TEMPO.CO, Jakarta - Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto melakukan penandatanganan dengan kontraktor pemenang kontrak investasi di dua wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas), yakni WK Amanah (Onshore Sumatera Selatan) dan WK Melati (Onshore-OffShore Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah). Penandatanganan kontrak berlangsung di Indonesia Exploration Forum 2024 yang diadakan di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Senin, 14 Oktober 2024.

Penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) migas itu dilakukan Dwi dengan konsorsium PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V yang memenangkan kontrak WK Amanah. Juga dengan konsorsium PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V pemenang kontrak WK Melati.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut penandatanganan ini sebagai langkah pemerintah menarik investor sektor usaha hulu migas. "Guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia," ungkap Dadan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin 14 Oktober 2024.

Nilai investasi dari komitmen pasti pada WK Amanah menurut Dadan mencapai US$3,15 juta atau setara Rp49,04 miliar (asumsi kurs Rp15.571 per dolar Amerika Serikat).Sementara itu, komitmen pasti pada WK Melati senilai US$ 12,7 juta atau setara Rp 197,74 miliar. Sehingga, total komitmen investasi dari kedua WK tersebut mencapai US$ 15,85 juta atau setara Rp 246,83 miliar.

WK Amanah dan Melati merupakan hasil lelang WK Migas tahap 1 tahun 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme lelang penawaran langsung. Dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, untuk WK Amanah terdapat satu studi Geologi dan Geofisika (G&G) serta akuisisi dan pemrosesan data seismik 3D seluas 50 kilometer persegi. Sementara itu, untuk WK Melati, komitmen pasti mencakup dua studi G&G, akuisisi dan pemrosesan data seismik 3D seluas 200 kilometer persegi, serta akuisisi dan pemrosesan data seismik 2D seluas 250 kilometer persegi.

Dadan mengklaim hal tersebut menunjukkan industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar dalam menarik investasi. "Perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran," kata Dadan.

Dadan mengatakan, penandatanganan dua kontrak kerja sama migas dengan skema cost recovery ini bisa memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia. Selain itu, hal ini juga menambah Kontrak Kerja Sama sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi total 23 Kontrak Kerja Sama Baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi 20 bank perekonomian rakyat atau (BPR) bakal tutup tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bank-bank tersebut terancam tutup karena bermasalah.

“Mungkin ya, angka 20 itu mungkin, karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Dian ketika ditanya tentang kemungkinan penutupan 20 BPR, saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Namun, pejabat OJK itu mengatakan ada kemungkinan bank-bank tersebut tidak ditutup apabila adanya investor baru atau pemegang saham melakukan setor modal. Ia berharap jumlah BPR yang tutup tahun ini kurang dari 20. “Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang setor modal dan lain sebagainya, itu mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu,” tuturnya.

Dian berkata OJK juga sedang melakukan upaya penyehatan terhadap bank-bank yang berpotensi tutup.

“Kira-kira sekitar 20, tapi itu hanya perkiraan. Sebetulnya bisa dikatakan sekarang sudah ada upaya penyehatan. Kalau misalnya menambah modal, atau ada investor baru, segala macam, selesai sebetulnya. Itu yang sedang diselesaikan sekarang,” kata dia.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS.

Dalam kesempatan terpisah, Dian mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan salah satu tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional. Ia juga memaparkan pencabutan izin juga untuk melindungi konsumen.

“Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional Bank,” kata dia dalam pernyataan resmi pada 11 September lalu.

Saat itu dia menyampaikan bahwa jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan kondisi BPR terus memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai bank dalam resolusi. Otoritas akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:
1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Bank Pasar Bhakti
5. BPR Bank Purworejo
6. BPR EDC CASH
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital

Ilona Esterina Piri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tagar-tagar yang memuji keberhasilannya ramai beredar di media sosial, khususnya di X atau Twitter. Salah satu tagar yang muncul adalah #TerimakasihPakJokowi. Sejak 1 hingga 10 Oktober 2024, tagar itu telah diunggah lebih dari 11 ribu kali.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Duit Besar Glorifikasi Jokowi” edisi Minggu, 13 Oktober 2024, berbagai akun anonim nampak aktif meramaikan tagar tersebut. Misalnya, akun @cicicinonggg dengan pengikut berjumlah 19 orang, memuji Jokowi atas kontribusinya dalam pengembangan energi terbarukan. Sementara itu, akun @LuqmanPodolski_ menyatakan Jokowi telah membantu petani meningkatkan produktivitas melalui teknologi.

Selain tagar ucapan terima kasih pada Jokowi, berbagai tagar kampanye keberhasilan Jokowi lainnya juga bergaung di X. Pada Jumat, 11 Oktober 2024, misalnya, tagar #10thnJokowiPrabowolanjutkan mencuat hingga mencapai peringkat keenam di daftar tren dengan 22.500 unggahan. Kampanye pencitraan Jokowi juga turut disemarakkan dengan tagar #KerjaNyataJokowi, yang diunggah hampir 4.400 kali.

Kemunculan akun-akun anonim ini pun dianalisis oleh peneliti Drone Emprit—pemantau percakapan di media sosial— Rizal Nova Mujahid. Ia menilai, kemiripan narasi menandakan akun-akun anonim itu terkoordinasi. “Biasanya waktu posting-nya berdekatan,” kata Rizal dalam wawancara dengan Tempo via Zoom pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Berdasarkan data Drone Emprit, total engagement atau interaksi di media sosial yang terkait dengan kampanye ini mencapai 113 juta di platform X. Jika digabungkan dengan interaksi di Facebook, TikTok, dan YouTube, maka total engagement kampanye mencapai lebih dari 140 juta, melibatkan sekitar 2.892 akun yang sebagian besar anonim. “Sangat efektif dan terkoordinasi,” ucap Rizal.

Selanjutnya baca: Peran Menkominfo Budi Arie <!--more-->

Tak hanya akun anonim, kampanye keberhasilan Jokowi juga didukung oleh akun-akun milik pemerintah dan relawan. Direktorat Jenderal Pajak serta beberapa akun di bawah Kementerian Keuangan tampak aktif mempromosikan keberhasilan pemerintah melalui Instagram.

Selain itu, sejak akhir Agustus 2024, Akun pro-Jokowi seperti @RcyberProj0 yang dikelola oleh organisasi relawan Projo juga rutin membagikan narasi berterima kasih kepada Presiden. Akun itu mengucapkan selamat bekerja untuk Prabowo Subianto, dengan tambahan pesan kampanye anti-judi online.

Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengaku telah mengerahkan anak buahnya di kementerian maupun ProJo untuk membanjiri media sosial dengan narasi-narasi tersebut. Namun ia mengklaim tidak merekrut influencer ataupun buzzer untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. “Jangan terlalu didesain,” kata Budi kepada Tempo di kantornya, Kamis, 10 Oktober 2024.

Kampanye citra Jokowi semakin masif setelah diadakannya rapat di kantor pusat Projo, Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024. Rapat yang dipimpin oleh Koordinator Nasional Duta Jokowi yang juga tenaga ahli utama bidang komunikasi politik Kantor Staf Presiden, Joanes Joko, itu mendesain orkestrasi pencitraan di media sosial.

Menurut cerita Joanes Joko, dalam rapat tersebut para relawan membahas strategi kampanye transisi dari Jokowi ke Prabowo. Joanes menjelaskan bahwa mereka ingin mengekspresikan rasa terima kasih kepada Jokowi sembari menyampaikan pesan selamat bekerja kepada Prabowo. “Ada yang bilang juga matur nuwun, Pakde Jokowi,” tutur Joanes saat dihubungi pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Dalam beberapa hari, Joanes, yang terus memonitor unggahan di media sosial, mengklaim kampanye keberhasilan Jokowi kian deras. Meski banyak didukung akun anonim, Joanes dan Budi Arie membantah adanya pengerahan pasukan buzzer untuk memperkuat klaim keberhasilan Jokowi. “Ini organik, pakai relawan,” tegas Budi Arie.

Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menonaktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan atau badan usaha adalah langkah penting ketika perusahaan berhenti beroperasi atau dibubarkan. Lantas, apa saja syarat dan cara menonaktifkannya?

Syarat menonaktifkan NPWP badan usaha

1. Untuk menonaktifkan NPWP badan usaha, siapkan formulir Permohonan Penghapusan NPWP

2. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP

3. Jika badan usaha sudah dibubarkan

- Fotokopi KTP dan NPWP Direktur

- Fotokopi NPWP Badan

- Fotokopi Akta Pembubaran

- Surat Pernyataan dari Direktur bahwa perusahaan tersebut sudah dibubarkan bermaterai 6.000 dan Stempel Perusahaan

- Formulir Penghapusan NPWP

4. Jika NPWP Badan Cabang

- Fotokopi KTP dan NPWP Kepala Cabang

- Fotokopi NPWP Cabang

- Fotokopi Akta Pembubaran

- Surat Pernyataan dari Pusat bahwa Cabang tersebut sudah ditutup bermaterai 6.000 dan Stempel Perusahaan

- Formulir Penghapusan NPWP

Cara menonaktifkan NPWP badan usaha

1. Mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung.

3. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.

4. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung kepada Wajib Pajak.

5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.

6. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP dengan menyerahkan BPS asli.

SIPPN.MENPAN.GO.ID

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi disebut-sebut telah memberikan perintah langsung kepada setiap kementerian dan lembaga untuk mengkampanyekan keberhasilannya dalam menjabat sebagai presiden Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

“Setiap kementerian ditugasi mengglorifikasi capaiannya dalam 10 tahun,” ujar Budi Arie kepada Tempo di kantornya, Kamis, 10 Oktober 2024. “Masak, selama sepuluh tahun enggak ada sisi baik Jokowi?” kata dia.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Duit Besar di Balik Operasi Memoles Citra Jokowi Menjelang Lengser,” rencana mengkampanyekan klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi ini pertama kali muncul dalam rapat kabinet terakhir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024.

Peran Hasan Nasbi dalam Kampanye Keberhasilan Jokowi

Tugas pencitraan itu kemudian dipercayakan kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dua pekan setelahnya, Hasan mengumpulkan pejabat kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara yang berurusan dengan kehumasan di Esquire Room Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Hasan disebut menginstruksikan pejabat pemerintah untuk kampanyekan narasi keberhasilan Jokowi di media sosial.

Catatan peserta rapat yang diperoleh Tempo menyebutkan, pertemuan di Hotel Mandarin itu membahas setidaknya tiga hal. Pertama, pembuatan narasi kampanye keberhasilan Jokowi. Lalu pembuatan audiovisual capaian Jokowi dalam sepuluh tahun. Terakhir, pembuatan video berdurasi 30-90 detik. Pada detik awal, video mengandung soundbite atau videobite yang bisa menarik perhatian.

Catatan rapat itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mamat Rahmat. Menurut dia, setiap kementerian dan lembaga juga diminta menyiapkan bahan capaian kerja mereka dalam satu dekade terakhir. “Juga ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi,” kata Mamat, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dua pejabat eselon II di sebuah kementerian mengungkapkan, Hasan Nasbi meminta bagian humas kementerian, lembaga, dan BUMN untuk fokus pada pencitraan Jokowi dalam bidang ekonomi. Fokus utamanya adalah pada pencapaian seperti pembangunan infrastruktur jalan, bandara, bendungan, serta hilirisasi komoditas dan pemberdayaan UMKM

Tiga pejabat lain yang hadir dalam pertemuan di Hotel Mandarin mengatakan, Hasan meminta pejabat kementerian, lembaga, dan BUMN untuk menyiapkan materi terkait capaian pemerintah. Nantinya, materi itu akan diolah oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi narasi untuk diunggah di akun media sosial kementerian dan lembaga. Soal anggaran, diserahkan kepada masing-masing lembaga.

Peran Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam memimpin kampanye keberhasilan Jokowi juga dibenarkan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian Feby Setyo Hariyono. Dia mengatakan lembaganya diminta menyiapkan bahan kampanye tentang warisan Jokowi dalam bidang industri. Menurut dia, narasi unggahannya nanti dieksekusi oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Operasi menggaungkan keberhasilan pemerintah ini dirancang untuk tayang di berbagai media sosial sejak 1 sampai 20 Oktober 2024, atau hingga Jokowi lengser. Berbagai tagar kampanye keberhasilan Jokowi pun ikut bergaung di media sosial X. Salah satunya #TerimakasihPakJokowi. Sejak 1 hingga 10 Oktober 2024, tagar itu telah diunggah lebih dari 11 ribu kali. Hashtag lain yang digunakan, yakni #KerjaNyataJokowi, hampir 4.400 kali dimainkan.

Pada Selasa, 15 Oktober 2024, kalimat kampanye “kerjabaikjkw prabowoteruskan” menjadi trending dengan lebih dari 20 ribu unggahan. Gempuran tagar ini juga menaikkan volume engagement atau audiens yang membicarakan pencitraan Jokowi di X sebanyak 113 juta. Adapun total volume engagement di empat media sosial, yakni X, Facebook, TikTok, dan YouTube, menurut hitungan Drone Emprit lebih dari 140 juta kali oleh 2.892 akun yang sebagian anonim.

Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Francisca Christy, Hussein Abri, dan Septia Ryanthie, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan bakal membagi satu kementerian menjadi dua hingga tiga untuk menambah jumlah kabinet. Dokumen berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan)’ yang beredar, menunjukkan akan ada 46 kementerian yang akan bermitra dengan DPR RI.

Berdasarkan dokumen tersebut beberapa kementerian tampak dipecah, seperti misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibagi menjadi tiga kementerian di bawah komisi X. Ada pula pemisahan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah komisi VII dan Kementerian Koperasi yang dipisah dengan Kementerian UMKM.

Rencana tersebut dinggap bakal memperumit tata kelola pemerintahan Prabowo. Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar memperkirakan, setengah masa jabatan kabinet Prabowo bakal disibukkan dengan penyesuaian pegawai. Saat beberapa kementerian dipecah, ia mengatakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, butuh waktu panjang untuk mengatur kembali ASN.

“Proses mutasi dari PNS satu kementerian ke kementerian lain dan pengisian jabatan, waktunya sekitar 2 sampai 3 tahun. Kerjanya (efektif) ya tinggal dua tahun, apa yang bisa dikerjakan?” kata dia kepada Tempo Selasa, 14 Oktober 2024.

Selain itu, jumlah kementerian yang bertambah bakal turut menaikkan alokasi belanja pemerintah. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja pegawai di tahun 2024 saja sekitar Rp 460,8 triliun atau 18 persen dari total belanja pemerintah pusat. Tahun depan estimasi belanja gaji dan tunjangan naik menjadi Rp513,2 triliun atau naik 19,1 persen dari total belanja.

Operasional teknis kementerian menurut Askar akan semakin banyak, begitu pula fasilitas infrastrukturnya. Kantor kementerian yang awalnya satu akan dibagi menjadi dua atau tiga. “Alokasi rumah dinas, mobil dinas, pos-pos anggaran di masing-masing kantor, akhirnya kan dipecah-pecah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad sempat merespons kabar kementerian Prabowo berjumlah 46 seperti yang tercantum dalam dokumen mitra AKD. Dasco tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian tersebut. Ia hanya menyatakan jumlah final kementerian masih dihitung.

Susunan nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai target waktu yang sudah direncanakan sebelumnya."Jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya," kata Dasco.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Agustinus Budi H mengatakan bahwa harga tiket pesawat kemungkinan akan naik beriringan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

Rencana kenaikan tarif PPN 12 persen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan akan dinaikkan lagi menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025. "Kalau dilihat dari hitung-hitungannya seperti itu ya. Kalau akan naik ya pasti akan naik, tidak mungkin turun ya," ujarnya saat diwawancarai Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024.

Menurut Agustinus, Kementerian Perhubungan tidak akan tinggal diam dengan kenaikan tersebut. Pihaknya akan mengevaluasi semua aturan-aturan yang berkaitan dengan harga tiket sehingga bisa menekan harga tiket pesawat. "Pastinya akan ada usaha-usaha untuk bagaimana ini bisa harga tiket (pesawat) itu turun. Tentunya kita juga berharap semuanya juga berharap harga tiket itu pasti ada penurunan," katanya.

Namun untuk merealisasikan rencana penurunan itu, Agustinus mengatakan, harus melibatkan beberapa stakeholder. Menurutnya, kesepakatan antara kementerian dan pihak-pihak yang berwenang sangat diperlukan untuk menentukan komponen-komponen yang memengaruhi harga tiket.

Saat ini, menurutnya harga tiket pesawat masih belum mengalami perubahan. Menanggapi optimisme dari Kemenparekraf yang memperkirakan penurunan harga tiket di akhir Oktober 2024, Agustinus berujar, sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan. "Sampai saat ini kami sih di internal kami terus terang juga kondisinya masih seperti kemarin, artinya belum ada perubahan yang signifikan," katanya.

Sebelumnya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, menargetkan harga tiket pesawat akhir Oktober sudah mulai turun. Ia mengklaim terus mengawal kerja satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat. “Satgas tiket (pesawat) minggu lalu sudah rapat dan dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno. Target akhir Oktober sudah bisa disampaikan, mudah-mudahan ada satu komponen yang bisa berlaku,” kata Nia.

Nia menyampaikan bahwa Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan pihak terkait mengenai regulasi harga tiket pesawat. Ia menyebut ada 9 komponen yang telah dibahas dalam kajian tersebut. Namun, Nia belum dapat mengungkapkan detail lengkapnya, termasuk proyeksi penurunan harga tiket pesawat.

Salah satu yang dikaji, kata dia, adalah terkait pengurangan PPN tiket pesawat. Hal itu, menurutnya, masih butuh kajian lebih lanjut. “Apakah insentifnya dari pemerintah akan bebas pajak atau bagaimana, semua masih dalam tahap kajian,” ucapnya.

Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo - Gibran, Anggawira, menyatakan, rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berpeluang dibatalkan apabila disetujui oleh DPR.

Kenaikan PPN ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan tersebut mengamanatkan agar PPN naik 1 persen dari 11 persen pada tahun depan.

“Oleh karena itu, kalau memang mau disetop, diubah, ya harus diubah UU-nya,” ujar Anggawira saat ditemui awak media usai acara National Conference and Awarding Night Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) 2024 di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Ia mengakatakan, untuk mengubah kebijakan kenaikan PPN ini, pemerintah harus bicara dengan DPR. Sebab, aturan ini bukan hanya kehendak dari pemerintah saja.

“Karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU,” kata dia.

Namun, Angga menyebut, hingga saat ini ia masih belum mendengar adanya rencana untuk merevisi kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyatakan, dari sisi pengusaha kenaikan PPN ini tak jadi masalah apabila diikuti dengan insentif pemerintah bagi dunia bisnis.

“Kan tergantung strategi pemerintahnya juga,” ujar dia.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), kata dia, telah menyatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini tetap akan berlaku tahun depan sesuai UU HPP yang baru. Menurut Angga, pernyataan Ditjen Pajak tersebut wajar sebab pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Makanya kita tunggu, nanti apakah ada revisi. Kalau ada revisi berarti ada perubahan tarif PPN-nya,” ucapnya.

Adapun Rencana kenaikan tarif PPN jadi 12 persen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan akan dinaikkan lagi menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Mengutip dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan.

“Tentu satu bulan ke depan sudah ada keputusan, 20 Maret (2024). Sehingga dengan demikian, APBN 2025 kan pelaksananya pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang sudah mendapatkan kepastian sesudah pengumuman, dan program yang masuk APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang,” ujar Airlangga di Jakarta, Jum'at, 8 Maret 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara. Menjelang pergantian pemerintahan itu, Presiden Jokowi memastikan dia bisa pensiun dengan citra yang baik di mata publik. Salah satunya adalah dengan memamerkan berbagai keberhasilannya selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden Indonesia. Belakangan ini, pidato menteri, konten media sosial, hingga berita media massa terkesan berlomba membangun citra Jokowi dengan memberikan puji-puji terhadap kebijakan dan program mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama dua periode menjadi presiden.

Salah satunya adalah kalimat “kerjabaikjkw prabowoteruskan” yang menjadi trending di media sosial X pada Selasa, 15 Oktober 2024 dengan lebih dari 20 ribu unggahan. Apabila diperhatikan, unggahan-unggahan tersebut memiliki ciri yang hampir sama. Seperti ditambahkan kalimat “Rakyat Senang Pemimpin Kompak” pada akhir keterangan unggahannya, dan disertai foto atau video yang memperlihatkan berbagai kebijakan dan program Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

Berbagai tagar kampanye keberhasilan Jokowi pun ikut bergaung di X. Salah satunya #TerimakasihPakJokowi. Sejak 1 hingga 10 Oktober 2024, tagar itu telah diunggah lebih dari 11 ribu kali. Hashtag lain yang digunakan, yakni #KerjaNyataJokowi, hampir 4.400 kali dimainkan.

Gempuran tagar dan konten yang membicarakan citra baik Jokowi ini diorkestrasi oleh para pejabat pemerintah atas suruhan Jokowi sendiri. Salah satu pejabat pemerintah yang terlibat dalam kampanye ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Budi Arie Kerahkan Anak Buah untuk Kampanye di Media Sosial

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Duit Besar di Balik Operasi Memoles Citra Jokowi Menjelang Lengser,” disebutkan jika Budi Arie Setiadi –yang juga Ketua Umum relawan Pro Jokowi atau ProJo– mengakui mengerahkan anak buahnya, baik di kementerian maupun ProJo, untuk membanjiri media sosial dengan narasi pencitraan Jokowi. Budi Arie mengklaim tak merekrut pemengaruh dan pendengung untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. “Jangan terlalu didesain,” kata Budi kepada Tempo di kantornya, Kamis, 10 Oktober 2024.

Kampanye memoles citra Jokowi oleh relawan di media sosial makin masif setelah mereka mengadakan rapat di kantor pusat Projo di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. Rapat yang dipimpin Koordinator Nasional Duta Jokowi yang juga tenaga ahli utama bidang komunikasi politik Kantor Staf Presiden, Joanes Joko, itu mendesain orkestrasi pencitraan di media sosial.

Joanes bercerita, para relawan membahas berbagai narasi transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo. Mereka menerjemahkannya dengan membuat kampanye ucapan terima kasih kepada Jokowi dan selamat bekerja untuk Prabowo. “Ada yang bilang juga matur nuwun, Pakde Jokowi,” tutur Joanes saat dihubungi pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Dalam beberapa hari, Joanes, yang terus memonitor unggahan di media sosial, mengklaim kampanye keberhasilan Jokowi kian deras. Meskipun gerakan itu banyak didukung akun anonim, Joanes dan Budi Arie membantah ada pengerahan pasukan untuk menggemakan klaim keberhasilan Jokowi. “Ini organik, pakai relawan,” ujar Budi Arie.

Salah satu akun relawan pendukung Jokowi yang rajin menggulirkan narasi berterima kasih kepada Jokowi adalah akun Republik Cyber Projo, @RcyberRoJo. Sejak akhir Agustus 2024, akun yang dikelola oleh tim Projo itu aktif menyebarkan konten-konten yang memuji Jokowi. Akun itu juga mengucapkan selamat bekerja untuk Prabowo Subianto, dengan tambahan pesan kampanye anti judi online.

Budi Arie mengatakan bahwa Presiden Jokowi lah yang secara langsung mengeluarkan perintah kampanye keberhasilan itu. “Setiap kementerian ditugasi mengglorifikasi capaiannya dalam 10 tahun,” katanya. “Masak, selama sepuluh tahun enggak ada sisi baik Jokowi?” ujar Budi Arie.

Adapun rencana menggaungkan klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi ini pertama kali muncul dalam rapat kabinet terakhir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ketika itu Presiden Jokowi menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga mengkampanyekan keberhasilan pemerintah dalam satu dekade terakhir.

Baca selengkapnya di “Duit Besar di Balik Operasi Memoles Citra Jokowi Menjelang Lengser.”

Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Francisca Christy Rosana, Hussein Bari Dongoran, dan Septia Ryanthie, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -PT Garuda Indonesia Tbk. (Persero) atau GIAA PT bakal mengalihkan aset senilai senilai Rp418,28 miliar kepada anak perusahaannya, Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI). Pengalihan aset dilakukan lewat skema Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PMHMETD dalam penawaran saham terbatas.

Sekretaris perusahaan GMFI, Rian Fajar Isnaeni, mengatakan Perseroan akan meminta restu pemegang saham dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar Rabu, 16 Oktober 2024. GMFI setidaknya akan menerbitkan 11.736.512.323 lembar saham seri B dengan nominal Rp25 per lembar dengan mekanisme PMHMETD. “Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen,” kata Rian dalam laporan di laman keterbukaan informasi BEI.

Garuda Indonesia selaku pemegang saham pengendali GMFI akan mengambil bagian atas seluruh saham terbaru itu dengan melakukan inbreng atau penyerahan modal nontunai. Garuda Indonesia akan menyerahkan sejumlah asetnya dengan nilai Rp418,28 miliar per 30 Juni 2024.

Aset yang akan dialihkan antara lain banggunan hanggar I,II,III, dan annex I,II,III, dan fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan driveway, pagar, dan mesin pelengkap bangunan. Seluruh aset itu berada di area Garuda Maintenance Facility Bandara Soekarno-Hatta.

Rian mengungkapkan perolehan aset melalui skema inbreng ini akan membuat GMFI memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset terkait kegiatan usaha dan pendukungnya. Selain itu, GMFI sedang menjajaki beberapa program percepatan lead time perbaikan pesawat yang berpotensi mengubah tata letak hangar. GMFI saat ini juga sedang mengembangkan layanan sewa warehousing yang diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi Perseroan sekitar US$ 150 ribu sampai US$ 250 ribu per tahunnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto, mengatakan kementerian KKP bakal bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memperkuat wilayah perbatasan laut. Hal tersebut dikarenakan adanya dua kapal berbendera Singapura melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

"Tentu, kita akan perkuat kerja sama juga antar instansi untuk mengatasi isu ini (pencurian pasir laut)," ujar Doni Ismanto ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kerja sama itu rencananya akan dilakukan bersama instansi pemerintah yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Sehingga, kata Doni, pengawasan wilayah perairan laut Indonesia dapat dilakukan optimal. "Banyak. Semua yang di laut, di antaranya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni menuturkan, nantinya bentuk pengawasan wilayah laut berfokus pada sumber daya kelautan.Namun Doni tidak menjelaskan lebih lanjut upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP), dalam mengawasi wilayah perairan laut.

"Yang jelas kami akan perkuat pengawasan untuk sumber daya kelautan selain perikanan. Untuk hal teknis apa dilakukan enggak bisa diomongin, nanti tahu dong yang mau diawasin dan cara ngakalinnya seperti apa," ucap Doni.

Sepekan menjelang lengser, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, melakukan berbagai upaya untuk penguatan wilayah perairan laut. Doni mengatakan, penguatan itu tidak hanya melawan pelaku pencurian ikan, tetapi juga menjaga sumber daya perekonomian laut.

"Hal yang mau saya tekankan adalah, di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, PSDKP fokusnya tidak hanya melawan maling ikan, tetapi juga menjaga sumber daya kelautan agar keberlanjutannya terjamin walau ada kegiatan ekonomi," ucap dia.

Sementara itu, Juru Bicara KKP, Wahyu Muryadi, menyatakan KKP akan memperketat pengawasan di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, pengawasan itu akan dilakukan berbagai elemen di KKP termasuk PSDKP.

Wahyu menambahkan, pengawasan akan diperluas tak hanya di wilayah perairan Batam. "Artinya itu jadi lalu lintas yang perlu diwaspadai, jadi titik konsentrasi bagi KKP, bagi Ditjen PSDKP, untuk melakukan konsentrasi pengawasan," ujar Wahyu setelah dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024. Pengawasan, menurutnya bakal dilakukan sesuai Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditetapkan negara. Upaya pengawasan itu, menurut dia, bakal tetap berjalan walau armada yang dimiliki KKP terbatas.

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu e-toll menjadi salah satu kemudahan bagi pengguna jalan tol di Indonesia. Namun, banyak yang mungkin belum mengetahui bahwa kartu ini bisa espired atau kedaluwarsa.

Jika terlalu lama berkendara di jalan tol, kartu e-toll bisa kedaluwarsa, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna. Mari membahas alasan di balik kedaluwarsa kartu e-toll dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasinya.

Alasan Kedaluwarsa

Menurut PT Jasa Marga (Persero) Tbk, batas waktu kartu e-toll kedaluwarsa ditentukan berdasarkan durasi perjalanan. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menjelaskan bahwa durasi maksimum perjalanan di jalan tol adalah 1,5 hingga 2 kali dari waktu tempuh normal.

"Durasi implementasi waktu kedaluwarsa e-toll card tersebut sudah memperhitungkan waktu perjalanan dan waktu istirahat pengguna jalan tol," kata Lisye di Instagram resmi Jasa Marga pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Sebagai contoh, jika waktu tempuh normal adalah sekitar 30 menit, maka pengguna harus keluar tol dalam waktu maksimal 1 jam setelah masuk. Jika tidak, kartu e-toll yang digunakan akan dianggap kedaluwarsa.

Ini berarti jika pengguna masuk tol pukul 13.00 WIB, mereka harus keluar sebelum pukul 14.00 WIB. Jika melebihi waktu tersebut, kartu e-toll akan kedaluwarsa saat melakukan tapping di gerbang keluar tol.

Kedaluarsa kartu e-toll bukan hanya soal waktu. Jika pengguna terlambat, Automatic Lane Barrier (ALB) di gerbang tol tidak akan terbuka otomatis. Namun, saldo yang terdapat dalam kartu e-toll tidak akan hangus, dan transaksi tetap akan diproses sesuai tarif yang berlaku.

Cara Mengatasinya

Jika Anda mendapati kartu e-toll Anda kedaluwarsa saat melakukan perjalanan, tidak perlu panik. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda ambil.

1. Tunggu Petugas Gerbang Tol

Jika ALB tidak terbuka otomatis, tekan tombol bantuan yang tersedia di gerbang tol. Petugas Jasa Marga akan segera mendatangi Anda untuk membantu proses transaksi. Proses ini akan memastikan bahwa saldo Anda tidak terpotong melebihi tarif jalan tol yang harus dibayarkan.

2. Pahami Kebijakan Transaksi

Meskipun kartu e-toll Anda kedaluwarsa, saldo tetap bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol lainnya. Anda tidak akan dikenai denda atau sanksi karena keterlambatan, yang berarti saldo Anda tetap aman.

3. Atur Waktu Istirahat dengan Baik

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyarankan agar pengemudi tidak berlama-lama di rest area. Disarankan untuk menggunakan fasilitas tersebut maksimal 30 menit agar tidak mengganggu waktu perjalanan. Ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kendaraan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalan tol.

4. Rencanakan Perjalanan

Selalu rencanakan perjalanan Anda dengan baik. Pastikan Anda mengetahui waktu tempuh normal dan memperkirakan kapan Anda harus keluar dari jalan tol. Dengan merencanakan waktu perjalanan, Anda dapat menghindari situasi di mana kartu e-toll Anda kedaluwarsa.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | MELYNDA DWI PUSPITA