TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta (Perseroda) melayani 18,48 juta penumpang pada Semester 1 2024 atau rentang Januari-Juni 2024. Hal itu dikatakan Direktur Operasional dan Pemeliharaan MRT Jakarta Mega Natangsa Tarigan di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024.

“Pada 2019 pengguna perharinya itu 86.000, hingga Juni 2024 itu sudah mencapai 101.00 pengguna per hari. Ini cukup optimis, jadi mudah-mudahan tren ini terus berlangsung ke depannya,” katanya.

Ia pun menyoroti penumpang MRT yang membeludak pada Juni 2024 karena adanya pelbagai event seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam laga pertandingan Indonesia Vs Irak dan Indonesia Vs Filipina. Dalam dua hari itu, kata dia, sebanyak 116.000 dan 157.000 penumpang menggunakan MRT.

“Kalau ada event-event major seperti ini, parkiran terbatas, Sudirman kapan sih enggak pernah macet? Jadi kalau ada event-event ini kami selalu melihat ada lonjakan jumlah penumpang di MRT," ujarnya

Mega juga menuturkan, MRT Jakarta tengah memperbanyak peritel di stasiun untuk penunjang kebutuhan penumpang sekaligus menunjang UMKM. MRT Jakarta, kata dia, juga bekerja sama dengan feeder guna integrasi MRT dengan transportasi umum lainnya.

Namun seiring bertambahnya pengguna MRT tiap tahunnya, Mega mengatakan ada fenomena di mana pengguna mulai komplain terhadap pengguna lainnya yang tak tertib. “Contohnya tak mengantre di jalur yang disediakan. Mungkin ini dampak dari menambahnya pengguna sekitar 15 ribu tadi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan agar para penumpang memperhatikan ragam fasilitas MRT, seperti fasilitas lift yang terbatas sehingga diprioritaskan bagi ibu hamil, lansia, disabilitas, dan lainnya.

“Kami berharap ke depan ada kepekaan sosial bagi pengguna MRT. Tempat duduk di kereta juga ada area khusus untuk prioritas, tapi kadang masih ada saja yang tak prioritas malah duduk di situ. Makanya kampanye tertib bersama mulai kami gaungkan,” kata Mega.

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah kembali menguat dalam penutupan perdagangan hari ini Kamis, 11 Juli 2024. Nilai tukar rupiah menguat 46 poin menjadi Rp 16.194 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.240.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar diperdagangkan dalam kisaran yang ketat pada hari Kamis setelah kesaksian awal Ketua The Fed Jerome Powell di hadapan Kongres. "Powell menandai melemahnya pasar tenaga kerja baru-baru ini sebagai faktor yang semakin penting dalam memutuskan kapan bank sentral AS akan mulai memangkas suku bunga," kata Ibrahim dalam analisis rutinnya, Kamis.

Dalam kongres tersebut, Powell juga mengatakan keputusan penurunan suku bunga tidak tepat sampai The Fed lebih yakin bahwa inflasi menuju target 2 persen. Namun, dia menyatakan peningkatan inflasi bukanlah satu-satunya risiko yang dihadapi bank sentral. Menurut Ibrahim, Powell dapat dianggap sedang mempersiapkan landasan untuk penurunan suku bunga pada September.

Dari dalam negeri, realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 diperkirakan akan membengkak. Peningkatan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Pada semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 155,7 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu tercatat Rp 161,9 triliun. Meskipun menunjukkan penurunan 3,8 persen, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka ini belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II.

Dalam rangka menghindari defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 agar jumlah pemakaian BBM subsidi berkurang. Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menyatakan pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

"Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Sementara defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan," kata Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melaksanakan upacara 17 Agustus di tahun 2024 ini secara hybrid di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan sepenuhnya dilaksanakan di IKN karena saat ini masih dalam masa transisi perpindahan ibu kota negara.

Jokowi sebelumnya juga menyatakan ingin menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN dipimpin Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan upacara di Istana Kepresidenan Jakarta akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Oleh karenanya, pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Lantas, bagaimana progres pembangunan infrastruktur di IKN?

Lapangan Upacara Siap Digunakan 100 Persen

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan upacara di IKN sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Selain itu, lapangan upacara di IKN memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang.

"Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI," kata dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Gedung Istana Negara Memasuki Tahap Finalisasi

Pada akhir pekan lalu, progres pembangunan kantor presiden telah mencapai 92 persen. Pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan bilah sayap garuda di sisi kanan dan kiri, yang sempat terhambat karena cuaca. Tapi kini sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utama, diharapkan dapat berfungsi pada akhir bulan Juli ini.

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengungkapkan saat ini pembangunan gedung Istana Negara sudah hampir selesai. Raja Juli optimistis bahwa upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur akan berjalan lancar.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Gedung Kemenko Siap Difungsionalkan

Sejumlah tower Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko di IKN juga siap difungsionalkan jelang upacara HUT RI di IKN. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Imam Santoso Ernawi mengatakan total ada empat tower gedung Kemenko 1 yang bisa digunakan. "Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional," ujar Imam.

Untuk Gedung Kemenko 2, hanya satu tower saja yang bisa difungsionalkan. Kemudian untuk Gedung Kemenko 3 juga sama dengan Kemenko 1 di mana terdapat beberapa lantai dari empat tower yang akan difungsionalkan yakni tower pertama sebanyak tiga lantai, tower kedua dan ketiga sebanyak dua lantai, dan tower keempat sebanyak tiga lantai.

Demikian juga dengan Gedung Kemenko 4 di mana beberapa lantai akan dapat difungsionalkan yakni tower pertama, ketiga dan keempat masing-masing tiga lantai, dan tower kedua akan ada satu lantai. "Ini semua akan kita fungsikan dengan jumlah lantai yang ada," kata Imam.

Tiga Ruas Tol Bisa Difungsionalkan pada Agustus

Selain Istana Presiden dan lapangan upacara, salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan adalah jalan tol. Ketua Satgas IKN Danis Sumadilaga menyatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan tol ini akan mengurangi waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata dia ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen.”

Air Bersih Segera Masuk ke IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan air bersih akan tersedia di IKN sebelum pelaksanaan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Kementerian PUPR, Pandu Gunadi Atmosukarto, mengatakan bahwa pengujian atau commissioning air bersih di ibu kota baru akan segera dilakukan "Kami sedang menunggu penugasan," kata Pandu ketika ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 9 Juli 2024.

Pandu optimistis air bersih mengalir ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 17 Agustus 2024. Sebab menurutnya, comissioning tidak membutuhkan waktu lama. Paling tidak, tiga hingga lima hari. "Prinsipnya, banyak yang dites," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan air bersih akan segera masuk ke IKN dalam beberapa hari kedepan. "15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024.

RIZKI DEWI AYU | RIRI RAHAYU | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 11 Juli 2024 dimulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

Disusul, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 . Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

Selanjutnya, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

Berikutnya, jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp 50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

Terakhir, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Erick Thohir....

<!--more-->

1. 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Erick Thohir Ungkit Setoran Dividen Rp 279,8 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

“Ini pertama kali PMN yang didorong Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Sepanjang 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Satgas Perencanaan IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya untuk Upacara 17 Agustus

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Kita membangun IKN secara utuh. Apa yang dilakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone (pencapaian) saja,” ujar Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Imam menjelaskan, pembangunan IKN secara utuh maksudnya membangun IKN dari nol. Hal ini berbeda dengan membangun di IKN. “Kalau membangun di IKN, hanya seperti proyek,” ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Momen Krusial....

<!--more-->

3. Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Momen Krusial, Pertaruhan untuk Keberlanjutan

Pemerintah bakal melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk kali pertama pada 17 Agustus mendatang. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

"Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

Artinya, Achmad berujar, keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa mendongkrak daya tarik IKN. Ada harapan seretnya investasi yang masuk ke proyek itu bisa diatasi karena dunia bisnis bakal tertarik untuk merealisasikan. Begitu pun sebaliknya, jika gagal, konsekuensi negatif yang bakal diterima.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Zulhas: Ada Kaus Impor Rp 50 Ribu, Pasti Masuknya Ilegal

Jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp 50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, dikenakan (bea masuk) Rp 60.000, jadi kalau ada kaos impor harganya Rp 50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 8 JUli 2024.

Oleh karena itu, Kemendag bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas guna mengatasi barang impor ilegal.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti....

<!--more-->

5. Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti Bensin yang Sedang Disiapkan Pemerintah

Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Ada banyak jenis bahan bakar nabati. Yang disebut-sebut pemerintah saat ini adalah bioetanol. Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bioetanol bisa mengurangi polusi karena memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari BBM.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 11 Juli 2024 dimulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

Disusul, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 . Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

Selanjutnya, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

Berikutnya, jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp 50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

Terakhir, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Erick Thohir....

<!--more-->

1. 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Erick Thohir Ungkit Setoran Dividen Rp 279,8 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

“Ini pertama kali PMN yang didorong Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Sepanjang 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Satgas Perencanaan IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya untuk Upacara 17 Agustus

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Kita membangun IKN secara utuh. Apa yang dilakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone (pencapaian) saja,” ujar Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Imam menjelaskan, pembangunan IKN secara utuh maksudnya membangun IKN dari nol. Hal ini berbeda dengan membangun di IKN. “Kalau membangun di IKN, hanya seperti proyek,” ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Momen Krusial....

<!--more-->

3. Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Momen Krusial, Pertaruhan untuk Keberlanjutan

Pemerintah bakal melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk kali pertama pada 17 Agustus mendatang. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

"Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

Artinya, Achmad berujar, keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa mendongkrak daya tarik IKN. Ada harapan seretnya investasi yang masuk ke proyek itu bisa diatasi karena dunia bisnis bakal tertarik untuk merealisasikan. Begitu pun sebaliknya, jika gagal, konsekuensi negatif yang bakal diterima.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Zulhas: Ada Kaus Impor Rp 50 Ribu, Pasti Masuknya Ilegal

Jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp 50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, dikenakan (bea masuk) Rp 60.000, jadi kalau ada kaos impor harganya Rp 50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 8 JUli 2024.

Oleh karena itu, Kemendag bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas guna mengatasi barang impor ilegal.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti....

<!--more-->

5. Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti Bensin yang Sedang Disiapkan Pemerintah

Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Ada banyak jenis bahan bakar nabati. Yang disebut-sebut pemerintah saat ini adalah bioetanol. Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bioetanol bisa mengurangi polusi karena memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari BBM.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni menyatakan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Perusahaan pelayaran lintas pulau itu telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini, yang ditemukan bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy, di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengakui menemukan banyak penumpang membeli tiket melalui calo. Tiket kapal itu dijual di atas harga normal. Menurut dia, BUMN yang bergerak di bidang pelayaran ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak membeli tiket melalui calo. Alasannya, para calo itu memperoleh tiket menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sembarangan.

Hal itu menyebabkan penumpang akan naik kapal dengan identitas berbeda. Menghindari adanya penumpang kapal menggunakan tiket dengan identitas berbeda, telah diantisipasi melalui sistem kontrol keberangkatan. "Ketika masyarakat ini mau naik kapal, kami akan mengecek lagi," tutur dia.

Saat ini, kata Nuraini, perseroan telah melakukan kroscek secara serius perihal tiket yang dimiliki penumpang dengan identitasnya di KTP. "Sekarang itu banyak yang menyadari bahwa membeli tiket harus sesuai identitas," ujar dia.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang yang membeli tiket melalui loket 35 persen dan belanja karcis melalui layanan online 65 persen.

Dalam masalah lain selain masalah percaloan, dia menjelaskan bahwa masih ada pelabuhan yang belum steril. Menurut dia, itu menjadi kendala Pelni dalam menertibkan penumpang yang tidak memiliki tiket, tapi bisa naik ke atas kapal. "Karena penjagaan belum steril," ucap Nuraini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat kerja kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan data geospasial di seluruh Indonesia.

Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pertama kali ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2016. Tujuannya, menghadirkan satu basis data yang akurat terkait tata ruang. “Juga diperlukan untuk perbaikan kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpah tindih lahan,” ujar Airlangga dalam konfrensi pers setelah rapat One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.

Nantinya, kebijakan satu peta juga dapat membantu mewujudkan Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi. Data dari one map policy juga penting untuk penentuan batas wilayah kedaluatan Indonesia.

Airlangga mengatakan lewat kebijakan satu peta pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian data lahan. Terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemeretaan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Setelah pembuatan peta batas wilayah yang terintegrasi ini selesai, diharapkan masyarakat luas bisa ikut mengakses.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan progres one map policy. Sejak 2019 hingga saat ini, capaian penyelesaian ketidaksesuaian data lahan sudah sebanyak 19,97 juta hektare. Sebelumnya masih ada 77,38 juta hektare lahan yang masih perlu perbaikan data, saat ini tinggal 57,41 juta hektare.

Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 Provinsi. Beberapa produk kebijakan satu peta menurut dia sudah dimanfaatkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), integrasi satu peta digunakan untuk penetapan tata batas kawasan hutan.

Menteri LHK, Siti Nurbaya memaparkan hingga Juni 2024 sudah menyelesaikan penetapan administrasi data kawasan hutan sekitar 106,5 ribu hektare. Jumlah tersebut sudah 84 persen dari total kawasa yang mencapai 125,6 hektare.

Saat ini pemerintah sedang menyususun ‘White Paper One Map Policy Beyond 2024’ yang memuat usulan keberlanjutan pelaksanaannya. Rekomendasi ini berisi penguatan dasar hukum dan penyelenggaraan kebijakan. Selain itu ada pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, hingga peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal.

Rapat hari ini juga dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Agus Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI tidak membagikan dividen kepada negara selama periode 2021–2023 demi memperkuat keuangan perusahaan dan mendukung kelancaran proyek kereta cepat Jakarta--Bandung Whoosh.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan keputusan ini sesuai dengan arahan Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

“Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI … Jadi tidak ada porsi dividen,” ujar Salusra.

KAI mencatat total kontribusi kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp3,9 triliun, kemudian naik menjadi Rp4,4 triliun pada 2019 melalui pajak dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak.

Namun, pada 2020 dan 2021, kontribusi KAI dalam bentuk PNBP dan pajak menurun karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan operasional kereta api mengalami penurunan kinerja. Kontribusi KAI kepada negara pada 2020 adalah Rp3 triliun dan pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun.

Salusra menyebut perseroan tidak menyetorkan dividen sepanjang periode tersebut.

Meskipun tidak membagikan dividen, KAI tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan negara melalui pajak dan PNBP. Pada 2023, total kontribusi KAI mencapai Rp4,9 triliun. Pada 2022, total kontribusi yang diberikan KAI kepada penerimaan negara adalah Rp3,1 triliun.

KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk mendukung pengadaan sarana KRL Jabodetabek, termasuk mendatangkan 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri.

Salusra mengatakan suntikan ini dibutuhkan untuk mengganti kereta komuter yang usianya sudah di atas 30 tahun sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

“Sekarang yang terjadi cadangan sudah habis terpakai dan beberapa kereta sudah tidak dapat difungsikan sehingga penggantian dan penambahan kereta ini mendesak,” katanya.

Pada periode 2015-2022, total PMN tunai yang diterima KAI adalah sebesar Rp17,7 triliun, yang seluruhnya dipakai untuk penugasan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung dan LRT Jabodetabek.

Jumlah Penumpang Whoose Capai 2,6 Juta Orang

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang yang diangkut Whoose selama beroperasi periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 2.658.492 orang.

"Pada periode Januari sampai dengan Juni 2024, KCIC melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Whoosh," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan di Jakarta, 5 Juli 2024.

Eva mengatakan, secara keseluruhan jumlah penumpang yang diangkut kereta cepat Whoosh sejak dioperasikan secara komersial di 17 Oktober 2023 sebanyak 3,8 juta orang.

Pada Semester I 2024, rata-rata volume penumpang bulanan KCIC mencapai 443 ribu penumpang per bulan. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan total penumpang mencapai 535 ribu penumpang per bulan.

"Sebelumnya rata-rata penumpang harian KCIC di semester I 2024 mencapai 14,6 ribu penumpang per hari, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga puncaknya di bulan Juni 2024 rata-rata penumpang per hari mencapai 17,8 ribu penumpang per hari," ujar Eva.

Dia mengatakan sejak Januari 2024, volume penumpang terus menunjukkan peningkatan mulai April, Mei, hingga Juni.

Menurutnya, peningkatan itu terjadi karena beberapa faktor seperti kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh dari waktu ke waktu melalui layanan pemesanan rombongan dan frequent Whoosher yang dihadirkan untuk pengguna rutin yang juga mengalami peningkatan.

"Selain itu adanya momen libur lebaran, longweekend dan libur sekolah juga menjadi salah satu faktor pendukung," tutur Eva.

Dia menyebutkan berbagai peristiwa penting menghiasi perjalanan KCIC di semester I 2024, yakni penerapan tarif dinamis, libur panjang, angkutan libur lebaran, angkutan libur sekolah, peresmian layanan batal dan ubah jadwal online, layanan contact center, dan frequent Whoosher Card.

Eva menambahkan rata-rata okupansi Whoosh juga terus terjaga di 60-70 persen di luar jam sibuk dan 80-100 persen pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Ia mengklaim penumpang pebisnis, wisatawan, pelajar, perorangan dan rombongan silih berganti menggunakan Whoosh secara rutin.

"KCIC siap menyambut semester 2 di tahun 2024 dengan penuh rasa optimis. Berbagai peningkatan pelayanan disiapkan oleh KCIC untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang Whoosh," kata Eva.

ANTARA

INFO NASIONAL – Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero), dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen. Ini selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan rapat kerja mendukung penuh alokasi PMN sebagai upaya PLN dalam memberikan akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN bersama pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T. Menurutnya, saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

“Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

Kata Darmawan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa atau Lisdes untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen.

Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

Darmawan mengatakan, PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke pelosok meskipun dihadapkan pada tantangan aksesibilitas, geografis, kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial.

Menurut Darmawan, lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes akan lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara,” ujar Darmawan.

Dalam periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian rasio desa berlistrik nasional berada di angka 99,87 persen. PLN pun terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target rasio desa berlistrik 100 persen.

“Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata dia.

Menteri BUMN, Erick Thohir berharap, lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujarnya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Corporate Secretary PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., Hayunaji, angkat bicara soal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN yang membatalkan rencana untuk mengakuisisi bank syariah tersebut.

"Hingga saat ini, kami belum menerima informasi resmi terkini terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah," kata Hayunaji saat dihubungi Tempo pada Kamis, 11 Juli 2024

Hayunaji menyebutkan, perihal rencana akuisisi sebenarnya merupakan ranah Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat. Yang pasti, perseroan akan mengikuti arahan dari PSP. "Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam proses rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah."

Dia menambahkan, merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat nonorganik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual. Dengan demikian, merger ini tidak berdampak dan tidak mengganggu kegiatan business as usual, baik kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat.

Ke depan, Bank Muamalat akan terus fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, hususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari. "Dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku," tutur Hayunaji.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan pembatalan akuisisi Bank Muamalat dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Dia menyebut, keputusan tersebut memang belum sampai pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Cuma, kami belum melakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akusisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa sampaikan kemudian pada saat (rapat) tertutup. Kami tidak akan meneruskan," kata Nixon.

Namun, BTN telah menyampaikan keputusan pembatalan akuisisi ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, BTN juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka, tapi secara umum dapat kami sampaikan. Kami juga sudah consult kepada pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri, Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK," tuturnya.

Akan tetapi, Nixon belum mau menjelaskan apa alasan di balik pembatalan akusisi tersebut. Dia meminta kepada Komisi VI DPR RI agar ada rapat tertutup untuk menyampaikan lebih detail tentang pembatalan aksi korporasi.

"Kalau boleh ini tertutup saja, karena ada dua hal. Satu, keterbukaan informasi harus lebih dulu. Kalau gak, kasihan BTN ditegur oleh bursa, karena kami Tbk (perusahaan terbuka). Kedua, kami terikat dengan NDA (non-disclosure agreement)," ujar Nixon.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar tidak menambah jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet mendatang.

Sebab, menurut Wijayanto, jumlah menteri yang banyak tidak menjamin berjalannya pemerintahan yang efektif. "Dengan ide membangun kabinet yang besar, tentu akan berdampak pada besarnya anggaran untuk kementerian, mulai dari belanja pegawai dan pengadaan barang. Dan tidak ada juga jaminan kabinet yang besar dengan kinerja pemerintahan yang efektif," kata Wijayanto dalam diskusi di kampus Pramadina, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Wijayanto mengatakan jumlah menteri dalam kabinet yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup banyak. Kata dia, menambah kementerian baru turut memberatkan beban anggaran dan membuka risiko korupsi yang besar pula. Sebab, Wijayanto melihat kecenderungan politik bagi kue untuk partai-partai yang menyokong Prabowo di pemilihan presiden.

"Urusan (dari) partai dan nonpartai tidak berpengaruh, yang penting profesional. Tapi kita tidak bisa menafikkan bahwa sosok dengan latar belakang partai lebih rentan terlibat kasus korupsi," kata dia.

Selain itu, menurut Sijayanto, ini Indonesia masuk daftar 10 besar negara dengan jumlah menteri terbanyak. Padahal, idealnya pemerintahan yang efektif justru diisi tak lebih dari 25 menteri.

"Bahkan Cina sebagai negara yang besar dan berpengaruh, pemerintahannya hanya diisi oleh 24 menteri, India ada 31 menteri, Vietnam dan Singapura hanya 18 menteri," katanya.

Wijayanto berpendapat, sebaiknya pemerintahan Prabowo Subianto fokus untuk hati-hati menggunakan anggaran di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti. Dia juga menyarankan agar Prabowo Subianto memikir ulang untuk melanjutkan sejumlah proyek yang digarap pemerintahan Jokowi.

"Ada banyak proyek strategis yang berbiaya besar dan kurang efektif. Yang paling sering disorot tentunya adalah IKN," kata Wijayanto,

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institue for Development Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo adalah warisan utang yang mencapai 40 persen terhadap PDB.

"Sehingga efektivitas pemerintahan itu sangat krusial. Makin banyak menteri, artinya makin banyak juga belanja tetap yang sebenarnya bisa dialihkan pada belanja modal untuk pembangunan," ujar Esther.

Esther mengatakan belanja rutin kementerian dan lembaga menyedot cukup besar porsi anggaran negara. Sedangkan di saat bersamaan, kata dia, Prabowo punya janji politik lewat program sarapan bergizi gratis dan melanjutkan pembangunan IKN.

"Seharusnya belanja negara itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika belanja untuk pembangunan lebih besar, maka menimbulkan multiplier effect yang lebih luas," kata Esther.

Kegiatan ini menjadi upaya edukasi penanganan anak yang terafiliasi terorisme karena terorisme masih menjadi ancaman yang serius.