TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dia mempertanyakan kesiapan anggaran Kementan bila harus mengoperasikan badan usaha pelat merah bidang logistik tersebut.

“Kalau Bulog ditarik ke Kementan, terus disuruh membeli semua komoditas, siapa yang membiayai?” ucapnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Usulan untuk menarik Badan Urusan Logistik ke bawah Kementan sebelumnya berdengung dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Tak hanya Bulog, dia juga mengusulkan agar PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam alur kooordinasi lembaganya. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

Sudaryono menyebut usul ini bakal diajukan pada tahun depan, melalui peraturan presiden (perpres) tentang pengelolaan pertanian. "Intinya organisasi tetap ada di situ semua, tapi “ketua kelasnya” adalah Menteri Pertanian," ucap Sudaryono lewat keterangan tertulis, Jumat, 27 September 2024.

Menurut Khudori, hanya sedikit publik yang menyadari bahwa operasional Bulog sudah tidak lagi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perusaan milik negara itu bekerja dengan sistem pascabayar, artinya memakai kredit perbankan komersial. Dengan kata lain, Bulog harus menanggung bunga kredit untuk melaksanakan tugas negara.

“Setelah tugasnya selesai, baru bisa mengklaim kepada pemerintah,” ucap pakar pertanian lulusan Universitas Jember tersebut.

Sistem pendanaan Bulog ini dinilai tidak efisien, terutama karena harus memakai dana perbankan komersial. Harga yang dibayar oleh pemerintah, menurut Khudori, lebih mahal dibanding swasta.

Situasi akan berbeda jika sejak awal pemerintah mengalokasikan APBN untuk operasional Bulog. Namun, Khudori mengakui besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk operator beras tersebut. Jika Bulog diminta membeli 10 persen dari kebutuhan konsumsi beras, jumlahnya bisa mencapai 3 juta ton.

“Dengan asumsi harga beras Rp 10 ribu per kilogram, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 30 triliun,” tuturnya.

Alih-alih menarik Bulog, Khudori mengingatkan Kementan untuk menyelesaikan permasalahan harga beras dan bahan pangan lainnya. Dia menilai harga belum seimbang karena pemerintah gagal mempertemukan tanaman di hulu dengan kebutuhan di pasar.

Sebagai contoh, petani beramai-ramai menanam cabai ketika harganya sedang bagus. Namun, harganya justru jatuh saat musim panen. Kondisi ketika kebutuhan pasar tidak naik, ucap Khudori, termasuk pekerjaan rumah yang tersisa untuk Kementan. “Mempertemukan kebutuhan di pasar dengan di hulu. Supaya petani itu menanam tidak ngawur,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Survei Persepsi Petani 2024 yang dilakukan terhadap 304 petani di seluruh Indonesia mengungkapkan kondisi pertanian yang semakin memprihatinkan. Survei ini dilaksanakan pada 10-20 September 2024 oleh LaporIklim, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Tani dan Nelayan Center (TNC), serta Gerakan Petani Nusantara (GPN).

1. Petani Sulit Akses Perbaikan Irigasi

Temuan tersebut menegaskan bahwa para petani semakin pesimis melihat masa depan sektor pertanian, terutama karena masalah agraria yang tak kunjung terselesaikan, lahan garapan yang semakin sempit, dan kedaulatan pangan yang terasa kian jauh dari jangkauan.

Kepala Tani dan Nelayan Center, Hermanu Triwidodo, menjelaskan bahwa survei ini menunjukkan betapa akses petani terhadap sumber daya pertanian masih sangat terbatas. Sebanyak 30,6 persen petani melaporkan tidak ada perbaikan dalam akses irigasi.

Selain itu, 35,9 persen petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk, sementara 43,8 persen mengatakan mereka tidak memiliki akses permodalan yang memadai. Tak hanya itu, hampir separuh responden, tepatnya 47 persen, merasa lahan yang mereka garap tidak cukup untuk menunjang produktivitas.

2. Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia

Menurut Hermanu, data ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki akses ke sumber daya produksi masih jauh dari memadai. Dibandingkan survei serupa pada 2018, kondisi akses irigasi, pupuk, permodalan, dan lahan justru memburuk atau stagnan. Ini menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, persoalan mendasar dalam sektor pertanian belum teratasi.

Survei tersebut bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober. Tema tahun ini, "Right to Foods for a Better Life and a Better Future," selaras dengan isu-isu yang diangkat dalam survei. Krisis iklim dan kebijakan agraria yang tidak berpihak semakin menyulitkan petani untuk mendapatkan lahan dan sumber daya. Situasi ini tentu berdampak langsung pada kinerja produksi pangan nasional.

3. Program Pemerintah Belum Efektif

Hasil survei juga menyoroti bahwa 53 persen petani merasa program-program pemerintah belum mampu meningkatkan hasil panen mereka. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian terhadap ketersediaan pupuk organik dan benih unggul, dua faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Sebanyak 51,6 persen petani mengaku tidak pernah menerima pupuk organik dari pemerintah, sementara hampir separuh responden juga mengatakan tidak mendapatkan bantuan benih unggul sama sekali.

Hermanu menambahkan bahwa mayoritas petani, sekitar 76 persen, masih menggunakan benih buatan sendiri yang kualitasnya belum tentu terjamin. Hal ini meningkatkan risiko penurunan produktivitas dan bahkan gagal panen. Selain itu, minimnya penyuluhan dari pemerintah selama sepuluh tahun terakhir turut memperburuk situasi, sebagaimana dikeluhkan oleh 45,1 persen responden.

4. Petani Tidak Dilibatkan Proses Perumusan Kebijakan

Banyak petani merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Sekitar 46,4 persen mengaku tidak pernah diajak berdialog oleh perangkat desa, pemerintah daerah, atau dinas terkait. Kondisi ini juga terlihat dalam penentuan harga gabah. Sebanyak 45,4 persen petani menyatakan bahwa harga gabah yang ditetapkan pemerintah tidak menguntungkan. Partisipasi petani dalam menentukan kebijakan harga juga masih minim, dengan hanya 36,2 persen yang merasa dilibatkan.

Hermanu menilai bahwa salah satu akar masalahnya terletak pada kegagalan pemerintah dalam menerjemahkan konsep kedaulatan pangan ke dalam kebijakan yang tepat. Berbagai program yang dijalankan selama ini dinilai tidak menjawab kebutuhan riil petani atau bahkan melenceng dari tujuan awal.

5. Penurunan Produksi Padi

Situasi semakin diperburuk oleh penurunan produksi padi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2023 tercatat sebesar 10,21 juta hektare, turun 238.970 hektare atau 2,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk juga mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,10 juta ton pada 2023.

Penurunan produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor pertanian sedang berada dalam tekanan serius. Di tengah kondisi yang semakin sulit, para petani mendesak pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Hermanu menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera berbenah, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan akan semakin sulit dicapai.

BRICS menentang dan mengutuk praktik penjatuhan sanksi yang bermuatan politik dan tidak berdasarkan hukum yang bisa merusak perkembangan negara lain.

TEMPO.CO, Banjarmasin - Masyarakat Dayak Batulasung menduduki lahan sengketa perkebunan sawit PT Jhonlin Agro Raya Tbk di Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru pada Kamis, 24 Oktober 2024. Aksi pendudukan kebun sawit ini diikuti ritual adat Dayak dengan memasang ancak pada dahan sawit.

“Ritual adatnya memanggil roh nenek moyang supaya menjaga, memelihara lahan atau tanah leluhur kami. Kemudian menjauhkan dari kemungkaran, keserakahan orang-orang yang telah merampok hak-hak adat Dayak,” kata Sartono Petrus, sesepuh Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan yang ikut aksi pendudukan kebun PT JAR, Kamis 24 Oktober 2024.

Melalui pendudukan lahan dan ritual adat, masyarakat mempertanyakan ganti rugi tanam tumbuh dan plasma atas 5.801 hektar kebun sawit Sungai Kamboyan Estate (SKBE) dan Sungai Mantawakan Estate (SMKE) milik PT Jhonlin Agro Raya Tbk. Dasar luasan lahan yang diklaim masyarakat mengacu pada tiga Peraturan Bupati Kotabaru: Nomor 50 Tahun 2020, Nomor 32 Tahun 2017, dan Nomor 201 Tahun 2022.

Tiga perbup itu mengatur batas administrasi Desa Cantung Kiri Hilir. "Di dalam tiga perbup ini terdapat kebun PT JAR dengan luasan 5.801 hektar," kata Penjabat Kepala Desa Cantung Kiri Hilir, Alekman.

Menurut Alekman, Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu dan Koramil menyambungkan aspirasi masyarakat ke manajemen PT JAR. Setelah menunggu tiga jam di lokasi pendudukan lahan, kata dia, pihak kepolisian mengabarkan bahwa PT JAR siap mediasi dengan mediator Pemkab Kotabaru.

“PT JAR siap mediasi dengan penengah Pemkab Kotabaru. Kami segera bersurat ke Bupati Kotabaru. Kami juga minta manajemen PT JAR bersurat ke Bupati Kotabaru,” kata Alekman.

Kepala Adat Dayak Batulasung, Riwinto, mengatakan masyarakat berharap pelaksanaan mediasi sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak. Menurut Riwinto, persoalan ini pernah mengemuka pada 2019 lalu, tapi belum ada solusinya.

“Ada ketidakpuasan masyarakat. Menurut kami 5.801 hektar itu hutan ulayat Dayak Batulasung, sehingga kami ada hak di situ,” kata Riwinto.

Riwinto turut mempersoalkan lahan sawit 96 hektar yang dikuasai oleh PT JAR dari pelepasan kawasan lewat program TORA tahun 2019. Sebab, kata dia, lahan itu seharusnya untuk pertanian masyarakat Desa Cantung Kiri Hilir. "Ternyata saat ini juga dijadikan kebun PT JAR," ucapnya.

Juru bicara dan legal PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Dedy Hari Suprianto, menyerahkan persoalan ini ke Kepala Polsek Kelumpang Hulu dan aparat yang hadir di lokasi. “Silakan langsung bertanya ke beliau, bagaimana kondisi lapangan,” kata Dedy.

Alekman ingin mengakomodir masyarakat yang merasa punya surat penguasaan fisik tanah, tapi belum menerima ganti kerugian. Padahal, kata dia, perolehan Hak Guna Usaha di atas penguasaan pihak lain, harus diberi ganti kerugian tanam tumbuh sesuai kesepakatan.

Ia menyatakan siap berunding menentukan skema terbaik ganti kerugian tanam tumbuh tanah masyarakat yang belum menerima pembayaran.

Selain itu, kata Alekman, masyarakat mempersoalkan kemitraan plasma sawit oleh emiten berkode JARR ini. Ia mengingatkan perusahaan harus menyisihkan 20 persen lahan untuk kebun plasma masyarakat dari total lahan yang diusahakan perusahaan. Di Desa Cantung Kiri Hilir, setahu dia, PT JAR belum melaksanakan pola 80:20, yakni 80 persen kebun inti dan 20 persen kebun plasma.

“Tanah itu dikelola masyarakat secara adat sejak 1936. Tahun 2017 jadi lahan kebun sawit PT JAR, padahal belum pernah ditemukan berkas ganti rugi tanam tumbuh dan surat jual beli. Sosialisasi pun belum pernah,” ucap Alekman.

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan wajib membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan.

Tujuannya agar peserta dapat menikmati layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, peserta yang tidak membayar iuran tidak dikenakan denda. Namun, status kepesertaan akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta harus melunasi sisa iuran bulanan yang masih tertunggak. Lantas, bagaimana cara mengetahui tunggakan iuran program JKN-KISBPJS Kesehatan? Berikut beberapa metode secara daring yang dapat dilakukan.

Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

1. Lewat Care Center 165

BPJS Kesehatan Care Center 165 adalah layanan informasi melalui mesin penjawabvoice interactiveJKN (Vika).

Melalui sistem Care Center 165, peserta dapat meminta informasi terkait besaran tunggakan iuran program JKN-KIS.

Berikut langkah-langkah untuk mengakses layanan Care Center 165:

-Telepon ke nomor 165.

-Masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan (noka) atau nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir.

-Kemudian, sampaikan tujuan untuk mengetahui besaran tunggakan iuran.

Selain melalui telepon, layanan Care Center 165 juga dapat diakses melalui situs resmi BPJS Kesehatan. Berikut tutorial untuk melakukannya:

-Akses tautan bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan ikon melayang bertuliskan angka 165.

-Isi NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang bagian syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan keinginan untuk menerima informasi terkait besaran tunggakan iuran.

2. Lewat Pandawa

Peserta juga bisa memanfaatkan sistem Pelayanan Administrasi MelaluiWhatsAppatau Pandawa untuk meminta informasi terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan cara sebagai berikut:

-Kirim pesan ke nomor 081-18-165-165 pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

-Pilih menu Informasi.

-Pada pilihan Menu Informasi, ketuk opsi Cek Status Kepesertaan, lalu klik Kirim.

-Ketik NIK atau noka, lalu kirim.

-Selanjutnya, masukkan tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal, misalnya 1992-02-22.

-Kemudian, sistem Pandawa akan menampilkan nama peserta, jumlah tagihan, dan status pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

3. Lewat Aplikasi Mobile JKN

Untuk melihat nominal tunggakan iuran program JKN-KIS, peserta dapat memanfaatkan menu Info Iuran pada aplikasi Mobile JKN, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

-Pasang aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store.

-Ketuk tombol Daftar.

-Isi formulir pendaftaran akun meliputi NIK, nama, dan tanggal lahir.

-Ketik kode captcha yang muncul di layar, lalu klik Verifikasi Data.

-Isi nomor ponsel, lalu klik Kirim Kode Verifikasi.

-Centang kolom syarat dan ketentuan, lalu ketuk Selanjutnya.

-Pada halaman verifikasi, isi kode OTP.

-Ketuk Registrasi dan peserta akan diarahkan ke halaman utama.

-Pilih Menu Lainnya.

-Tekan tombol Info Iuran.

-Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah tagihan.

4. Lewat e-Commerce

Masyarakat juga bisa mengakses aplikasie-commerceuntuk melihat jumlah tunggakan iuran program JKN-KIS, salah satunya melalui Tokopedia, dengan cara sebagai berikut:

-Masuk ke akun (login) Tokopedia.

-Pada halaman beranda, pilih menu Top-Up & Tagihan.

-Ketuk opsi BPJS.

-Pilih jenis BPJS Denda.

-Masukkan 13 digit nomor virtual akun BPJS Kesehatan sesuai dengan noka.

-Tekan tombol Bayar.

5. Lewat M-Banking

Beberapa aplikasimobile bankingataum-bankingmenyediakan layanan khusus untuk melihat tunggakan iuran BPJS Kesehatan, salah satunya adalah BRImo. Berikut panduan untuk mempraktikkannya:

-Loginke aplikasi BRImo.

-Di halaman utama, pilih menu Tagihan.

-Tekan opsi BPJS.

-Klik Pembayaran Baru.

-Pilih opsi BPJS Denda.

-Masukkan noka.

-Tekan tombol Lanjutkan untuk melihat besaran tagihan tertunggak.

6. Lewat e-Wallet

Sejumlah aplikasie-walletatau dompet digital juga menawarkan layanan pemeriksaan jumlah tagihan iuran program JKN-KIS, misalnya GoPay. Berikut langkah-langkah untuk mengeceknya:

-Loginke aplikasi GoPay.

-Pilih menu Tagihan & Pulsa.

-Pilih opsi BPJS, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Pilih layanan BPJS Denda.

-Masukkan ID Pelanggan, lalu klik Lanjut.

-Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

7. Lewat Aplikasi Ojek Online

Beberapa aplikasi perpesanan ojekonlinejuga menyediakan menu khusus untuk melihat jumlah tagihan iuran program JKN-KIS, seperti Gojek, yang bisa diakses dengan cara berikut:

-Loginke aplikasi Gojek.

-Di halaman beranda, pilih opsi Go Tagihan.

-Pada bagian Bayar & Tagihan, ketuk BPJS.

-Pilih layanan BPJS Denda.

-Masukkan ID Pelanggan, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Berikutnya, sistem akan menampilkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

INFO NASIONAL- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) umumkan hasilYear to Date(YTD)September 2024. Pada laporan keuangannya, hingga akhir kuartal III-2024 Unilever Indonesia berhasil meraih penjualan bersih sebesar Rp 27,4 triliun, dan membukukan laba bersih sebesar Rp 3 triliun.

Meskipun menghadapi banyak tantangan dalam hal kinerja, Unilever Indonesia masih mempertahankan pangsa pasar yang cukup kuat dengan tetap menjadimarket leaderdi 13 kategori. Ini menunjukan bahwa produk Unilever tetap menjadi pilihan konsumen.

Direktur Utama Unilever Indonesia, Benjie Yap mengatakan, melihat dari hasil kinerja 2024, Unilever Indonesia sedang menavigasi tantangan. Unilever Indonesia pun, kata dia, memahami dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya.

“Sembari terus beradaptasi pada lanskap pasar yang terus berkembang pesat, kami tetap fokus menghasilkan inovasi yang berkualitas dan konsisten untuk konsumen kami,” ujarnya, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyesuaian mulai dari menyempurnakan ragam produk untuk konsumen, hingga memperkuat efisiensi operasional dengan menggunakan perspektif jangka panjang sebagai panduan.

“Meskipun diperlukan waktu untuk melihat dampak dari penyesuaian ini. saya yakin dengan kemampuan yang kami miliki untuk memulihkan dan menumbuhkan kinerja. Perseroan berkomitmen untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan siap untuk meraih peluang masa depan,” kata dia.

Unilever Indonesia pun terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini dengan berbagai aksi utama dengan memperbaiki kategori, saluran, biaya dan organisasi. Inilever Indonesia juga memperkuat merek dan portofolio utama dengan meluncurkan produk dengan format yang baru, seperti Tresemme Serum, Ponds Sun Serum, dan Royco Saus Tiram yang sejak diluncurkan mendapatkan respon positif dari konsumen.

Unilever Indonesia juga gencar melakukan transformasi padadistributive trade(DT) dan manajemen stok yang efektif sekaligus mengoptimalkan promosi agar tetap kompetitif saat berinvestasi di merek dan portofolio. Selain itu, memperkuat kehadiran dan kinerja di media sosial juga terus dimasifkan karena saat ini media sosial merupakan tempat belanja yang disukai oleh semakin banyak konsumen.

Pada aspek biaya, Unilever Indonesia akan menelaah dan mengatur ulang biaya, memperbaiki alokasi sumber daya dan memfokuskan investasi pada prioritas strategis yang akan mendorong pertumbuhan kinerja dan inovasi.

Selain itu, memperkuat organisasi agar lebih efisien dan akuntabel melalui transformasi berkelanjutan, termasuk perubahan di tingkat kepemimpinan juga terus dilakukan. Perseroan percaya bahwa transformasi organisasi akan membawa energi baru, budaya perbaikan berkelanjutan, dan inovasi. Dengan demikian, bisnis selalu siap untuk tantangan dan peluang di masa depan.

"Kami sedang menjalankan transformasi menyeluruh dan mendorong perbaikan operasional yang akan membutuhkan waktu setidaknya hingga paruh pertama tahun depan. Kami sepenuhnya percaya bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. Kami juga percaya akan kemampuan kami untuk membalikkan kinerja. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk bangkit lebih kuat, tangguh, dan sigap untuk meraih peluang di masa depan,” kata Benjie Yap. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut Bank Tanah menjadi salah satu kunci kesuksesan program 3 juta rumah. Ia pun bakal berkoordinasi agar bisa mendapatkan lahan untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Maruarar juga mengklaim telah bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang lahan-lahan yang bisa digunakan kementeriannya untuk membangun rumah.

"Kementerian Perumahan akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” ujar Maruarar di kantornya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024. “Caranya, menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear agar pembangunannya berjalan lancar.”

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024. Presiden ke-8 Indonesia itu berjanji membangun rumah rakyat sebanyak 2 juta di pedesaaan dan 2 juta di perkotaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan pemerintah akan merealisasikan program tersebut untuk menutup kesenjangan kebutuhan dengan kepemilikan rumah masyarakat alias backlog yang kini jumlahnya mencapai 13 juta. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni yang tercatat sebanyak 26 juta.

"Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri i sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam, 21 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI, Ade Cahyo Nugroho, angkat bicara merespons rencana Presiden Prabowo Subianto memutihkan utang enam juta orang petani dan nelayan.

Ade menyambut baik hal tersebut karena bisa jadi peluang perbankan untuk menambah jumlah nasabah. Pasalnya, nasabah yang memiliki permasalahan kredit di masa lalu bisa jadi telah mengalami perbaikan.

“Kita tahu kan, ada banyak nasabah yang di masa lalu, entah karena cerita apa mengalami kesulitan membayar. Ini niat baik Pak Presiden baru untuk membuka kesempatan bagi mereka,” kata Ade dalam Indonesia Industry Outlook 2025 yang digelar secara daring, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Ade, nasabah yang mengalami permasalahan pembayaran kredit di masa lalu umumnya masuk ke daftar hitam atau black list. Sehingga, kata dia, tidak bisa mengakses layanan perbankan selamanya.

Pada forum yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Thomas Wahyudi, menilai hal tersebut sebagai rencana baik. Terutama, untuk keberlangsungan ekonomi sebagian kalangan masyarakat.

“Ini membuka peluang baru bagi perbankan untuk tap market,” kata Thomas.

Sebelumnya, kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden untuk pemutihan utang jutaan petani disebut oleh Hashim Djojohadikusumo pada Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Adik Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan masih terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang memiliki utang.

Ade menambahkan, pihak perbankan tentunya telah memiliki mekanisme terperinci untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah. Selain itu, menurutnya recovery rate nasabah yang mengalami permasalahan kredit di masa lalu ini sudah sangat kecil.

“Jadi sudah nggak bisa kita apa-apain,” katanya. Sehingga, ia menilai rencana itu jadi potensi untuk menjaring konsumen potensial baru bagi perbankan.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi pada penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto tentang yang kaya membantu yang miskin, yang miskin bersatu. Pidato yang disampaikan Prabowo itu setelah dilantik sebagai Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Minggu lalu, 20 Oktober 2024.

"Pak Presiden Prabowo kan jelas dalam pidato kenegaraannya di MPR dalam pelantikan. Yang kuat, yang kaya membantu yang lemah dan yang miskin. Yang lemah dan yang miskin bersatu," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, pidato yang disampaikan Prabowo dinilai bertolak belakang dengan realita yang terjadi di lapangan. Said Iqbal mengatakan, kebijakan yang disampaikan Prabowo ketika di MPR juga dianggap mustahil untuk menaikan perekonomian Indonesia menjadi 8 persen.

"Orang nombok, masa kita kerja nombok, gaji kita nombok bayar barang, mana ada di dunia seperti ini. Krisis enggak, ekonomi tumbuh 5,2 persen tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1 persen," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menuturkan, ambisi Prabowo menaikkan kondisi ekonomi menjadi 8 persen tetap akan mustahil, jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 masih digunakan. Menurut Said Iqbal, apabila regulasi itu masih ada di Indonesia, daya beli masyarakat akan terus mengalami penurunan.

"Mustahil, ekonomi tumbuh 8 persen kalau gaji naiknya pakai PP nomor 51 tahun 2023. Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah," tutur Said Iqbal.

Sementara itu, dia menganggap, bahwa kondisi perekonomian Indonesia bukan berasaskan Pancasila. Melainkan, kata Said Iqbal, ekonomi Indonesia saat ini berasaskan neoliberal.

"Nah gimana mau ekonomi Pancasila kalau orang kerja, kita yang kerja, melalui teman-teman media, sampaikan kepada rakyat, rakyat yang kerja, tapi disuruh nombok," ucap Said Iqbal.

Menurut dia, ekonomi dengan berlandaskan neoliberal hanya memberi keuntungan bagi para pemodal. Sementara, kata Said Iqbal, para pekerja buruh swasta justru sulit mendapatkan kondisi perekonomian yang layak untuk hidup.

"Gimana bicara hukum ekonomi Pancasila kalau neoliberal, yaitu memberi kemudahan dan perlindungan kepada pemodal, dan menghantam, menekan, mempersulit kelas menengah bawah," kata dia.

Ia berujar, upah para buruh saat ini tidak mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun. Dia mengatakan, dalam dua tahun terakhir gaji para buruh hanya mengalami kenaikan sebesar 1.58 persen.

"Karena harga barang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Para pemodal, berartikan neoliberal, dilindungi oleh Undang-Undang, oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 oleh Omnibus Law," tutur Said Iqbal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengungkapkan ada 33 perusahaan baru yang sedang mengantre untuk mengusulkan nomor baru sebagai eksportir produk perikanan ke pasar Uni Eropa. Pemerintah saat ini masih menunggu persetujuan yang disesuikan dengan syarat prosedural yang diminta langsung oleh pasar Uni Eropa.

Berdasarkan data yang dipaparkan KKP, hingga saat ini, total ada 176 jumlah perusahaan Indonesia yang tercatat dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa. Jumlah tersebut stagnan sejak 2017.

“Jadi pernah di sebelum tahun 2017 ada di atas 176, sampai lebih dari 500. Kemudian, di 2017 turun jadi 176 karena banyak yang tidak comply (dengan persyaratan),” kata Ishartini, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, terdapat beberapa PR yang perlu dituntaskan yang menyebabkan stagnasi jumlah tersebut. Sejumlah PR itu di antaranya berupa hambatan ekspor yang bersifat tarif maupun non-tarif.

Untuk saat ini, tarif yang harus dibayarkan Indonesia untuk menembus pasar Uni Eropa masih senilai 20 persen. Sehingga, sebagai pihak eksportir Indonesia masih mengupayakan adanya penurunan tarif tersebut. “Walaupun tentu pada saatnya nanti akan nol semua."

Untuk hambatan yang sifatnya non-tarif merujuk pada standar-standar khusus yang diminta langsung oleh negara-negara pembeli. Termasuk di dalamnya penjaminan terhadap mutu komoditas, mulai dari kondisi perairan tempat diambilnya komoditas hingga perusahaan yang mengelolanya untuk bisa sampai ke tangan pembeli.

“Tapi, Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini, PR-PR itu secara bertahap kita selesaikan dan kemarin pada saat kami bertemu dengan Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE) yang memang punya kewenangan, hal ini sudah dinyatakan selesai,” ucapnya.

Adapun, DG SANTE merupakan otoritas kompeten yang memiliki kewenangan bagi produk perikanan yang masuk ke Uni Eropa.

Setelah ini, Ishartini menilai Indonesia tinggal perlu berfokus untuk membuktikan penerapan penjaminan mutu dengan sebaik mungkin dari hulu ke hilir. Selain itu, juga mengikuti seluruh regulasi yang diterbitkan Uni Eropa dan memenuhi persyaratan yang diminta.

Sebagai catatan tambahan, tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat mengalami peningkatan, meski sempat terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, dengan total pertumbuhan sebesar 6,24 persen.

Dari catatan di sepanjang tahun 2023, tiga komoditas utama ekspor produk perikanan Indonesia adalah udang dengan nilai US$ 1,73 miliar, tuna-tongkol-cakalang dengan nilai US$ 927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita dengan nilai US$ 762,58 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai untuk menyediakan lahan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sudah melakukan inventarisasi tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial untuk pembangunan perumahan.

"Semua aset-aset pemerintah yang idle, yang belum dimanfaatkan mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah, tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," ujarnya saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.

Untuk rencana pembangunan hunian di perkotaan, Suyus mengatakan akan mulai untuk wilayah Jakarta terlebih dahulu. Saat ini, Suyus berujar telah berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan.

"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap semua, sudah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kami sedang inventarisasi semua tata ruang," imbuhnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah agar proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.

"Dari Satgas Perumahan udah nagih-nagih karena mereka berpikir tanahnya masih banyak sekali. Padahal tanah kami masih cukup minim untuk kelas pembangunan," ujarnya.

Suyus membeberkan bahwa banyak tanah dari transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah yang dijanjikan saat kampanye. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan 13 tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 31 ribu peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga November nanti. Tes tersebut digelar di 60 titik lokasi yang telah ditetapkan.

SKD CPNS BPKP tahun ini telah dimulai sejak 18 Oktober 2024 lalu dan akan berlangsung hingga 12 November 2024. Adapun, jumlah lokasi SKD CPNS BPKP sebanyak 60 titik, terbagi menjadi 55 titik di dalam negeri dan lima titik di luar negeri.

Kepala Biro SDM BPKP Raden Mas Aris Santosa mengimbau para peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari melihat waktu sesi tes hingga mengenakan seragam maupun sepatu yang telah ditentukan oleh panitia seleksi.

“Baca baik-baik jadwal sesi yang ada di pengumuman dan Akun SSCASN masing-masing, dan datang minimal 90 menit sebelum ujian dimulai,” kata Aris dalam keterangan tertulis BPKP pada Kamis, 24 Oktober 2024.

BPKP mewajibkan para peserta laki-laki untuk mengenakan pakaian kemeja putih dengan bawahan hitam yang rapi dan sopan. Sedangkan, peserta perempuan diwajibkan memakai atasan kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang atau rok formal dengan panjang minimal di bawah lutut. Bagi mereka yang berjilbab diwajibkan menggunakan jilbab berwarna gelap hitam polos.

“Saat menuju ke ruang ujian, peserta hanya diperkenankan membawa kartu ujian dan KTP saja, semua bawaan peserta yang tidak perlu akan dititipkan di tempat yang telah disediakan,” ujar Aris.

Ia menjelaskan bahwa kelulusan tiap peserta merupakan prestasi dan hasil kerja masing-masing. “Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari oknum pegawai BPKP atau dari pihak lain, hal tersebut adalah tindakan penipuan,” tuturnya.

Masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelanggaran dalam proses Seleksi CPNS BPKP melalui sistem whistleblowing BPKP. Seluruh informasi terkait dengan Seleksi CPNS BPKP TA 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs web www.bpkp.go.id dan media sosial BPKP.