TEMPO.CO, Jakarta - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo menyatakan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mengatur proses pencatatan BMN yang berasal dari hasil pengadaan dan perolehan hibah.

"BPK merekomendasikan agar Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil langkah-langkah pemutakhiran POS pengelolaan BMN terutama proses pencatatan BMN yang berasal dari pengadaan dan perolehan hibah," katanya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun 2023 kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

Permasalahan lain yang terdapat dalam LK Kementerian BUMN ialah adanya penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kementerian BUMN dengan menggunakan dana di luar mekanisme anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui pembiayaan oleh BUMN.

Atas persoalan ini, BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran Kementerian BUMN, agar lebih menggambarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan tanggung jawab yang sebenarnya.

Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) untuk penetapan organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk BUMN.

Kendati begitu, kedua permasalahan tersebut tak berpengaruh signifikan terhadap penyajian LK, dan dinilai telah disajikan secara wajar dengan berpedoman pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)."Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kementerian BUMN Tahun 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP," ujar Slamet.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

“Ini pertama kali PMN yang didorong Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Sepanjang 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Dari total suntikan dana segar itu, Erick menyebut 90 persen di antaranya merupakan penugasan pemerintah. Dia merincikan, 7 persen digunakan untuk restrukrisasi, sementara 4 persen untuk pengembangan usaha. Sementara sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan PMN Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN. Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji.

Ada sejumlah alasan Komisi VI DPR menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI DPR akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

INFO NASIONAL - PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka mengajukan usulan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp976 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Proposal ini diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Inka, KAI, PT Pelni, dan PT Damri di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Anggota Komisi VI DPR Subardi menilai permintaan itu tidak relevan. PT Inka sebagai satu-satunya produsen kereta api dianggap belum mampu menjadi penopang ekosistem industri kereta api dalam negeri.

Legislator asal Sleman, Yogyakarta, itu menilai kolaborasi antara PT Inka dan PT KAI masih lemah. KAI kerap kali harus melakukan impor gerbong beserta komponen pendukung karena Inka tidak dapat mengimbangi permintaan dari KAI Group di saat minat masyarakat untuk naik kereta semakin tinggi. “KAI harus impor, berarti ada produksi yang tidak mampu dikerjakan oleh Inka,” ucap politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Sebaliknya, ia menilai wajar saat KAI mengajukan PMN sebesa Rp1,8 triliun. Sebab, perusahaan kereta api itu mencatatkan laba bersih pada 2023 senilai Rp1,8 triliun.

Direktur Utama PT Inka, Eko Purwanto, menjelaskan bahwa PMN sebesar Rp976 miliar didasari kebutuhan kereta api, khususnya kebutuhan dari KAI Group. Suntikan dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan industri dalam negeri.

"Kebutuhan yang meningkat ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada di PT Inka sehingga perlu untuk kita tingkatkan kapasitas yang ada di PT Inka agar nanti berdampak terhadap produk, baik dari sisi kualitas maupun kecepatan produk," ucap Eko. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Kita membangun IKN secara utuh. Apa yang dilakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone (pencapaian) saja,” ujar Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Imam menjelaskan, pembangunan IKN secara utuh maksudnya membangun IKN dari nol. Hal ini berbeda dengan membangun di IKN. “Kalau membangun di IKN, hanya seperti proyek,” ujar dia.

Ia pun mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya sebagian kecil dari apa yang dibangun untuk ibu kota baru. Pembangunan secara menyeluruh itu pun, Imam melanjutkan, tidak hanya melibatkan Kementerian PUPR. Pembangunan juga tidak berhenti sampai pada pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan RI saja.

“Kita dan teman-teman dengan jumlah paket (pembangunan) yang sebegitu banyak, targetnya bukan sampai 17 Agustus tapi sampai akhir tahun, awal 2025 juga belum selesai,” ujar Imam.

Lebih lanjut ihwal kesiapan untuk pelaksanan upacara 17 Agustus, Imam menuturkan sejumlah proyek siap digunakan. Misalnya, lapangan upacara yang sudah bisa berfungsi 100 persen. Kemudian, Istana Negara yang ditargetkan bisa fungsional akhir bulan ini. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan akses air bersih yang ditargetkan masuk KIPP pada 17 Juli 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Erick menjelaskan, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi. IKN nantinya tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Ia pun menyebutkan selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia.

RIRI RAHAYU | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sedang memasuki era kelam karena ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK semakin menghantui para buruh tekstil. Tempo merangkum fakta-fakta PHK massal pabrik tekstil yang terjadi pasca Pemilu 2024.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan respons terkait kabar yang mencuat mengenai nasib karyawan PT Primissima (Persero), sebuah perusahaan tekstil BUMN di Sleman, yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji. Sejumlah karyawan melaporkan telah dirumahkan selama lebih dari sebulan tanpa menerima gaji, sehingga mereka harus mencari sumber penghasilan lain.

Operasional PT Primissima diketahui terhenti sejak Juni lalu, namun kondisi perusahaan yang menyebabkan penghentian operasional tersebut belum jelas. Gubernur DIY menyatakan bahwa masalah PT Primissima sudah berlangsung lama dan tidak kunjung selesai. Sultan mengungkapkan bahwa sekitar 7-8 tahun lalu, Pemerintah DIY pernah mencoba mengambil alih pengelolaan perusahaan tersebut sebagai BUMD, namun usaha tersebut tidak berhasil.

"Dengan kondisi seperti ini, Pemda DIY tidak berani lagi menawarkan diri untuk mengelola PT Primissima sebagai BUMD. Mengambil alih perusahaan dengan situasi seperti ini hanya akan menambah beban," ujar Sultan pada Selasa, 9 Juli 2024. Dia juga menekankan pentingnya agar karyawan tidak menjadi korban dari persoalan yang dihadapi perusahaan.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY, Dani Eko Wiyono, yang mendampingi para pekerja, mengungkapkan bahwa 15 karyawan telah di-PHK sejak November 2023, dan sekitar 500 karyawan lainnya telah dirumahkan tanpa gaji sejak 1 Juni 2024. Saat ini, hanya bagian keamanan yang masih beroperasi di perusahaan tersebut.

Dani menjelaskan bahwa pencairan pesangon bagi karyawan yang di-PHK baru dilakukan sebagian, dan masih belum ada kejelasan mengenai pelunasannya. Berdasarkan penelusuran serikat buruh, kolapsnya PT Primissima disebabkan oleh masalah internal keuangan yang tidak kunjung tuntas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Sutiasih, mengonfirmasi laporan tentang PHK terhadap 15 karyawan dan ratusan karyawan yang dirumahkan. Pihaknya telah berupaya melakukan mediasi antara karyawan dan manajemen perusahaan untuk memastikan karyawan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan.

Sutiasih menambahkan bahwa seluruh kewenangan terkait perusahaan saat ini sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sehingga manajemen di Yogyakarta tidak dapat mengambil keputusan. Meskipun mediasi telah dilakukan, PT Primissima belum bisa memenuhi hak-hak pekerja karena keterbatasan dana.

Kondisi industri tekstil yang lesu turut berdampak pada penurunan jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, melaporkan bahwa ada penurunan 6,17 persen kepesertaan aktif dari Januari 2023 hingga Mei 2024. Banyak perusahaan tekstil menghadapi ancaman gulung tikar, yang menyebabkan pengurangan jam kerja dan efisiensi.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa data Litbang Partai Buruh dan KSPI menunjukkan bahwa 127.000 buruh di industri tekstil telah di-PHK dalam tiga bulan terakhir pada 2024. Partai Buruh menuntut pencabutan kebijakan impor yang dianggap merugikan industri tekstil dalam negeri.

Kondisi yang memprihatinkan ini mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui BPSDMI untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja industri tekstil. Kepala BPSDMI, Masrokhan, menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan industri tekstil. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri tekstil di tengah kondisi yang sulit.

Dalam upaya membendung banjir produk tekstil impor, pemerintah juga berencana memberlakukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa bea masuk produk impor dari Cina akan dikenakan sebesar 200 persen untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sedang memasuki era kelam karena ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK semakin menghantui para buruh tekstil. Tempo merangkum fakta-fakta PHK massal pabrik tekstil yang terjadi pasca Pemilu 2024.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan respons terkait kabar yang mencuat mengenai nasib karyawan PT Primissima (Persero), sebuah perusahaan tekstil BUMN di Sleman, yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji. Sejumlah karyawan melaporkan telah dirumahkan selama lebih dari sebulan tanpa menerima gaji, sehingga mereka harus mencari sumber penghasilan lain.

Operasional PT Primissima diketahui terhenti sejak Juni lalu, namun kondisi perusahaan yang menyebabkan penghentian operasional tersebut belum jelas. Gubernur DIY menyatakan bahwa masalah PT Primissima sudah berlangsung lama dan tidak kunjung selesai. Sultan mengungkapkan bahwa sekitar 7-8 tahun lalu, Pemerintah DIY pernah mencoba mengambil alih pengelolaan perusahaan tersebut sebagai BUMD, namun usaha tersebut tidak berhasil.

"Dengan kondisi seperti ini, Pemda DIY tidak berani lagi menawarkan diri untuk mengelola PT Primissima sebagai BUMD. Mengambil alih perusahaan dengan situasi seperti ini hanya akan menambah beban," ujar Sultan pada Selasa, 9 Juli 2024. Dia juga menekankan pentingnya agar karyawan tidak menjadi korban dari persoalan yang dihadapi perusahaan.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY, Dani Eko Wiyono, yang mendampingi para pekerja, mengungkapkan bahwa 15 karyawan telah di-PHK sejak November 2023, dan sekitar 500 karyawan lainnya telah dirumahkan tanpa gaji sejak 1 Juni 2024. Saat ini, hanya bagian keamanan yang masih beroperasi di perusahaan tersebut.

Dani menjelaskan bahwa pencairan pesangon bagi karyawan yang di-PHK baru dilakukan sebagian, dan masih belum ada kejelasan mengenai pelunasannya. Berdasarkan penelusuran serikat buruh, kolapsnya PT Primissima disebabkan oleh masalah internal keuangan yang tidak kunjung tuntas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Sutiasih, mengonfirmasi laporan tentang PHK terhadap 15 karyawan dan ratusan karyawan yang dirumahkan. Pihaknya telah berupaya melakukan mediasi antara karyawan dan manajemen perusahaan untuk memastikan karyawan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan.

Sutiasih menambahkan bahwa seluruh kewenangan terkait perusahaan saat ini sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sehingga manajemen di Yogyakarta tidak dapat mengambil keputusan. Meskipun mediasi telah dilakukan, PT Primissima belum bisa memenuhi hak-hak pekerja karena keterbatasan dana.

Kondisi industri tekstil yang lesu turut berdampak pada penurunan jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, melaporkan bahwa ada penurunan 6,17 persen kepesertaan aktif dari Januari 2023 hingga Mei 2024. Banyak perusahaan tekstil menghadapi ancaman gulung tikar, yang menyebabkan pengurangan jam kerja dan efisiensi.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa data Litbang Partai Buruh dan KSPI menunjukkan bahwa 127.000 buruh di industri tekstil telah di-PHK dalam tiga bulan terakhir pada 2024. Partai Buruh menuntut pencabutan kebijakan impor yang dianggap merugikan industri tekstil dalam negeri.

Kondisi yang memprihatinkan ini mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui BPSDMI untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja industri tekstil. Kepala BPSDMI, Masrokhan, menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan industri tekstil. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri tekstil di tengah kondisi yang sulit.

Dalam upaya membendung banjir produk tekstil impor, pemerintah juga berencana memberlakukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa bea masuk produk impor dari Cina akan dikenakan sebesar 200 persen untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan Istana Negara serta Gedung Kemenko di Nusantara, dapat fungsional pada akhir Juli 2024.

Lapangan Upacara sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang.

"Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI," kata Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan ingin menggelar uparaca HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN dipimpin Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Upacara juga digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dengan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Imam mengatakan bahwa sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utama dapat fungsional pada akhir bulan ini.

Progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73 persen. Sedangkan, progres pembangunan Kantor Presiden telah mencapai 88,54 persen.

Kementerian PUPR akan melakukantest and commisioningatau uji coba terhadap Istana Negara, Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada bulan ini.

"Juli ini adalah memang bulan yang kita sebut sebagaitest and commissioning, jadi bulan uji coba supaya pada Agustus bersih," kata Imam.

Pemerintah sedang menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota baru Nusantara. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir.

Pemerintah mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

Gedung Kemenko untuk Tamu Undangan Upacara HUT Kemerdekaan RI

Sejumlah tower Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko di IKN dapat difungsionalkan.

"Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional," ujar Imam Santoso Ernawi.

Adapun empat tower Gedung Kemenko 1 yang akan difungsionalkan yakni menara pertama sampai keempat bisa digunakan tiga lantai.

Sedangkan Gedung Kemenko 2, yang bisa difungsionalkan hanya satu tower. Namun Kementerian PUPR mengusahakan enam lantai Gedung Kemenko 2 dapat difungsionalkan.

"Ini hanya ada satu tower dari empat tower yang ada. Tapi kita usahakan targetnya 6 lantai di sini di Kemenko 2," kata Imam.

Untuk Gedung Kemenko 3 juga sama dengan Kemenko 1 di mana terdapat beberapa lantai dari empat tower yang akan difungsionalkan yakni tower pertama sebanyak tiga lantai, tower kedua dan ketiga sebanyak dua lantai, dan tower keempat sebanyak tiga lantai.

Demikian juga dengan Gedung Kemenko 4 di mana beberapa lantai akan dapat difungsionalkan yakni tower pertama, ketiga dan keempat masing-masing tiga lantai, dan tower kedua akan ada satu lantai.

"Ini semua akan kita fungsikan dengan jumlah lantai yang ada," kata Imam.

Dia juga menambahkan bahwa khusus tower Gedung Kemenko 1 dan Gedung Kemenko 3 akan digunakan sebagai lokasi istirahat bagi para tamu VIP sebelum mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI.

"Kenapa Kemenko 1 dan Kemenko 3? Karena yang paling dekat dengan istana," katanya.

Keempat gedung Kemenko di IKN tersebut dirancang sebagaisharing office. Adapun progres pembangunan untuk Gedung Kemenko 1 per 4 Juli mencapai 78,90 persen.

Pembangunan Gedung Kemenko 2 per 4 Juli mencapai 38,28 persen, Gedung Kemenko 3 telah mencapai 85,88 persen, dan progres pembangunan Gedung Kemenko 4 mencapai 88,22 persen.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sarana dan prasarana seperti air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di IKN.

"Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke (saat 17 Agustus)," kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

Sedangkan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 kamar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memuji Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai kepala negara yang berhasil memimpin Indonesia keluar dari krisis multidimensi seperti sekarang.

"Kita harus melihat, inilah pertarungan pemimpin-pemimpin negara," kata Bahlil saat memberikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, yang disiarkan langsung di YouTube, pada Kamis, 11 Juli 2024.

Keberhasilan Jokowi, menurut Bahlil, terlihat dari bagaimana Kepala Negara berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2024 tetap berada di atas 5 persen. Sementara inflasi masih terjaga di bawah 3 persen. Sementara inflasi di Argentina, Turki, kata Bahlil, sudah mencapai 80 persen dan bahkan lebih dari 100 persen.

"Pertumbuhan ekonomi stabil dan inflasi yang stabil disebabkan karena kepemimpinan yang kuat," ucap Bahlil.

Menteri Bahlil juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 masih di atas 5 persen dan inflasi di bawah 3 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun lalu tercatat sebagai salah satu pertumbuhan terbaik di dunia.

Ia menyebutkan hanya tiga negara yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi terbaik sepanjang 2023. Ketiga negara itu, yakni India, Cina, dan Indonesia. "Selebihnya di bawah 5 persen," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satu di antaranya didorong investasi. Dia mengatakan, tugas Kementerian Investasi adalah mendatangkan investasi. "Tapi yang mengurus investasi di daerah, itu camat, lurah, sekda, kepala dinas. Mereka ini lulusan-lulusan IPDN."

Sementara target investasi Indonesia pada 2023 adalah Rp 1.400 triliun. Menurut dia, target ini yang diberikan oleh Presiden Jokowi. "Dan kita mampu menyelesaikan Rp 1.418,9 triliun," kata dia. Sementara realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 52,4 persen dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN 47 persen. "Antara Jawa dan luar Jawa sekitar 51,5 persen," ucap dia.

Dari investasi sepanjang 2023 tersebut, Bahlil menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja periode Januari-Desember tahun itu sebanyak 1.823.543. Bahlil menjelaskan, di Asia Tenggara untuk sektor manufaktur Indonesia paling besar peminat penanaman modal asing.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan ada empat yang menjadi kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaiut konsumsi, investasi, spending pemerintah, dan ekspor-impor. Adapun nilai investasi asing masuk ke Indonesia dari periode 2019-2023 dengan nilai terbesar di peringkat pertama adalah Singapura, diikuti Tiongkok, dan Jepang.

Investasi Singapura ke Indonesia pada 2019 sebesar US$ 6,5 miliar, 2020 (US$ 9,8 miliar), 2021 (US$ 9,4 miliar) 2022 (US$ 13,3 miliar), dan 2023 (US$ 15,4 miliar). "Selama ini kan mereka bilang Cina, Cina. Kami bicara grup WA paling banyak hoaksnya," tutur Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada tanggal 10 Agustus 2024, sebagian besar pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara atau IKN akan dihentikan sementara.

Hal itu untuk memberikan ruang bagi persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024.

Perayaan HUT Ke-79 RI ini adalah upacara yang dimaksudkan sebagai transisi untuk mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru. Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk membersihkan kawasan yang akan digunakan sebagai tempat upacara dari debu dan kotoran. Meskipun demikian, pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut untuk memastikan sebagian fasilitas siap digunakan.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menegaskan bahwa mobilisasi pekerjaan konstruksi akan dihentikan mulai tanggal 10 Agustus 2024. Meskipun aktivitas mobilisasi dan penggunaan truk dihentikan, para pekerja proyek akan tetap berada di lokasi dan akan diberikan kegiatan lain seperti pelatihan sertifikasi.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," kata Danis di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Bagi pekerja administrasi dan yang bekerja di dalam ruangan, aktivitas tetap berjalan normal, dengan penyesuaian tertentu untuk mengisi waktu hingga pelaksanaan upacara berakhir.

"Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office,” kata Danis.

“Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari," tambahnya.

Penundaan Pindah Pemerintahan dan Kesiapan IKN

Di samping penghentian sementara Pembangunan IKN, Presiden Jokowi menyebut akan menunda kepindahan kantornya ke ibu kota baru tersebut. Penundaan sementara pembangunan IKN juga berdampak pada penundaan rencana pindah kantor-kantor pemerintahan ke lokasi baru.

Meskipun sebagian besar infrastruktur dasar dan bangunan sudah mencapai tahap kesiapan, seperti yang disampaikan oleh Basuki Hadimuljono, upaya memastikan kesiapan menyeluruh untuk acara penting seperti HUT RI menjadi prioritas utama.

Kementerian PUPR berupaya untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara HUT RI di IKN berjalan sesuai target. Dengan berbagai penyesuaian dan penundaan sementara, pemerintah memastikan bahwa perayaan HUT RI di IKN akan berjalan lancar.

TEMPO.CO, Jakarta - Membanjirnya produk tekstil impor membuat usaha konveksi rumahan mulai berguguran. Ikatan Pengusaha Konveksi Bekarya (IPKB) mencatat, dari 2.000 pemilik konveksi yang tergabung dalam asosiasi, hampir semuanya mengalami penurunan produksi.

"Penurunan produksinya hingga 70 persen," kata Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman, kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2024.

Selain menurunnya jumlah produksi, Nandi menyebut ada puluhan konveksi yang berhenti beroperasi. Dia meyakini penurunan produksi dan tutupnya sejumlah konveksi disebabkan produk tekstil impor yang diduga masuk secara ilegal.

Dia mengatakan sebenarnya permintaan terhadap produk olahan tekstil cenderung stabil. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kapasitas produksi oleh konveksi rumahan."Kami bisa membaca dari laporan anggota bahwa terjadi penurunan. Kalau begitu, indikasinya jelas bahwa pasar kita dipenuhi oleh barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah," ujarnya.

Nandi mengatakan dugaan produk impor ilegal makin memperburuk industri tekstil sejak pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dia mendesak pemerintah harus segera mencabut peraturan tersebut dan kembali pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Sejak menggantikan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, industri tekstil, khususnya di sektor hilir yang memasok pakaian untuk pasar dan retail, mulai kelimpungan. Perbedaan mendasar yang memicu banjir produk impor dalam kedua regulasi itu terletak pada perizinan impor dan laporan suveyor.

Sebelumnya kedua syarat tersebut wajib dipenuhi oleh importir. Namun sejak Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku, persyaratan tersebut ditiadakan sehingga menjadi barang bebas impor.

Selanjutnya: Di pasaran, kata Nandi, terjadi persaingan harga yang tidak sehat....

<!--more-->

Di pasaran, kata Nandi, terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Produk lokal kalah bersaing secara harga dengan produk yang berasal dari luar negeri. Nandi mengatakan konveksi adalah pihak paling terdampak dibandingkan dengan perusahaan tekstil skala besar. "Industri tekstil memang sedang dalam masalah, tetapi kalau dilihat konveksi yang masuk kategori industri kecil menengah (IKM) paling sulit situasinya," ujarnya.

"Yang kita hasilkan ini adalah produk yang dipasok untuk pasar, untuk online shop. Tapi secara harga, ternyata ada produk yang lebih murah dan tentu saja kita kalah," ujarnya.

Di beberapa konveksi yang ada di Kabupaten Bandung, ada yang sudah berhenti produksi sejak sebulan terakhir. Nandi khawatir jika persoalan impor ilegal tidak diatasi, pelaku usaha tekstil akan menjual alat produksi mereka. "Kalau sampai menjual mesin produksi, ini sulit untuk bangkit karena modalnya cukup besar," ujarnya.

Selain kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, Nandi mengatakan pemerintah harus membongkar dugaan praktik impor ilegal.

"Kemendag dan Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai harus membongkar bagaimana bisa produk-produk impor ilegal ini bisa masuk," katanya.

Tempo mengonfirmasi dugaan impor produk tekstil ilegal kepada Direktur Humas Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani. Namun hingga berita ini dimuat, keduanya tidak memberikan tanggapan.

INFO NASIONAL –DPR mendengar masukan terkait maraknya produk impor dan tak dapat disaingi oleh produk lokal. Kabar ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Dalam pertemuan itu, Kemenperin menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, mengakibatkan banjir produk impor dengan harga murah.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yunita, mengatakan telah terjadi kenaikan volume impor tekstil secara signifikan Naik pada Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024. Imbasnya, ada 11.000 orang yang harus dirumahkan alias di-PHK buntut banyaknya pabrik tekstil yang tutup.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku miris setelah mendengar laporan tersebut. “Saya cemas karena tidak menyangka industri tekstil kita begitu lemahnya, ketergantungan kita pada impor yang begitu besarnya, ketidakmampuan kita menangkal impor yang kalah bersaing dengan produk dalam negeri,” ujar Eddy.

Ia juga sedih melihat Indonesia sebenarnya memiliki pasar yang luas tetapi justru dikuasai pihak asing. “Saya kaget mendengarnya,” kata Politisi Fraksi PAN itu.

Pengakuan serupa diucapkan anggota Komisi VII DPR RI, Nasril Bahar. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa fokus dalam menentukan kebijakan yang tepat. “Fokus dalam menentukan kebijakan terhadap perkembangan dan kemajuan industri kita. Jangan terlalu fokus sama yang terlalu tinggi tapi yang di bawah berantakan,” kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjamin banjir tidak akan terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP ibu kota baru. Termasuk, ketika upacara HUT Kemerdekaan RI diselenggarakan pada 17 Agustus mendatang.

"Di awal sudah menetapkan lokasinya itu (KIPP), yang memang bebas banjir seratusan tahun," kata Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Kendati begitu, ia berujar, Kementerian PUPR mewaspadai potensi banjir yang bisa ditimbulkan akibat cuaca. Apalagi, akhir-akhir ini hujan sering mengguyur kawasan IKN.

Ihwal antisipasi, Imam berujar, Kementerian PUPR sudah membangun embung ataupun kolam retensi. "Itu tempat-tempat parkir air," ujarnya. Antisipasi lainnya dilakukan melalui sistem drainase.

Ihwal banjir yang pernah terjadi, menurut Imam, itu berada di luar KIPP, yakni di Wilayah Perencanaan (WP) 2. Lokasinya di daerah Sepaku, Penajam Paser Utara. "Itu memang ada (banjir) dan proses penanggulangan banjir sedang berlangsung," kata dia.

Masalah cuaca menjadi sorotan karena hujan mengguyur IKN di tengah persiapan pemerintah menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Bahkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakuinya sebagai kendala. Ia menyampaikan ini ketika ditanya mengenai progres pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B yang bau dikerjakan. Targetnya, tol itu bisa fungsional Agustus mendatang.

"Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” kata Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Basuki juga menyebut bahwa dia mendapat laporan, pada Selasa malam IKN macet total gara-gara hujan. Padahal pemerintah sengaja mengatur supaya batching plant atau fasilits produksi beton, beroperasi pada malam hari.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI