satu, bagaimana mencuci piring, susah. Jadi harus dari awal," tutur dia, merespons masalah pengawasan kebersihan di gerai bisnis makanan siap saji tersebut. Sementara di Indonesia, kata dia, sarat mendirikan restoran masih longgar.

Ditanya perihal pengawasan kebersihan untuk restoran, seperti kasus Sec Bowl, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, tak berkomentar. "Itu tadi sudah banyak disampaikan," kata Taruna, seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Teten tentang percepatan proses izin edar bagi produk UMKM.

Praktisi kesehatan masyarakat, Ngabila Salama, mengatakan resto semacam Sec Bowl harus punya standar operasional dan prosedur atau SOP dan izin layak higienis atau layak sehat dari Dinas Kesehatan. Menurut dia, Sec Bowl bisa diperiksa jika tak memiliki izin tersebut. "Seharusnya punya sebagai syarat," kata dia, saat dihubungiTempopada, Jumat, 20 September 2024.

Perihal terbongkarnya kasus Sec Bowl ini, Ngabila meminta supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama turun lapangan memastikan restoran-restoran ini sudah memiliki izin bersih dan bebas dari penyakit. "Cek bagaimana SOP higienitas," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann menandatangani instrumen multilateral Subject to Tax Rule (STTR) menjelang akhir pekan ini. Negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kerangka Inklusif OECD, salah satunya Indonesia, dapat menerapkan aturan tunduk pajak itu guna menghindari penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. STTR berdasar pada perjanjian yang melindungi hak-hak negara berkembang untuk mengenakan pajak atas pembayaran intragrup tertentu, ketika pembayaran tersebut dikenakan pajak penghasilan perusahaan nominal yang berada di bawah tarif minimum.

Jenis pembayaran intragrup dapat berupa bunga, royalti, dan pembayaran tertentu lainnya termasuk jasa. Sri Mulyani dan Cormann meneken instrumen itu pada Kamis, 19 September 2024 lalu. “Ini benar-benar perjanjian penting yang mencerminkan fakta bahwa STTR telah menjadi prioritas utama bagi banyak negara berkembang dalam Kerangka Inklusif tentang BEPS,” kata Menkeu yang hadir secara daring dalam acara penandatanganan, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan pada Jumat, 20 September 2024.

BEPS yang dimaksud adalah base erosion and profit shifting atau erosi basis pajak domestik dan pengalihan laba. Fenomena itu terjadi ketika perusahaan multinasional mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian antara sistem pajak berbagai negara dengan mengalihkan” laba dari yurisdiksi dengan pajak yang lebih tinggi ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah.

Dengan ini, perusahaan tidak membayar pajak ke negara yang menghasilkan pendapatan. Walhasil, basis pajak terkikis dari yurisdiksi dengan pajak yang lebih tinggi, sehingga pendapatan pajak berkurang dan negara dirugikan.

Menurut OECD, negara-negara berkembang menderita penggerusan basis pajak secara tidak proporsional, sebab memiliki ketergantungan yang lebih tinggi pada pajak penghasilan perusahaan. Organisasi itu mencatat praktik BEPS merugikan negara-negara sebesar 100-240 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk pendapatan yang hilang setiap tahunnya, setara dengan 4-10 persen dari pendapatan pajak penghasilan perusahaan global.

Oleh karena itu, OECD mengundang negara-negara untuk bergabung dalam kerangka inklusif guna mendorong perpajakan yang setara dan menerapkan aturan menghindari BEPS. Indonesia termasuk salah satu negara yang tergabung dalam kerangka tersebut, dengan 147 anggota tercatat per 28 Mei 2024.

Berdasarkan ketentuan STTR yang baru diteken Sri Mulyani, pembayaran intragrup harus dikenakan pajak bertarif minimum sebesar 9 persen di negara atau yurisdiksi penerima pembayaran menjadi residen. Dalam hal tarif yang dikenakan kurang dari 9 persen, negara sumber dapat mengenakan pajak tambahan.

Pengenaan pajak tambahan STTR dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak pembayaran dilakukan, mengingat ada ambang materialitas yang harus dipenuhi agar pembayaran tersebut berada dalam cakupan STTR.

Kementerian Keuangan berkata penandatanganan STTR berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi Indonesia. Dalam hal pembayaran tertentu yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak dengan tarif kurang dari 9 persen di negara atau yurisdiksi penerima pembayaran menjadi residen, Indonesia dapat mengenakan pajak tambahan. Instrumen STTR harus diratifikasi terlebih dahulu melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) agar dapat berlaku efektif secara domestik.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengalokasikan Rp 1,47 triliun dari tambahan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun pada tahun 2025 untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara. Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan pada pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat Bandara Khusus VVIP Ibu Kota Negara (IKN).

"Ditjen perhubungan udara untuk kegiatan keperintisan, keselamatan dan keamanan penerbangan dan pekerjaan pembangunan fasilitas sisi darat, khususnya untuk bandara di IKN," kata Budi saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 20 September 2024.

Selain untuk pembangunan IKN, penambahan tersebut juga digunakan untuk prioritas nasional kegiatan keperintisan serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat pagu anggaran 2025 sebesar 24,76 triliun. Dari jumlah tersebut, Ditjen Perhubungan Udara sudah mendapat alokasi berjumlah 4,57 triliun.

Pada Rabu 11 September 2024, Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran untuk Kemenhub sebesar Rp 6,69 triliun, sehingga total keseluruhan anggaran Kemenhub di 2025 menjadi Rp 31,45 triliun. Adapun anggaran khusus Ditjen Perhubungan Udara juga bertambah menjadi Rp 6,04 triliun.

Selain Ditjen Perhubungan Udara, penambahan anggaran juga digunakan untuk pemenuhan pada 5 unit eselon satu lainnya di Kemenhub. Detail unit tersebut adalah, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Laut, Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Budi mengatakan, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan seperti layanan angkutan umum, antar moda, keamanan dan keselamatan. Selain itu, ia juga berencana menggunakan anggaran 2025 pada sektor pemenuhan pengoperasioan dan perawatan prasarana Perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan dan kegiatan strategis lainnya.

Selanjutnya, Budi berujar akan menitikberatkan anggaran 2025 untuk keperluan subsidi. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir sebab subsidi yang diberikan tahun lalu dan tahun ini akan tetap diberikan pada tahun depan.

"Baik itu subsidi di udara, di laut, di darat dan juga di Kereta Api. Jadi Masyarakat tidak perlu khawatir, subsidi yang tahun lalu atau tahun ini ada, tahun depan tetap ada," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bea Cukai pernah jadi sorotan karena membongkar koper milik WNI yang baru pulang dari luar negeri. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto beberkan alasan di balik pembongkaran tersebut.

Nirwala menyebut prosedur semacam itu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. “Berdasarkan Permendag 36, misalnya bawa sepatu baru dari luar negeri itu maksimal dua pasang,” terangnya di pada agenda Media Briefing dengan wartawan, Jumat, 20 September 2024.

Ia mencontohkan, walau mesin x-ray telah memindai ada lima pasang sepatu di dalam koper namun petugas tidak bisa mendeteksi apakah sepatu itu barang baru atau bukan. Maka, petugas perlu memeriksanya langsung. Jika ada lebih dari dua pasang sepatu baru maka jumlah sisanya akan dikenakan biaya.

“Bagaimana caranya biar Bea Cukai tahu kalau sepatu barunya itu cuma dua pasang? Mau enggak mau kan dibuka untuk memastikan. Itulah yang jadi bikin ribut kan,” kata Nirwala seraya tertawa.

Nirwala menambahkan, barang seperti sepatu dan tas semula pengawasannya berada di post border atau di luar Kawasan pabean. Namun, kata dia, setelah terbit Permendag Nomor 36 ada lebih dari 675 harmonized system (HS) yang pengawasannya ditarik ke border. Sebagai informasi, HS adalah sistem klasifikasi yang digunakan secara global untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan produk.

Baginya, saat ini Bea Cukai menghadapi tantangan anyar lantaran ada liberalisasi perdagangan. Ketika sebelunya importir dan eksportir berbentuk badan usaha, saat ini toko daring dan perseorangan juga bisa melakukan impor. “Ini terus terang, kami memang menghadapi tantangan yang baru,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Serikat Pekerja Angkutan Umum Indonesia (SPAI) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pekerja Platform. SPAI menilai, urgensi utama tuntutan ini dikarenakan naiknya tren pekerja gig yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerjanya.

“Para pengemudi angkutan online bahkan tidak diakui sebagai pekerja, hanya diakui sebagai mitra,” tulis Lily Pujianti, Ketua SPAI dalam rilis yang terbit pada Jum’at, 20 September 2024.

Lily menyebut karena status mitra ini, pekerja platform yang terdiri dari ojek online atau ojol, supir taksi online, serta kurir, tidak dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Hak yang terabaikan ini menjerumuskan para pekerja platform ke kurang ketidakpastian pendapatan dan kondisi kerja yang layak,” lanjut Lily.

Lily menjelaskan bahwa saat ini pendapatan dari para pekerja platform ini makin menurun disebabkan oleh adanya sistem tarif yang murah serta potongan tinggi yang diterapkan oleh aplikasi. Menurutnya, potongan yang dikenakan melebihi ambang batas maksimal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni 20 persen. Kondisi ini diperparah dengan kendali algoritma platform yang tidak transparan serta skema prioritas order yang tidak adil dan diskriminatif.

Dirinya juga menyoroti tingginya risiko pemutusan hubungan kerja sepihak akibat tidak diakuinya para pekerja platform sebagai pekerja karena status mitra tersebut.

“Sehingga tidak ada mekanisme perundingan bersama dan perselisihan hubungan industrial untuk membela pekerja platform,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan untuk berhati-hati dengan ekonomi gig atau ekonomi paruh waktu yang akan menjadi tren dengan kontrak jangka pendek. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan ISEI pada Kamis, 19 September 2024. Pernyataan ini kemudian direspon oleh SPAI untuk mendesak kembali Kemnaker untuk segera mengesahkan peraturan menteri yang mengatur mengenai perlindungan pekerja platform.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan tengah mencari solusi membuat kebijakan melindungi pasar Indonesia dari serbuan produk luar negeri. Upaya ini demi melindungi produk usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) dalam negeri dari serbuan produk luar negeri yang mudah masuk.

"Sehingga standardisasi dalam negeri itu bisa menjadi satu kebijakan melindungi UMKM kita supaya tidak diserbu oleh produk luar yang mudah masuk," kata Teten, seusai rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten menjelaskan, hal lain yang dibahas mengenai kebijakan memudahkan produk UMKM masuk ke luar negeri. Dia mencontohkan kesulitan produk UMKM menjangkau pasar luar negeri. Misalnya, produk pisang mau dikirim ke luar membutuhkan 21 sertifikat. Selain itu setiap enam bulan harus ada penyesuaian 3 sertifikat.

"Padahal mereka di Jepang, Eropa, enggak punya kebun pisang. Jadi, mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk kita. Tapi kenapa mereka begitu ketat," tutur Teten.

Selain kebijakan yang masih menyulitkan UMKM, dia mencontohkan hal lain, seperti sarang burung walet yang mau dijual ke Cina langsung masuk daftar negatif atau terlarang. "Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak. Nah, itu salah satu bentuk proteksi mereka terhadap pasar kita," ucap dia.

Padahal, Teten berujar, produk dari Cina leluasa masuk ke Indonesia. Baik itu dijual melalui platform digital. Sehingga dalam pertemuan dengan BPOM, kata dia, juga membahas persoalan pengawasan yang perlu dilakukan secara ketat. "Nah, kita perlu ada pengawasan lebih ketat," ujar dia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengatakan memiliki komitmen besar menjadikan UMKM untuk pasar dalam negeri. Menurut dia, potensi UMKM saat ini 1,7 juta bahkan mempunyai potensi lapangan pekerjaan bisa mencapai 3,4 juta. "Dari situ ada ratusan ribu potensi UMKM untuk kita berdayakan," ucap dia.

Menurut Taruna, UMKM berupa pangan olahan sekitar 6 ribu. "Dari total ada yang menengah, besar itu sekitar 10 ribu. Jadi tentu masih sangat banyak potensi yang kita bisa berdayakan. Adapun UMKM yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, jamu-jamuan, termasuk kosmetik, kita yang terdaftar di BPOM ada 1.700 UMKM. Dia memastikan itu bisa meningkat menjadi puluhan ribu.

Dari situ, Taruna mengatakan BPOM perlu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM supaya bisa memaksimalkan pemberdayaan UMKM yang dimulai dengan kemudahan pengurusan perizinan terdaftar di BPOM. Alasannya jangkauan ke UMKM belum maksimal karena unit pelaksana teknis lembaga ini baru berdiri di 76 kota di seluruh Indonesia. "Sementara kota kita hampir 600," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan tengah mencari solusi membuat kebijakan melindungi pasar Indonesia dari serbuan produk luar negeri. Upaya ini demi melindungi produk usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) dalam negeri dari serbuan produk luar negeri yang mudah masuk.

"Sehingga standardisasi dalam negeri itu bisa menjadi satu kebijakan melindungi UMKM kita supaya tidak diserbu oleh produk luar yang mudah masuk," kata Teten, seusai rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten menjelaskan, hal lain yang dibahas mengenai kebijakan memudahkan produk UMKM masuk ke luar negeri. Dia mencontohkan kesulitan produk UMKM menjangkau pasar luar negeri. Misalnya, produk pisang mau dikirim ke luar membutuhkan 21 sertifikat. Selain itu setiap enam bulan harus ada penyesuaian 3 sertifikat.

"Padahal mereka di Jepang, Eropa, enggak punya kebun pisang. Jadi, mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk kita. Tapi kenapa mereka begitu ketat," tutur Teten.

Selain kebijakan yang masih menyulitkan UMKM, dia mencontohkan hal lain, seperti sarang burung walet yang mau dijual ke Cina langsung masuk daftar negatif atau terlarang. "Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak. Nah, itu salah satu bentuk proteksi mereka terhadap pasar kita," ucap dia.

Padahal, Teten berujar, produk dari Cina leluasa masuk ke Indonesia. Baik itu dijual melalui platform digital. Sehingga dalam pertemuan dengan BPOM, kata dia, juga membahas persoalan pengawasan yang perlu dilakukan secara ketat. "Nah, kita perlu ada pengawasan lebih ketat," ujar dia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengatakan memiliki komitmen besar menjadikan UMKM untuk pasar dalam negeri. Menurut dia, potensi UMKM saat ini 1,7 juta bahkan mempunyai potensi lapangan pekerjaan bisa mencapai 3,4 juta. "Dari situ ada ratusan ribu potensi UMKM untuk kita berdayakan," ucap dia.

Menurut Taruna, UMKM berupa pangan olahan sekitar 6 ribu. "Dari total ada yang menengah, besar itu sekitar 10 ribu. Jadi tentu masih sangat banyak potensi yang kita bisa berdayakan. Adapun UMKM yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, jamu-jamuan, termasuk kosmetik, kita yang terdaftar di BPOM ada 1.700 UMKM. Dia memastikan itu bisa meningkat menjadi puluhan ribu.

Dari situ, Taruna mengatakan BPOM perlu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM supaya bisa memaksimalkan pemberdayaan UMKM yang dimulai dengan kemudahan pengurusan perizinan terdaftar di BPOM. Alasannya jangkauan ke UMKM belum maksimal karena unit pelaksana teknis lembaga ini baru berdiri di 76 kota di seluruh Indonesia. "Sementara kota kita hampir 600," tutur dia.

INFO BISNIS – InterContinental Bali Resort kini menghadirkan Jimbaran Convention Center (JCC) untuk memenuhi kebutuhan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions atau MICE. Menampilkan nuansa kontemporer dan modern, dilengkapi dengan 19 ruang pertemuan yang estetik dan nyaman, ruangan pertemuan dirancang khusus untuk berbagai acara, mulai dari pertemuan perusahaan, eksebisi, hingga pesta pernikahan dan perayaan khusus. Dengan desain yang elegan, setiap ruangan menciptakan suasana yang mendukung keberhasilan acara.

Salah satu daya tarik utama dari JCC adalah tampilan uniknya yang menyerupai galeri seni. Menggabungkan karya seniman lokal dengan desain kontemporer khas Indonesia, JCC menawarkan lebih dari sekadar grand ballroom. Tersedia juga ballroom yang lebih kecil, ruang rapat VIP, serta berbagai opsi tempat luar ruangan untuk acara yang bervariasi, memberikan fleksibilitas bagi setiap penyelenggara.

Di tengah kemewahan JCC, Imperial Grand Ballroom menjadi mahkota dari fasilitas ini. Dengan luas 2.380 meter persegi, ballroom ini dapat menampung hingga 2.000 orang dan dirancang dengan cermat untuk berbagai acara, memastikan pengalaman yang lancar dan berkesan bagi semua peserta.

Langit-langit setinggi 9 meter dengan hiasan tangga pualam dan emas Bali menambah kesan megah dan sempurna untuk upacara pernikahan dan resepsi makan malam.

JCC pun dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung setiap acara. Tim yang berpengalaman pun akan memastikan persiapan hingga eksekusi acara berjalan sukses. Selain itu, bagi yang ingin menggelar acara di luar ruangan, venue outdoor seperti Alun-Alun dan Sunset Garden mampu menampung hingga 1.500 orang, menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan.

InterContinental Bali Resort juga menyediakan 425 akomodasi mewah, mulai dari kategori terkemuka hingga premium. Beragam fasilitas rekreasi dan aktivitas disediakan, termasuk pemandangan matahari terbenam yang indah, menjadikan resor ini menjadi tempat MICE yang berbeda dari pada yang lain.

Jika memilih untuk memperpanjang masa tinggal, tamu dapat menikmati enam kolam renang, berbagai gerai makan tematik, dan fasilitas spa untuk menjaga kebugaran.

Berbagai fasilitas mewah yang dihadirkan sukses membawa InterContinental meraih titel Hotel Meetings Terbaik se-Indonesia di ajang bergengsi Stella Awards 2024. Penghargaan ini menegaskan dedikasi InterContinental Bali Resort dalam memberikan pengalaman MICE terbaik melalui fasilitas JCC. Stella Awards diakui sebagai ajang penghargaan yang mengapresiasi kontribusi dan inovasi terbaik di sektor MICE.

Sejak dibuka pada 2022, JCC telah menjadi tuan rumah berbagai acara internasional bergengsi, termasuk 2nd Stakeholders Consultation Meeting of the 10th World Water Forum dan Indonesia-Africa Forum yang dihadiri oleh 23 Kepala Negara.

Dengan reputasi yang baik, JCC siap menjadi pilihan utama untuk penyelenggaraan acara. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kunjungi bali.intercontinental.com atau hubungi adpshamice@ihg.com. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar), Ridwan Bae mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat menghindari tumpang tindih yang terjadi pada kewenangan penjagaan laut dan pantai.

Menurutnya saat ini kewenangan penjagaan pantai terlalu banyak. Di antaranya ada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta lembaga-lembaga lainnya. Karena itu, lewat RUU Pelayaran ini, Ridwan berharap kewenangan tersebut bisa serahkan kepada satu lembaga saja.

"Kita punya penjaga pantai ini kan terlalu banyak yang menjaga pantai kita ini," Kata Ridwan Bae saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 20 September 2024.

"Ini kita mesti bicarakan satu pintu saja cukup," lanjutnya.

Menurut Ridwan tidak menjadi soal jika lembaga-lembaga tersebut tetap mengawasi laut dan pantai di perairan Indonesia. Namun, baginya lebih baik untuk administrasi diberikan kewenangan kepada salah satu lembaga saja. Pasalnya tumpang tindih tersebut dapat merugikan operator pelayaran niaga.

"Biar jangan capek lah ya, jangan terlalu banyak biaya yang keluar juga orang," turut Ridwan.

Selain itu, Ridwan berujar Rancangan RUU Pelayaran tersebut dibahas guna memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih, UU Pelayaran sudah berjalan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Karena itu, sudah terjadi berbagai perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayaran yang belum diatur dalam UU tersebut.

"Oleh karena itu, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini," ujar Ridwan saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ridwan membeberkan beberapa substansi fokus dalam RUU Pelayaran. Diantaranya adalah penerapan asas kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional untuk mendorong pertumbuhan pengangkutan laut nasional atau cabotage.

DPR RI juga menitikberatkan RUU Pelayaran pada beberapa aspek, termasuk pengangkutan pelayaran publik di laut, efisiensi biaya logistik, dan pelayaran rakyat. Selain itu, RUU ini juga mencakup ketentuan mengenai terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Ridwan mengatakan RUU Pelayaran telah melalui tahapan proses pengharmosasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Oleh karena itu, RUU tersebut telah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam forum rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juli 2024.

"RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara resmi telah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam forum Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juli 2024," pungkas Ridwan.