TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih, Bonny Z. Minang, mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun.

Ia menyatakan, Satgas Perumahan akan menaikkan kuota FLPP sebesar 100 ribu unit dari 200 ribu unit. “Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” ujar Bonny di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Untuk mencapai target itu, Bonny mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong peran sektor pengembang untuk berinovasi dalam menawarkan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel. Sebab, menurutnya, pasar perumahan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah saja, tapi juga sektor-sektor penunjang lainnya.

“Sektor perbankan dan pengembang harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Bonny, masyarakat perlu diedukasi mengenai kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Menurutnya, masyarakat tidak akan rugi untuk membeli rumah dengan cicilan yang panjang sebab akan ada kenaikan nilai aset tiap tahunnya.

“Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300 ribu, cuma bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau panjang (tenor) 40 tahun, nggak rugi. Nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” ujar Bonny.

Rencana penambahan kuota rumah bersubsidi melalui skema FLPP ini juga pernah disinggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli ini sudah habis atau tersalurkan. "Sehingga September ini akan ditambah (FLPP)," kata Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia berharap bank-bank yang tergabung dalam Himbara dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga Rp 144-160 juta.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga mengatakan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

“Sekarang ini kami lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan. Kalau targetnya itu habis sebelum (waktunya) kan berarti bagus, iya kan? Karena itu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, bukan DIPA-nya PUPR, langsung di bawah Kementerian Keuangan," kata Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, Basuki Hadimuljono menyebutkan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema FLPP di Kementerian Keuangan.

Hendri Agung Pratama berkontribusi dalam artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih, Bonny Z. Minang, mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun.

Ia menyatakan, Satgas Perumahan akan menaikkan kuota FLPP sebesar 100 ribu unit dari 200 ribu unit. “Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” ujar Bonny di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Untuk mencapai target itu, Bonny mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong peran sektor pengembang untuk berinovasi dalam menawarkan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel. Sebab, menurutnya, pasar perumahan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah saja, tapi juga sektor-sektor penunjang lainnya.

“Sektor perbankan dan pengembang harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Bonny, masyarakat perlu diedukasi mengenai kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Menurutnya, masyarakat tidak akan rugi untuk membeli rumah dengan cicilan yang panjang sebab akan ada kenaikan nilai aset tiap tahunnya.

“Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300 ribu, cuma bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau panjang (tenor) 40 tahun, nggak rugi. Nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” ujar Bonny.

Rencana penambahan kuota rumah bersubsidi melalui skema FLPP ini juga pernah disinggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli ini sudah habis atau tersalurkan. "Sehingga September ini akan ditambah (FLPP)," kata Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia berharap bank-bank yang tergabung dalam Himbara dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga Rp 144-160 juta.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga mengatakan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

“Sekarang ini kami lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan. Kalau targetnya itu habis sebelum (waktunya) kan berarti bagus, iya kan? Karena itu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, bukan DIPA-nya PUPR, langsung di bawah Kementerian Keuangan," kata Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, Basuki Hadimuljono menyebutkan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema FLPP di Kementerian Keuangan.

Hendri Agung Pratama berkontribusi dalam artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sri Mulyani tiba di pintu depan Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB.

Bendahara Negara itu tidak mau banyak komentar dan melemparkan senyum ketika ditanya materi yang akan dibahas bersama Jokowi. “(Soal) APBN,” kata Sri Mulyani merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Belum ada keterangan lebih lanjut baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Istana mengenai pertemuan Jokowi - Sri Mulyani pada siang ini.

Per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp 153,7 triliun. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp 183,2 triliun.

Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp 665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 562,1 triliun.

Sementara keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 161,8 triliun. Adapun dalam UU APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun.

Kemudian, penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp 16 ribu per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$ 82 per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

TEMPO.CO, Jakarta - Bea Cukai Bekasi memusnahkan sekitar lima juta rokok serta ratusan liter minuman beralkoho ilegal. Kegiatan pemusnahan tersebut dilakukan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Bekasi. Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Yanti Sarmuhidayanti menyatakan, pemusnahan ini merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector.

“Pemusnahan BMN (Barang Milik Negara) tersebut dilakukan atas barang hasil penindakan Bea Cukai Bekasi bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Satuan Pamong Praja Kota dan Kabupaten Bekasi, Korem 051/Wijayakarta, Polres Kota Bekasi, dan Polres Kabupaten Bekasi,” kata Yanti di halam Kantor Bea Cukai Bekasi pada Rabu, 09 September 2024.

Rokok dan alkohol illegal tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang masuk secara ilegal hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Nilai seluruh BKC ilegal yang dimusnahkan tersebut sebesar Rp. 7.133.712.920. Sedangkan potensi kerugian negara mencapai Rp 3.942.044.532.

Pemusnahan ini sendiri didasari pada Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-157/MK.6/KN.4/20 tanggal 13 September 2024. Kegiatan pemusnahan sendiri, kata Yanti, akan dilakukan dalam dua tahapan.

Tahap pertama pemusnahan BKC Illegal dilakukan secara seremonial dengan cara dibakar dan dituang di halaman Kantor Bea Cukai Bekasi. Selanjutnya, tahapan pemusnahan akan dilanjutkan untuk seluruh BHP dengan cara dibakar di lokasi PT Solusi Bangun Indonesia pada hari yang sama.

Temuan ini, kata Yanti, juga ditindaklanjuti ke tahapan hukum. Ia menyebut, ada 6 penyelesaian perkara berupa penyidikan baik di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan tersangka sejumlah 7 orang dimana 3 perkaranya telah diputus inkrah dan 3 perkara lainnya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cikarang. “Dan 18 (delapan belas) perkara pidana dengan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan atau ultimum remidium,” kata Yanti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie berencana akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada awal Desember 2024. Selain Rapimnas, Kadin juga akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah.

“Kepengurusan Pak Anin (Anindya Bakrie) akan menyiapkan rakor wilayah dan rampimas,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Erwin Aksa saat dihubungi pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Sementara itu, Erwin tak membantah kalau Kadin juga berencana akan mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam waktu dekat. Seorang sumber Tempo di internal Kadin mengatakan asosiasi ini akan mengubah AD/ART untuk urusan pembagian kerja antara pengurus daerah dan pusat. Sumber ini mengatakan Kadin Daerah akan banyak dilibatkan dalam pengurusan di bawah Anindya Bakrie. Politikus Partai Golkar itu menyebut kalau Kadin ingin mengubah AD/ART mesti melalui Munas. Mekanisme Munas,” kata Erwin.

Pada Senin, 7 Oktober lalu, Anindya Bakrie mengumumkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Dia menyebut susunan pengurus itu baru sekitar 50 persen. “Lainnya kami umumkan setelah 20 Oktober atau setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru,” ujar Anindya Bakrie.

Ia mengatakan, kepengurusan baru Kadin yang baru terbentuk setengahnya ini memang belum sempurna. Namun, Anindya Bakrie mengklaim ia memiliki pengurus yang solid. Salah satu pengurus Kadin yang diumumkan ialah Ketua Umum Kadin periode 2021-2026, yaitu Arsjad Rasjid. Anindya mendapuk Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di kepengurusannya.

Menanggapi itu, Kadin kubu Arsjad pun bereaksi. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin, Dhaniswara K. Harjono, Arsjad menyatakan tak pernah memberikan persetujuan atas pencatutan nama Arsjad tersebut. “Tidak ada pemberitahuan khusus dan tanpa persetujuan Pak Arsjad. Tiba-tiba saja diumumkan seperti itu,” ujar Dhaniswara saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dhaniswara mengatakan, kubunya keberatan atas pencatutan nama Arsjad Rasjid dalam kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Sebab, ia dan pengurus Kadin lain tengah menyiapkan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin ke IX.

Dhaniswara menegaskan kubunya tetap berpegang pada kesepakatan yang dibuat Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya, yakni untuk menggelar Munas setelah pelantikan presiden dan wakil presiden baru. “Yang pasti Pak Anin telah mengingkari kesepakatan. Kami akan ambil langkah. Jadi tunggu saja,” ucap Dhaniswara.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Pada Jumat pekan lalu, Arsjad dan Anindya telah bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tren transaksi dengan pembayaran ditunda atau paylater mengalami pertumbuhan. Bahkan, salah satu platform paylater yakni Kredivo mencatat ada peningkatan pengguna di kalangan usia 36 tahun ke atas.

Laporan perilaku pengguna paylater Indonesia 2024 yang dirilis Kredivo menunjukkan proporsi pengguna berusia 36 tahun ke atas terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada 2021 proporsinya 24,3 persen, menjadi 27,8 persen pada 2022, dan mencapai 29,6 persen pada 2023. Selanjutnya, Kredivo mencatat pertumbuhan pengguna di atas 36 tahun tetap konsisten, mencapai 39 persen year on year (yoy) hingga September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

SVP Marketing dan Communications Kredivo, Indina Andamari mengatakan tren ini menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua semakin tertarik mengadopsi solusi keuangan digital. Menurutnya paylater tidak lagi terbatas pada generasi muda yang tinggal di kota besar, namun telah semakin inklusif digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah.

"Sejalan dengan fokus Kredivo yang didirikan untuk menjembatani akses kredit bagi masyarakat, sebanyak hampir 70 persen penggunanya merupakan mereka yang mendapatkan akses kredit pertama dari Kredivo," kata Indina dalam keterangan resminya, Rabu, 9 Oktober 2024.

Indina menambahkan, inklusivitas paylater dari sisi cakupan wilayah tercermin dari dominasi kota tier 2 dan 3 dalam penggunaan paylater di merchant offline. Kategori tersebut menyumbang hingga 53,1 persen dari total transaksi selama 2023.

Kendati menerapkan kemudahan, Indina mengatakan tetap berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip responsible lending. Memperkuat selektivitas dalam menyalurkan kredit kepada pengguna serta memberikan limit kredit secara proporsional sesuai dengan kemampuan membayar pengguna.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat piutang pembiayaan "Buy Now Pay Later" (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun lalu. Pada Agustus total pembiayaan di sistem paylater tembus Rp 7,99 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pada Juli kenaikannya 73,55 persen secara tahunan atau year on year (yoy). "Piutang pembiayaan BNPL per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20 persen yoy," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Seperti diketahui regulasi yang mengatur tentang ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Masyarakat menolak aturan itu dikarenakan hal tersebut dinilai seperti menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam KKP yang tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.

"Kalau KKP ini tetap mau meneruskan pengerukan sedimentasi pasir laut, sebenernya menjelaskan secara terang bagaimana perilaku kapitalistiknya negara ini, khususnya pemangku kebijakannya," kata Susan saat dihubungi Tempo pada Minggu sore, 29 September 2024.

Menurutnya, pernyataan KKP tentang kelanjutan ekspor pasir laut, hanya mewakilkan kepentingan investasi. "Dan juga dia (pemerintah) kepentingan yang didorong itu tetap kepada kepentingan investasi, tapi bukan kepentingan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Susan mengkritik keras pemerintah yang bertindak semena-mena terhadap kebijakan yang dibuat. Seharusnya, kata dia, peraturan pemerintah dibuat untuk mewakilkan rakyat yang terdampak penambangan pasir laut.

"Karena kalau kemudian memang mereka (KKP) masih menjadi kapal besarnya nelayan, seharusnya mereka mendengarkan dari kawan-kawan nelayan. Bagaimana beratnya kalau kebijakan ini masih terus dilakukan gitu," kata Susan.

Dia meminta KKP agar berbicara jujur kepada masyarakat, terkait aktor yang melatarbelakangi kelanjutan ekspor pasir laut. Susan mengatakan, KKP sebagai instansi pemerintah dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.

"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP harus mulai jujur ini sebenarnya pesanan siapa gitu, sampai kemudian KKP sedemikian semangat gitu ya, sampai tidak mau mendengarkan gitu," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai target ambisius dalam meningkatkan tax ratio atau rasio pajak, yakni dari 12 persen saat ini menjadi 23 persen. Namun dengan cara yang tidak biasa, yaitu menurunkan besaran pajak penghasilan (Phh).

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia anjlok pada Selasa, 8 Oktober 2024, menetap turun lebih dari 4% di tengah berita kemungkinan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel. Harga ini anjlok meskipun mendapat beberapa dukungan di tengah kekhawatiran potensi serangan terhadap infrastruktur minyak Iran.

Harga minyak mentah Brent ditutup turun $3,75 dolar AS, atau 4,63%, pada $77,18 dolar AS per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup turun $3,57 dolar AS, atau 4,63%, pada $73,57 dolar AS per barel. Pada posisi terendah sesi, keduanya turun lebih dari $4 dolar AS per barel.

"Kami terus bergantung pada berita utama. Kami mendengar tentang potensi gencatan senjata. Kemudian kami mendapat indikasi bahwa target masih dalam proses dan target energi juga menjadi pertimbangan," kata John Kilduff, mitra Again Capital LLC dikutip dari Reuters.

Analis senior di Price Futures Group, Phil Flynn, mengatakan berita mengenai terbukanya Hizbullah atas gencatan senjata menjadi jenis berita utama yang membuat orang-orang bersemangat.

"Akan ada banyak volatilitas naik turun dalam konflik ini," kata Phill Flynn.

Pada Senin, 7 Oktober 2024, harga minyak Brent naik di atas $80 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak bulan Agustus setelah kenaikan harian lebih dari 3%. Kenaikan tersebut menyusul kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari setahun, sekitar 8%, dalam seminggu hingga hari Jumat karena meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya perang di Timur Tengah.

Hizbullah membiarkan pintu terbuka untuk gencatan senjata yang dinegosiasikan setelah pasukan Israel meningkatkan taruhan dalam konflik dengan musuhnya yang didukung Iran dengan melakukan serangan baru di selatan Lebanon. Beberapa analis mengatakan serangan terhadap infrastruktur minyak Iran tidak mungkin terjadi dan memperingatkan harga minyak bisa menghadapi tekanan turun yang cukup besar jika Israel fokus pada target lain.

Di AS, Badai Milton menguat menjadi badai Kategori 5 saat menuju Florida setelah memaksa sedikitnya satu anjungan minyak dan gas di Teluk Meksiko ditutup pada hari Senin, 7 Oktober 2024. Stok minyak mentah AS naik hampir 11 juta barel minggu lalu, sementara stok bahan bakar turun, menurut sumber pasar mengutip angka American Petroleum Institute pada hari Selasa, 8 Oktober 2024.

Dilansir dari Reuters, stok minyak mentah naik 10,96 juta barel dalam pekan yang berakhir 4 Oktober 2024, kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu. Stok bensin turun 557.000 barel, dan stok sulingan turun 2,60 juta barel, kata mereka.

TEMPO.CO, Jakarta - Adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menanggapi santai kabar ia diduga bermasalah dengan Pemerintah Swiss terkait perpajakan.

"Itu lagu lama," katanya saat ditemui seusai Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Namun ia menolak berkomentar lebih lanjut.

Media Swiss yang banyak melakukan liputan investigasi, Gotham City, pada 11 September 2024, melaporkan bahwa Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 disebut memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Langkah ini bertujuan menutup tunggakan pajak Hashim dan istri selama puluhan tahun.

Per April 2024, pemerintah Swis menuding pasangan Hashim dan istrinya, Anie, bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.

Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar US$ 500 ribu atau setara Rp 7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut, menurut dokumen pengadilan, berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hashim. Hashim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002.

TEMPO.CO, Jakarta - Akibat kurangnya kesejahteraan gaji hakim, sekitar seribu orang penegak hukum di seluruh Indonesia itu kompak melakukan aksi cuti massal Aksi protes ini dipicu oleh tuntutan para hakim yang meminta kenaikan tunjangan sebesar 142 persen.

Sejak 2012, tunjangan mereka tidak mengalami perubahan, sementara beban kerja dan tanggung jawab mereka terus meningkat.

Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Aceh, Rangga Lukita Desnata, menyampaikan bahwa para hakim hanya menginginkan kehidupan yang layak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. "Gaji kami saat ini bisa diibaratkan seperti uang jajan Rafathar tiga hari. Rafathar itu anak selebritas Raffi Ahmad," ujar Rangga, mengilustrasikan rendahnya penghasilan mereka.

1. Duduk Perkara

Sebelumnya, sebagian dari para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) berkumpul menemui anggota DPR pada Selasa, 8 Oktober 2024. Mereka juga menemui pimpinan Mahkamah Agung, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rangga mengutarakan bahwa gaji hakim saat ini sangat tidak memadai untuk menunjang kehidupan yang layak.

Menurut Rangga, seorang hakim yang baru diangkat hanya menerima penghasilan sekitar Rp 12 juta per bulan. Nominal itu terdiri dari gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta. Dengan penghasilan tersebut, menurutnya, para hakim tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, terutama karena tanggung jawab yang besar dalam memutuskan perkara dapat berdampak pada keamanan keluarga mereka.

"Penghasilan kami tidak cukup untuk hidup layak dan aman. Bayangkan, kalau kami hanya menggunakan motor, risiko kecelakaan atau diserang oleh pihak yang tidak puas dengan putusan sangat tinggi," kata Rangga.

2. Tuntutan Para Hakim

Dalam audiensi di Mahkamah Agung, SHI mengajukan empat tuntutan utama. Pertama, mereka mendukung pimpinan MA dan IKAHI untuk mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Kedua, SHI meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali dibahas untuk memperkuat pengawasan terhadap hakim.

Ketiga, SHI menginginkan pengesahan RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan, yang bertujuan melindungi keselamatan hakim dari tekanan pihak-pihak tertentu.

Keempat, SHI mendesak adanya regulasi yang menjamin keamanan keluarga hakim.

3. Tanggapan Prabowo

Mendengar risuh-risuh soal cuti bersama para hakim karena minimnya gaji, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk menaikkan gaji hakim setelah dirinya resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo menilai bahwa peningkatan kesejahteraan hakim sangat penting untuk menjaga independensi mereka.

"Supaya negara kita bebas dari korupsi, para hakim harus tak bisa disogok atau dibeli," ujar Prabowo melalui sambungan telepon kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat dengar pendapat dengan para hakim. Prabowo menyebut bahwa gaji yang layak akan menjaga martabat para hakim, sehingga mereka tidak perlu mencari sumber penghasilan tambahan.

Prabowo juga mengaku terkejut mendengar rendahnya kesejahteraan para hakim, namun dia memastikan bahwa sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi tersebut. "Begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya akan memperhatikan kesejahteraan para hakim," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa permasalahan kesejahteraan alias gaji hakim masih dalam tahap kajian oleh beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan. "Semuanya sedang dalam proses kalkulasi dan perhitungan," kata Jokowi saat menghadiri BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan pabrikpupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat memiliki nilai investasi lebih dari US$1 miliar. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan tingginya nilai investasi untuk proyek ini disebabkan pabrik yang dibangun lebih dari 1.

“Awalnya satu tapi kami akan teruskan untuk bangun lagi,” kata Rahmad saat ditemui awak media Rabu, 9 Oktober 2024, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Meski demikian ia mengklaim peningkatan anggaran ini bukan karena kelebihan anggaran, melainkan pengaruh dari penggunaan dollar sebagai mata uang transaksi. Adapun sumber dananya, kata Rahmad, akan berasal dari sumber dana internal maupun eksternal.

“Nanti kita cari optimum financing lah,” ujarnya.

Adapun proyek konstruksi pabrik pupuk ini akan dimulai pada awal 2025 dan ditargetkan selesai dalam 3,5 tahun. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

“Bangun pabriknya sekitar mungkin 40 bulan atau 3,5 tahun. Mudah-mudahan semua masih on track dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia Timur,” ujarnya.

Rahmad menyatakan pabrik pupuk yang dibangun di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, ini merupakan bagian dari pembangunan fasilitas hilirisasi industri di Papua Barat. Tersedianya gas yang melimpah di Papua Barat, menurut Rahmad, diperlukan untuk mendukung produksi pupuk.

Lebih lanjut, ia menjelaskan proyek pembangunan pabrik pupuk di Fak Fak ini akan menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih besar di Papua Barat. “Artinya, sektor hulu dan hilir saling mendukung,” ungkapnya. “Jadi kita teruskan proyek (itu) untuk membangun satu ekosistem yang baik.”

Pada 24 November 2023, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama kawasan industri pupuk di kawasan timur Indonesia resmi dimulai. Pembangunan salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu dilakukan di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Adapun proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak akan menjadi kawasan industri pupuk pertama yang dibangun di Indonesia setelah 40 tahun atau terakhir pada tahun 1982 di Aceh. Menurut Jokowi, pembangunan PSN tersebut merupakan langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan kawasan industri pupuk di lahan seluas 2.000 hektar ini ditargetkan selesai pada 2028 mendatang. Kapasitas produksi untuk produk Ammonia sebesar 2.500 metrik ton per hari (MTPD) dan Urea sebesar 3.500 MTPD.

Pemerintah berharap pembangunan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Papua Barat. Khususnya melalui peningkatan nilai tambah terhadap komoditas gas bumi yang dimiliki tanah Papua. Serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat, dan mendukung program ketahanan nasional.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.