TEMPO.CO, Jakarta - Mandiri Sekuritas merilis proyeksi ekonomi Indonesia untuk semester II 2024 dan semester I 2025 yang menunjukkan tren fluktuatif.

Berdasarkan laporan Mandiri Sekuritas berjudul "Macro Economic Forecasts" yang diterima Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024, Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia diperkirakan akan stabil di kisaran angka 5 persen dengan beberapa indikator kunci yang memperlihatkan perbaikan.

Berikut ini adalah ulasan Mandiri Sekuritas:

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDB riil tercatat mencapai 5,1 persen pada kuartal I 2024 dan 5,0 persen di kuartal II. Pada kuartal III 2024, Mandiri Sekuritas memprediksi PDB stabil di kisaran 5,1 persen hingga 5,2 persen di kuartal akhir 2024. Sementara itu, pada semester I 2025, PDB diperkirakan tetap stabil di 5,2 persen.

Konsumsi

Konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 5,3 persen pada kuartal I, 5,1 persen pada kuartal II, 4,8 persen pada kuartal III, dan 5,2 persen pada kuartal IV 2024. Pada kuartal I 2025, konsumsi rumah tangga diperkirakan stabil di angka 5,2 persen, lantas tumbuh 5,3 persen di kuartal II 2025.

Konsumsi pemerintah menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 19,9 persen pada kuartal I 2024, namun menurun tajam menjadi 1,4 persen pada kuartal II. Bahkan mengalami kontraksi sebesar -1,5 persen pada kuartal III. Pada kuartal IV, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh kembali sebesar 3,5 persen, dan melonjak menjadi 9,0 persen pada semester I 2025, lalu menukik 6,0 persen di kuartal II di tahun yang sama.

Selanjutnya: Investasi....

<!--more-->

Investasi

Pembentukan modal tetap bruto (investasi) tercatat sebesar 3,8 persen pada kuartal I, meningkat menjadi 4,4 persen pada kuartal II, dan diproyeksikan lebih tinggi lagi mencapai 5,2 persen pada kuartal III 2024. Pertumbuhan investasi ini diperkirakan sedikit melambat menjadi 4,7 persen pada kuartal IV. Pada kuartal I 2025, Mandiri Sekuritas memproyeksikan, trennya menurun tipis sebesar 4,0 persen dan naik signifikan di posisi 5,8 persen di kuartal II.

Ekspor dan Impor

Ekspor riil tercatat rendah sebesar 0,5 persen pada kuartal I 2024. Pada kuartal II, meningkat signifikan menjadi 8,3 persen. Namun, melambat menjadi 3,8 persen pada kuartal III dan 3,9 persen pada kuartal IV 2024. Pada semester I 2025, ekspor riil diperkirakan tumbuh sebesar 3,9 persen dan naik 4,3 persen di kuartal II.

Sementara itu, impor riil tercatat 1,8 persen pada kuartal I, lalu melonjak menjadi 8,6 persen pada kuartal II. Tren diprediksi melambat menjadi 3,5 persen pada kuartal III dan semakin menurun menjadi 2,0 persen pada kuartal IV 2024. Pada semester I 2025, impor riil diperkirakan tumbuh tipis sebesar 2,1 persen dan terus merangkak naik menjadi 4,3 persen di kuartal II 2025.

Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal

PDB nominal tercatat Rp 5,28 triliun pada kuartal I 2024, kemudian meningkat Rp 5,53 triliun pada kuartal II. Mandiri Sekuritas memproyeksikan PDB naik tipis Rp 5,56 triliun pada kuartal III, dan Rp 5,68 triliun pada kuartal IV 2024. Pada semester I 2025, PDB nominal diperkirakan mencapai Rp 22,83 triliun.

Sementara itu, pendapatan per kapita dalam dolar AS diperkirakan mencapai US$ 4.958 pada 2024 dan meningkat menjadi US$ 5.209 pada semester I 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Mandiri Tbk sebut mahalnya investasi iklim menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, pada acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang digelar oleh Katadata, Rabu, 7 Agustus 2024.

"Investasi iklim dinilai masih mahal, karena biaya yang harus kita keluarkan saat ini dibandingkan dengan manfaatnya, kalo kita bicaranya saat ini, ya belum sebanding. Walaupun mereka paham manfaat jangka panjangnya sangat besar. Tentu ini menjadi tantangan," ujar Alexandra di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024.

Sebagai pelaku usaha, kata dia, kepentingan bisnis tentu menjadi prioritas utama dalam menjalankan sebuah usaha. Pendapatan profit yang lebih menguntungkan selalu menjadi pilihan terdepan dalam memutuskan kebijakan tersebut.

Adapun menurutnya, untuk menjalankan transisi low carbon economy dibutuhkan kebijakan serta regulasi yang mendukung ke arah tersebut. "Perlu adanya kebijakan yang akan memicu ke transisi low carbon economy," ujarnya.

Regulasi tersebut bisa berupa pemberian insentif dan kompensasi bagi mereka yang masih menghasilkan emisi tinggi.

"Seperti pemberian insentif dan kompensasi kepada perusahaan dan industri yang masih menghasilkan emisi tinggi. Bukti dari kompensasi itu adalah dengan adanya regulasi carbon tax," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Mandiri Tbk sebut mahalnya investasi iklim menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, pada acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang digelar oleh Katadata, Rabu, 7 Agustus 2024.

"Investasi iklim dinilai masih mahal, karena biaya yang harus kita keluarkan saat ini dibandingkan dengan manfaatnya, kalo kita bicaranya saat ini, ya belum sebanding. Walaupun mereka paham manfaat jangka panjangnya sangat besar. Tentu ini menjadi tantangan," ujar Alexandra di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024.

Sebagai pelaku usaha, kata dia, kepentingan bisnis tentu menjadi prioritas utama dalam menjalankan sebuah usaha. Pendapatan profit yang lebih menguntungkan selalu menjadi pilihan terdepan dalam memutuskan kebijakan tersebut.

Adapun menurutnya, untuk menjalankan transisi low carbon economy dibutuhkan kebijakan serta regulasi yang mendukung ke arah tersebut. "Perlu adanya kebijakan yang akan memicu ke transisi low carbon economy," ujarnya.

Regulasi tersebut bisa berupa pemberian insentif dan kompensasi bagi mereka yang masih menghasilkan emisi tinggi.

"Seperti pemberian insentif dan kompensasi kepada perusahaan dan industri yang masih menghasilkan emisi tinggi. Bukti dari kompensasi itu adalah dengan adanya regulasi carbon tax," tambahnya.

TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Kota Palembang akan melakukan relokasi pedagang dalam waktu dekat dalam proses revitalisasi kawasan Pasar Tradisional 16 Ilir yang saat ini terus berlanjut. Hal itu dikatakan oleh Pj Walikota Palembang, Abdulrauf Damenta saat meninjau lokasi pada Selasa siang, 6 Agustus 2024.

Relokasi pedagang bukan dilakukan tanpa sebab, selain proses revitalisasi, Abdulrauf Damenta mengatakan, ada aspek yang menjadi sorotan yang menyangkut tata letak pedagang yang diklaim menyumbat saluran air atau drainase, sehingga menyebabkan banjir di Kota Palembang.

"Saluran air drainase yang sekarang ini mengakibatkan banjir Kota Palembang itu sebagian besar ada di dalam itu (Pasar 16), semua sudah tertutup oleh lapak-lapak. Ditutup secara paksa itu tidak boleh, dengan adanya revitalisasi saluran air itu terpaksa kita bongkar dan kita benahi," kata Abdulrauf Damenta.

Tak hanya itu, Abdulrauf Damenta juga mengatakan, saat berkeliling area pasar, ia menemukan adanya gudang minyak goreng yang terletak di bawah (kolong) Pasar 16 dengan kondisi yang dinilai membahayakan. Ia juga meminta para pedagang bisa menjalin komunikasi dengan Pemkot Palembang.

"Minyak itu kalau tersulut menimbulkan potensi bisa terbakar, kalau meledak habis kita. Kita mohon sekali para pemilik lapak komunikasi dengan kami, kita sangat komunikatif intinya kita akan melakukan revitalisasi segera untuk kenyamanan semuanya," kata dia.

Abdulrauf juga mengatakan, sejalan dengan revitalisasi Pasar 16 ilir, nantinya lapak- lapak yang terletak di pinggir jalan pasar tumpah yang berpotensi akan terganggu dalam pembongkaran dan penataan Pasar 16, akan direlokasi, dengan memanfaatkan lahan parkir di sekitar Warung Makwo atau yang lokasinya dekat JCO Dermaga Point.

"Sehingga Kalau ada batu atau semen yang jatuh tidak menimpa pedagang kita," bebernya.

Abdulrauf Damenta mengklaim bahwa Pemkot tidak mengganggu aktivitas pedagang, ia mengatakan, Pemkot hanya menata kembali posisi pedagang yang berjualan agar lebih rapi dan nyaman.

"Terkait kesepakatan harga tentu disesuaikan, beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan sampai ke tingkat moderat," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya Abdul Rizal mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat terkait revitalisasi dan relokasi pedagang di Pasar 16 Ilir.

"Sesuai komitmen bapak Pj Walikota, revitalisasi harus segera kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan pasti resikonya di pedagang sendiri, PAD dan lain sebagainya," kata dia.

Rizal mengatakan bahwa tahap pertama Minggu depan, pihaknya akan berkomunikasi lagi dengan para pedagang dalam persiapan relokasi dan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Jumlah petak kita itu semuanya 1050, kemudian yang berdagang cuma 439 pedagang. Sisanya itu ada satu orang punya lebih dari satu petak. Jadi rencana kita buat TPS itu sekitar 700 lebih di lapangan ini (parkir)," katanya.

Ia juga mengatakan, pedagang dalam maupun pedagang kaki lima (PKL) di depan, semuanya akan dipindahkan sementara di lokasi lahan parkir yang sudah disiapkan.

"Kemudian jalan di arah Pasar Kuto itu akan kita aspal semua jadi bagus dan revitalisasi tidak ada gangguan lagi, Insyaallah Minggu depan sudah clear paling tidak akhir Agustus sudah operasional," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 7 Agustus 2024 dimulai dari Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Disusul, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menginformasikan sejumlah maskapai internasional siap membuka rute penerbangan langsung ke Indonesia.

Berikutnya, anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang berpotensi membengkak, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kabar ini dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Terakhir, Presiden Jokowi membentuk satuan tugas atau satgas percepatan investasi proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, PUPR....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 7 Agustus 2024 dimulai dari Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Disusul, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menginformasikan sejumlah maskapai internasional siap membuka rute penerbangan langsung ke Indonesia.

Berikutnya, anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang berpotensi membengkak, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kabar ini dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Terakhir, Presiden Jokowi membentuk satuan tugas atau satgas percepatan investasi proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, PUPR....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Nandi meyakini masih ada celah masuknya tekstil ilegal yang belum terbongkar. Dia mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah impor Ilegal sampai tuntas.

"Saya berharap pembentukan Satgas oleh Kementerian Perdagangan dapat menolong dan mendorong roda perekonomian produk TPT dalam negeri untuk bangkit kembali sehingga menjadi raja di negeri sendiri,” kata Nandi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut dia, lesunya industri tekstil tidak hanya terjadi belakangan. Dia mengatakan selama ini Indonesia merupakan pasar empuk barang impor. “Industri tekstil di Indonesia ini ibarat ayam yang mati di lumbung padi,” katanya.

Nandi mengatakan permintaan akan produk tekstil selalu melihatkan tren peningkatan. Pertumbuhan penjualan barang di aplikasi belanja online juga cukup pesat. Namun Nandi melihat hal itu tidak terlalu dirasakan produsen lokal. "Khusus untuk produk tekstil jika dilihat dari besaran transaksi aplikasi marketplace tidak pernah bergeser dari urutan teratas dalam penyerapan pasar di Indonesia" katanya.

Namun kondisi tersebut, kata dia, bertolak belakang dengan industri tekstil yang tertatih-tatih. “Market pakaian dalam negeri sangat bagus namun kenyataannya yang beredar di pasaran 90 persen dikuasai oleh produk impor,” katanya. Padahal logikanya, menurut Nandi, jika penyerapan pasar bagus, tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan pelaku usaha TPT dalam negeri. "Namun yang terjadi justru sebaliknya dan ini sungguh ironis,” tutur dia.

Jokowi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN dengan meneken Keprpes Nomor 25 Tahun 2024 pada 5 Agustus 2024. Satgas ini dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Nandi meyakini masih ada celah masuknya tekstil ilegal yang belum terbongkar. Dia mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah impor Ilegal sampai tuntas.

"Saya berharap pembentukan Satgas oleh Kementerian Perdagangan dapat menolong dan mendorong roda perekonomian produk TPT dalam negeri untuk bangkit kembali sehingga menjadi raja di negeri sendiri,” kata Nandi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut dia, lesunya industri tekstil tidak hanya terjadi belakangan. Dia mengatakan selama ini Indonesia merupakan pasar empuk barang impor. “Industri tekstil di Indonesia ini ibarat ayam yang mati di lumbung padi,” katanya.

Nandi mengatakan permintaan akan produk tekstil selalu melihatkan tren peningkatan. Pertumbuhan penjualan barang di aplikasi belanja online juga cukup pesat. Namun Nandi melihat hal itu tidak terlalu dirasakan produsen lokal. "Khusus untuk produk tekstil jika dilihat dari besaran transaksi aplikasi marketplace tidak pernah bergeser dari urutan teratas dalam penyerapan pasar di Indonesia" katanya.

Namun kondisi tersebut, kata dia, bertolak belakang dengan industri tekstil yang tertatih-tatih. “Market pakaian dalam negeri sangat bagus namun kenyataannya yang beredar di pasaran 90 persen dikuasai oleh produk impor,” katanya. Padahal logikanya, menurut Nandi, jika penyerapan pasar bagus, tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan pelaku usaha TPT dalam negeri. "Namun yang terjadi justru sebaliknya dan ini sungguh ironis,” tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Chief Economist Mandiri Sekuritas Rangga Cipta memperkirakan daya beli masyarakat kelas menengah akan meningkat dalam 6-12 bulan ke depan setelah turun drastis imbas Covid-19. “Secara teori, siklus konsumsi kelas menengah akan sangat bergantung pada siklus investasi. Kalau investasi naik, maka kebutuhan atas tenaga kerja juga akan meningkat, maka pendapatan kelas menengah juga akan meningkat,” katanya di Menara Mandiri SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Rangga menuturkan, saat ini investasi sudah mulai naik dan kemungkinan akan lebih signifikan setelah pemerintahan yang baru dilantik dan mulai berjalan. Apalagi, kata dia, jika ada pemangkasan suku bunga dari global dan Indonesia mungkin bisa menambah aliran investasi dan harga di Indonesia. “Jadi harusnya kalau saya lihat, daya beli kelas menengah mungkin bisa meningkat di tahun depan,“ ujarnya.

Ia menuturkan pasca Covid-19 segalanya mulai terbuka termasuk ekonomi mulai berjalan normal. Sementara yang mendorong pemulihan kondisi ekonomi adalah kalangan kelas menengah dan atas.

“Setelah reopening ini justru kelas menengah itu mulai melambat, ada isu sektor manufaktur yang mulai terdapat pelambatan global, makanya di India kita sering dengar ada banyak pay-off terutama di sektor manufacturing-nya,” katanya.

Kombinasi itu, kata Rangga, menyebabkan konsumsi kelas menengah cenderung melambat dan tak bergerak dibandingkan kelas bawah yang memang posisinya tak bergerak dan mendapatkan bantuan sosial juga dari pemerintah.

Kondisi daya beli kelas menengahj yang menurun ini sebenarnta bisa ditilik dari perayaan Idul Adha pada Juni 2024. Para pakar sudah memproyeksikan jumlah orang yang berkurban dari kelas menengah-bawah tahun ini menurun karena fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya angka pengangguran menyebabkan pendapatan kelas menengah-bawah mengalami stagnasi, bahkan turun signifikan.

Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Tira Mutiara menyebut, potensi ekonomi kurban Indonesia tahun 2024 ini diperkirakan Rp 28,2 triliun, yang berasal dari 2,16 juta orang berkurban. Proyeksi tersebut naik dari tahun lalu yang diperkirakan mencapai Rp 24,5 triliun dari 2,08 juta orang berkurban. Artinya, ada kenaikan sekitar 80 ribu orang yang berkurban pada tahun 2024 ini.

Dari 2,16 juta keluarga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi ikut berkurban, kata dia kebutuhan hewan kurban terbesar adalah kambing-domba sekitar 1,21 juta ekor. Kemudian kebutuhan sapi-kerbau sekitar 587 ribu ekor.

Annisa Febiola berkontribusi dalam artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menganggap adanya gejala deindustrialisasi dengan masifnya produk impor melalui pasar online, serta mengalahkan UMKM. “Kami temukan fakta 74 persen produk e-commerce itu adalah produk impor. Sementara 24,8 persen UMKM statusnya on boarding dan belum bisa dipastikan berapa produsen,” kata Plt. Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Temmy Setya Permana, saat diskusi Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Padahal berdasarkan Permendag 31 Tahun 2023, kata dia, produk harus mencantumkan negara asal mengingat masifnya produk impor, maka terjadi penurunan kontribusi terhadap PDB dari sektor industri. “Yang biasanya di atas 20 persen, saat ini hanya mencapai 18 persen dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Temmy menuturkan, salah satu faktor yang mendorong situasi itu adalah pola kecenderungan masyarakat, berdasarkan data BPS, dari platform Shopee, 88 persen masyarakat dengan pengeluaran minimal Rp 429 ribu per orang. “Jadi memang sudah menjadi gaya hidup, belanja online itu,” ujar Temmy.

Ia berkaca dari beberapa tahun lalu saat Indonesia mengimpor bahan baku dan mesin. Namun, kata Temmy, sekarang justru mengimpor produk-produk akhir seperti pakaian jadi, furnitur, sepatu, tas, kosmetik, dan lainnya. “Ini yang kami khawatirkan bahwa memang terjadi pergeseran minat pasar, minat konsumen kita,” katanya. Temmy mengatakan, alih-alih melihat merek dan kualitas, masyarakat justru mempertimbangkan harga murah.

Lebih dari itu, menurut dia, situasi itu dapat menimbulkan fenomena margin hunter seperti para pelaku usaha yang memilih membeli ketimbang memproduksi dan membuat workshop. “Harganya lebih murah, kasih label sendiri kita jual. Itu lebih menjanjikan keuntungan untuk mereka. Kalau semuanya dibiarkan, lama-lama tidak ada investasi, tidak tumbuh nanti,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Untuk mempercepat (realisasi investasi), bukan mencari investor baru," kata Endra di Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Endra menuturkan, Satgas Percepatan Investasi tidak akan melakukan bussines gathering ataupun market sounding. Sebab, menurutnya, upaya itu sudah terlambat dilakukan di sisa periode pemerintahan saat ini.

"Jadi, kami lakukan yang sudah ada," ungkap Endra. "Dari LoI (surat minat investasi) ke MoU (nota kesepahaman). Dari MOU, lanjut ke realisasi investasi."

Endra optimistis target investasi untuk IKN sebanyak Rp 100 triliun terealisasi tahun ini. Meskipun yang sudah tercatat dari enam kali groundbreaking baru Rp 51,3 triliun, menurutnya, masih ada peluang mengejar sisa target. Sebab, ia mengklaim saat ini sudah ada 60 investor yang serius merealisasikan penanaman modal di IKN.

"Paling tidak, Rp 100 triliun itu kami maknai sebagai komitmen investasi," kata Endra. Ia kemudian berhitung, bila 60 investor merealisasikan modal Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun, Rp 100 triliun bukan tidak mungkin bisa dikantongi. "Membangun gedung di IKN kan range-nya segitu," ujarnya.

Selanjutnya: Sebagai informasi, Jokowi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN....

<!--more-->

Sebagai informasi, Jokowi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN dengan meneken Keprpes Nomor 25 Tahun 2024 pada 5 Agustus 2024. Satgas ini dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua. Kemudian, ada Kepala Otorita IKN dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai wakilnya. Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kini menjabat Plt Kepala Otorita IKN setelah Bambang Susantono mengundurkan diri pada Juni lalu.

Ihwal percepatan investasi di IKN, sebelumnya Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung juga mengatakan peercepatan investasi di IKN bakal menjadi prioritas. Ia mengatakan hal ini usai dilantik sebagai wakil menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

"Infrastruktur untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan sudah disiapkan pemerintah. Jadi, nanti bagaimana mengisi klaster-klaster lain," ujar Yuliot.

Eks Deputi Kementerian Investasi ini mengatakan bakal meningkatkan investasi dan mendorong adanya kawasan ekonomi di IKN. Ia menargetkan kawasan untuk financial center. Yuliot mengatakan bakal mengkoordinasikan hal ini dengan Otorita IKN.

Lebih lanjut, Yuliot mengklaim ada lebih dari 400 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor untuk proyek IKN. Ia tidak merinci dari mana saja peluang investasi tersebut, tapi pihaknya memastikan calon investor IKN akan terfasilitasi dengan baik. "Itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera," kata dia.