TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyatakan akan menindak tegas layanan dompet digital yang memfasilitasi praktik judi online. Sejauh ini, sudah ada lima perusahaan dompet digital yang kena teguran keras olehnya.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi Arie, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kemenkominfo, kelima perusahaan dompet digital tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Menurut Budi Arie, kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari melonjaknya catatan transaksi penambahan saldo (top-up) yang terjadi secara tiba-tiba. Terlebih, transaksi yang terjadi hanya satu arah, artinya transaksi yang tercatat hanya transaksi masuk tanpa adanya transaksi keluar.

Nilai yang tercatat dari transaksi-transaksi tersebut mencapai angka triliunan rupiah, dengan rincian sebagai berikut: PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5.371.936.767.944 dan jumlah transaksi sebanyak 5.24.337; PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216.620.290.539 dan jumlah transaksi 836.095; PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89.240.919.624 dan jumlah transaksi 577.316; PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp 65.45.310.125 dan jumlah transaksi sebanyak 80.171; serta Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp 6.114.203.815 dengan jumlah transaksi 33.069.

Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa sasaran utama pemblokiran akun-akun dompet digital yang dilakukan pemerintah adalah para bandar judi online. Sedangkan, arus perputaran uang ke para pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya.

Selanjutnya: Oleh karena itu, Budi Arie menekankan pentingnya tahap verifikasi....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta, yang diperuntukkan bagi kereta api kelas ekonomi, kini sudah menggunakan teknologi face recognition untuk penumpang. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta memberikan inovasi dalam layanannya untuk menciptakan moda transportasi kereta api yang mudah bagi masyarakat dan berkelanjutan.

“Kali ini Daop 6 melakukan digitalisasi layanan di Stasiun Lempuyangan dengan menghadirkan fasilitas Face Recognition yang diterapkan sejak awal Oktober 2024,” kata Krisbiyantoro, Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Jumat, 10 Oktober 2024.

Stasiun Lempuyangan menjadi stasiun ke tiga di Daop 6 Yogyakarta yang menerapkan fasilitas tersebut. Sebelumnya fasilitas face recognition juga telah dihadirkan di Stasiun Yogyakarta sejumlah 4 FR Boarding Gate, Stasiun Solo Balapan sejumlah 2 FR Boarding Gate, dan Stasiun Lempuyangan sendiri sejumlah 2 FR Boarding Gate.

Pelanggan kereta api jarak jauh yang memulai perjalanannya dari Stasiun Lempuyangan, tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan berbagai dokumen, seperti boarding pass fisik, e-boarding pass, maupun KTP.

"Pelanggan cukup sekali melakukan registrasi melalui aplikasi Access by KAI. Selanjutnya pelanggan bisa menggunakan layanan face recognition boarding gate di semua stasiun, terutama Stasiun Lempuyangan,” ujar Manajer Humas KAI Daop 6 Krisbiyantoro.

Bagi yang belum pernah mendaftarkan diri untuk face recognition atau pengenalan wajah, berikut adalah tahapannya melalui KAI Access.

1. Buka tab menu akun pada Access by KAI.
2. Pilih menu Registrasi Face Recognition.
3. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik “Setuju” setelah memahami.
4. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” untuk melengkapi proses verifikasi.
5. Ikuti ketentuan pengambilan foto selfie yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil foto selfie.
6. Setelah foto selfie dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang”.
7. Konfirmasi data yang diberikan, lalu klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran.
8. Proses registrasi berhasil dan selesai.

Face recognition boarding gate merupakan bentuk fasilitas boarding di lingkungan kereta api yang hadir lebih canggih dan modern. Teknologi ini berbasis kamera untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang terintegrasi dengan data tiket kereta pelanggan. Proses verifikasi tersebut hanya memerlukan 1 detik sehingga para pelanggan bisa merasa efisien dan memperlancar antrian pada proses boarding.

Penambahan layanan face recognition ini menjadi bentuk komitmen KAI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat. Oleh karena itu, KAI selalu mengupayakan peningkatan fasilitas, baik kualitas maupun kuantitas, di seluruh lini secara konsisten.

“Dengan kehadiran face recognition di Stasiun Lempuyangan, Daop 6 berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan menggunakan transportasi kereta api jarak jauh. Kami pun akan terus berupaya meningkatkan pelayanan agar kereta api menjadi pilihan pertama masyarakat dalam bermobilitas,” kata Kris.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 11 Oktober 2024 dimulai dari pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat.

Disusul, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya, ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

Berikutnya, PT Net Visi Media Tbk. atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris Perusahaan Net TV Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama perseroan yang baru.

Terakhir, pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp 223 miliar.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo....

<!--more-->

1. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Pratikno

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul hal itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Terbaru, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat memberikan pidato di Forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran, masih orang-orang lama. Namun, dia tidak mengelaborasi nama-nama menteri yang dimaksud.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. OJK Sebut Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Moncer, Total Aset Tembus Rp2.742 Triliun

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Mirza mengatakan total aset industri ini per Agustus mencapai Rp 2.742 triliun atau meningkat 12,9 persen dari periode yang sama di tahun 2023.

“Ini menunjukkkan sektor syariah memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia dalam Ijtima’ Sanawi atau pertemuan tahunan Dewan Syariah nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji....

<!--more-->

3. Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Net TV Umumkan Pergantian Direksi dan Komisaris Baru, Manoj Punjabi Jadi Dirut

PT Net Visi Media Tbk. atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris Perusahaan Net TV Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama perseroan yang baru.

Selain Manoj Dhamoo Punjabi yang akan menjabat sebagai dirut, jajaran direksi akan diisi oleh Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris yang baru yakni Shania Manoj Punjabi (komisaris utama), Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

"Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah tercatatnya saham tambahan," kata Shinta dalam pernyataan resmi di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia....

<!--more-->

5. Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia, Negara Rugi Ratusan Miliar

Pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp 223 miliar.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp 223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo di Batam, Kepri, Kamis, 10 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang mengeruk pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober, ketika berpapasan dengan kapal Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari China sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Saudara kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan bahwa harga lauk dan pauk di Indonesia tidak mahal. Ia mencontohkan dengan adanya daun kelor yang menurutnya murah dan bisa didapatkan dimana saja.

"Lauk pauk itu ternyata tidak mahal, ada daun kelor yang murah, yang tumbuh di mana-mana dan itu punya gizi yang luar biasa," ucapnya dalam agenda Dialog Kebangsaan Forum Masyarakat Indonesia Emas pada Jum'at, 11 Oktober 2024 di Tanjung Duren.

Hashim mengatakan, nantinya pemerintahan Prabowo akan menyuplai bahan pokok untuk membuat makanan bergizi gratis untuk setiap anak dan ibu hamil, salah satunya adalah daun kelor. Hal ini akan menjadi strategi andalan Prabowo untuk dapat menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Anak dan ibu yang hamil akan dapat satu butir telur, akan dapat kelor, akan dapat sayur-sayuran, akan dapat daging ayam, akan dapat nasi," kata anak kandung Menteri Keuangan era Orde Baru Sumitro Djojohadikusumo tersebut.

Hashim mengatakan bahwa persoalan stunting adalah persoalan yang serius. Menurutnya, data terakhir menunjukkan masih ada 24 persen anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting. Itu artinya, sekitar 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting.

Persoalan stunting tersebut, kata dia, akan berdampak pada kecerdasan pribadi anak-anak. Intelligence Quotient (IQ) anak yang mengalami stunting menurutnya hanya akan mentok di angka 70. Sementara, klaim Hashim, rata-rata IQ orang normal adalah 120-150.

"Sekarang ini 30 persen dari Gen Z itu menderita atau telah menderita stunting. Dan stunting itu apa definisinya kalau tidak salah? IQ-nya 70-72," ujar Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) itu.

Oleh karenanya, ia menginginkan program makan bergizi gratis ini betul-betul diterapkan. Hal ini menurutnya akan jadi siasat pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bisa mencapai target Indonesia Emas pada 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Saudara kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan bahwa harga lauk dan pauk di Indonesia tidak mahal. Ia mencontohkan dengan adanya daun kelor yang menurutnya murah dan bisa didapatkan dimana saja.

"Lauk pauk itu ternyata tidak mahal, ada daun kelor yang murah, yang tumbuh di mana-mana dan itu punya gizi yang luar biasa," ucapnya dalam agenda Dialog Kebangsaan Forum Masyarakat Indonesia Emas pada Jum'at, 11 Oktober 2024 di Tanjung Duren.

Hashim mengatakan, nantinya pemerintahan Prabowo akan menyuplai bahan pokok untuk membuat makanan bergizi gratis untuk setiap anak dan ibu hamil, salah satunya adalah daun kelor. Hal ini akan menjadi strategi andalan Prabowo untuk dapat menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Anak dan ibu yang hamil akan dapat satu butir telur, akan dapat kelor, akan dapat sayur-sayuran, akan dapat daging ayam, akan dapat nasi," kata anak kandung Menteri Keuangan era Orde Baru Sumitro Djojohadikusumo tersebut.

Hashim mengatakan bahwa persoalan stunting adalah persoalan yang serius. Menurutnya, data terakhir menunjukkan masih ada 24 persen anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting. Itu artinya, sekitar 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting.

Persoalan stunting tersebut, kata dia, akan berdampak pada kecerdasan pribadi anak-anak. Intelligence Quotient (IQ) anak yang mengalami stunting menurutnya hanya akan mentok di angka 70. Sementara, klaim Hashim, rata-rata IQ orang normal adalah 120-150.

"Sekarang ini 30 persen dari Gen Z itu menderita atau telah menderita stunting. Dan stunting itu apa definisinya kalau tidak salah? IQ-nya 70-72," ujar Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) itu.

Oleh karenanya, ia menginginkan program makan bergizi gratis ini betul-betul diterapkan. Hal ini menurutnya akan jadi siasat pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bisa mencapai target Indonesia Emas pada 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berpakaian khas Melayu dengan sarung melingkari pundaknya, Yulinas Muchtar, 72 tahun, turut hadir di aksi itu. Berangkat menggunakan bus dari Kampung Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak Senin, 7 Oktober 2024, dia bersama lima orang lain rombongannya menagih janji Jokowi dalam Nawacita untuk melindungi masyarakat adat. "Ini namanya perjuangan," katanya saat ditemui Tempo di lokasi aksi.

Dia juga menuntut parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2010. Dengan nihilnya beleid itu, tanah-tanah di kampung Muchtar banyak dirampas oleh pengembang dan orang-orang tak bertanggung jawab. "Enggak ada perlindungan, cuma angin segar janji janji cuma janji, tapi di balik itu yang lainnya tetap menindas kami," ujarnya.

Rukmini Petoheke, warga Ngata Toro, sebuah desa di dekat Taman Nasional Lore Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengungkapkan hal serupa. Berpakaian adat Kulawi, dia menyampaikan kekhawatirannya karena DPR tak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dengan tak adanya undang-undang itu, dia mengatakan negara terus-menerus merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Dia mengeluhkan banyaknya perusahaan sawit dan tambang yang masuk wilayahnya akibat nihilnya perlindungan dari pemerintah. Padahal, menurut dia, parlemen telah mejanjikan pengesahan RUU itu sejak 2012 silam. "Pemerintah hanya suka baju adatnya, tapi tak menghargai tanah, kearifan, dan ulayat," ucapnya kepada Tempo.

Perempuan berusia 53 tahun itu menambahkan, posisi hakim adat terancam oleh keberadaan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu, kata dia, mengambil alih proses peradilan masyarakatt yang selama turun-menurun mereka kerjakan. "Buat kami, UU KUHP itu pembodohan dan pengkhiatan buat hukum adat kami," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berpakaian khas Melayu dengan sarung melingkari pundaknya, Yulinas Muchtar, 72 tahun, turut hadir di aksi itu. Berangkat menggunakan bus dari Kampung Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak Senin, 7 Oktober 2024, dia bersama lima orang lain rombongannya menagih janji Jokowi dalam Nawacita untuk melindungi masyarakat adat. "Ini namanya perjuangan," katanya saat ditemui Tempo di lokasi aksi.

Dia juga menuntut parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2010. Dengan nihilnya beleid itu, tanah-tanah di kampung Muchtar banyak dirampas oleh pengembang dan orang-orang tak bertanggung jawab. "Enggak ada perlindungan, cuma angin segar janji janji cuma janji, tapi di balik itu yang lainnya tetap menindas kami," ujarnya.

Rukmini Petoheke, warga Ngata Toro, sebuah desa di dekat Taman Nasional Lore Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengungkapkan hal serupa. Berpakaian adat Kulawi, dia menyampaikan kekhawatirannya karena DPR tak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dengan tak adanya undang-undang itu, dia mengatakan negara terus-menerus merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Dia mengeluhkan banyaknya perusahaan sawit dan tambang yang masuk wilayahnya akibat nihilnya perlindungan dari pemerintah. Padahal, menurut dia, parlemen telah mejanjikan pengesahan RUU itu sejak 2012 silam. "Pemerintah hanya suka baju adatnya, tapi tak menghargai tanah, kearifan, dan ulayat," ucapnya kepada Tempo.

Perempuan berusia 53 tahun itu menambahkan, posisi hakim adat terancam oleh keberadaan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu, kata dia, mengambil alih proses peradilan masyarakatt yang selama turun-menurun mereka kerjakan. "Buat kami, UU KUHP itu pembodohan dan pengkhiatan buat hukum adat kami," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) meraih penghargaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ajang Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024. PLN mendapat peringkat pertama Nasional Champion pada kategori Customer/Buyer Kelas Usaha BUMN dalam acara yang digelar di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024.

"Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Peran mitra sangat krusial dalam mendukung kinerja PLN dan menjadikan perseroan lebih responsif dan efisien. Kami berharap kerja sama ini bisa semakin kuat dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurut Darmawan, selain berkolaborasi dengan BUMN, PLN juga terus menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan pelaku UMKM untuk membangun perekonomian Indonesia. “Dengan kolaborasi yang kuat dan semangat kebersamaan serta inovasi yang terus kita kembangkan bersama, kami yakin dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Darmawan.

Dalam penghargan ini, PLN dianggap berkontribusi menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan BUMN dalam mendukung kegiatan operasional dan bisnis perseroan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penghargaan ini juga untuk meningkatkan efisiensi usaha.

"Kami memberikan apresiasi dan terus membangun bagaimana BUMN bisa meningkatkan efisiensi usaha, melakukan technology partnership, membangun operational efficiency, project excellence dengan bantuan dan kolaborasi dengan swasta," kata Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko.

Tiko mengatakan melalui Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024, kementeriannya menekankan pentingnya kolaborasi yang sehat dan berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan nasional maupun global.

Menurut dia, BUMN setidaknya membutuhkan kolaborasi di tiga lapisan, yakni peningkatan kompetensi teknologi ke depan, pemanfaatan peluang dalam bidang pengadaan investasi dan biaya operasional serta pemanfaatan kerja sama untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia.

"Semoga kolaborasi dan sinergi jangka panjang kita, BUMN dengan pihak swasta, seluruh mitra dan seluruh pihak terkait yang mendukung bisnis kita berjalan semakin baik dan semakin transparan ke depan,” kata Tiko.

Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024 diberikan melalui rangkaian proses seleksi dan penilaian yang dilakukan dengan dasar kinerja kemitraan tahun 2023. Terdapat 303 mitra yang diusulkan oleh 12 klaster BUMN untuk menjadi Mitra BUMN Champion 2024. Dari proses ini selanjutnya diseleksi untuk 54 mitra yang diberikan apresiasi oleh Kementerian BUMN.

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik kandung dari presiden terpilih Prabowo Subianto, mengatakan program makan bergizi gratis tidak diwajibkan. Menurut Hashim, jika nantinya anak-anak tidak mau memakan makanan yang disediakan, itu boleh-boleh saja.

"Pemerintah tidak mau wajibkan anak. Kalau anak nggak mau makan, nggak ada paksaan kok. Kalau orang tuanya nggak mau anaknya makan, ya nggak apa-apa," ujar Hashim dalam pidatonya di agenda Dialog Kebangsaan Forum Masyarakat Indonesia Emas, di APL Tower Central Park, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, ia menyadari masih ada beberapa bagian masyarakat yang kukuh menolak adanya program ini. Oleh karena itu, Hashim menegaskan, pemerintah tidak akan mewajibkan program ini untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mungkin anak-anak yang nggak setuju itu obesitas mungkin ya. Mungkin terlalu gemuk. Mungkin sudah gemoy ya, ikuti Pak Prabowo," ujarnya.

Namun, Hashim menyebutkan, di lapangan masih banyak anak-anak yang membutuhkan sarapan. Bahkan dari beberapa kali proyek percontohan atau pilot project makan bergizi gratis dilakukan, banyak anak-anak yang tidak menghabiskan makanannya karena dibawa pulang untuk makan siang.

Ia mengklaim ada sekitar 41 persen dari total 78 juta anak di Indonesia yang tidak sarapan. Itu artinya sekitar 30 juta anak bangun tiap pagi tidak sarapan sebelum memulai aktivitasnya. Hashim menyebut dia tak sanggup bila tak sarapan.

"Kalau saya tidak makan sarapan pagi, saya 5 jam rapat, rapat, rapat. Terus apa lagi berikan kuliah seperti ini sekarang, mungkin berat," kata Hashim.

Hashim menekankan kembali pentingnya program makan bergizi gratis ini. Menurutnya, anak-anak yang ada sekarang, maupun yang akan lahir nanti, harus dipastikan mendapatkan gizi yang baik dan terpenuhi. Hal ini dalam rangka memenuhi target Indonesia Emas 2045, di mana anak-anak yang ada sekarang akan menjadi angkatan kerja.

"Anak-anak yang lahir tahun ini atau tahun depan akan menjadi angkatan kerja 20 tahun lagi. Maka kita harus siap dan kita harus mulai sekarang," ucap Hashim.

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik kandung dari presiden terpilih Prabowo Subianto, mengatakan program makan bergizi gratis tidak diwajibkan. Menurut Hashim, jika nantinya anak-anak tidak mau memakan makanan yang disediakan, itu boleh-boleh saja.

"Pemerintah tidak mau wajibkan anak. Kalau anak nggak mau makan, nggak ada paksaan kok. Kalau orang tuanya nggak mau anaknya makan, ya nggak apa-apa," ujar Hashim dalam pidatonya di agenda Dialog Kebangsaan Forum Masyarakat Indonesia Emas, di APL Tower Central Park, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, ia menyadari masih ada beberapa bagian masyarakat yang kukuh menolak adanya program ini. Oleh karena itu, Hashim menegaskan, pemerintah tidak akan mewajibkan program ini untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mungkin anak-anak yang nggak setuju itu obesitas mungkin ya. Mungkin terlalu gemuk. Mungkin sudah gemoy ya, ikuti Pak Prabowo," ujarnya.

Namun, Hashim menyebutkan, di lapangan masih banyak anak-anak yang membutuhkan sarapan. Bahkan dari beberapa kali proyek percontohan atau pilot project makan bergizi gratis dilakukan, banyak anak-anak yang tidak menghabiskan makanannya karena dibawa pulang untuk makan siang.

Ia mengklaim ada sekitar 41 persen dari total 78 juta anak di Indonesia yang tidak sarapan. Itu artinya sekitar 30 juta anak bangun tiap pagi tidak sarapan sebelum memulai aktivitasnya. Hashim menyebut dia tak sanggup bila tak sarapan.

"Kalau saya tidak makan sarapan pagi, saya 5 jam rapat, rapat, rapat. Terus apa lagi berikan kuliah seperti ini sekarang, mungkin berat," kata Hashim.

Hashim menekankan kembali pentingnya program makan bergizi gratis ini. Menurutnya, anak-anak yang ada sekarang, maupun yang akan lahir nanti, harus dipastikan mendapatkan gizi yang baik dan terpenuhi. Hal ini dalam rangka memenuhi target Indonesia Emas 2045, di mana anak-anak yang ada sekarang akan menjadi angkatan kerja.

"Anak-anak yang lahir tahun ini atau tahun depan akan menjadi angkatan kerja 20 tahun lagi. Maka kita harus siap dan kita harus mulai sekarang," ucap Hashim.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, usai diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss sejak akhir 1990-an.

Berikut data-data di balik ancaman penyitaan rekening adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dan sang istri.

Menunggak Pajak Puluhan Tahun

Kabar ini pertama kali disampaikan media lokal Swiss, Gotham City, beberapa waktu lalu. Dalam laporan tersebut Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk menutup tunggakan pajak Hashim dan istri selama puluhan tahun.

Miliki Hutang Hingga Rp 2,4 triliun

Diketahui, per April 2024, pasangan suami istri ini bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.

Nominal Saldo Rekening yang Disita Rp 7,8 Miliar

Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar US$ 500 ribu atau setara Rp 7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut, menurut dokumen pengadilan, berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hashim. Hashim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002.

Merupakan Tindakan Kedua Otoritas Jenewa

Penyitaan rekening bank yang dibuka Hashim ini merupakan tindakan kedua yang dapat diambil otoritas Jenewa untuk menutup utang pajak petinggi Partai Gerindra itu. Sebelumnya pada April 2024, otoritas Jenewa telah menjual dua vila mewah yang dimiliki atas nama Anie di Kota Anières dalam sebuah lelang seharga US$ 14,5 juta atau setara Rp 227,4 miliar.

Hashim Sebut Lagu Lama

Ketika dimintai konfirmasi, Hashim enggan banyak berkomentar. "Itu lagu lama," ucapnya saat ditemui usai Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Namun ia menolak berkomentar lebih lanjut.

Awal Mula Kasus

Awal mula masalah diduga terjadi ketika Hashim dan istrinya meninggalkan Swiss setelah menandatangani penjualan perusahaan minyak senilai $1,9 miliar (Rp29,7 triliun) pada tahun 2006.

Untuk diketahui, Hashim Djojohadikusumo, adalah anak bungsu mantan menteri di era Orde Baru, Soemitro Djojohadikusumo. Ia memiliki 3 kakak yakni, Biantiningsih, Maryani Ekowati, serta Prabowo Subianto.

Selain aktif memimpin grup perusahaan Arsari, ia juga berpolitik dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, usai diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss sejak akhir 1990-an.

Berikut data-data di balik ancaman penyitaan rekening adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dan sang istri.

Menunggak Pajak Puluhan Tahun

Kabar ini pertama kali disampaikan media lokal Swiss, Gotham City, beberapa waktu lalu. Dalam laporan tersebut Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk menutup tunggakan pajak Hashim dan istri selama puluhan tahun.

Miliki Hutang Hingga Rp 2,4 triliun

Diketahui, per April 2024, pasangan suami istri ini bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.

Nominal Saldo Rekening yang Disita Rp 7,8 Miliar

Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar US$ 500 ribu atau setara Rp 7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut, menurut dokumen pengadilan, berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hashim. Hashim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002.

Merupakan Tindakan Kedua Otoritas Jenewa

Penyitaan rekening bank yang dibuka Hashim ini merupakan tindakan kedua yang dapat diambil otoritas Jenewa untuk menutup utang pajak petinggi Partai Gerindra itu. Sebelumnya pada April 2024, otoritas Jenewa telah menjual dua vila mewah yang dimiliki atas nama Anie di Kota Anières dalam sebuah lelang seharga US$ 14,5 juta atau setara Rp 227,4 miliar.

Hashim Sebut Lagu Lama

Ketika dimintai konfirmasi, Hashim enggan banyak berkomentar. "Itu lagu lama," ucapnya saat ditemui usai Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Namun ia menolak berkomentar lebih lanjut.

Awal Mula Kasus

Awal mula masalah diduga terjadi ketika Hashim dan istrinya meninggalkan Swiss setelah menandatangani penjualan perusahaan minyak senilai $1,9 miliar (Rp29,7 triliun) pada tahun 2006.

Untuk diketahui, Hashim Djojohadikusumo, adalah anak bungsu mantan menteri di era Orde Baru, Soemitro Djojohadikusumo. Ia memiliki 3 kakak yakni, Biantiningsih, Maryani Ekowati, serta Prabowo Subianto.

Selain aktif memimpin grup perusahaan Arsari, ia juga berpolitik dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.