TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menanggapi beleid hak guna usaha atau HGU 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang gres disahkan DPR pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Presiden Joko Widodo atauJokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peraturan ini mencakup berbagai insentif dan kemudahan dalam perizinan usaha bagi para investor di IKN.

Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada Kamis, 11 Juli 2024. Salinan peraturan ini tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara mulai Jumat, 12 Juli 2024. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentangIKN.

Menurut Pasal 9, investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan masa berlaku hingga 95 tahun, yang dapat diperpanjang hingga dua siklus. Ini berarti investor memiliki hak untuk mengelola tanah milik negara di IKN hingga 190 tahun

Berikut serba-serbi konsesi HGU dan HGB bagi investor IKN:

1. Peraturan perundang-undangan

Regulasi itu terdapat pada Pasal 16A. Investor diberi jaminan dua siklus perpanjangan Hak Atas Tanah. Jangka waktunya 190 tahun. Masing-masing paling lama 95 tahun untuk siklus pertama dan kedua. Sedangkan Konsesi Hak Atas Tanah dalam bentuk Hak Pakai diberikan 80 tahun. Konsesi ini dapat diperpanjang 80 tahun lagi. Sehingga seluruhnya 160 tahun.

UU IKN gres ini sebenarnya memperkuat Peraturan Pemerintah No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 6 Maret 2023 lalu. Adapun UU IKN sebelumnya, yang disahkan pada 2022, banyak mendapat penolakan. Pemerintah mengajukan revisi pada Agustus 2023.

2. PKS jadi satu-satunya fraksi yang menolak UU IKN

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi satu-satunya fraksi partai yang menolak pengesahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR RI. Alasan penolakan itu disampaikan PKS sebelumnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 2 Oktober 2023. Politikus PKS Mardani Ali Sera mempersilakan Tempo mengutipnya.

PKS menilai regulasi HGU dan HGB ratusan tahun bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara terhadap Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945. PKS juga melihat pemberian konsesi ini tanpa disertai mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak dan evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan Hak Pakai.

“Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan abai terhadap kepentingan rakyat,” tulis PKS.

3. DPR sebut UU IKN untuk kepentingan anak bangsa

Pimpinan Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan revisi UU IKN untuk kepentingan anak bangsa. Tuduhan memberikan karpet merah kepada investor menurut Politikus PDIP itu tidak benar. Ketika ditanya anak bangsa siapa, Junimart mengatakan kita semua dan tidak ada yang dikorbankan.

“Tidak benar, ini untuk kepastian hukum anak bangsa,” kata Junimart kepada Tempo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 2 Oktober 2023.

Pengambilan keputusan untuk mengesahkan revisi itu dilakukan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Bappenas Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 September 2023

Ibu Kota Negara, kata Junimart, memerlukan anggaran yang sangat besar yang sejak awal disepakati tidak menggunakan APBN. Oleh karena itu, pembangunan ini memerlukan dukungan para investor. Namun para investor mengeluhkan kepastian hukum soal tanah.

Investor, kata dia, merasakan jaminan hukum atas tanah tidak jelas. Sehingga dibuatlah regulasinya dalam UU IKN itu. “Supaya Investor tidak dirugikan,” kata dia.

Selanjutnya: Kebijakan yang lebih buruk dibanding era penjajahan Belanda

<!--more-->

4. KPA: Lebih Buruk Vibanding Era Penjajah Belanda

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika menyebut pemberian HGU sampai 190 tahun, serta hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai bagi investor di IKN sampai 160 tahun adalah kebijakan yang lebih buruk dari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dewi menjelaskan, UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) saja hanya membolehkan hak konsesi perkebunan kepada investor paling lama 75 tahun.

“Kebijakan ini jauh lebih mundur ke belakang, karena isinya lebih buruk bila dibandingkan ketika bangsa Indonesia masih dijajah Belanda,” kata Dewi dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Maret 2023.

Dewi Kartika, mengatakan RUU IKN itu dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di lokasi proyek. DPR dinilai gagal melahirkan jaminan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat setempat.

“Pembahasan sebulan terakhir di DPR gagal melahirkan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat, terutama masyarakat adat, yang akan terkena dampak proyek IKN,” kata Dewi pada Selasa, 19 September 2023.

5. Otorita IKN Buka Suara

Aturan HGU ratusan tahun di IKN ini memang telah banyak dikritik sejak ditetapkan Jokowi dalam PP No. 12/2023 pada Maret 2023. September lalu, Otorita IKN turut buka suara perihal hak guna usaha alias HGU lahan ibu kota Nusantara yang disebut-sebut berlaku hingga 190 tahun. “Sebetulnya sama dengan UU Cipta Kerja gitu aja. Itu referensi sama persis,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat ditemui usai acara SAFE di Jakarta pada Selasa, 26 September 2023.

Namun, Bambang tidak menjelaskan lebih jauh perihal pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang menjadi referensi UU IKN. Bambang juga tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanyai perihal HGU 190 tahun.

6. Pakar Sebut Aturan HGU Ratusan Tahun Rugikan Masyarakat Lokal

Agustus lalu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menanggapi HGU ratusan tahun di IKN. Dia mengatakan hal itu bisa membuat pengusaha menguasai lahan IKN. Selain itu, pemberian HGU dalam jangan waktu panjang akan merugikan masyarakat lokal.

“Peningkatan durasi HGU dapat merugikan masyarakat lokal dan lingkungan, fokus investor beralih dari keuntungan jangka pendek menjadi jangka panjang,” ujar Achmad melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Agustus 2023.

Insentif HGU ratusan tahun di IKN itu, kata dia, juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara keuntungan investor, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penetapan kriteria ketat guna melenggangkan pemberian HGU di IKN selama itu, menurut Achmad, masih meningkatkan kecemasan terkait lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan tanah

7. Padangan Pakar Hukum Tata Negara

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga punya pandangan yang sama. Menurut dia, RUU IKN berisi aturan HGU untuk investor IKN selama 190 tahun hanya untuk memberikan cantolan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam upaya menarik investasi.

Herdiansyah menjelaskan, niat pemerintah memberikan HGU selama nyaris dua abad dalam dua siklus sebetulnya sudah diupayakan lewat penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Namun PP ini tak ampuh.

“Selain hierarkinya sebagai peraturan perundang-undangan lebih rendah, peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Maka dicarikanlah alasan melalui perubahan atau revisi UU IKN agar posisi hukumnya lebih kuat,” kata pria yang karib dipanggil Castro ini.

Herdiansyah menilai cantolan hukum baru melalui revisi UU IKN itu tetap bermasalah. Secara prinsip hukum, kata dia, dua siklus pemberian HGU yang bisa mencapai 190 tahun itu tidak dilandasi rasio logis yang memadai. Karena bagaimana pun, kata dia, aturan pertanahan tetap harus tunduk kepada UU Pokok Agraria sebagai umbrella act atau aturan payungnya.

MICHELLE GABRIELA | ADIL AL HASAN | M JULNIS FIRMANSYAH | HENDRIK KHOIRUL MUHID | FAJAR PEBRIANTO | RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risyapudin Nursin minta setiap keberangkatan bus dilakukan pendataan dengan baik guna optimalisasi pemberian informasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Dengan adanya manifest yang terdata dengan baik, kita akan memiliki informasi yang akurat mengenai penumpang saat terjadi kecelakaan bus," kata Risyapudin saat meninjau Terminal Tipe A Mangkang Semarang di Semarang, Minggu, 14 Juli 2024.

Risyapudin melakukan peninjauan pada pelayanan di beberapa Terminal Tipe A, yakni Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon; Terminal Tipe A Tegal; Terminal Tipe A Pekalongan; Terminal Tipe A Mangkang Semarang dan Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga.

Dalam kunjungan di beberapa terminal tersebut, Risyapudin menekankan pentingnya optimalisasi manifes keberangkatan kepada setiap bus.

Dia mengatakan bahwa hal itu harus menjadi perhatian karena akan mempermudah proses identifikasi korban dalam kecelakaan bus, sehingga penanganan dan penyampaian informasi kepada keluarga korban dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Meski begitu, dia juga menekankan agar setiap kendaraan dipastikan sudah dilakukanramp checkatau kelaikan operasi sebelum melakukan pemberangkatan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kendaraan yang beroperasi harus sesuai ketentuan dan dalam kondisi prima. Diperlukan juga edukasi kepada masyarakat untuk mengecek kondisi bus yang akan dinaiki melalui aplikasi Mitra Darat ataupun Spionam," kata Risyapudin dalam keterangan di Jakarta.

Lebih lanjut, Risyapudin juga menyampaikan kepada para Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk memaksimalkan pelayanan terminal dengan mengedepankan pelayanan yang informatif, selamat, dan aman.

Ia menyoroti pentingnya pemberian informasi yang jelas dan akurat kepada para penumpang, memastikan konektivitas antarmoda yang baik, serta menjamin keamanan dan keselamatan selama berada di terminal.

“Mari kita wujudkan Terminal Tipe A ini sebagai pusat pelayanan yang lebih informatif, baik dari segi pelayanan, konektivitas, hingga keamanan dan keselamatan. Dengan peningkatan ini, kita berharap setiap penumpang mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan nyaman saat menggunakan fasilitas terminal," imbuhnya.

Dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan, Risyapudin juga berdialog langsung dengan para penumpang dan petugas di lapangan untuk mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif.

Ia mengajak semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Risyapudin mengimbau para Perusahaan Otobus (PO) agar setiap bus memiliki dua pengemudi yang memiliki kualifikasi yang sama, bukan hanya supir cadangan yang seadanya.

"Pentingnya para pengemudi bus untuk beristirahat setelah 4-5 jam mengemudikan kendaraan," tegasnya.

Ia menambahkan, hal itu dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan bus yang disebabkan oleh kelelahan maupun penggunaan pengemudi pengganti yang masih belum berpengalaman.

“Ke depannya kami akan mengembangkan konsep smart terminal dengan teknologi informasi sehingga terciptanya sinkronisasi data baik penumpang dan kendaraan bus di terminal," ujar dia.

Kunjungan yang dilakukan Risyapudin merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat di Indonesia, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jasa transportasi.

"Dengan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, diharapkan terminal-terminal Tipe A dapat menjadi contoh pelayanan yang prima dan dapat diandalkan oleh masyarakat," kata Risyapudin.

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Joseph Alun alias Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang kepada dirinya sebesar Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Jusuf mengatakan rencananya menagih utang itu dalam rangka mencari keadilan. Dia menyebut tak berniat untuk hanya sekadar mencari perhatian publik.

“Saya tidak mencuri rame, saya sedang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan bukan buat saya, kalau bisa berhasil keadilan ini buat orang yang mempunyai piutang terhadap negara,” kata Jusuf pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Rencana gugatan class action itu juga Jusuf sampaikan ke eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pada Sabtu pagi kemarin, Jusuf didampingi pengacaranya, Hamid Basyaid, mengunjungi kediaman Mahfud di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam persamuhan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf Jusuf mengatakan dirinya minta rekomendasi kepada Mahfud soal langkah hukum yang akan diambil. Dia menyebut gugatan itu dilatarbelakangi oleh surat Mahfud Md saat masih menjabat Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf.

Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pada 2004 sebelumnya, pihak CMNP mengajukan gugatan. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah sebagai pihak bersalah pada 2010. Pemerintah juga diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Besarannya mencapai Rp 78.843.577.534,20 plus bunga.

Namun lima tahun berselang, pemerintah tak juga melaksanakan isi putusan tersebut. Pada 2015, CMNP kembali mengajukan permohonan teguran atau peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jaksel kemudian menegur kepada Pemerintah agar melaksanakan isi putusan pada 2010. Saat itu CMNP menagih pembayaran kepada Kemenkeu menjadi sebesar Rp 389,86 miliar.

Jumlah utang pemerintah pun membengkak jadi Rp 800 miliar pada 2020. Ketika itu, Jusuf telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada 2019 hingga 2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Jusuf Hamka lantas bersuara untuk menagih utang pemerintah lantaran proses verifikasi sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia.

Diminta keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar.

“Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan.

Hamid menilai pemerintah yang tak membayar utang kepada Jusuf termasuk merugikan negara karena beban bunga. Kait-kelindan ini, kata Hamid, tergolong dalam tindak pidana.

"Putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, 2 persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Ke mana duit itu? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamkan terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Joseph Alun alias Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang kepada dirinya sebesar Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Jusuf mengatakan rencananya menagih utang itu dalam rangka mencari keadilan. Dia menyebut tak berniat untuk hanya sekadar mencari perhatian publik.

“Saya tidak mencuri rame, saya sedang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan bukan buat saya, kalau bisa berhasil keadilan ini buat orang yang mempunyai piutang terhadap negara,” kata Jusuf pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Rencana gugatan class action itu juga Jusuf sampaikan ke eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pada Sabtu pagi kemarin, Jusuf didampingi pengacaranya, Hamid Basyaid, mengunjungi kediaman Mahfud di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam persamuhan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf Jusuf mengatakan dirinya minta rekomendasi kepada Mahfud soal langkah hukum yang akan diambil. Dia menyebut gugatan itu dilatarbelakangi oleh surat Mahfud Md saat masih menjabat Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf.

Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pada 2004 sebelumnya, pihak CMNP mengajukan gugatan. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah sebagai pihak bersalah pada 2010. Pemerintah juga diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Besarannya mencapai Rp 78.843.577.534,20 plus bunga.

Namun lima tahun berselang, pemerintah tak juga melaksanakan isi putusan tersebut. Pada 2015, CMNP kembali mengajukan permohonan teguran atau peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jaksel kemudian menegur kepada Pemerintah agar melaksanakan isi putusan pada 2010. Saat itu CMNP menagih pembayaran kepada Kemenkeu menjadi sebesar Rp 389,86 miliar.

Jumlah utang pemerintah pun membengkak jadi Rp 800 miliar pada 2020. Ketika itu, Jusuf telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada 2019 hingga 2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Jusuf Hamka lantas bersuara untuk menagih utang pemerintah lantaran proses verifikasi sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia.

Diminta keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar.

“Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan.

Hamid menilai pemerintah yang tak membayar utang kepada Jusuf termasuk merugikan negara karena beban bunga. Kait-kelindan ini, kata Hamid, tergolong dalam tindak pidana.

"Putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, 2 persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Ke mana duit itu? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamkan terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk "SpecTAXcular" di Gelora Bung Karno pada Ahad, 14 Juli 2024. Momen ini kemudian ia bagikan melalui media sosial.

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia. Menurut dia, Indonesia bisa membangun semua sarana dan prasarana berkat pajak. "Mau melihat Indonesia bagus, maka pajak harus bagus," kata Sri Mulyani dalam video pendek yang diunggahnya di Instagram resmi @smindrawati, Senin, 15 Juli 2024.

Sri Mulyani mengklaim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan seluruh organisasi Kementerian Keuangan selalu menemani perjalanan bangsa Indonesia. Mereka melewati berbagai episode perekonomian dan tantangan dari masa ke masa.

"Peringatan Hari Pajak menjadi momentum pengingat kembali perjalanan panjang reformasi perpajakan Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai DJP yang terus melaksanakan tugas dengan baik dan penuh dedikasi. Menurut Sri Mulyani, pegawai DJP mengemban tugas penting demi mencapai cita-cita Indonesia.

"Bekerjalah dengan ulet, sabar, ridho, dan ikhlas. Tegar melangkah walau banyak tantangan yang tak mudah," kata Sri Mulyani kepada para pegawai.

Lebih lanjut, Sri Mulyani berujar bahwa sejak 1983 hingga saat ini pelayanan perpajakan semakin modern. Pihaknya memanfaatkan perkembangan teknologi digital, sehingga mayoritas layanan perpajakan dapat dilakukan secara daring.

"Saat ini juga sedang mengembangkan sistem Core Tax yang membuat layanan perpajakan semakin terintegrasi, cepat, mudah, murah, dan efisien," ungkap Sri Mulyani.

Sebagai catatan, penerimaan pajak pada semester satu 2024 ini anjlok menjadi Rp 893,8 triliun dan hanya mencapai 44,9 persen dari target Rp 1.989 triliun. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 970,2 triliun atau 56,5 persen dari target Rp 1.718 triliun.

Sementara dalam tiga tahun belakangan penerimaan pajak tercatat melampaui target. Penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai Rp 1.278,6 triliun dan Rp 1.716,8 triliun. Berikutnya, penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal aturan hak guna usaha (HGU) untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 dapat menarik lebih banyak investor ke ibu kota baru.

Menurut Zulhas, beleid yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pekan lalu itu bakal memberi kepastian hukum kepada penanam modal yang nantinya berinvestasi di IKN.

“Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang nge-bangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi (investor, red.) berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN," ujar Zulhas, Ahad, 14 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara. "Jadi, (pembangunan bisa, red.) lebih cepat."

Zulhas menjelaskan, HGU lahan di IKN dapat mencapai 190 tahun itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

“HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, 20, 20, 20 ya, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna. (Lahannya tetap, red.) milik Indonesia, punya negara,” kata Ketua PAN tersebut.

Adapun Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu, 11 Juli 2024, meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan yang terdiri atas 14 pasal itu, salah satunya mengatur rentang waktu HGU yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan lahan di IKN.

Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 75/2024 mengatur bahwa hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama. "Dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," seperti dikutip dari Perpres pasal 9 tersebut.

Dengan demikian, jika pemohon HGU di IKN itu memenuhi kriteria, maka investor tersebut berkemungkinan mendapatkan HGU dari pemerintah sampai 190 tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun berencana menagih utang kepada pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Pada Sabtu pekan lalu, Jusuf Hamka didampingi pengacaranya, Hamid Basyaid, menyambangi kediaman eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, untuk berdiskusi atas rencananya itu.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli kemarin, pria dengan nama asli Joseph Alun ini berharap di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini masalah utang-piutangnya dengan negara bisa selesai. Kalau belum dibayar, kata Jusuf, dirinya akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kalau sudah menjabat, tapi utang saya belum dibayar, saya coba minta Pak Prabowo. 'Pak Prabowo. saya punya kasus belum selesai, negara punya kewajiban. Kalau itu memang hak kami, bisa tidak Bapak memberi arahakan ke kami, harus ke mana?' Ke Kementerian Keuangan sudah, kepada Tuhan aja yang belum,” kata Jusuf.

Sementara itu, Jusuf bercerita dirinya pernah juga pernah bertemu Prabowo pada tahun lalu. Dia tak menyebut jelas pertemuan itu berlangsung di mana. Namun, kata Jusuf, ketika itu Prabowo bertanya kepada dirinya ihwal kasus utang-piutangnya dengan negara.

Usai menceritakan masalah utang negara kepada dirinya, Jusuf menyebut Prabowo meminta dirinya untuk bersabar. “Ketemu Pak Prabowo tahun lalu, waktu ramai-ramai ketemu saya. Nanya masalahnya apa, saya ceritakan. 'Sabar, sabar',” kata dia.

Dalam persamuhan sekitar 90 menit itu Jusuf membahas utang pemerintah ke dirinya sebesar Rp 800 miliar yang belum rampung. Utang itu menyangkut deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter 1998.

Dalam pertemuan itu, Jusuf mengaku disuguhi kue komplet dengan air minum yang menyapu tenggorokannya. Terlalu banyak minum, Jusuf bergurau hingga dua kali buang air kecil di kamar kecil rumah Mahfud.

Kepada Mahfud, Jusuf mengatakan dirinya minta rekomendasi sekaligus ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara. Dia menyebut gugatan itu dilatarbelakangi oleh surat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf. Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang hingga Juni 2024.

“Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pada 2004 sebelumnya, CMNP mengajukan gugatan. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah sebagai pihak bersalah pada 2010. Pemerintah juga diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Besarannya mencapai Rp 78.843.577.534,20 plus bunga.

Namun lima tahun berselang, pemerintah tak juga melaksanakan isi putusan tersebut. Pada 2015, CMNP kembali mengajukan permohonan teguran atau peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jaksel kemudian menegur kepada Pemerintah agar melaksanakan isi putusan pada 2010. Saat itu CMNP menagih pembayaran kepada Kemenkeu menjadi sebesar Rp 389,86 miliar.

Jumlah utang pemerintah pun membengkak jadi Rp 800 miliar pada 2020. Ketika itu, Jusuf telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada 2019 hingga 2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Jusuf Hamka lantas bersuara untuk menagih utang pemerintah lantaran proses verifikasi sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia.

Sementara itu, Jusuf membantah apabila langkah hukum ini hanya untuk mencari perhatian masyarakat. Dia menyebut langkah menagih utang ke negara ini merupakan upaya mencari keadilan.

“Saya tidak mencuri rame, saya sedang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan bukan buat saya, kalau bisa berhasil keadilan ini buat orang yang mempunyai piutang terhadap negara,” kata Jusuf Hamka.

INFO BISNIS - Peran penting AgenBRILink dalam menyediakan akses keuangan hingga ke seluruh pelosok Tanah Air terbukti mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya adalahAgenBRILink di Tanjung Priuk Jakarta, Komariah terus berupaya mewujudkan misi tersebut.

Bergabung menjadi AgenBRILink sejak tahun 2018, Komariah memiliki semangat untuk menyebarkan literasi mengenai pelayanan perbankan dan keuangan kepada masyarakat sekitar.

“Saya memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan peran sebagai AgenBRILink untuk berbaur dan mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar,” ujarnya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut.

Kegigihan Komariah sebagai wanita hebat AgenBRILink pun membuahkan hasil yang mengesankan, yakni sudah bisa memberangkatkan keluarga pergi ibadah umroh, dan memenangkan program Super AgenBRILink yang dijalankan oleh BRI. Seperti diketahui, program tersebut merupakan apresiasi dari BRI terhadap kinerja AgenBRILink. Alhasil, program ini juga yang membuat semangat dan motivasi Komariah semakin kuat untuk mencapai target.

Ia mengaku memperpanjang jam kerja, yang awalnya 12 jam menjadi 15 jam per hari. Ia juga terus menyebarkan literasi mengenai pelayanan perbankan. Tingginya usaha yang dilakukan Komariah mencerminkan bahwa menjadi wanita hebat AgenBRILink merupakan kisah inspiratif bagi wanita-wanita di luar sana.

Pada kesempatan terpisah, SEVP Ultra Mikro BRI M. Chandra Utama mengatakan bahwa perseroan mengapresiasi para wanita hebat AgenBRILink yang supportif terhadap keluarga dan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan.

“Maka dari itu kami akan terus mengedepankan pemberdayaan BRI sehingga lebih banyak lagi wanita hebat yang sukses membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan AgenBRILink khususnya AgenBRILink wanita, BRI akan senantiasa memberikan program-program hadiah menarik sebagai apresiasi kami khususnya terhadap mereka.

Sebagai informasi, hingga akhir Mei 2024, BRI telah memiliki lebih dari 860 ribu AgenBRILink yang tercatat membukukan 474 juta transaksi finansial. Peningkatan tersebut diiringi dengan volume transaksi yang mencapai Rp632 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa rencananya Stadion Utama (SU) Gelora Bung Karno (GBK) akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau entitas lainnya.

Adapun, SU GBK direncanakan masuk daftar usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) penyelenggaraan olahraga hingga hiburan musik berskala internasional.

“Nanti, dengan terintegrasi di bawah sebuah PSN, juga nanti dibangun beberapa fasilitas pendukung untuk olahraga, untuk hiburan. Serta terpenting juga untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban, serta keamanan di 200 lebih hektar kawasan GBK ini,” ujar Sandiaga Uno dalam acaraRoad to: Run For Independence Day 2024di kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Sandiaga Uno menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pihaknya untuk melakukan kajian, terkait dengan apa saja yang dapat dibangun dan insentif seperti apa yang dapat diberikan untuk SU GBK.

Seiring rencana tersebut, Sandi menginginkan kawasan SU GBK juga steril (bebas) dari kendaraan non-listrik, seperti yang saat ini berlaku di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Didorongnya seperti TMII. TMII dulu juga dikelola terpisah, sekarang sudah dibawa pengelolaan terintegrasi oleh BUMN. Dan terasa sekali manfaatnya, misalnya di TMII sudah tidak ada lagi kendaraan yang non-listrik. Nah ini di sini tadi masih ada beberapa kendaraan,” ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PP GBK Sri Lestari Puji Astuti mengatakan bahwa pihak Pusat Pengelola (PP) GBK mendukung industri kreatif supaya lebih mendukung pariwisata di Indonesia.

Meski masuk ke dalam PSN, menurutnya, SU GBK akan tetap kembali ke marwahnya sebagai gelanggang olahraga yang digunakan untuk tim nasional sepak bola.

"Sebenarnya, marwahnya SU GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Dalam proses pengelolaannya kami utamakan timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan," ujar Sri Lestari.

Dari okupansi pemakaian SU GBK, ia memaparkan bahwa penggunaannya masih didominasi oleh penggunaan fasilitas olahraga. Berdasarkan data PP GBK pada 31 Desember 2021, kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ditaksir mempunyai nilai aset sebesar Rp 348,11 triliun

Aset tersebut berupa luas lahan sebesar 279,08 hektar dengan kawasan olahraga seluas 150,18 hektar atau 52,83 persen dari nilai aset. Lalu kawasan komersial sebesar 68,37 hektar dengan persentase 23,67 persen dari nilai aset. Lalu kawasan pemerintah dengan luas 60,53 hektar dengan persentase 23,50 persen dari nilai aset.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat lima perusahaan membuka 10.800 lowongan kerja, khususnya untuk kaum perempuan untuk dipekerjakan di berbagai bidang pekerjaan.

"Dengan lowongan sebanyak itu, seharusnya bisa mengurangi separuh dari jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pati yang jumlahnya berkisar 25.000 orang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Bambang Agus Yunianto di Pati, Minggu, 14 Juli 2024.

Ia mengungkapkan pengangguran terbuka bukanlah tidak memiliki pekerjaan sama sekali, namun mereka memiliki tetapi masih sering pindah-pindah pekerjaan. Bahkan, tingkat pengangguran terbuka di Pati saat ini mengalami penurunan menjadi 3,84 persen dari sebelumnya mencapai 4,29 persen.

Kondisi demikian, kata dia, memang dialami oleh kaum muda sekarang, yang menginginkan mendapatkan pekerjaan yang mudah dan gaji yang besar.

Akibatnya, imbuh dia, keluar masuk pekerjaan sering kali terjadi, karena masih mencari tempat yang sesuai keinginan mereka. Sedangkan lowongan pekerjaan yang tersedia memang untuk kaum perempuan. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pati terbanyak justru laki-laki.

Ia mencatat kelima perusahaan yang membuka lowongan kerja tersebut, yakni PT Djarum, HWI, Dua Kelinci, PT Sejin Fashion Indonesia, dan PT Nikorama Citra Tobako.

Untuk PT Djarum tersedia 1.110 lowongan, HWI sebanyak 3.500 lowongan, PT Dua Kelinci sebanyak 3.000 lowongan, PT Sejin sebanyak 2.000 lowongan, dan PT Nikorama sebanyak 1.250 lowongan.

Dari kelima perusahaan tersebut, terdapat lowongan pekerjaan di bidang industri rokok, sepatu, makanan, hingga mode.

Lowongan pekerjaan tersebut, kata dia, juga sudah diinformasikan kepada masyarakat luas, dengan harapan bisa terserap di perusahaan yang mereka inginkan.

Upaya lain untuk mengurangi pengangguran terbuka, yakni dengan memberikan pelatihan kerja sesuai minat masyarakat.

"Pelatihan kerja yang kami buka juga banyak bidang keahlian, mulai dari bidang kuliner, rias, menjahit, teknik, hingga permesinan," ujarnya.

Program pelatihan kerja yang diselenggarakan, tidak hanya digelar di dalam kelas melainkan ada pula yang digelar dengan mendekatkan akses terhadap masyarakat atau program pelatihan MTU (mobile training unit).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga Uno setelah acaraRoad to: Run For Independence Day 2024di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Sandiaga Uno menjelaskan, satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar Avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

“Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sedang menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan bahwaCost Per Block Hour(CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” ujar Luhut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno telah mengusulkan bahwa dana abadi pariwisata Indonesia Quality Tourism Fund(IQTF)yang senilai Rp 2 triliun dapat digunakan untuk berbagai acara, seperti kompetisi olah raga sampai festival musik.

Sandiaga Uno menyebut, nantinya penentuaneventakan diputuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI tahun 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kemarin yang kita usulkan MotoGP, F1 Powerboat, Aquabike World Championship, World Surf League, dan beberapa kegiatan lainnya. Terus musiknya juga ada yang Java Jazz Festival, ada beberapa festival musik lainnya,” ujar Sandiaga Uno dalam acara Road to : Run For Independence Day 2024 di kawasan GBK, Jakarta, Minggu.

Sandiaga menegaskan bahwa dana abadi pariwisata IQTF akan digunakan untuk mendanai berbagai acara yang fokus pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Nantinya, dana abadi pariwisata tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Usaha (BLU) milik Kementerian Keuangan, yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sandiaga melanjutkan, penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk dana abadi pariwisata diperkirakan akan selesai pada Agustus 2024 mendatang.

"Selesainya Agustus (2024) ini. Kelihatannya akhir Agustus," ujar Sandiaga.

Sebagai informasi, dana awal kelolaan dari dana abadi pariwisata adalah senilai Rp2 triliun, yang akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang akan dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2025.

Sebelumnya, Sandiaga Uno menyebut dana pariwisata sampai saat ini masih dalam pengkajian dan mengumpulkan beberapa opsi untuk pengumpulan dana, serta besaran dana yang dimaksud.

Dana abadi pariwisata, lanjutnya, bakal dimanfaatkan dalam tujuan promosibrandingnasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan (event) nasional yang berskala nasional dan internasional.

Soal iuran kepariwisataan, dirinya memastikan iuran itu bakal dilaporkan secara transparan.