TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memaparkan potensi ekstensifikasi atau penambahan jenis cukai baru.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Iyan Rubiyanto mengatakan perluasan atau jenis barang cukai baru itu sedang dibahas. Beberapa objek eksentifikasi yang diusulkan namun masih perlu dikaji antara lain rumah, tiket konser, fast food, tisu, smartphone, MSG hingga detergen.

“Kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah sering di-flexing,” ujarnya dalam kuliah umum Menggali Potensi Cukai di PKN STAN yang dipantau secara daring, Rabu, 24 Juli 2024.

Saat ini, menurut dia, jumlah barang kena cukai masih sangat terbatas. Indonesia hanya tiga objek, yakni hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung alkohol. Sementara negara ASEAN lain lebih dari itu, seperti Malaysia yang memiliki 4 objek cukai, Filipina 8, dan Thailand ada 21 barang.

Ke depan, yang sudah resmi akan dipungut cukai adalah plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Iyan mengatakan perluasan objek barang kena cukai telah tertuang dalam undang-undang. Khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Cukai yang diubah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah perlu segera menerapkan cukai MBDK dan plastik. Selain untuk pengendalian, ia memaparkan, hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara.

“Minuman berpemanis dalam kemasan itu sebetulnya jadi source of income juga. Jadi perlu segera, karena sudah diatur juga di dalam peraturan yang jelas,” ujar Andry saat dihubungi Jumat, 12 Juli 2024.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK pada 2024 sebesar Rp 4,38 triliun. Anggota DPR telah menyetujui usulan pemerintah memasukkan komponen MBDK secara resmi pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

Kebijakan ini juga masuk dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Salah satu tujuannya untuk mendukung penerimaan negara salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menjadi lokasi upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 dengan persiapan maksimal.

Danis menyampaikan persiapan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN terus berjalan dengan cepat, di mana pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Negara dan lapangan upacara, Kantor Presiden, serta kantor-kantor kementerian lainnya hingga pasokan air bersih, sedang dikebut untuk memastikan semua siap tepat waktu.

"Sumber air baku di IKN, termasuk Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi, memiliki kapasitas yang cukup dan akan siap digunakan dalam waktu dekat. Sumber air baku Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter per detik," ungkap Danis dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Proses penyediaan air bersih memerlukan beberapa tahap, mulai dari pengolahan air di pabrik Instalasi Pengolahan Air (IPA), pemompaan air ke Istana dengan pipa sepanjang 16 kilometer, penampungan di reservoir induk, hingga distribusi ke kantor-kantor melalui pipa sepanjang 22,8 kilometer.

"Pembangunan instalasi dan infrastruktur sudah selesai, tetapi seperti mobil baru, perlu test drive yang memerlukan waktu," tambah Danis.

Sedangkan persiapan sarana dan prasarana lainnya, seperti Istana Negara, Kantor Presiden, Perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), juga dikejar penyelesaiannya.

Selanjutnya: Data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024 menunjukkan....

<!--more-->

Data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024 menunjukkan progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 87,6 persen, sementara pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 88,5 persen.

Danis menegaskan, saat ini ada 1.300 orang yang bekerja menyelesaikan interior Istana Negara dan 1.400 orang di Kantor Presiden.

Pembangunan Sumbu Kebangsaan/Plaza Seremoni tahap I sudah selesai 100 persen dan siap digunakan untuk kegiatan Upacara 17 Agustus 2024.

Sedangkan untuk Kantor Sekretariat Presiden dan bangunan pendukungnya, pembangunannya sudah mencapai 93,86 persen dan sudah beroperasi secara fungsional Juli 2024.

"Progres pembangunan Kantor Kemensetneg saat ini sudah mencapai 84 persen. Sementara progres pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, Kemenko 1 mencapai 83,4 persen; Kemenko 2 mencapai 42,7 persen, Kemenko 3 mencapai 87,9 persen; dan Kemenko 4 mencapai 91,5 persen," ujarnya.

Rencananya, kata Danis, seluruh gedung Kemenko sudah bisa dioperasikan secara fungsional di bulan Agustus 2024, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan Upacara 17 Agustus 2024.

Selanjutnya: Adapun perkembangan pembangunan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN....

<!--more-->

Adapun perkembangan pembangunan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN juga sangat signifikan. Jalan tol dapat difungsikan saat Presiden berkunjung ke IKN Agustus 2024 dan akan mengurangi waktu tempuh perjalanan darat dari dua setengah jam menjadi satu setengah jam.

Menurut Danis, untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana, Tim Publikasi dan Kehumasan Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kemensetneg, beserta Kantor Staf Presiden (KSP) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah melakukan kunjungan kerja ke IKN pada 19 Juli 2024.

Kunjungan ini mencakup inspeksi di beberapa lokasi penting seperti Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Kantor Presiden, dan Intake Sungai Sepaku.

Dengan segala persiapan yang sedang dilakukan, Tim Publikasi dan Kehumasan Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 meyakini bahwa upacara bendera tahun ini akan berjalan lancar dan sukses.

"Persiapan ini diharapkan memberikan semangat baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menyongsong kemajuan dan perkembangan IKN," ujar Danis.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menghadiri acara peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) di Kementerian Keuangan, Senin, 22 Juli 2024. Ia menyinggung beberapa hal mulai dari pandangannya terhadap Simbara, KPK, hingga menjelaskan soal program Family office.

1. Family Office

Saat berada di acara peluncuran Simbara, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada para pengusaha asing, dengan kewajiban investasi dari uang yang mereka tanam di Indonesia.

Adapun teknis seperti jumlah minimum uang yang dimasukkan pengusaha, nilai investasi, dan jumlah pegawai Family Office, kata Luhut, harus selesai sebelum peralihan pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. “Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” kata Luhut di Kementerian Keuangan, Senin, 22 Juli 2024.

2. Ingin Meniru

Dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab, Luhut mendapat pengalaman mengenai kepastian hukum untuk memperlancar investasi lewat pengadilan arbitrase yang tidak memungkinkan adanya banding. Ia ingin meniru konsep pengadilan arbitrase dan mendatangkan hakim dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hong Kong.

Ia menilai, arbitrase tanpa banding memberi kepastian hukum bagi penanam modal yang ingin menggunakan skema Family Office atau pengelolaan dana berbasis keluarga di Indonesia. “Pengadilan arbitrase itu hakimnya dari luar, internasional, yang tersertifikasi. Itu buat putusan, putuskan saja sudah. Tidak ada lagi banding-banding,” katanya, Senin, 22 Juli 2024, dikutip dari Antara. Kata Luhut, pengadilan arbitrase di Indonesia yang masih membuka opsi untuk melakukan banding putusan justru memberi ketidakpastian hukum.

3. Mengomentari KPK

Luhut kembali berkomentar mengenai fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, KPK memiliki fungsi yang selama ini tidak pernah atau kurang didorong, yakni pencegahan.

Pemerintah membentuk Lembaga National Single Window (LNSW) unit organisasi Kemenkeu yang bertugas melaksanakan Indonesia National Single Window (INSW), portal pengurusan dokumen ekspor-impor dan logistik nasional. Adapun pembentukan LNSW melibatkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. “Ini kerjaan ramai-ramai, tidak ada yang paling hebat atau berprestasi. Semua sama hebatnya,” kata Luhut.

Luhut mengatakan, efisiensi pengurusan akan makin tinggi dan menutup celah korupsi lewat adanya LNSW. Ia menilai penandatanganan pakta integritas pencegahan korupsi selama ini tidak efektif. “Kalau pakta integritas, tanda tangan panjang-panjang, sampai kapan pun korupsi jalan saja. Dia bisa bertemu, bisa bernegosiasi,” katanya.

4. Royalti

Luhut juga mengatakan, negara bisa memperoleh royalti sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun pertahun dari platform tersebut. “Hanya dari royalti, tidak bicara pajak,” kata Luhut, Senin, 22 Juli 2024.

Luhut bercerita, ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiga tahun silam pernah menargetkan 12 pelabuhan bisa saling terintegrasi. Simbara yang telah berjalan sejak September 2023 itu, Luhut mengeklaim, jumlah pelabuhan yang terintegrasi telah mencapai 262.

“Semua makin terintegrasi, yang ujungnya Government Technology (GovTech),” katanya.

5. Peluncuran Simbara Dianggap Terlambat

Menurut Luhut, peluncuran Simbara agak terlambat. Luhut mendorong platform ini segera diluncurkan, karena adanya kasus korupsi PT Timah Tbk. Simbara merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas mineral di dalam satu ekosistem yang bertujuan menghasilkan satu data minerba dan pengawasan terpadu.

Sistem ini diusulkan Kementerian Keuangan sejak 2020 dan mulai diluncurkan pada 2022 untuk komoditas batu bara. Peluncuran yang terbaru ini merupakan sistem serupa yang ditujukan untuk komoditas nikel dan timah.

HAN REVANDA PUTRA | ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara soal dugaan penggunaan bahan pengawet kosmetik dalam roti Aoka dan Okko.

“Itu urusannya BPOM, urusan Kementerian Kesehatan gitu. Ya kenapa itu diizinkan misalnya kalau masih ada isu itu. Konsumen juga bisa membawanya ke laboratorium misalnya untuk dicek bener enggak. Itu kan gerakan konsumen kan, YLKI itu harusnya bekerja,” kata Teten saat ditemui di Gedung Smesco di Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2024.

Teten menyoroti soal roti Aoka dengan produksi skala besar, sehingga roti-roti skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sulit bersaing. Ia meminta agar pemerintah sedikit mengerem kebijakan investasi demi mengedepankan UMKM.

“Dari kepentingan UMKM itu selalu begitu. Karena kebijakan investasi, investor lama jangan dibunuh oleh investor baru. Enggak bertumbuh ekonomi kita,” ujarnya.

Baca Majalah Tempo: Penjelasan Roti Aoka dan Okko soal Bahan Pengawet Berbahaya

Teten tak menampik teknologi produksi dalam negeri, khususnya UMKM masih lemah, sehingga kalah bersaing dengan roti-roti produksi skala besar. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari pembiayaan dalam mencari modal untuk working capital yang susah.

“Pentingnya memproteksi ekonomi dalam negeri termasuk juga di kebijakan investasi. Kami juga terbuka, tapi kan sama juga, banyak negara selektif juga, pilih-pilih juga. Nah, menurut saya, itu yang mungkin harus dievaluasi,” ujar Teten.

Kabar terakhir menyebutkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan penarikan produk roti bermerek Okko dari pasaran usai temuan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk tersebut.

BPOM melalui keterangan resmi yang dikonfirmasi kepada Biro Kerja Sama dan Humas BPOM di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024, menyebut kandungan natrium dehidroasetat sebagai asam dehidroasetat itu terdeteksi melalui uji laboratorium terhadap sampel roti yang diproduksi PT Abadi Rasa Food, Bandung.

Sementara untuk roti Aoka, BPOM menyatakan tidak menemukan kandungan zat tersebut di sarana produksi roti Aoka.

Baca juga Majalah Tempo: Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi diangkat menjadi Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada Selasa, 23 Juli 2024. Pengangkatan ini juga dibarengi dengan penunjukkan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama di perusahaan setrum negara tersebut.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo, presiden terpilih Prabowo Subianto memang dikabarkan segera menempatkan orang-orang dekatnya di PT PLN. Seperti diketahui, pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN. Sedangkan Andi Arief adalah politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

Selain Andi dan Burhanuddin, sejumlah politikus juga akhir-akhir ini diangkat menjadi komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut rangkuman informasi mengenai daftar politikus yang diangkat jadi komisaris.

1. Grace Natalie

Salah satu politikus yang diangkat jadi komisaris BUMN adalah Grace Natalie. Dia merupakan salah satu Wakil Ketua TKN sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia ditunjuk sebagai komisaris Mining Industry Indonesia atau MIND ID.

MIND ID adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggota PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk. Selain menjadi Komisaris MIND ID, Grace Natalie juga ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Staf Khusus Presiden pada Rabu, 15 Mei 2024.

2. Fuad Bawazier

MIND ID juga mengangkat Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama perusahaannya. Dia adalah politikus Partai Gerindra yang juga menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Fuad tercatat sebagai mantan Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan VII Orde Baru. Dia juga pernah menjadi Anggota MPR RI perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) periode 1999-2004, dan Anggota DPR RI dari perwakilan PAN periode 2004-2009. Sementara di dunia bisnis, Fuad pernah bergabung dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

3. Simon Aloysius Mantiri

PT Pertamina (Persero) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama, untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditinggalkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok itu. Penunjukkan Simon ini diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku Pertamina 2023 pada Senin, 10 Juni 2024.

Simon merupakan salah satu kader Partai Gerindra. Saat ini dia menjabat sebagai wakil sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020-2025. Tak hanya itu, Simon juga mengemban posisi strategis di beberapa perusahaan milik Prabowo Subianto, seperti PT Nusantara Energy.

Selanjutnya baca: Condro Kirono, Komisaris Independen Pertamina

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Roti Aoka dan Okko terus menjadi sorotan. Kontroversi yang beredar, diduga roti ini mengandung pengawet kosmetik sodium dehydroacetate, karena bisa tahan lama hingga berbulan-bulan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan produsen roti tersebut sudah berkomentar menanggapi kabar yang santer beredar.

Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo) Aftahuddin meminta masyarakat tetap waspada. Aftahuddin mengatakan, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap roti yang tahan lama, bahkan ketika sudah jauh melewati masa kedaluwarsa. Terlebih berdasarkan hasil uji sampel di SGS Indonesia, ada kandungan sodium dehydroacetat dalam roti Aoka.

"Kami tidak bisa mengatur selera masyarakat. Tapi, tentu masyarakat bisa menilai bagaimana proses roti itu bisa awet," kata Aftahuddin kepada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

1. Respons Anggota DPR

Kontroversi soal kandungan zat berbahaya dalam roti Aoka dan Okko juga ditanggapi oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. "Jangan dibiarkan masyarakat berlarut-larut bingung apakah roti ini aman atau tidak. Selain itu, jika tidak kunjung diumumkan, juga merugikan pelaku usaha yang bersangkutan, karena bisa jadi kehilangan kepercayaan konsumennya,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Ia juga menyoroti pemberitaan yang mengangkat soal dugaan penggunaan zat pengawet kosmetik sodium dehydroacetate dalam roti Aoka itu. “Ini artinya masyarakat peduli dengan keamanan apa yang dikonsumsinya. Tinggal langkah selanjutnya adalah memberikan kejelasan apakah laporan itu benar atau tidak,” ucapnya.

2. Tidak Wajar

Ketua Ikatan Ahli Boga DKI Jakarta M. Ibnu Sina menilai klaim roti Aoka dan Okko roti yang diproses secara wajar seperti menggunakan ragi umumnya tidak bisa bertahan lama. Biasanya hanya bertahan dua pekan. "Bisa bertahan sampai enam bulan sangat tidak wajar," kata Ibnu kepada Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.

Roti Aoka dan Okko yang bertekstur basah atau lembap dan manis makin tidak wajar jika bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Meskipun, dikemas menggunakan udara nitrogen di dalam kemasan. "Untuk pengawet sodium dehydroacetate ini saya baru dengar. Teman-teman yang berkecimpung di industri makanan juga tidak mengenal zat pengawet ini," kata Ibnu.

3. Penjelasan BPOM

Menanggapi soal kontroversi produk roti Aoka dan Okko, BPOM kembali melakukan uji laboratorium dengan hasil yang berbeda dari yang ramai dikeluhkan. Dalam laporan Majalah Tempo berjudul Tanggapan BPOM Soal Roti Berbahan Pengawet Kosmetik, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Emma Setyawati memastikan, tidak mendeteksi adanya pengawet berbahaya roti Okko dan Aoka.

“Tidak terdeteksi (kandungan sodium dehydroacetate). Sudah kami uji beberapa kali, konfirmasi, lakukan lagi. Hasilnya tidak terdeteksi. Kami lakukan pengujian berbasis risiko. Kalau saya sampaikan berbasis risiko, berarti sudah beberapa kali,” kata Emma kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Ia pun menilai bahwa pengumuman hasil uji laboratorium yang dilakukan sejumlah produsen makanan rumahan di Kalimantan telah menyalahi aturan, karena pengujian hanya bisa dilakukan oleh BPOM, tidak berdasarkan permintaan pihak tertentu.

4. Produsen Aoka dan Okko

PT Indonesia Bakery Family selaku produsen roti Aoka berkomentar. Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani menegaskan, roti Aoka tidak mengandung bahan sodium dehydroacetate.

“Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata Kemas pada Rabu, 17 Juli 2024.

5. Steril

Pengelola pabrik PT Abadi Rasa Food, Jimmy menyatakan, produk perusahaannya bisa bertahan lama, karena diproduksi dalam ruangan berstandar internasional dan steril.

“Ruangan produksi dibuat berstandar internasional, steril seperti ruang operasi rumah sakit. Roti bisa tahan 60-90 hari, karena proses produksi yang higienis dan kandungan bahan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan BPOM. Tempatnya harus bersih sekali, tidak boleh ada bakteri sama sekali, sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kuncinya di pengemasan,” ucap Jimmy pada Selasa, 16 Juli 2024.

RADEN PUTRI | ANDIKA DWI | NANDITO PUTRA | MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Roti Aoka produksi PT Indonesia Bakery Family lolos uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo) Aftahuddin meminta masyarakat tetap waspada.

Aftahuddin mengatakan mayarakat perlu lebih berhati-hati terhadap roti yang tahan lama, bahkan ketika sudah jauh melewati masa kadaluwarsa. Terlebih berdasarkan hasil uji sampel di SGS Indonesia, ada kandungan sodium dehydroacetat dalam roti Aoka.

"Kami tidak bisa mengatur selera masyarakat. Tapi tentu masyarakat bisa menilai bagaimana proses roti itu bisa awet," ujar Aftahuddin kepada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Sebelumnya, Aftahuddin sempat mengirimkan sejumlah foto kepada Tempo. Salah satunya roti yang kondisinya masih bagus walau tanggal kedaluarsanya 8 Oktober 2023 atau sembilan bulan lalu. “Penampilannya masih bagus, tidak muncul bintik hitam tanda jamur,” katanya pada Jumat, 19 Juli 2024.

Mengutip laporan Majalan Tempo, Aftahuddin dan rekan-rekannya juga telah mengirim sampel roti ke laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, perusahaan multinasional yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Hasilnya, sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram. Selain Aoka, ada sampel roti Okko yang mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram. Namun, kedua perusahaan yang memproduksinya sama-sama membantah temuan tersebut.

Baca juga Majalah Tempo: Penjelasan Roti Aoka dan Okko soal Bahan Pengawet Berbahaya

Kemudian pada Selasa, 23 Juli 2024, BPOM menyatakan ada kandungan natrium dehidroasetat dan menarik roti Okka dari pasaran. Namun untuk roti Aoka, BPOM menyebut telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian pada 28 Juni 2024. Hasilnya, roti Aoka tidak mengandung natrium dehidroasetat. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi.

"Soal hasil lab BPOM, monggo kalau Aoka dibilang bersih atau apa. Tapi, kami bukan penyebar hoax," kata Aftahuddin. "Kami bicara menggunakan data."

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kalimantan Selatan itu juga menyatakan pihaknya tidak memiliki motif persaingan bisnis ketika mengangkat isu roti Okko maupun Aoka. Ia berujar, pihaknya tetap akan mengawasi produk-produk lain. "Kami lakukan ini untuk menyelamatkan anak bangsa dari makanan berbahan yang tidak semestinya," tuturnya.

Aftahuddin juga tetap mengingatkan produsen roti Aoka untuk menggunakan bahan yang aman dan sesuai ketentuan. Sebab, pihaknya masih akan tetap melakukan pengawasan ke depan. Selain itu, ia meminta agar BPOM lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar di masyarakat. "Jangan sampai nanti ada temuan lagi (makanan mengandung zat berbahaya)," tuturnya.

RIRI RAHAYU | MAJALAH TEMPO

Baca juga Majalah Tempo: Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo) Aftahuddin mengatakan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal adanya natrium dehidroasetat dalam roti Okko harus menjadi pelajaran. Ia berujar, masyarakat mesti lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan. Sementara produsen, harus lebih memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan zat berbahaya.

"Kalau Okko terbukti (pakai natrium dehidroasetat) dan mau memperbaiki, silakan. No problem (tidak masalah) buat kami," ujar Aftahuddin ketika dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Aftahuddin beruja tidak memiliki motif persaingan bisnis ketika mengangkat isu temuan zat berbahaya dalam roti Okko. Ia berujar, paguyuban melakukan ini dengan pertimbangan dampak kesehatan masyarakat. Selebihnya, untuk mewujudkan persaingan bisnis yang sehat.

"Jangan kita ambil keuntungan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya," ujar Aftahuddin.

Sebelumnya, Aftahuddin dan rekan-rekannya telah mengirim sampel roti ke laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, perusahaan multinasional yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Hasilnya, sampel roti Okko yang mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 345 miligram per kilogram. Kandungan zat serupa sebanyak 235 miligram per kilogram juga ditemukan dalam roti Aoka yang diproduksi PT Indonesia Bakery Family. Namun dalam keterangannya, BPOM menyatakan tidak menemukan kandungan zat tersebut di sarana produksi roti Aoka.

Terhadap hasil uji roti Aoka, Aftahuddin tetap mengingatkan agar produsen roti tersebut menggunakan bahan yang aman dan sesuai ketentuan. Sebab, pihaknya masih akan tetap melakukan pengawasan ke depan. Ia juga meminta agar BPOM lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar di masyarakat. "Jangan sampai nanti ada temuan lagi (makanan mengandung zat berbahaya," tuturnya.

Adanya kandungan natrium dehidroasetat dalam roti Okko dan Aoka disampaikan dalam laporan Majalah Tempo yang berjudul “Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti". Dalam laporan itu disebutkan, Aftahuddin mulanya menerima laporan anggota Parimbo ihwal peredaran roti yang tahan lama dan tidak berjamur sama sekali. Bahkan, setelah roti itu beberapa bulan melewati tanggal kedaluwarsanya.

Selanjutnya baca: Roti kondisinya masih bagus walau tanggal kedaluwarsanya 9 bulan lalu<!--more-->

Sodium dehydroacetate yang juga sering disebut natrium dehydroacetate adalah salah satu zat adiktif yang digunakan sebagai bahan pengawet. Guru besar bidang ilmu dan teknologi pangan IPB University, Bogor, Jawa Barat, Sugiyono, mengatakan senyawa kimia ini mampu menghambat pertumbuhan mikroba sehingga dapat mengawetkan produk.

Kepada Tempo, Aftahuddin mengirimkan roti yang kondisinya masih bagus walau tanggal kedaluwarsanya 8 Oktober 2023 atau sembilan bulan lalu. “Penampilannya masih bagus, tidak muncul bintik hitam tanda jamur,” katanya pada Jumat, 19 Juli 2024. Karena itulah, pihaknya mengirim sampel roti itu ke laboratorium milik SGS Indonesia.

Produsen roti Okko, PT Abadi Rasa Food sempat membantah kandungan zat berbahaya dalam rotinya. Pengelola pabrik PT Abadi Rasa Food, Jimmy mengatakan roti Okko bisa bertahan lama karena diproduksi dalam ruangan yang berstandar internasional dan steril seperti ruang operasi rumah sakit.

“Roti bisa tahan 60-90 hari karena proses produksi yang higienis dan kandungan bahan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan BPOM. Tempatnya harus bersih sekali, tidak boleh ada bakteri sama sekali, sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kuncinya di pengemasan,” ucap Jimmy pada Selasa, 16 Juli 2024.

Namun dari hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran, BPOM menjelaskan bahwa temuan natrium dehidroasetat menunjukkan ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk. "Dan (natrium dehidroasetat) tidak termasuk BTP (bahan tambahan pangan) yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan," demikian kata BPOM dalam keterangan resminya, Rabu, 23 Juli 2024.

Buntut temuan tersebut, BPOM meminta produsen roti Okko menarik produk mereka dari peredaran. Tak hanya itu, produsen wajib memusnahkan roti Okko dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. "BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko," ujar BPOM.

RIRI RAHAYU | MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada Rabu, 23 Juli 2024.

Selain Burhanuddin, politikus Partai Demokrat, Andi Arief juga diangkat sebagai komisaris PLN. Pengangkatan itu tertuang dalam Surat Nomor: UND-30/Wk.MBU.01/07/2024 terkait undangan penyerahan salinan surat keputusan (SK) Menteri BUMN tentang perubahan susunan kepengurusan perseroan.

Profil Burhanuddin Abdullah Harahap

Melansir laman Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Burhanuddin lahir di Garut, Jawa Barat pada 10 Juli 1947. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Perjalanan karier Burhanuddin diawali dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Banda Aceh sebagai Staf Badan Urusan Cess. ) Mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu selanjutnya berganti-ganti profesi mulai dari Staf PT Intraport Teh Jaya (Unilever Tea Department), lalu Staf Bagian Kredit Produksi, Urusan Kredit Umum, BI.

Dia juga tercatat pernah menjadi Staf Bagian Ekonomi Umum, Urusan Riset dan Statistik, BI; Staf Gubernur BI; Staf Dana Moneter Internasional (IMF) at Asia Pacific Department; Assistant Executive Director of IMF for South East Asia Group; serta Kepala Bagian Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Urusan Luar Negeri, BI.

Selain malang melintang di IMF, Washington DC, Amerika Serikat, riwayat karier Burhanudin di BI juga panjang. Dia pernah bekerja sebagai Wakil Kepala Urusan Riset Ekonomi dan Moneter, BI; Direktur Direktorat Luar Negeri BI; Deputi Gubernur BI; hingga terakhir menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2003-2008.

Sementara riwayat pendidikan tingginya ia tempuh di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Master of Arts (M.A.) di bidang ekonomi di Michigan State University, dan Doktor Honoris Causa di bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip). Dia juga sempat menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) selama dua periode, yaitu pada 2003-2006 dan 2006-2008.

Pada 2011, Burhanuddin terpilih sebagai Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) atau Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University). Dia kemudian kembali menduduki posisi yang sama pada periode 2016-2021.

Pernah Dijebloskan ke LP Sukamiskin

Selain riwayat pekerjaan yang mentereng, Burhanudin ternyata juga pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Melansir Antara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Gusrizal mengatakan Burhanuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seperti diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Burhanuddin diduga mengetahui penyalahgunaan dana BI sebesar Rp 100 miliar yang dialirkan kepada beberapa pihak, yaitu para mantan petinggi BI sebesar Rp 68,5 miliar dan beberapa anggota DPR sebesar Rp 31,5 miliar.

Dalam perkara itu, sejumlah pejabat BI dan anggota DPR ikut terseret, di antaranya mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simandjuntak, mantan anggota DPR Antony Zeidra Abidin, dan anggota DPR Hamka Yandhu.

Belum genap lima tahun menempati Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Burhanuddin terhitung mulai menghirup udara bebas pada Sabtu, 6 Maret 2010. Proses pembebasan bersyaratnya kala itu diwarnai kericuhan antara awak pers dengan organisasi masyarakat (Ormas) Asgar Jaya yang mengawalnya.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo), Aftahuddin, buka suara ihwal hasil uji sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang menunjukkan adanya natrium dehiroasetat dalam roti Okko.

Aftahuddin menyatakan paguyubannya menghormati hasil uji sampel tersebut dan perintah BPOM agar produk roti Okko ditarik dari peredaran. Ia menilai keputusan BPOM mempertegas uji sampel serupa yang telah dilakukan pihaknya ke laboratorium milik SGS Indonesia sebelumnya.

"Kami bukan penyebar hoaks, karena kami bicara pakai data," ujar Aftahuddin ketika dihubungi, Rabu, 24 Juli 2024.

Sebelumnya, Aftahuddin dan rekan-rekannya telah mengirim sampel roti ke laboratorium milik SGS Indonesia. Laboratorium itu adalah bagian dari SGS Group, perusahaan multinasional yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Hasilnya, sampel roti Okko yang mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 345 miligram per kilogram. Kandungan zat serupa sebanyak 235 miligram per kilogram juga ditemukan dalam roti Aoka yang diproduksi PT Indonesia Bakery Family.

Namun dalam keterangannya, BPOM menyatakan tidak menemukan kandungan zat tersebut di sarana produksi roti Aoka. Terhadap hasil uji lab Aokka oleh BPOM itu, Aftahuddin juga tidak mau ambil pusing.

Bagi Aftahuddin, yang paling penting pihaknya sudah menyampaikan ke publik ihwal temuan dari uji lab SGS Indonesia atas produk roti Okko dan roti Aoka. Selanjutnya, ia mempersilakan masyarakat untuk memilih mau tetap mengonsumsi atau tidak.

"Terserah masyarakat. Yang penting, kami bicara pakai dasar," kata Aftahuddin. "Biarkan masyarakat yang menilai, bagaimana bisa ada roti seawet itu."

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Selatan itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki motif persaingan bisnis ketika mengangkat isu roti Okko maupun Aoka.

Aftahuddin juga mengatakan pihaknya tetap akan mengawasi produk-produk lain. "Kami lakukan ini untuk menyelamatkan anak bangsa dari makanan berbahan yang tidak semestinya," ujarnya.

Sodium dehydroacetate yang juga sering disebut natrium dehydroacetate adalah salah satu zat aditif yang digunakan sebagai bahan pengawet. Guru besar bidang ilmu dan teknologi pangan IPB University, Bogor, Jawa Barat, Sugiyono, mengatakan senyawa kimia ini mampu menghambat pertumbuhan mikroba sehingga dapat mengawetkan produk.

Adanya kandungan natrium dehidroasetate dalam roti Okko dan Aoka disampaikan dalam laporan Majalah Tempo yang berjudul “Bahan Pengawet Kosmetik dalam Sepotong Roti". Dalam laporan itu disebutkan, Aftahuddin mulanya menerima laporan anggota Parimbo ihwal peredaran roti yang tahan lama dan tidak berjamur sama sekali. Bahkan, setelah roti itu beberapa bulan melewati tanggal kedaluwarsa. Menurut sejumlah koleganya, roti Aoka beredar di Kalimantan Selatan sejak 2017.

Kepada Tempo, Aftahuddin mengirimkan sejumlah foto. Salah satunya roti yang kondisinya masih bagus walau tanggal kedaluwarsanya 8 Oktober 2023 atau sembilan bulan lalu. “Penampilannya masih bagus, tidak muncul bintik hitam tanda jamur,” katanya pada Jumat, 19 Juli 2024. Karena itulah, pihaknya mengirim sampel roti itu ke laboratorium milik SGS Indonesia.

Produsen roti Okko, PT Abadi Rasa Food sempat membantah kandungan zat berbahaya dalam rotinya. Pengelola pabrik PT Abadi Rasa Food, Jimmy mengatakan roti Okko bisa bertahan lama karena diproduksi dalam ruangan yang berstandar internasional dan steril seperti ruang operasi rumah sakit.

“Roti bisa tahan 60-90 hari karena proses produksi yang higienis dan kandungan bahan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan BPOM. Tempatnya harus bersih sekali, tidak boleh ada bakteri sama sekali, sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kuncinya di pengemasan,” ucap Jimmy pada Selasa, 16 Juli 2024.

Namun dari hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran, BPOM menjelaskan bahwa temuan natriium dehidroaseta menunjukkan ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk.

"Dan (natrium dehidroasetat) tidak termasuk BTP (bahan tambahan pangan) yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan," demikian kata BPOM dalam keterangan resminya, Rabu, 23 Juli 2024.

Buntut temuan tersebut, BPOM meminta produsen roti Okko menarik produk mereka dari peredaran. Tak hanya itu, produsen wajib memusnahkan roti Okko dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. "BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko," ujar BPOM.

RIRI RAHAYU | MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada Selasa, 23 Juli 2024. Andi tak banyak bicara usai menyandang jabatan baru tersebut. Namun, dia mengatakan akan segera melapor ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

“Mau lapor ke Ketum AHY dulu,” kata Andi saat dihubungi pada Selasa hari ini.

Menurut sumber Tempo di internal koalisi Prabowo-Gibran, nama Andi Arief sudah diputuskan masuk dalam jajaran komisaris PT PLN. Partai Demokrat, menurut sumber ini, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti diketahui, Andi terlibat aktif dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, karena Partai Demokrat menjadi salah satu partai pengusungnya. Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan segera menempatkan orang dekatnya di perusahaan setrum negara itu.

Mereka adalah Andi dan bekas petinggi bank sentral serta anggota dewan pakar tim kampanyenya. Posisi komisaris independen di perusahaan itu pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil Andi Arief yang jadi komisaris baru PLN?

Selanjutnya baca: Andi Arief mantan aktivis pro-demokrasi<!--more-->

Andi Arief adalah seorang politikus asal Indonesia yang lahir pada 20 November 1970 di Bandar Lampung, Lampung. Dia saat ini merupakan kader Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2015-2020.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi pernah mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Menduduki posisi tersebut pada 2009-2014, Andi ditempatkan di bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam.

Sebelum menjadi seorang politikus, Andi merupakan mantan aktivis pro-demokrasi. Melansir dari laman p2k.stekom.ac.id, pada pertengahan dekade 1990-an, Andi dulunya aktif berkegiatan di organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Dia juga terafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Andi menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya. Aktivitas Andi saat itu dinilai mengancam keberadaan rezim yang berkuasa.

Kader Partai Demokrat ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dia juga diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FISIP UGM periode 1993-1994.

Sebagai seorang mantan aktivis, keputusan Andi untuk terjun ke dunia politik dan merapat ke Partai Demokrat membuatnya menjadi sorotan pada Pemilu 2004 lalu. Kendati demikian, Andi sukses membantu memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada saat itu dengan memimpin sebuah organisasi relawan.

Karier Andi Arief di dunia politik tidak selamanya mulus. Pada 3 Maret 2019, Andi ditangkap polisi di sebuah hotel di Jakarta karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis methamphetamine atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu. Dia pun diserahkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menjalani proses rehabilitasi.

Tak berhenti sampai disitu, berdasarkan catatan Tempo, Andi juga sempat beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sejumlah kasus rasuah. Di antaranya adalah sebagai saksi untuk Bupati Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023, Abdul Gafur Mas'ud dalam tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Selain itu, pada Senin, 15 Mei 2023, KPK juga memeriksa Andi sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 200 miliar, yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

RADEN PUTRI

INFO BISNIS - Desa Kelawi, yang terletak di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, tak hanya memanjakan mata dengan pesona alamnya yang menawan. Wilayah ini juga menyimpan potensi besar sebagai desa wisata melalui inovasi agrowisata, hingga meraih penghargaan Desa BRILiaN Hijau 2023 oleh BRI.

Tidak butuh waktu lama bagi pelancong, khususnya dari wilayah sekitar Jakarta, untuk mencapai Desa Kelawi. Dengan akses yang mudah dan jarak yang cukup dekat dari Pelabuhan Bakauheni, wisatawan hanya perlu bersabar sejenak. Jarak Desa Kelawi dengan Pelabuhan Bakauheni tidak sampai 10 kilometer atau sekitar 15 menit berkendara melalui jalur lintas Sumatera.

Setelah melewati jalan berbukit dan berliku sambil dimanjakan hamparan perkebunan, pengunjung akan langsung disambut oleh hamparan pasir putih di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi. Pantai ini memang menjadi primadona para wisatawan yang berkunjung ke Desa Kelawi. Selain keramahan warga Desa Kelawi, sepanjang bibir pantai juga memiliki pasir putih yang dijaga penuh kebersihannya.

Kesadaran merawat alam salah satunya didorong melalui terobosan program Bank Sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kelawi Mandiri. Program ini tergolong ampuh dalam mengajak warga Desa Kelawi untuk bergotong royong memastikan kebersihan Pantai Minang Rua dan seluruh wilayah desa.

Sekretaris BUMDes Kelawi Mandiri, Rian Haikal, menceritakan bagaimana awal progam Bank Sampah ini tercetus di desa tersebut. Semua bermula dari niat baik untuk mengajak masyarakat agar lebih teredukasi dalam menjaga alam.

"Masyarakat mengumpulkan sampah-sampah yang dapat dijual dan selanjutnya kami dari pengelola keliling menimbang dan membayar mereka melalui tabungan BRI," kata Rian kepada tim Jelajah Merdeka saat berkunjung di Desa Kelawi pada awal Juni 2024.

Kehadiran Bank Sampah tentu menjadi penyemangat warga Kelawi dalam menjaga alam. Tidak hanya meningkatkan kesadaran soal kebersihan, mereka juga menjadi bukti nyata kehadiran literasi dan inklusi keuangan yang secara positif dijalankan oleh BRI.

### Mewujudkan Green Economy Melalui Varietas Baru Tanaman Alpukat

Selain keindahan pariwisata, Desa Kelawi juga memiliki keunggulan dari sisi agrowisata. Melalui inovasi pertanian, mereka berhasil melahirkan varietas alpukat terbaru, yakni Alpukat Sipit Kelawi yang telah memiliki hak paten dan sertifikasi.

Alpukat Sipit Kelawi sendiri telah dibudidayakan selama 15 tahun oleh Syahbana, seorang petani sekaligus ketua kelompok tani di Desa Kelawi. Jenis alpukat ini diketahui merupakan turunan dari varietas lainnya. Pada lahan seluas 3 hektar, Syahbana mengaku mampu memperoleh hingga 60 ton lebih dalam satu musim dari 25 jenis alpukat yang ditanamnya. Keberhasilannya juga didorong peran pengelolaan BUMDes Kelawi dalam memperkenalkan sekaligus mendistribusikan produk ini kepada masyarakat luas.

Adapun keunggulan alpukat asli Kelawi ini memiliki daging tebal serta rasanya manis, legit, dan pulen dibanding dengan varietas lain. Untuk nilai jual sendiri, Alpukat Sipit Kelawi dipasarkan dengan harga mencapai Rp20.000 per kilogram. Syahbana mengakui hasil panen alpukat Sipit Kelawi memang menggiurkan dan mampu memberikan nilai perekonomian lebih bagi keluarganya. Apalagi pohonnya cenderung cepat berbuah, hanya butuh waktu kurang dari dua tahun dari bibit.

Dari berbagai keunggulan itu, Syahbana lantas berinisiatif membuat program tiap rumah menanam pohon alpukat Sipit Kelawi. Sejauh ini dirinya dibantu karang taruna telah membagikan 800 bibit alpukat kepada warga Desa Kelawi.

Syahbana berharap melalui alpukat ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Kelawi, sehingga dengan memaksimalkan masyarakat desa, alpukat asli Kelawi dapat memberikan nilai jual yang bagus.

"Di desa kami memang membuat program satu kepala keluarga menanam dua pohon alpukat Sipit Kelawi. Supaya masyarakat juga tahu terkait nilai jual alpukat itu sendiri," ujar Syahbana.

Kini Syahbana bersama BUMDes Kelawi masih mencari cara untuk mengejar kebutuhan produksi alpukat Sipit Kelawi. Selain memanfaatkan masyarakat untuk ikut menanam, mereka juga tengah meneliti agar jenis alpukat ini mampu panen lebih dari tiga kali dalam setahun.

Sementara itu, Rian selaku pengurus BUMDes menyadari adanya potensi ekonomi dari alpukat bagi masyarakat desa. Dengan program satu kepala keluarga dua pohon alpukat, harapannya wisatawan bisa dengan mudah merasakan langsung kenikmatan alpukat asli dari desanya.

"Ketika nanti wisatawan berkunjung ke Kelawi bisa melihat pohon-pohon alpukat di halaman rumah, dan nanti saat berbuah kita yang ambil dan diperjualbelikan kepada wisatawan," kata Rian menambahkan.

Upaya BUMDes Kelawi bersama warganya untuk mengembangkan potensi dan inovasi melalui program penanaman alpukat dan bank sampah telah membuahkan hasil manis. Selain meningkatkan ekonomi, keberhasilan ini juga membuat Desa Kelawi dianugerahi penghargaan sebagai Desa Hijau dalam Program Desa BRILiaN Hijau 2023.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menambahkan bahwa Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa. Hingga akhir Juni 2024, tercatat terdapat 3.602 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

"Pemberdayaan wilayah pedesaan menjadi isu yang perlu diperhatikan, mengingat perkembangan desa di Indonesia relatif belum merata dan menjadi tantangan bersama. Kami berharap program ini menjadi salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa-desa yang terlibat sehingga pada akhirnya mampu mendorong kemajuan desa-desa di Indonesia," tegas Supari.

SelengkapnyatentangkeindahanalamdanpotensiDesa BRILiaNKelawidapatditontondisini.(*)