TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pemasangan Starlink di kapal-kapal yang menjaga perbatasan sangat membantu. "Saya sendiri yang ikut operasi di laut, kehadiran starlink sangat membantu," kata Pung di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Jum'at, 2 Agustus 2024.

Starlink digunakan untuk membantu komunikasi di laut, yang selama ini terjadi hambatan di lapangan. Menurut Ipung, selama ini cukup sulit melakukan komunikasi di tengah laut, namun setelah memanfaatkan layanan Starlink, pihaknya bisa berkomunikasi 24 jam nonstop dengan petugas di lapangan. "Ketika ada penangkapan kapal yang melanggar, kami bisa lakukan pemerikasaan melalui video call dengan petugas lapangan," ucap Dirjen PSDKP tersebut.

Ia menambahkan, starlink juga menjadi solusi bagi anggota, karena bertugas di laut menghambat anggotanya untuk berkomunikasi dengan keluarga, "menjadi solusi, kendala psikis buat anggota kami," kata dia.

Walau cukup terbantu dengan keberadaan Starlink, bukan berarti tanpa kendala. Saat badai, sinyal tetap alami gangguan. "Koneksi agak terputus-putus," ujarnya.

Sementara ini, fasilitas Starlink sudah terpasang di seluruh kapal pusat milik PSDKP namun baru terpasang di beberapa kapal unit pelaksana teknis (UPT), teruatama yang beroperasi di perbatasan. Menurut Pung, saat ini armada PSDKP baru tersedia 30 kapal. Padahal idealnya, untuk memantau dan melakukan pengawasan, kata Ipung, setidaknya perlu ada 78 armada.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan yang tertarik mengelola tambang. Ketertarikan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat BKPRMI Said Al Idrus pada Rabu, 31 Juli 2024.

“Kami berterima kasih dan BKPRMI sangat mendukung,” kata Said usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan BKPRMI menjelang acara musyawarah nasional organisasi mereka di Medan, Sumatera Utara.

Dalam pertemuan itu, kata dia, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Jokowi atas kebijakan pemberian izin tambang ormas keagamaan. Ihwal kesempatan mengelola tambang, Said mengatakan BKPRMI akan mempelajari pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lebih dulu. “Kalau paten barang ini, kami ikut,” ujarnya.

Pernyataan Ormas Pemuda Remaja Masjid soal ketertarikan untuk mengelola tambang ini pun mendapat berbagai reaksi dari netizen di media sosial Indonesia. Beberapa menyindir penggunaan nama organisasi remaja masjid, meski para pengurusnya sudah dewasa dan bukan dalam kategori remaja.

“Remaja masjid? Penampakan tua begitu mengatasnamakan remaja masjid? Demi mendapat izin tambang? Makin memprihatinkan!” tulis warganet di media sosial X dengan nama akun @toplev*******.

“Remaja masjid tapi pada tua-tua semuanya. Udah gitu haus tambang lagi,” ujar @buk******.

“Menurut WHO sih remaja berhenti di usia 25 tahun, enggak tau ya kalau menurut kebutuhan politik,” sindir @adr*****.

“Kelompok yang harusnya ngurusin dan sejahterakan masjid, malah ke tambang, sekalian tasbihnya ganti pake dinamit,” ucap @Ana*****.

Sejumlah warganet juga menyindir bahwa para pengurus ormas yang mengatasnamakan remaja masjid itu sedang cosplay atau melakukan permainan kostum dengan menyerupai sebuah karakter.

“Remajanya udah pada alot, positif thinking mungkin mereka emang beneran remaja yang lagi cosplay jadi bapak-bapak,” kata @dim****.

“Itu bukannya bapak-bapak cosplay jadi remaja?” tanya @eMb*****.

“Remaja masjid rela pake mesin waktu dari masa depan ke masa kini untuk ikut kelola tambang. Katanya, ‘ketika kami muda dulu, nyesal enggak ikut kelola tambang. Sekarang kami kembali ke masa kini utk memperbaiki kesalahan kami.’ Salut,” ujar @bya*******.

Profil Ormas Pemuda Remaja Masjid

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI adalah wadah komunikasi dan perkumpulannya para pemuda remaja masjid seluruh Indonesia sejak 1993. Ormas ini merupakan kelanjutan dari Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) yang didirikan pada 3 September 1977 di Masjid Istiqomah, Bandung.

Adapun program dan kegiatan BKPRMI adalah dakwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat Marhammah dalam bingkai NKRI. Dalam menjalankan eksistensinya, BKPRMI merupakan organisasi independen dan tidak mengarah kepada politik dan kekuasaan, tetapi lebih kepada berusaha melindungi dan menyatukan ummat.

BKPRMI adalah pionir pembentukan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) sebagai program nasional BKPRMI sejak 1989. Program ini kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TKA (LPPTKA).

Selain LPPTKA, BKPRMI saat ini menaungi sejumlah lembaga lainnya seperti Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah (LPPK SAKINAH) dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia (LPPDSDM),

Kemudian Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi (LPPEKOP), Lembaga Pemberdayaan Dan Penguatan Kesehatan Masyarakat (LPPKM), dan Lembaga Bantuan Hukum Dan Advokasi (LBHA), serta Brigade BKPRMI.

RADEN PUTRI | HENDRIK KHOIRUL MUHID

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI telah mengembangkan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) baru, yakni QRIS Tap NFC. Pengguna kini tidak perlu lagi menggunakan kamera ponsel untuk scan, namun bisa memanfaatkan fitur Near-Field Communication (NFC) pada smartphone yang ditempel ke alat terminal pembayaran.

Produk ini telah resmi diluncurkan langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2024, di Jakarta Convention Center hari ini. Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono menerangkan seluruh rekening dan dompet digital yang dimiliki pembeli dapat disambungkan dalam fitur QRIS Tap. “Caranya bayar reader pakai NFC,” kata dia dalam konfrensi pers di JCC, Jumat, Agustus 2024.

Sistem baru ini nantinya akan digunakan berbagai macam pembayaran. Namun untuk saat ini baru dikembangkan di sektor transportasi umum. Saat ini BI sudah melakukan percontohan proyek pada pembayaran MRT. Jika negara lain tap dilakukan lewat kartu, ia memaparkan, Indonesia dapat menggunakan QRIS.

Dicky menambahkan, yang paling efektif mengguanakan tap saat ini adalah pembayaran yang butuh kecepatan, seperti jalan tol dan MRT. “Yang sekarang ini kita antisipasi para Gen Z dan Gen Alpha, mereka merasa bahwa enggak perlu uang lagi. Ini kemudahan yang harus konkret mereka rasakan,” ujarnya.

Dengan teknologi customer presented mode, pengguna perlu mengunduh sistem QRIS baru ini dari akun dompet digital maupun rekening. Mesin pembaca juga akan di-upgrade sehingga dapat mengenali nomor identitas atau ID pengguna. Meski demikian, sistem ini baru bisa digunakan oleh NFC khusus ponsel android. Karena Menurut Dicky, Indonesia pengguna terbanyak sistem operasi tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem mengatakan, peluncuran ini baru permulaan. Ke depannya, metode pembayaran ini akan dikembangkan pula hingga sektor industri lain, namun masih butuh watu untuk integrasi.

Pegembangan QRIS Tap dilakukan karena melihat pengguna metode pembayaran itu yang cukup banyak. QRIS sendiri telah digunakan oleh hampir 31 juta mercahant. “Penggunanya hampir 90 persen sudah memiliki smartphone yang rata-rata sudah ada NFC-nya,” kata dia di lokasi yang sama.

BI bekerja sama dengan ASPI menganggap sistem ini sebagai terobosan yang sangat memudahkan. Karena tidak perlu lagi mengakses kamera QRIS. “Saya percaya ini nanti implementasinya akan cepat, pada dasarnya tinggal meng-upgrade yang eksisting saja,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan adanya penjualan pulau tengah menjadi sorotan. Badan Riset Nasional dan Inovasi (BRIN) mencatat hingga 2023 lebih dari 226 pulau di Indonesia telah dijual. Pulau yang banyak dijual berada di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Namun, pemerintah Provinsi Maluku Utara membantah adanya penjualan pulau di sana. "Soal isu penjualan itu sebenarnya ada yang memainkan," kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Maluku Utara Rahwan K. Suamba, saat dihubungi pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.

Dia mengatakan, saat itu pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya memberikan kewenangan kepada pengembang pengelolaan pariwisata. Namun rencana pengembangan itu berbeda dari kesepakatan pihak perusahaan dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Rahwan, pemerintah Maluku Utara saat itu memberikan izin kepada PT Leadership Islands Indonesia. Perusahaan ini mengajukan permohonan pengelolaan sekitar 16 pulau. PT LII merupakan badan usaha dari penanaman modal asing. "Lokasi yang dimohonkan untuk kegiatan wisata bahari terdiri dari 15 pulau dan 2 atol (pulau cincin)," ucap dia, dalam aplikasi perpesanan pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Daratan belasan pulau tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Sedangkan perairannya merupakan daerah pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Maluku Utara. Saat itu, Rahwan mengatakan, konsep wisata bahari yang ditawarkan adalah pengelolaan kawasan pulau dan perairannya menjadiprivate tourismdengan melibatkan masyarakat sekitar.

Saat itu, CEO PT LII adalah Natalia Kira Catherine, mendapat izin pengembangan wisata. Rahwan mengatakan, saat itu pemberian obyek pengelolaan kepada LII hanya satu titik. Namun terjadi problem lain, seperti rencana pengelolaan Kepulauan Widi memasuki area konservasi yang tidak masuk dalam perizinan seperti diajukan LII.

Dia menjelaskan, belakangan PT LII tak berhasil mengelola pulau itu sebagai tempat wisata. Dengan alasan tak punya modal yang cukup dalam melakukan pengelolaan. Kesepakatan membangun tempat wisata di Pulau Widi dilakukan pada 2016. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh pemerintah Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan PT LII.

Selanjutnya muncul kabar Kepulauan Widi—yang terdiri dari puluhan pulau—dijual melalui situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat. Rahwan mengatakan hal itu menimbulkan polemik. "Memperhatikan kinerja PT LII dan timbul polemik, izin PT LII dibekukan dan dicabut jika tidak ada langkah baik," ucap dia.

INFO NASIONAL - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 di Kantor BPS, Jumat, 2 Agustus 2024. Untuk pertama kalinya, SNLIK dilakukan oleh OJK bersama dengan BPS.

Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. "Hasilnya diperoleh indeks literasi keuangan masyarakat 65,43 persen dan inklusi keuangan 75,02 persen untuk tahun 2023," kata Amalia.

SNLIK 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. "Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen dan ndeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen," ujarnya.

Amalia menjelaskan, pengumpulan data SNLIK 2024 dilakukan mulai 9 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). "Jumlah sampel SNLIK tahun 2024 sebanyak 10.800 responden yang berumur antara 15 sampai 79 tahun," kata dia.

Amalia menegaskan, terdapat perbedaan metodologi sampling untuk SNLIK 2024 dengan SNLIK 2022. Dalam SNLIK 2024 metodologi sampling yang digunakan adalah stratified multistage cluster sampling.

Amalia menilai, metodologi ini akan lebih mampu merepresentasikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara keseluruhan. Metodologi tahun ini memanfaatkan profil populasi masyarakat Indonesia.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi saat merilis hasil SNLIK tahun 2024 di Jakarta, (2/8). Foto: TEMPO/Aryus P Soekarno

Adapun, pada SNLIK 2022 menggunakan metodologi purposive sampling dan simpel random sampling yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. "Jadi, indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil tahun 2022," ucapnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75 persen dan 64,14 persen. Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan laki-laki, yakni masing-masing 76,08 persen dan 73,97 persen.

Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 69,71 persen dan 78,41 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni masing-masing sebesar 59,25 persen dan 70,13 persen. Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82 persen, 71,72 persen, dan 70,19 persen.

"Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,70 persen dan 52,51 persen," ujarnya.

Kemudian, kelompok umur 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 84,28 persen, 81,51 persen, dan 79,21 persen. Namun, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96 persen dan 63,53 persen.

Hasil SNLIK 2024 menunjukkan segmen penduduk yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni, pertama, penduduk yang tinggal di perdesaan; kedua, penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun; ketiga, penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SD/sederajat ke bawah); keempat, berdasarkan pekerjaan yakni tidak atau belum bekerja, pelajar atau mahasiswa, petani atau peternak atau pekebun atau nelayan, dan pekerja selain pegawai atau profesional atau pengusaha atau wiraswasta atau pensiunan atau purnawirawan.

Karena itu, Friderica menegaskan, OJK akan semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok tersebut. Sebab, fokus OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik konvensional maupun syariah tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023-2027).

"SNLIK 2024 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk," kata Friderica. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mengebut kesiapan utilitas jaringan kelistrikan menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, berjanji bakal menyediakan listrik yang andal.

"Selain andal, juga bersih. Sejalan dengan targetnet zero emissiondalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih di Indonesia," kata Darmawan melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2024. Namun, ia tidak menjelaskan listrik bersih yang ia maksud.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agung Murdifi memperkirakan kebutuhan listrik tertinggi di venue utama upacara 17 Agustus mencapai 1,5 megawatt. Dengan ketersediaan listrik bersih di IKN saat ini yang telah mencapai 10 megawatt, ia memastikan masih ada cadangan daya yang cukup untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan upacara.

Adapun saat ini, ia mengatakan, PLN sedang merampungkan pembangunan pembangunan jaringan distribusi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. "Kawasan ini akan disuplai dari tiga Gardu Induk jelang pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan," kata Agung.

Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ihwal pelaksanaan upacara secara hybrid, Presiden Jokowi berujar, saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara. Kepala Negara ingin perjalanan menuju pindahnya ibu kota negara itu terlihat.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 90 miliar warga terdampak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ganti rugi itu disiapkan untuk pemilik lahan yang bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, serta proyek pengendalian banjir Sepaku.

"Baru diproses tim terpadu," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 2 Agustus 2024.

Basuki menjelaskan, sebelumnya pemerintah menyiapkan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus dengan menyiapkan hunian relokasi. Setidaknya ada 91 keluarga yang bakal menerima skema ini. Namun kemudian, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

"Sehingga, yang tadinya ADB (aset dalam penguasaan) masyarakat, boleh dibayar," ujarnya. "Nanti dimusyawarahkan lagi."

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu memastikan uang Rp 90 miliar sudah disiapkan kementeriannya. Ia juga sudah meminta izin ke Menteri Keuangan untuk menganggarkan keperluan tersebut. "Harusnya Otorita IKN, tapi terbatas anggaraannya," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengklaim pemerintah tidak menggusur warga yang lahannya terdampak pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Ia berjanji pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalaupun lahannya terdampak pembangunan IKN, pemerintah akan memindahkannya ke tempat yang lebih baik.

"Jangan merasa digusur. Kalau direlokasi, mungkin," ujar Basuki. "Pengertiannya kan beda, digusur dengan direlokasi."

Diberitakan sebelumnya, ada 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN yang belum berhasil dibebaskan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menginstruksikan agar perkara ini rampung pada 27 Mei 2024. Namun, target itu akhirnya molor.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur pernah meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menyelesaikan persoalan lahan ini. Ketua AMAN Kalimantan Timur Saidani Nyuak menilai cara yang terburu-buru akan berbahaya dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat di kawasan IKN.

Saiduani juga memperingatkan pemerintah untuk tidak menggusur paksa masyarakat di kawasan IKN. Pemerintah, ia menuturkan, harus melindungi wilayah adat yang dikuasai secara turun temurun di kawasan IKN. "Pemerintah harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang turun temurun di sana, serta prioritaskan pembangunan berperspektif perlindungan HAM," ujar Saiduani kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 10 Mei 2024.

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menanggapi protes yang dilayangkan sejumlah pihak dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan. “Di semua sisi antara kesehatan dan industri yang seperti tadi, industri gula, industri tembakau pasti memang ada dua sisi. Ini keseimbangan yang harus dijaga,” kata dia di Bandung, Jumat, 2 Agustus 2024.

Budi mencontohkan PP Kesehatan yang mengatur penggunaan produk tembakau. Aturan dalam PP Kesehatan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Sekarang pemerintah sendiri, Presiden sudah melihat bahwa yang meninggal sejak Covid. Yang meninggal karena masalah komplikasi paru itu banyak, apalagi sekarang polusi juga tinggi. Jadi kita kalau bisa bagaimana menyehatkan kesehatan parunya masyarakat,” kata Budi.

Saat ditanya kemungkinan merevisi PP Kesehatan, Budi mengatakan tidak ada rencana tersebut.

“Enggak. Baru keluar, masak direvisi,” kata Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait kesehatan yang mengatur larangan penjualan produk tembakau (rokok) secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu atau rokok elektronik.

Ketentuan itu tertera dalam pasal 434 ayat (1) poin c dalam PP tersebut, sebagaimana salinan PP yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id.

Dalam pasal 434 tertulis Ayat (1) setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, jika poin (a) disebutkan menggunakan mesin layan diri, poin (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil, (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Sedangkan poin (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui, (e) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Sementara pada pasal 434 ayat (2), ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Beleid tersebut juga mengatur promosi susu formula atau produk-produk pengganti air susu ibu (ASI) eksklusif. Berbagai ketentuan untuk mengendalikan susu formula, di antaranya melarang promosi produk pengganti ASI eksklusif, baik melalui tenaga kesehatan hingga endorsement pemengaruh media sosial (influencer).

PP Kesehatan tersebut menuai protes di antaranya dilayangkan Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi). Bagian yang menjadi keberatan mereka adalah pengaturan menyangkut perdagangan produk tembakau alias rokok karena mereka anggap mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Ketua Umum Aparsi Suhendro dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024, menyatakan, penerbitan PP Kesehatan itu akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu pasal yang akan diberlakukan, yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Kominfo rencanakan perihal pemberitahuan informasi bencana (early warning system) tidak lagi melaluiSMS blast, tetapi dengancellular broadcast.Cellular broadcast dinilai lebih memiliki manfaat yang komprehensif dibandingkan sms blast itu sendiri.

"Kalau program PPDR (Public Protection and Disaster Relief) ini selesai, maka early warning di media dan komunikasi itu juga akan berubah. Sekarang kan sms blast bentuknya, nanti jadi cell broadcast," ujar Direktur Pengembangan Pita Lebar Marvels Parsaoran Situmorang di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Namun, proyek tersebut belum bisa diimplementasikan jika PPDR yang direncanakan belum dijalankan. Kominfo melalui sub-divisnya, Pita Lebar, sedang memproses dua infrastruktur yang sedang dijalankan.

Adapun program tersebut adalah BTS (Base Transceiver Station) dan PPDR itu sendiri. "Cell broadcastitu belum, karena cell broadcast itu, PPDR-nya itu harus jalan dulu," kata dia.

Adapun perbedaancell broadcastdengansms blast,kata dia, ialah pada jaringan. Cell broadcast dinilai lebih efektif ketimbang penggunaan sms blast.

"Kalo sms itu kan masuk ke jaringan, terkadang gempanya itu terjadi sekarang tapi misalnya sinyal lagitraffic, itu sms-nya bisa masuknya besok. Kalo cell kan enggak perlu masuk ke jaringan, itu mencakup wilayah. Jadi siapa pun yang berada di situ, bisa menerima message-nya," tambahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tahun ini. Pada kuartal I ekonomi RI tumbuh 5,11 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Optimistis tersebut muncul karena bendahara negara itu menilai konsumsi dalam negeri masih akan tumbuh. “Ke depannya kita lihat peningkatan aktivitas domestik sampai akhir 2024,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dari sisi fiskal, ia berujar, pada akhir tahun atau November akan ada pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada serentak. Sama seperti siklus Pemilu pada Februari lalu, Sri Mulyani yakin kali ini pasti akan menimbulkan dampak positif pula terhadap aktivitas belanja warga.

Selain jumlah belanja Pemilu dari KPU dan Bawaslu, aktivitas konsumsi diperkirakan akan mendapat imbas positif juga. Kepercayaan juga menguat dari sisi investasi domestik. “Kita masih memperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional, seperti infrastuktur yang akselerasi penyelesaiannya terus terjaga,” kata dia lagi.

Investasi swasta, baik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), diproyeksikan masih akan terjaga. Hal ini dianggap akan memengaruhi konsumsi dan iklim investasi dalam negeri sampai akhir tahun.

Dari sisi fiskal, APBN 2024 terutamai belanja pemerintah, akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas harga. Menurut Menkeu, ini akan sangat menentukan daya beli masyrakat. Seperti diketahui, konsumsi selama ini menjadi motor penting dalam pertumbuhan ekonomi RI. “Kita juga jaga program perlinsos (perlindungan sosial), dengan demikian kita berharap dampak terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Pada kuartal II tahun ini ekonomi diproyeksi tumbuh di kisaran 5,0 persen. Sementara secara keseluruhan, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di kisaran 5,0-5,2 persen

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai adanya reshuffle kabinet kembali berhembus. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia sempat dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Dua sumberTempodari petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi tersebut.

Berdasarkan laporanKoran Tempo, seorang petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) bercerita bahwa Arifin Tasrif akan diganti lantaran dianggap lebih condong ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Meski begitu, Kementerian Investasi maupun Kementerian Energi merupakan dua kementerian yang sama-sama strategis. Sebagian publik ingin tahu berapa kekayaan Bahlil maupun Arifin Tasrif.

Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bahlil tercatat pertama kali menyampaikan jumlah hartanya saat awal menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Total kekayaannya pada periode 31 Desember 2019 mencapai Rp 295.149.680.731.

Bahlil selanjutnya secara berkala menyerahkan LHKPN kepada KPK setiap tahun, yaitu dengan jumlah Rp 300.445.709.773 pada 31 Desember 2020, Rp 301.459.290.833 pada 31 Desember 2021, dan Rp 302.467.616.354 pada 31 Desember 2022.

Teranyar, Bahlil terpantau memiliki harta sebesar Rp 310.420.076.093 per 1 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 291.617.305.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 98.400.000.

- Harta bergerak lainnya: -

- Surat berharga: Rp 1.612.500.000.

- Kas dan setara kas: Rp 17.091.871.693.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Kekayaan Bahlil didominasi oleh aset properti yang tersebar di Jakarta Selatan, Sragen (Jawa Tengah), Gianyar (Bali), dan Jayapura (Papua). Sebanyak 18 bidang tanah dan bangunan tersebut mempunyai luas berkisar antara 112 hingga 2.490 meter persegi. Sementara alat transportasi yang dimilikinya meliputi mobil Toyota Harrier (2007) dan mobil Honda CRV (2010).

Kekayaan Arifin Tasrif

Sementara itu, Arifin diketahui pertama kali menyerahkan LHKPN ketika mulai menjabat sebagai Menteri ESDM. Total kekayaannya pada 2 November 2019 tercatat sebesar Rp 46.744.737.705.

Dalam perjalanan kariernya sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian ESDM, Arifin secara periodik kembali menyampaikan kekayaannya kepada KPK, yaitu sebesar Rp 51.699.402.752 pada 31 Desember 2020, Rp 53.497.833.921 pada 31 Desember 2021, dan Rp 56.501.228.083 pada 31 Desember 2022.

Kemudian, berdasarkan LHKPN terakhir periode 15 Maret 2024, harta Arifin mencapai Rp 59.256.530.594, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 16.825.425.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 700.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 1.052.500.000.

- Surat berharga: Rp 16.693.068.471.

- Kas dan setara kas: Rp 23.985.537.123.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Selain itu, Arifin juga memiliki banyak aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Dia mengaku mempunyai 12 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Cianjur (Jawa Barat), Gianyar (Bali), dan Gianyar (Bali), dengan luas bervariasi, mulai dari 239 hingga 7.600 meter persegi.

Arifin juga memiliki sejumlah kendaraan yang terdiri dari dua unit kendaraan bermotor roda empat, meliputi mobil Toyota LC 100 VX STD (2003) dan mobil Toyota FJ Cruiser 4.0L 4WB AT (2018).

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti buka suara perihal sinyal penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed pada September atau kuartal IV 2024. Dia menyebut, sinyal penurunan suku bunga tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi BI.

"Ya, ini sudah sesuai ekspektasi kami, ya," katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Meskipun demikian, Destry mengatakan BI memasang target yang konservatif terkait penurunan suku bunga acuan oleh The Fed. Pun, kata dia BI juga sudah mengantisipasi kebijakan pemangkasan. "Ya, pokoknya kami kan juga sudah antisipasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Antisipasi kami memang lebih konservatif di Desember," ujarnya.

Namun jika penurunan suku bunga acuan bisa lebih cepat dari itu, menurut Destry geliat perekonomian akan makin membaik. Artinya, situasihigh for longerbisa mereda.

"Kalau misalnya The Fed bisa cepat menurunkannya September, ya pastinya juga lebih bagus. Jadi, kan situasihigh for longer-nyabisa turun secara bertahap."

Destry juga menyoroti bank sentral Eropa yakni European Central Bank (ECB) yang telah memangkas suku bunga acuan pada Juni lalu. Jika The Fed lebih cepat menurunkan suku bunga, maka Destry menilai akan membawa impak bagus untuk Indonesia. "Apalagi Eropa kan juga sudah turun suku bunga, pasti bagus lah. InsyaAllah buat Indonesia bagus," katanya.

Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25-5,5 persen. Penurunan suku bunga seiring dengan inflasi semakin mereda. Bank sentral membuka peluang untuk memangkas suku bunga pada pertemuan bulan September mendatang.

"Inflasi telah mereda selama setahun terakhir tetapi masih terbilang tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa kemajuan lanjutan menuju target inflasi 2 persen yang dicanangkan Komite," kata Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC), badan pembuat kebijakan The Fed, dalam pernyataannya setelah pertemuan selama dua hari, seperti dikutip Antara pada Kamis, 1 Agustus 2024.

ANTARA