TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten. Hal tersebut merupakan bentuk gerakannya dalam merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain dan isinya, " ujarnya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengajak pengusaha-pengusaha nasional untuk membangun rumah di tanah yang telah ia sumbangkan. Dengan skema tersebut, ia menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar Tangerang yang membutuhkan.

Selain itu, pria yang kerap disapa Ara ini juga berencana membuat hunian yang tidak lagi eksklusif. Artinya, dalam satu perumahan, akan tercampur antara masyarakat biasa, PNS, guru, TNI, dan Polri yang berpenghasilan rendah.

"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa skema ini merupakan bagian dari rencana efisiensi dalam mewujudkan program tersebut. Pasalnya, kata dia, rencana anggaran untuk membangun hunian pada tahun 2025 hanya sebesar Rp5,07 triliun yang dinilai terlalu kecil untuk mencapai target 3 juta rumah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, anggaran perumahan sebesar Rp14,681 triliun hanya mampu merealisasikan pembangunan sekitar 200 ribu unit rumah.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait.

Selain menyumbangkan tanahnya, Maruarar juga ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor yang saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Ia mengatakan sudah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Ara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten. Hal tersebut merupakan bentuk gerakannya dalam merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain dan isinya, " ujarnya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengajak pengusaha-pengusaha nasional untuk membangun rumah di tanah yang telah ia sumbangkan. Dengan skema tersebut, ia menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar Tangerang yang membutuhkan.

Selain itu, pria yang kerap disapa Ara ini juga berencana membuat hunian yang tidak lagi eksklusif. Artinya, dalam satu perumahan, akan tercampur antara masyarakat biasa, PNS, guru, TNI, dan Polri yang berpenghasilan rendah.

"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa skema ini merupakan bagian dari rencana efisiensi dalam mewujudkan program tersebut. Pasalnya, kata dia, rencana anggaran untuk membangun hunian pada tahun 2025 hanya sebesar Rp5,07 triliun yang dinilai terlalu kecil untuk mencapai target 3 juta rumah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, anggaran perumahan sebesar Rp14,681 triliun hanya mampu merealisasikan pembangunan sekitar 200 ribu unit rumah.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait.

Selain menyumbangkan tanahnya, Maruarar juga ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor yang saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Ia mengatakan sudah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Ara.

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, dipailitkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang, 21 Oktober 2024. Ancaman PHK terhadap karyawan membuat Presiden Prabowo memerintahkan 4 menterinya membantu.

Perusahaan langsung mengajukan kasasi untuk melawan keputusan tersebut. Hal itu dilakukan agar perusahaan tidak ditutup dan asetnya disita untuk membayar kewajibannya.

Dampak dari penutupan perusahaan adalah ancaman PHK karyawan yang jumlah puluhan ribu orang.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) haram dalam usaha Sritex.

"PHK itu adalah kata-kata yang sangat tabu, haram di dalam pelaksanaan usaha kami. Maka dari itu kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan/karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap normal," kata Iwan Kurniawan Lukminto di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengatakan sejauh ini kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak mengalami keterlambatan.

Meski demikian, ia tidak memungkiri adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan.

"Namun putusan efisiensi semuanya berdasarkan keputusan bisnis. Di mana semua itu diputuskan karena kami memang tidak bisa atau market masih belum ada pembelinya. Makanya dilaksanakan efisiensi, bukan karena kebangkrutan kami," katanya.

Ia mengatakan mengenai keputusan pailit tersebut saat ini pihaknya tengah berupaya menangani masalah ini dengan serius.

"Dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober lalu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal sambil menanti putusan Mahkamah Agung.

"Di dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini, kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis yang akan terus kami antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex," katanya.

Awal Mula Gugatan Pailit

Menurut dia, keputusan pailit dimulai pada tahun 2022 saat Sritex memasuki fase PKPU atau disebut juga dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu, mengalami kesulitan pembayaran utang menyusul pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 3 tahun hingga menurunkan daya beli masyarakat.

"Di situ kami melalui proses yang cukup panjang, utang-utang yang perusahaan kami punya ini mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologasi atau perjanjian pembayaran utang. Istilahnya kalau yang utang misalnya 5 tahun, lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang utangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi bayarnya diberikan kesempatan waktu," katanya.

Ia mengatakan awalnya perjanjian perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

"Semua juga sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajiban kami untuk membayar sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang tanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan kepada kami untuk membatalkan perjanjian homologasi ini, perjanjian perdamaian ini," katanya.

Ia mengaku kurang mengetahui alasan PN Niaga Semarang pada akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut, sehingga surat perdamaian homologasi yang ditandatangani tahun 2022 itu batal.

"Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," katanya.

Pengadilan Semarang dalam putusannya 2 September 2024, seperti dikutip dari laman SIPP pengadilan, disebutkan bahwa Sritex dan 3 anak usahanya PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Sinar Pantja Djaja "telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon (PT Indo Bharat Rayon) berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022."

Selain itu, Pengadilan juga memutuskan:
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

- Menyatakan Pt Sri Rejeki Isman Tbk, Pt Sinar Pantja Djaja, Pt Bitratex Industries, Dan Pt Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya.

- Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta para termohon.

- Menunjuk dan mengangkat:
Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, Nurma Candra Yani Sadikin untuk bertindak selaku Kurator dalam proses kepailitan perkara.

Berikutnya: Prabowo Perintahkan 4 Menteri Turun Tangan <!--more-->

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat menteri untuk melakukan kajian mendalam guna membantu PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Prabowo telah menginstruksikan langsung kepada empat kementerian: Kementerian Perindustrian, Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema agar perusahaan dapat tetap beroperasi dan para pekerja terhindar dari PHK.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto telah melakukan pembahasan terkait dengan penyelamatan perusahaan tersebut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Iwan menyebut pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan. "Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya," ujar Iwan.

Meski begitu, Iwan enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya. “(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Sritex, kata dia, saat ini juga masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. "Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, dipailitkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang, 21 Oktober 2024. Ancaman PHK terhadap karyawan membuat Presiden Prabowo memerintahkan 4 menterinya membantu.

Perusahaan langsung mengajukan kasasi untuk melawan keputusan tersebut. Hal itu dilakukan agar perusahaan tidak ditutup dan asetnya disita untuk membayar kewajibannya.

Dampak dari penutupan perusahaan adalah ancaman PHK karyawan yang jumlah puluhan ribu orang.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) haram dalam usaha Sritex.

"PHK itu adalah kata-kata yang sangat tabu, haram di dalam pelaksanaan usaha kami. Maka dari itu kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan/karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap normal," kata Iwan Kurniawan Lukminto di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengatakan sejauh ini kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak mengalami keterlambatan.

Meski demikian, ia tidak memungkiri adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan.

"Namun putusan efisiensi semuanya berdasarkan keputusan bisnis. Di mana semua itu diputuskan karena kami memang tidak bisa atau market masih belum ada pembelinya. Makanya dilaksanakan efisiensi, bukan karena kebangkrutan kami," katanya.

Ia mengatakan mengenai keputusan pailit tersebut saat ini pihaknya tengah berupaya menangani masalah ini dengan serius.

"Dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober lalu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal sambil menanti putusan Mahkamah Agung.

"Di dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini, kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis yang akan terus kami antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex," katanya.

Awal Mula Gugatan Pailit

Menurut dia, keputusan pailit dimulai pada tahun 2022 saat Sritex memasuki fase PKPU atau disebut juga dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu, mengalami kesulitan pembayaran utang menyusul pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 3 tahun hingga menurunkan daya beli masyarakat.

"Di situ kami melalui proses yang cukup panjang, utang-utang yang perusahaan kami punya ini mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologasi atau perjanjian pembayaran utang. Istilahnya kalau yang utang misalnya 5 tahun, lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang utangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi bayarnya diberikan kesempatan waktu," katanya.

Ia mengatakan awalnya perjanjian perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

"Semua juga sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajiban kami untuk membayar sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang tanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan kepada kami untuk membatalkan perjanjian homologasi ini, perjanjian perdamaian ini," katanya.

Ia mengaku kurang mengetahui alasan PN Niaga Semarang pada akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut, sehingga surat perdamaian homologasi yang ditandatangani tahun 2022 itu batal.

"Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," katanya.

Pengadilan Semarang dalam putusannya 2 September 2024, seperti dikutip dari laman SIPP pengadilan, disebutkan bahwa Sritex dan 3 anak usahanya PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Sinar Pantja Djaja "telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon (PT Indo Bharat Rayon) berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022."

Selain itu, Pengadilan juga memutuskan:
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

- Menyatakan Pt Sri Rejeki Isman Tbk, Pt Sinar Pantja Djaja, Pt Bitratex Industries, Dan Pt Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya.

- Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta para termohon.

- Menunjuk dan mengangkat:
Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, Nurma Candra Yani Sadikin untuk bertindak selaku Kurator dalam proses kepailitan perkara.

Berikutnya: Prabowo Perintahkan 4 Menteri Turun Tangan <!--more-->

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat menteri untuk melakukan kajian mendalam guna membantu PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Prabowo telah menginstruksikan langsung kepada empat kementerian: Kementerian Perindustrian, Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema agar perusahaan dapat tetap beroperasi dan para pekerja terhindar dari PHK.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto telah melakukan pembahasan terkait dengan penyelamatan perusahaan tersebut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Iwan menyebut pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan. "Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya," ujar Iwan.

Meski begitu, Iwan enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya. “(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Sritex, kata dia, saat ini juga masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. "Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Kondisi ini terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Kapan debitur bisa dinyatakan pailit?

Dilansir dari pascasarjana.umsu.ac.id, Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki.

Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu.

Dikutip dari laman unpad.ac.id, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Isis Ikhwansyah mengatakan, kepailitan debitur tidak hanya ditetapkan untuk perusahaan, tetapi bisa juga perorangan. Debitur perorangan dapat dikatakan pailit apabila gagal karena tidak mampu atau tidak mau membayar utang sesuai tempo yang ditetapkan.

“Pada prinsipnya misalkan saya mampu tetapi tidak mau membayar (utang), itu bisa dipailitkan,” ujar Isis dikutip dari unpad.ac.id.

Kepailitan dapat berdampak pada penyitaan secara umum. Dalam hal ini, kepailitan tersebut meliputi harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dinyatakan tertahan atau disita secara umum.

Debitur juga akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Debitur juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas hukum di lapangan kekayaan.

Dilansir dari ocbc.id, terdapat 6 hal yang menyebabkan debitur dinyatakan pailit, di antaranya:

1. Perusahaan atau debitur memiliki dua atau lebih utang yang tidak mampu dibayarkan;
2. Perusahaan kurang maksimal dalam melakukan pengamatan terhadap pergerakan atau perkembangan kompetitor hingga akhirnya tidak bisa bertahan di kompetisi pasar;
3. Perusahaan tidak mampu menyediakan atau memenuhi kebutuhan produk dan jasa yang diinginkan konsumen sehingga sulit diterima dalam pasar;
4. Harga yang ditetapkan terlampau mahal dibanding produk serupa lainnya di pasaran, sehingga kalah bersaing;
5. Perusahaan melakukan ekspansi berlebihan hingga menyebabkan pengeluaran dana tak terkendali, mengalami penipuan, dan lain sebagainya;
6. Perusahaan lambat atau bahkan sudah tidak lagi melakukan suatu inovasi hingga ketinggalan tren bisnis.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia perlu hadir dalam keanggotaan BRICS. Menurut dia, keanggotaan ini diperlukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu.

"Kami ambil keputusan atau kami melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan tapi kita mau berada di mana-mana," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Eks Menteri Pertahanan itu mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global. Negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS. Ia mencontohkan, Thailand dan Malaysia telah menyatakan berminat untuk bergabung dengan organisasi itu. Sedangkan UEA dan Mesir telah lebih dahulu bergabung.

"BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brasil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu.

BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi dunia yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yang kemudian disebut sebagai negara anggota penuh. Dalam perjalanan BRICS, anggota penuh lain ikut bertambah, yaitu UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia.

Pemerintah Indonesia melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri pada Jumat, 25 Oktober 2024, menyatakan keinginan bergabung dengan BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 23-24 Oktober 2024. Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Sebanyak 13 negara diterima sebagai negara mitra resmi dan akan menjadi bagian dari inisiatif BRICS. Kini, mereka sedang berupaya untuk menjadi anggota penuh. Ketigabelas negara itu adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Daya beli masyarakat Indonesia disebut lesu dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dikabarkan sebagai indikasi ekonomi di Tanah Air sedang terpuruk. Di sisi lain, meski daya belimenurun, masyarakat justru masih sanggup dan bahkan berbondong-bondong membeli tiket konser dan boneka Labubu senilai jutaan rupiah.

Fenomena apakah ini?

Sebelum, Koran Tempo edisi pekan kedua Oktober melaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga dalam lima bulan bertubi-tubi dari Mei hingga September 2024. Bahkan deflasi pada September secara bulanan menyentuh level 0,12 persen atau naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,03 persen

Sejumlah ekonom dan pengusaha menganggap deflasi beruntun sebagai gelagat lesunya ekonomi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal misalnya, pihaknya menilai deflasi lima bulan beruntun sebagai indikasi lemahnya permintaan dan konsumsi dalam perekonomian.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani khawatir kondisi ini berhubungan dengan lemahnya daya beli masyarakat. Apalagi, pada kuartal kedua 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen atau lebih rendah dari kuartal kedua 2023 yang sebesar 5,22 persen.

Belakangan keluhan datang dari sejumlah kalangan ihwal sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di sisi lain, perilaku konsumtif justru kian merajalela. Mulai dari tiket konser yang selalu ludes terjual, pembelian boneka Labubu yang antre, hingga pembelian ponsel pintar Apple teranyar.

Sebuah akun di media sosial X dengan 12 juta lebih pengikut, yakni @kegblknunfaedh mengunggah foto potongan kertas dengan tulisan tangan. Note atau catatan tulis itu mempertanyakan fenomena ekonomi apa yang telah terjadi ihwal daya beli lesu tapi masyarakat berbondong-bondong beli barang tidak murah.

“Fenomena apa ini... Jualan susah, harga barang pada naik, PHK di mana-mana. Tapi, tiket konser habis, boneka Labubu antri, Iphone 16 open PO. Yang punga ilmu ekonomi tolong jelasin,” tulis pesan di kertas dalam unggahan yang diposting pada Jumat, 25 Oktober 2024.

“Bantu jelasin der,” tulis pemilik akun. Unggahan itu pun dikomentari lebih 2.2 ribu. Komentarnya beragam. Ada yang menyebut fenomena dimaksud adalah doom spending atau pengeluaran yang sia-sia. Ada pula yang menyebutnya sebagai fenomena lipstick effect atau efek lipstik.

Apa itu doom spending dan lipstick effect ini?

1. Doom spending

Menurut firma kurator kepailitan, Allan Marshall & Associates Inc, doom spending atau mengeluarkan uang secara sia-sia merupakan tindakan membelanjakan uang secara impulsif atau berlebihan ketika seseorang sedang stres atau cemas.

Terdapat beberapa faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan doom spending, salah satunya adalah kepuasan instan. Hal ini terjadi karena otak manusia suka mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit.

Itulah mengapa doom spending ini sering kali dilakukan selama masa ekonomi sulit, seperti krisis global, masalah pribadi, atau memandang masa depan yang tidak pasti.

Dengan menghabiskan uang untuk hal-hal yang diinginkan, memacu produksi hormon dopamin yang menyebabkan rasa senang. Pelarian sementara dari stres dan kecemasan itu mendorong seseorang untuk terus belanja.

Doom spending juga dipengaruhi oleh media sosial yang acap menampilkan kemewahan dan kesuksesan orang lain. Perbandingan diri-sendiri dengan orang lain dapat menciptakan tekanan untuk bersaing. Akibatnya, seseorang rela menghabiskan uang melebihi kemampuan untuk memenuhi harapan masyarakat.

2. Lipstick effect

Dilansir dari verywellmind.com, ketika ekonomi tampaknya sedang menurun dan uang terbatas, orang cenderung mencari cara untuk mengatasinya. Seperti membatasi pengeluaran atau menabung terlebih dahulu untuk dapat membeli barang incaran, disebut juga underconsumptioncore dan gerakan Buy Nothing.

Berbeda dengan dua cara di atas, pertama kali diusulkan oleh ekonom dan profesor sosiologi Juliet Schor dalam bukunya 1998, “The Overspent American,” “efek lipstik” menggambarkan fenomena di mana orang—kebanyakan wanita—cenderung berbelanja barang-barang mewah kecil, yaitu lipstik selama masa ketidakpastian ekonomi.

Istilah “efek lipstik” dicetuskan oleh miliarder dan pewaris Perusahaan Estée Lauder, Leonard Lauder pada 2001 ketika ia melihat lonjakan penjualan lipstik perusahaan tersebut pasca 9/11. Saat itu istilah ini mengacu pada “kecenderungan penjualan kosmetik wanita berbanding terbalik dengan ekonomi.”

“Dengan kata lain, ketika ekonomi sedang menurun, pengeluaran wanita untuk kosmetik terbukti meningkat,” kata Colleen Kirk, peneliti perilaku konsumen dan profesor pemasaran di Sekolah Manajemen Institut Teknologi New York.

Meski namanya identik dengan kosmetik, efek lipstik tidak hanya terjadi pada industri kecantikan dan produk tata rias. Efek lipstik hanyalah indikator ekonomi yang telah dipelajari oleh para ekonom dari waktu ke waktu. Lindsay Bryan-Podvin, terapis keuangan bersertifikat untuk layanan pembayaran seluler Cash App mengatakan, teori ini merupakan hasil pengamatan bahwa orang cenderung menghabiskan uang untuk kemewahan atau kesenangan kecil

“Sambil lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk barang-barang yang lebih mahal selama periode krisis ekonomi,” katanya.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan lipstick effect saat ini tengah menyerang Gen Z. Ironisnya, mereka menggunakan modalnya dari pinjaman online atau pinjol. Total ada 34 persen Gen Z pernah mengakses utang daring dalam enam bulan terakhir pada September 2024.

“Alasan paling dominan untuk memberli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? Pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady menyebut fenomena Gen Z yang mengakses pinjol ini karena lipstick effect. Dia menyebut dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, fenomena lipstick effect ini semakin menonjol di kalangan Gen Z.

“Ketika tekanan finansial meningkat, banyak dari mereka mencari pelarian melalui pembelian barang-barang affordable luxury, seperti produk kecantikan, pakaian branded terjangkau, atau aksesoris mewah kecil,” kata dia.

ADIL AL HASAN | MELYNDA DWI PUSPITA | MYESHA FATINA RACHMAN I KORAN TEMPO | TECH.CO I BLOOMBERG

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 28 Oktober 2024 dimulai dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Disusul, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung....

<!--more-->

1. Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya maung pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujarnya dalam pidatonya di Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Terkait hal yang disampaikan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal. Hal itu merupakan pemaparan Anggito Abimanyu dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

BKN melalui platfrom digital Sistem Informasi ASN sedang menyiapkan peralihan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke baru.
“Sedang menyusun langkah yang dilakukan terhadap kementerian lembaga terdampak,” kata Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam proses peralihan ini, Haryomo memastikan layanan manajemen ASN tidak akan terganggu karena akan koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, BKN juga akan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan pelayanan manajemen ASN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU....

<!--more-->

3. PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU

PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024. Majelis hakim akan menyidang gugatan dengan nomor perkara 316/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst itu pada Senin, 4 November 2024 di ruangan Oemar Seno Adji.

Gugatan PKPU ke PT J.CO Donuts and Coffee ini bukanlah yang pertama kali. Pada Maret 2024, PT Kawan Berkarya Mandiri bersama PT Hero Supermarket Tbk juga pernah menggungat PKPU J.CO. Namun, gugatan ini akhirnya dicabut pada 2 Mei 2024.

“Mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II,” kata majelis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap eks Menteri Pertahanan ini lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. “Ya saya suka aja, saya suka aja warnanya cerah, begitu,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini saat ditanya alasan menyukai kendaraan warna putih.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik....

<!--more-->

5. Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya maung pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujarnya dalam pidatonya di Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Terkait hal yang disampaikan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal. Hal itu merupakan pemaparan Anggito Abimanyu dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Kementerian Keuangan dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

Kementerian Keuangan menekankan bahwa tujuan pernyataan Anggito Abimanyu adalah untuk memberi dukungan pada produksi lokal. “Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut,” tulis pernyataan tertulis Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraan. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, walikota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap Prabowo lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. Salah satu produk yang dihasilkan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri. Jenis ini digunakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 -2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya maung pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujarnya dalam pidatonya di Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Terkait hal yang disampaikan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal. Hal itu merupakan pemaparan Anggito Abimanyu dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Kementerian Keuangan dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

Kementerian Keuangan menekankan bahwa tujuan pernyataan Anggito Abimanyu adalah untuk memberi dukungan pada produksi lokal. “Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut,” tulis pernyataan tertulis Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraan. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, walikota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap Prabowo lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. Salah satu produk yang dihasilkan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri. Jenis ini digunakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 -2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya maung pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujarnya dalam pidatonya di Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Terkait hal yang disampaikan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal. Hal itu merupakan pemaparan Anggito Abimanyu dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Kementerian Keuangan dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

Kementerian Keuangan menekankan bahwa tujuan pernyataan Anggito Abimanyu adalah untuk memberi dukungan pada produksi lokal. “Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut,” tulis pernyataan tertulis Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraan. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, walikota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap Prabowo lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. Salah satu produk yang dihasilkan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri. Jenis ini digunakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 -2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap eks Menteri Pertahanan ini lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. “Ya saya suka aja, saya suka aja warnanya cerah, begitu,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini saat ditanya alasan menyukai kendaraan warna putih.

Ketua Umum Partai Gerindra ini diketahui beberapa kali mengendari Maung Garuda produksi PT Pindad Bandung, Jawa Barat ini di beberapa kesempatan usai resmi dilantik sebagai presiden.

Prabowo berangkat dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR RI iring-iringan dengan mobil Maung Garuda jenis MV3 dengan total delapan mobil dan senada semua berwarna putih.

Ketika mengantarkan kepulangan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo, Prabowo juga menggunakan kendaraan yang sama.

Pada saat menghadiri Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menggunakan kendaraan Maung Garuda itu untuk menyapa warga Magelang di sepanjang jalan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah mengendarai Maung ini juga diakui Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Ia mengatakan, Prabowo melarang menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil mewah impor. Pekan depan, para menteri harus menggunakan mobil buatan dalam negeri.

"Saya dan teman-teman di Kabinet Merah Putih lainnya sudah tidak akan pakai mobil Toyota Alphard, tapi pakai mobilnya Maung itu. Ini karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai menteri," kata Anggito saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 28 Oktober 2024.

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan, Pindad sanggup memproduksi Maung untuk dipakai sebagai kendaraan operasional para menteri sesuai Instruksi Presiden Prabowo.

"Kami harus sanggup karena pasti fasilitas, infrastruktur dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip memang Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada dan digunakan," kata Mose saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Mose tidak menjelaskan berapa unit yang akan disiapkan untuk dipakai jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini