TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwono Widodo meninggal dalam usia 59 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, pada Rabu malam, 2 Oktober 2024, pukul 20.37.

Meninggalnya Purwono dikabarkan Krakatau Steel di Instagram resmi perusahaan. "Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisi Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin," tulis perusahaan.

Purwono diangkat menjadi bos perusahaan baja pelat merah itu untuk menggantikan Silmy Karim dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Jakarta pada 18 Januari 2023.

Sebelum resmi diangkat menjadi Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama perusahaan pelat merah itu.

Purwono sebenarnya bukan orang baru di BUMN yang fokus memproduksi baja tersebut. Ditelusuri dari laman PT Krakatau Steel, Purwono sudah menjabat sebagai General Manager Pemasaran Krakatau Steel pada 2004 sampai 2006. Kemudian pada 2006-2008, dia dipercaya menjabat General Manager Penjualan Krakatau Steel.

Kariernya terus menanjak. Pada 2008 hingga 2013, Purwono menjabat sebagai Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries, anak perusahaan KS. Ia kemudian dipercaya sebagai Direktur Utama KHI Pipe Industries pada 2013 sampai 2017.

Barulah pada 2017, Purwono kembali ke KS dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran Krakatau Steel sampai 2018. Kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel. Perubahan nama jabatan ini sesuai dengan perubahan nomenklatur pada pada RUPLSB 2018.

Selang dua tahun kemudian, lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung itu, dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha sesuai RUPSLB 2020 yang dilaksanakan tanggal 24 November 2020. ingga akhirnya, jebolan Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia itu dipercaya sebagai Direktur Utama Krakatau Steel pada awal tahun 2023 ini.

Selain Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT Kerismas Witikco Makmur. Disebutkan dalam laman Krakatau Steel, Purwono tidak memiliki hubungan aliansi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Perseroan.

Sebagai informasi, Purwono juga memiliki saham KRAS kepemilikan langsung sebanyak 132.000 saham. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hartanya tercatat Rp23,7 miliar.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Krakatau Steel mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi yang diterbitkan pada hari yang sama, Rabu, 2 Oktober 2024

“Kami mengonfirmasi bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Bapak Ir. Purwono Widodo, M.M. pada 2 Oktober 2024 pukul 20.37 WIB di RS Medistra,” tulis Krakatau Steel.

Meski demikian, manajemen Krakatau Steel memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa. "Manajemen perseroan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan secara normal," tulis perseroan.

Dalam rilis tersebut, manajemen juga memohon doa bagi Purwono Widodo dan keluarga yang ditinggalkannya.

Purwono Widodo merupakan Dirut PT Krakatau Steel yang menjabat sejak 18 Januari 2023. Ia menggantikan Dirut sebelumnya, Silmy Karim, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Purwono lulusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada 1986. Purwono kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia pada 1997 dan mendapat gelar Magister Manajemen Internasional.

Ditelusuri dari laman PT Krakatau Steel, Purwono sudah menjabat sebagai General Manager Pemasaran Krakatau Steel pada 2004 sampai 2006. Kemudian pada 2006-2008, dia dipercaya menjabat General Manager Penjualan Krakatau Steel.

Kariernya terus menanjak. Pada 2008 hingga 2013, Purwono menjabat sebagai Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries dan dipercaya sebagai Direktur Utama KHI Pipe Industries pada 2013 sampai 2017.

Barulah pada 2017, Purwono resmi bekerja di perusahaan berkode saham KRAS dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran Krakatau Steel sampai 2018. Kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel. Perubahan nama jabatan ini sesuai dengan perubahan nomenklatur pada pada RUPLSB 2018.

Selang dua tahun kemudian, lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung itu, dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha sesuai RUPSLB 2020 yang dilaksanakan tanggal 24 November 2020. Hingga akhirnya, ia dipercaya sebagai Direktur Utama Krakatau Steel pada awal tahun 2023 ini.

Selain Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT Kerismas Witikco Makmur. Disebutkan dalam laman Krakatau Steel, Purwono tidak memiliki hubungan aliansi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Perseroan.

Andry Triyantro Tjitra turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini sebuah aplikasi belanja online asal China, Temu, menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Platform yang menawarkan berbagai produk dengan harga sangat murah ini dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Apa Itu Aplikasi Temu?

Dilansir dariUSAToday, Temu adalah sebuah platforme-commerceyang diluncurkan pada Agustus 2022 dan berbasis di Boston, Amerika Serikat. Meski didirikan di Amerika Serikat, Temu sebenarnya adalah bagian dari PDD Holdings Inc., yang juga merupakan induk perusahaan Pinduoduo, platform belanja terkenal dari China.

Temu menawarkan berbagai produk dengan harga yang sangat murah karena menggunakan model bisnisFactory to Consumer(F2C), di mana produk dikirimkan langsung dari pabrik ke konsumen tanpa perantara.

Melalui model bisnis ini, Temu dapat menekan harga barang secara signifikan, membuatnya menarik bagi konsumen yang mencari produk murah. Produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga elektronik.

Namun, model F2C ini justru dinilai berpotensi merugikan pelaku UMKM di Indonesia karena mereka tidak bisa bersaing dengan harga yang sangat rendah dari barang-barang impor yang dijual di Temu.

Ancaman terhadap UMKM Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melarang platform perdagangan Temu yang berasal dari Cina beroperasi di Indonesia guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Budi Arie mengatakan Temu tidak bisa masuk ke pasar Indonesia karena dapat merusak ekosistem UMKM. "Kita tetap larang. Hancur UMKM kita kalau dibiarkan," ujarnya di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2024.

Selain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM juga dengan tegas menolak kehadiran Temu di Indonesia. Staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Fiki Satari, menyatakan aplikasi seperti Temu harus tunduk pada regulasi yang ada di Indonesia.

Salah satu regulasi yang menjadi rujukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Larangan Penggabungan KBLI 47 serta Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pelaku Usaha Sistem Elektronik. Regulasi-regulasi ini melarang platform yang melakukan perdagangan lintas batas (cross-border) tanpa mematuhi aturan perdagangan dalam negeri.

Fiki menegaskan, jika Temu diizinkan beroperasi tanpa pengawasan ketat, UMKM akan kehilangan pasar domestik mereka karena konsumen lebih memilih produk impor yang lebih murah. Hal ini juga dikhawatirkan akan menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri pengolahan, yang sangat bergantung pada keberadaan UMKM sebagai rantai pasok utama.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, potensi ekonomi digital bagi UMKM di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 4.531 triliun pada 2030. Ini merupakan angka yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa ruang digital memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Namun, apabila platform seperti Temu diberi ruang untuk beroperasi di Indonesia, angka ini bisa saja menurun drastis, karena UMKM tidak akan mampu bersaing dengan barang-barang impor yang dijual dengan harga murah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga mengingatkan bahwa Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk asing jika tidak ada upaya untuk melindungi UMKM lokal.

Dalam skenario terburuk, banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, menciptakan gelombang PHK di sektor manufaktur dan industri pengolahan. “Indonesia hanya dijadikan pasar, akan banyak pelaku usaha yang terancam gulung tikar,” kata Bhima.

TEMU.COM

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini sebuah aplikasi belanja online asal China, Temu, menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Platform yang menawarkan berbagai produk dengan harga sangat murah ini dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Apa Itu Aplikasi Temu?

Dilansir dariUSAToday, Temu adalah sebuah platforme-commerceyang diluncurkan pada Agustus 2022 dan berbasis di Boston, Amerika Serikat. Meski didirikan di Amerika Serikat, Temu sebenarnya adalah bagian dari PDD Holdings Inc., yang juga merupakan induk perusahaan Pinduoduo, platform belanja terkenal dari China.

Temu menawarkan berbagai produk dengan harga yang sangat murah karena menggunakan model bisnisFactory to Consumer(F2C), di mana produk dikirimkan langsung dari pabrik ke konsumen tanpa perantara.

Melalui model bisnis ini, Temu dapat menekan harga barang secara signifikan, membuatnya menarik bagi konsumen yang mencari produk murah. Produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga elektronik.

Namun, model F2C ini justru dinilai berpotensi merugikan pelaku UMKM di Indonesia karena mereka tidak bisa bersaing dengan harga yang sangat rendah dari barang-barang impor yang dijual di Temu.

Ancaman terhadap UMKM Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melarang platform perdagangan Temu yang berasal dari Cina beroperasi di Indonesia guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Budi Arie mengatakan Temu tidak bisa masuk ke pasar Indonesia karena dapat merusak ekosistem UMKM. "Kita tetap larang. Hancur UMKM kita kalau dibiarkan," ujarnya di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2024.

Selain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM juga dengan tegas menolak kehadiran Temu di Indonesia. Staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Fiki Satari, menyatakan aplikasi seperti Temu harus tunduk pada regulasi yang ada di Indonesia.

Salah satu regulasi yang menjadi rujukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Larangan Penggabungan KBLI 47 serta Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pelaku Usaha Sistem Elektronik. Regulasi-regulasi ini melarang platform yang melakukan perdagangan lintas batas (cross-border) tanpa mematuhi aturan perdagangan dalam negeri.

Fiki menegaskan, jika Temu diizinkan beroperasi tanpa pengawasan ketat, UMKM akan kehilangan pasar domestik mereka karena konsumen lebih memilih produk impor yang lebih murah. Hal ini juga dikhawatirkan akan menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri pengolahan, yang sangat bergantung pada keberadaan UMKM sebagai rantai pasok utama.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, potensi ekonomi digital bagi UMKM di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 4.531 triliun pada 2030. Ini merupakan angka yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa ruang digital memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Namun, apabila platform seperti Temu diberi ruang untuk beroperasi di Indonesia, angka ini bisa saja menurun drastis, karena UMKM tidak akan mampu bersaing dengan barang-barang impor yang dijual dengan harga murah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga mengingatkan bahwa Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk asing jika tidak ada upaya untuk melindungi UMKM lokal.

Dalam skenario terburuk, banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, menciptakan gelombang PHK di sektor manufaktur dan industri pengolahan. “Indonesia hanya dijadikan pasar, akan banyak pelaku usaha yang terancam gulung tikar,” kata Bhima.

TEMU.COM

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) Indonesia, Serbuk PLTU Celukan Bawang, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bali menyebut perusahaan di PLTU Celukan Bawang telah melakukan praktik perburuhan tidak sehat (unfair labour practice) terhadap 254 pekerja di bawah naungan PT Victory Utama Karya (VUK), imbas berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB) selaku perusahaan induk PLTU Celukan Bawang.

Polemik mencuat pasca PT GEB memerintahkan seluruh pekerja PT Victory yang berada di bawah naungan PT CHD untuk membuat surat pengunduran diri dan surat lamaran kerja baru yang ditujukan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP). Namun, implikasi hukum dari instruksi tersebut membuat para pekerja harus kehilangan pesangon yang ditaksir mencapai Rp 12.4 Milyar.

“Informasi itu ditempel atau diberitahukan pada tanggal 12 September 2024 oleh direksi yang kemudian pada tanggal 14 September itu, dari perusahan juga membuat informasi lagi dari PT GEB yang menyampaikan bahwa, para pekerja harus membuat surat lamaran disertai surat pengunduran diri. Pada proses peralihan inilah yang menjadi polemik PLTU Celukan Bawang,” kata Koordinator Departemen Advokasi Federasi Serbuk Indonesia, Abdul Gopur, dalam Konferensi Pers yang diadakan Rabu, 2 Oktober 2024 di Kantor LBH Bali, Denpasar.

Hingga saat ini meski ratusan pekerja telah mendaftar ulang, Gopur mengungkapkan alasan mengapa 32 pekerja tersisa tidak segara mendaftarkan diri ke PT GAB dan PT GSP. Kata dia, hal ini karena dalam syarat pendaftaran, para pekerja juga diperintahkan untuk mengisi surat pernyataan.

Surat pernyataan tersebut setidaknya memuat empat poin di antaranya menyatakan; pekerja mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai karyawan PT Victory, menyatakan telah menerima dengan baik, benar, dan cukup hak-hak selama bekerja di PT Victory sebagaimana terlampir dalam tanda terima pembayaran dan kwitansi, menyatakan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan hukum baik pidana atau perdata kepada perusahan PLTU Celukan Bawang atas pengunduran diri mereka, hingga wajib menjaga rahasia PT Victory, PT CHD dan PT GEB yang apabila melanggar bersedia dan setuju dikenakan sanksi.

“Padahal pada waktu penandatanganan ini tidak ada satupun bukti pembayaran atau kwitansi yang dilampirkan,” kata Gopur. Menurutnya, hal ini menunjukan siasat perusahaan mengelabui seolah-olah pekerja sudah menerima upah.

Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, pendamping pekerja PLTU Celukan Bawang, Ignatius Rhadite dari LBH Bali, merinci tiga hal terkait praktik perburuhan tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan di PLTU Celukan Bawang. Pertama, dia menyebut adanya upaya perusahaan mengindar dari kewajiban pembayaran pesangon. Kedua, terkait status pekerja yang semula adalah PKWTT (karyawan tetap) kemudian keseluruhan menjadi PKWT (karyawan kontrak).

Namun, dia menilai meski telah diturunkan statusnya menjadi PKWT, jenis pekerjaan yang dilimpahkan merupakan jenis pekerjaan yang menurut undang-undang seharusnya dikerjakan oleh karyawan tetap. Sebab, pada kenyataannya, PLTU Celukan bawang merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin dari negara untuk memproduksi listrik dalam periode waktu ulang tahun. Sementara itu, pekerja yang dapat dikenakan kontrak adalah pekerjaan yang sifatnya musiman atau sekali selesai.

“Tapi ini pekerjaan di PLTU yang sampai izin nya belum habis ya mestinya akan dipekerjaan terus kan, tapi justru pekerjanya dipekerjakan kontrak dengan tidak ada kepastian,” ujar Rhadite

Ketiga, Rhadite menyinggung terkait adanya upaya pemberangusan terhadap serikat pekerja atau union busting yang coba dilakukan perusahaan. “Ketiga kami melihat ada pelanggaran HAM juga di sini karena melarang, terang-terangan bahkan. Pekerja untuk bergabung dalam serikat pekerja,” kata dia.

Hal ini tertuang dalam perjanjian kontrak terbaru, Pasal 10 ayat (7) menyebutkan bahwa pihak kedua dalam hal ini pekerja menyatakan dan sepakat tidak akan menjadi anggota, mendukung, atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau organisasi sejenis. Hal ini kata Rhadite tidak sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Adapun sebelumnnya, Kuasa Hukum PT GAB dan PT GSP I Putu Wibawa angkat bicara terkait polemik yang terjadi saat ini, ia mengungkapkan, instruksi untuk melamar ulang di PT GAB dan PT GSP merupakan jalan alternatif yang diberikan kepada para pekerja PT Victory agar dapat melanjutkan aktivitas berkerja di PLTU Celukan Bawang. “Niatnya dari Awal GEB atau GSP memang ingin supaya mereka tetap bekerja tidak ditelantarkan oleh pihak Victory, tapi karena ya itu, iming-iming dapat pesangon sekian-sekian ya maklum lah,” kata Wibawa kepada Tempo Senin, 23 September 2024.

Selanjutnya mengenai syarat yang diajukan yakni surat pengunduran diri, menurutnya tidak etis jika merekrut tenaga kerja yang masih berstatus bekerja di tempat lain. “Terkait dengan permohonan PT GAB dan GSP yang mensyaratkan kalau mau bekerja di sana silahkan mendaftar dengan catatan, harus jelas kalau karywan ini mau bekerja di PT GAB maupun PT GSP, masih berstatus bekerja di tempat lain atau perusahaan lain kan kami tentu tidak etis,” katanya.

Di sisi lain, mantan pimpinan PT Victory Utama Karya Bali, Ian Leonardi mengatakan, sebelumnya dia tidak menerima kabar apapun soal kapan kontrak akan berakhir dari PT CHD. “Karena Victory ada di bawah CHD otomatis ikutan, dari pihak CHD pun nggak ada informasi ke kita bahwa mereka selesai tanggal sekian gitu lo, kita bertanya juga mereka jawabnya nggak tau, nggak tau,” kata dia saat dihubungi Tempo Senin, 23 September 2024.

Terkait ketidakjelasan pemberian pesangon, kata Ian, urusan keuangan termasuk pesangon itu ditangani PT CHD sementara PT Victory hanya bertugas menyalurkan.

“Segala macam keuangan yang keluar itu dari PT CHD, selama 10 tahun kami bekerja sama seperti itu alurnya, dari sistem penggajian bonus dan lain-lain itu dari PT CHD kirim ke kami, kami langsung sebar, jadi tidak ada yang di-hold sama kami begitu pula isi pesangon, itu tertera jelas dalam kontrak kami,” ujarnya.

Lebih jauh, menindaklanjuti aduan Serbuk PLTU Celukan Bawang, pada Jumat 27 September 2024, Disnaker Buleleng dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali memfasilitasi pertemuan antara Sebuk PLTU dengan direksi perusahan.

Namun pertemuan tersebut tak menemui titik terang. “Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan karena tidak ada kejelasan terkait hubungan kerja antara Victory, kemarin pada proses klarifikasi, Victory dan CHDOC itu berakhirnya kapan, dari CHD ke GEB yang informasinya sudah berakhir pada 20 September 2024, tapi dari Victory menyampaikan kontrak kerjanya dengan PT CHDOC belum berakhir,” jelas Gopur

Selain mengupayakan lewat Disnaker Buleleng, Serbuk PLTU Celukan Bawang juga mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. "Pihak Pj Bupati meminta agar permasalahan segera ditindaklanjuti. Dengan menghadirkan para pihak terkait. Misalnya BPJS untuk mengklarifikasi hubungan kerja ini dengan PT mana saja," ujar Gopur.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas berbeda pendapat soal harga avtur yang disebut-sebut sebagai penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

Budi Karya sebelumnya mengatakan, BPH Migas melindungi Pertamina untuk memonopoli penjualan avtur, sehingga harganya tinggi.

Hal itu dibantah anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, yang mengatakan bahwa BPH Migas bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh kepada Tempo pada Selasa malam, 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut Saleh, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Karena itu, Saleh menyebut pasar avtur di Indonesia sudah bersifat terbuka dan multiprovider. Pertamina, kata dia, juga bukan satu-satunya badan usaha yang memiliki izin usaha niaga produk avtur. “Ada PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo (AKR-BP) dan PT Fajar Putra Indo,” katanya.

Menteri Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi monopoli avtur di Tanah Air ketika membahas perkara mahalnya harga tiket pesawat domestik. Ia mengatakan hal ini di acara “Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo” di Gedung Kemenhub, Selasa, 1 Oktober 2024.

Budi Karya mengatakan monopoli avtur menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestic sulit turun. “Satu provider memonopoli dan harga monopoli itu dilindungi BPH Migas,” ujar Budi Karya.

Selain monopoli avtur, menurut Budi Karya, tingginya harga tiket pesawat domestik terjadi lantaran ada beban pajak suku cadang atau sparepart. Menurut dia, kebijakan ini berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Namun, Budi Karya memastikan pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen pada bulan ini. Menurut dia, pemerintah sedang mendiskusikan soal pengurangan pajak pada tiket pesawat. Ia juga mengklaim pemerintah akan segera menerbitkan aturan soal ini.

“Insyaallah 10 hari lagi jadi prestasi saya. Kalau tidak, (Menteri Perhubungan) yang baru dapat rezeki itu,” ujar Budi Karya.

Harga Avtur Dikeluhkan Bos AirAsia

CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia Tony Fernandes mengungkapkan biaya bahan bakar pesawat di Indonesia memiliki tarif sekitar 28 persen lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen,” ujar Tony dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, 5 September 2024, seperti dilaporkan Antara.

Bahkan, menurut dia, tarif avtur di Indonesia terbilang lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Ia menilai minimnya kompetisi penyedia avtur menjadi di Indonesia menjadi faktor penyebabnya.

Hal tersebut lantas diakui turut berimbas pada biaya operasional maskapai yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya.

Bila dibandingkan dengan Malaysia, terdapat beberapa pemasok avtur dari perusahaan berbeda, sementara Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh PT Pertamina.

“Bila hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan,” katanya.

Ia juga menyoroti salah satunya adalah pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di Tanah Air yang dikenakan dua kali untuk bahan bakar, khususnya untuk penerbangan domestik sebesar 11 persen.

Hal lain yang ingin disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan adalah soal pembatasan tarif maskapai.

“Pembatasan tarif membuat tarif menjadi lebih mahal,” ujarnya pula.

Ia pun mengusulkan agar pembatasan tarif batas maskapai dihapuskan sehingga rerata tarif tiket pesawat dapat secara otomatis menurun, hal ini berkaca dengan negara Malaysia, Filipina dan Thailand yang tidak menerapkan pembatasan tarif sehingga tarif penerbangan terbilang rendah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menggelar pameran dagang Business to Business (B2B) pertama di Indonesia bertajuk Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 (WITF 2024).

Melalui gelaran yang diadakan selama tiga hari berturut-turut, 2-4 Oktober 2024, Kemenparekraf menargetkan masuknya pendapatan devisa sebesar US$ 15 juta atau setara dengan Rp 229 miliar.

“Kalau dari target USD-nya sih 15 juta ya kita targetkan, dari USD ya itu, artinya kan devisa,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini di Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2024.

WITF 2024 akan menjadi ajang pertemuan bisnis yang dihadiri 195 calon mitra potensial dari 38 negara yang berasal dari kawasan Asia Pasifik, Eropa, hingga Afrika. Tujuan diadakannya acara ini untuk mendorong inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi strategis di sektor pariwisata, tidak hanya nasional, melainkan juga global.

Ide pelaksanaan WITF 2024, Marthini mengungkapkan, telah dicanangkan sejak dua tahun lalu. Tercetus setelah terjadinya obrolan antara Kemenparekraf dengan GIPI mengenai pengadaan tourism fair setelah berkunjung ke beberapa negara lain. Kemudian, kedua belah pihak sepakat untuk menamai acara pameran berskala internasional tersebut dengan nama brandwisata yang mereka miliki, Wonderful Indonesia.

“Dan dua tahun kemudian, hari ini, Alhamdulillah pecah telor gitulah ya, pertama kali kita punya international business to business event,” katanya.

Acara WITF 2024 menjadi penting, Marthini mengatakan, karena muara dari sektor pariwisata merupakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tenaga kerja. “Ingat, ada 22 juta tenaga kerja yang terserap dari sektor pariwisata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Marthini juga menyebut target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang melancong ke Indonesia hingga akhir tahun ini. “Untuk dari jumlah kita ingin ini menyumbang terhadap target tahunan kita, tahun ini 14,3 juta wisatawan manca negara. Kita inginnya begitu ya,” kata dia.

Kemenparekraf menginginkan adanya peningkatan wisatawan dari jumlah terakhir yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat total kumulatif sejak Januari hingga Agustus 2024 ada sebanyak 9,09 juta kunjungan wisman.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional, La Ode Saiful Akbar menilai kontraktor lokal kurang dilibatkan dalam proyek infrastruktur sepuluh tahun terakhir. Dirinya berharap kontraktor lokal lebih banyak dilibatkan dalam proyek-proyek di pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.

Ia menyoroti Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang menganggarkan Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.

“Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata La Ode dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sebenarnya, La Ode mengaku merasakan banyak kemajuan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Jokowi memimpin. Namun, menurut La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan.

“Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia.

Menurutnya, melibatkan kontraktor lokal akan memicumultiplier effect dan dan perputaran ekonomi. Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 190.677, dengan rincian, skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan.

Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal.

“Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menyatakan bahwa program Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah, dengan 1 juta di antaranya berupa hunian vertikal tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menilai bahwa angka tersebut terlalu besar untuk segmen properti apartemen.

"Saat ini totalnya hanya tidak sampai 300 ribu unit. Jadi kalau misalnya 1 juta unit itu, bangunnya perlu waktu yang sangat panjang," katanya dalam acara Colliers Virtual Media Briefing yang diadakan Rabu, 2 Oktober 2024.

Selanjutnya, Ferry memandang bahwa rencana tersebut lebih baik dibangun di tengah-tengah perkotaan dan memanfaatkan aset kosong. Ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi penyewaan sebelum pembelian, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk memiliki hunian, terutama karena program ini ditujukan bagi golongan menengah ke bawah.

"Masih di tengah kota sehingga produktivitas penghuni terjaga dengan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu ketika berangkat kerja," Katanya.

Bagi Ferry, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan. Namun, hal ini harus disertai dengan harga yang terjangkau, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari program 1 juta hunian vertikal tersebut.

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah berjanji akan merealisasi program tiga juta rumah setiap tahun pada masa pemerintahannya. Dua juta unit rumah akan dibangun di pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Program tersebut diperkirakan akan menyedot anggaran sebesar Rp 60 triliun.

Selain persoalan target waktu yang tidak mungkin memakan waktu sebentar, apalagi satu tahun seperti yang direncanakan, program ini juga diragukan efektivitasnya oleh sejumlah kalangan. Salah satunya Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban yang ragu program ini dapat membantu pekerja memiliki hunian. Pasalnya, produktivitas yang ada sering tak sesuai dengan kebutuhan pekerja, seperti lokasi yang jauh dari tempat kerja.

Selain itu, sejumlah ekonom tak yakin program tersebut bisa mengatasi masalah backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Apalagi angka backlog perumahan pada 2023 hanya turun tipis 6 persen di level 12,7 juta unit dibanding pada 2010 yang mencapai 13,5 juta unit.

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri (Yonif) penyangga daerah rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Agus Subiyanto, saat jumpa pers selepas acara peresmian di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024, menjelaskan bahwa lima batalyon di lima daerah di Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi.

"Batalyon-batalyon ini di bawah komando daerah militer (Kodam), ada Kodam XVIII/Kasuari dan Kodam XVII/Cenderawasih. Batalyon ini punya spesifikasi ada batalyon konstruksi, ada batalyon produksi. Kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua dan batalyon-batalyon ini akan membantu," kata Panglima TNI.

Lima Yonif Penyangga Daerah Rawan itu mencakup Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri bermarkas di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Yonif 802/Wimane Mambe Jaya bermarkas di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha bermarkas di Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha bermarkas di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan terakhir Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan prajurit-prajurit TNI yang tergabung dalam batalyon infanteri penyangga daerah rawan (yonif PDR) dibekali ilmu pertanian dari Universitas Pertahanan.

Maruli menyebut bintara-bintara yang mendapatkan materi khusus itu nantinya bertugas dalam kompi-kompi produksi pangan yang merupakan bagian dari yonif PDR di Papua.

“Ada (pembekalan) dari Universitas Pertahanan. Ada bintara khusus yang sudah dalam pendidikan militernya, juga menerima materi pertanian,” kata KSAD saat ditemui selepas acara peresmian lima yonif PDR baru Papua di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu.

Menurut laporan Antara, Yonif 801 diperkuat 691 prajurit yang 450 orang di antaranya didatangkan dari Kodam III/Siliwangi dan 150 orang dari Kodam I/Bukit Barisan. Yonif 802 diperkuat oleh 691 prajurit yang 350 di antaranya didatangkan dari Kodam Jaya, 150 orang dari Kodam II/Sriwijaya, dan 100 orang dari Kodam Iskandar Muda.

Yonif 803 diperkuat oleh 691 prajurit berasal dari Kodam V/Brawijaya (230 orang), 25 prajurit dari Kodam VI/Mulawarman, 225 dari Kodam XIV/Hasanuddin, 100 prajurit dari Kodam XVII/Cenderawasih, dan 20 orang dari Kodam XVIII/Kasuari.

Yonif 804 diperkuat oleh 691 prajurit yang 400 di antaranya didatangkan dari Kodam IV/Diponegoro, 43 prajurit dari Kodam XII/Tanjungpura, 157 prajurit dari Kodam XIII/Merdeka.

Yonif 805 juga diperkuat oleh 691 prajurit, yang 306 di antaranya Kodam IX/Udayana dan 294 di antaranya dari Kodam XVI/Pattimura.

Food Estate di Merauke

Kementerian Pertanian menyatakan telah merampungkan program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Merauke. Sekretaris Direkrorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Hermanto mengatakan dengan selesainya proses kontruksi optimasi lahan ini, petani bisa langsung mengolah lahan itu untuk menambah produksi padi.

"Alhamdulillah proses optimasi lahan rawa di Merauke hari ini sudah selesai. Dari yang ditargetkan 40 ribu hektare kontrak konstruksi, terealisasi 40 ribu hektare juga," ucap Hermanto dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 1 Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dan politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra tengah menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023 lalu.

Seperti diketahui, Yusril pernah menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024. Dia juga dikenal sebagai mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2002 dan Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007.

Menanggapi ihwal perusahaannya yang ikut berburu izin tambang pasir laut, Yusril pun buka suara. KepadaTempo, advokat dan akademisi hukum itu mengatakan, pasir yang berasal dari pengerukan sedimen bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Dia pun menyebut jika ada negara yang membutuhkan ekspor pasir laut Indonesia.

“Singapura salah satu negara yang membutuhkan,” ucap Yusril kepadaTempo, Kamis, 26 September 2024.

Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” nama Yusril tertera dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Gajamina ini tercatat menjadi salah satu perusahaan yang mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut, dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada laporan tersebut, tercatat juga nama perusahaan kontraktor penyedot pasir atau mitra dredger dan calon pembelinya pasir laut dari PT Gajamina. Tertulis, mitra dredger perusahaan Yusril tersebut adalah Jan De Nul dengan calon mitra pembeli Hock Keng Heng Pte Ltd

Menurut Yusril, untuk menjalankan usaha di bidang pembersihan sedimen laut, dia memiliki dua pilihan untuk perusahaannya. Pilihan tersebut adalah mendirikan perusahaan baru atau mengubah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dari perusahaan lama menjadi usaha pembersihan sedimen. “Saya memilih mendirikan perusahaan baru,” kata dia.

Singapura Butuhkan Banyak Pasir Laut untuk Reklamasi

Di sisi lain, Singapura memang merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Menurut laporanMajalah Tempo“Hitung-hitungan Singapura Membeli Pasir Laut Indonesia,” negara yang sering disebut sebagai kota pulau itu sedang membutuhkan pasir dalam jumlah besar.

Selain digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, pasir juga diperlukan untuk reklamasi pantai. Negara tersebut pun terus memperluas daratannya dengan slogan yang terkenal, "More Land, More Homes, More Greenery".

Pada 2030, kebutuhan lahan di Singapura diperkirakan meningkat dari 71.400 hektare menjadi 76 ribu hektare. Saat ini, seperti dikutip dari The Straits Times, Singapura tengah bersiap membangun kembali pantai selatannya dengan garis pantai sepanjang 120 kilometer yang membentang dari Terminal Pasir Panjang hingga Terminal Ferry Tanah Merah.

Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan dalam pidato Hari Nasional pada 18 Agustus 2024 bahwa rumah-rumah baru akan dibangun di kawasan tepi laut Marina East, Nicoll, serta di Long Island, lepas pantai timur. Proyek reklamasi ini akan menciptakan 800 hektare lahan, dua kali lipat dari luas Marina Bay, dan diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, mirip dengan proyek reklamasi Marina Bay setelah kemerdekaan Singapura pada 1965.

Oleh karena itu, proyek-proyek jumbo ini membutuhkan pasokan pasir dalam jumlah besar. Perkiraannya, untuk menguruk atau mereklamasi lahan 1 kilometer persegi, diperlukan 37,5 juta meter kubik pasir atau sama dengan mengisi tiga setengah bangunan Istana Negara.

KHAIRUL ANAM, IHSAN RELIUBUN, MUHAMMAD IQBAL, RETNO SULISTYOWATI, CAESAR AKBAR, YOGI EKA SAHPUTRA,berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan banyak kelas menengah di Indonesia yang turun kelas menjadi kelompok miskin atau rentan karena lesunya sektor industri manufaktur. Sektor sekunder ini tak mampu menopang arus peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019, jumlah kelas menengah kini tinggal 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024 –turun hampir 9,48 juta atau 16,5 persen.

Andri mengatakan, sektor industri manufaktur menopang kelas-kelas menengah baru yang sebelumnya di sektor primer atau agraris. Jika industrialisasi berjalan mumpuni, masyarakat di sektor ink bisa naik menjadi kelas menengah. Namun karena tren deindustrialisasi, masyarakat justru beralih dari sektor agraris langsung ke sektor jasa. Padahal, sektor jasa belum memiliki nilai tambah yang mumpuni.

“Syarat sektor jasa yang bernilai tambah tinggi adalah sektor sekundernya harus mumpuni dan banyak, karena dari manufaktur akan banyak turunan jasa-jasa yang dikerjakan masyarakat,” kata Andri dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Selasa, 1 Oktober 2024.

Seperti negara-negara berpendapatan menengah lainnya, Andri mengatakan tenaga kerja Indonesia bergerak dari sektor agrikultur ke industri dan jasa. International Labour Organization (ILO) mencatat pada 2022, jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor agrikultur tinggal 29 persen—turun dari 36 persen pada 2012. Pada periode yang sama, sektor industri mengalami fluktuasi, tapi tetap mencatat kenaikan tipis dari 21 persen menjadi 22 persen. Sedangkan sektor jasa melonjak dari 43 persen menjadi 49 persen.

Dengan tren ini, Andri mengatakan Indonesia sekilas berada di jalan menuju negara maju Namun jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lain, Indonesia ternyata tertinggal. Andri mengatakan, kontribusi sektor industri terhadap PDB negara-negara berpendapatan menengah lain rata-rata mampu bertahan di angka 21 persen. Namun di Indonesia, porsi industri manufaktur terhadap PDB justru terus merosot dari 21,02 persen di 2014 menjadi 18,52 persen di semester-I 2024.

Kendati jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur diprediksi kian berkurang seiring adanya otomatisasi, Andri mengatakan pemerintah tetap harus meningkatkan produktivitas sektor ini. Sebab, industri manufaktur yang produktif akan menopang tenaga kerja di sektor jasa dengan pendapatan tinggi. “Itu yang tidak terjadi dalam perkembangan selama satu dekade terakhir,” katanya.