TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 112 rekening nasabah Bank Jago dibobol karyawan bank digital tersebut. Pelaku pembobolan rekening sudah diringkus polisi dan pihak bank menjamin dana dan data pelanggan tersebut aman.

“Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana,” kata Corporate Communication Bank Jago Marchelo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Kasus ini terungkap berawal dari laporan Rio Franstedi pada 31 Oktober 2023 terkait dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago.

"Bahwa pelapor Rio Franstedi selaku kuasa korban menerangkan bahwa sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Ade Safri menjelaskan terduga terlapor berinisial IA, 33 tahun, telah membuka 112 akun yang sudah diblokir. "Setelah itu dana yang berada di akun atau rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terlapor. Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan lebih dari Rp1,3 miliar (Rp1.397.280.711)," katanya.

Ade Safri menjelaskan tersangka IA dapat membuka akun yang telah terblokir tersebut karena yang bersangkutan bekerja di bank tersebut.

"Pembukaan blokir dengan cara memerintahkan pusat komando agen (agent command center) untuk mengajukan permintaan buka blokir dan kemudian menyetujui permintaan tersebut karena hal itu memang merupakan kewenangan tersangka sebagai spesialis pusat kontak (contact center specialist) Bank Jago, " katanya.

"Pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, penyidik telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka IA di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan membawa tersangka ke Kantor Subdit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, " katanya.

Barang bukti yang disita dua buah ponsel dan log akses pembukaan blokir 112 rekening oleh tersangka IA.

Bank Jago telah memberhentikan secara tidak hormat karyawan berinisial IA tersebut.

Menurut Marchelo, Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan.

Marchelo mengatakan, Bank Jago menempatkan keamanan dana dan data nasabah sebagai prioritas utama. Oleh sebab itu, Bank menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.

Melalui proses tersebut, Bank berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

“Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi,” kata dia.

Menurut Marchelo, langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud.

Rekening yang dibobol hasil kejahatan?

Pihak Bank Jago menyebutkan rekening yang diblokir dan diakses secara ilegal oleh tersangka IA terindikasi dari hasil tindak kejahatan. "Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud," kata Marchelo.

Ia mengatakan rekening-rekening yang diakses oleh IA berasal dari nasabah yang diduga melakukan pencucian uang hingga terindikasi terorisme.

"Fraud bisa dari hasil penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, sehingga kami melakukan blokir terhadap rekening tersebut," ucapnya.

Menurut Marchelo keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama Bank Jago, untuk itu pihaknya menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.

"Melalui proses tersebut Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut," katanya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, tersangka IA dijerat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Ade Safri, tersangka menggunakan uang hasil kejahatan untuk membayar utang dan sebagian lagi dipakai untuk jalan-jalan ke luar kota bersama keluarga.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan penundaan rencana pemindahan kantor pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang semula direncanakan pada bulan Juli 2024.

Penundaan ini disebabkan oleh kesiapan infrastruktur yang masih belum memadai.

Jokowi menekankan bahwa keputusan untuk pindah tergantung pada progres pembangunan infrastruktur di lapangan, termasuk ketersediaan air dan listrik.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Meskipun kantor Presiden di IKN sudah siap, namun infrastruktur penunjang seperti air dan listrik masih menjadi perhatian utama. Jokowi menyatakan telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait progres pembangunan, namun masih ada yang perlu diselesaikan.

Pernyataan ini merupakan kebalikan dari optimisme Jokowi sebelumnya yang mengharapkan kantor Presiden dapat beroperasi di IKN pada bulan Juli setelah pasokan air baku tersedia. Namun, saat ini masih ada penantian terkait kesiapan infrastruktur yang menjadi syarat mutlak sebelum pemindahan tersebut dapat dilaksanakan.

Apa Saja Fasilitas IKN?

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan proyek megapemerintahan yang dirancang untuk menjadi pusat administrasi dan kegiatan penting bagi negara.

Dalam perencanaannya, IKN tidak hanya membangun infrastruktur dasar yang kokoh, tetapi juga menyediakan beragam fasilitas modern untuk mendukung kegiatan administratif dan kehidupan masyarakat di kawasan ini.

Menurut informasi dari situs resmi IKN, total luas kawasan Ibu Kota Negara mencakup lebih dari 100 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 8% digunakan untuk bangunan, sementara 92 persen sisanya ditata sebagai ruang terbuka hijau. Fasilitas utama yang ada di IKN antara lain adalah sebagai berikut.

1. Istana Kepresidenan: Berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya, merupakan ikon utama yang dirancang oleh Nyoman Nuarta.
2. Kantor Presiden: Dikenal dengan nama Istana Garuda, berdiri tegak di posisi tertinggi dalam kawasan dengan luas site terbangun mencapai 3.5 hektar.
3. Kantor Sekretariat Presiden dan Staf Khusus: Bangunan ini menjadi pusat koordinasi administratif bagi presiden dan timnya.
4. Paviliun Presiden dan Wisma Negara: Menyediakan fasilitas penginapan dan pertemuan penting bagi kepala negara.
5. Masjid: Fasilitas ibadah yang memenuhi kebutuhan spiritual penghuni dan pengunjung IKN.
6. Museum/Edukasi: Memamerkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia.
7. Botanical Garden: Taman botani yang memelihara keanekaragaman flora lokal.
8. Bangunan Pendukung Lainnya: Termasuk lapangan upacara, bangunan pendukung administratif, serta infrastruktur publik lainnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa skema untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah disiapkan.

Melalui akun media sosial Instagramnya Suharso Monoarfa mengungkapkan rencana untuk menempatkan 16.990 PNS di 211 tower apartemen dengan total kapasitas 11.619 unit.

Selain hunian, pemerintah juga akan memberikan tunjangan dan fasilitas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PNS, termasuk biaya perjalanan dan penyesuaian fasilitas yang fleksibel.

Presiden Jokowi yang kecewa dengan progres pembangunan IKN meminta dua petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, mundur.

“Hunian atau fasilitas rumah dinas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. ASN, TNI, Polri akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN,” tulis Suharso di unggahannya.

Proses pemindahan ini juga mencakup dukungan biaya perjalanan untuk pasangan PNS, dua anak, dan satu pekerja rumah tangga (PRT), menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi relokasi yang lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tetap akan melaksanakan upcara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2024 seperti diharapkan Presiden Jokowi sebelumnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sarana dan prasarana seperti air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di IKN.

"Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke (saat 17 Agustus)," kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

Sedangkan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 kamar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti.

Sementara untuk infrastruktur jalan tol menuju IKN, kata Basuki, sementara hanya terbangun hingga Pulau Balang. Pembangunan tol hingga ke IKN, sebelumnya sempat terkendala pembebasan lahan.

"Tol (Seksi) 6A, 6B baru bisa dibebaskan (lahan) sekarang ini. Sudah disosialisasikan ke warga, kami sudah boleh bekerja. Sekarang sedang bekerja, makanya (pembangunan tol) baru sampai Pulau Balang," katanya.

Sedangkan pembangunan bandara di IKN, dengan landasan sepanjang 2.200 meter diupayakan dapat segera selesai dan bisa digunakan saat 17 Agustus 2024.

"Masalah di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan. Sekarang kita mengaspal pun memakai tenda, kita gunakan upaya-upaya," katanya.

Adapun untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN, Basuki akan menghentikan sementara kegiatan pembangunan luar ruang di IKN mulai tanggal 10 Agustus 2024, guna membersihkan jalan.

"Tanggal 10 yangoutdoorkita hentikan. Tapi interior itu mesti jalanterus. Yang kita stop lalu lalang di jalan," tutur dia.

Sebelumnya, Basuki menyatakan pada 10 Agustus itu tim Paskibraka sudah masuk Kota IKN.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024.

Meskipun pembangunan di kawasan IKN akan dihentikan sementara, para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas alternatif, seperti pelatihan sertifikasi.

Sementara itu, pekerja administrasi dan karyawan yang bekerja di kantor akan tetap menjalankan tugas mereka seperti biasa, karena penghentian konstruksi diperkirakan hanya berlangsung selama enam hari hingga Upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai.

"Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olah raga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari," kata Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 direncanakan akan berlangsung di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta.

Kepindahan Jokowi ke IKN Ditunda

Presiden Jokowi sebelumnya berencana akan pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Namun belakangan, ia mempertimbangkan untuk menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap. Kepala Negara mengatakan tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum siap, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," kata Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal progres pembangunan di IKN. Dalam laporannya itu, pembangunan Kantor Presiden belum sepenuhnya selesai. “Sudah (terima laporan) dari PUPR, tetapi belum (siap),” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut sejumlah infrastruktur yang mendukung kepindahannya ke IKN belum seluruhnya tersedia. Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana. “Airnya sudah siap, belum? Listrik sudah siap, belum? Tempatnya (kantor) sudah siap, belum? Kalau siap, pindah,” ucapnya.

RIZKI DEWI AYU | ANTARA | MICHELLE GABRIELLA | MELYNDA DWI PUSPITA | DANIEL A FAJRI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Ada banyak jenis bahan bakar nabati. Yang disebut-sebut pemerintah saat ini adalah bioetanol. Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bioetanol bisa mengurangi polusi karena memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari BBM.

"Sulfur (pada bensin) ini sampai 500 ppm. Kita mau sulfur 50 ppm. Ini sedang diproses, dikerjakan Pertamina," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang diperoleh melalui proses fermentasi biologis dari bahan organik, terutama tanaman yang kaya karbohidrat seperti jagung, tebu, sorgum, dan tanaman lainnya. Proses fermentasi ini mengubah gula dalam tanaman menjadi etanol, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin kendaraan.

Bioetanol dikenal sebagai bahan kimia yang ramah lingkungan karena dibuat dari bahan-bahan alam, baik yang dapat dimakan (edible) maupun yang tidak dapat dimakan (non-edible). Pembakaran bioetanol menghasilkan CO2 yang dapat digunakan kembali oleh tanaman, sehingga bioetanol berpotensi menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bioetanol yang dihasilkan melalui fermentasi dapat memiliki berbagai tingkat kadar. Bioetanol dengan kadar antara 90-94 persen disebut bioetanol tingkat industri. Jika kadar bioetanol mencapai 94-99,5 persen, disebut sebagai bioetanol tingkat netral, yang umumnya digunakan dalam campuran minuman keras. Sedangkan bioetanol dengan kadar minimal 99,5 persen disebut bioetanol tingkat bahan bakar, yang memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi dan cocok untuk digunakan sebagai bahan bakar.

Untuk menyiapkan kebutuhan bahan pembuatnya, Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kepala Negara menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua satgas ini. Salah satu tugas utama satgas adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan, serta mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk mempercepat swasembada gula dan bioetanol.

Keunggulan Bioetanol

Penggunaan etanol sebagai bahan bakar memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan bakar minyak (BBM). Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya:

1. Kandungan Oksigen yang Tinggi

Etanol memiliki kandungan oksigen sebesar 35 persen, sehingga saat dibakar menghasilkan pembakaran yang sangat bersih.

2. Ramah Lingkungan

Etanol lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas karbon monoksida yang lebih rendah, yaitu sekitar 19-25 persen lebih rendah dibandingkan BBM. Hal ini berarti etanol tidak memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan konsentrasi karbondioksida di atmosfer, dan sumbernya dapat diperbarui.

3. Angka Oktan Tinggi

Etanol memiliki angka oktan yang cukup tinggi, yang meningkatkan stabilitas proses pembakaran. Hal ini menghasilkan daya yang lebih stabil dan efisiensi pembakaran yang lebih baik.

4. Pengurangan Emisi Gas Karbon Monoksida

Campuran bioetanol hanya sebesar 3 persen sudah mampu menurunkan emisi gas karbon monoksida menjadi hanya 1,3 persen. Ini menunjukkan bahwa etanol dapat membantu mengurangi polusi udara dengan mengurangi emisi gas beracun selama proses pembakaran.

Penerapan etanol sebagai alternatif bahan bakar dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan menjaga kualitas udara yang lebih baik, sambil mendukung kemandirian energi dengan menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | YOLANDA AGNE | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan mengurangi jumlah pemakaian BBM subsidi di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram pada Selasa, 9 Juli 2024, menyatakan, “Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi.” Pernyataan ini disampaikan saat membahas isu penggunaan bensin yang berkontribusi pada defisit APBN 2024.

Berikut ini adalah beberapa fakta penting mengenai pembatasan BBM subsidi tersebut:

1. Bioetanol Digadang-gadang akan Menjadi Pengganti Alternatif Bensin

Pemerintah tidak hanya memperketat penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, tetapi juga berencana mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa penggunaan bioetanol dapat mengurangi polusi udara dan memiliki kadar sulfur yang rendah.

Selain itu, Luhut percaya bahwa penggunaan bioetanol dapat mengurangi jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan menghemat biaya BPJS hingga Rp38 triliun. "Pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp38 triliun," tambahnya.

2. Menghemat biaya negara

Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan bahwa defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Sehingga, ia yakin bahwa dengan pengetatan penggunaan BBM subsidi, biaya subsidi bisa ditekan, alhasil pemerintah semakin dapat menghemat APBN 2024. Selain itu, Luhut meyakini bahwa pengembangan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara, tetapi juga memiliki tingkat sulfur yang rendah yang pada akhirnya juga menghemat biaya BPJS.

3. Pengeluaran Peraturan Nomor 2/2023 oleh BPH Migas

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah, atau kepala desa.

4. Surat Rekomendasi dan Kompensasi

Meskipun Luhut tidak menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah aktif mensosialisasikan surat rekomendasi dan kompensasi ke berbagai daerah. Penerima surat rekomendasi ini mencakup pengusaha mikro, sektor perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.

SPBU Pertamina yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberikan pelayanan. Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, yang kemudian diverifikasi dan diperhitungkan kebutuhannya sebelum surat tersebut diterbitkan.

5. Mengurangi potensi membengkaknya realisasi subsidi dan dana kompensasi energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memprediksi bahwa realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Peningkatan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Pada semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 155,7 triliun, dibandingkan dengan Rp 161,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan 3,8 persen. Namun, Sri Mulyani mencatat bahwa angka ini belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II. "Kalau kita lihat, jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu, sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8 persen. Namun, ini belum memasukkan kompensasi dan beberapa yang nanti harus kita lihat dari sisi realisasi subsidi dan kompensasi yang masih harus kita hitung di semester II," ujar dia.

Adapun realisasi subsidi dan dana kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL), naik tipis 0,05 persen dibandingkan dengan 7.167,7 ribu KL pada periode yang sama tahun 2023.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ANTARA | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga setuju bila penyaluran subsidi LPG 3 kg dilakukan melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat penerima. Skema baru ini, belakangan diusulkan Komisi Energi DPR RI.

Daymas menyebut penyaluran subsidi dengan uang tunai lebih tepat dan strategis ketimbang menyalurkan subsidi ke produk yang berlaku selama ini. Selain menekan kebocoran subsidi, penyaluran subsidi melalui uang tunai ke penerima bisa menghilangkan disparitas harga LPG subsidi maupun nonsubsidi.

Namun yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah keakuratan data. Daymas mengatakan pemerintah harus menganalisis data yang sudah masuk melalui kebijakan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP. “Ketepatan data penerima merupakan hal yang kritikal karena, jangan sampai masyarakat yang tidak layak menerima malahh dapat bantuan. Begitu juga sebaliknya,” ujar Daymas kepada Tempo, Rabu, 10 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan skema penyaluran subsidi dengan pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat datang sudah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab selain dari Komisi pihaknya, Eddy menyebut ide perubahan penyaluran subsidi juga datang dari Kementerian Energi. “ESDM sudah menyanggupi, dilaksanakan pada 2026,” kata Eddyy ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.

Tempo berupaya mengonfirmasi rencana penyaluran subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai ke masyarakat mulai 2026 mendatang ke Kementerian ESDM. Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui aplikasi perpesanan.

Adapun menurut Eddy, penerima uang tunai subsidi LPG 3 kg akan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data tersebut akan disinkronisasi dengan data penerima subsidi LPG 3 kg yang sudah masuk melalui kebijakan pembelian LPG bersubsidi menggunakan KTP. "Penyaluran bantuan, subsidi, atau apapun bentuk bantuan negara ke mayarakat kan harus berbasis data. Nah, data yang bisa dijadikan panduan, sebaiknya DTKS," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas impor ilegal. Satgas itu dibentuk atas pelaku usaha tentang industri tekstil yang terpuruk.

“Kalau kami sih mendukung, setuju banget,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni berharap, satgas pemberantasan impor ilegal akan bekerja secara efektif. “Harusnya sih jadi sungguh-sungguh, terus tiap minggu ada laporan,” kata Reni. Meski begitu, dia mengaku belum ada pembicaraan dengan Kemendag ihwal rencana pembentukan satgas ini.

Kepada Kemendag, Reni mengingatkan agar rencana itu segera diimplementasikan. Dia mengungkit, dulu pemerintah pernah membentuk satgas thrifting yang juga melibatkan Kemenperin. Tapi, kata dia, kerja satgas itu menguap di tengah jalan. “Enggak tahu itu di mana,” kata dia.

Reni bercerita, pemerintah dulu sempat membentuk satgas thrifting atas tuntutan para pedagang tekstil di Pasar Senen. Pemerintah kemudian menginisiasi satgas sebagai pilot project untuk mencegah masuknya pakaian-pakaian bekas itu. Sebab, kata dia, thrifting memang dilarang oleh aturan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal. Kebijakan ini muncul setelah dia menerima kedatangan sejumlah asosiasi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Asosiasi yang menemui Zulhas antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.

“Nanti mungkin kita akan bentuk satgas bersama asosiasi, kita ajak teman-teman DPR sama lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan, impor ilegal yang dimaksud yaitu produk-produk yang tak memiliki dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI). Dia mencontohkan, ada kaos impor yang memiliki bea masuk Rp 50 ribu sampai dengan Rp 60 ribu. Namun, kaos itu dipasarkan di Indonesia dengan harga yang sama. “Nanti kita lihat bareng-bareng sehingga bisa kita ketemu permasalahan yang sesungguhnya,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas impor ilegal. Satgas itu dibentuk atas pelaku usaha tentang industri tekstil yang terpuruk.

“Kalau kami sih mendukung, setuju banget,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni berharap, satgas pemberantasan impor ilegal akan bekerja secara efektif. “Harusnya sih jadi sungguh-sungguh, terus tiap minggu ada laporan,” kata Reni. Meski begitu, dia mengaku belum ada pembicaraan dengan Kemendag ihwal rencana pembentukan satgas ini.

Kepada Kemendag, Reni mengingatkan agar rencana itu segera diimplementasikan. Dia mengungkit, dulu pemerintah pernah membentuk satgas thrifting yang juga melibatkan Kemenperin. Tapi, kata dia, kerja satgas itu menguap di tengah jalan. “Enggak tahu itu di mana,” kata dia.

Reni bercerita, pemerintah dulu sempat membentuk satgas thrifting atas tuntutan para pedagang tekstil di Pasar Senen. Pemerintah kemudian menginisiasi satgas sebagai pilot project untuk mencegah masuknya pakaian-pakaian bekas itu. Sebab, kata dia, thrifting memang dilarang oleh aturan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal. Kebijakan ini muncul setelah dia menerima kedatangan sejumlah asosiasi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Asosiasi yang menemui Zulhas antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.

“Nanti mungkin kita akan bentuk satgas bersama asosiasi, kita ajak teman-teman DPR sama lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan, impor ilegal yang dimaksud yaitu produk-produk yang tak memiliki dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI). Dia mencontohkan, ada kaos impor yang memiliki bea masuk Rp 50 ribu sampai dengan Rp 60 ribu. Namun, kaos itu dipasarkan di Indonesia dengan harga yang sama. “Nanti kita lihat bareng-bareng sehingga bisa kita ketemu permasalahan yang sesungguhnya,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dia nilai menyebabkan ambruknya industri tekstil.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peran industri baja lokal. Menurut dia sektor ini sudah mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Contohnya IKN, seluruh steel construction dibuat di Indonesia dan ini keuntungan kita," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu, 10 Juli 2024.

Sebagai salah satu industri pendukung pengembangan infrastruktur, industri baja dianggap induk yang punya peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan sektor industri lain. Airlangga memaparkan industri besi dan baja nasional telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Capaian ekspor besi dan baja lokal senilai US$ 26,7 miliar atau setara Rp 400 triliun di 2023.

Kinerja neraca perdagangan besi dan baja juga mengalami perbaikan dari defisit US$ 3 miliar pada 2019 menjadi surplus US$ 15,3 miliar di 2023. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan industri logam dasar sejak kuartal I 2023 hingga paruh awal 2024 di rentang 11-18 persen. Selain itu, ada peningkatan ekspor produk logam dasar dari 8,74 persen pada 2019 menjadi 16,74 persen 2023.

Karena itu, Airlangga yakin industri baja di Indonesia kian menguat dan diperhitungkan berbagai negara di dunia. Dengan permintaan yang terus meningkat, Ia menghimbau target industri baja dapat ditingkatkan hingga 20 juta ton. "Mengingat konsumsi diperkirakan akan meningkat hingga 18-19 juta ton," ujarnya.

Airlangga menambahkan, pelaku usaha terhadap barang penunjang produksi atau capital goods. Karena pemerintah telah memberikan sejumlah insentif yang dapat meringankan pelaku industri seperti pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku siap melindungi dan mendukung industri besi baja nasional. Indonesia saat ini menempati peringkat keempat negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia. "Sebelumnya ranking 17 dan sekarang ranking 4, jadi luar biasa pertumbuhan yang sangat besar," ujar Zulhas seperti dikutip dari Antara Rabu, 10 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peran industri baja lokal. Menurut dia sektor ini sudah mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Contohnya IKN, seluruh steel construction dibuat di Indonesia dan ini keuntungan kita," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu, 10 Juli 2024.

Sebagai salah satu industri pendukung pengembangan infrastruktur, industri baja dianggap induk yang punya peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan sektor industri lain. Airlangga memaparkan industri besi dan baja nasional telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Capaian ekspor besi dan baja lokal senilai US$ 26,7 miliar atau setara Rp 400 triliun di 2023.

Kinerja neraca perdagangan besi dan baja juga mengalami perbaikan dari defisit US$ 3 miliar pada 2019 menjadi surplus US$ 15,3 miliar di 2023. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan industri logam dasar sejak kuartal I 2023 hingga paruh awal 2024 di rentang 11-18 persen. Selain itu, ada peningkatan ekspor produk logam dasar dari 8,74 persen pada 2019 menjadi 16,74 persen 2023.

Karena itu, Airlangga yakin industri baja di Indonesia kian menguat dan diperhitungkan berbagai negara di dunia. Dengan permintaan yang terus meningkat, Ia menghimbau target industri baja dapat ditingkatkan hingga 20 juta ton. "Mengingat konsumsi diperkirakan akan meningkat hingga 18-19 juta ton," ujarnya.

Airlangga menambahkan, pelaku usaha terhadap barang penunjang produksi atau capital goods. Karena pemerintah telah memberikan sejumlah insentif yang dapat meringankan pelaku industri seperti pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku siap melindungi dan mendukung industri besi baja nasional. Indonesia saat ini menempati peringkat keempat negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia. "Sebelumnya ranking 17 dan sekarang ranking 4, jadi luar biasa pertumbuhan yang sangat besar," ujar Zulhas seperti dikutip dari Antara Rabu, 10 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) telah selesai menyelidiki rencana pengenaan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk komoditas keramik pada pekan lalu. Penyelidikan itu ditujukan terhadap data impor selama tiga tahun ke belakang.

Reni mengatakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.