TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) mengecam aksi penculikan terhadap lima orang warga masyarakat adat Sihaporas di Buntu Pangaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penculikan dilakukan oleh puluhan orang tak dikenal itu terjadi pada Senin dini hari, 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika warga tengah tidur.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan tindakan itu sangat tidak berperikemanusiaan. Mereka mendatangi rumah warga saat sedang tidur, lalu menculiknya. Warga juga tak punya kesempatan untuk membela diri, sebab langsung dibawa ke dalam mobil. "Para penculik masuk ke dalam beberapa rumah dan membangunkan warga dengan memukul kaki mereka, kemudian menangkap lima orang tanpa alasan yang jelas," kata Rukka di Jakarta pada Senin malam dalam keterangan tertulis.

Kelima warga masyarakat adat Sihaporas yang diculik yakni Jonny Ambarita, Thomson Ambarita, Prado Tamba, Gio Ambarita, dan Kwin Ambarita. Menurut Rukka, tindakan ini sudah melanggar hak asasi manusia. "PB AMAN mengutuk cara-cara kekerasan seperti ini, menculik orang di saat sedang tidur tanpa memberi kesempatan membela diri. Ini pelanggaran hak asasi manusia (HAM)."

Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran, menilai penculikan ini terkesan sudah direncanakan. Para penculik mengendarai dua mobil sekuriti milik PT Toba Pulp Lestari (TPL).

AMAN Tano Batak telah melaporkan kasus ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena sudah melanggar HAM. “Kasus penculikan ini sudah kami laporkan ke Komnas HAM,” kata dia.

Kronologi penculikan

Waktu menunjukkan sekitar pukul 03.00 WIB, ketika 50 orang tak dikenal berpakaian biasa mendatangi warga Sihaporas di Buntu Pangaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara yang sedang tidur. Mereka mengendarai dua mobil sekuriti milik PT TPL dan satu truk colt diesel.

Orang-orang tersebut membangunkan warga dengan memukul kaki mereka, lalu menangkap lima orang dari komunitas Masyarakat Adat Sihaporas tanpa alasan dan informasi yang jelas. Setelah memborgol warga, kata Jhontoni mereka juga melakukan kekerasan fisik. Mulai dari memukul, menendang bagian dagu dan kepala, sehingga menyebabkan luka robek di kepala.

“Lima orang masyarakat adat Sihaporas kemudian dibawa ke luar kampung dan keberadaan mereka tidak diketahui sampai saat ini,” tutur Jhontoni.

Nurinda Napitu yang merupakan istri dari salah satu korban bernama Jonny Ambarita menceritakan peristiwa penculikan tersebut. Berdasarkan keterangan Nurinda, saat penculikan itu terjadi, para penculik juga membakar rumah-rumah warga di sekitar lokasi penculikan.

Pada awal kejadian, dia sempat ditahan dan diborgol. Namun, akhirnya dilepaskan setelah mengetahui bahwa Nurinda seorang perempuan.

Dia menyebut, kasus penculikan ini merupakan buntut dari perjuangan masyarakat adat Sihaporas. Masyarakat setempat menuntut tanah adat mereka yang telah jadi areal konsesi PT TPL. TPL disebut telah merampas tanah adat mereka dengan cara mengklaim sepihak tanah adat sebagai areal konsesi perusahaan.

Sejak 1998, kata Nurinda masyarakat adat Sihaporas telah memperjuangkan persoalan ini ke pemerintah. Namun hingga kini, belum jua ada penyelesaian. Dia menuturkan, aparat sering mendatangi warga Sihaporas dalam beberapa tahun terakhir karena mengelola wilayah adat mereka dan melarang aktivitas TPL di atas wilayah adat.

“Hak kami mengelola tanah adat milik leluhur, kenapa justru kami diusir dari tanah adat kami? Bahkan, sampai diculik,” kata Nurinda sembari menangis.

Dia mendesak pemerintah, terutama aparat keamanan untuk segera menemukan para penculik suaminya dan segera membebaskannya. “Siapa pun pelakunya, pastinya mereka telah menculik suami saya dari rumah. Ini negara hukum, pelakunya harus ditindak,” ujar Nurinda.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pemerintah berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan institusinya masih menunggu Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mewajibkan kendaraan memiliki asuransi sebagai tindak lanjut dari UU P2SK. Sembari itu, Budi mengatakan AAUI sedang meramu skema untuk wajib asuransi bagi kendaraan bermotor yang akan diteken pada awal 2025.

Budi bercerita salah satu skema dari pembayaran asuransi kendaraan ini akan memanfaatkan Artificial Intelligence dan digitalisasi. “Tidak terelakan harus menggunakan sistem digitalisasi, akan menggunakan sistem AI dan kami mulai belajar dari negara sahabat,” kata Budi saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024. Dia menyebut kondisi demografi Indonesia yang luas menjadi alasan.

Digitalisasi ini, kata Budi, merupakan langkah yang akan ia usulkan kepada pemerintah apabila Peraturan Presiden telah diteken. Dia menyebut AAUI telah belajar praktik asuransi serupa dari negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, dan negara di Asia Tenggara.

Meski demikian, Budi mengatakan AAUI belum bisa memastikan berapa besar premi atau iuran yang akan dipungut dari setiap kendaraan. Dia menyebut akan menghitung dan menyosialisasikan pungutan itu agar tak membebani masyarakat. “Prosesnya masih berjalan. Masih tahap kajian,” kata dia.

Selanjutnya: Rencana OJK mewajibkan asuransi kendaraan ini menuai protes....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2024 sebesar Rp9.026,2 triliun. Uang beredar tumbuh 7,8 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut, perkembangan uang beredar Juni 2024 utamanya didorong oleh dua faktor. Keduanya adalah pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7 persen yoy dan pertumbuhan uang kuasi sebesar 7,7 persen yoy.

"Perkembangan M2 pada Juni 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," kata Erwin dalam keterangan resmi pada Senin, 22 Juli 2024.

Dia menjelaskan, penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,5 persen yoy, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yakni 11,4 persen yoy. Kemudian, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,1 persen yoy, lebih baik dibandingkan pertumbuhan Mei 2024 yang hanya 0,6 persen yoy.

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat dilaporkan tumbuh sebesar 14 persen yoy pada Juni 2024. Pada Mei lalu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 22,7 persen yoy.

Pada bulan Mei, uang beredar M2 dilaporkan sebesar Rp8.965,9 triliun atau tumbuh 7,6 persen yoy. Faktor pendorong pertumbuhan uang beredar bulan Mei lalu sama dengan Juni, yakni pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi. Uang beredar M1 tumbuh sebesar 6,3 persen yoy dan uang kuasi tumbuh sebesar 8,8 persen yoy.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 22 Juli 2024 dimulai dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, dalam pengolahannya. Produsen makanan kemasan dan merek roti yang dimaksud tersebut adalah roti Aoka dan Okko.

Disusul, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.

Selanjutnya, pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.

Berikutnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut KPK akan terlibat menangani potential loss atau potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.

Terakhir, Pemerintah Kota Solo akan melakukan uji coba makan bergizi gratis mengadopsi program yang akan dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memberikan menu dengan harga Rp 7.500 per porsi.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti....

<!--more-->

1. Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, dalam pengolahannya. Produsen makanan kemasan dan merek roti yang dimaksud tersebut adalah roti Aoka dan roti Okko.

Kedua merek roti kemasan itu diduga menggunakan sodium dehydroacetate agar tahan lama dan tidak berjamur meski sudah melewati masa kedaluwarsanya. Menanggapi hal itu, produsen roti Aoka PT Indonesia Bakery Family membantah kabar yang beredar.

“Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam wawancara bersama Tempo, Rabu, 17 Juli 2024, dikutip dari Majalah Tempo berjudul “Penjelasan Produsen Roti Aoka dan Okko soal Bahan Pengawet berbahaya.”

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ratusan Data PUPR Hilang Imbas Serangan Siber PDNS

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.

Ketua LPJK Kementerian PUPR Taufiq Widjoyono mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) raib per 20 Juni 2024.

Ada pula 291 data Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 data asosiasi badan usaha juga hilang berdasarkan hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan....

<!--more-->

3. Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.

"Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini," ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Namun Presiden Jokowi sudah memutuskan tidak jadi pindah kantor ke IKN pada Juli ini karena banyak sarana dan prasarana belum siap. Meski begitu, Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79 tetap digelar di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut KPK akan terlibat menangani potential loss atau potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.

“Kalau ada potensi-potensi yang menimbulkan sisi potential loss, kerugian negara, tentu kami akan dilibatkan,” ujar Ghufron saat ditemui Tempo usai acara peluncuran Simbara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.

Ghufron mengaku telah berdiskusi informal dengan kementerian/lembaga terkait ihwal rencana pembentukan family office itu. Diskusi itu berlangsung santai ketika mereka bertemu di acara peluncuran Simbara. Acara itu dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp 7.500 per Porsi....

<!--more-->

5. Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp 7.500 per Porsi, Wali Kota Solo: Sederhana dengan Mutu Tak Kalah

Pemerintah Kota Solo akan melakukan uji coba makan bergizi gratis mengadopsi program yang akan dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memberikan menu dengan harga Rp 7.500 per porsi.

"Kita ini kan sudah ada tradisi masing-masing. Ke depan ini diawali di tahun ajaran baru, di sekolah ada program makan di hari Jumat, anggap saja Jumat berkah," kata Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mengatakan, dalam uji coba makan gratis ini disiapkan anggaran Rp 7.500/porsi namun ia optimistis mutunya tidak akan kalah dengan yang harganya lebih mahal.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 22 Juli 2024 dimulai dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar dugaan penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, dalam pengolahannya. Produsen makanan kemasan dan merek roti yang dimaksud tersebut adalah roti Aoka dan Okko.

Disusul, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.

Selanjutnya, pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.

Berikutnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut KPK akan terlibat menangani potential loss atau potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.

Terakhir, Pemerintah Kota Solo akan melakukan uji coba makan bergizi gratis mengadopsi program yang akan dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memberikan menu dengan harga Rp 7.500 per porsi.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar mengenai roti Okko dan roti Aoka yang diduga mengandung zat pengawet kosmetik berbahaya, bernama sodium dehydroacetate.

Adapun hasil pengujian dari laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, menyebutkan dua roti itu mengandung sodium dehydroacetate dalam bentuk asam dehidroasetat. Pada roti Aoka ditemukan zat tersebut sebanyak 235 miligram per kilogram. Sementara, roti Okko mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram.

Namun begitu, uji laboratorium yang dilaukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menujukan hasil yang berbeda. Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tanggapan BPOM Soal Roti Berbahan Pengawet Kosmetik,” Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Emma Setyawati memastikan hasil uji laboratorium BPOM tidak mendeteksi bahan pengawet berbahaya pada roti Okko dan Aoka. Bahkan, dia mengaku BPOM sudah melakukan pengujian berbasis risiko yang berarti sudah beberapa kali dilakukan.

“Tidak terdeteksi (kandungan sodium dehydroacetate). Sudah kami uji beberapa kali, konfirmasi, lakukan lagi. Hasilnya tidak terdeteksi. Kami lakukan pengujian berbasis risiko. Kalau saya sampaikan berbasis risiko, berarti sudah beberapa kali,” kata Emma kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Tangkapan layar produk roti Okko dari situ resmi www.rotiokko.com

Emma mengatakan, BPOM juga mempertanyakan produk yang memiliki daya edar tinggi. Karena itu, pihaknya selalu melakukan pengujian secara acak untuk memastikan komposisi bahan baku suatu produk sesuai dengan pre-market.

“Tapi ada proses produksi, kebersihan, sanitasi. Ketika kebersihannya cenderung tidak bagus, berisiko terhadap cemaran, masa simpannya bisa saja lebih pendek,” ucap Emma.

Selain itu, dia juga menilai pengumuman hasil uji laboratorium yang dilakukan sejumlah produsen makanan rumahan di Kalimantan telah menyalahi aturan. Pengujian itu juga hanya bisa dilakukan oleh BPOM, tanpa berdasarkan permintaan pihak tertentu. Hanya ada tiga pihak yang dapat melakukan uji laboratorium di BPOM, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah.

“Enggak ada ngomong ke kami. Pengumuman hasil uji itu menyalahi kode etik laboratorium. Jika yang publish bukan BPOM, tidak bisa dipercaya,” ujarnya.

Selengkapnya Baca: “Tanggapan BPOM Soal Roti Berbahan Pengawet Kosmetik,”

RADEN PUTRI | MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lebih dari 122 ribu debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia hingga akhir Juni 2024. Realisasi penyaluran KUR tercatat senilai Rp19,33 triliun. Pencapaian tersebut telah mencapai 51,6 persen dari target KUR Bank Mandiri pada tahun ini.

Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri, Saptari, mengatakan penyaluran KUR selalu difokuskan pada sektor-sektor usaha yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi pada Senin, 22 Juli 2024.

Dia menambahkan, penyaluran KUR merupakan wujud komitmen pemerintah dan Bank Mandiri dalam mendukung pengembangan UMKM. Sejalan dengan itu, juga sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Sepanjang tahun 2024 berjalan, sektor pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi. Angkanya tembus Rp 5,65 triliun atau 29,24 persen dari total KUR Bank Mandiri. Disusul sektor jasa produksi dengan Rp 4,12 triliun atau sekitar 21,34 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun ini.

“Fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri adalah sektor produksi unggulan di masing-masing wilayah, seperti pertanian industri pengolahan atau jasa produksi,” kata Saptari.

Dia menuturkan, Bank Mandiri akan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale. Dalam hal ini, Bank Mandiri juga mendorong optimalisasi digital. Dengan demikian, dapat memberikan percepatan layanan kepada calon debitur, mendorong daya saing UMKM dengan memberikan akses langsung ke ekosistem wholesale Bank Mandiri.

Selain itu, perseroan menyediakan layanan digitalisasi transaksi keuangan untuk mendukung UMKM naik kelas melalui Livin' Merchant yang dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi kasir. Bank Mandiri optimistis dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia lewat pengembangan ekosistem UMKM berdaya saing tinggi,” ujar Saptari.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengkritik fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik itu dia sampaikan dalam acara peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.

Luhut mengatakan, KPK memiliki fungsi yang selama ini tidak pernah atau kurang didorong, yakni fungsi pencegahan. Karena itu, pemerintah membentuk Lembaga National Single Window (LNSW). Unit organisasi Kemenkeu ini bertugas melaksanakan Indonesia National Single Window (INSW), portal pengurusan dokumen ekspor-impor dan logistik nasional.

Dia menyebut, pembentukan LNSW melibatkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. “Ini kerjaan ramai-ramai, tidak ada yang paling hebat atau berprestasi. Semua sama hebatnya,” ujar Luhut dalam sambutannya.

Dengan LNSW, Luhut mengklaim efisiensi pengurusan makin tinggi dan menutup celah korupsi. Sebab, kata dia, pelaku usaha akan berurusan dengan mesin. Hal ini berbeda dengan penandatanganan pakta integritas pencegahan korupsi yang dia nilai tidak efektif. “Kalau pakta integritas, tanda tangan panjang-panjang, sampai kapan pun korupsi jalan aja. Dia bisa bertemu, bisa bernegosiasi,” kata dia.

Luhut mengatakan, sistem yang dibangun pemerintah ini tak hanya mengurus perihal penerimaan. Bagi pelaku usaha yang tidak patuh, mereka akan secara otomatis dilarang ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. “Siapa pun dia, mau pakai bahu kuning, merah, hitam. Mau tentara, polisi yang membekingi,” kata dia, mengklaim.

Dengan adanya digitalisasi urusan ekspor-impor, Luhut mengklaim tugas KPK akan makin berkurang. Sebab, kata dia, sistem yang akan melindungi bangsa ini. Dia meminta semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan Government Technology (GovTech). “Memang operasi tangkap tangan (OTT) kampungan. Kita harus bangun sistem supaya tidak terjadi itu,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM) buka suara usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas. "Perusahaan memastikan bisnis logam mulia Antam dan bisnis Antam secara keseluruhan berjalan normal," kata Corporate Secretary Division Head PT Antam, Syarif Faisal Alkadrie, dalam keterangan resminya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat, pada Senin, 22 Juli 2024.

Sebelumnya pada 19 Juli 2024, BEI telah menyurati Antam untuk meminta penjelasan atas pemberitaan di media massa soal penetapan tujuh tersangka. "Antam menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, jika terdapat hal-hal yang diperlukan," tutur Syarif.

Sebagai perusahaan publik dan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding industri pertambangan, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara reguler diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang. Syarif menyebut, perusahaan senantiasa berkomitmen menerapkan praktik bisnis sesuai dengan tata kelola bisnis yang baik. "Serta terus melakukan perbaikan dengan mematuhi peraturan yang berlaku."

Pada 18 Juli 2024, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas Antam selama periode 2010-2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 89 orang saksi.

"Ditemukan ada bukti permulaan yang cukup terhadap tujuh orang saksi ini," kata Harli dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 18 Juli 2024.

Enam dari tujuh tersangka adalah perseorangan yakni LE, SL, SJ, JT, GAR, dan HKT. Sementara itu, satu tersangka lain inisial DT merupakan Direktur PT JTU. "Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, dua tersangka yaitu SL dan GAR ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Harli. Adapun lima tersangka lainnya menjadi tahanan kota karena faktor kesehatan.

ANNISA FEBIOLA | AMELIA RAHIMA SARI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim negara bisa memperoleh royalti sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun per tahun dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Platform itu resmi diluncurkan pemerintah dengan perluasan cakupan untuk nikel dan timah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Senin, 22 Juli 2024.

“Hanya dari royalti, tidak bicara pajak,” ujar Luhut dalam sambutannya. Luhut bercerita, tiga tahun silam dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan 12 pelabuhan bisa saling terintegrasi. Dengan adanya Simbara yang telah berjaln sejak September 2023 itu, dia mengatakan jumlah pelabuhan yang terintegrasi telah mencapai 262 buah.

Simbara menyatu dengan Indonesia National Single Window (INSW) di bawah Kemenkeu. INSW adalah portal pengurusan dokumen ekspor-impor dan logistik nasional. “Semua makin terintegrasi, yang ujungnya Government Technology (GovTech),” kata dia.

Luhut mengaku peluncuran Simbara ini agak terlambat. Sebenarnya, dia telah mendorong platform ini bisa mengudara sejak beberapa bulan lalu. Namun, hal itu belum dapat terealisasi. Dia mengaku terpantik untuk mendorong platform ini segera diluncurkan karena adanya kasus korupsi PT Timah Tbk.

Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan keberadaan Simbara meningkatkan penerimaan negara. Dia menyebut sistem data yang terintegrasi itu mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Bendahara Negara memaparkan, penerimaan negara sempat turun pada 2023 karena penurunan harga komoditas. Namun tahun lalu, penerimaan dari sektor mineral dan batu bara (minerba) bisa mencapai Rp 172,9 triliun. “Itu 18 persen di atas target APBN,” ujar Sri Mulyani.

Simbara merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas mineral di dalam satu ekosistem. Tujuannya, menghasilkan satu data minerba dan pengawasan terpadu untuk kelancaran bisnis dan mendorong penerimaan negara.

Sistem ini merupakan usulan Kementerian Keuangan sejak 2020 dan mulai diluncurkan pada 2022 untuk komoditas batu bara. Hari ini diluncurkan sistem serupa untuk komoditas nikel dan timah. Dengan adanya peluncuran ini, peleburan tata kelola bisnis dari hulu ke hilir dua komoditas tersebut juga dapat diperluas.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pemerintah berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir. Dia menyebut biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tak sebanding dengan kondisi pendapat para pekerja angkutan berbasis aplikasi.

“Karena biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tidak sebanding dengan kondisi pendapatan kami yang tidak menentu. Ini disebabkan tarif angkutan yang murah akibat status pengemudi sebagai mitra,” kata Lily dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Juli 2024. Akibat dari sistem kemitraan ini, Lily mengatakan pengemudi angkutan berbasis aplikasi tak mendapat penghasilan layak berupa upah minimum seperti pekerja lainnya.

Tak hanya itu, Lily mengatakan wajib asuransi ini juga akan menambah biaya kehidupan sehari-hari bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak ditanggung perusahaan mitra kerja. Biaya operasional itu, kata dia, berupa pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan ponsel, atribut helm, tas, dan jaket.

“Maka kami menolak kewajiban asuransi kendaraan dan aturan lainnya yang memberatkan rakyat seperti potongan Tapera dan rencana kenaikan harga BBM,” kata dia.

Selain itu, Lily mengatakan SPAI menuntut pemerintah untuk mengangkat status pekerja angkutan berbasis aplikasi menjadi pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai menjadi solusi dari kondisi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak menentu.

Selanjutnya: “Supaya ada kepastian pendapatan dan hak pekerja...."

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan berswafoto (selfie) dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Peringatan diberikan menyusul peristiwa yang dialami sejumlah warga Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang diminta berfoto menggunakan KTP dengan iming-iming bisa membeli minyak goreng murah.

“OJK mengimbau kepada masyarakat untuk ekstra berhati-hati dalam memberikan data pribadi, terutama NIK (nomor induk kependudukan), KTP, foto wajah, apalagi kalau diminta untuk merekam, memberikan foto wajah, dan sebagainya,” kataOJKmelalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, Minggu, 21 Juli 2024.

Bahaya Selfie Pakai KTP Sembarangan

Menurut OJK, aksi kriminal permintaan data pribadi kini dapat menggunakan berbagai macam modus, seperti pemberian hadiah, komisi, menang undian, pembelian produk dengan harga khusus, atau penawaran kerja.

Masyarakat diminta untuk selalu waspada, berhati-hati, dan tidak gegabah dalam menekan tautan (link) sembarangan, mengunduhfiledari orang tidak dikenal, atau memberikan data pribadi, seperti KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan kata sandi sekali pakai atau OTP kepada pihak lain.

OJK mengklaim telah menemukan data pribadi konsumen produk keuangan yang sering dimanfaatkan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersial. Dari temuan itu, beberapa kasus telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena terdapat unsur pidana di dalamnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi pun mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan.

“OJK juga mengimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk meningkatkan proses KYC (know your customer), sehingga bisa turut memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Friderica dalam keterangan tertulis.

Kiat Aman Foto Selfie Pakai KTP

Untuk menghindari ancaman penyalahgunaan data, berikut beberapa kiat fotoselfieKTP secara aman:

1. Ketahui Penerima Data

Pastikan penerima data adalah pihak yang memiliki legalitas dari lembaga terkait, misalnya OJK yang mengawasi penyelenggara pinjaman daring (online) atau pinjol.

Layanan keuangan digital yang telah mengantongi izin operasional akan diawasi secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjaga data pribadi konsumen.

2. Pastikan Melalui Koneksi Internet yang Aman

Pencurian data yang termasuk bagian dari peretasan juga bisa terjadi melalui sambungan internet yang ilegal. Oleh karena itu, pastikan untuk mengirim atau mengunggahfilefotoselfieKTP melalui jaringan internet pribadi.

Usahakan untuk jangan menghubungkan perangkat digital dengan jaringan internet publik atau Wi-Fi yang tidak jelas asalnya.

3. Gunakan Pakaian Bermotif dan Latar Belakang yang Berbeda

Disarankan untuk mengenakan pakaian bermotif dan menggunakan latar belakang berbeda saat berswafoto dengan KTP.

Tujuannya agar dapat meminimalisir risiko foto diedit oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Setidaknya, pakaian yang tidak polos dan latar belakang berbeda akan menyulitkan oknum-oknum yang ingin memanipulasi data.

4. Tambahkan Tanda Air

Ketika ingin mengirimkan fotoselfieKTP, Anda dapat membubuhkan tanda air (watermark). Selain mencegah penyalahgunaan data, tanda air juga memudahkan proses deteksi terhadap pihak-pihak yang membocorkan informasi data pribadi.

MELYNDA DWI PUSPITA