TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan Provinsi Jakarta menjadi wilayah tertinggi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) per 28 Oktober 2024. Dia mengatakan, sebanyak 14.501 tenaga kerja terdampak PHK di Jakarta.

"Terbanyak Jakarta ya, bergeser. Amazing ya," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, hal tersebut menggeser Provinsi Jawa Tengah yang awalnya menduduki nomor pertama angka PHK terbanyak di Indonesia. Termasuk, kata Indah, Provinsi Banten yang memiliki PHK terbanyak ke tiga setelah Jawa Tengah. "Kalau data sampai hari ini, Jakarta 14.501, Jawa Tengah 11.252, Banten 10.524," ucap dia.

Adanya jumlah PHK tertinggi dari tiga provinsi itu, Indah mengatakan hal tersebut berada di berbagai sektor pekerjaan. Di antaranya, lanjut dia, sektor pengolahan, aktivitas jasa, dan pedagang eceran.

Menurutnya, saat ini angka PHK di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dia belum dapat memastikan pemutusan hubungan kerja yang terjadi saat ini berasal dari sektor pekerjaan apa saja. "Kalau dulu, ketika Jawa Tengah tinggi, Jakarta nomor dua itu kan ternyata sektor jasa. Restoran, kafe itu banyak kena imbasnya (PHK). Kalau ini kami belum mengkaji," tutur Indah.

Indah menuturkan, per 30 Oktober 2024, angka PHK di Indonesia sudah mencapai 60 ribu orang tenaga kerja. Indah berharap kasus PHK di berbagai sektor pekerjaan tidak mengalami kenaikka lagi. "Saya belum bisa memperkirakan, karena setiap hari bergerak datanya. Per hari ini 59.796 orang," kata dia.

Sementara itu, Indah mengatakan per 1 Oktober 2024 lalu, sebanyak 52.993 tenaga kerja telah terdampak PHK. Angka PHK tertinggi berasal dari sektor manufaktur dengan total 24.013 tenaga kerja.

“Ada tiga sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Pada Selasa, 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong, atau yang dikenal sebagai Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Penetapan tersangka ini terkait perannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016. Tom Lembong diduga terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton.

Tom Lembong, 53 tahun, adalah seorang profesional lulusan Universitas Harvard yang pernah bekerja di Morgan Stanley Singapura dan Deutsche Securities Indonesia. Kariernya kemudian beralih ke pemerintahan, di mana ia menjabat sebagai penasihat ekonomi untuk Gubernur Jakarta, Joko Widodo, hingga Jokowi menjadi presiden pada 2014. Tom selanjutnya dipercaya sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016, sebelum mengemban tugas sebagai Kepala BKPM hingga 2019.

Pada Pilpres 2024, Tom Lembong bergabung sebagai tim sukses calon presiden Anies Baswedan. Anies menyebut keterlibatan Tom sebagai bagian dari upaya untuk membawa perubahan di Indonesia.

Menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung, pihak kejaksaan menegaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan bukti, bukan unsur politis. Direktur Penyidikan Abdul Qohar menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini telah berlangsung sejak Oktober 2023, dengan lebih dari 90 saksi yang sudah diperiksa.

Perjalanan Karir Tom Lembong
Thomas memulai perjalanan politiknya bersama Jokowi ketika mantan Wali Kota Solo itu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tom, sapaan akrabnya, disebut berperan sebagai tim pemenangan Jokowi pada saat itu. Setelah Jokowi terpilih sebagai Gubernur, Tom dipercaya menjadi penasihat ekonomi dan penulis pidatonya.

Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014, Tom kembali mendukungnya. Berbekal latar belakang sebagai wirausahawan dan investor, Tom kemudian diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam reshuffle kabinet tahun 2015. Setelah menjabat hingga 2016, ia ditunjuk sebagai Kepala BKPM (kini Menteri Investasi) hingga tahun 2019.

Thomas dikenal sebagai sosok di balik beberapa pidato ikonik Jokowi, termasuk pidato “Game of Thrones” di pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018 dan pidato “Thanos” di Forum Ekonomi Dunia. Namun, setelah tak lagi menjabat di pemerintahan, Thomas tak lagi terlibat langsung dalam lingkaran pembantu Presiden Jokowi.

Pada 2021, nama Thomas muncul kembali ketika Anies Baswedan, saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, merombak jajaran komisaris dan direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dan menunjuk Tom sebagai Komisaris Utama. Tom dinilai mampu memperluas jejaring investasi untuk pengembangan bisnis Ancol.

Namun, setelah masa jabatan Anies berakhir pada 2022, beberapa anak buahnya, termasuk Tom, mulai dicopot dari posisi mereka. Tom diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. pada 1 Februari 2023. Menurut laporan Majalah Tempo, Tom telah menjadi bagian dari lingkaran dalam Anies selama dua tahun terakhir, berperan sebagai anggota Komite Investasi Jakarta dan memberi masukan dalam kebijakan ekonomi.

Pada 14 November, Tom resmi ditunjuk sebagai Co-captain tim pemenangan nasional pasangan AMIN (Anies-Muhaimin). Anies menyatakan bahwa ini merupakan babak baru dalam memperjuangkan perubahan di Indonesia. Tom termasuk dalam 12 orang yang menjadi Co-captain.

Belakangan, Tom mulai aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, terutama dalam program hilirisasi. Menurutnya, ada tiga masalah utama dalam program tersebut: pertama, hilirisasi industri saat ini kurang berorientasi pada pasar; kedua, program ini terlalu terfokus pada nikel, baterai, dan kendaraan listrik; dan ketiga, masalah dampak lingkungan.

Tom Lembong menyoroti bahwa standar lingkungan di sektor pertambangan dan smelter tidak memadai, dan limbah nikel berpotensi merusak lingkungan.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyebut pemerintah tidak serius menangani persoalan kecelakaan kerja yang kerap terjadi di industri penghiliran nikel. Buktinya, kecelakaan kerja masih terus terjadi. “Tidak ada efek jera bagi para investor atau pemilik perusahaan ketika kecelakaan kerja terjadi,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Dalam catatan Trend Asia, sepanjang 2015-2023 terjadi 93 kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP menjadi salah satu kasus terbesar dengan catatan 21 korban jiwa dalam ledakan smelter pada 24 Desember 2023. Kemudian tahun ini, hingga Juni 2024, Trend Asia mencatat kecelakaan kerja terjadi di 17 perusahaan smelter dengan jumlah korban meninggal 8 orang dan luka-luka 63 orang. PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kalimantan Timur tercatat mengalami dua kali kebakaran smelter pada Mei 2024.

Kasus-kasus tersebut belum termasuk kasus yang terjadi setelah Juni atau pada semester dua 2024. Misalnya, dua kasus terbaru yang terjadi dalam rentang lima hari pada akhir Oktober kemarin. Kedua kasus tersebut, yakni ledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober dan di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain tak ada perbaikan, Arko mengatakan, tidak pernah ada transparansi dari rentetan kecelakaan kerja yang terjadi. “Mereka (perusahaan) dengan gampang bilang akan investigasi setiap habis kecelakaan, akan melakukan perbaikan, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah tau sampai mana perbaikannya hingga kasus-kasus baru terjadi,” ujar Arko.

Hal lain yang terjadi, Arko menambahkan, perusahaan malah mengkriminalisasi pekerja. Ia mengambil contoh kasus ledakan tungku smelter di PT ITSS ketika dua tenaga kerja asing (TKA) Cina malah menjadi tersangka. “Hilirisasi hanya menjadi jargon kampanye tanpa melihat aspek hak asasi manusia, lingkungan, serta pemenuhan hak-hak buruh,” kata Arko.

Hal senada dibenarkan Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Jordii Goral. Ia mengatakan perusahaan menutup ruang bila terjadi kecelakaan kerja. “Tidak ada transparansi setiap ada kecelakaan kerja,” katanya kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024. “Jika terjadi accident, mereka cuma selalu bilang dalam tahap investigasi.”

Jordi meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerja kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta - Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex meninggalkan sejumlah catatan utang ke bank. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono menilai hal ini bisa membawa sejumlah dampak bagi bank-bank yang menjadi kreditur.

Paul mengatakan bank berpotensi mengalami kenaikan non performing loan (NPL) karena kewajiban pembayaran utang Sritex terhambat. Akibatnya, kata dia, cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang dimiliki masing-masing penyalur kredit akan semakin membengkak. “Cadangan akan semakin membengkak dan akan menekan laba tahun berjalan,” kata Paul kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Seperti diketahui, tanggungan finansial jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun. Total, terdapat 28 bank yang menjadi kreditur perusahaan tekstil yang saat ini sedang mengajukan permohonan kasasi atas putusan kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang itu.

Selanjutnya, Paul mengatakan pembengkakan cadangan dan tekanan pada laba tahun berjalan bisa berimbas pada tergerusnya modal. Padahal menurutnya modal bermanfaat sebagai buffer atau bantalan dalam menyerap potensi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. “Tetapi kasus itu tidak akan menyebabkan dampak sistemik pada industri perbankan,” ujarnya.

Menurutnya, preseden kepailitan Sritex berpotensi memengaruhi minat pembiayaan perbankan ke industri tekstil ke depan. Sehingga, kata dia, upaya pemerintah baru untuk menyelamatkan Sritex merupakan langkah strategis. Hal itu juga untuk menyelamatkan industri tekstil pada umumnya.

Sejumlah bank yang menjadi kreditur Sritex telah membuka suara. Kreditur terbesar, PT Bank Central Asia Tbk lewat EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan BCA menghormati putusan hukum dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk. mengalami kepailitan. “BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajakukan oleh debitur yang bersangkutan,” kata Hera dalam keterangan resmi yang Tempo dapatkan, Selasa, 29 Oktober 2024.

Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang juga menjadi salah satu kreditur juga menyampaikan terus mengawal proses kasasi yang sedang berjalan. Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo enyatakan operasional BNI tidak terpengaruh oleh kondisi yang dialami Sritex. Ia menerangkan BNI memiliki rasio pencadangan yang cukup kuat dan terbukti telah berhasil menjaga kualitas aset lebih baik dengan rasio loan at risk turun dari 14,4 persen menjadi 11,8 persen pada periode sembilan bulan hingga September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood (INDF) resmi mengumumkan kinerja keuangan perusahaan yang berakhir pada September atau Kuartal III-2024. Indofood membukukan kenaikan penjualan bersih atau neto konsolidasi sebesar Rp 86,94 triliun atau naik 4 persen pada kuartal III-2024 dibanding periode yang sama pada Rp 83,89 triliun.

Direktur Utama Indofood Anthoni Salim mengatakan perusahaannya mampu beradaptasi di tengah ketidakpastian global. Dia menyebut Indofood akan tetap waspada sekaligus mempertahankan neraca kuat dan seimbang antara pangsa pasar dan profitabilitas. “Indofood dapat mempertahankan kinerjanya yang positif,” kata Anthoni Salim dalam keterangan tertulisnya di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Indofood juga mencatatkan laba usaha Rp 16,09 triliun atau naik 13 persen daripada periode sebelumnya, yaitu Rp 14,22 triliun. Kondisi ini juga diikuti dengan margin laba usaha yang meningkat menjadi 18,5 persen daripada periode sebelumnya 17,0 persen.

Dalam laporan keuangan Indofood, segmen produk konsumen bermerek berkontribusi sebesar Rp 55,56 triliun atau naik 8,38 persen secara tahunan dalam penjualan bersih. Kemudian segmen bogasari Group Indofood berkontribusi dengan mencetak penjualan sebesar Rp 22,82 triliun.

Sementara itu, segmen usaha agribisnis mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 11,23 triliun atau turun 4,9 persen secara tahunan. Sedangkan segmen distribusi hanya mencatatkan Rp 5,3 triliun atau turun 0,4 persen.

Meski penjualan meningkat, beban pokok penjualan Indofood justru mencatatkan Rp 57,24 persen atau turun 0,79 persen secara tahunan. Karena itu Indofood hanya mencatatkan laba usaha Rp 16,09 triliun hingga kuartal III-2024. Karena itu, kinerja operasional perseroan akhirnya sebesar Rp 8,30 triliun atau meningkat 17 persen dari Rp 7,07 triliun pada periode sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menanggapi usulan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Menurut Anwar, ia sudah mendengar terkait dengan usulan ini sejak beberapa waktu lalu.

“Kalau saya sih beberapa kali sudah mendengar, tapi tentunya kan akan kita pertimbangkan,” ucapnya ketika ditemui, Kamis, 31 Oktober 2024 di Jakarta Pusat.

Anwar mengatakan, usulan tersebut masih terus dibahas di internal Kemnaker. Untuk saat ini sendiri, Anwar menyebut masih belum dapat memberikan jawaban soal Kemenaker yang akan menolak atau menerima usulan tersebut. “Kita sedang bahas ya, nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan,” ujar eks Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut.

Namun, Anwar memastikan, usulan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo sudah pasti akan didengarkan kementerian. Ia menyebut, Kemnaker terbuka terhadap segala opsi kebijakan yang mungkin dilaksanakan ke depannya. “Sebagai opsi kebijakan, apapun kita dengarkan. Tinggal pilihan kebijakan yang terbaik, itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek,” kata Anwar.

Sebelumnya, diketahui Apindo mengusulkan pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya. Khususnya tekstil yang sedang terpuruk setelah pailit, seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Apindo menyebut dengan diterapkannya PPh 21 DTP, diharapkan daya beli bakal meningkat, khususnya di kalangan pegawai. Usulan ini sendiri, disebutkan juga telah diajukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sekitar dua pekan sebelumnya.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Koran Tempo edisi 31 Oktober 2024 menyebutkan, pada 2015 Tom Lembong tercatat mengimpor gula sebanyak 4,36 juta ton. Kemudian pada 2016, impor gula itu meningkat menjadi 5,02 ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Koran Tempo edisi 31 Oktober 2024 menyebutkan, pada 2015 Tom Lembong tercatat mengimpor gula sebanyak 4,36 juta ton. Kemudian pada 2016, impor gula itu meningkat menjadi 5,02 ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, meminta seluruh Gubernur segera menetapkan Upah Minimum Provinsi 2025 paling lambat 21 November tahun ini. Serta, menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2024. Hal ini disampaikan Yassierli pada Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan seluruh Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Yassierli dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktobwe 2024.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh pihak baik dari pusat maupun daerah, dapat mengedepankan komunikasi dengan stakeholder ketenagakerjaan. Hal ini, kata Yassierli, agar penetapan upah minimum 2025 dapat berlangsung secara kondusif.

Dalam rapat itu, Menaker, Mendagri, dan para pemimpin daerah juga membahas mengenai lonjakan pemutusan hubungan kerja. Menaker mencatat, hingga Oktober 2024, terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. “Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” ujar Yassierli.

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Yassierli mendorong tiap daerah membangun sistem peringatan dini terhadap potensi PHK di perusahaan. Dengan adanya sistem ini, kata Yassierli, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan tingginya angka PHK.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan merespons tuntutan para buruh untuk menaikkan upah minimum menjadi 8 sampai 10 persen. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan tuntutan itu kemungkinan akan dikabulkan sesuai aturan yang berlaku. "Nanti kita (Kemnaker) lihat artinya ada aturan," ujar Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Meski demikian, dia mengatakan masih mempertimbangkan terkait tuntutan kenaikan upah minimum yang dinginkan oleh para pekerja buruh. Ia berujar, jika hal tersebut dapat dilakukan, maka akan segera diwujudkan. "Juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain, kalau memang itu bisa kita lakukan," ucap dia.

Sementara itu, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja sempat menggelar unjuk rasa pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Dalam demonstrasi itu disampaikan dua tuntutan yakni menaikan upah minimum hingga kisaran 8 - 10 persen dan mencabut peraturan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

M. Raihan Muzakki berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024.

Kondisi pailit itu terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Menurut Haruno keputusan inilah yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

Profil Sritex

Melansir dari laman resmi Sritex berdiri sejak 1966. Perusahaan tekstil ini didirikan oleh HM Lukminto. Awalnya perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Kota Solo. Perusahaan ini pertam mencetak kain putih menjadi kain berwarna. Pada tahun 1978 perusaahan ini mendapatkan terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai Perseroan terbatas.

Pada tahun 1982 perusahaan ini mulai melebarkan sayap dengan mendirikan pabrik tenun pertama. Pada 1992 pabrik ini mendirikan empat lini yaitu pemintalan, penenunan, dan sentuhan akhir pada busana dalam satu pabrik. Pada tahun-tahun berikutnya Sritex semakin terkenal, hingga dipercaya untuk memproduksi beberapa kostum khusus seperti seragam kemiletran. Tak main-main mereka mendapat pesanan seragam militer tentara Jerman dan NATO.

Perusahaan ini semakin berkembang pesat dengan pertumbuhan delapan kali lipat. Perusahaan ini juga menjadi salah satunya yang selamat dari krisis moneter opada 1998.Pada 2013 Sritrex Tbk. resmi terdaftar sahamnya dengan kode SRIL pada bursa efek Indonesia.

Perusahaan ini juga sempat meraih beberapa penghargaan dari pemerintah dan museum rekor Indonesia. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan sebagai Pelopor dan penyelenggara penciptaan investor saham terbesar dalam perusahaan.

Ekspansi Sritex melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dianugerahi sebagai Top Perfoming Listed Companies inTextile and Garments Sector, serta menerima penghargaan dari Intelectual Property Rights Awards dalam kategori piala IP Enterprise dari World Intellectual Property Organization. Perusahaan ini juga meraih penghargaan dengan kategori Center Of Excelence Award dari di ajang Total Quality Award.

Perusahan tekstil ini juga meraih penghargaan sebagai emiten terbaik dari beberapa lembaga ajang seperti Bisnis Indonesia Awards dan Asosiasi Analis Indonesia.Pendiri perusaan Sritex Iwan S Lukminto juga pernah memperoleh penghargaan sebagai Businessman Of The Year pada ajang EY Enterpreneur of The Year 2014.

Perusahaan ini memiliki empat kantor. Kantor pertama berlokasi di Solo, Jawa Tengah, kedua di Surabaya, Jawa Timur, di Jakarta.

Bangkrutnya raksasa tekstil asal Indonesia ini memutuskan hubungan kerja denagn 14.112 karyawan, mencakup 50.000 pekerja Sritex secara keseluruhan, serta UMKM yang mendukung proses bisnis perusahaan tersebut.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain, agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," tulis Sritex.

Kasus Sritex berawal ketika perusahaan digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, pada Januari 2022 lalu. Saat itu CV Prima Karya mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan oleh Sritex.

Sritex kemudian menuntaskan rapat kreditur di Pengadilan Niaga Semarang yang menyepakati rencana damai oleh semua kreditur separati. Dengan kesepakatan ini, voting mencapai kuorum sehingga Sritex dan tiga anak usahanya sukses mendapatkan restrukturisasi. Adapun, ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT Sinar Pantja Djaja (SPD), PT Bitratex Industries (BI), dan PT Primayudha Mandirijaya (PM).

TIARA JUWITA | RACHEL FARAHDIBA | SEPTIA RYANTHIE | ADIL AL HASAN | RADEN PUTRI ALPADILLAH | RADEN GINANJAR PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024.

Kondisi pailit itu terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Menurut Haruno keputusan inilah yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

Profil Sritex

Melansir dari laman resmi Sritex berdiri sejak 1966. Perusahaan tekstil ini didirikan oleh HM Lukminto. Awalnya perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Kota Solo. Perusahaan ini pertam mencetak kain putih menjadi kain berwarna. Pada tahun 1978 perusaahan ini mendapatkan terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai Perseroan terbatas.

Pada tahun 1982 perusahaan ini mulai melebarkan sayap dengan mendirikan pabrik tenun pertama. Pada 1992 pabrik ini mendirikan empat lini yaitu pemintalan, penenunan, dan sentuhan akhir pada busana dalam satu pabrik. Pada tahun-tahun berikutnya Sritex semakin terkenal, hingga dipercaya untuk memproduksi beberapa kostum khusus seperti seragam kemiletran. Tak main-main mereka mendapat pesanan seragam militer tentara Jerman dan NATO.

Perusahaan ini semakin berkembang pesat dengan pertumbuhan delapan kali lipat. Perusahaan ini juga menjadi salah satunya yang selamat dari krisis moneter opada 1998.Pada 2013 Sritrex Tbk. resmi terdaftar sahamnya dengan kode SRIL pada bursa efek Indonesia.

Perusahaan ini juga sempat meraih beberapa penghargaan dari pemerintah dan museum rekor Indonesia. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan sebagai Pelopor dan penyelenggara penciptaan investor saham terbesar dalam perusahaan.

Ekspansi Sritex melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dianugerahi sebagai Top Perfoming Listed Companies inTextile and Garments Sector, serta menerima penghargaan dari Intelectual Property Rights Awards dalam kategori piala IP Enterprise dari World Intellectual Property Organization. Perusahaan ini juga meraih penghargaan dengan kategori Center Of Excelence Award dari di ajang Total Quality Award.

Perusahan tekstil ini juga meraih penghargaan sebagai emiten terbaik dari beberapa lembaga ajang seperti Bisnis Indonesia Awards dan Asosiasi Analis Indonesia.Pendiri perusaan Sritex Iwan S Lukminto juga pernah memperoleh penghargaan sebagai Businessman Of The Year pada ajang EY Enterpreneur of The Year 2014.

Perusahaan ini memiliki empat kantor. Kantor pertama berlokasi di Solo, Jawa Tengah, kedua di Surabaya, Jawa Timur, di Jakarta.

Bangkrutnya raksasa tekstil asal Indonesia ini memutuskan hubungan kerja denagn 14.112 karyawan, mencakup 50.000 pekerja Sritex secara keseluruhan, serta UMKM yang mendukung proses bisnis perusahaan tersebut.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain, agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," tulis Sritex.

Kasus Sritex berawal ketika perusahaan digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, pada Januari 2022 lalu. Saat itu CV Prima Karya mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan oleh Sritex.

Sritex kemudian menuntaskan rapat kreditur di Pengadilan Niaga Semarang yang menyepakati rencana damai oleh semua kreditur separati. Dengan kesepakatan ini, voting mencapai kuorum sehingga Sritex dan tiga anak usahanya sukses mendapatkan restrukturisasi. Adapun, ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT Sinar Pantja Djaja (SPD), PT Bitratex Industries (BI), dan PT Primayudha Mandirijaya (PM).

TIARA JUWITA | RACHEL FARAHDIBA | SEPTIA RYANTHIE | ADIL AL HASAN | RADEN PUTRI ALPADILLAH | RADEN GINANJAR PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konferedasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kesejahteraan buruh di Indonesia tetap menjadi salah satu perhatian Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi meski telah purna tugas.

Andi menyebut permasalahan buruh sempat menjadi topik pembicaraan saat ia dan beberapa pimpinan organisasi relawan menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 30 Oktober 2024.

"Tadi (kemarin) saya menyampaikan kepada Pak Jokowi yaitu soal penentuan upah minimum yang sebentar lagi akan berjalan," ungkap Andi Gani ketika ditemui wartawan seusai pertemuannya dengan Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ia berharap proses penetapan upah minimum di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik dan damai. Ia pun mengungkapkan persiapan menggelar aksi besar buruh terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK) tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Andi menyatakan pihaknya bakal menggelar demonstrasi besar-besaran soal putusan Undang-Undang Cipta kerja pada hari ini. "Saya juga menyampaikan harapan terkait keputusan MK mudah-mudahan berpihak kepada rakyat Indonesia karena dengan keputusan MK tersebut buruh mudah-mudahan bisa dapat kesejahteraan dan saya berharap penentuan upah pekerja minimum di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan damai walaupun akan ada aksi-aksi saya berharap penyampaian aspirasinya mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan damai," tutur dia.

Ditanya apakah juga sempat membahas soal permasalahan yang tengah dihadapi PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Andi Gani mengatakan pihaknya memberikan perhatian tidak hanya khusus ke perusahaan itu saja. Lebih dari itu, KSPSI juga memperhatikan kondisi industri tekstil dan pertekstilan secara keseluruhan. Ia memastikan pihaknya berkonsentrasi terhadap nasib dan kesejahteraan para buruh.

Dengan persoalan yang tengah dihadapi industri pertekstilan ini, seharusnya pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas. "Persoalan ini tidak hanya terjadi di Sritex tapi dialami oleh hampir semua industri pertekstilan di Indonesia sehingga dalam hal ini pemerintah harus bertindak tegas," ucap dia.

Ia mengatakan pemerintah seharusnya mengambil langkah mulai dari mencegah impor ilegal hingga pembatasan impor. "Bagaimana kita mau menandingi produk impor Cina yang harganya lebih murah 5 kali lipat tanpa pajak?" ucapnya.

Oleh sebab itu, kata Andi Gani, harus ada kerja sama semua instansi untuk memberantas impor ilegal atau membatasi impor masuk Indonesia dengan perizinan dan legalitas yang kuat. "Sebab kalau tidak nasib buruknya akan sangat berat dan ini sudah terjadi di pabrik tekstil di Karawang dengan sekitar 3.000 pekerja yang di-PHK," katanya.