TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memburu eks CEO PT Investree Radika Jaya (Investree) Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri. Bekas pucuk pimpinan perusahaan pinjaman online (pinjol) itu diduga menghimpun dana tanpa izin atau tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Penyidik OJK secara intens berkoordinasi dengan penyidik Polri,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Meski demikian, Agusman tak menjelaskan hasil dan proses penyelidikan kasus tersebut. Dia mengatakan OJK akan menyampaikan hasil dari penyelidikan kasus ini di waktu yang tepat.

“Agar tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini,” kata dia.

Selain itu, OJK juga mendalami soal dana ilegal yang telah dihimpun Adrian. “Sedang dalam proses pendalaman oleh Penyidik OJK,” kata dia.

OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024. Karena itu, OJK menyebut Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak izin usaha dicabut.

“Saat ini OJK masih menunggu penunjukan tim likuidasi,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Sebelum izin usaha dicabut, CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Pada Senin, 28 Oktober kemarin, sebanyak 22 lender menggugat perdata PT Investree Radika Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum usai izin perusahaan itu dicabut Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah kerugian 22 penggugat itu sebesar Rp 2.581.833.388.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Selatan gugatan itu teregister pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Sementara itu, sidang perdana dari perkara ini akan digelar pada Selasa, 19 November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, mendukung rencana pemerintahan Prabowo Subianto yang akan memutihkan utang petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan pengampunan utang dianggap akan melindungi “wong cilik”.

Sadar berharap, program ini dapat dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan. Dengan pemutihan kredit macet ini, ia mengatakan petani, nelayan, dan UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan kredit tanpa harus dibebani utang di masa lalu.

“Jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata politikus Partai Gerindra yang pernah menjadi anggota DPR periode 2009–2014 itu lewat keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2024.

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini diperlukan untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi," kata Sadar.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden tentang pemutihan utang petani dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan, pengajuan mereka langsung ditolak.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatat pencapaian laba bersih Rp42 triliun per kuartal III 2024, menembus pertumbuhan 7,56 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pencapaian itu ditopang oleh perluasan ekosistem berbasis digital dan optimalisasi bisnis pada perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan pencapaian kinerja keuangan bank tersebut pada kuartal III 2024 tumbuh positif di sektor-sektor strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Tercatat, di kuartal III 2024 realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 20,8 persen secara yoy menjadi Rp1.590 triliun. Pertumbuhan itu antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale.

Bank Mandiri juga mengatakan kualitas asetnya terjaga dan semakin membaik, tercermin pada bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio non-performing loan (NPL) sebesar 0,97 persen atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Bank berlogo pita emas itu membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4 persen secara yoy menjadi Rp581 triliun di akhir kuartal III 2024.

Selain itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri ikut didorong oleh segmen mikro produktif serta bisnis kecil dan menengah (SME) yang masing-masing tumbuh 13,04 persen dan 13,7 persen secara tahunan di akhir September 2024.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Mandiri hingga September 2024 tercatata mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

Darmawan mengatakan Bank Mandiri ke depannya akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah.

“Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16-18 persen yoy dapat tercapai pada akhir tahun 2024,” kata dia dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian melarang produk telepon genggam keluaran terbaru Apple yakni iPhone 16 diperjualbelikan di pasar Indonesia. Pasalnya, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut hingga saat ini belum mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Babak terbaru perkembangan handphone ini adalah Kemenperin mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produk iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri.

Hal itu karena seri terbaru buatan perusahaan raksasa Apple tersebut belum bisa masuk ke pasar domestik, mengingat adanya komitmen investasi yang belum diselesaikan oleh korporasi asal Amerika tersebut.

"Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Febri, seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia hanya terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Ia menyatakan pembelian produk tersebut dari penumpang dapat merugikan pembeli sendiri, itu karena adanya risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Febri mengatakan Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 dimarketplacekarena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melaluionline marketplacemaupun tokooffline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” kata dia.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan pemerintah semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Tanah Air.

Omset Besar, Investasi Minim

Selama 2023 dan 2024, Apple telah menjual produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia. Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta saja per unit, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun.

"Dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100 persen komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan belum diberikannya izin penjualan produk telepon pintar tersebut karena Apple hingga saat ini belum memenuhi komitmennya untuk merealisasikan investasi di Indonesia.

Untuk mendapat izin penjualan, disampaikan Menperin perusahaan terkemuka Apple mesti merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia yang sebesar Rp240 miliar dari total Rp1,71 triliun.

Selama kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia April lalu 2024, Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ia berharap raksasa teknologi itu akan meningkatkan konten lokalnya dengan bermitra dengan perusahaan dalam negeri.

Perusahaan biasanya meningkatkan kebutuhan domestik melalui kemitraan lokal tersebut atau dengan mencari komponen di dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian melarang produk telepon genggam keluaran terbaru Apple yakni iPhone 16 diperjualbelikan di pasar Indonesia. Pasalnya, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut hingga saat ini belum mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Babak terbaru perkembangan handphone ini adalah Kemenperin mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produk iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri.

Hal itu karena seri terbaru buatan perusahaan raksasa Apple tersebut belum bisa masuk ke pasar domestik, mengingat adanya komitmen investasi yang belum diselesaikan oleh korporasi asal Amerika tersebut.

"Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Febri, seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia hanya terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Ia menyatakan pembelian produk tersebut dari penumpang dapat merugikan pembeli sendiri, itu karena adanya risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Febri mengatakan Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 dimarketplacekarena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melaluionline marketplacemaupun tokooffline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” kata dia.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan pemerintah semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Tanah Air.

Omset Besar, Investasi Minim

Selama 2023 dan 2024, Apple telah menjual produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia. Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta saja per unit, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun.

"Dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100 persen komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan belum diberikannya izin penjualan produk telepon pintar tersebut karena Apple hingga saat ini belum memenuhi komitmennya untuk merealisasikan investasi di Indonesia.

Untuk mendapat izin penjualan, disampaikan Menperin perusahaan terkemuka Apple mesti merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia yang sebesar Rp240 miliar dari total Rp1,71 triliun.

Selama kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia April lalu 2024, Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ia berharap raksasa teknologi itu akan meningkatkan konten lokalnya dengan bermitra dengan perusahaan dalam negeri.

Perusahaan biasanya meningkatkan kebutuhan domestik melalui kemitraan lokal tersebut atau dengan mencari komponen di dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, menegaskan bahwa kegiatan operasional Sritex akan tetap berjalan normal meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

“(Operasional) berjalan normal,” ujar Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.Iwan menyatakan bahwa 50.000 karyawan Sritex Grup saat ini tetap memiliki semangat yang sama. Ia juga menekankan bahwa semua pihak, termasuk direksi, komisaris, dan karyawan Sritex, perlu membangun semangat yang kuat untuk menghadapi situasi ini.

Karyawan Kompak Kenakan Pita Hitam

Ribuan karyawan Sritex secara serentak mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritex" setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Pada Senin, 28 Oktober 2024, ribuan karyawan tetap masuk kerja dengan pita hitam di lengan kiri.

Manajer HRD dan Human Capital Sritex Group, Sri Saptono Basuki, menjelaskan bahwa pita hitam tersebut melambangkan kebangkitan. Ia menambahkan bahwa para karyawan akan berjuang bersama demi kelangsungan hidup keluarga mereka.

Sri Saptono juga menyatakan bahwa para pekerja masih berharap perusahaan dapat bangkit kembali dan meraih kejayaan seperti sebelumnya. "Kami berharap PT Sritex kembali berjaya menghidupi ribuan karyawan dan memberikan kontribusi perekonomian daerah dan masyarakat," katanya.

Wamenaker Pastikan Nasib Para Pekerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang lebih dikenal dengan sebutan Noel, mengunjungi pabrik Sritex Tbk. di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan nasib para pekerja dan mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan setelah putusan pailit. Kehadiran Noel diterima langsung oleh Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Ratusan karyawan dan pekerja perusahaan itu juga turut menyambutnya.

"Bisa kami laporkan kepada Bapak bahwa pagi hari ini seluruh karyawan-karyawati kami tidak ada yang mengalami keterlambatan pembayaran upah mereka," ucap Wawan saat memberikan sambutannya.

Menanggapi isu mengenai efisiensi yang kurang menggembirakan, ia memastikan bahwa tidak akan ada PHK bagi karyawan. Ia menjelaskan bahwa meskipun efisiensi akan dilaksanakan, keputusan terkait efisiensi tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bisnis.

SPN: Bukan Kasus Perdana

Serikat Pekerja Nusantara (SPN) menyatakan bahwa pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Beberapa perusahaan di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah lebih dulu berhenti beroperasi tahun ini akibat pailit atau kebangkrutan.

“Di sektor garmen ada beberapa perusahaan yang memang kondisinya sulit,” ucap Ketua Bidang Riset, Penelitian dan Pengembangan Organisasi SPN, Sugianto, saat dihubungi Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Sugianto mencontohkan, kondisi pailit dialami oleh pabrik tekstil di Pekalongan. Pada Kamis, 12 September 2024, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit kepada PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex). Permohonan pailit diajukan oleh mantan karyawan mereka.

Kepada para buruh korban PHK, Sugianto mengingatkan hal yang harus dipersiapkan adalah mental dan emosi untuk berjuang. Sebab, menurut dia, perjuangan tak akan mudah dan cepat, tapi akan terus-menerus.

SUKMA KANTHI NURANI | MYESHA FATINA RACHMAN | LINDA LESTARI | SEPTIA RYANTHIE | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi menerbitkan surat instruksi gubernur untuk mengatur peredaran minuman beralkohol.

Beleid bernomor 5 tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol itu diteken Sultan pada Rabu 30 Oktober 2024 di Yogyakarta dan salinannya ditembuskan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Penerbitan surat instruksi ini bersamaan momentum ramainya desakan elemen masyarakat di Yogyakarta terkait sejumlah kejadian kriminalitas jalanan, yang salah satunya diduga dipicu maraknya peredaran minuman keras. Terbaru, soal penusukan dan pengeroyokan santri di Prawirotaman Yogyakarta pekan lalu, Rabu, 23 Oktober 2024.

"(Surat instruksi gubernur ini) untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat," kata Sultan melalui surat itu.

Melalui surat itu, Sultan selaku gubernur menginstruksikan ke semua kepala daerah kabupaten/kota di DIY melakukan sejumlah langkah. Dalam mengendalikan peredaran minuman keras atau beralkohol.

"(Menginstruksikan kepada bupati/walikota) melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, sub distributor, toko bebas bea," kata Sultan.

Inventarisasi itu, kata Sultan, juga mencakup pelaku usaha Iain yang selama ini turut melakukan kegiatan peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol.

Para kepala daerah juga diminta Sultan segera memastikan bahwa kegiatan peredaran, penjualan, dan atau penyimpanan minuman beralkohol telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku.

Ketentuan yang dimaksud antara Iain seperti telah memiliki izin seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki, peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum.

"Pelaku usaha juga dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun," kata Sultan.

Penjualan minuman beralkohol, kata Sultan, juga dilarang dilakukan dalam jaringan (daring) atau online. Termasuk di dalamnya memuat adanya sistem layanan antar (delivery service).

Para kepala daerah se-DIY melalui surat itu juga diminta segera membentuk dan mengoptimalkan tim khusus pengawasan peredaran minuman beralkohol. "Optimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pengawasan minuman beralkohol itu," kata Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta itu memerintahkan para kepala daerah melibatkan dan mengoptimalkan peran pemerintah kalurahan, kampung, RT/RW, Jaga Warga, dan elemen masyarakat lain untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Sultan mendesak para kepala daerah juga melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.

"Lakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, termasuk percepatan penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan," kata dia.

Regulasi yang digunakan untuk mengatur penjualan minuman beralkohol saat ini masih belum relevan.

Misalnya ketika muncul transaksi penjualan minuman beralkohol secara daring, hal itu belum diatur dalam regulasi regulasi lama sehingga tak bisa ditindaklanjuti proses hukumnya.

Sultan pun meminta langkah dan kebijakan para kepala daerah segera melaporkan pelaksanaan instruksi ini paling lambat 15 hari kerja sejak ketentuan itu diterbitkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan dirinya tak khawatir akan kemungkinan dominasi Cina bila Indonesia memutuskan bergabung ke BRICS. Cina merupakan salah satu negara dengan ekonomi besar yang ikut menjadi pendiri dari forum BRICS. Pernyataan tersebut menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap langkah Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia sebagai anggota BRICS.

“Mereka (anggota BRICS) saling mengimbangi,” kata Misbakhun ketika ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Menurut Misbakhun, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara selatan. Terlebih, kata Misbakhun, sejak era Soeharto Indonesia sudah aktif menginisiasi hubungan selatan-selatan.

“Pak Menteri Luar Negeri kan sudah menyampaikan bahwa ini memperkuat hubungan Selatan. Dan pak Harto dulu juga menginisiasi hubungan selatan-selatan,” kata Misbakhun di depan para wartawan.

Ia juga menilai, BRICS dapat menjadi nilai penyeimbang dalam tataran geopolitik dan kerjasama ekonomi internasional. Oleh karena itu, dirinya menilai keputusan Indonesia untuk ikut bergabung ke dalam BRICS adalah keputusan yang tepat untuk diambil.

“BRICS itu menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerjasama ekonomi internasional,” ucap politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat, 25 Oktober 2024, Indonesia telah menyampaikan keinginan bergabung dengan BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 23-24 Oktober 2024. Dengan pengumuman tersebut, maka proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat Indonesia dapat mengambil skenario terbaik yang dapat diambil, yaitu dengan bergabung ke forum BRICS maupun ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal itu, kata Wijayanto, dapat mendongkrak profil internasional serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata global.

Fachri Hamzahikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons tuntutan para buruh untuk menaikkan upah minimum menjadi 8 sampai 10 persen. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan tuntutan itu kemungkinan akan dikabulkan sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti kita (Kemnaker) lihat artinya ada aturan," ujar Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Meskipun demikian, dia mengatakan masih mempertimbangkan terkait tuntutan kenaikan upah minimum yang dinginkan oleh para pekerja buruh. Ia berujar, jika hal tersebut dapat dilakukan, maka akan segera diwujudkan.

"Tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain, kalau memang itu bisa kita lakukan," ucap dia.

Sementara itu, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja sempat menggelar unjuk rasa pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Dalam demonstrasi itu disampaikan dua tuntutan yakni menaikan upah minimum hingga kisaran 8 - 10 persen dan mencabut peraturan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, unjuk rasa yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta pada hari ini merupakan demonstrasi tahap awal. Jika dua tuntutan itu tidak didengarkan oleh pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, upah minimum harus dinaikkan karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. "Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengkritisi kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi halal per 18 Oktober 2024.

“Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan sanksi dengan banyaknya permasalahan dalam mendapatkan sertifikasi halal,” tutur Hariyadi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 29 Oktober 2024. Ia menyatakan industri hotel dan restoran tidak siap dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi yang terbilang mahal. “Bagaimanapun sertifikasi berbiaya mahal seharusnya tidak dapat dipaksakan untuk dijalankan oleh dunia usaha mengingat kondisi usaha tidak semua mampu,” tuturnya.

Dilansir dari laman kemenag.go.id, tertulis komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa yang dikategorikan menurut jenis usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 ribu, sebesar Rp 5 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Sedangkan, biaya untuk permohonan perpanjangannya dibedakan. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu, sebesar Rp2,4 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp 5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Selain itu, kriteria usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, kata dia, juga cukup rumit untuk dipenuhi. “Sehingga harus banyak penyesuaian yang tidak mudah dilakukan,” kata dia.

Ia memberikan contoh penjualan minuman alkohol yang juga masih dilakukan hotel. Selain itu, ada pula restoran yang menggunakan bahan baku dari luar negeri melalui jalur impor.

Selanjutnya baca: Pembatasan menu dan bahan dinilai menghambat inovasi bisnis kuliner

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengkritisi kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi halal per 18 Oktober 2024.

“Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan sanksi dengan banyaknya permasalahan dalam mendapatkan sertifikasi halal,” tutur Hariyadi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 29 Oktober 2024. Ia menyatakan industri hotel dan restoran tidak siap dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi yang terbilang mahal. “Bagaimanapun sertifikasi berbiaya mahal seharusnya tidak dapat dipaksakan untuk dijalankan oleh dunia usaha mengingat kondisi usaha tidak semua mampu,” tuturnya.

Dilansir dari laman kemenag.go.id, tertulis komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa yang dikategorikan menurut jenis usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 ribu, sebesar Rp 5 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Sedangkan, biaya untuk permohonan perpanjangannya dibedakan. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu, sebesar Rp2,4 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp 5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Selain itu, kriteria usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, kata dia, juga cukup rumit untuk dipenuhi. “Sehingga harus banyak penyesuaian yang tidak mudah dilakukan,” kata dia.

Ia memberikan contoh penjualan minuman alkohol yang juga masih dilakukan hotel. Selain itu, ada pula restoran yang menggunakan bahan baku dari luar negeri melalui jalur impor.

Selanjutnya baca: Pembatasan menu dan bahan dinilai menghambat inovasi bisnis kuliner

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memastikan operasional dan kegiatan ekspor-impor perusahaan tetap berjalan.

Bekas ketua umum partai Golkar itu menyatakan pemerintah tunduk pada proses hukum yang masih berjalan. “Nanti pemerintah akan melihat langkah selanjutnya karena sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan dan Bea Cukai sudah mengizinkan untuk impor dan ekspornya, namun manajemen dipegang oleh kurator,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Hingga hari ini, ia berujar sudah ada putusan pengadilan yang menunjuk kurator untuk menangani masalah tersebut. Meski begitu, pemerintah berharap operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa.

Airlangga juga telah melakukan rapat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo di kantornya. Pertemuan tersebut membahas permasalahan di industri padat karya. Dialog membahas langkah rekomendasi apa yang dipersiapkan pemerintah untuk sektor ini. “Karena kita tidak ingin sektor padat karya ini mengalami persoalan yang sifatnya sistemik,” ujarnya lagi.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu memang ada persoalan di sektor ini khususnya Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Namun beberapa pusat perusahaan berbasis tekstil tersebut menurut sudah melakukan restrukturisasi. Perombakan semacam ini akan terus didorong pemerintah.

Di sisi lain, menurut dia investasi di industri tekstil sebetulnya meningkat seperti di kawasan Jawa Tengah dan lokasi lain perusahaan tekstil yang sebagian besar berorientasi pada ekspor. “Kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global,” kata dia.

Sebelumnya perusahaan Sritex pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang. Perusahaan dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

Hammam Izzudinberkontribusi dalam penulisan artikel ini