TEMPO.CO, Jakarta - TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengungkapkan bahwa tingkat penyaluran pinjaman industri pegadaian mengalami kenaikan 25,83 persen secara year on year (yoy). Total dana yang pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 84,18 triulun per 31 Agustus 2024 lalu.

Agusman mengatakan, peningkatan ini salah satunya karena tingginya kebutuhan dari masyarakat. “Peningkatan penyaluran pinjaman karena ada peningkatan permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terang Agusman dalam konferensi pers, Selasa, 1 Oktober 2024.

Di sisi lain, aset industri pegadaian juga mengalami peningkatan sebesar 23,70 persen secara yoy. Pada akhir Agustus, tercatat total aset industri pegadaian mencapai 101,95 triliun.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sebelumnya menyebut fenomena “makan tabungan” yang dialami masyarakat Indonesia. Kondisi ini bukan hanya dialami oleh masyarakat kelas bawah, tapi mulai menjalar ke kelas menengah.

“Namun, dalam jangka panjang pola ini dapat menjadi sinyal awal bahwa kelas menengah sedang berjuang untuk mempertahankan gaya hidup mereka,” kata Achmad kepada Tempo, Jumat, 27 September 2024.

Menurutnya, tekanan inflasi pada kebutuhan pokok dan energi yang dibarengi gelombang PHK di berbagai sektor, membuat kelas menengah semakin bergantung pada tabungan untuk bertahan hidup. Kendati begitu, kata dia, penurunan tabungan di kelas menengah belum sebesar kalangan bawah.

Selanjutnya, meski deflasi bisa terjadi dalam sektor tertentu, menurut Achmad, kenaikan harga pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi tetap bisa menekan daya beli masyarakat. Hal itu, kata dia, menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan tabungan meskipun harga beberapa barang lainnya menurun.

Selain itu, Achmad menyebut, ketidakpastian global seperti ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan krisis energi global turut membebani kondisi ekonomi domestik. Hal ini turut menyebabkan masyarakat beralih ke mode bertahan dengan mengandalkan tabungan.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Kepercayaan Industri (IKI) periode September 2024 mencatatkan angka 52,48. Capaian ini tak banyak berubah dibandingkan periode Agustus 2024, yakni sebesar 52,40. Sedangkan secara tahunan, IKI bulan melambat 0,03 poin dibandingkan September tahun lalu.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan capaian IKI bulan ini secara keseluruhan cenderung stagnan. Menurut dia, hal ini disenabkan belum adanya kebijakan signifikan bagi industri manufaktur yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga lain.

Kebijakan yang dia maksud adalah revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, Peraturan Menteri Keuangan terkait Bea Masuk Antidumping (BMAD) ubin keramik impor, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kain impor.

“Saat ini Kementerian Perindustrian masih menunggu sikap perbankan terhadap kebijakan penurunan suku bunga, sehingga dapat memperbanyak kredit manufaktur. Demikian juga untuk kebijakan harga gas industri yang berkorelasi kuat dengan IKI,” ucap Febri dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Oktober 2024.

Capaian September ini ditopang oleh 21 subsektor yang mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan II 2024 sebesar 97,3 persen.

Industri Barang Galian Non-Logam merupakan subsektor dengan kenaikan nilai IKI tertinggi. Febri menduga, tingginya permintaan pada industri semen untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong kenaikan IKI Industri Barang Galian Non-Logam.

Sedangkan subsektor yang mengalami kontraksi adalah Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik dan Industri Pengolahan Lainnya. Industri keramik juga masih menderita akibat banjir produk impor, meskipun ada beberapa produk industri keramik seperti saniter yang permintaan dan ekspornya meningkat.

Subsektor lain yang mengalami kontraksi, yaitu Industri Pengolahan Lainnya. Subsektor ini mengalami penurunan pesanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Febri menjelaskan, Industri Pengolahan sangat bergantung kepada permintaan khususnya permintaan luar negeri. “Kondisi perekonomian negara mitra mempengaruhi pesanan dan harga jual subsektor industri pengolahan lainnya,” katanya.

INFO NASIONAL – PT Bukit Asam Tbk melalui Huadian Bukit Asam Power (HBAP) menjalin kemitraan strategis dengan Bank Mandiri dalam mendukung pemerataan dan pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Kerja sama ini terkait dukungan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel-8 di Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Kesepakatan ini terjalin melalui penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit di Auditorium Plaza Mandiri Jakarta, Senin, 30 September 2024. Turut disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail, dan Vice President China Huadian Overseas Investment , Zhou Qingke.

Erick Thohir mengapresiasi kolaborasi ini karena menjadi perwujudan sinergi antara perusahaan BUMN dengan swastas asing. “Saya menyambut baik langkah Bank Mandiri bersama Bukit Asam serta HBAP, dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Pendanaan ini untuk membuka persaingan yang positif serta membangun supply chain (rantai pasok) sektor industri di Indonesia,” ujarnya.

Dalam kemitraan strategis ini, Bank Mandiri memberikan pembiayaan kredit investasi sebesar US$ 1,27 miliar atau Rp 19,24 triliun (kurs Rp 15.131,27 per dolar Amerika Serikat). Dana tersebut ditujukan untuk kebutuhan refinancing dan memperkuat operasional HBAP sebagai penyedia listrik terstandarisasi global.

Saat ini, PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 telah beroperasi secara komersial dengan kapasitas produksi 2x660MW, serta menjadi bagian dari Program Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.

PLTU ini juga menjadi salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan teknologi super critical yang efisien dan ramah lingkungan dengan penerapan teknologi Flue Gas Desulfurization (FGD) untuk menekan emisi gas buang.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, sebagai bank yang fokus pada bisnis wholesale, Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi mitra keuangan terpercaya bagi seluruh pelaku industri. Kolaborasi ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan listrik nasional, sejalan dengan rencana kerja dan pengembangan yang dilakukan oleh PLN.

“Kami berupaya memberikan solusi perbankan terbaik untuk mendukung pertumbuhan HBAP dalam mencapai visi menjadi perusahaan penyedia listrik kelas dunia yang berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan,” kata Darmawan.

“Melalui sinergi antara Bank Mandiri dan HBAP, kami berharap dapat berkontribusi pada pengembangan industri kelistrikan yang lebih maju dan terintegrasi di Indonesia. Ini bukan hanya sebuah kerjasama bisnis, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan nilai tambah yang signifikan kepada masyarakat,” kata dia.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail, berharap, sinergi ini memberikan dukungan untuk keberlanjutan pasokan tenaga listrik dari PLTU Tanjung Lalang dalam sistem kelistrikan wilayah Sumatera, serta meningkatkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. “Dengan demikian, kerja sama ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arsal.

Sedangkan Vice President China Huadian Overseas Investment Zhou Qingke, mengungkapkan bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri akan dimanfaatkan untuk pembiayaan kembali pinjaman jangka panjang HBAP serta mendukung kelancaran operasional PLTU Tanjung Lalang.

“Dengan adanya dukungan finansial ini, HBAP diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mendukung sistem kelistrikan di Indonesia, serta mencapai visi jangka panjangnya sebagai penyedia listrik yang berstandar internasional,” kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK tahun ini dengan total 24.013 tenaga kerja.

“Ada 3 sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Selain itu, Indah juga membeberkan data tiga provinsi dengan angka PHK terbesar, yakni yakni Jawa Tengah dengan 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, dan DKI Jakarta sebanyak 7.469 tenaga kerja.

Indah menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka PHK tahun ini. Salah satunya adalah menurunnya ekspor serta tingginya impor dalam negeri.

“Intinya, karena perusahaan tidak mampu bertahan dalam kompetisi bisnis, ekspor menurun karena situasi ekonomi negara lain kurang bagus, serta sikon global misalnya adanya perang, serta masuknya barang-barang impor ke pasar dalam negeri,” jelas Indah.

Meski demikian, ia mengklaim bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi. “Kalau gak terpenuhi maka masuk ranah perselisihan hubungan industrial,” ujarnya.

Saat ditanya upaya Kemnaker untuk mencegah PHK terus bertambah, Indah menjelaskan bahwa diperlukan upaya komprehensif meliputi reformasi strategi bisnis korporasi dan dukungan kebijakan ekonomi makro.

“Mencegah PHK menurut kami harus dengan upaya komprehensif termasuk reformasi strategi bisnis corporate dan juga dukungan kebijakan ekonomi makro,” tutupnya.

Lesunya sektor manufaktur Indonesia telah menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir. Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September masih anjlok ke zona kontraksi yakni 49,2. Kontraksi telah terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2024.

Ambang batas pertumbuhan PMI manufaktur adalah 50, di bawah itu tergolong level kontraksi. Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, mengatakan kinerja perekonomian sektor manufaktur Indonesia yang mengecewakan berkaitan dengan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.

“Dengan penurunan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir dua tahun,” ujarnya dalam rilis berita yang dibagikan Selasa, 1 Oktober 2024.

Meski demikian, perusahaan manufaktur mencatat kenaikan kecil pada lapangan kerja untuk pertama kali dalam tiga bulan. Sebagian hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri yang meningkat, dengan perusahaan dilaporkan sangat mengharapkan keadaan pengoperasian pabrik lebih stabil.

Ilona Estherina turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan menuai perhatian. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal semacam itu harusnya tidak terjadi lagi.

Hariyadi Sukamdani meyakini peristiwa yang terjadi di Hotel Grand Kemang menurutnya tidak akan berpengaruh ke hotel-hotel lain. Semua hotel, kata dia, bisa menyewakan gedungnya untuk penyelenggaraan berbagai acara yang sesuai dengan peraturan perundangan.

“Saya rasa kejadian ini, mudah-mudahan jadi yang terakhirlah,” tuturnya saat konferensi pers, Senin, 30 September 2024.

Sebagai informasi, diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air pada Sabtu, 28 September 2024 lalu itu dibubarkan oleh sekitar 25 orang bermasker. Mereka masuk ke hotel dan membubarkan paksa acara tersebut.

Sejauh ini, Hariyadi Sukamdani mengaku memonitor hotel-hotel di seluruh Indonesia. Pada gelaran Pilpres hingga Pilkada tahun ini, menurutnya, tidak ada preseden seperti yang terjadi di Hotel Grand Kemang.

"Padahal kemarin Pilpres lumayan ramai juga ya, keriuhannya, tapi Alhamdulillah aman," terangnya.

Selain itu, Hariyadi Sukamdani yakin kepolisian akan terus memantau dan menjamin keamanan penyelenggaraan acara di hotel. Pasalnya, kata dia, peristiwa di Mampang, Jakarta Selatan itu terjadi karena tidak terantisipasi,

Hariyadi Sukamdani menegaskan hotel bisa menjadi tempat untuk penyelenggaraan berbagai acara selama tidak menyalahi peraturan perundangan. Bahkan, menurutnya ada hotel yang disewa menjadi gereja.

“Karena dia nggak bisa di tempat lain, jadi itu tuh hotel yang dipakai,” kata Hariyadi Sukamdani.

Terkini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam, mengatakan tim gabungan polisi dari Ditreskrimum dan Polres Jakarta Selatan telah menangkap lima orang dari kejadian tersebut. “Sementara dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Ahad, 29 September 2024.

Polisi menjerat para tersangka dalam kasus ini dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka atau luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun.

Hanin Marwah dan Sultan Abdurahman berkontribusi pada artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan menuai perhatian. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal semacam itu harusnya tidak terjadi lagi.

Hariyadi Sukamdani meyakini peristiwa yang terjadi di Hotel Grand Kemang menurutnya tidak akan berpengaruh ke hotel-hotel lain. Semua hotel, kata dia, bisa menyewakan gedungnya untuk penyelenggaraan berbagai acara yang sesuai dengan peraturan perundangan.

“Saya rasa kejadian ini, mudah-mudahan jadi yang terakhirlah,” tuturnya saat konferensi pers, Senin, 30 September 2024.

Sebagai informasi, diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air pada Sabtu, 28 September 2024 lalu itu dibubarkan oleh sekitar 25 orang bermasker. Mereka masuk ke hotel dan membubarkan paksa acara tersebut.

Sejauh ini, Hariyadi Sukamdani mengaku memonitor hotel-hotel di seluruh Indonesia. Pada gelaran Pilpres hingga Pilkada tahun ini, menurutnya, tidak ada preseden seperti yang terjadi di Hotel Grand Kemang.

"Padahal kemarin Pilpres lumayan ramai juga ya, keriuhannya, tapi Alhamdulillah aman," terangnya.

Selain itu, Hariyadi Sukamdani yakin kepolisian akan terus memantau dan menjamin keamanan penyelenggaraan acara di hotel. Pasalnya, kata dia, peristiwa di Mampang, Jakarta Selatan itu terjadi karena tidak terantisipasi,

Hariyadi Sukamdani menegaskan hotel bisa menjadi tempat untuk penyelenggaraan berbagai acara selama tidak menyalahi peraturan perundangan. Bahkan, menurutnya ada hotel yang disewa menjadi gereja.

“Karena dia nggak bisa di tempat lain, jadi itu tuh hotel yang dipakai,” kata Hariyadi Sukamdani.

Terkini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam, mengatakan tim gabungan polisi dari Ditreskrimum dan Polres Jakarta Selatan telah menangkap lima orang dari kejadian tersebut. “Sementara dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Ahad, 29 September 2024.

Polisi menjerat para tersangka dalam kasus ini dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka atau luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun.

Hanin Marwah dan Sultan Abdurahman berkontribusi pada artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merek minuman dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" mendapat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam mengatakan dari hasil investigasi, produk-produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui komisi fatwa MUI.

"Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut," kata dia seperti dikutip dari Antara, Selasa, 1 Oktober 2024.

Beredarnya merek yang tidak umum namun mendapat sertifikat halal itu, sempat viral di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana merek tersebut mendapatkan garansi halal dari badan resmi.

MUI sendiri mempunyai Fatwa Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Ketentuan untuk produk yang bisa mendapat sertifikat halal adalah:

1. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;

2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali: a. yang telah mentradisi (‘urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan; b. yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. c. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.

3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;

4. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;

5. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;

6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL dalam waktu dekat. Begitu pula dengan rencana kebijakan penyesuaian tarif berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

“Kami belum ada ke arah sana. Masih dalam studi dan kajian,” kata Risal ketika ditemui di Kemenhub, Selasa, 1 Oktober 2024.

Rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK muncul dari data di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR. Namun, mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian mengatakan pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 masih bersifat wacana.

Namun, wacana itu kadung bikin gaduh dan membuat KRL Mania gelisah. Meski Kemenhub menyatakan kenaikan tarif KRL tidak diberlakukan dalam waktu dekat, ada potensi kebijakan diberlakukan di waktu mendatang.

Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata juga khawatir skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut public service obligation (PSO) KRL.

"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti kepada Tempo, "Ini bisa menghajar ekonomi juga, karena masyarakat akan memindahkan pengeluaran konsumtif ke transportasi," katanya pada Rabu, 11 September 2024.

Tak cuma bikin gelisah pengguna KRL, isu kenaikan tarif berbasis NIK juga dikritisi pengamat transportasi, salah satunya Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang. Ia menilai, penyesuaian tarif KRL berbasis NIK bukan kebijakan yang tepat.

Pasalnya, layanan KRL merupakan PSI atau kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal balik karena masyarakat sudah membayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok masyarakat tertentu.

"Lagipula, yang namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy, Rabu, 11 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026T3 (tenor 3 tahun) dan ORI026T6 (tenor 6 tahun). Produk ini merupakan surat utang negara (SUN) ritel resmi bisa dipesan mulai dari Rp 1 juta.

Dua produk tersebut merupakan terakhir yang diterbitkan Kementerian Keuangan tahun ini.“Penawaran ORI seri terbaru ini untuk memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor ritel khusus Warga Negara Indonesia (WNI),” demikian ditulis dalam siaran resmi Kementerian Keuangan, dikutip Selasa, 1 Oktober 2024.

Dalam keterangn disebutkan periode pembelian berakhir pada 24 Oktober 2024. Seri ORI026 dengan tenor 3 tahun memiliki tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2027, sementara seri ORI026 dengan tenor 6 tahun jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Adapun maksimal pemesanannya masing masing adalah Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar.

Untuk berinvestasi diORI026saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi26Mitra Distribusi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Dengan sistem e-SBN. Terdiri dari 17 bank umum seperti misalnya BCA, CIMB, Mandiri, Danamon dan BNI.

Bisa pula melalui lima perusahaan efek seperti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Pembelian juga bisa melalui empat agen reksa dana semisal PT Bareksa Portal Investasi dan PT Bibit Tumbuh Bersama.

Bentuk karakteristik dua produk ini adalah obligasi negara tanpa warkat, atau dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification). Pembayaran kupon dapat dilakukan tiap tanggal 15 setiap bulan. Seri ORI026T3 memiliki tingkat kupon 6,3 persen per tahun, sementara seri ORI026T6 sebesar 6,4 persen per tahun.

Penawaran surat utang dalam bentuk obligasi ini sekaligus mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan APBN serta pembangunan berkelanjutan. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI026 ini juga bakal digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2024 dan perubahannya jika ada.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mengatakan deflasi yang terjadi secara berturut-turut bakal menjadi tantangan di awal kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adanya transisi pemerintahan membuat proses pemulihan ekonomi bakal menjadi lebih lambat dan berat.

Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan deflasi beruntun bisa berdampak serius pada perekonomian, terutama jika berlarut-larut. “Deflasi bisa menjadi tantangan serius, karena pemerintahan baru akan dihadapkan pada situasi ekonomi yang rentan,” kata dia saat dihubungi, Senin, 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Dalam pemaparan Berita Resmi Statistik disebutkan deflasi telah terjadi lima bulan beruntun sejak Mei. Secara historis, deflasi kali ini merupakan yang terdalam dibanding bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Didik Rachbini mengatakan deflasi ini sebagai pertanda penurunan aktivitas ekonomi. Deflasi berkelanjutan menurunkan insentif bagi konsumen untuk membelanjakan uangnya, karena mereka berharap harga akan terus turun. Ini menyebabkan permintaan barang dan jasa menurun dan pada akhirnya mengurangi produksi dan investasi. Dalam skenario ini, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperdalam resesi.

Selanjutnya, Didik Rachbini menambahkan, deflasi dipengaruhi tekanan pada utang terutama pada perusahaan highly leverage firms atau perusahaan yang menggunakan sebagian besar dana pinjaman untuk membiayai aset-asetnya.

"Dalam situasi deflasi, nilai uang meningkat, sehingga nilai riil utang menjadi lebih tinggi. “Ini bisa menekan pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga yang memiliki utang dalam jumlah besar,” kata Didik Rachbini.

Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, menurut dia, harus segera diterapkan untuk mengatasi penurunan aktivitas ekonomi. Karena adanya transisi pemerintahan bisa memperlambat proses pemulihan menuju pertumbuhan tinggi ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik pagi ini, Selasa, 1 Oktober 2024. Pelantikan yang berlangsung di Kompleks, Senayan, Jakarta Pusat tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ratusan wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin. Lantas, apa saja hak keuangan yang bakal diterima anggota DPR RI?

Gaji Anggota DPR RI

Pemberian gaji pokok bagi anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Besarnya gaji pokok Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 sebulan, dan Anggota DPR sebesar Rp 4.200.000 per bulan.

Tunjangan Anggota DPR RI

Selain gaji pokok, anggota DPR RI juga memperoleh beberapa tunjangan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-520/MK.02/2015. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar pula tunjangan yang bakal diterima.

Misalnya, tunjangan kehormatan untuk ketua badan/komisi sebesar Rp 6.690.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 6.450.000, dan anggota sebesar Rp 5.580.000. Kemudian, tunjangan komunikasi intensif bagi ketua badan/komisi sebesar Rp 16.468.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 16.009.000, dan anggota sebesar Rp 15.554.000.

Selanjutnya, terdapat pula tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran bagi ketua badan/komisi DPR RI mencapai Rp 5.250.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 4.500.000, dan anggota sebesar Rp 3.750.000.

Tak hanya itu, anggota DPR RI juga mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Adapun tunjangan bagi PNS di antaranya adalah tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak), tunjangan pangan atau beras, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, hingga gaji ke-13.

Fasilitas Anggota DPR RI

Kemudian, anggota DPR juga memperoleh uang paket setiap bulan, biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS, disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya, sebuah kendaraan dinas beserta seorang pengemudinya, serta biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor.

Besaran biaya bantuan langganan listrik untuk DPR RI sebesar Rp 3.500.000 per bulan, sedangkan biaya telepon sebesar Rp 4.200.000 sebulan.

“Kepada pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS,” demikian bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Pensiun Anggota DPR RI

Anggota DPR RI yang berhenti dengan hormat atas keinginan sendiri atau karena masa jabatannya telah berakhir juga berhak menerima pensiun setiap bulan. Pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

Besarnya pensiun pokok adalah satu persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan, dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

Selain pensiun kepada mantan anggota DPR RI hingga yang bersangkutan meninggal dunia, pensiun juga diberikan kepada janda atau duda dan atau anak. Adapun pensiun anak diberikan bila anak belum mencapai usia 25 tahun, belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan belum pernah menikah.

“Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS,” tulis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Annisa Febiolaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat dihebohkan oleh sejumlah merek minuman dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine", namun memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).