TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan merilis daftar nomor WhatsApp penipu pajak. Para pelaku menipu dengan mengatasnamakan DJP dengan berbagai modus.

Menyitir laman resmi DJP, penipuan dilakukan melalui email dan pesan singkat. Di antaranya adalah phising. Cara ini adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP.

"Phising tersebut mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan (update) data pribadi," demikian ditulis dalam siaran resmi DJP dikutip Jumat, 18 Oktober 2024.

Selanjutnya adalah spoofing atau penyaruan lewat pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan untuk menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

Modus penipuan ini mengatasnamakan pejabat DJP yang melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring. Isi pesan menyampaikan bahwa terdapat tagihan pajak atas wajib pajak tersebut dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang.

Selanjutnya ada modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP. Padahal rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya.

Ada tujuh nomor Whatsapp yang kerap melakukan penipuan. Daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini adalah sebagai berikut.

+6282118339033

+6289518182603

+6282258192334

+6283183738739

+6281367728313

+6281318762817

+6285361994929

Jika wajib pajak menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, DJP mengimbau untuk memastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Kalau tidak, maka dipastikan email tersebut bukan dari DJP.

Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui email. Ditjen pajak mengimbau penerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk mengatasnamakan DJP, untuk mengabaikan dan segera hapus pesan tersebut. Karena direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot tiga orang pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang terjerat kasus dugaan korupsi. Mereka diduga menerima fee atau pemulus proyek pengadaan dari sejumlah pengusaha hingga mencapai Rp 10 Miliar.

"Saya langsung copot, bahkan dalam waktu dekat bisa saya pecat," ujar Amran dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Amran mengklaim pencopotan dalam waktu hanya hitungan menit. Ia mendapatkan laporan soal dugaan keterlibatan tiga orang pejabat itu pada Rabu malam, 16 Oktober 2024. Hari berikutnya, Amran memanggil ketiga pejabat yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya itu.

Selang lima menit pertemuan, Amran mengatakan langsung mencopot mereka. “Kenapa? Karena yang tiga orang ini sudah menerima uang kurang lebih Rp10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum," katanya.

Dasar pencopotan ini, Amran mengatakan perlu dilakukan untuk memperkuat komitmen Kementan menjaga integritas terutama dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan korupsi atau pemerasan di lingkungan Kementan, kata dia, harus diberantas. Kepada mereka, ia mengaku tak berkompromi.

"Seperti dulu lima tahun yang lalu kami terus menjaga lembaga ini agar tidak terjadi pelanggaran," katanya.

Tak berhenti di sini, Amean mengatakan sementara baru mencopot tiga orang pejabat yang bersekongkol. Dia mengaku akan terus mengejar orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus semacam itu.

Amran tak merinci kasus yang telah menjerat tiga orang anak buahnya. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementan. Eks Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Barantan), Wisnu Haryana, kini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2024 lalu.

Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan belum menerima informasi soal pencopotan tiga orang pejabat Kementan. Dia juga mengatakan belum bisa mengonfirmasi apakah tiga pejabat itu merupakan tersangka. “Saya tidak terinfo,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto, mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG akan kembali menguat. Menurutnya, tren penguatan IHSG masih akan terus berlanjut hingga awal pekan depan dengan estimasi target di angka 7.850.

IHSG pada Jumat, 18 Oktober 2024, dibuka di level 7.735. Angka ini melesat hingga 1,13 persen atau naik 86 poin. Berdasarkan data RTI pukul 09.00 WIB, Kamis, 17 Oktober 2024, kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 13.209 triliun.

Menurut William, hal ini menyusul adanya sentiment positif dari pasar terhadap peluang besar kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan mendatang. Begitu juga dengan momen pelantikan Prabowo dan Gibran yang juga mendapat respons positif oleh pasar.

“Diperkirakan respons pasar positif, dan timing-nya pas juga saat Oktober umumnya market mengalami window dressing,” ujar William ketika dihubungi pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Analis senior dari Mirae Asset, Christopher Rusli, juga menyebut bahwa Penguatan IHSG ini dipicu oleh berberapa sentiment seperti penantian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia dalam hitungan hari. Selain itu, keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan juga turut direspons positif.

“Penguatan IHSG hari ini dipicu oleh berberapa sentiment sepertipenantian pelantikan presiden,” kata Christoper dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto, mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG akan kembali menguat. Menurutnya, tren penguatan IHSG masih akan terus berlanjut hingga awal pekan depan dengan estimasi target di angka 7.850.

IHSG pada Jumat, 18 Oktober 2024, dibuka di level 7.735. Angka ini melesat hingga 1,13 persen atau naik 86 poin. Berdasarkan data RTI pukul 09.00 WIB, Kamis, 17 Oktober 2024, kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 13.209 triliun.

Menurut William, hal ini menyusul adanya sentiment positif dari pasar terhadap peluang besar kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan mendatang. Begitu juga dengan momen pelantikan Prabowo dan Gibran yang juga mendapat respons positif oleh pasar.

“Diperkirakan respons pasar positif, dan timing-nya pas juga saat Oktober umumnya market mengalami window dressing,” ujar William ketika dihubungi pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Analis senior dari Mirae Asset, Christopher Rusli, juga menyebut bahwa Penguatan IHSG ini dipicu oleh berberapa sentiment seperti penantian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia dalam hitungan hari. Selain itu, keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan juga turut direspons positif.

“Penguatan IHSG hari ini dipicu oleh berberapa sentiment sepertipenantian pelantikan presiden,” kata Christoper dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Palembang - Salah satu operator jalan Tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) memberlakukan tarif baru mulai Kamis malam, 17 Oktober 2024. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyatakan, tarif baru tersebut diberlakukan di ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (Tol Terpeka).

Detailnya, kenaikan tarif berlaku sejak tadi malammulai malam ini sekitar pukul pukul 22.00 WIB. Adjib Al Hakim menyatakan penyesuaian tarif tol tu sejalan dengan Surat Keputusan Menteri PUPR No. 2420/KPTS/M/2024 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 2/2022 tentang Jalan, di mana tarif tol perlu disesuaikan secara berkala setiap dua tahun.

“Ini adalah penyesuaian tarif pertama sejak jalan tol ini mulai beroperasi pada tahun 2020," katanya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Adjib menyampaikan bahwa penyesuaian tarif ini tidak hanya penting untuk menjaga kondisi infrastruktur yang optimal, tetapi juga berperan vital dalam mempertahankan iklim investasi yang kondusif demi keberlanjutan jalan tol.

Jalan Terpeka dibiayai melalui skema pendanaan yang melibatkan investasi dari pemerintah dengan total nilai investasi yang sangat besar. Investasi ini memungkinkan pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi, namun untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan pengembalian investasi yang sesuai.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, Hutama Karya juga telah meningkatkan kualitas sejumlah fasilitas di sepanjang Jalan Tol Terpeka. Termasuk di antaranya menambah SPKLU di seluruh rest area, penambahan SPBU dan peningkatan fasilitas lainnya.

Sebagai wujud apresiasi kepada para pengguna Jalan Tol Terpeka, Hutama Karya akan memberikan diskon tarif selama 2 (dua) bulan pertama, untuk memberikan waktu yang cukup bagi pengguna jalan tol menyesuaikan terhadap tarif baru yang diberlakukan.

Pada bulan pertama, potongan tarif sebesar 30 persen akan diberlakukan yang dimulai pada Kamis, 17 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB hingga 17 November 2024 pukul 22.00 WIB. Sedangkan pada bulan kedua akan diberlakukan diskon sebesar 15 persen dari tarif baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan perihal kedatangannya dan Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta, Anindya Bakrie dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2024 di Laos.

Arsjad mengatakan kedatangannya dalam acara KTT ASEAN 2024 di Laos mewakili Indonesia untuk ASEAN Business Council. Sedangkan, Anindya Bakrie, kata Arsjad, hadir sebagai delegasi Indonesia untuk acara ASEAN Business Investment Summit.

“Jadi ini dua hal yang berbeda,” ujar Arsjad saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Arsjad menyebut, akibat kisruh Kadin, orang lain sering kali salah paham sehingga terus mengaitkannya dan Anindya dengan konflik Kadin.“Kadang-kadang mungkin dipikirnya kayak sama-sama aja ya,” kata dia.

Ia membenarkan bahwa kedatangan Anindya Bakrie dalam KTT ASEAN di Laos sebagai perwakilan Indonesia merupakan mandat dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Namun, ia ta menjelaskan lebih lanjut, apakah kedatangan Anindya dalam acara tersebut membawa nama Kadin atau tidak.

Sebelumnya, Majalah Tempo edisi 13 Oktober 2024 menyebut, panitia KTT ASEAN 2024 di Laos mengalami kebingungan saat hendak mengundang Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Indonesia Dhaniswara K. Hardjono menjelaskan, panitia KTT ASEAN tersebut berupaya mencari tahu mengenai apa yang sedang terjadi di tubuh induk asosiasi pengusaha Indonesia itu.

Namun, pada akhirnya, panitia mengundang Anindya Bakrie setelah turun surat dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Surat bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 tertanggal 4 Oktober itu, menunjuk Anin sebagai ketua delegasi untuk KTT Bisnis dan Investasi ASEAN.

Arsjad dan Anin pun hadir dalam gelaran KTT ASEAN 2024 di Laos dengan mewakili kepentingan yang berbeda.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia sejak digelar Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Arsjad merupkan terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah. Konflik mereka sempat dikabarkan mereda usai pertemuan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jumat, 27 September 2024.

Melalui unggahan pada akun instagramnya, Arsjad mengatakan, ia dan Anindya sepakat mengadakan Munas Kadin usai pelantikan presiden terpilih."Ada pun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Namun, hingga kini, baik Arsjad maupun Anindya masih saling klaim pihaknya merupakan kepengurusan yang sah.

Retno Sulistyowati berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan perihal kedatangannya dan Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta, Anindya Bakrie dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2024 di Laos.

Arsjad mengatakan kedatangannya dalam acara KTT ASEAN 2024 di Laos mewakili Indonesia untuk ASEAN Business Advisory Council. Sedangkan, Anindya Bakrie, kata Arsjad, hadir sebagai delegasi Indonesia untuk acara ASEAN Business Investment Summit.

“Jadi ini dua hal yang berbeda,” ujar Arsjad saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Arsjad menyebut, akibat kisruh Kadin, orang lain sering kali salah paham sehingga terus mengaitkannya dan Anindya dengan konflik Kadin.“Kadang-kadang mungkin dipikirnya kayak sama-sama aja ya,” kata dia.

Ia membenarkan bahwa kedatangan Anindya Bakrie dalam KTT ASEAN di Laos sebagai perwakilan Indonesia merupakan mandat dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Namun, ia ta menjelaskan lebih lanjut, apakah kedatangan Anindya dalam acara tersebut membawa nama Kadin atau tidak.

Sebelumnya, Majalah Tempo edisi 13 Oktober 2024 menyebut, panitia KTT ASEAN 2024 di Laos mengalami kebingungan saat hendak mengundang Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Indonesia Dhaniswara K. Hardjono menjelaskan, panitia KTT ASEAN tersebut berupaya mencari tahu mengenai apa yang sedang terjadi di tubuh induk asosiasi pengusaha Indonesia itu.

Namun, pada akhirnya, panitia mengundang Anindya Bakrie setelah turun surat dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Surat bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 tertanggal 4 Oktober itu, menunjuk Anin sebagai ketua delegasi untuk KTT Bisnis dan Investasi ASEAN.

Arsjad dan Anin pun hadir dalam gelaran KTT ASEAN 2024 di Laos dengan mewakili kepentingan yang berbeda.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia sejak digelar Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Arsjad merupkan terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah. Konflik mereka sempat dikabarkan mereda usai pertemuan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jumat, 27 September 2024.

Melalui unggahan pada akun instagramnya, Arsjad mengatakan, ia dan Anindya sepakat mengadakan Munas Kadin usai pelantikan presiden terpilih."Ada pun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Namun, hingga kini, baik Arsjad maupun Anindya masih saling klaim pihaknya merupakan kepengurusan yang sah.

Retno Sulistyowati berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta kepada para calon anggota kabinet mendatang untuk membantunya membawa Indonesia menuju negara super power atau adikuasa. Hal tersebut disampaikan oleh mantan staf khusus Jokowi, Aminuddin Ma’ruf, usai menjadi peserta pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 17 Oktober 2024.

"Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi kerja sama antar tim, khususnya elit politik sebagai syarat mutlak memimpin Indonesia maju, menuju negara super power. Kira-kira begitu," ujar Aminuddin, seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, kata Aminuddin, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini disebutnya sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great power country.

Prabowo pada pembekalan tersebut membeberkan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju negara adikuasa. Tak hanya itu, juga dipaparkan tantangan-tantangan global baik di bidang pertahanan keamanan, kemajuan teknologi, maupun bidang ekonomi secara spesifik.

Menurut Aminuddin, perbandingan antara kekuatan bangsa lain dan kekurangan bangsa Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tentunya untuk membawa Indonesia lebih baik. Insya Allah dari pemerintahan yang transisi seperti ini dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo insya Allah tidak ada jeda waktu lagi, setelah dilantik kabinet langsung bekerja maksimal," ucap mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII tersebut.

Lalu, seperti apa profil dan rekam jejak Aminuddin Ma'ruf? Berikut ringkasannya.

Profil Aminuddin Ma’ruf

Aminuddin Ma’ruf lahir pada 27 Juli 1986 di Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia merupakan mantan aktivis yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII periode 2014 hingga 2017. Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII melalui jalur voting dengan perolehan 102 suara pada pemilihan putaran kedua, Aminuddin Ma’ruf merupakan Ketua Biro Pemberdayaan Ekonomi PB PMII.

Dilansir dari laman Nu.or.id, Aminuddin Ma’ruf yang terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII pada Kongres Jambi yang berlangsung mulai 30 Mei hingga 10 Juni 2014 tersebut menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Negeri Jakarta dan telah menyelesaikan studi magisternya di Universitas Trisakti. Aminuddin Ma’ruf juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi.

Ia ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi pada Kamis, 21 November 2019 silam. Sejumlah program yang dilaksanakan oleh Aminuddin, seperti program Pesantren Development Project, Digitalisasi Karya Ulama, Best Academy atau Beasiswa untuk Aktivis dan Santri, Kecamatan Berdaya, serta Ambil Peran.

Pada 2020, Aminuddin pernah dikritik Ombudsman RI lantaran menerbitkan surat perintah atau surat tugas yang ditujukan pada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau DEMA PTKIN. Surat tersebut bersifat maladministrasi karena Ombudsman RI menyebut bahwa yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah atau penugasan adalah pimpinan satuan kerja.

Ombudsman kemudian meminta Jokowi untuk melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada Aminuddin Ma’ruf, sehingga ke depannya kejadian serupa tidak terulang kembali dan keberadaan Staf Khusus Presiden RI bisa memberikan peran yang konkret.

Reno Eza Mahendra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menempatkan tiga wakil mendampingi calon menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ketiganya adalah petahana Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, serta Anggito Abimanyu.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyebut jumlah tersebut terlalu banyak. Ia menduga ini sebagai salah satu pilihan alternatif dari rencana pembentukan badan penerimaan negara. “Mungkin ini win-win solution, karena saya mendengar Pak Anggito Abimanyu calon kepala badan penerimaan negara,” ujarnya kepada Tempo Kamis, 17 Oktober 2024.

Penambahan wakil menteri juga dinilai belum tentu efektif. Dulu, ia berujar, hanya ada satu menteri keuangan tapi ekonomi RI bisa tumbuh 7 persen. Sekarang ada wakil menkeu, ekonomi Indonesia masih stagnan di 5 persen.

Hal senada dipaparkan oleh Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata. Ia menyebut ada kemungkinan fungsi terkait penerimaan negara akan menjadi domain dari salah satu wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Hal ini menurutnya bisa menjadi jalan tengah setelah masa depan Badan Penerimaan Negara ataupun Kementerian Penerimaan Negara yang menemui jalan buntu. “Mungkin jalan tengahnya ada wamenkeu yang memang khusus berbicara tentang atau fokus soal pendapatan negara ini,” ujarnya dalam sebuah diskusi.

Sebelumnya Prabowo telah memanggil tiga calon wamen ke kediamannya di Kertanegara No. 4, Jakarta, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Suahasil Nazara mengatakan, mereka mendapatkan mandat dari Prabowo untuk membantu kelancaran pekerjaan Sri Mulyani. Ada cukup banyak pesan dari Prabowo kepada para calon wamenkeu. Salah satu di antaranya adalah mengoptimalisasi penerimaan negara.

Anggito Abimanyu membenarkan bahwa salah satu tugas mereka adalah meningkatkan penerimaan. “Dalam waktu yang segera kami harus punya program strategis yang bisa meningkatkan penerimaan negara, yang setara dengan beberapa negara lain," ujarnya.

Annisa Febiola dan Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Para anggota lembaga yang bertugas memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan itu mayoritas merupakan politikus. Lima nama itu di antaranya Politikus PDIP Daniel Lumban Tobing, auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Irjen Kemhan Budi Prijono, dan Politikus PKB Fathan.

Sebelumnya mereka telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR. Fit and proper test calon anggota BPK di DPR berlangsung pada 2 hingga 4 September 2024. DPR mencatat ada 75 calon anggota BPK yang menjalani uji seleksi. Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan komisinya memilih lima anggota BPK terpilih secara aklamasi.

Pada Rapat Paripurna 10 September 2024, DPR akhirnya menyetujui pemilihan tersebut melalui surat keputusan nomor 14/DPR RI/I/2024-2025. Kelima Anggota BPK tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Hendra Susanto (Wakil Ketua merangkap Anggota BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota BPK), Achsanul Qosasi (Anggota BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota BPK), dan Pius Lustrilanang (Anggota BPK).

Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama KN I BPK. Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Budi Prijono sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI.

Sementara, Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah Anggota II BPK periode 2019-2024. Daniel kembali terpilih dan memasuki periode jabatan kedua sebagai Anggota BPK. Fathan Subchi, sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014.

Setelah pengucapan sumpah jabatan ini, keanggotaan BPK menjadi lengkap berjumlah Sembilan orang, bersama dengan Anggota BPK lainnya, yaitu Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengucapkan selamat kepada Bahlil Lahadalia selaku menteri yang telah secara resmi menyandang gelar doktor, Rabu 16 Oktober 2024.

Adapun, Bahlil mengangkat disertasi yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

"Dengan bangga mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar doktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si," tertulis di postingan Instagram resmi @kesdm.

Keluarga besar ESDM mengatakan bahwa gelar tersebut merupakan cerminan dedikasi dan komitmen dari Bahlil yang senantiasa dalam memperdalam ilmu pengetahuan. Adapun tujuannya untuk semata-mata demi kemajuan bangsa khususnya di sektor energi.

"Kami berharap ilmu dan wawasan yang beliau peroleh akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia," tulis Kementerian ESDM.

Selain itu, Kementerian ESDM juga berharap gelar doktor ini dapat menginspirasi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian, semua pihak dapat bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menyelesaikan kuliah S3-nya usai I Ketut Surajaya, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI sekaligus ketua sidang promosi doktor, mengatakan Ketua Umum Partai Golkar itu dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia.

"Melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara (Bahlil). Maka, berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor," ujar Surajaya di Universitas Indonesia, Rabu 16 Oktober 2024.

Bahlil mampu menyelesaikan program doktoralnya kurang dari dua tahun. Ia mengaku prosesnya mendapatkan gelar doktor dalam waktu singkat cukup sulit. Namun, menurutnya, ia sudah biasa memaksimalkan waktu semenjak kuliah di S1. Alasan Bahlil bisa mendapat gelar doktor di waktu yang cepat adalah dengan fokus dan rela mengalokasikan waktu di antara banyak kesibukan.

"Saya dalam proses tidak pernah ada pemberian atau cuma-cuma. Semuanya perjuangan,” ucap Bahlil saat ditemui usai melakukan Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 17 Oktober 2024, dimulai dari tujuh faktor pemicu penurunan daya beli masyarakat.

Berikutnya ada berita tentang staf khusus Sri Mulyani yang pamit dari tugasnya dan respons Direktur BEI soal nihil BUMN yang IPO pada tahun ini. Lalu ada berita tentang 46 perusahaan digandeng untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dan persiapan BTN untuk mendukung program 3 Juta Rumah Prabowo.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. 7 Faktor Penurunan Daya Beli Masyarakat

Penurunan daya beli masyarakat Indonesia belakangan ini menjadi perhatian serius para ekonom dan pelaku usaha. Melemahnya daya beli ini berdampak pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak utama perekonomian.

Fenomena ini berisiko memicu spiral deflasi, yaitu situasi di mana penurunan harga berlanjut akibat rendahnya permintaan dan konsumsi, yang pada gilirannya memperdalam penurunan harga dan memperburuk perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,09. Deflasi ini mencerminkan tren penurunan harga yang telah terjadi selama tiga bulan berturut-turut. Lebih lanjut, tingkat deflasi pada Juli tercatat lebih dalam dibandingkan dengan deflasi bulan Juni, yang menunjukkan adanya penurunan permintaan dan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

Simak lebih jauh tentang pemicu penurunan daya beli masyarakat di sini.

<!--more-->

2. Yustinus Prastowo Pamit dari Tugasnya sebagai Stafsus Sri Mulyani, Pilih Berkarir di Luar Pemerintahan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, pamit dari tugasnya. Hal tersebut diumumkan Prastowo setelah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto memanggil Sri Mulyani Indrawati sebagai calon menteri keuangan dan tiga calon wakilnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan bendahara negara di Kabinet Jokowi, usai pula tugas Prastowo sebagai staf khusus.

“Saya telah merenung dengan wening dan bening, saya memilih berkarir di luar pemerintahan dan akan melanjutkan kegiatan yang sudah saya rancang jauh-jauh hari,” tulisnya di akun instagram @prastowoyustinus, Kamis, 17 Oktober 2024.

Simak lebih jauh tentang Yustinus Prastowo pamit di sini.

3. Direktur BEI Sayangkan Tak Ada BUMN yang IPO Tahun Ini, Bandingkan dengan di Malaysia dan Cina

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut selama tahun 2024 tidak ada satu pun badan usaha milik negara (BUMN) yang melakukan Initial Public Offering (IPO). Bahkan tahun lalu, salah satu anak BUMN, Pertamina Hulu, juga ditunda untuk listing.

Dengan begitu, kata Iman, hingga kini hanya ada total 14 BUMN dan 23 anak BUMN yang melantai di bursa.

“Tahun ini sampai sekarang di (daftar) pipeline kita nggak ada (BUMN IPO),” ujar Iman.

Simak lebih jauh tentang tak ada BUMN yang IPO tahun ini di sini.

<!--more-->

4. Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Gandeng 46 Perusahaan untuk Impor 1,3 Juta Ekor Sapi

Pemerintah akan menggandeng 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Kerja sama ini dijalin pemerintah untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging di dalam negeri seiring akan dimulainya program makan bergizi gratis pada 2025.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengklaim pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan itu. Hal ini diucapkan Sudaryono saat bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Sudaryono mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan perizinan kepada perusahaan-perusahaan itu. Pemerintah juga akan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektar untuk memelihara sapi. “Kami juga berharap ada keterlibatan dari Jepang dalam program ini,” ucapnya, dikutip dari siaran pers.

Simak lebih jauh tentang importir sapi untuk dukung makan bergizi gratis di sini.

5. Persiapan BTN untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo: Hadirkan 3 Skema KPR hingga Kredit Developer

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mulai aktif terlibat dalam perancangan program tiga juta hunian per tahun yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk mekanisme penyaluran kredit perumahan rakyat atau KPR.

“BTN terus melakukan transformasi binsis dan membenahi internal untuk dapat menopang program rumah rakyat dengan lebih target lebih tinggi,” kata Ramon saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurutnya, sebagai pemimpin 80 persen pasar KPR nasional, BPR siap mendukung program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Terlebih, BTN memiliki pengalaman mendukung program sejuta rumah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Simak lebih jauh tentang skema KPR untuk dukung program 3 juta rumah Prabowo di sini.