TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024 diwarnai kejutan yang menarik perhatian masyarakat, yakni tunjangan perumahan yang konon sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota sebagai pengganti rumah dinas.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa rumah dinas DPR RI di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata, Jakarta, banyak mengalami air merembes hingga bocor karena dibangun sejak tahun 80-an.

"Pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya," kata Indra saat konferensi pers di perumahan DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Ia mengakui bahwa 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.Walaupun begitu, pihaknya pun masih kerap menerima keluhan.

"Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya," katanya.

Indra mengatakan keputusan tidak lagi menggunakan rumah dinas merupakan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI beserta fraksi-fraksi partai politik sebelum pelantikan anggota periode baru. Fasilitas rumah dinas diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Lantas diapakan rumah dinas yang selama ini digunakan anggota DPR sejak zaman Orde Baru? Rumah dinas itu bakal dikembalikan ke negara.

Kementerian Keuangan menyatakan nasib aset rumah dinas DPR yang bakal dikembalikan ke negara sedang dalam pembahasan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN,” kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi saat taklimat media Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), di Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Modus penipuan semakin beragam jenisnya, salah satunya adalah oknum yang mengaku sebagai penagih pinjaman daring atau pinjamanonline(pinjol) padahal korban tidak berutang.

Tindakan teror kepada masyarakat tersebut tidak hanya meresahkan, tetapi tidak jarang juga, pelaku mengancam akan menyebarkan data pribadi korban.

Fenomena oknum yang mengaku sebagai penagih pinjol itu bisa terjadi karena kebocoran data korban, mulai dari nomor ponsel, alamat surel (email), hingga nomor induk kependudukan (NIK).

Akibatnya, seseorang yang merasa tidak melakukan pinjaman justru mendapatkan tekanan untuk membayar utang.

Terkait modus penipuan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa penagih adalah pinjol ilegal. Pasalnya,pinjolyang berizin dan terdaftar tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran produk melalui saluran komunikasi pribadi.

“Ditagih pinjol, padahal tidak meminjam? Awas pinjol ilegal,” kata OJK melalui akun Instagram @ojkindonesia, Rabu, 15 September 2021. Lantas, bagaimana cara mengatasinya?

Cara Mengatasi Teror Pinjol Padahal Tidak Utang

Berikut langkah-langkah yang harus segera dilakukan ketika ditagih utang pinjol padahal tidak meminjam:

1. Periksa legalitas pinjol yang menghubungi melalui tautan bit.ly/daftarfintechlendingOJK atau menghubungi kontak OJK melalui saluran telepon 157, Instagram @kontak157, dan WhatsApp 081-157-157-157.
2. Blokir dan abaikan nomor kontak penagih pinjol.
3. Apabila penagih mengancam atau mengintimidasi, maka segera laporkan ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terdekat.
4. Selalu jaga keamanan data pribadi. Jangan menekan tautan yang dikirimkan ke pesan singkat SMS, WhatsApp,email,atau sarana komunikasi lainnya dari sumber yang tidak jelas.

“Pernah menerima tawaran pinjaman online di SMS atau WA (WhatsApp)? Pasti ilegal. Langsung hapus, blokir, dan jangan hiraukan,” tulis @ojkindonesia.

Selain itu, melansir laman resmi OJK, terdapat beberapa kanal lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai media pengaduan terkait pinjol ilegal, meliputi situs patrolisiber.id,emailinfo@cyber.polri.go.id,emailkonsumen@ojk.go.id,emailwaspadainvestasi@ojk.go.id, situs aduankonten.id,emailaduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 081-192-245-545.

Kemudian, berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Jawa Barat, masyarakat juga juga dapat melaporkan nomor kontak penagih pinjol ilegal ke laman aduannomor.id.

“Kumpulkan dan simpan bukti teror pinjol, seperti rekaman suara atau pesan teks,” tulis @diskominfodepok, Rabu, 31 Januari 2024.

Cara Lapor Pinjol Ilegal di LAPOR!

Masyarakat juga dapat melaporkan oknum penagihpinjol ilegalmelalui laman Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi situs lapor.go.id.
2. Pilih klasifikasi laporan berupa pengaduan.
3. Ketik judul dan isi laporan.
4. Pilih tanggal dan ketik lokasi kejadian.
5. Pilih instansi tujuan, seperti OJK, Polri, atau Kominfo.
6. Pilih kategori laporan.
7. Unggah lampiran bukti teror dari pinjol ilegal.
8. Pilih opsi Rahasia atau Anonim, lalu tekan tombol LAPOR!.
9. Tunggu respons dari petugas yang berwenang.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku khawatir aplikasi Temu dapat merusak pasar lokal jika masuk ke Indonesia. Platform lokapasar asal Cina itu setidaknya telah tiga kali mendaftarkan merek mereka di Indonesia, tapi tak mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

"Produk di Temu dijual dengan harga yang sangat rendah karena adanya subsidi besar dari platform tersebut. Ini dapat merusak pasar lokal," ucap pengusaha konveksi rumahan itu kepadaTempo, Senin malam, 7 Oktober 2024.

Nandi mengatakan, industri yang akan terdampak oleh aplikasi Temu adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sebab, sektor ini telah tertekan akibat impor besar-besaran dan praktik dumping. Banyak pengusaha, kata dia, khawatir kondisi ini akan membuat mereka tidak mampu bersaing dengan harga yang begitu rendah.

Selain harga yang murah, Nandi mengkhawatirkan konsep penjualan langsung dari pabrik ke konsumen di aplikasi Temu. Platform ini, kata dia, memotong peran distributor lokal sepertireseller,dropshipper, danaffiliator. Dia mengatakan, skema ini akan menghilangkan mata rantai yang menjadi mata pencaharian banyak orang di Indonesia. "Merugikan mereka yang berperan dalam distribusi barang dalam negeri," katanya.

Nandi menambahkan, aplikasi Temu akan menghadirkan tantangan bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. IKM, kata dia, berisiko terganggu lebih lanjut karena serbuan barang murah yang dijual tanpa kontrol ketat. Hal ini dapat memperburuk praktik impor ilegal dan produk berkualitas rendah yang sudah menjadi tantangan utama para pengusaha.

Dalam jangka panjang, Nandi mengatakan aplikasi Temu bisa berdampak serius terhadap industri lokal. Dengan harga yang sangat rendah dan subsidi, Temu bisa merusak ekosistem bisnis kecil hingga menengah yang bergantung pada rantai pasok tradisional. Industri tekstil Indonesia yang menyerap jutaan tenaga kerja, kata dia, bisa mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan pengangguran jika platform seperti Temu mendominasi pasar.

"Kehadiran platform seperti Temu memerlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk melindungi industri lokal, terutama dengan memperkuat kebijakan perdagangan dan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia," katanya.

Sejak September 2022, Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia, seperti diungkap Fiki beberapa hari lalu. Bahkan pada 22 Juli 2024, Temu sempat mengajukan ulang pendaftaran mereka di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftaran ini gagal karena telah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mayoritas sama.

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sekjen Gapensi, La Ode Saiful Akbar, menilai pemisahan tersebut bisa membantu menanganibacklogatau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Memisahkan keduanya sudah menjadi hal semestinya, karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata La Ode melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Oktober 2024. Apalagi sejak 1978 bidang perumahan memang ditangani kementerian tersendiri, hingga Presiden Jokowi meleburnya dengan bidang pekerjaan umum dan membentuk Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, La Ode menilai janji Prabowo membangun 3 juta rumah untuk rakyat sudah sesuai dengan kebutuhan yang mesti diprioritaskan. Hal ini karena backlog yang tercatat masih sebanyak 12,7 juta rumah. “Yang nantinya perlu diprioritaskan Kementerian Perumahan Rakyat adalah melampaui tujuan mengejarbacklog,” kata La Ode.

Kemudian soal pengelolaan anggaran Rp 53 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025, La Ode berharap Kementerian Perumahan Rakyat memaksimalkan kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, turut memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta BUMDes sebagai mitra kerja.

“Kementerian Perumahan Rakyat juga perlu mendesain sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya, serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahun mampu dimiliki rakyat dengan cara yang ringan,” ucap La Ode.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Arahnya ke sana saja," kata dia.

Han Revanda Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Program Makan Bergizi Gratis akan mulai efektif dilaksanakan pada Januari 2024. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan pada November masih akan dilakukan uji coba program berikutnya.

Sebelumnya ia berujar, uji coba sudah dilakukan selama hampir sembilan bulan. “Program ini Insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Januari, dan bulan November kami akan melakukan uji coba tambahan,” ujarnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Di awal tahun depan, program yang menelan anggaran Rp 71 triliun itu akan dilakukan lebih masif lagi, tergantung dari berapa banyak Sumber Daya Manusia yang disiapkan. Rencananya Badan Gizi akan melakukan intervensi langsung ke daerah-daerah.

Dadan mengatakan program yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional ini akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. “Jadi uang itu akan masuk dari negara ke Badan Gizi dan akan langsung disalurkan ke satuan-satuan pelayanan, di mana satuan pelayanan melayani 3.000 anak,” ujarnya.

Sasaran penerima yakni anak sekolah daat ini mudah ditentukan karena penghitungannya langsung melalui sekolah. Setelah masing-masing satuan pelayanan dibentuk, akan ada manajer yang turun lalu Badan Gizi akan survei lebih detail berapa ibu hamil, menyusui dan balita di lokasi tersebut. Survei masih diperlukan karena menurut Dadan tidak bisa menggunakan data sekunder yang sifatnya dinamis.

Berdasarkan pengalaman dari uji coba, Dadan menambahkan, kurang lebih akan ada tambahan kuota 10 persen dari jumlah yang sudah ditentukan. “Jadi satuan pelayanan akan mengelola kurang lebih 3.000 (anak) plus 300 tambahan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut banyak generasi muda dari kalangan kelas menengah enggan memiliki keturunan karena harga rumah yang mahal.

“Ada data yang menunjukkan anak-anak gen z dan milenial cenderung tidak mau punya anak karena perumahan, apalagi di kota, itu tidak terjangkau,” ujar adik Prabowo Subianto tersebut dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Hashim mengaku menemukan banyak kasus pasangan muda yang bekerja di tengah kota tapi membeli atau membangun rumah di pinggiran kota. “Mereka tiap hari masuk kota 1,5 jam, balik lagi 1,5 jam. Malam kalau ketemu pasangannya sudah tidak bergairah, sudah capek. Tidak mau punya anak” katanya.

Adik kandung Prabowo Subianto itu khawatir apabila fenomena ini terus berlanjut, Indonesia akan mengalami penurunan jumlah kelahiran dan penuaan penduduk. Apalagi, Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi.

“Ini sangat membahayakan masa depan kita. Dan ini harus betul-betul kita perhatikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hashim menyatakan pemerintahan baru Prabowo Subianto telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah untuk menangani permasalahan ini. Adapun pembangunan tersebut terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan selama lima tahun mendatang.

Ia menambahkan program itu tak hanya mencakup pembangunan rumah-rumah baru, tapi juga perbaikan rumah-rumah yang sudah berdiri. “Ide kami adalah untuk memberikan pembiayaan untuk rakyat kita yang belum punya rumah atau punya rumah yang tidak layak huni," ujar Hashim.

Umumnya, kata Hashim,, banyak rakyat yang telah memiliki lahan sehingga pengadaan atau akuisisi lahan bukan lagi menjadi masalah. Karena itu, pemerintah memilih membiayai pembangunan atau perbaikan rumah 20 sampai 30 rumah setiap tahun. Jika dikali dengan kebutuhan 70.000 rumah setiap tahun, jumlah rumah yang akan dibangun atau direnovasi itu akan mencapai 1,5 juta sampai 2,25 juta rumah.

Untuk merealisasikan rencana ini, CEO Arsari Group itu mengaku telah menemui sejumlah pihak. Mereka antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Bahkan, dia mengaku telah menemui CEO BTN, Nixon Napitupulu, sebanyak empat sampai lima kali untuk membahas program ini.

Han Revanda Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikannya, sejumlah program dikabarkan akan dikerjakan Prabowo selama menjabat sebagai kepala negara. Salah satu proyek besar yang akan digarapnya adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, yang membentang di pesisir utara Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Informasi ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun.

Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.

Lantas, apa sebenarnya fungsi tanggul laut raksasa dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur itu? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Fungsi Tanggul Laut Raksasa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, tanggul laut raksasa atau giant sea wall dibuat untuk mengatasi adanya ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence di wilayah utara Pulau Jawa.

Airlangga mengungkap, Pantai Utara atau Pantura Jawa terpantau mengalami variasi penurunan tanah sekitar 1 hingga 25 sentimeter per tahun. Di samping itu, tantangan lain yang mengintai adalah peningkatan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 sentimeter per tahun di beberapa wilayah, serta kejadian banjir Rob.

"Adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di Kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Ia memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan, tanggul laut raksasa dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir rob dan penurunan tanah, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa, agar tidak amblas akibat abrasi air laut.

Dalam pembangunannya, dia menekankan pentingnya ekologi dan diperlukannya celah atau kanal pada titik-titik tertentu agar ekosistem laut di kawasan tersebut tetap terjaga.

Ia mencontohkan hutan mangrove di kawasan pesisir Jalan Tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai penahan arus air laut yang mengikis daratan pesisir. Selain itu, tanaman mangrove mampu menahan air laut, sehingga tidak mengikis tanah garis pantai. "Kita lupa bahwa kita sedikit mengabaikan ekologi. Padahal, ini sangat penting untuk tujuan ekonomi," kata Trenggono.

Yohanes Maharso berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini dunia memasuki abad Asia. Jokowi menyebut ada pergeseran paradigma Barat karena pertumbuhan ekonomi terus bergerak ke Asia.

“Diprediksi di Asia nanti ada tiga kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi tiga negara yang diperkirakan, India, Cina, dan Indonesia,” kata Jokowi dalam sambutannya di BNI Daily Summit pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Untuk menjadi negara adikuasa atau superpower, kata Jokowi, tiga negara ini menghadapi banyak tantangan. Kepala negara mencontohkan perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka 2,7 dan 2,8 persen. Eks Gubernur Jakarta ini juga mewanti-wanti soal tensi geopolitik seperti invasi Rusia ke Ukraina dan pendudukan Israel di Palestina.

“Patut kita syukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen growth-nya,” kata Jokowi. “(Tensi geopolitik) tambah lagi Israel-Lebanon tambah lagi Iran dengan Israel, ketidakpastian ekonomi – dunia makin tidak jelas.

Dalam keterangan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa optimisme itu sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian global karena geopolitik. Ia mengklaim bahwa kebijakan penghiliran atau hilirisasi yang diberlakukan pemerintah bisa menopang Indonesia menuju negara maju.

Eks Gubernur Jakarta ini menceritakan industri nikel sudah sangat berkembang dengan hilirisasi. Sebab Indonesia tidak hanya mengekspor barang-barang menteri. Jokowi menyebut keuntungan dari kebijakan ini bisa menambah pendapatan negara. Dari 1,4 hingga 2 miliar USD menjadi 34, 8 miliar USD.

INFO BISNIS – Dusun Semaya, Desa Suana, Nusa Penida, Bali, membentuk kelompok petani rumput laut. Untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagian besar petani rumput laut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah memberikan dukungan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Para petani juga diberikan edukasi dan kemudahan dalam transaksi keuangan melalui BRImo.

“Terima kasih kepada BRI yang selama ini telah memberi dukungan pemberdayaan sarana pendukung produksi seperti jaring dan tali sehingga sangat membantu kelompok meningkatkan kapasitas produksi rumput laut,” kata Anggota Klaster, I Wayan Sugarta, beberapa waktu lalu. Kelompok Tani yang diikuti Sugarta mendapat dukungan dari Program BRI, Klasterku Hidupku.

Berbicara permodalan dari BRI, menurut dia sangat luar biasa. “Terus terang karena saya mengawali melakukan satu usaha itu memang dibantu oleh BRI, mangkanya saya sering bilang BRI itu orangtua kedua saya untuk membantu segala usaha saya,” ujar dia.

I Wayan Sugarta pun mengapresiasi aplikasi BRImo yang dapat mempermudahnya dalam hal bertransaksi. “Kalau transaksi jual beli kita memakai BRImo,” ucap dia. Menurut Sugarta, baik untuk transkasi melalui pabrik maupun untuk kebutuhan eksportir dirinya cukup mentransfer via BRImo.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki 32.449 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2 ribu pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

Program Klasterku Hidupku menjadi salah satu bentuk strategi yang mengutamakan pada pemberdayaan."Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi,” ujar Supari. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) dan PT Master Print Tbk (PTMR) resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau melakukan IPO pada Selasa, 8 Oktober 2024. VERN melepas 1.121.650.000 saham, sedangkan PTMR melepas 1.907.000.000 saham.

VERN merupakan rumah produksi dan distribusi film. Berdasarkan pencatatan di situs BEI, saham VERN telah mencatatkan kenaikan 35 poin atau 17,95 persen atau 35 poin pada perdagangan perdana pagi ini ke level Rp 230 per saham.

Padahal, saham VERN dipatok di harga Rp195 per lembar. Selain itu, saham VERN saat pembukaan perdagangan juga mencatatkan ada sebanyak 267 kali dengan volume 3.33 juta saham yang diperdagangkan.

Kini, VERN menjadi emiten ke-35 yang tercatat di BEI pada 2024. Saham perdana VERN dicatatkan di Papan Pengembangan BEI.

Dalam pengumuman pencatatan di situs BEI, VERN melepas sebanyak 1.121.650.000 saham atau 23,54 persen dari modal yang dicatatkan. VERN juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 560,82 juta waran.

VERN menetapkan harga pelaksanaan waran sebesar Rp 216 per saham yang dapat dikonversi menjadi saham dalam kurun waktu 6 bulan. Periode ini berlangsung pada 8 April 2025 hingga 8 Oktober 2025 dengan perkiraan hasil Rp 121,13 miliar.

Sementara itu, PTMR menawarkan 435 juta lembar saham yang mewakili 22,81 persen dari modal dicatatkan. PTMR membuka penawaran saham dengan harga Rp 128 per saham. PTMR merupakan emite ke-36 yang tercatat di BEI pada 2024.

PTMR merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan. Kegiatan ini termasuk untuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

TEMPO.CO, Jakarta -Jokowi berencana langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah, seusai pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres pada Minggu, 20 Oktober 2024.

"Pada tanggal 20 Oktober 2024 sore, saya pulang ke Solo," ujar Presiden usai menghadiri pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Presiden mengaku tidak ada kegiatan setelah acara pelantikan tersebut. Jokowi akan beristirahat setelah sampai Solo."Pulang ke Solo dahulu, tidur," katanya.

Presiden meyakini transisi pemerintahan akan berjalan mulus dan langsung bergerak tanpa jeda karena Prabowo Subianto selalu menghadiri rapat dan sidang kabinet untuk konsolidasi sejak KPU RI menetapkannya sebagai presiden terpilih pada Pemilu 2024.

"Yang saya senang, sejak beliau (Prabowo) terpilih sebagai presiden, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik," kata Jokowi.

Jika sebelumnya Prabowo selaku Menteri Pertahanan hanya hadir untuk urusan pertahanan di sidang kabinet, kata Jokowi, setelah menjadi calon presiden terpilih pada Pilpres 2024, ia hadir di semua rapat terbatas dan rapat paripurna.

Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyampaikan bahwa ia akan pulang ke Solo setelah tak lagi menjabat pada 20 Oktober 2024. akan digantikan oleh Prabowo Subianto yang akan dilantik pada hari yang sama saat ia purna tugas.

“Saya mau pulang ke Solo he-he-he. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo,” ucap Jokowi memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut mengulang berbagai keterangan dia terdahulu. Kepala negara menegaskan ini sekali lagi saat ditanya peluang bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden setelah perubahan Undang-Undang Wantimpres.

Tiga narasumber yang mengetahui rencana Jokowi pulang ke Solo menceritakan kepada Tempo, bahwa mantan wali kota Solo itu bersiap kembali ke rumahnya di Kecamatan Sumber, Surakarta, dengan pesawat komersial.

Jokowi sedang membangun rumah pensiun jatah dari negara di Colomadu, Karanganyar, kabupaten yang berbatasan dengan Solo.

Pendukung Jokowi dari Projo sampai Alap-alap

Seperti saat terbang dari Solo ke Jakarta untuk menjadi calon gubernur pada 2012, Jokowi direncanakan duduk di bangku kelas ekonomi. Di Bandara Adi Soemarmo, ia akan disambut oleh para relawannya.

Pendukung fanatik Jokowi membentuk sejumlah organisasi mulai dari Projo (Projokowi), Pasukan Bawah Tanah Jokowi sampai Alap-alap Jokowi.

Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ciri khas Projo adalah bersifat sukarela, terbuka, sosial, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan.

Seperti Jokowi, Projo juga mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Relawan Alap-Alap Jokowi atau AJJ menuai perhatian setelah memasang baliho bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Iriana baru-baru ini di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut, Jokowi disebut sebagai guru bangsa.

“Terima kasih Pak Jokowi & Bu Iriana. Teruslah menjadi Guru Bangsa. Doa kami selalu...” demikian bunyi tulisan dalam Baliho yang terletak di bilangan lahan rumah pensiunan Jokowi ini.

Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini, mengakui bahwa baliho Jokowi tersebut dipasang oleh pihaknya. Isnaini menjelaskan pemasangan baliho tersebut sebagai ungkapan terima kasih kepada Jokowi dan Iriana. Menurut Isnaini, pihaknya merasa terhormat menjadi relawan Jokowi.

“Hanya ucapan terima kasih karena kebanggaan kami,” kata Isnaini kepada Tempo saat dimintai konfirmasi tentang pemasangan baliho Jokowi itu, Jumat, 4 Oktober 2024.

Alap-Alap Jokowi atau AJJ merupakan sebutan untuk relawan kelompok pendukung Jokowi yang aktif membela dan mempromosikan kebijakannya. Relawan ini juga dikenal dengan ideologinya yang disebut “Jokowisme”. Belakangan diketahui visi mereka termasuk menyuarakan ideologi ini.

Hal itu terungkap saat musyawarah nasional (Munas) yang pertama mereka yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 27 Juli 2024 lalu. Dalam agenda yang juga dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi ini, selaku patron organisasi, AJJ memperkenalkan ideologi Jokowisme sebagai visi organisasi.

Pasukan Bawah Tanah Jokowi atau Pasbata adalah kelompok relawan yang mengaku-ngaku mendukung Jokowi dan keluarganya. Pasbata sebelumnya melaporkan Roy Suryo, karena mengatakan bahwa akun Fufufafa di Kaskus 99 persen milik Gibran. Roy dilaporkan dengan tuduhan telah melanggar UU ITE karena menyebarkan berita bohong.

Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah Jokowi (Pasbata), Sri Kuntoro Budiyanto menyatakan pasukannya akan menggeruduk Bareskrim Polri jika laporannya atas, Roy Suryo, diproses dengan lambat. “Mendorong bisa segera dipanggil Roy Suryo oleh Bareskrim,” ucap Budi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat pesisir Indonesia mengadakan aksi untuk memperjuangkan tanah mereka dari aturan tambang pasir laut pada hari ini Selasa, 08 Oktober 2024. Hal itu, dilaksanakan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat.

Adapun aksi itu mengusung tema "Memperjuangkan Kebaharian Indonesia", dengan membahas isu tentang kedaulatan ruang, kedaulatan pangan, serta iklim. Hal tersebut diwacanakan menghadirkan perwakilan masyarakat pesisir laut dari 18 Provinsi di Indonesia.

Adanya aksi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, dikarenakan aturan ekspor pasir laut yang kembali disahkan sejak 20 tahun diberhentikan. Regulasi itu telah diteken oleh Pemerintah Joko Widodo melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sejak aturan itu disahkan oleh Zulkifli Hasan atau Zulhas, menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Salah satunya yakni Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin.

Dia mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut Parid, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. "Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Hal tersebut, menurut dia, jelas berimbas ke kedaulatan Indonesia. "Artinya kalau pemerintah mengekspor pasir laut itu, artinya dia menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain dan ini berbahaya," tutur Parid.

Selain itu, Parid juga mengkritisi regulasi hukum tambang pasir laut yang masih kurang jelas. Menurut dia, pemerintah hanya pilih-pilih regulasi hukum yang dipakai untuk mengizinkan ekspor pasir laut dengan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan.

Selain dampak ke luasan darat mengecil hingga kedaulatan Indonesia, menurut Parid, ada dampak lain berupa kerusakan lingkungan yang bakal sangat besar. Ia menghitung kerugian berupa kerusakan lingkungan itu lima kali lebih besarnya daripada pendapatan yang didapatkan dari hasil ekspor pasir laut.

"Nah yang lain, kalau kita lihat soal tambang pasir laut ini ya, kita lihat kajiannya kami di Walhi itu udah menyebut kerugian yang dialami negara itu 5 kali lipat lebih besar dibanding pendapatan yg didapatkan," kata Parid.