TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.

Struktur kementerian koordinator juga berubah. Kementerian Keuangan yang mulanya di bawah Kemenko Perekonomian kini dilepas. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Pada peraturan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Prabowo mengubah komposisi kementeriaan koordinator. Kemenko Maritim dan Investasi dihapus, sementara di sektor ekonomi ada penambahan Kementerian Koordinator, di antaranya Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan Kementerian Koordinator Pangan dikomandoi Zulkifli Hasan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.

Struktur kementerian koordinator juga berubah. Kementerian Keuangan yang mulanya di bawah Kemenko Perekonomian kini dilepas. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Pada peraturan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Prabowo mengubah komposisi kementeriaan koordinator. Kemenko Maritim dan Investasi dihapus, sementara di sektor ekonomi ada penambahan Kementerian Koordinator, di antaranya Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan Kementerian Koordinator Pangan dikomandoi Zulkifli Hasan.

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Dari jumlah kelas menengah ini, sebanyak 70 persen responden menunda membeli kendaraan dan 68 persen menunda membeli atau merenovasi rumah.

“Rumah dan mobil merupakan investasi besar yang membutuhkan komtimen finansial jangka panjang,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan membeli rumah dan mobil yang kerap didanai oleh kredit dengan cicilan bertahun-tahun juga menjadi faktor kelas menegah menunda membeli kedua properti itu. Oleh karena itu, kelompok ini disebut lebih memilih menjaga kestabilan keuangan.

“Ketika daya beli anjlok, kelas menengah lebih memilih mengurangi pengeluaran ini untuk menjaga kestabilan keuangan mereka,” kata dia.

Selain itu, Yuswohady mengatakan ada 56 persen responden juga menunda investasi dan tabungan non-emergency, 51 persen menunda hiburan mewah dan rekreasi, 34 persen rencana pendidikan tinggi, 14 persen memiliki anak, dan 4 persen menunda untuk menikah.

Survei ini melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden ini juga berasal dari kelas menengah milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

Selanjutnya: Penurunan Daya Beli....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Dari jumlah kelas menengah ini, sebanyak 70 persen responden menunda membeli kendaraan dan 68 persen menunda membeli atau merenovasi rumah.

“Rumah dan mobil merupakan investasi besar yang membutuhkan komtimen finansial jangka panjang,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan membeli rumah dan mobil yang kerap didanai oleh kredit dengan cicilan bertahun-tahun juga menjadi faktor kelas menegah menunda membeli kedua properti itu. Oleh karena itu, kelompok ini disebut lebih memilih menjaga kestabilan keuangan.

“Ketika daya beli anjlok, kelas menengah lebih memilih mengurangi pengeluaran ini untuk menjaga kestabilan keuangan mereka,” kata dia.

Selain itu, Yuswohady mengatakan ada 56 persen responden juga menunda investasi dan tabungan non-emergency, 51 persen menunda hiburan mewah dan rekreasi, 34 persen rencana pendidikan tinggi, 14 persen memiliki anak, dan 4 persen menunda untuk menikah.

Survei ini melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden ini juga berasal dari kelas menengah milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

Selanjutnya: Penurunan Daya Beli....

<!--more-->

Penurunan Daya Beli

Hasil sigi serupa juga menunjukkan adanya 49 persen kelas menegah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya. Dari 49 persen itu, sebanyak 85 persen mengatakan mereka mengalami penurunan daya beli karena kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan transportasi.

“Ini nyaris setengahnya, mereka berasal dari aspiring middle class (kelas menegah bawah),” kata Yuswohady.

Kelompok 49 persen ini, sebanyak 85 persen mengalami penurunan daya beli karena kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan sebanyak 52 persen, dan pendapatan yang stagnan 45 persen.

Sementara itu, dari responden yang mengaku mengalami penurunan daya beli ini, mereka juga menyebutkan telah memangkas pengeluaran rumah tangga. Selain itu, mengurangi pengeluaran untuk membership atau langganan (Netflix, Spotify, gym, dll), renovasi rumah, dan produk skincare premium.

Namun, kelompok ini juga mengaku hanya memangkas sebagain kecil pengeluaran mereka untuk membeli barang fesyen baru (baju, sepatu, tas, dll), makan di luar (restoran, kafe, dll), dan biaya pendidikan non-formal (kursus, privat, kelas yoga, dll).

“Makan enak itu tidak dipangkas. Ini menunjukkan di Indonesia budaya kelas menegah, nongkrong, menjadi penting,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Dari jumlah kelas menengah ini, sebanyak 70 persen responden menunda membeli kendaraan dan 68 persen menunda membeli atau merenovasi rumah.

“Rumah dan mobil merupakan investasi besar yang membutuhkan komtimen finansial jangka panjang,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan membeli rumah dan mobil yang kerap didanai oleh kredit dengan cicilan bertahun-tahun juga menjadi faktor kelas menegah menunda membeli kedua properti itu. Oleh karena itu, kelompok ini disebut lebih memilih menjaga kestabilan keuangan.

“Ketika daya beli anjlok, kelas menengah lebih memilih mengurangi pengeluaran ini untuk menjaga kestabilan keuangan mereka,” kata dia.

Selain itu, Yuswohady mengatakan ada 56 persen responden juga menunda investasi dan tabungan non-emergency, 51 persen menunda hiburan mewah dan rekreasi, 34 persen rencana pendidikan tinggi, 14 persen memiliki anak, dan 4 persen menunda untuk menikah.

Survei ini melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden ini juga berasal dari kelas menengah milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

Selanjutnya: Penurunan Daya Beli....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tidak akan membawahi posisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Menurutnya, fungsi kerja dari DEN berbeda dengan Kemenko Perekonomian.

“Kan beda (tupoksinya),” ujar Airlangga ketika ditemui selepas agenda serah terima jabatan (sertijab) Menteri Ketenagakerjaan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Airlangga, DEN akan berfungsi seperti penasihat bagi presiden. DEN, kata Airlangga, nantinya akan difokuskan untuk memberikan masukan-masukan bagi Presiden, khususnya di bidang ekonomi. DEN dimungkinkan untuk memberikan saran untuk dijadikan sebagai referensi bagi Presiden untuk membuat suatu kebijakan terkait ekonomi.

“Dewan Ekonomi Nasional kan advisory kepada bapak presiden,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Airlangga sendiri menyebutkan dia sudah menjalin komunikasi dengan Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan. Airlangga mengatakan, dia sudah berbicara mengenai banyak hal dengan mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) tersebut.

“Saya sudah bersilahturahmi kemarin dengan ketua Dewan Ekonomi Nasional,” katanya. Hanya saja, Airlangga tidak menyebutkan komunikasi seperti apa yang sudah ia lakukan dengan Luhut.

Luhut dilantik sebagai Ketua DEN pada Senin, 22 Oktober 2024. Luhut diangkat oleh Prabowo bersama sejumlah tokoh lainnya, seperti ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung; Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara; AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan; serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga memastikan tidak akan ada tumpeng-tindih antara Kemenko Perekonomian dengan DEN. Kemenko Perekonomian, kata Susiwijono, akan berfokus pada implementasi daripada kebijakan ekonomi yang ada. Sedangkan DEN diperkirakan akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Tupoksi kerja dari DEN sempat diungkapkan oleh Luhut dalam postingan di akun Instagram pribadinya. Luhut menyebutkan, DEN bertugas memberikan saran dan rekomendasi langsung kepada presiden, khusus terkait kebijakan di bidang ekonomi.

“Lembaga ini akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya,” kata Luhut lewat akun Instagram-nya, @luhut.pandjaitan.

Riri Rahayu dan Nabiila Azzahra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tidak akan membawahi posisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Menurutnya, fungsi kerja dari DEN berbeda dengan Kemenko Perekonomian.

“Kan beda (tupoksinya),” ujar Airlangga ketika ditemui selepas agenda serah terima jabatan (sertijab) Menteri Ketenagakerjaan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Airlangga, DEN akan berfungsi seperti penasihat bagi presiden. DEN, kata Airlangga, nantinya akan difokuskan untuk memberikan masukan-masukan bagi Presiden, khususnya di bidang ekonomi. DEN dimungkinkan untuk memberikan saran untuk dijadikan sebagai referensi bagi Presiden untuk membuat suatu kebijakan terkait ekonomi.

“Dewan Ekonomi Nasional kan advisory kepada bapak presiden,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Airlangga sendiri menyebutkan dia sudah menjalin komunikasi dengan Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan. Airlangga mengatakan, dia sudah berbicara mengenai banyak hal dengan mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) tersebut.

“Saya sudah bersilahturahmi kemarin dengan ketua Dewan Ekonomi Nasional,” katanya. Hanya saja, Airlangga tidak menyebutkan komunikasi seperti apa yang sudah ia lakukan dengan Luhut.

Luhut dilantik sebagai Ketua DEN pada Senin, 22 Oktober 2024. Luhut diangkat oleh Prabowo bersama sejumlah tokoh lainnya, seperti ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung; Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara; AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan; serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga memastikan tidak akan ada tumpeng-tindih antara Kemenko Perekonomian dengan DEN. Kemenko Perekonomian, kata Susiwijono, akan berfokus pada implementasi daripada kebijakan ekonomi yang ada. Sedangkan DEN diperkirakan akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Tupoksi kerja dari DEN sempat diungkapkan oleh Luhut dalam postingan di akun Instagram pribadinya. Luhut menyebutkan, DEN bertugas memberikan saran dan rekomendasi langsung kepada presiden, khusus terkait kebijakan di bidang ekonomi.

“Lembaga ini akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya,” kata Luhut lewat akun Instagram-nya, @luhut.pandjaitan.

Riri Rahayu dan Nabiila Azzahra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan ke level 7.788,983 atau naik 0,211 persen pada akhir perdagangan Selasa, 22 Oktober 2024. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Alrich Paskalis Tambolang, memproyeksi IHSG akan uji level 7.800 pada Rabu besok.

“Secara teknikal, pelebaran positive slope pada indikator MACD masih berlanjut, sehingga IHSG diperkirakan uji level 7,800-7,830 di Rabu,” kata Alrich dalam analisa rutinnya.

Penguatan IHSG hari ini tercatat ditopang oleh sektor energi yang naik 1,36 persen, disusul industri dan barang baku yang masing-masing menguat 1,08 persen dan 1,03 persen. Sementara itu, sektor yang mengalami pelemahan yakni properti 0,23 persen, keuangan 0,08 persen, dan infrastruktur 0,04 persen.

Selain itu, hari ini 282 saham terpantau naik, 299 saham turun, dan 216 saham stagnan. Total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai Rp 13,05 triliun. Volume perdagangan sebanyak 30,97 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 1.523.679 kali.

Alrich menilai, saat ini pasar domestik sedang menantikan rilis data laporan keuangan kuartal ketiga 2024. Terbaru, Bank BCA rencananya akan merilis laporan triwulan ketiga 2024 pada Rabu, 23 Oktober 2024 besok.

Dari sisi global, Alrich menyebut, pasar mengantisipasi rilis data MBA Purchase Index di Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan rilis di Rabu sebagai acuan untuk mengetahui tingkat permintaan pembelian rumah di AS. Data tersebut diyakini dapat mempengaruhi arah kebijakan moneter The Fed, terutama terkait kebijakan suku bunga acuan. Selain itu, pasar menantikan rilis data Consumer Confidence Flash bulan Oktober 2024 di Euro Area yang juga dijadwalkan rilis di Rabu.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merombak struktur kabinet dengan memisahkan Kementerian Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meski demikian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan koordinasi terkait kebijakan fiskal akan tetap terus berjalan.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Kementerian Keuangan kini berkoordinasi langsung dengan presiden. "Kalau kebijakan tetap koordinasi, fiskal policy," kata dia kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa, 22 Oktober 2024.

Airlangga tidak menjawab pertanyaan alasan dari pemisahan tersebut. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Pada peraturan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Prabowo mengubah komposisi kementeriaan Koordinator. Kemenko Maritim dan Investasi dihapus, sementara di sektor ekonomi ada penambahan Kementerian Koordinator, di antaranya Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan Kementerian Koordinator Pangan dikomandoi Zulkifli Hasan.

Dalam beleid tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis, yakni Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kementerian Pariwisata.

Di kabinet sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah Kemenko Perekonomian bersama tujuh kementerian teknis lain yakni, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

INFO BISNIS– PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program Madani Entrepreneur Academy (MEA) 2024 di Menara PNM pada Senin, 21 OKTOBER 2024. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, serta dalam hal hukum dan tata kelola yang terintegrasi, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Acara peluncuran ini dihadiri oleh Direktur Bisnis PT PNM, Prasetya Sayukti, yang menekankan pentingnya program MEA dalam mendukung kegiatan sosial dan lingkungan. “Entrepreneurshipadalah keterampilan yang perlu kita asah. Masih sedikit anak muda di Indonesia yang memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, PT PNM bersama pemerintah berupaya menciptakan ruang bagi perkembangan jiwa entrepreneur,” kata Prasetya.

Program MEA 2024 diikuti oleh 1.347 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, terdiri dari siswa aktif SMK/A atau MA/MAK sederajat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 kelompok dengan masing-masing tiga anggota akan diseleksi dari 449 tim yang mendaftar, mencakup 293 sekolah di 125 kota/kabupaten dari 22 provinsi. Menariknya, sebanyak 435 kelompok berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang menunjukkan semangat kewirausahaan yang luar biasa dari generasi muda di wilayah tersebut.

Tema MEA 2024, ‘Muda yang Melanjutkan’, menggambarkan keyakinan bahwa generasi muda adalah kunci untuk melanjutkan semangat kewirausahaan di tengah tantangan zaman. Melalui program ini, PNM berkomitmen memberikan dukungan dan bimbingan agar paraentrepreneurmuda dapat berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan solusi yang berdampak, terutama bagi mereka dari daerah 3T yang berpotensi membangun masa depan lebih baik.

MEA menawarkan pelatihan komprehensif, mulai dari manajemen bisnis dan pemasaran digital hingga pengembangan produk. Peserta juga mendapatkan akses ke mentor berpengalaman dan jaringan bisnis yang luas, membantu mereka merealisasikan ide-ide bisnis yang mungkin sebelumnya terhambat.

Pemenang Juara 1 MEA 2024 diraih oleh Tim Rancak dari SMK Negeri 3 Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan inovasi produkhome decorberbahan dasar limbah gambir. Risti Septia, salah satu perwakilan Tim Rancak, berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan ide bisnis mereka. “Kami menemukan potensi limbah gambir, sisa dari pengolahan yang sering terabaikan, dan kami bertekad mengubahnya menjadi produk berguna. Setelah dua bulan riset, kami berhasil menciptakan lampu tidur, bantal, dan kerajinan lainnya,” kata Risti.

Tim Rancak merasa bersyukur dapat mengikuti MEA. “Pelatihan ini memberi kami wawasan baru dan strategi untuk mengembangkan usaha kami. Kami berharap program MEA terus ada untuk mencetak lebih banyakentrepreneurmuda dari daerah,” ujar Risti.

Sebagai bentuk apresiasi, pemenang menerima hadiah mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 10 juta sebagai modal untuk mengembangkan portofolio bisnis mereka. PNM berkomitmen untuk terus mendukung semangat generasi muda dalam mewujudkan keberlanjutan, mengurangi kesenjangan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meyakini bahwa pembiayaan dan pendampingan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Melalui inisiatif MEA, PNM berharap dapat mencetak entrepreneur muda yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. Usai mencabut izin Investree, OJK juga akan memburu eks CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, yang diduga berada di luar negeri.

“Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” tulis OJK dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Selain itu, OJK juga telah menilai telah menempuh Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap Adrian. Hasilnya, OJK menyatakan Adriyan tidak lulus dan dijatuhi sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

“Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree,” kata OJK.

Tak hanya itu, OJK juga telah memblokir rekening bank milik Adriyan. OJK juga menelusuri aset Adriyan dan pihak lain pada lembaga jasa keuangan untuk diblokir.

“Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

Karena itu, OJK juga akan memproses hukum terkait dugaan pidana di sektor jasa keuangan bersama aparat penegak hukum dalam kasus ini. Selain itu, OJK juga akan menelusuri pihak yang terlibat dalam permasalahan dan kegagalan Investree ini.

“Pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.