TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah ditujukan kepada impor ilegal. Sebab, produk-produk itu yang dinilai telah menganggu industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menilai cakupan kebijakan pembatasan impor yang diberlakukan pemerintah masih terlalu luas. Padahal, menurut dia, pemerintah seharusnya membedakan produk-produk impor yang masuk secara resmi dan ilegal.

“Impor ilegal tidak akan bisa subur kalau penindakan dari pemerntah ini juga kuat,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Haryanto bercerita, TikTok Shop pernah dilarang di Indonesia karena produk-produk yang dijual di sana tidak jelas asal-muasalnya. Menurut dia, barang-barang impor itu harganya bisa lebih rendah karena masuk Indonesia tanpa membayar pajak. “Ini yang mengganggu industri dalam negeri,” kata dia.

Mantan Manajer PT Sari Ayu Indonesia itu menjelaskan, produk impor disebut ilegal ketika masuk Indonesia tanpa memenuhi regulasi, seperti tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan tidak mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut dia, produk-produk seperri itu, terutama tekstil, marak beredar di pasar dalam negeri. “Mengapa dibiarkan?” kata dia.

Selama ini, Haryanto mengatakan, pemerintah tidak memberlakukan tindakan apa pun terhadap barang-barang tekstil yang masuk secara ilegal. Bila dijual secara sembunyi-sembunyi, dia mengaku masih maklum. Namun, dia mengatakan produk-produk impor ilegal itu bisa diperjual-belikan secara bebas. “Keterlaluan sekali,” kata dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya.

“Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah ditujukan kepada impor ilegal. Sebab, produk-produk itu yang dinilai telah menganggu industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menilai cakupan kebijakan pembatasan impor yang diberlakukan pemerintah masih terlalu luas. Padahal, menurut dia, pemerintah seharusnya membedakan produk-produk impor yang masuk secara resmi dan ilegal.

“Impor ilegal tidak akan bisa subur kalau penindakan dari pemerntah ini juga kuat,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Haryanto bercerita, TikTok Shop pernah dilarang di Indonesia karena produk-produk yang dijual di sana tidak jelas asal-muasalnya. Menurut dia, barang-barang impor itu harganya bisa lebih rendah karena masuk Indonesia tanpa membayar pajak. “Ini yang mengganggu industri dalam negeri,” kata dia.

Mantan Manajer PT Sari Ayu Indonesia itu menjelaskan, produk impor disebut ilegal ketika masuk Indonesia tanpa memenuhi regulasi, seperti tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan tidak mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut dia, produk-produk seperri itu, terutama tekstil, marak beredar di pasar dalam negeri. “Mengapa dibiarkan?” kata dia.

Selama ini, Haryanto mengatakan, pemerintah tidak memberlakukan tindakan apa pun terhadap barang-barang tekstil yang masuk secara ilegal. Bila dijual secara sembunyi-sembunyi, dia mengaku masih maklum. Namun, dia mengatakan produk-produk impor ilegal itu bisa diperjual-belikan secara bebas. “Keterlaluan sekali,” kata dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya.

“Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI telah memblokir rekening nasabah yang terindikasi transaksi judi online. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 Juli 2024.

"Ada, ada. Jadi kami juga kasih feedback ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Karena kami punya data management, kami juga kelola data management," kata dia.

Bila BNI menemukan adanya indikasi transaksi judi online, kata Royke, akan menyampaikan ke OJK. Dia mengatakan, OJK lah yang punya hak untuk memerintahkan agar rekening tersebut ditutup. Namun, dia tak menyebutkan berapa jumlah rekening nasabah BNI yang telah diblokir terkait aktivitas ilegal ini.

"Oh, ini ada indikasi, kami sampaikan ke OJK. Tapi, kan yang punya hak untuk bilang tutup, (itu) OJK. Tapi kami udah ada indikasi-indikasi ada judi online. Kan teknologi udah ada," tutur Royke.

OJK telah memblokir 5.000 rekening yang berhubungan dengan aktivitas judi online sejak akhir 2023 hingga Maret 2024. "OJK menindak tegas rekening-rekening perbankan yang digunakan untuk judi online. Hingga Maret kemarin, telah ditindak 5.000 rekening perbankan terkait judi online," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae pada 13 Mei 2024.

Dia menjelaskan, penutupan 5.000 rekening tersebut adalah hasil koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah permintaan pemblokiran rekening yang diduga terlibat judi online. OJK juga memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang terindikasi judi online. OJK meminta perbankan untuk memverifikasi, mengidentifikasi daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Tak hanya itu, OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait transaksi judi online ke dalam Sistem Informasi Progam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau SIGAP.

"Sehingga, dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan mengatasi asymmetric information di sektor jasa keuangan," kata Dian, sebagaimana tertulis di dalam dokumen Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK bulan Mei 2024.

ANNISA FEBIOLA | SAVERO ARISTIA WIENANTO

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) terpaksa menurunkan target okupansi atau tingkat keterisian unit dalam pusat belanja atau mal di Indonesia tahun ini menjadi hanya 80 persen. Target sebelumnya sebesar 90 persen diprediksi tidak tercapai hingga akhir tahun.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menuturkan target itu termaktub dalam rencana bisnis yang asosiasinya susun pada 2023. Rencana bisnis antara lain memuat target tingkat kunjungan dan okupansi pusat-pusat belanja di Indonesia pada 2024.

Dia mengatakan tingkat kunjungan di pusat-pusat belanja dalam negeri sebenarnya sudah cukup baik, yakni lebih dari 100 persen dari capaian sebelum pandemi Covid-19. Untuk tingkat okupansi, dia berharap pada 2023 mencapai 80 persen dan 2024 naik menjadi 90 persen.

“Kami terpaksa merevisi karena banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan peritel tak bisa pembukaan toko-toko barunya,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Alphonsuz menjelaskan rendahnya tingkat okupansi itu disebabkan oleh produk-produk ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut dia, baik toko impor maupun lokal terdampak oleh banjir impor ilegal. Dia mencontohkan, bisnis UMKM hijab terhambat karena di pasar beredar hijab impor seharga hanya Rp 5 hingga Rp 8 ribu. “Impor ilegalnya sama sekali tidak pernah diperhatikan. Yang diubah-ubah hanya impor resmi,” kata dia.

Dengan kondisi ini, Alphonsuz memprediksi sampai akhir tahun, tingkat okupansi akan stagnan di angka 80 persen. Dia mengaku sulit meningkatkan tingkat okupansi itu lantaran masa puncaknya telah lewat pada Lebaran lalu. Tahun ini, hanya tersisa satu momentum, yakni Natal dan tahun baru.

Namun bila kondisi ini terus dibiarkan, dia mengaku ragu tingkat okupansi dapat bertahan di angka 80 persen sampai memasuki 2025. Dia mengatakan, banyak peritel akan menutup tokonya karena kalah oleh impor ilegal. “Kalau dibiarkan terus, ini akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) terpaksa menurunkan target okupansi atau tingkat keterisian unit dalam pusat belanja atau mal di Indonesia tahun ini menjadi hanya 80 persen. Target sebelumnya sebesar 90 persen diprediksi tidak tercapai hingga akhir tahun.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menuturkan target itu termaktub dalam rencana bisnis yang asosiasinya susun pada 2023. Rencana bisnis antara lain memuat target tingkat kunjungan dan okupansi pusat-pusat belanja di Indonesia pada 2024.

Dia mengatakan tingkat kunjungan di pusat-pusat belanja dalam negeri sebenarnya sudah cukup baik, yakni lebih dari 100 persen dari capaian sebelum pandemi Covid-19. Untuk tingkat okupansi, dia berharap pada 2023 mencapai 80 persen dan 2024 naik menjadi 90 persen.

“Kami terpaksa merevisi karena banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan peritel tak bisa pembukaan toko-toko barunya,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Alphonsuz menjelaskan rendahnya tingkat okupansi itu disebabkan oleh produk-produk ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut dia, baik toko impor maupun lokal terdampak oleh banjir impor ilegal. Dia mencontohkan, bisnis UMKM hijab terhambat karena di pasar beredar hijab impor seharga hanya Rp 5 hingga Rp 8 ribu. “Impor ilegalnya sama sekali tidak pernah diperhatikan. Yang diubah-ubah hanya impor resmi,” kata dia.

Dengan kondisi ini, Alphonsuz memprediksi sampai akhir tahun, tingkat okupansi akan stagnan di angka 80 persen. Dia mengaku sulit meningkatkan tingkat okupansi itu lantaran masa puncaknya telah lewat pada Lebaran lalu. Tahun ini, hanya tersisa satu momentum, yakni Natal dan tahun baru.

Namun bila kondisi ini terus dibiarkan, dia mengaku ragu tingkat okupansi dapat bertahan di angka 80 persen sampai memasuki 2025. Dia mengatakan, banyak peritel akan menutup tokonya karena kalah oleh impor ilegal. “Kalau dibiarkan terus, ini akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 5 Juli 2024 dimulai dengan Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 92 persen.

Kemudian informasi mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji harga rendah dua komoditas cabai dan bawang merah usai mengecek Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.

Selain itu berita tentang pemerintah telah menetapkan formasi khusus untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di IKN. Juga informasi mengenai Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.

Berikut adalah ringkasan dari kelima berita terfavorit tersebut:

1. Menjelang HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Progres Kantor Presiden Sudah 92 Persen

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan saat perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

Danis menuturkan, bilah sayap Garuda sudah dipasang dan selesai sekitar tiga hari lalu. Saat ini, pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi ujung kanan dan kiri.

"Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. "Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca."

Baca berita selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membantah banjir di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disebabkan pembangunan intake Sungai Sepaku. Ketua Satgas IKN, Danis Sumadilaga, mengklaim pihaknya sudah mengecek area tersebut.

Danis mengatakan banjir di Sepaku sudah terjadi sejak 2017. Alih-alih proyeknya menyebabkan banjir, ia berujar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) justru menormalisasi Sungai Sepaku. "Intinya, kapasitas dari sungai itu yg justru sekarang kita coba normalisasi," kata Danis di Kompleks Kementerian PUPR, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Danis, banjir di sekitar IKN terjadi karena berbagai faktor. Suatu kali, ia berujar, banjir pernah disebabkan karena gorong-gorong yang tak berfungsi maksimal. Penyebab lainnya, curah hujan tinggi. "Masyarakat sendiri mengatakan daerahnya rawan banjir. Data juga menunjukkan curah hujan yang biasanya normal antara 30-50 mm per hari, waktu itu 186 mm per hari," ujar Danis.

Banjir di Sepaku terjadi bulan kemarin setelah hujan turun di kawasan tersebut sejak Minggu malam, 23 Juni 2024. Salah seorang warga, Arman Jais, mengatakan banjir merendam setidaknya 80 rumah di RT 03. Ia berujar, air semakin tinggi setelah hujan deras mengguyur pada Senin pagi.

"Semalam, pukul 23.00 ketinggian air masih 10 cm. Pagi tadi, pukul 08.00, sudah satu meter di depan rumah warga,” kata Arman kepada Tempo, Senin, 24 Juni 2024.

Arman menduga banjir kali ini diperparah dengan adanya bangunan Intake Sungai Sepaku. Menurut dia bangunan itu menutup sungai dengan ketinggian tembok yang melebihi jalan utama kampung. “Sungai ditutup, jadi airnya naik,” kata dia. Padahal sebelumnya, ia berujar, biasanya air tidak langsung naik ke permukiman warga meski hujan deras mengguyur kawasan hulu.

Intake Sungai Sepaku dibangun dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Pengambil air Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep bendung gerak dan memiliki lebar bendung 117,2 meter dan tinggi bendung 2,3 meter. Proyek ini ditujukan untuk memasok kebutuhan air baku di IKN.

Mengutip Antara, Intake Sungai Sepaku berbeda dengan pemasok air baku bagi IKN lainnya. Sebab, pengambilan air dilakukan dengan dasar sungai ditinggikan kemudian air dialirkan menuju rumah pompa. Sebelum air masuk ke rumah pompa juga akan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur. Setelah itu, dialirkan ke instalasi pengolahan air, kemudian dialirkan melalui jaringan pipa menuju IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan menemui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada Senin, 8 Juli 2024. Persamuhan itu akan digelar di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Sekretaris Jenderal HIPPINDO, Haryanto Pratantara, mengatakan organisasinya yang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Dalam pertemuan itu, HIPPINDO akan memberikan masukan untuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. "Kami berharap peraturan yang akan dikeluarkan nanti lebih tepat sasaran,” ujar dia saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Haryanto mengatakan, HIPPINDO akan mengingatkan Zulhas agar rencana revisi aturan impor tidak salah sasaran sehingga harus revisi lagi pada kemudian hari. Menurutnya, jangan sampai aturan itu memperkeruh situasi ekonomi dalam negeri satu waktu nanti.

HIPPINDO juga akan mengundang Zulhas menjadi keynote speaker dalam acara Indonesia Retail Summit (IRS) yang akan digelar pada 28–29 Agustus 2024. Haryanto mengatakan, Indonesia Retail Summit merupakan retail summit terbesar di Indonesia. Zulhas hadir pada IRS tahun lalu di Jakarta pada 15 Agustus 2023.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Zulhas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya. “Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan menemui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada Senin, 8 Juli 2024. Persamuhan itu akan digelar di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Sekretaris Jenderal HIPPINDO, Haryanto Pratantara, mengatakan organisasinya yang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Dalam pertemuan itu, HIPPINDO akan memberikan masukan untuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. "Kami berharap peraturan yang akan dikeluarkan nanti lebih tepat sasaran,” ujar dia saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Haryanto mengatakan, HIPPINDO akan mengingatkan Zulhas agar rencana revisi aturan impor tidak salah sasaran sehingga harus revisi lagi pada kemudian hari. Menurutnya, jangan sampai aturan itu memperkeruh situasi ekonomi dalam negeri satu waktu nanti.

HIPPINDO juga akan mengundang Zulhas menjadi keynote speaker dalam acara Indonesia Retail Summit (IRS) yang akan digelar pada 28–29 Agustus 2024. Haryanto mengatakan, Indonesia Retail Summit merupakan retail summit terbesar di Indonesia. Zulhas hadir pada IRS tahun lalu di Jakarta pada 15 Agustus 2023.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Zulhas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya. “Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan kesenjangan infrastruktur digital memperlambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan meningkat mencapai US$ 210 - US$ 360 miliar pada 2030.

“Nantinya itu ditopang oleh sektor e-commerce, tranformasi dan makanan, online travel, serta media online. Namun kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia memberikan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” katanya dalam acara Tech and Telco Forum 2024 di Menara Bank Mega pada Jumat, 5 Juli 2024.

Ia mengatakan penyebabnya karena pengaruh cakupan dan kualitas jaringan internet 5G yang masih rendah ketimbang 4G, sehingga berpotensi memperlambat konektivitas jaringan.

“Perlu adanya upaya khusus mewujudkan pemerataan infrastruktur Indonesia agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi digital nasional,” ujar dia.

Ia mengatakan visi Indonesia Emas 2045 telah digadang-gadang oleh pemerintah yakni terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur dalam perwujudannya, ada peran tranformasi digital. Ia menuturkan, Kementerian Kominfo, menginisiasi visi Indonesia Digital 2045 sebagai salah satu alternatif peta jalan menuju perencanaan strategis transformasi digital nasional.

“Ini meliputi 4 sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital,” ujarnya.

Sementara baru-baru ini Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kominfo terkena serangan siber ransomware. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan transformasi digital tidak boleh berhenti meski terganggu kejahatan siber.

“Kami tidak boleh mundur, dan harus maju terus! Digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan, ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital," kata Nezar lewat keterangan tertulis, 26 Juni 2024.

Nezar mengatakan transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Menurut dia, insiden serangan siber menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital. "Kami memetik pelajaran yang cukup penting di sini, ya, dan sangat critical," ujar dia.

BAGUS PRIBADI | EKA YUDHA SAPUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma menyampaikan hak jawab atas artikel berjudul 'Satgas BLBI Sita Aset di Jakarta hingga Bogor dengan Total Nilai Rp 333,6 Miliar' yang tayang di Tempo.co pada Jumat, 28 Juni 2024.

Berikut hak jawab Andri Tedjadharma.

Bank Centris Internasional tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan siapa pun danlembaga apa pun. Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh hakim majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia”. Caranya dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat “Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia” dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antarbank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uang negara tersebut.

Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama. Kasus Bank Centris Internasional diadili oleh dua lembaga pemerintah. Satu keputusan pengadilan dan yang satu lainnya adalah keputusan PUPN. Ini membuat ketidakpastian hukum.

Negara bertanggung jawab atas pembekuan Bank Centris Internasional dengan alasan yang tidak jelas. Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI.

Yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara Bank Centris Internasional lawan BPPN, bahwa Bank Centris Internasional tidak terima uang, maka perjanjian akte No. 46 batal demi hukum. Maka bukan pemerintah yang menagih kami, tetapi negara harus turun bertanggung jawab atas akibat pembekuan Bank Centris Internasional secara sepihak.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Bank Indonesia telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan Bank Centris Internasional. Itu bukan perjanjian utang apalagi Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, seperti yang tertulis pada Akta tersebut. Tetapi perjanjian jual beli barang yang namanya Promes.

Jadi dengan demikian, kami bukanlah Obligor BLBI yang selama ini di-framing di media. Bahkan pasal 3 di Akta No. 46 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih masalah Bank Centris Internasional karena sudah ada jaminan tanah seluas 452 hektare milik PT. Varia IndoPermai, tetapi terbukti Bank Indonesia menjual ke BPPN dengan Akta No. 39 tahun 1999 tanpa sepengetahuan kami.

Urusan kami dengan Bank Indonesia dalam perjanjian kami dengan BI belum terselesaikan. BPPN atas rekomendasi dari Bank Indonesia membekukan secara sepihak pada tanggal 4 April 1998, ketika perjanjian dengan Akta No. 46 masih berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1998, dan belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini.

2. Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabah Bank Centris Internasional sebesar Rp. 492.216.516.580 dan jaminan tanah seluas 4.528.305 meter persegi atau 452 hektare yang di hipotik atas nama Bank Indonesia dengan Hak Tanggungan No. 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan peringkat pertama No. 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua No. 48 tanggal 9 Januari 1998.

3. Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh hakim majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang di perjanjikan pada akte No. 46 yaitu sebesar Rp 490.787.748.596,16 tidak pernah dipindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016. Melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000.

4. Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, berarti telah terbukti terjadinya praktik bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia, seperti yang diakui oleh humas Bank Indonesia nama Erwin Riyanto yang menyatakan “hanya ada satu no rekening bank centris internasional adalah no 523.551.000”.

Sedangkan rekening Bank Centris Internasional yang asli adalah no 523.551.0016. Dengan demikian telah terbukti adanya dua rekening atas nama Bank Centris Internasional di Bank Indonesia, dan Treasury Bank Mega bernama Dwi Budoyo Pagiarto mengakui bahwa “dia tidak tahu rekening siapa yang didebet oleh Bank Mega” pada waktu Bank Mega meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional.

Padahal, seharusnya dia sangat paham bahwa rekening Bank Mega yang harus didebet. Berarti diketahui bahwa Bank Mega tidak pernah mendebet rekening Bank Mega waktu meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional seperti yang ditulis pada majalah Trust No. 46 Tahun 1, 20-26 Agustus 2003. Hal ini terkonfirmasi dengan surat panggilan polisi No.SP/1094/X/2002/DitPidter tentang tindak pidana Direktur Bank Mega dalam merekayasa BLBI Bank Centris Internasional.

5. Sampai hari ini Bank Centris Internasional menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung yang salinan keputusannya terbit pada tanggal 2 November 2022 atas keputusan tahun 2006 yang isinya sangat janggal dan mengingat waktu pemberitahuan putusan hampir 20 tahun.

Karena itu kami telah menulis surat ke Mahkamah Agung, dengan didapat jawaban bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima Permohonan Kasasi dari BPPN. Karena tidak terdaftar di Mahkamah Agung, maka kami melaporkan hal ini kepada KPK dan kepolisian dengan No. LP/B/298/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.3

6. BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie, dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp. 629.624.459.126,36.

Berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46, dan ternyata angka Rp. 629.624.459.126,36 sama persis identik dengan apa yang dikemukakan oleh BPPN. Ini didasarkan pada audit BPK terhadap kronologis BLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016.

7. Dan di dalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 hektare tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut. Dengan kedua unsur di atas, telah membuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum.

8. Tetapi BPPN menagih dan menggugat berdasarkan akte No. 39, demikian pula PUPN dan KPKNL melaksanakan SK No. 49 tentang penetapan utang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 berdasarkan akte No. 39.

9. Dari awalnya Depkeu telah membuat kekeliruan pada surat No. 589 tahun 2012 yang dasar hukumnya bertentangan dengan dasar itu sendiri, seperti audit BPK tentang PKPS dimana Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk yang ikut program PKPS.Dan kami tidak pernah mendatangi APU MRNIA dan MSAA.

Dasar kedua adalah hasil audit independen yang jelas-jelas menyatakan bahwa audit tersebut tidak dapat disuguhkan karena tidak dapat menunjukkan data-datanya. Dua dasar inioleh PUPN dibuatkan resumenya yang jelas sama sekali tidak paham dengan apa yangtelah terjadi.

Padahal PUPN adalah jelmaan dari BPPN yang telah mengguggat BankCentris Internasional di Pengadilan dan dalam dua amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebut siapa yang berkewajiban, dan malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya 'bila Bank Centris Internasional wanprestasi, silakan sita jaminannya yang sudah berkekuatan hukum tetap' di situ ditulis "Jika".

Oleh karena itu, seharusnya PUPN mengetahui bahwa proses pengadilan sedang berlangsung dan adanya jaminan. Tapi di dalam resume, PUPN tidak mencantumkan kedua hal itu dan akte No. 39 telah cacat hukum yang dijadikan dasar.

Sehingga kami boleh berfikir mereka menggampangkan nasib seseorang dengan mudah yang tidak bertanggung jawab sebagai pemerintahan yang mengayomi rakyatnya.

10. Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara, padahal yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI.

Sedangkan kasus Bank Centris Internasional sudah diselesaikan oleh BPPN melalui Kejaksaan menggugat kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000. Di dalam audit BPK itu jelas disebut sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung.

Bank Centris Internasional serta Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA serta personal guarantee terhadap siapa dan lembaga apa pun, tetapi dengan sewenang-wenang main seruduk saja dengan kekuasaannya menerapkan PP No. 28 terhadap kami.

11. Yang sesungguhnya PP atau UU tidak berlaku surut, dan SK No. 49 tentang penetapan utang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 terbit pada tahun 2021, yang sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No. 428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT.

Salinan keputusan Mahkamah Agung yang tidak terdaftar terbit tahun 2006 sedangkan PP No. 28 terbit tahun 2022, maka PUPN dan KPKNL yang seharusnya tidak bisa melakukan tindakan berdasarkan PP 28 dan hanya bisa mengeksekusi keputusan pengadilan bila terdaftar di Mahkamah Agung dengan penetapan pengadilan.

Tetapi ternyata PUPN dan KPKNL serta Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita, dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga.

Oleh karena itu, kami menggugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian sekilas Bank Indonesia dan KPKNL serta PUPN telah melakukan perbuatan melawanhukum terhadap Bank Centris Internasional dan pemegang saham yang mereka sebut dengan istilah penganggung utang.

Sedangkan dalam 6 kali berperkara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada satu pun amar keputusan pengadilan yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggung utang, di mana suatu lembaga yang didaulat untuk menyatakan seseorang penanggung utang adalah pengadilan untuk suatu negara hukum.

Kiranya kami telah dizolimi perbuatan yang sewenang-wenang ini selama 26 tahun tanpa penyelesaian. Ini awalnya dapat menjadi perhatian Presiden dan khalayak ramai karena hal kezoliman ini bisa terjadi pada semua orang tanpa terkecuali setiap saat. Demikian pernyataan saya Andri Tedjadharma sebagai pemegang saham Bank Centris Internasional.

Andri Tedjadharmamenyerahkan hak jawab ini secara langsung kepada wartawan Tempo Aisha Shaidra, Ilona Estherina, dan Halgi Mashalfi di kantornya pada Jumat, 5 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah ditutup menguat 52 poin terhadap dolar AS pada perdagangan akhir pekan ini. Walau sebelumnya, rupiah sempat menguat 55 poin di level Rp16.277 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.330.

"Sedangkan untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif. Namun ditutup menguat di rentang Rp16.220-Rp16.320," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Ibrahim, indeks rupiah dan dolar berjangka merosot ke posisi terendah tiga minggu dalam perdagangan yang sepi karena libur. Dia mengatakan sementara meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga melemahkan greenback. Fokus saat ini tertuju pada data utama nonfarm payrolls untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga.

Ibrahim mengatakan, alat CME Fedwatch menunjukkan para pedagang memperkirakan kemungkinan lebih dari 66 persen Federal Reserve akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September mendatang. Namun optimisme terhadap penurunan suku bunga agak teredam oleh sinyal hawkish dari The Fed.

Menurut dia, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia meningkat. Pada akhir Juni 2024, cadangan devisa tercatat sebesar USD 140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar US$ 139,0 miliar.

Ia menjelaskan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sedangkan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor. Dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. "BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal. Sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal," ujar dia.

Adapun untuk prospek ekspor tetap positif, serta neraca transaksi modal, dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional. Dan imbal hasil investasi yang menarik mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.