TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha jalan tol Mohammad Jusuf Hamka atau Babah Alun disodorkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil gubernur pada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, jika putra bungsu Presiden Jokowi ini maju Pilgub Jakarta.

"Untuk mendukung Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Airlangga mengumumkan Jusuf Hamka sebagai calon pendamping Kaesang saat Ketum PSI itu datang ke markas Golkar. Airlangga mengatakan Kaesang membutuhkan wakil yang paham infrastruktur untuk mengatasi macet Jakarta jika ia maju Pilkada Jakarta.

"Seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun," kata Airlangga.

Ia mengatakan bahwa masih banyak waktu untuk membahas soal wacana tersebut. Ia menyebut pihaknya tidak terburu-buru, dan akan menggunakan survei sebagai basis, dan akan dibicarakan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Masih ada waktu dua bulan, tetapi apabila kesempatan itu ada, dan Kaesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung," ujarnya.

KIM merupakan koalisi pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sejumlah Partai KIM meliputi Golkar, PSI, Partai Gerindra, Partai Demokrat, hingga Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, Kaesang menjelaskan bahwa masih ada waktu 49 hari menuju pendaftaran Pilkada 2024.

"Politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi, kita tunggu saja aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus," katanya.

Jusuf Hamka: Innalillahi

Jusuf Hamka mengaku baru tahu disiapkan Golkar untuk calon pendamping Kaesang di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta setelah pengumuman Airlangga tersebut.

Ia mengatakan dirinya tidak mengetahui namanya dibahas dalam pertemuan antara pucuk pimpinan kedua parpol itu di Kantor Dewan Pimpinan Golkar di Jakarta Barat, Kamis.

Jusuf Hamka mengaku sudah lama menjadi kader Golkar. Ia telah menjadi anggota partai berlambang pohon beringin itu sejak 1969.

Jusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun lahir di Jakarta pada 5 Desember 1957. Ia memiliki nama lahir Jauw A Loen dan nama Indonesia Alun Joseph merupakan pengusaha sukses di bidang pembangunan jalan tol. Nama Hamka ia peroleh karena diangkat menjadi anak oleh ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka.

Jusuf memeluk Islam saat bertemu Buya Hamka di usia 23 tahun, pada tahun 1981. Waktu itu ia melihat diMajalah Tempo, ada orang masuk Islam (disyahadatkan) di Masjid Agung Al-Azhar. Alun langsung ke sana, bertemu Ustaz Zaimi, Sekretaris Masjid Agung Al-Azhar dan menyatakan niatnya masuk Islam.

"Samarinda itu asal orang tua, saya lahir di Krekot Bunder, Pasar Baru belakang Pasar Metro Atom persis, daerah itu dari ujung ke ujung tahu saya. Saya pernah jadi Jawara, tukang gelut. Pada kenal, bekas jadi RW 03 Pasar Baru," kata Jusuf seperti dikutip Antara, 13 Februari 2021.

Ia mengaku ingin membangun seribu masjid. Saat ini ada sejumlah masjid bernuansa Tionghoa, dengan warna merah menyala, ornamen berwarna kuning emas menghiasi bangunan utama berwarna dasar putih gading seperti terlihat di tol Lingkar Luar Bogor. Masjid Babah Alun merupakan akulturasi dari budaya China, Islam dan Betawi.

Jusuf Hamka mendapat julukan bos jalan tol karena kepemilikannya terhadap sejumlah ruas tol di Indonesia di antaranya, Tol Cawang-Tanjung Priok atau Tol Ir. Wiyoto Wiyono yang menerapkan sistem layang dengan teknik Sosrobahu. Ada pula Tol Soreang-Pasirkoja, Tol Depok-Antasari (Andara), dan Tol Waru-Juanda.

Ia juga dikenal sebagai Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, serta komisaris di PT Indosiar Visual Mandiri, PT Citra Margatama Surabaya, dan PT Mitra Kaltim Resources Indonesia.

MELYNDA DWI PUSPITA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 11 Juli 2024 dimulai dari pernyataan Menko Airlangga soal kepastian pemerintah Prabowo Subianto bakal menjaga batas rasio utang terhadap PDB.

Berikutnya ada berita tentang kecurigaan ekonom soal rencana pemerintah membangun family office dan permintaan Erick Thohir soal investigasi penyebab gangguan server PDNS. Lalu ada berita tentang jaminan Satgas bahwa IKN tidak akan banjir dan 24 pegawai PT Pelni yang diberhentikan karena terlibat calo tiket kapal.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Airlangga Pastikan Pemerintahan Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen Terhadap PDB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pada saat resmi menjabat nanti. Sebelumnya ramai diberitakan, Prabowo akan mengerek rasio utang 50 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Pemimpin Partai Golongan Karya itu, rasio utang dan defisit APBN sudah disepakati. “Defisit tetap di bawah 3 persen, dan rasio utang tetap sekitar 40 persen (terhadap PDB),” ujarnya usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Pemerintah, menurut dia hingga saat ini tidak membicarakan terkait rencana menaikkan rasio utang. Dalam rapat rapat paripurna DPR RI 9 Juli 2024, panitia kerja atau Panja dan Kementerian Keuangan menyepakati rasio utang terhadap PDB sebesar 37,82 – 38,71 persen.

Simak lebih jauh tentang rasio utang di era Prabowo di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiri, menyarankan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mengeksekusi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di tahun pertama mereka menjabat. Menurut Wijayanyo, sebaiknya pemerintahan di masa transisi berfokus untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.

"Di awal masa awal kepresidenan, Pak Prabowo fokus dulu untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional," kata Wijayanto dalam diskusi di kampus Paramadina, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Wijayanto menilai keputusan membentuk lembaga yang bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara, itu, mesti berdasarkan kajian yang mendalam. Dia menilai pemerintah Prabowo-Gibran tidak perlu buru-buru merealisasikan wacana tersebut. "Kalaupun nanti benar akan dilaksanakan setelah ada kajian mendalam, mungkin bisa di tahun kedua atau ketiga," ujar dia.

Waijayanto menambahkan alasan lainnya mengapa pembentukan BPN harus diundur. Pertama kondisi penerimaan negara dari sektor pajak sedang menurun. Membentuk lembaga negara baru di masa transisi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik. "Proses pembentukkannya juga harus teliti dan melibatkan orang-orang berintegritas," katanya.

"Tapi kalau langsung diumumkan BPN baru, tentu ini akan kontraproduktif dengan kondisi penerimaan pajak kita. Apalagi di saat yang sama sedang terjadi penurunan," tambahnya.

Badan Penerimaan Negara atau BPN merupakan salah satu program strategis dalam visi-misi Prabow0-Gibran. Bertujuan untuk meningkatkan rasio pendapatan negara dari sektor pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 10 persen menjadi 23 persen.

Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran disebutkan sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak.

"Untuk itu negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. “Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen,” tulis Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misi mereka.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Uviersitas Paramadina Wijayanto Samiri mengkritik wacana pemerintah untuk membentuk family office. Menurut dia, sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo yang hanya tiga bulan biarlah berakhir dengan tenang. "Pemerintahan Jokowi hanya tersisa tiga bulan. Sebaiknya biarkan pemerintahan Jokowi husnul khatimah, jangan menimbulkan sesuatu yang akan menjadi persoalan di kemudian hari.

Wijayanto menduga ada motif jahat di balik wacana pembentukan family office. Dia menilai family office berpotensi dijadikan tempat untuk praktik pencucian uang. "Jangan-jangan, ini dugaan saya saja, ini dimanfaatkan untuk kepentingan pencucian uang. Ini juga bisa untuk menghindari pajak, mereka bebas berbisnis dan menempatkan uangnya di sini, tetapi tidak bisa kita tarik pajaknya untuk kepentingan negara kita," kata Wijayanto, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia menjelaskan, family office juga tidak menjamin bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan membebaskan pajak demi investasi pernah diterapkan lewat tax amnesty.

"Tax amnesty sudah dua kali diundang-undangkan, itu juga gagal. Berapa banyak uang dari pengusaha-pengusaha kaya yang menanam uangnya, kan tidak banyak, hasilnya juga tidak signifikan," ujarnya.

Selain itu, Wijayanto menilai family office hanya akan menambah beban pemerintahan Prabowo-Gibran. Family office pertama kali diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita tahu ide ini banyak kontroversinya. Jadi menurut saya tidak apa-apa dalam batasan wacana, tapi jangan sampai diimplementasikan sekarang. Karena ini cuman tinggal tiga bulan dan belum tentu menteri yang mengusulkan ide family office ini akan dipakai Pak Prabowo di pemerintahan ke depan," kata Wijayanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan ini pada 17 Agustus 2024.

"Orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip dari Instagaram @luhut.pandjaitan.

Ia menyebut pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.

Menurut Luhut, pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Berikut fakta-fakta mengenai sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi:

1. Disetujui oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lagi pula, Eddy berujar, pembatasan sudah dimulai ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Untuk pembatasan berikutnya, saya berharap dilaksanakan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Perpres 191 Tahun 2024 berisi tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Eddy mengatakan aturan mesti diperkuat untuk mewujudkan penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan revisi Perpres 191, Eddy berujar, jenis kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi bisa dipertegas. "Jadi, ada pengkategorian. Termasuk sanksi, jika ada yang melanggar," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

2. Akibat konflik Iran–Israel dan pembengkakan subsidi BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengatakan konflik Iran–Israel berkepanjangan dan pembengkakan subsidi BBM dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, Arifin Tasrif mengatakan terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Perpres 191.

“Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi),” kata Arifin Tasrif, Jumat, 19 April 2024, dikutip dari Antara. Hingga kini, revisi Perpres 191 belum rampung. Padahal, revisi Perpres 191 sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu.

3. Erick Thohir sebut jangan salah sasaran

Menteri Badan usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 atau Perpres 191 soal membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan tujuan agar tepat sasaran. “Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu namun mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Erick mengaku masih menunggu pemerintah yang tengah menggodok Perpres 191, sehingga agar segera diselesaikan. Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga mengatur perihal pembatasan pembelian elpiji subsidi.

“BUMN ini kan korporasi, bukan mengambil kebijakan. Kami berharap juga (pembatasan pembelian) buat gas, karena elpiji impornya tinggi sekali sekarang dan ini yang kita harus benahi. Jangan sampai subsidi salah sasaran,” katanya.

MICHELLE GABRIELA | BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Yogyakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kisruh akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu sejauh ini tidak mempengaruhi kondisi data internal lembaga itu dan juga data nasabah perbankan.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan pengelolaan data lembaganya dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS, sehingga tidak terdampak peretasan. “(Pengelolaan data) kita (OJK) tidak ikut dalam (sistem) PDNS itu," ujar Ogi ditemui di sela Indonesia Insurance Professional Forum-AAMAI (The Forum) di Yogyakarta, Kamis 11 Juli 2024.

Peretasan PDNS disebut telah mengakibatkan layanan di setidaknya 239 instansi pemerintahan terganggu. PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu diretas sejak 20 Juni 2024 dengan Ransomware LockBit 3.0.

Ogi mengatakan pengelolaan data lembaganya dan juga nasabah perbankan sejauh ini dilakukan secara mandiri. "(Data) masing masing dikelola perusahaan," kata Ogi.

Adapun Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djonieri dalam forum itu mengungkap pentingnya pengelolaan bisnis asuransi beradaptasi dengan teknologi informasi dan digital yang berkembang cepat. Salah satunya manajemen data dengan mengintegrasikan metode dan teknologi baru mulai dari analisis big data hingga kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.

Djonieri mengatakan kemajuan teknologi tak hanya membuka peluang inovasi produk, layanan dan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan bisnis asuransi, namun juga berpotensi menimbulkan kerentanan dan risiko-risiko baru, termasuk ancaman exposure keamanan digital atau siber, exposure pengelolaan dan keamanan data masalah privasi data.

"Transformasi digital yang dilakukan lembaga keuangan, khususnya industri asuransi, menghadapi tantangan besar yang lain terkait ancaman keamanan siber dan masalah privasi data," kata dia.

Ketergantungan yang besar pada platform digital dan pengumpulan informasi pribadi yang sensitif membuat perusahaan asuransi rentan terhadap potensi pelanggaran data dan serangan siber. "Namun perusahaan asuransi telah berinvestasi pada teknologi yang berkaitan dengan keamanan siber yang komprehensif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pelanggan dan menjaga kepercayaan," kata dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya menjelaskan dampak serangan siber Ransomware pada PDNS 2 yang ada di Surabaya. Budi menyebut ada 239 atau 84,75 persen instansi pengguna yang terdampak layanannya, yaitu Kementerian atau Lembaga sebanyak 30 atau 10,64 persen, pemerintah provinsi sebanyak 15 atau 5,32 persen, pemerintah kabupaten sebanyak 148 atau 52,48 persen dan pemerintah kota sebanyak 48 atau 16,31 persen.

Adapun Komisi I DPR RI telah meminta Kominfo dan BSSN membentuk satuan tugas nasional perlindungan keamanan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) guna mencegah serangan siber di masa depan.

TEMPO.CO, Jakarta -PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menyatakan hingga Juni 2024, perusahaan telah menyediakan fasilitas Internet berbasis Wi-Fi di sepuluh kapal laut. Jaringan Internet itu masih berbasis bayar.

"Sudah 10 kapal pakai Wi-Fi. Target kami tahun ini di triwulan tiga, semoga terpenuhi semua sampai 26 kapal. Jadi semua harus ada Wi-Fi," kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy, di kantor Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengatakan, jaringan Internet yang tersedia di kapal bisa digunakan ribuan penumpang. Selain fasilitas Wi-Fi dari Pelni, dia mengatakan, dari PT Telkom Indonesia Tbk. juga telah memasang jaringan komunikasi 4G di beberapa kapal penumpang tersebut. "Harganya bervariasi berdasarkan kuota," ujarnya.

Sementara dari sisi kecepatan, Wi-fi berbayar yang disediakan Pelni, kata Nuraini, lebih bagus atau jaringannya lebih cepat dari yang dipasang Telkom. Awalnya, pemasangan Wi-Fi ditancapkan ke Kapal Muat Kelud. Pemasangan jaringan Internet itu baru mulai pada November 2023.

Menyusul sembilan kapal lainnya dipasang sejak Januari-Juni 2024, seperti KM Dorolonda, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, dan KM Labobar. Adapun KM Kelud merupakan kapal penumpang berkapasitas 2000 orang.

Rute kapal Kelud dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok setiap pekan. Dari pelabuhan itu ia mulai berlayar pada Jumat malam menuju Tanjung Pinang, Batam, dan Belawan Medan. Kapal itu memiliki kabin kelas I, kelas II, dan ekonomi. Fasilitas lainnya restoran, kafetaria, mini gym, dan arena bermain anak-anak.

TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta (Perseroda) akan mengintegrasikan stasiun Dukuh Atas dengan lima moda transportasi publik yang terdiri dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL, KCI, hingga Transjakarta.

“Kami mandatnya bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun kawasan transit. Jadi sebetulnya nanti ada LRT Jakarta dan LRT Jabodebek,” kata Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat di kantornya, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia juga mengatakan akan membangun gedung dengan nama Transport Hub sebagai upaya pedestrianisasi yang berorientasi transit. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 65 Tahun 2021.

“Gedung ini ada 12 lantai, 1 sampai 3 itu untuk ritel, 4 itu kita sedang fitting out untuk gym. Kemudian 5, 6, 7 itu office, kita butuhkan office termasuk MRT dan anak usahanya dari sana. Kemudian 8 itu campuran antara office dengan ritel dan 9 sampai 12 itu untuk hotel. Kebetulan sudah kerja sama dengan salah satu hotel ya, namanya Art Hotel,” kata Tuhiyat.

MRT Jakarta, kata Tuhiyat, akan mengupayakan pengelolaan kawasan berorientasi transit koridor utara-selatan jalur MRT Jakarta. Setidaknya, Tuhiyat mengatakan ada enam kawasan yang akan dikelola yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-Sisingamangaraja, Istora-Senayan, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

MRT Jakarta mengklaim dengan adanya pengembangan kawasan ini menjadikan akses antarmoda itu bisa ditempuh dengan lima menit berjalan kaki. Kawasan tersebut akan menyediakan koneksi jembatan layang antarmoda dan akses trotoar baru. Jembatan Penyeberangan Multiguna atau disebut Serambi Temu Dukuh Atas akan dibangun sepanjang 265 yang menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek di sisi selatan Waduk Setiabudi Barat dan Stasiun KCI Sudirman.

"Pertemuan lima mode transportasi umum cukup menunjang kenaikan jumlah penumpang MRT," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Mega Indahwati Natangsa Tarigan dalam kesempatan yang sama.

Sementara dalam laporan Semester 1 2024, MRT Jakarta melayani 18,48 juta penumpang. Pada 2019 pengguna perharinya mencapai 86.000, hingga Juni 2024 telah mencapai 101.00 pengguna per hari.

TEMPO.CO, Yogyakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi industri asuransi swasta di Indonesia saat ini masih dalam jalur aman dan dipercaya masyarakat meski ijin sejumlah perusahaan bermasalah telah dicabut.

"Kondisi (industri asuransi swasta di Indonesia) saat ini masih terkendali, kita kan menyelenggarakan (asuransi) bersama sama, antara pemerintah dan swasta," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono di sela menghadiri Indonesia Insurance Professional Forum-AAMAI (The Forum) di Yogyakarta Kamis 11 Juli 2024.

Sepanjang 2023 lalu OJK telah mencabut ijin operasional sejumlah perusahaan asuransi swasta karena berbagai aktor. Seperti faktor ketidakmampuan perusahaan asuransi menutup defisit keuangan hingga karena penggabungan usaha atau merger dengan perusahaan lain.

Perusahaan yang dicabut ijinnya oleh OJK antara lain PT Asuransi Purna Artanugraha (PT Aspan), Asuransi Cigna, Kresna Life, dan Prolife Indonesia.

Ogi melanjutkan, pemerintah melalui OJK menegakkan aturan terhadap usaha asuransi yang tumbuh dengan tujuan membangun infrastruktur dunia asuransi yang semakin kuat dan dipercaya masyarakat. "Untuk mewujudkan infrastruktur asuransi yang kuat itu tak hanya pembenahan regulasi, namun juga penegakan disiplin perusahaan yang bermasalah atau tidak mengikuti ketentuan," kata dia.

OJK sendiri saat ini juga masih memantau tujuh perusahaan asuransi swasta bermasalah. "Ya sampai sekarang masih (tujuh perusahaan asuransi) itu, kami sedang melakukan pemantauan program penyehatannya," ujar dia.

OJK, lanjut Ogi, memonitor perkembangan rencana penyehatan keuangan atau RPK dari tujuh perusahaan asuransi yang dipantau itu. Sehingga sampai saat ini OJK belum mengambil langkah apapun kepada tujuh perusahaan itu. Apakah akan bernasib sama dicabut ijinnya atau tidak. "Kita ikuti saja program RPK masig masing dari perusahaan itu," ujar Ogi.

Ogi membeberkan, upaya penyehatan perusahaan asuransi menjadi hal krusial agar industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat itu bisa terus hidup. "Masalah asuransi sangat panjang, masyarakat perlu tahu pemerintah sedang menangani masalah hukum dan gugatan," kata dia.

Ogi menjelaskan selain penyehatan perusahaan asuransi bermasalah, untuk menjaga industri ini bertahan juga perlu realisasi roadmap asuransi. "Kami juga melakukan pengawasan lembaga peminjam, setiap lembaga perlu menjamin keamanan," kata dia.

Saat menjadi pembicara dalam forum itu, Ogi mengungkap, perumbuhan industri asuransi di Indonesia masih positif. Pihaknya mencatat hingga Mei 2024, total aset industri asuransi di Indonesia Rp 1.120,57 Trilyun atau tumbuh1,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya."Pendapatan premi asuransi Rp 210,44 Trilyun atau naik 7,93 persen, sedangkan jumlah klaim tercatat Rp 166,11 Trilyun atau naik 9,95 persen, ini dari total 144 perusahaan asuransi di Indonesia," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Yogyakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi industri asuransi swasta di Indonesia saat ini masih dalam jalur aman dan dipercaya masyarakat meski ijin sejumlah perusahaan bermasalah telah dicabut.

"Kondisi (industri asuransi swasta di Indonesia) saat ini masih terkendali, kita kan menyelenggarakan (asuransi) bersama sama, antara pemerintah dan swasta," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono di sela menghadiri Indonesia Insurance Professional Forum-AAMAI (The Forum) di Yogyakarta Kamis 11 Juli 2024.

Sepanjang 2023 lalu OJK telah mencabut ijin operasional sejumlah perusahaan asuransi swasta karena berbagai aktor. Seperti faktor ketidakmampuan perusahaan asuransi menutup defisit keuangan hingga karena penggabungan usaha atau merger dengan perusahaan lain.

Perusahaan yang dicabut ijinnya oleh OJK antara lain PT Asuransi Purna Artanugraha (PT Aspan), Asuransi Cigna, Kresna Life, dan Prolife Indonesia.

Ogi melanjutkan, pemerintah melalui OJK menegakkan aturan terhadap usaha asuransi yang tumbuh dengan tujuan membangun infrastruktur dunia asuransi yang semakin kuat dan dipercaya masyarakat. "Untuk mewujudkan infrastruktur asuransi yang kuat itu tak hanya pembenahan regulasi, namun juga penegakan disiplin perusahaan yang bermasalah atau tidak mengikuti ketentuan," kata dia.

OJK sendiri saat ini juga masih memantau tujuh perusahaan asuransi swasta bermasalah. "Ya sampai sekarang masih (tujuh perusahaan asuransi) itu, kami sedang melakukan pemantauan program penyehatannya," ujar dia.

OJK, lanjut Ogi, memonitor perkembangan rencana penyehatan keuangan atau RPK dari tujuh perusahaan asuransi yang dipantau itu. Sehingga sampai saat ini OJK belum mengambil langkah apapun kepada tujuh perusahaan itu. Apakah akan bernasib sama dicabut ijinnya atau tidak. "Kita ikuti saja program RPK masig masing dari perusahaan itu," ujar Ogi.

Ogi membeberkan, upaya penyehatan perusahaan asuransi menjadi hal krusial agar industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat itu bisa terus hidup. "Masalah asuransi sangat panjang, masyarakat perlu tahu pemerintah sedang menangani masalah hukum dan gugatan," kata dia.

Ogi menjelaskan selain penyehatan perusahaan asuransi bermasalah, untuk menjaga industri ini bertahan juga perlu realisasi roadmap asuransi. "Kami juga melakukan pengawasan lembaga peminjam, setiap lembaga perlu menjamin keamanan," kata dia.

Saat menjadi pembicara dalam forum itu, Ogi mengungkap, perumbuhan industri asuransi di Indonesia masih positif. Pihaknya mencatat hingga Mei 2024, total aset industri asuransi di Indonesia Rp 1.120,57 Trilyun atau tumbuh1,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya."Pendapatan premi asuransi Rp 210,44 Trilyun atau naik 7,93 persen, sedangkan jumlah klaim tercatat Rp 166,11 Trilyun atau naik 9,95 persen, ini dari total 144 perusahaan asuransi di Indonesia," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memberhentikan 24 pegawai pada 2024. Pemecatan itu terkait adanya pegawai yang terindikasi bekerja sama dengan calo tiket. Para calo menjual tiket kepada calon penumpang yang kehabisan karcis dengan harga lebih tinggi.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy mengatakan 24 orang yang mendapatkan sanksi pemberhentian berasal dari beberapa wilayah. Menurut Nuraini, pegawai yang diberhentikan merupakan pegawai outsourcing alias tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga, dan bertugas di loket penjualan tiket.

"Kami menemukan beberapa indikasi (percaloan). Jadi ketika ada indikasi itu, kami langsung berhentikan," kata Nuraini di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini menjelaskan, pegawai yang mereka pecat itu di beberapa wilayah itu salah satunya yang sempat bertugas di loket penjualan tiket di Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Di (Indonesia) wilayah tengah juga ada, di timur juga ada. Jadi cukup tersebar gitu," kata dia.

Nuraini menjelaskan bagaimana masalah percaloan jual-beli tiket itu terjadi. Padahal Pelni juga melayani penjualan tiket sejak jauh hari sebelum jadwal keberangkatan. Dia mencontohkan, ada calon penumpang tujuan Makassar-Bau-Bau akan membeli tiket di ruas tengah, tapi habis.

Selanjutnya, penumpang tujuan Tanjung Priok-Jayapura tak bisa membeli tiket jarak jauh karena di ruas tengah kapasitas kapal telah penuh. "Itu membuat penumpang tidak bisa membeli tiket jarak jauh, dan ini bisa menjadi celah percaloan," tutur dia. Sehingga petugas loket dan calo bekerja sama menjual tiket secara ilegal.

Nuraini menjelaskan problem lain yang memicu adanya percaloan dalam jual beli tiket. Hal itu terjadi di pelabuhan yang belum steril. Problem ini menjadi kendala bagi Pelni dalam menertibkan penumpang yang tidak memiliki tiket, tapi bisa naik ke atas kapal. "Karena penjagaan belum steril," ucap dia.

Selain itu, Nuraini menjelaskan, saat ini tak ada lagi kebijakan pembelian tiket di atas kapal. Sebelumnya penumpang bisa membeli tiket di atas kapal jika calon penumpang tersebut tidak bisa memperoleh tiket di loket resmi milik Perlni.

Menurut Nuraini, di atas kapal petugas akan melakukan pemeriksaan. Jika menemukan orang menumpangi kapal tersebut atau menyusup tanpa memiliki tiket akan diturunkan di pelabuhan terdekat. "Atau kalau masih ada tiket, nanti diinfokan ke cabang berikutnya untuk pembuatan tiket," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus segera dievaluasi. Karena itu, ia merespons positif rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024.

"Sudah kami suarakan agar subsidi BBM dievaluasi karena 80 persen pengguna pertalite dan solar bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.

Padahal, Eddy menambahkan, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM cukup besar. Tahun ini saja, ia berujar, mencapai Rp 163 triliun. "Kalau 80 persennya digunakan orang mampu, kan besar sekali (bocornya)" kata Eddy.

Kendati demikian, Eddy meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dengan baik. Tujuannya, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, agar tidak ada kesalahan pemahaman bagi masyarakat yang memang berhak menerima. "Seperti UMKM, ojek online, angkot, kan tetap berhak menerima," ujar dia.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi mesti diimplementasikan melalui revisi aturan, yakni Perpres 191 Tahun 2014. "Supaya tercatat kriteria siapa saja yang berhak menerima dan apa sanksinya bagi mereka (yang tidak berhak) tapi membeli BBM bersubsidi," tutur Eddy.

Sebelumnya, sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa kemarin. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan ini pada 17 Agustus 2024. "Orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip dari Instagaram @luhut.pandjaitan.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran. Sebab, pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikann lebih besar ketimbang target yang ditetapkan. Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

RIRI RAHAYU | SAVERO ARISTIA WIENANTO