TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkat dunia, Standard & Poor's Global Ratings (S&P) memberikan peringkat kredit jangka panjang Indonesia 'BBB' dan jangka pendek 'A-2'. Artinya prospek kredit dalam negeri masih stabil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia yang bijak dan solid. “Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel, dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat,” kata dia lewat pernyataan resmi yang dibagikan Rabu, 31 Juli 2024.

Stabilitas makroekonomi, menurut bendahara negara juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peringkat kredit Indonesia. Insentif pajak yang diberikan pada industri manufaktur dan pengolahan diyakini oleh S&P akan bermanfaat dalam pengembangan sektor industri yang terkait.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap tetap positif, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi. Upaya untuk mengembangkan industri komoditas dan menjaga stabilitas eksternal diharapkan menjaga daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tantangan global.

Ia menyadari pengelolaan ekonomi yang hati-hati dan kebijakan yang responsif menguatkan kepercayaan investor, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. “Pemerintah terus berupaya untuk menjaga displin fiskal dan memperdalam sektor keuangan domestik, demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menyitir laman resmi S&P Global, disebutkan perkembangan industri yang terkait dengan komoditas di Indonesia yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan metrik eksternal ini. “Prospek untuk peringkat jangka panjang adalah stabil,” demikian publikasi tertulis di situs S&P Global pada 30 Juli 2024.

Meski beberapa indikator menunjukan kestabilan, S&P juga menyoroti skenario potensi penurunan peringkat. Terutama jika utang pemerintah umum bersih meningkat pada tingkat tahunan lebih dari 3 persen dari PDB secara terus-menerus. Lalu pembayaran bunga pemerintah secara umum melampaui 15 persen dari pendapatan secara berkelanjutan.

Peringkat dapat pula naik, jika ada perbaikan material dalam metrik eksternal Indonesia. Yakni utang luar negeri neto yang sempit turun di bawah 50 persen dari penerimaan rekening giro. Lalu kebutuhan pembiayaan luar negeri bruto turun di bawah 50 persen dari jumlah penerimaan rekening giro dan cadangan devisa.

Lembaga itu juga menyoroti kebijakan defisit anggaran dan utang pemerintah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pemerintah yang akan datang disebut telah mengindikasikan tidak berniat membuat perubahan hukum untuk memungkinkan defisit yang lebih tinggi.

Namun, mengingat rencana pengeluarannya, pemerintah baru kemungkinan akan menargetkan kekurangan anggaran yang mendekati batas legal 3 persen dari PDB. “Kami memperkirakan defisit anggaran dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran di tahun 2022-2024,” demikian analisis S&P.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Pola pembayaran pensiun ini dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja.

Adapun skema pensiun baru bagi PNS dengan sistem fully funded telah disiapkan pada tahun 2018 lalu. Mengacu pada Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) edisi 11 September 2017, fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh merupakan pensiun yang dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan peserta. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulan.

Skema fully funded ini dicanangkan akan menggantikan skema pensiun PNSpay as you go yang berlaku saat ini. Skema yang berlaku saat ini merupakan skema dana pensiun hasil iuran dari ASN sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari APBN. Dengan skema saat ini, gaji yang diterima para pensiunan PNS untuk eselon I hanya berkisar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta.

Namun,dikutip dari Tempo, fully funded pensions dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi riil, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas.

Sementara itu, rencana perubahan skema pembiayaan dana pensiun PNS telah termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Pembiayaan dana pensiun melalui skema pay as you go diperkirakan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan.

“Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN (aparatur sipil negara) merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun ASN ke depan akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing serta pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK (pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja),” seperti dikutip dari KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran.

Linier dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan alasan pemerintah ingin mengubah skema pembayaran uang pensiunan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), maupun TNI/Polri dikarenakan kewajiban pembayaran pensiunan bagi ASN terus meningkat setiap tahunnya.

“Karena orang yang pensiun makin lama makin banyak, usia harapan hidupnya makin panjang, dengan sendirinya besar manfaat setiap bulan makin bertambah itu yang sering kali membuat worry kita, membuat cemas kita,” kata Isa dalam diskusi di kantornya, Senin, 29 Agustus 2022.

Lebih jauh Isa mengatakan, besaran kewajiban pemerintah untuk membayar pensiunan ASN terus bertambah. Pada 2022 diperkirakan Rp 119 triliun, tahun lalu sebesar Rp 112,29 triliun, 2020 sebanyak 104,97 triliun, 2019 Rp 99,75 trilun, dan 2018 hanya Rp 90,82 triliun.

“Jadi besaran manfaat pensiun setiap bulan makin bertambah, itu yang seringkali membuat kita cemas. Tahun ini untuk pembayaran pensiun hampir sampai Rp 120 triliun, 5 tahun lalu mungki sekitar Rp 90 sekian triliun,” ujar dia.

Ledakan pensiunan PNS pada 2025 juga telah diprediksi oleh pemerintah sejak 2012 silam. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) kala itu, Eko Prasojo memperkirakan ada 2,5 juta PNS yang pensiun pada 2025.

Dengan jumlah tersebut, tunjangan yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 175 triliun. Apabila hal itu tidak diantisipasi, lanjut dia, maka APBN dikhawatirkan bermasalah, karena negara harus memberikan gaji dengan nilai sangat besar kepada orang yang tidak lagi produktif.

Terkait kabar PNS mendapatkan dana pensiun sebesar Rp1 miliar, wacana tersebut pertama kali disinggung oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 2021 lalu. Dia menyebut kemungkinan membuka peluang besaran pensiun Rp1 miliar dengan lebih dahulu berdiskusi bersama PT Taspen (Persero).

“Sampai dengan Taspen, kami juga sudah diskusi, bagaimana kalau pensiun ASN itu nanti dapat tunjangan, bisa enggak kalau sampai Rp1 miliar?” kata Tjahjo dalam acara penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik yang ditayangkan secara virtual, pada Selasa, 2 Maret 2021.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT I RIRI RAHAYU I ARRIJAL RACHMAN I RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI I MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Pola pembayaran pensiun ini dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja.

Adapun skema pensiun baru bagi PNS dengan sistem fully funded telah disiapkan pada tahun 2018 lalu. Mengacu pada Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) edisi 11 September 2017, fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh merupakan pensiun yang dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan peserta. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulan.

Skema fully funded ini dicanangkan akan menggantikan skema pensiun PNSpay as you go yang berlaku saat ini. Skema yang berlaku saat ini merupakan skema dana pensiun hasil iuran dari ASN sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari APBN. Dengan skema saat ini, gaji yang diterima para pensiunan PNS untuk eselon I hanya berkisar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta.

Namun,dikutip dari Tempo, fully funded pensions dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi riil, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas.

Sementara itu, rencana perubahan skema pembiayaan dana pensiun PNS telah termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Pembiayaan dana pensiun melalui skema pay as you go diperkirakan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan.

“Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN (aparatur sipil negara) merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun ASN ke depan akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing serta pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK (pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja),” seperti dikutip dari KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran.

Linier dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan alasan pemerintah ingin mengubah skema pembayaran uang pensiunan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), maupun TNI/Polri dikarenakan kewajiban pembayaran pensiunan bagi ASN terus meningkat setiap tahunnya.

“Karena orang yang pensiun makin lama makin banyak, usia harapan hidupnya makin panjang, dengan sendirinya besar manfaat setiap bulan makin bertambah itu yang sering kali membuat worry kita, membuat cemas kita,” kata Isa dalam diskusi di kantornya, Senin, 29 Agustus 2022.

Lebih jauh Isa mengatakan, besaran kewajiban pemerintah untuk membayar pensiunan ASN terus bertambah. Pada 2022 diperkirakan Rp 119 triliun, tahun lalu sebesar Rp 112,29 triliun, 2020 sebanyak 104,97 triliun, 2019 Rp 99,75 trilun, dan 2018 hanya Rp 90,82 triliun.

“Jadi besaran manfaat pensiun setiap bulan makin bertambah, itu yang seringkali membuat kita cemas. Tahun ini untuk pembayaran pensiun hampir sampai Rp 120 triliun, 5 tahun lalu mungki sekitar Rp 90 sekian triliun,” ujar dia.

Ledakan pensiunan PNS pada 2025 juga telah diprediksi oleh pemerintah sejak 2012 silam. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) kala itu, Eko Prasojo memperkirakan ada 2,5 juta PNS yang pensiun pada 2025.

Dengan jumlah tersebut, tunjangan yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 175 triliun. Apabila hal itu tidak diantisipasi, lanjut dia, maka APBN dikhawatirkan bermasalah, karena negara harus memberikan gaji dengan nilai sangat besar kepada orang yang tidak lagi produktif.

Terkait kabar PNS mendapatkan dana pensiun sebesar Rp1 miliar, wacana tersebut pertama kali disinggung oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 2021 lalu. Dia menyebut kemungkinan membuka peluang besaran pensiun Rp1 miliar dengan lebih dahulu berdiskusi bersama PT Taspen (Persero).

“Sampai dengan Taspen, kami juga sudah diskusi, bagaimana kalau pensiun ASN itu nanti dapat tunjangan, bisa enggak kalau sampai Rp1 miliar?” kata Tjahjo dalam acara penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik yang ditayangkan secara virtual, pada Selasa, 2 Maret 2021.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT I RIRI RAHAYU I ARRIJAL RACHMAN I RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI I MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) resmi mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Dalam Pasal 103 PP yang ditandatangani pada Jumat, 26 Juli 2024 itu, disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Untuk pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi setidaknya berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan alat reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana (KB); melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; serta pemilihan media hiburan sesuai usia anak.

“Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (kesehatan sistem reproduksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan serta kegiatan lain di luar sekolah,” tulis Pasal 103 ayat (3).

Sementara itu, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

“Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kewenangannya,” seperti dikutip dari Pasal 103 ayat (5).

Kemudian, Pasal 107 menyatakan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi diselenggarakan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar, aman, berkualitas, terjangkau, tidak diskriminatif, menjaga privasi, dan kesetaraan gender.

“Setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi,” bunyi Pasal 107 ayat (2).

Adapun upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selanjutnya, upaya kesehatan reproduksi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan di pos pelayanan terpadu; satuan pendidikan atau sekolah; tempat kerja; lembaga keagamaan, rumah ibadah, atau kantor urusan agama (KUA); rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas); pusat rehabilitasi sosial; serta lembaga kesejahteraan sosial.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut telah merampungkan 45 proyek strategis nasional (PSN) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terhitung dari tahun 2016 hingga 2024. Puluhan proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur transportasi di sektor udara, laut, darat, dan perkeretaapian.

“Apa yang dicanangkan Pak Presiden untuk membangun PSN kita lakukan dengan sistematis, dan tercatat 45 proyek strategis nasional di sektor pelabuhan, udara, kereta api, dan darat terselesaikan selama 10 tahun ini,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya di acara “Refleksi & Catatan: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi” yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Beberapa PSN yang disebut telah rampung antara lain Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo di Jawa Tengah, Pelabuhan Labuan Bajo, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT (Light Rail Transit) Sumatera Selatan, Bandara Komodo, Kereta Api Makassar-Parepare, hingga Pelabuhan Pantoloan di Sulawesi Tengah.

Menurut Budi Karya, infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung dari kegiatan perekonomian nasional. “Untuk melakukan pemulihan ekonomi, kita membutuhkan upaya-upaya untuk melakukan atau mengimprove apa yang ada di perhubungan,” kata dia.

“Lalu kita juga mengupayakan upaya-upaya kontinuitas di udara, dan kita mengupayakan juga jalur rel untuk sebagai logistik, dan kita harapkan sebagai backbone tidak saja di Jawa, tetapi di Sulawesi,” tutur Budi Karya. Kemenhub, tambahnya, tengah mengupayakan jalur kereta api yang ada di Makassar-Parepare untuk menjadi tulang punggung logistik di Sulawesi Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut telah merampungkan 45 proyek strategis nasional (PSN) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terhitung dari tahun 2016 hingga 2024. Puluhan proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur transportasi di sektor udara, laut, darat, dan perkeretaapian.

“Apa yang dicanangkan Pak Presiden untuk membangun PSN kita lakukan dengan sistematis, dan tercatat 45 proyek strategis nasional di sektor pelabuhan, udara, kereta api, dan darat terselesaikan selama 10 tahun ini,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya di acara “Refleksi & Catatan: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi” yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Beberapa PSN yang disebut telah rampung antara lain Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo di Jawa Tengah, Pelabuhan Labuan Bajo, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT (Light Rail Transit) Sumatera Selatan, Bandara Komodo, Kereta Api Makassar-Parepare, hingga Pelabuhan Pantoloan di Sulawesi Tengah.

Menurut Budi Karya, infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung dari kegiatan perekonomian nasional. “Untuk melakukan pemulihan ekonomi, kita membutuhkan upaya-upaya untuk melakukan atau mengimprove apa yang ada di perhubungan,” kata dia.

“Lalu kita juga mengupayakan upaya-upaya kontinuitas di udara, dan kita mengupayakan juga jalur rel untuk sebagai logistik, dan kita harapkan sebagai backbone tidak saja di Jawa, tetapi di Sulawesi,” tutur Budi Karya. Kemenhub, tambahnya, tengah mengupayakan jalur kereta api yang ada di Makassar-Parepare untuk menjadi tulang punggung logistik di Sulawesi Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan peluncuranThe Launching of the Negotiation Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA)atau Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-GCC merupakan momen bersejarah. Zulhas dan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council Jasem Mohamed Albudaiwi resmi meluncurkan perjanjian itu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Ditemui usai kegiatan, Zulhas mengatakan selama ini hubungan Indonesia dengan negara GCC hanya sekadar haji dan umrah. Oleh karena itu, usai kegiatan ini berlangsung Indonesia akan memperbesar hubungan perdagangan dengan negara yang tergabung dalam GCC. “Ini termasuk bersejarah. Selama ini kita dengan GCC urusannya domestik worker, haji dan umrah, tidak naik pangkat kita sudah 70 tahun,” kata Zulhas.

GCC merupakan aliansi kerjasama ekonomi dan politik yang beranggotakan enam negara yang meliputi Arab Saudi,Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Bahrain,Oman, dan Qatar

Oleh karena itu, Zulhas mengatakan dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan akan menggelar acara seminar tentang pelaksanaan perjanjian ini. Dia mengatakan pengusaha besar dari Indonesia dan GCC akan bertemu di Jakarta.

“Kita marathon, September mulai sudah ada permintaan dari mereka, kita akan seminar di sini, mereka mengundang perusahan besar mereka, kita temukan dengan perusahaan besar di sini,” kata Zulhas.

Sementara itu, Zulhas dalam sambutannya mengapresiasi atas peluncuran perundingan ini. "Saya bahagia sekali hari ini, dari hati yang paling dalam secara tulus saya mengajak kita bersama-sama untuk segera menyelesaikan salah satu yang bisa memperbesar perdagangan kita dalam perjanjian ini," kata Zulhas.

Dalam peluncuran ini juga ditandai dengan penandatangananJoint Statement on The Launching of The Negotiation on The Free Trade Agreement between The Republic of Indonesia and The Gulf Cooperation Council. Zulhas dan Jasem Mohamed Albudaiwi meneken warkat itu.

Zulhas mengatakan Indonesia dengan Arab dan negara yang tergabung dalam GCC sudah memiliki hubungan yang panjang. Namun, kata dia, hubungan sejarah itu tak menghasilkan perdagangan yang besar. Oleh karena itu, ia berharap usai perjanjian ini berlangsung akan memperbesar hubungan perdagangan Indonesia dengan negara yang tergabung dalam GCC. "Hubungan dagangannya sedikit. Tetapi saya ingin sekali kita memperkuat dan memperbesar hubungan perdagangan kita," kata Zulhas.

Zulhas bercerita selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya kerap mengunjungi negara yang tergabung dalam GCC. Ia menyebut pernah menyambangi Arab Saudi sebanyak enam kali, Uni Emirates Arab sebanyak lima kali, Qatar sebanyak dua kali. Sementara itu, Zulhas mengaku belum mengunjungi Oman, Bahrain, dan Kuwait.

Sementara itu, Zulhas mengatakan perjanjian ini diharapkan akan memberi dampak bagi Indonesia dan negara-negara di GCC. Ia menyebut Indonesia dan GCC sama-sama memiliki potensi ekonomi yang besar.

“Kita punya ekonomi ekonomi terbesar, GCC juga besar sekali,” kata Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Jasem Mohamed AIbudaiwi berharap perjanjian ini akan memberi dampak ekonomi yang baik bagi Indonesia dan GCC. Usai diresmikan peluncuran kerja sama ini, Indonesia dan GCC akan membahas potensi ekonomi yang bisa digali.

“Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di antaranya yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, kepabeanan, dan ekonomi Islam. Kami ingin menggaris bawahi kesepakatan dagang ini menitikberatkan pada ekonomi Islam," kata dia.

Total perdagangan antara Indonesia dan GCC pada periode Januari—Mei 2024 mencapai US$ 6,2 miliar.Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke GCC tercatat sebesar US$ 2,7 miliar, sementara impor Indonesia dari GCC mencapai USD 3,5 miliar. Pada 2023, total perdagangan Indonesia—GCC mencapai US$ 15,7 miliar. Ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 6,1 miliar.

Komoditas ekspor utama Indonesia di antaranya mobil dan kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, perhiasan, kapal suar, kertas,dan kertas karton tidak dilapisi.Sedangkan, impor Indonesia tercatat sebesar US$ 9,6 miliar. Komoditas impor utama non-migas diantaranya produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, alkohol asiklik, belerang, polimer dari etilena, dan aluminium tidak ditempa.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council Jasem Mohamed Albudaiwi resmi luncurkan The Launching of the Negotiation Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA) atau Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-GCC, pada Rabu, 31 Juli 2024. Zulkifli mengatakan perjanjian ini telah digagas sejak lama, tapi baru terlaksana sekarang.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan alias Zulhas mengapresiasi atas peluncuran perundingan ini. "Saya bahagia sekali hari ini, dari hati yang paling dalam secara tulus saya mengajak kita bersama-sama untuk segera menyelesaikan salah satu yang bisa memperbesar perdagangan kita dalam perjanjian ini," kata Zulhas.

Dalam peluncuran ini juga ditandai dengan penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation on The Free Trade Agreement between The Republic of Indonesia and The Gulf Cooperation Council. Zulhas dan Jasem Mohamed Albudaiwi meneken warkat itu.

GCC merupakan aliansi kerjasama ekonomi dan politik yang beranggotakan enam negara yang meliputi Arab Saudi,Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Bahrain,Oman, dan Qatar. Zulhas mengatakan Indonesia dengan Arab dan negara yang tergabung dalam GCC sudah memiliki hubungan yang panjang. Namun, kata dia, hubungan sejarah itu tak menghasilkan perdagangan yang besar.

Oleh karena itu, ia berharap usai perjanjian ini berlangsung akan memperbesar hubungan perdagangan Indonesia dengan negara yang tergabung dalam GCC. "Hubungan dagangannya sedikit. Tetapi saya ingin sekali kita memperkuat dan memperbesar hubungan perdagangan kita," kata Zulhas.

Zulhas bercerita selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya kerap mengunjungi negara yang tergabung dalam GCC. Ia menyebut pernah menyambangi Arab Saudi sebanyak enam kali, Uni Emirates Arab sebanyak lima kali, Qatar sebanyak dua kali. Sementara itu, Zulhas mengaku belum mengunjungi Oman, Bahrain, dan Kuwait.

Sementara itu, Zulhas mengatakan perjanjian ini diharapkan akan memberi dampak bagi Indonesia dan negara-negara di GCC. Ia menyebut Indonesia dan GCC sama-sama memiliki potensi ekonomi yang besar. “Kita punya ekonomi ekonomi terbesar, GCC juga besar sekali,” kata Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Jasem Mohamed AIbudaiwi berharap perjanjian ini akan memberi dampak ekonomi yang baik bagi Indonesia dan GCC. Usai diresmikan peluncuran kerja sama ini, Indonesia dan GCC akan membahas potensi ekonomi yang bisa digali.

“Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di antaranya yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, kepabeanan, dan ekonomi Islam. Kami ingin menggaris bawahi kesepakatan dagang ini menitikberatkan pada ekonomi Islam," kata dia.

Total perdagangan antara Indonesia dan GCC pada periode Januari—Mei 2024 mencapai US$ 6,2 miliar.Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke GCC tercatat sebesar US$ 2,7 miliar, sementara impor Indonesia dari GCC mencapai US$ 3,5 miliar. Pada 2023, total perdagangan Indonesia—GCC mencapai US$ 15,7 miliar. Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 6,1 miliar.

Komoditas ekspor utama Indonesia di antaranya mobil dan kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, perhiasan, kapal suar, kertas,dan kertas karton tidak dilapisi.Sedangkan, impor Indonesia tercatat sebesar US$ 9,6 miliar. Komoditas impor utama non-migas diantaranya produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, alkohol asiklik, belerang, polimer dari etilena, dan aluminium tidak ditempa.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras dalam enam bulan terakhir terus melonjak naik. Saat ini, berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 31 Juli 2024, rata-rata harga beras nasional untuk jenis medium menyentuh Rp 15. 540 per liter, naik dari Rp 14.550 pada awal tahun.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) per 31 Juli 2024, harga rata-rata untuk beras premium tercatat Rp 16.350 per liter. Harga tersebut turun tipis dibanding kuartal I, yang tercatat Rp 16.410 per liter naik 3,2 persen dibanding bulan sebelumnya (month-on-month), atau melonjak 21,3 persen dibanding setahun lalu (year-on-year/yoy).

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yusra Egayanti mengatakan ada beberapa faktor yang bikin harga beras terus melonjak.

Faktor pertama, kata Yusra, persoalan sistem logistik yang membuat harga beras semakin mahal ketika sampai di pasaran. Selain itu, kata dia, faktor lainnya adalah penurunan produksi beras yang dibarengi dengan tingginya permintaan.

Untuk itu, dia mendorong diversifikasi pangan untuk terhindar dari krisis beras. Yusra juga menyoroti mahalnya harga beras di kawasan timur Indonesia.

“Walaupun kenyataan di daerah timur yang makanan pokoknya jagung dan sagu, malah beralih ke beras. Dan itu tugas kita bersama supaya bisa meningkatkan produksi dan diservikasi pangan,” kata Yusra di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Saat ini, mengacu data PIHPSN, harga beras premium di Papua mencapai Rp 18.400 per liter.

Yusra mengatakan Indonesia akan menghadapi tantangan lain seperti pelemahan ekonomi yang dipicu kondisi geopolitik dan perubahan iklim. Dia mengatakan, untuk terhindar dari krisis pangan, pemerintah harus lepas dari ketergantungan impor beras.

“Walaupun kita tinggal bilang kalau pangan kurang, kita bisa impor. Tapi situasi saat ini di beberapa negara tentu mengamankan pangannya sendiri. Di situasi ini, tidak bisa dipastikan negara yang untuk mengekspor pangan, dan ini menjadi tantangan bagi kita semua,” kata dia.

Dia menambahkan organisasi pangan dunia atau FAO memprediksi produksi pangan dunia harus digenjot hingga 70 persen pada 2050. Dia mengatakan jumlah itu baru mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan warga dunia yang pada tahun itu diperkirakan berjumlah 9 miliar jiwa.

“Indonesia mau tidak mau adalah bagian dari itu dan tentunya ketahanan pangan dalam negeri harus diupayakan segera,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatatkan pendapatan usaha pada semester I 2024 sebesar Rp9,11 triliun atau tumbuh 30,49 persen dari semester I 2023. Nilai pendapatan perseroan ini berasal dari kinerja pendapatan tol sebesar Rp 8,38 triliun dan kinerja pendapatan usaha lain sebesar Rp 732,69 miliar.

Selain itu, PT Jasa Marga Tbk juga meningkatkan kinerja dan kesehatan finansial perseroan yang tercermin dari realisasi EBITDA yang terjaga, yaitu mencapai Rp6,13 triliun. Angka ini disebut naik sebesar 47,89 persen dari semester I 2023 yang mencapai 67,27 persen di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer PT Jasa Marga Nixon Sitorus mengatakan perseroannya juga membukukan laba bersih pada semester I 2024 sebesar Rp2,35 triliun, tumbuh 104,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Pencatatan laba bersih ini, kata Nixon, telah memasukkan efek dari penyesuaian atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 terkait Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud yang dilakukan oleh Perseroan. Dalam aturan ini terdapat penambahan Pendapatan Pajak Tangguhan sebesar Rp600,41 miliar (non-cash).

“Apabila efek atas penyesuaian PMK 72 Tahun 2023 tersebut dikeluarkan dari perhitungan laba bersih, diperoleh nilai core profit perseroan sebesar Rp1,75 triliun pada Semester I Tahun 2024, tumbuh 52,05 persen dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023,” kata Nixon dalam keterangan resminya pada Rabu, 31 Juli 2023.

Selain itu, ia mengatakan pada semester I 2024 Jasa Marga juga mencatat peningkatan total volume transaksi di jalan tol perseroan mencapai 636,8 juta kendaraan. Jumlah ini meningkat sebesar 1,3 persen dibandingkan dengan total volume transaksi pada periode yang sama tahun lalu.

“Sementara itu, untuk realisasi lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan tol Jasa Marga Group mencapai 3,49 juta kendaraan setiap harinya,” ujar dia.

Hingga semester I 2024, PT Jasa Marga Tbk merupakan market leader di industri jalan tol dengan total panjang jalan Jasa Marga Group yang telah beroperasi 1.264 kilometer. Angka ini merepresentasikan 47 persen jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia.

“Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan adalah 1.736 KM di seluruh Indonesia,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Evaluasi kinerja Menteri KKP ini perihal kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau Kusuka. Pendataan nelayan kecil dianggap masih compang-camping.

“Masih banyak nelayan tradisional belum terdaftar dalam Kusuka. Masih banyak yang tidak paham dan mengerti tentang Kusuka. Apalagi manfaatnya belum dirasakan oleh nelayan di Subang," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Kabupaten Subang, Ajuki, dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Dalam penjelasannya, sejak 2017, KKP mengganti Kartu Nelayan menjadi Kusuka. Pergantian ini termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kusuka diperuntukan menjadi identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Ajuki, meski sudah berjalan tujuh tahun, banyak nelayan tradisional mengeluhkan proses pendataan Kusuka. Selain prosesnya lambat, fungsi pelayanan melalui Kusuka tidak maksimal. "Padahal kehadiran Kusuka diharapkan bisa mendorong para nelayan, terutama nelayan kecil lebih baik dan sejahtera," ujarnya.

Keresahan senada dituturkan nelayan tradisional di Lingga, Labuhanbatu Utara, Kendal, Lamongan, dan Lombok Utara. Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Nelayan DPD KNTI Labuhanbatu Utara, Nizar Herlina, mengatakan baru beberapa nelayan saja yang mendapatkan Kusuka. "Salah satu penyebabnya karena terbatasnya waktu pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan," ujar dia.

Menurut dia, pendataan Kusuka oleh Dinas Perikanan hanya beberapa waktu saja. Selain itu para nelayan kecil maupun pedagang ikan menyatakan tak merasakan manfaat Kusuka. "Kami berharap Kusuka memberi kemudahan berusaha bagi nelayan, termasuk mendorong peningkatan harga ikan di Labuhanbatu Utara," kata Nizar.

Pengurus KNTI Kabupaten Lamongan, Mufathon, mengatakan harapannya bahwa Kusuka bisa difungsikan untuk memberikan kemudahan kepada nelayan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. “Sehingga nelayan bisa fokus melaut tanpa terbebani dengan membuat surat rekomendasi secara berkala," tutur Mufathon.

Sejumlah nelayan mengatakan baru memiliki Kusuka elektronik dan tidak tahu penggunaanya. Berdasarkan dashboard Kusuka, saat ini nelayan yang baru terdata 895.841 orang (67,8 orang), pembudidaya ikan 589.674 (43,49 persen), dan petambak garam 18.386 (81.97 persen). KNTI menyebutkan data itu tidak menunjukan kepemilikan Kusuka atau e-Kusuka.

Sekretaris Jenderal DPP KNTI, Iing Rohimin, mengatakan kurang maksimalnya pendataan Kusuka sejak 2017, menyebabkan nelayan tidak mendapatkan haknya sebagaimana termaktub dalam UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Kusuka telah menjadi identitas tunggal bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Bila pendataanya sudah dimulai sejak 2017 belum tuntas akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak nelayan,” kata Iing, dalam keterangan tertulis itu.

Iing meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Trenggono yang tidak optimal melakukan pendataan nelayan melalui Kusuka. Trenggon harus bekerja lebih keras dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak. "Agar cepat melakukan pendataan nelayan melalui Kusuka dan memberi dampak kesejahteraan bagi keluarga nelayan kecil," ucap Dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

"Gapensi memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden sebagai Bapak Konstruksi Indonesia," kata Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin.

Andi Rukman menyerahkan secara langsung sebuah helm baja kepada Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut sebagai simbol Bapak Konstruksi Indonesia.

Ketua Umum Gapensi menyampaikan penghargaan karena Jokowi dinilai konsisten melaksanakan janji-janji pembangunan dalam kampanyenya dahulu.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik selama masa pemerintahan Jokowi. "Terima kasih Bapak Presiden tidak henti-hentinya membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Andi.

Ia berharap agar Pemerintah bisa menjadikan tanggal 8 Januari, yang bertepatan dengan tanggal berdirinya Gapensi, sebagai Hari Konstruksi Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejak awal pemerintahannya 10 tahun lalu memang berfokus pada pembangunan infrastruktur, baik untuk konektivitas, layanan dasar, pangan, maupun industri.

"Tadi angka-angkanya, berapa kilometer jalan tol, jalan nasional, sudah disampaikan semua di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang, dan kecil, airport baru, sudah disampaikan semua. Saya yakin ini juga kontribusi besar dari Gapensi, baik pusat maupun di daerah," katanya.

Jokowi berpesan agar Gapensi dalam kontribusinya terhadap pembangunan tidak hanya membangun bangunan beton saja, tetapi juga memikirkan estetika, keindahan, lanskap, dan aspek lingkungan.

Soeharto Bapak Pembangunan

Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Tap MPR No V tahun 1983, bersamaan dengan pengangkatan kembali mantan Pangkostrad itu sebagai Presiden RI untuk ketiga kalinya.

Sebelum pemberian gelar itu, di TVRI hampir tiap hari ada berita tentang pernyataan dari sejumlah tokoh, pimpinan daerah, organisasi menyuarakan kebulatan tekad mendukung pemberian gelar Soeharto sebagai Bapak Pembangunan RI, yang akhirnya ditanggapi MPR dengan mengeluarkan Ketetapan tersebut.

Waktu itu, Soeharto dipuji-puji berhasil membangun Indonesia dengan mendirikan sekolah, ruah sakit, puskesmas, dan infrastruktur lain melalui Pembangunan Lima Tahunan (Pelita).

Namun dia dipandang anti-demokrasi sehingga muncul gelombang anti-Soeharto dalam gerakan Reformasi 1998. Soeharto kemudian mundur dan berakhirlah era Orde Baru yang berkuasa 32 tahun.

Dikritik Megawati

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik penyematan gelar 'Bapak Pembangunan' yang melekat pada Presiden Kedua RI Soeharto.

Megawati menilai Soeharto lebih memilih pembangunan infrastruktur ketimbang sumber daya manusia. "Apa pembangunannya? Karena kalau bagi kami, pembangunan paling penting adalah pembangunan mental bangsa, bukan fisik," kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Mega mengatakan terjadi proses de-Soekarnoisasi selama pembangunan di masa Soeharto. Dia menilai ada proses mereduksi nilai-nilai dan gagasan proklamator, Soekarno, selama Soeharto berkuasa. "Waktu itu beliau melakukan de-Soekarnoisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Mega turut mengungkap bahwa dirinya sempat kesulitan memperoleh pendidikan Soekarnois saat masih muda. Dia merasa dirinya dan kawan-kawan seangkatannya menjadi korban Soeharto.

"Saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi dalam cara berpikir dan berpolitiknya. Saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Saya jadi korban juga, temen-temen saya," tuturnya.

Tak sampai di situ, Mega meminta agar generasi muda tak melupakan nilai-nilai Soekarno agar sumber manusia Indonesia dapat mendasarkan diri kepada Pancasila. "Soekarno itu sosok yang visioner, melihat kita kaya raya dan berbudaya," ucapnya.

Soeharto merupakan Presiden Indonesia kedua setelah Soekarno. Ia berkuasa mulai 1967 hingga 21 Mei 1998.

ANTARA | SAVERO ARISTIA WIENANTO