INFO BISNIS - bank bjb berkomitmen memperkuat sistem manajemen untuk memastikan pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Salah satu langkah melalui penerapan ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS).

ISO 22301:2019 BCMS merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menghadapi berbagai peristiwa yang dapat mengganggu operasional, seperti kegagalan teknologi, wabah pandemi, hingga bencana alam.

Penerapan standar internasional ini memungkinkan perusahaan memiliki sistem yang tangguh untuk menjaga kelangsungan operasional, sekaligus memberikan keyakinan kepada nasabah akan keandalan layanan perbankan.

Karena itu, sertifikasi ISO 22301:2019 sebagai perwujudan konsistensi bank bjb melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kelangsungan operasional yang optimal.

adapun, sertifikat ISO 22301:2019 BCMS diserahkan oleh Technical and Compliance Director PT BSI Group Indonesia Joko Prayitno dan Country Manager PT BSI Group Indonesia Nolia Natalia kepada Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna di kantor PT BSI Group Indonesia, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Penerapan sistem manajemen kontinuitas bisnis di bank bjb melibatkan berbagai langkah strategis, mulai dari analisis mendalam terhadap risiko operasional hingga penyusunan rencana darurat yang komprehensif. Setiap prosedur operasional telah dievaluasi dan disempurnakan untuk memastikan kelangsungan layanan bahkan dalam situasi krisis.

bank bjb juga secara proaktif mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin mempengaruhi operasional perbankan dan merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Sebagai bagian dari penerapan ISO 22301:2019, bank bjb menyusun kebijakan dan prosedur yang selaras dengan standar internasional, termasuk merancang rencana tanggap darurat yang siap diaktifkan kapan pun diperlukan.

Melalui implementasi ISO 22301:2019 BCMS, bank bjb menunjukkan komitmennya untuk menjaga kepentingan dan kepercayaan nasabah. bank bjb memiliki kesiapan yang terukur dalam menghadapi berbagai bentuk disrupsi melalui kerangka kerja yang terstandarisasi internasional. Prosedur yang diterapkan juga memastikan bahwa bank bjb dapat merespons secara cepat dan terstruktur terhadap gangguan atau bencana, sehingga dampak terhadap operasional dan layanan bisnis dapat diminimalkan.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem manajemen kontinuitas bisnis ini akan memberikan nilai tambah bagi bank bjb, baik dari segi operasional maupun kepuasan nasabah. Dengan memastikan bahwa operasional tetap berjalan lancar meskipun menghadapi situasi darurat, bank bjb berupaya menjaga kepercayaan nasabah dan memberikan layanan yang andal di setiap kondisi.

Pencapaian ini bukan hanya membuktikan komitmen bank bjb dalam menjaga kesinambungan layanan, tetapi juga sebagai bukti bahwa bank ini selalu siap menghadapi tantangan di masa depan. Standar ISO 22301:2019 BCMS memberikan kerangka yang jelas bagi bank bjb dalam mengelola risiko dan memastikan operasional yang berkelanjutan.

Selain itu, bank bjb juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan melahirkan produk-produk bisnis yang tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga meningkatkan daya saing di industri perbankan. Dengan sistem manajemen yang kuat, bank bjb dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui layanan perbankan yang tangguh dan terpercaya.

Proses implementasi sertifikasi ini telah melalui beberapa tahapan penting, mulai dari evaluasi risiko hingga pengembangan prosedur tanggap darurat. Melalui pendekatan ini, bank bjb memastikan dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap setiap situasi krisis yang mungkin terjadi.

Kehadiran standar ISO 22301:2019 BCMS dalam operasional bank bjb memberikan kepastian bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan internasional dalam menjaga kelangsungan bisnis. Sertifikasi ini juga menjadi bukti bahwa bank bjb siap menghadapi tantangan masa depan, baik dari segi teknologi, lingkungan, maupun sosial.

bank bjb tidak hanya berhenti pada sertifikasi ini, tetapi terus melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sistem manajemen kontinuitas bisnis. Dengan begitu, bank bjb berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah, terlepas dari situasi dan kondisi yang dihadapi serta menegaskan posisinya sebagai salah satu bank terdepan yang memiliki sistem manajemen yang kuat dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dia disebut diminta oleh pengacara terdakwa yang berinisial LR untuk memuluskan perkara kasasi dengan korban Dini Sera Afriyanti di tingkat MA.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan Zarof Ricar ditangkap dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penyidik juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dari berbagai mata uang.

“Yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah, sejumlah Rp920.912.303.714,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita beberapa keping emas logam mulia dengan total berat mencapai 51 kilogram atau sekitar Rp75 miliar, dan sejumlah barang bukti uang tunai sejumlah Rp20.414.000 di Hotel Le Meridien, Bali. Lantas, berapa gaji yang diterima Zarof Ricar ketika masih bekerja di MA?

Rincian Gaji Zarof Ricar

Qohar mengungkapkan bahwa Zarof Ricar telah mengakui uang-uang dan logam mulia tersebut didapatkan dari bermain perkara di MA selama 10 tahun. “Yang bersangkutan mengatakan, sebagian besar uangnya hasil dari pengurusan perkara mulai dari 2012 hingga 2022,” ucap Qohar.

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zarof Ricar pertama kali melaporkan jumlah kekayaannya pada 2007 sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), MA.

Kemudian, pada periode 2016-2017, Zarof Ricar mengemban tugas sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA. Dia selanjutnya ditunjuk sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) MA pada 2017-2022, sebelum akhirnya pensiun.

1. Gaji Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA (2007-2016)

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, jabatan direktur adalah jabatan struktural eselon IIa.

Eselon IIa merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan paling rendah IV/d atau golongan paling tinggi IV/e. Dengan demikian, gaji pokok yang diterima Zarof Ricar saat menjadi salah satu direktur di Ditjen Badilum MA adalah Rp2.758.500 hingga Rp4.416.900 per bulan (golongan IV/d).

Sementara itu, gaji PNS golongan IV/e berkisar antara Rp2.875.200 hingga Rp4.603.700 per bulan. Gaji pokok tersebut adalah besaran yang mengikuti ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Namun, perlu diketahui bahwa selama periode 2012 hingga 2016 terjadi beberapa kali perubahan gaji pokok PNS. Selain PP Nomor 15 Tahun 2012, perubahan tersebut juga tertuang dalam PP Nomor 30 Tahun 2015.

2. Gaji Sekretaris Ditjen Badilum MA (2016-2017)

Kemudian, Zarof Ricar berperan sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA, yang jabatan strukturalnya juga setara dengan eselon IIa (PNS golongan IV/d atau golongan IV/e). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2008.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.283.200 hingga Rp5.392.200 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.422.100 hingga Rp5.620.300 per bulan.

Selanjutnya baca: Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA<!--more-->

3. Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA (2017-2022)

Selanjutnya, jabatan terakhir yang dipegang Zarof Ricar adalah Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA. Sebagai kepala badan, jabatan strukturalnya adalah eselon Ia yang juga setara dengan PNS golongan IV/d atau golongan IV/e.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 per bulan.

Selain gaji pokok, Zarof Ricar selama bekerja juga mendapatkan beberapa tunjangan, seperti halnya yang diterima PNS, misalnya tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan umum, tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, hingga gaji ke-13.

Untuk diketahui, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum serta Sekretaris Ditjen Badilum setara dengan kelas jabatan 15e, sedangkan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA menempati kelas jabatan 16a.

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS di MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor: 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

-Kelas jabatan 1 (a-g): Rp1.938.000 - Rp2.219.00

-Kelas jabatan 2 (a-f): Rp2.288.000 - Rp2.540.000

-Kelas jabatan 3 (a-f): Rp2.619.000 - Rp2.909.000

-Kelas jabatan 4 (a-f): Rp2.998.000 - Rp3.211.000

-Kelas jabatan 5 (a-f): Rp3.276.000 - Rp3.540.000

-Kelas jabatan 6 (a-f): Rp3.612.000 - Rp3.902.000

-Kelas jabatan 7 (a-f): Rp3.982.000 - Rp5.510.000

-Kelas jabatan 8 (a-f): Rp5.740.000 - Rp8.071.000

-Kelas jabatan 9 (a-c): Rp4.407.000 - Rp9.121.000

-Kelas jabatan 10 (a-e): Rp9.500.000 - Rp10.936.000

-Kelas jabatan 11 (a-c): Rp12.313.000 - Rp13.360.000

-Kelas jabatan 12 (a-c): Rp13.920.000 - Rp15.104.000

-Kelas jabatan 13 (a-c): Rp15.726.000 - Rp17.064.000

-Kelas jabatan 14 (a-e): Rp17.768.000 - Rp24.991.000

-Kelas jabatan 15 (a-e): Rp26.032.000 - Rp30.634.000

-Kelas jabatan 16 (a-d): Rp31.910.000 - Rp36.058.000

-Kelas jabatan 17: Rp37.560.000

Ade Ridwan Yandwiputraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dia disebut diminta oleh pengacara terdakwa yang berinisial LR untuk memuluskan perkara kasasi dengan korban Dini Sera Afriyanti di tingkat MA.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan Zarof Ricar ditangkap dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penyidik juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dari berbagai mata uang.

“Yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah, sejumlah Rp920.912.303.714,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita beberapa keping emas logam mulia dengan total berat mencapai 51 kilogram atau sekitar Rp75 miliar, dan sejumlah barang bukti uang tunai sejumlah Rp20.414.000 di Hotel Le Meridien, Bali. Lantas, berapa gaji yang diterima Zarof Ricar ketika masih bekerja di MA?

Rincian Gaji Zarof Ricar

Qohar mengungkapkan bahwa Zarof Ricar telah mengakui uang-uang dan logam mulia tersebut didapatkan dari bermain perkara di MA selama 10 tahun. “Yang bersangkutan mengatakan, sebagian besar uangnya hasil dari pengurusan perkara mulai dari 2012 hingga 2022,” ucap Qohar.

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zarof Ricar pertama kali melaporkan jumlah kekayaannya pada 2007 sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), MA.

Kemudian, pada periode 2016-2017, Zarof Ricar mengemban tugas sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA. Dia selanjutnya ditunjuk sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) MA pada 2017-2022, sebelum akhirnya pensiun.

1. Gaji Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA (2007-2016)

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, jabatan direktur adalah jabatan struktural eselon IIa.

Eselon IIa merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan paling rendah IV/d atau golongan paling tinggi IV/e. Dengan demikian, gaji pokok yang diterima Zarof Ricar saat menjadi salah satu direktur di Ditjen Badilum MA adalah Rp2.758.500 hingga Rp4.416.900 per bulan (golongan IV/d).

Sementara itu, gaji PNS golongan IV/e berkisar antara Rp2.875.200 hingga Rp4.603.700 per bulan. Gaji pokok tersebut adalah besaran yang mengikuti ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Namun, perlu diketahui bahwa selama periode 2012 hingga 2016 terjadi beberapa kali perubahan gaji pokok PNS. Selain PP Nomor 15 Tahun 2012, perubahan tersebut juga tertuang dalam PP Nomor 30 Tahun 2015.

2. Gaji Sekretaris Ditjen Badilum MA (2016-2017)

Kemudian, Zarof Ricar berperan sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA, yang jabatan strukturalnya juga setara dengan eselon IIa (PNS golongan IV/d atau golongan IV/e). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2008.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.283.200 hingga Rp5.392.200 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.422.100 hingga Rp5.620.300 per bulan.

Selanjutnya baca: Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA<!--more-->

3. Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA (2017-2022)

Selanjutnya, jabatan terakhir yang dipegang Zarof Ricar adalah Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA. Sebagai kepala badan, jabatan strukturalnya adalah eselon Ia yang juga setara dengan PNS golongan IV/d atau golongan IV/e.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 per bulan.

Selain gaji pokok, Zarof Ricar selama bekerja juga mendapatkan beberapa tunjangan, seperti halnya yang diterima PNS, misalnya tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan umum, tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, hingga gaji ke-13.

Untuk diketahui, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum serta Sekretaris Ditjen Badilum setara dengan kelas jabatan 15e, sedangkan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA menempati kelas jabatan 16a.

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS di MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor: 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

-Kelas jabatan 1 (a-g): Rp1.938.000 - Rp2.219.00

-Kelas jabatan 2 (a-f): Rp2.288.000 - Rp2.540.000

-Kelas jabatan 3 (a-f): Rp2.619.000 - Rp2.909.000

-Kelas jabatan 4 (a-f): Rp2.998.000 - Rp3.211.000

-Kelas jabatan 5 (a-f): Rp3.276.000 - Rp3.540.000

-Kelas jabatan 6 (a-f): Rp3.612.000 - Rp3.902.000

-Kelas jabatan 7 (a-f): Rp3.982.000 - Rp5.510.000

-Kelas jabatan 8 (a-f): Rp5.740.000 - Rp8.071.000

-Kelas jabatan 9 (a-c): Rp4.407.000 - Rp9.121.000

-Kelas jabatan 10 (a-e): Rp9.500.000 - Rp10.936.000

-Kelas jabatan 11 (a-c): Rp12.313.000 - Rp13.360.000

-Kelas jabatan 12 (a-c): Rp13.920.000 - Rp15.104.000

-Kelas jabatan 13 (a-c): Rp15.726.000 - Rp17.064.000

-Kelas jabatan 14 (a-e): Rp17.768.000 - Rp24.991.000

-Kelas jabatan 15 (a-e): Rp26.032.000 - Rp30.634.000

-Kelas jabatan 16 (a-d): Rp31.910.000 - Rp36.058.000

-Kelas jabatan 17: Rp37.560.000

Ade Ridwan Yandwiputraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto akan ada perubahan orientasi input ke outcome.

Dalam orientasi input ada paradigma soal berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, sedangkan orientasi outcome ada pemikiran berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan dan target bisa tercapai.

Rini mengatakan perubahan paradigma itu sesuai arahan dari Prabowo dalam rapat kabinet pada Rabu, 23 Oktober 2024. “Untuk melakukan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Karena itu, Rini mengatakan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Dia mencontohkan, dalam pengentasan kemiskinan kementerian dan lembaga masih mengejar target masing-masing. “Sehingga belum berfokus pada kinerja atau capaian bersama,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri. Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN.

“Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Dalam 100 hari kerja, Rini mengatakan Kemenpan RB akan fokus membentuk dan menata organisasi kementerian Kabinet Merah Putih sekaligus pengisian jabatan Aparatur Sipil negara di kabinet. Selain itu, Kemenpan RB juga akan menetapkan peraturan presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP). Kemudian, Kemenpan RB juga akan menata tenaga non-ASN. “Kami bergerak terus,” kata Rini.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kemenkeu akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.

Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto akan ada perubahan orientasi input ke outcome.

Dalam orientasi input ada paradigma soal berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, sedangkan orientasi outcome ada pemikiran berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan dan target bisa tercapai.

Rini mengatakan perubahan paradigma itu sesuai arahan dari Prabowo dalam rapat kabinet pada Rabu, 23 Oktober 2024. “Untuk melakukan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Karena itu, Rini mengatakan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Dia mencontohkan, dalam pengentasan kemiskinan kementerian dan lembaga masih mengejar target masing-masing. “Sehingga belum berfokus pada kinerja atau capaian bersama,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri. Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN.

“Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Dalam 100 hari kerja, Rini mengatakan Kemenpan RB akan fokus membentuk dan menata organisasi kementerian Kabinet Merah Putih sekaligus pengisian jabatan Aparatur Sipil negara di kabinet. Selain itu, Kemenpan RB juga akan menetapkan peraturan presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP). Kemudian, Kemenpan RB juga akan menata tenaga non-ASN. “Kami bergerak terus,” kata Rini.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kemenkeu akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.

Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Muliaman Hadad untuk mengepalai lembaga negara baru, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Badan baru ini ditugaskan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap,” ujar Muliaman Hadad usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Sebelum dipercayakan Prabowo untuk menjadi Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia juga pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss.

Bagaimana riwayat karier Muliaman sebelum ini?

Jebolan UI dan Harvard

Muliaman Darmansyah Hadad lahir pada 3 April 1960 di Bekasi, Jawa Barat. Menyitir dari profil LinkedIn-nya, Muliaman mengenyam pendidikan tinggi di institusi-institusi ternama. Ia menyandang gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) setelah berkuliah dari 1979 hingga 1983.

Kemudian, ia menamatkan program Magister di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, pada 1991, mendapatkan gelar Master of Public Administration (administrasi publik). Setelah itu ia menempuh program doktor di Monash University dan menjadi PhD di bidang Banking and Finance (perbankan dan keuangan) pada 1996.

Berkarier di Bank Indonesia hingga OJK

Muliaman Hadad mencatat pekerjaan pertama di profil LinkedIn-nya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2006 - 2012. Ia kemudian melanjutkan kariernya di OJK, menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner pada 2012 - 2017.

Pria yang kini berusia 64 tahun itu duduk di kursi Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Diponegoro (Undip) dari 2016 hingga 2021. Ia menjadi dosen ekonomi dan bisnis di PTN itu sejak 2017, dan dikukuhkan sebagai guru besar pada 2018. Masih aktif di dunia akademik, pada Maret lalu ia terpilih sebagai Ketua MWA Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2024 – 2029.

Di masa pemerintahannya, Jokowi mengutus Muliaman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari 2018 hingga 2023.

Muliaman Hadad saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dan Komisaris Independen di PT Astra International Tbk sejak 2023.

Hammam Izzuddin dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto memastikan kegiatan operasional Sritex tetap berjalan normal usai diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

“(Operasional) berjalan normal,” ujar Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Iwan menyebut, sebanyak 50.000 karyawan Sritex Grup saat ini masih memiliki semangat yang sama. Ia pun menegaskan, seluruh lapisan, baik direksi, komisaris, dan karyawan Sritex harus memupuk semangat yang kuat untuk menghadapi kondisi ini.

“Kita harus punya spirit, terutama saat ini spirit-lah yang harus kita kuatkan,” kata dia.

Saat ditanyai mengenai hasil pertemuannya dengan Menteri Perindustrian hari ini, Iwan mengatakan mereka tengah merumuskan strategi besar untuk menyelamatkan Sritex. Menperin, kata Iwan, juga memerintahkannya untuk menjaga operasional perusahaan agar tetap berjalan meski telah diputus pailit.

“Arahan dari Pak menteri tetep harus jalan, harus beroperasional dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menekankan ada tiga fondasi penting untuk kejar target pertumbuhan ekonomi era Presiden Prabowo. Tiga dasar utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu adalah keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi.

Hal itu disampaikan Wamenkeu dalam diskusi Eurasia Group Roundtable dihadapan pemimpin global di Washington D.C. "Tiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang yang nyata, dan saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan," ujarnya lewat pernyataan tertulis di laman Kementerian Keuangan, Senin, 28 Oktober 2024.

Keponakan Prabowo Subianto itu menambahkan, Kementerian Keuangan saat ini juga sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru. Tidak hanya terbatas pada infrastruktur dan penghiliran, tetapi juga pada sektor pariwisata dan digitalisasi.

Ia mengakui adanya kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, dan kesinambungan ini memungkinkan Indonesia akan tetap menarik bagi investor global. Namun pemerintahan periode 2024-2029 akan tetap memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain. "Presiden Prabowo akan memperluas itu (pertumbuhan ekonomi baru), fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," ujarnya.

Dalam diskusi yang dihadiri beberapa pemangku kementingan global itu, Thomas juga menerangkan pentingnya strategi untuk mendukung kelas menengah yang berkembang dan tantangan pasca-pandemi. Pemerintah saat ini menurut dia terus berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda di Indonesia. Sembari tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Mengenai target fiskal, pria yang akrab disapa Tommy itu menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3 persen, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Anggaran tahun depan ditargetkan dengan defisit sebesar 2,53 persen, dan menurutnya ini sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

Sebelumnya Prabowo Subianto menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal meningkat pada lima tahun pemerintahannya.”Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8 persen,” kata dia saat menyampaikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024 dipantau daring.

Pemimpin Partai Gerindra tersebut mengatakan telah bertaruh dengan menteri di sebuah negara. Jika di bawah kepemimpinannya Indonesia meraih pertumbuhan delapan persen, Prabowo akan dibelikan makan malam. Ia yakin hal itu dapat diraih karena potensi dan kekayaan Indonesia cukup besar

Sementara itu, Lembaga Dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan 5,1 persen hingga 2029. Prediksi organisasi ekonomi global itu jauh dari target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto berencana memutihkan utang yang membebani enam juta petani dan nelayan sejak krisis moneter 1998. Hal ini diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden untuk pemutihan utang petani dan nelayan tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan akan segera ditandatangani.

Hashim menjelaskan bahwa para petani dan nelayan yang terlilit utang kini kesulitan mengakses pinjaman bank, karena data mereka selalu ditolak di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun utang mereka telah lama dihapus dan dibekukan oleh bank, hak penagihan dari pihak bank tetap ada, membuat mereka tidak memiliki akses ke kredit formal. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya beralih ke rentenir atau pinjaman online.

Rencana ini disambut baik oleh para petani dan nelayan. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyampaikan bahwa kegagalan pelunasan utang oleh petani tidak sepenuhnya merupakan kesalahan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh krisis moneter pada era Orde Baru. Henry menegaskan bahwa pemutihan utang menjadi langkah yang tepat karena utang-utang tersebut memang sulit dilunasi akibat kondisi ekonomi saat itu.

Namun, Henry menambahkan bahwa perlu dipastikan apakah pemutihan ini akan mencakup semua utang petani atau hanya yang timbul sekitar tahun 1998. Bagi petani yang ingin mengajukan pinjaman baru setelah pemutihan ini, ia mengusulkan agar diberikan semacam catatan khusus untuk mencegah persepsi bahwa utang baru juga dapat dihapuskan seperti sebelumnya.

Sebelumnya, dalam kampanye, calon presiden Ganjar Pranowo juga menyampaikan gagasan serupa dengan mengusulkan penghapusan utang macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang totalnya mencapai Rp 600 miliar.

"Catat ini semua petani, nelayan, akan dibebaskan kalau selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan, akan diputihkan," kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis, 25 Januari 2024.

Mahfud mengatakan nilai kredit macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan kredit macet tersebut tidak akan membebani keuangan negara.

"Kami sudah menghitung jumlah kredit petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya Rp 688 miliar," ujarnya.

Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), Ade Cahyo Nugroho, merespons positif rencana Presiden untuk memutihkan utang sekitar enam juta petani dan nelayan. Ade melihat langkah ini sebagai peluang perbankan untuk memperluas basis nasabah, terutama karena beberapa nasabah dengan riwayat kredit bermasalah di masa lalu mungkin kini telah mengalami peningkatan kondisi finansial.

Ade mengungkapkan bahwa nasabah yang pernah mengalami kesulitan pembayaran biasanya masuk ke daftar hitam, yang menghalangi akses mereka ke layanan perbankan untuk selamanya. Rencana ini dianggap sebagai langkah Presiden untuk memberikan kesempatan baru bagi mereka.

Di kesempatan yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), Thomas Wahyudi, juga menyambut baik rencana pemutihan utang petani nelayan tersebut. Thomas menilai bahwa kebijakan ini akan mendukung keberlangsungan ekonomi bagi sebagian kalangan masyarakat dan membuka peluang bagi perbankan untuk menjangkau pasar baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empat pesan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mencapai target swasembada pangan. Hal ini diungkapkan Amran dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Utama Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin, 28 Oktober 2024.

Amran menuturkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta program swasembada pangan diselenggarakan mecegah praktik korupsi. Menurut dia, korupsi dapat menghambat kemajuan sektor pertanian. “Integritas yang kuat di dalam Kementan akan membangun kepercayaan publik” ujar Amran lewat keterangan tertulis.

Prabowo juga menginginkan program berjalan dengan penggunaan anggaran yang efisien. Setiap Rupiah yang dialokasikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Amran berharap, efisiensi ini menjadi acuan dalam setiap program agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama petani.

Kepada Amran, Prabowo juga berpesan adanya kerja sama antarpegawai dalam mencapai target ketahanan pangan. Kepala Negara menggarisbawahi keberhasilan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang solid dari seluruh lapisan kementerian. “Keberhasilan ini membutuhkan kerja sama yang kuat dan komitmen penuh dari semua pihak,” ujar Amran, meneruskan pesan Prabowo kepada jajarannya.

Eks Menteri Pertahanan juga meminta komitmen mencapai swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu dekat. Amran menargetkan, swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu empat tahun. Namun dengan kerja sama berbagai pihak, ia meyakini target tersebut dapat diraih dalam waktu kurang dari tiga tahun. “Kita akan mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin,” ucap Amran.

Sedangkan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Prabowo mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mencopot seorang pejabat setingkat direktur di Kementerian Pertanian atau Kementan. Pejabat eselon II yang belum diungkap identitasnya itu dicopot karena diduga terlibat praktik korupsi.

“Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan,” ujar Amran lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam laporan yang diterimanya, politikus cum pengusaha ini mengatakan pejabat itu diduga menerima uang pelicin sebesar Rp700 juta. Dari jumlah yang dituduhkan, pejabat ini mengakui menerina Rp 500 juta di antaranya.

Bapak dari politikus Partai Gerindra Andi Amar Ma'ruf Sulaiman ini mengatakan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementan untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh dan langkah hukum yang tepat bagi pejabat ini.

“Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), yang menginginkan kementerian beroperasi dengan profesional dan transparan,” kata pendiri perusahaan Tiran Group ini.

Amran mengaku telah menandatangani surat pemberhentian pejabat itu. Kementan juga akan memproses kasus tersebut lebih lanjut melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menteri dengan kekayaan bersih terbesar ketiga di Kabinet Merah Putih ini berharap, tindakan ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas.

Amran sebelumnya juga telah menyerahkan tiga pegawai Kementan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Ketiganya diduga melakukan praktik percaloan dengan meminta uang kepada pengusaha hingga mencapai Rp 10 miliar.

Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ini mengklaim mencopot ketiganya dalam waktu hanya hitungan menit. Ia mendapatkan laporan soal dugaan keterlibatan tiga orang pejabat itu pada Rabu malam, 16 Oktober 2024. Hari berikutnya, Amran memanggil ketiga pejabat yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya itu.

Selang lima menit pertemuan, ia langsung mencopot mereka. “Kenapa? Karena yang tiga orang ini sudah menerima uang kurang lebih Rp10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan aksi solidaritas dengan mengenakan pita hitam bertuliskan “Selamatkan Sritex” di lengan kiri mereka. Aksi ini diunggah pada akun instagram @sritexindonesia, sejak Jumat, 25 Oktober 2024 hingga Ahad, 26 Oktober 2024.

Aksi kolektif ini mereka lakukan usai Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.

“Pita Hitam di Sritex adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar Sritex untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” tulis keterangan foto yang diunggah di akun Instagram resmi Sritex Indonesia, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Tak hanya pekerja, para pedagang yang berjualan di depan pabrik tekstil Sritex juga nampak mengenakan pita hitam tersebut.

Akun itu menyebut penggunaan pita hitam ini bukan menyiratkan simbol kesedihan. Melainkan, simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar Sritex untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Mereka mengatakan Sritex tak hanya mesin produksi, tetapi juga rumah bagi ratusan ribu keluarga.

Mereka menulis, “Selamatkan Sritex agar kami terus dapat berinovasi dan membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyebut, operasional Sritex berjalan secara normal meski telah dinyatakan pailit. Ia menekankan, seluruh stakeholder Sritex, mulai dari direksi, komisaris, hingga pekerja harus memiliki spirit yang kuat.

"Kita harus punya spirit ya, ini terutama yang harus kita kuatkan," ujarnya saat ditemui wartawan usai audiensi dengan Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.