TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengungkapkan target realisasi investasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tahun 2025 sebesar Rp 1.900 hingga Rp 2.000 triliun. Target ini naik dibandingkan tahun 2024, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang sebesar Rp 1.650 triliun.

Yuliot menyebut, target realisasi investasi yang besar itu dipasang menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang presiden terpilih Prabowo Subianto di kisaran 7-8 persen. "Untuk menunjang pertumbuhan tersebut, tidak lain ya bagaimana kita menggenjot kegiatan investasi. Menurut perhitungan kami, pada tahun 2025 yang akan datang, target realisasi investasi sebesar Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun," kata Yuliot dalam agenda Central Banking Services Festival pada Rabu, 28 Agustus 2024 yang dipantau melalui YouTube Bank Indonesia.

Secara persentase, pertumbuhan target investasi untuk 2025 sekitar 16 persen. "Jadi, kalau pertumbuhan dari target 2024 berarti sekitar 16 persen," ucapnya.

Dia menekankan, target tersebut merupakan beban bersama yang harus dipacu. Mengingat tidak ada sektor perekonomian yang rata-rata pertumbuhan dua digit, kata Yuliot target realisasi investasi ini merupakan beban bersama.

Kementerian Investasi menegaskan, kebijakan terkait investasi ke depan harus diintegrasikan agar kinerja investasi beih moncer. Kementerian yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia itu mengungkapkan empat pilar yang harus diperkuat untuk menunjang daya saing investasi dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, soal integrasi kebijakan yang selama ini belum padu.

"Kami melihat selama ini kebijakan yang terkait dengan investasi itu sifatnya terpisah-pisah. Ke depan, kita harus melakukan integrasi," ujarnya.

Selain integrasi, pilar lainnya adalah kemudahan-kemudahan perizinan perusahaan, insentif investasi, dan serta perubahan-perubahan kebijakan secara global. "Di G20, kita adaglobal minimum tax, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan."

TEMPO.CO, Jakarta -Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi atas izin tambang nikel di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ake Kobe. Menurut AEER, kerusakan DAS Kobe diduga karena tingginya produksi nikel di wilayah itu. Sedangkan daya dukung lingkungan di Halmahera Tengah tidak bisa menopang aktivitas tambang yang sangat masif.

Selain mencemari sumber air utama yang selama ini dimanfaatkan warga Kecamatan Weda, kini sungai Kobe juga menjadi ancaman ketika hujan lebat. "Kalau hujan, pasti itu sungai meluap, bulan lalu empat desa terendam banjir cukup lama, tidak pernah sebelumnya seperti ini," kata Supriyadi Sudirman, aktivis Safe Halmahera yang datang sebagai pembicara saat diskusi bersama AEER di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Supriyadi mengaku terakhir kali menyaksikan sungai Kobe berair jernih pada Agustus tahun 2023. Kini setelah setahun berlalu, sungai Kobe selalu berair kuning kecoklatan pekat, setiap hari. "Biasanya keruh kalau hujan saja, tapi sekarang, mau panas, mau hujan, tetap keruh," katanya.

Koordinator AEER Pius Ginting mengatakan aktivitas tambang nikel sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan Halmahera Tengah. Hampir setengah dari luas wilayah itu kini berada dalam konsesi tambang. Wilayah konsesi itu juga meliputi lebih dari 299 DAS dan sub-DAS yang berperan penting dan mempengaruhi bentang alam Halmahera Tengah.

Pencemaran dan kerusakan DAS yang dipicu pertambangan nikel, kata Pius, tidak hanya terjadi pada sungai Kobe, tetapi juga di Pulau Yoi yang terletak di tenggara Pulau Halmahera. Selain itu eksploitasi berlebihan oleh perusahaan nikel kini membikin sejumlah sungai utama yang bermuara ke Laut Halmahera sudah tercemar.

Menurut Pius, pembatasan produksi nikel mendesak dilakukan. Saat ini, kata Pius, kondisi daya dukung lingkungan di Halmahera Tengah sudah tidak sebanding dengan risiko dari aktivitas tambang. "Sudah saatnya produksi nikel di Halmahera dibatasi agar seimbang dengan daya dukung lingkungan dan daya tampungnya," kata Pius dalam diskusi yang sama.

Berdasarkan riset yang dilakukan AEER, saat ini ada 82 ribu hektar DAS yang harus dipulihkan. Sebagian besar DAS tersebut berada di wilayah Kecamatan Weda Utara dan Weda Timur. Pius mengatakan kerusakan DAS tidak bisa dibiarkan makin meluas. Saat ini, kata dia, ada 27 konsesi tambang yang mengancam 29 DAS di Halmahera Tengah dengan total luas konsesi mencapai 102,5 ribu hektar.

Keberadaan konsesi tambang nikel di wilayah DAS akan menjadi bom waktu bagi ribuan penduduk Halmahera Tengah. Mengacu dokumen kajian risiko bencana Maluku Utara tahun 2021-2026, Pius menjelaskan potensi luasan banjir di Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 16.290 hektar dan termasuk dalam risiko tinggi. "Wilayah yang terancam banjir bandang yakni seluas 8.166 hektar," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat akses air minum layak di Indonesia baru 91 persen. Target semua masyarakat mendapatkan air minum secara layak atau 100 persen layak pada 2030.

"Air minum layak itu artinya masyarakat enggak nyari sendiri. Kalau 91 persen itu artinya masih ada yang ambil air dari sumur, masih ke gunung-gunung," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, dalam acara Indonesia Water Forum 2024, di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Selain itu, air minum saat ini belum sepenuhnya bebas dari bakteri. Dan kekeruhan air masih ada di atas ambang di beberapa Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Sementara penyediaan air minum saat ini tak semua bersumber dari PDAM. "Penyediaannya ada dari Kotaku, Pamsimas. Tak semua dikelola Perumdas, tapi ada yang berbasis komunitas," tutur dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menggunakan berbagai metode agar masyarakat memperoleh akses layak air minum pada level 100 persen layak di 2030. "Jadi semua harus dapat air, tidak harus susah payah mengambil sendiri, tapi sudah kita sediakan kepada masyarakat," tutur Endra.

Namun menurut anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini, yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah akses air minum aman. Menurut dia, yang ditargetkan adalah akses air minum aman 100 persen pada 2045. "Sekarang baru 20 persen," tutur dia.

Sementara sanitasi air minum baru di angka 5 persen. "Di bidang sanitasi ini malah lebih kecil lagi angka kita, yang perpipaan ini masih sekitar 5 persen," ucap dia. Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Sebab itu kerja sama antar-kementerian dan lembaga dinilai sangat penting.

Dia mengatakan, pengelolaan air dihadapkan pada sejumlah tantangan. Seperti rendahnya cakupan layanan, keterbatasan aset dan investasi, kendala ketersediaan air baku, dan regulasi yang belum optimal. "Perizinan yang mungkin menyulitkan," ujarnya.

Menurut dia, kondisi air minum Indonesia saat ini sama seperti problem air minum di Portugal 30 tahun lalu. Dia menjelaskan, pada 1993 layanan air minum di Portugal tidak stabil. Layanan air minumnya saat itu kurang dari 50 persen dan sanitasi kurang dari 15 persen.

"Penyediaan air minum tidak efisien dan tidak sepenuhnya transparan. Artinya tidak efisien itu banyak counter pro water dan eh kebocoran dari sisi teknis maupun administratif," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah dan turun ke kategori yang lebih rendah.

Amalia menjelaskan, penurunan jumlah kelas menengah ini merupakan salah satu efek jangka panjang atauscarring effectdari pandemi Covid-19. "Di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya 53,83 juta dengan proporsi 19,82 persen. Dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13," kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Rabu, 28 Agustus 2024.

Penurunan ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategoriaspiring middle classatau kelompok yang sedang menuju kelas menengah. Mereka ini adalah kelompok yang berada di antara kelas rentan miskin dan kelas menengah.

Data BPS menunjukkan pada 2024, sebanyak 137,5 juta orang atau 49,22 persen dari total penduduk masuk dalam kategori ini. "Yang 137,5 juta ini sebenarnya bisa kemudian di-upgrade, untuk mudah untuk di-upgrademenjadi kelas menengah," jelas Amalia.

Namun, Amalia memperingatkan banyak dari penduduk kelas menengah saat ini berada di ambang batas bawah kelompok mereka, dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp 2,04 juta per kapita per bulan. "Sehingga ada kerentanan kalau nanti terganggu, dia masuk kembali keaspiring middle class," katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat ini sempat meminta klarifikasi perihal definisi dan kriteria yang digunakan BPS untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Amalia mengatakan BPS menggunakan kriteria Bank Dunia untuk menentukan kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan. Sementara,aspiring middle classmemiliki pengeluaran 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan.

Data yang dipaparkan Amalia menunjukkan penurunan yang signifikan pada jumlah kelas menengah, yang awalnya 57,33 juta orang (21,45 persen) pada tahun 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang (17,13 persen) pada 2024. Sebaliknya, kelompokaspiring middle classmeningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,5 juta orang pada 2024.

Data lain memperlihatkan kriteria pengelompokan kelas berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Untuk 2024, mereka yang tergolong kelas menengah memiliki pengeluaran antara Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta, sedangkan aspiring middle class berada di antara Rp874.398 hingga Rp2,04 juta per kapita per bulan. Kriteria ini menunjukkan banyak orang di kelas menengah berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi turun ke kelompok yang lebih rendah jika terjadi guncangan ekonomi.

Amalia juga merinci kelas menengah di Indonesia sebagian besar bekerja di sektor jasa (57 persen), diikuti oleh sektor industri (22,98 persen) dan pertanian (19,97 persen).

Perubahan dalam pola pengeluaran kelas menengah juga menjadi sorotan dalam pemaparan Amalia. Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran kelas menengah. Dulu, sekitar 45,53 persen pengeluaran kelas menengah ditujukan untuk makanan dan minuman, tetapi sekarang angkanya turun menjadi 41,67 persen.

Sementara itu, pengeluaran untuk perumahan juga mengalami penurunan dari lebih dari 32 persen menjadi sekitar 28,5 persen. Sebaliknya, ada peningkatan pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya, termasuk kebutuhan pesta yang naik dari 0,75 persen menjadi 3,18 persen, serta hiburan yang mulai menebal menjadi 0,38 persen. "Secara umum, prioritas pengeluaran kelas menengah saat ini adalah makanan, perumahan, dan barang jasa lainnya,” kata Amalia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menyatakan gempa bumi 5,8 magnitudo yang berpusat di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat empat kereta api di Daop 5 Purwokerto mengalami keterlambatan operasi.

Sementara Daop 6 Yogyakarta saat itu, kata Risal, saat itu harus harus menunggu informasi lebih lanjut mengenai kondisi kondisi lintas aman. "Pemeriksaan unit jalan rel dan jembatan (JJ ) dan lintasan aman," kata Risal, melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 18 Agustus 2024.

Puluhan rumah, satu sekolah, dan satu pasar rusak akibat gempa bumi yang melanda wilayah Yogyakarta, pada Senin malam, 26 Agustus 2024. Paling banyak rumah rusak berada di Gunung Kidul. Gempa bumi berkekuatan 5,8 Magnitudo terjadi pukul 19.57 WIB berpusat di barat daya Gunung Kidul.

Menjawab antisipasi kereta api menghadapi bencana alam berupa gempa bumi seperti yang diperingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa terjadi gempa dari zona megathrust, Risal mengatakan, persiapan Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau Pusdalopka.

Menurut dia, Pusdalopka akan menginformasikan kepada masinis untuk berhenti di petak jalan karena terjadi gempa. Seluruh kereta yang sedang beroperasi di wilayah kerja terkena gempa wajib berhenti. "Contoh kemarin di Daop 6 Yogyakarta," ujar dia.

Selanjutnya Pusdalopka menginformasikan kepada tim jalan rel dan jembatan (JJ) agar memeriksa kondisi seluruh jalur rel kereta api di wilayah kerja yang terkena gempa. Setelah rel dinyatakan aman oleh tim JJ, dan tim tersebut harus menginformasikan Pusdalopka.

"Selanjutnya tim JJ melaporkan ke Pusdalopka. Apabila kondisi jalur aman kereta yang sedang berhenti di petak jalan atau di lintasan diperbolehkan jalan kembali oleh Pusdalopka," ucap Risal.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman adukan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, atas dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aduan itu disampaikan Boyamin melalui saluran aduan masyarakat atau dumas KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dalam aduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo kala itu. Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo.

Boyamin mengatakan, perjanjian kerja sama itu penting untuk dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian fasilitas pesawat jet pribadi kepada Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, diduga ada kaitannya dengan kerja sama yang pernah dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 April 2021.

“Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut, biarlah nanti KPK yang menilai, semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini apakah ada gratifikasi atau tidak,” kata Boyamin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK telah memerintahkan jajarannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang. “Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Di samping itu, sebelum terjun ke dunia politik dan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia bahkan menjadi pemilik klub sepakbola Persis Solo yang mendapatkan sponsor dari Free Fire, permainan online besutan Garena, anak perusahaan dari Sea Group yang juga membawahi Shopee.

Jauh sebelum itu, Kaesang juga memiliki sejumlah bisnis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, hingga aplikasi digital. Dia bahkan pernah mendapatkan suntikan data dari sejumlah perusahaan besar dengan nilai yang fantastis, hingga jutaan dolar AS. Berikut daftar perusahaan yang pernah gelontorkan modal besar untuk bisnis Kaesang.

Selanjutnya: Daftar Perusahaan yang Pernah Beri Modal Besar ke Kaesang....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membuka kesempatan bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat sebanyak 154 formasi tenaga teknis dan 1 formasi tenaga kesehatan yang disediakan.

Daftar Formasi CPNS Perpusnas 2024

Mengutip Surat Pengumuman Perpusnas Nomor: 9525/2/KPG.01.00/VIII.2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024, berikut daftar nama jabatan, jenis formasi, unit penempatan, persyaratan pendidikan, dan kisaran gaji setiap bulanCPNSPerpusnas pada 2024:

Dokter Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: Dokter Umum.

Rentang penghasilan: Rp 7.242.120 - Rp 7.576.404.

Analis Anggaran Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Formasi lulusancumlaude: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Formasi lulusancumlaude: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik atau S1 Administrasi Negara.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Analis Kerja Sama Ahli Pertama

Formasi umum: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

Formasi umum: 4.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Negara atau S1 Teknik Informatika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Arsiparis Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik.

Rentang penghasilan: Rp 7.437.120 - Rp 7.771.404.

Auditor Ahli Pertama

Formasi umum: 7.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, S1 Teknik Informatika, atau S1 Teknik Sipil.

Rentang penghasilan: Rp 7.367.120 - Rp 7.701.404.

Manggala Informatika Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

Formasi umum: 6.

Unit penempatan:Perpusnas, Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar, Jawa Timur.

Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris.

Rentang penghasilan: Rp 7.292.120 - Rp 7.626.404.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Formasi umum: 7.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi atau S1 Hukum.

Rentang penghasilan: Rp 7.410.120 - Rp 7.744.404.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Pendidikan.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Rentang penghasilan: Rp 7.242.120 - Rp 7.576.404.

Perencana Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Formasi lulusancumlaude: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 7.919.120 - Rp 8.253.404.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Formasi umum: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Masyarakat atau S1 Ilmu Komunikasi.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Pranata Komputer Ahli Pertama

Formasi umum: 17.

Formasi lulusancumlaude: 3.

Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta; UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatra Barat.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komputer atau S1 Teknik Informatika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Pustakawan Ahli Pertama

Formasi umum: 19.

Formasi penyandang disabilitas: 2.

Formasi putra/putri Kalimantan: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan.

Rentang penghasilan: Rp 7.437.120 - Rp 7.771.404.

Statistisi Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Formasi lulusancumlaude: 1.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Widyaiswara Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S2 Perpustakaan dan Sains Informasi.

Rentang penghasilan: Rp 7.557.020 - Rp 7.923.452.

Arsiparis Terampil

Formasi umum: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan.

Rentang penghasilan: Rp 6.310.320 - Rp 6.608.628.

Asisten Perpustakaan Terampil

Formasi umum: 24.

Formasi penyandang disabilitas: 1.

Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta; UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Perpustakaan.

Rentang penghasilan: Rp 6.310.320 - Rp 6.608.628.

Auditor Terampil

Formasi umum: 6.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Komputer atau D3 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 6.260.320 - Rp 6.558.628.

Penata Laksana Barang Terampil

Formasi umum: 4.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

Formasi umum: 1.

Unit penempatan: UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Kualifikasi pendidikan: D3 Komunikasi.

Rentang penghasilan: Rp 6.266.320 - Rp 6.564.628.

Pranata Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Terampil

Formasi umum: 4.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pranata Komputer Terampil

Formasi umum: 12.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menjadi salah satu sasaran dari Program Pangan Bersubsidi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI.

Dalam penyediaan pangan bersubsidi, DKPKP DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya dan Badan Usaha Milik Daerah (PT Food Station Tjipinang Jaya). Selain itu, pendistribusian sembako dan bahan pangan lainnya juga dilakukan bersama Perumda Pasar Jaya.

Adapun pemilikKJP Plusdapat mendaftar diri sebagai calon penerima Pangan Bersubsidi. Registrasi dilakukan secara daring atauonlinemelalui laman resmi yang disediakan.

Syarat Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Melansir unggahan akun Instagram @dkpkp.jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021 dan laman resmi KJP Pasar Jaya, berikut persyaratan dan ketentuan calon penerima Pangan Bersubsidi Pemprov DKI Jakarta dari kelompok KJP Plus:

• Penerima KJP Plus yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Membawa hasil unduh bukti pendaftaran daring, fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan KJP Plus.
• Pastikan saldo rekening kartu ATM Bank DKI mencukupi.
• Tidak membawa anak kecil di bawah usia 12 tahun ketika pengambilan sembako.
• Pengambilan bahan pangan hanya dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang tertera saat pendaftaran.
• Apabila penerima manfaat mengalami kesulitan dalam proses registrasi, maka dapat melakukan konfirmasi atau menghubungi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
• Penerima hanya dapat membeli paket pangan bersubsidi satu kali setiap bulan dan tidak dapat diakumulasikan di bulan berikutnya.
• Bagi siswa penerima KJP Plus, anggota keluarga lain dapat mewakilkan untuk datang ke lokasi pembelian paket pangan bersubsidi.
• Pembelian paket sembako tidak dilayani bila penerima tidak mendaftar antrean secara daring.

Cara Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar antrean programPangan BersubsidiKJP Pasar Jaya:

1. Kunjungi laman https://antriankjp.pasarjaya.co.id/index_tanpa_verifikasi.php.
2. Masukkan nomor KK; nomor induk kependudukan (NIK); nomor KJP Plus; serta nama, alamat, dan nomor ponsel penerima manfaat.
3. Pilih wilayah dan lokasi pengambilan.
4. Pilih waktu pengambilan.
5. Centang bagian yang menyatakan bahwa data yang dimasukkan sudah dipastikan benar.
6. Tekan tombol Simpan.
7. Datang ke lokasi pengambilan sesuai dengan jadwal yang tertera dan membawa berkas yang dipersyaratkan.
8. Lakukan pembayaran pembelian paket pangan bersubsidi menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui mesinelectronic data capture(EDC) yang telah disediakan.

Untuk diketahui, selain pemegang KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi juga menyasar beberapa kelompok masyarakat berikut:

• Penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), termasuk pekerja harian lepas (PHL) serta petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dengan gaji maksimal 1,1 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penghuni rumah susun (rusun) yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Orang lanjut usia (lansia) yang tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penyandang disabilitas tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Pekerja atau buruh dengan KTP DKI Jakarta, memiliki gaji maksimal 1,1 kali UMP DKI, dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Guru dan tenaga kependidikan non-aparatur sipil negara (ASN) yang berpenghasilan maksimal 1,1 kali UMP dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyampaikan penolakannya perihal rencana presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka soal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Hal itu Budi sampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Akhir kata, Hippindo akan tetap bermitra dengan pemerintah, aktif menaikkan penjualan di dalam negeri mebantu menaikkan pajak dengan omsetnya yang harus kami naikkan, bukan PPN-nya,” kata dia dalam acara Indonesia Retail Summit (IRS) 2024 di Swissotel Hotel PIK, Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Ia mengatakan, jika PPN naik 12 persen, memang tak secara langsung memukul indsutri ritel, namun pengaruhnya secara jangka menengah hingga panjang. “Daya saing kami juga akan berkurang. Jadi kalau dikembalikan ke bawah bisa beli barang. Enggak langsung naik itu, ada jangka panjang menengahnya yang harus dipikirkan,” katanya.

Budi mengklaim, pertumbuhan ritel selalu lebih besar dari industri lain, hingga dia membuat kampanye Belanja di Indonesia Saja. “Daripada menaikkan PPN mending naikin omset. Omsetnya lebih gede,” katanya.

Menanggapi itu, Airlangga akan mempertimbangkan usulan pelaku usaha ritel. Tapi, Airlangga enggan menjawab detail perrtimbangannya. “Tunggu saja, ya, terima kasih,” katanya sembari meninggalkan lokasi acara.

Selanjutnya: PPN akan naik menjadi 12 persen tahun depan....

<!--more-->

PPN akan naik menjadi 12 persen tahun depan, dari sebelumnya 11 persen. Kenaikan tarif telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN 12 persen disebut berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pemberlakuan tarif pajak baru sebagai bentuk menjalankan fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

"Kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari Rp 80 triliun pada 2025,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Selasa, 13 Agustus 2024.

Hal ini berdasarkan hitungan simulasi pendapatan dari PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2023 yang sebesar Rp 764,3 triliun. Juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2024 dan tahun depan yang masing-masing sebesar 5 persen dan 2,5 persen.

ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) membutuhkan total 152 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Formasi CPNS tersebut dibuka untuk lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1).

Daftar Formasi CPNS Bapanas 2024

Mengutip Surat Pengumuman Bapanas Nomor: 1956/SM.02.01/A/08/2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, jenis kebutuhan formasi, kualifikasi pendidikan, dan rentang penghasilan setiap bulanCPNSBapanas pada 2024:

Analis Anggaran Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Politik.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Analis Hukum Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen Komunikasi, atau S1 Ilmu Komunikasi.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 16.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Pangan, S1 Ilmu Gizi, S1 Manajemen, S1 Teknologi Industri Pertanian, S1 Gizi, S1 Ekonomi Pertanian, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Sosial Ekonomi Perikanan, S1 Sosial Ekonomi Peternakan, S1 Sosiologi, S1 Teknologi Hasil Peternakan, S1 Keamanan Pangan, S1 Agribisnis, S1 Manajemen Mutu Pangan, S1 Sains Pangan, S1 Teknologi Pertanian, S1 Sosial Ekonomi Peternakan, S1 Teknik Pangan, atau S1 Sosiologi.
• S1 Manajemen Kebijakan Publik, S1 Teknologi Pasca Panen, S1 Gizi Masyarakat, S1 Sosiologi Pedesaan, S1 Komunikasi Pembangunan, S1 Manajemen Agribisnis, S1 Ekonomi Sumber Daya, S1 Manajemen dan Bisnis, S1 Manajemen Logistik, S1 Ilmu Pangan, S1 Teknik Pertanian dan Biosistem, S1 Kebijakan Pangan, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, S1 Logistik, S1 Antropologi, atau S1 Komunikasi Pembangunan Pertanian.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasipendidikan: S1 Manajemen, S1 Manajemen dan Kebijakan Publi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Informasi, D4 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, atau D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Arsiparis Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Kearsipan, D4 Kearsipan Digital, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Pertanian, S1 Ilmu Pengan, S1 Manajemen, D4 Administrasi Negara, D4 Kearsipan, S1 Hukum, S1 Ilmu Perpustakaan, atau S1 Psikologi.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Arsiparis Terampil

• Formasi umum: 17.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Manajemen Logistik, D3 Teknologi Komputer, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Bahasa Inggris, D3 Sistem Informasi, D3 Administrasi Publik, D3 Sekretaris, D3 Desain Grafis, D3 Gizi, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Aset, D3 Teknologi Informasi, D3 Penjaminan Mutu Industri Pangan, D3 Akuntansi, D3 Administrasi Negara, atau D3 Sosiologi Pedesaan.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Asisten Perpustakaan Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Perpustakaan.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Auditor Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Negara, S1 Pertanian, S1 Hukum, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Statistika, atau D4 Akuntansi.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Penata Kelola Pemerintahan

• Formasi umum: 16.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Negara, S1 Pertanian, S1 Hukum, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Statistika, D4 Akuntansi, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Penata Keprotokolan

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris, D4 Komunikasi Massa, S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, S1 Manajemen Komunikasi, D4 Administrasi Negara, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, atau S1 Administrasi Negara.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Penata Laksana BarangTerampil

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Aset, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen, D3 Sistem Informasi Akuntansi, atau D3 Akuntansi.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Penerjemah Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Bahasa Inggris atau S1 Sastra Inggris.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Kimia, S1 Biologi, S1 Peternakan, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Teknologi Pertanian, D4 Pertanian, D4 Peternakan, S1 Ilmu Pangan, S1 Teknik Industri Pertanian, S1 Pengolahan Hasil Pertanian, atau S1 Ilmu dan Teknologi Pangan.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pengelola Keprotokolan

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Bahasa Inggris, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, atau D3 Komunikasi Massa.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, D4 Analisis Keuangan, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Pangan, S1 Ilmu Pertanian, S1 Manajemen, S1 Teknologi Pangan, atau S1 Teknologi Hasil Pertanian.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Perencana Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Perencanaan Wilayah, S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, atau S1 Sosial Ekonomi Pertanian.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Komunikasi, S1 Ilmu Komputer, D4 Desain Grafis, S1 Jurnalistik, S1 Ilmu Komunikasi, D4 Komunikasi Massa, D4 Hubungan Masyarakat, atau S1 Hubungan Masyarakat.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Komunikasi, D3 Administrasi Negara, D3 Bahasa Inggris, D3 Hubungan Internasional, D3 Jurnalistik, atau D3 Hubungan Masyarakat.

Pranata Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Terampil

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Manajemen Keuangan, atau D3 Sistem Informasi Akuntansi.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pranata Komputer Ahli Pertama

• Formasi umum: 7.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Informasi, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Komputer, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, D4 Teknik Informatika, atau S1 Teknik Informatika.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Publik, D3 Administrasi Negara, atau D3 Kesekretariatan.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Pustakawan Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan atau D4 Perpustakaan Digital.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

Statistisi Ahli Pertama

• Formasi umum: 23.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Sains Data, S1 Statistika Terapan, atau D4 Sains Terapan.
• Rentang penghasilan: Rp 3.000.000 - Rp 7.000.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengundang 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencoba bekerja di pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur itu, sehingga bisa menularkan pengalaman itu ke rekan-rekan mereka.

“Program Work From IKN (WFI) telah beberapa kali dilaksanakan sejak 2023, untuk memberi kesempatan bagi ASN merasakan pengalaman bekerja dan melihat langsung suasana pembangunan di Nusantara,” kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Nusantara, Rabu, 28 Agustus 2024.

Sedangkan untuk kegiatan WFI kali ini masuk dalam Batch IV dan Batch V, berlangsung di wilayah IKN selama lima hari pada 26-30 Agustus 2024. Kegiatan ini untuk memperkenalkan lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari di Nusantara kepada ASN yang akan pindah ke Nusantara.

WFI ini menerapkan proses pembelajaran bagi para fasilitator, yakni fasilitator yang merupakan ASN ini menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui berbagai pengalaman langsung di Nusantara, untuk kemudian dibagikan kepada ASN yang segera pindah ke Nusantara.

Untuk itu, diharapkan para fasilitator ini dapat merasakan suasana bekerja di Nusantara sebagai sebuah proses belajar dari pengalaman dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang Nusantara kepada rekan-rekan ASN lain.

Sementara Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama Otorita IKN, IGA Krisna Murti RS, yang sekaligus Ketua Panitia, menjelaskan bahwa khusus untuk WFI Batch IV dan IV ini, pesertanya berasal dari para fasilitator yang ditugaskan untuk memberikan pembekalan kepada ASN yang pindah ke Nusantara.

“Pelaksanaan WFI kali ini melibatkan total 60 fasilitator yang terbagi menjadi dua batch, yaitu Batch IV dan V yang masing-masing terdiri atas 30 fasilitator,” katanya.

Fasilitator tersebut berasal dari 16 kementerian/lembaga, di antaranya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pembukaan acara pada dua hari lalu dihadiri oleh Plt Kepala LAN RI Muhammad Taufiq dan Sekretaris Utama LAN RI Reni Suzanna.

Program ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengalaman yang mendalam mengenai Nusantara, kemudian dapat menyiapkan sebaik-baiknya para ASN yang bertransisi menempati ibu kota baru Indonesia.

Basuki: IKN Lebih baik dari Jabodetabek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara lebih baik ketimbang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu juga mengatakan IKN merupakan kota mewah.

"ASN (aparatur sipil negara) kalau tidak mau pindah ke IKN, rugi," tutur Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023, Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kementerian PANRB. "Di Jakarta, di Jabodetabek, hidup akan lebih susah."

Pasalnya, kata dia, waktu yang dihabiskan ASN untuk bekerja di Jabodetabek lebih panjang ketimbang IKN. Sebagai gambaran, pekerja berangkat kerja di Jabodetabek umumnya dimulai pukul 06.00 pagi. Namun, pulangnya bisa pukul 21.00.

Sementara di IKN, kata Basuki, ASN bisa berangkat ke tempat kerja hanya dengan waktu tempuh perjalanan 10 menit. Selain itu, ia mengatakan IKN memiliki kualitas udara dan air yang baik.

"Dan itu untuk karir anda ke depan, itu di IKN," ucap Basuki.

Pemerintah berencana memindahkan ASN ke IKN mulai September 2024. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN bakal dilakukan bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

Penapisan dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pemerintah. Ia pun menyampaikan prioritas pemindahan kepada Presiden Jokowi.

“Kami sampaikan prioritasnya 179 unit eselon I dari 38 K/L (kementerian/lembaga), 91 unit eselon pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” kata Anas, Senin, 1 Juli 2024, dikutip melalui keterangan resmi.

INFO BISNIS - Program Desa BRILian kembali berlanjut. Kali ini sampai di tahap ketiga dengan peluncuran “Kick Off Desa BRILiaN 2024 Batch 3”, awal pekan ini

Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Ultra Mikro BRI, M. Candra Utama, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian penyelenggaraan program Desa BRILiaN. Pada saatnya nanti, para peserta akan mendapatkan sejumlah materi pembekalan dan pelatihan sampai dengan proses pendampingan nantinya.

Pelaksanaan program meliputi pelatihan kepemimpinan, kelembagaan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kewirausahaan, inovasi desa, digitalisasi desa, teknik komunikasi dan materi tematik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh desa.

Selanjutnya para peserta akan diberikan beberapa tugas di setiap sesi yang nantinya menjadi salah satu komponen penilaian untuk memilih 40 desa terbaik. “Akan ada 15 desa terbaik yang mendapatkan pendampingan langsung,” kata Candra.

Candra menjelaskan bahwa,“Batch 3 ini akan diikuti 476 desa dari seluruh penjuru Indonesia. Model pelatihan akan dilaksanakan secara daring,” kata dia. Program BRILian sendiri telah berlangsung sejak 2020, yang diikuti 3.957 desa yang aktif dan bergerak berinisiatif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang telah direncanakan.

Selama ini program Desa BRILiaN mengembangkan 4 aspek yang terdapat dalam desa, yaitu; Pertama, BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Kedua, digitalisasi, implementasi produk dan aktivitas digital di desa. Ketiga,sustainability, tangguh dan secaracontinuedalam membangun desa. Keempat,innovation, kreatif dalam menciptakan inovasi.

Sedangkan objek pemberdayaan dari program ini adalah elemen-elemen kunci yang ada di desa yang meliputi perangkat desa (kepala desa), pengurus BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), UMKM di desa, perwakilan kelompok usaha (klaster) dan Pegiat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

“Program pemberdayaan Desa BRILiaN ini merupakan wujud nyata BRI yang terus berkomitmen untuk meningkatkan economic dan social value kepada masyarakat. Perseroan berharap program seperti ini dapat memberikan kontribusi nyata dan positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan desa,” kata Candra.

Candra menambahkan, dalam program ini dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (klaster) usaha mikro dengan nama Klasterku Hidupku. “Program BRI tersebut mengidentifikasi keperluan pemberdayaan baik pelatihan usaha maupun bantuan sarana prasarana yang diberikan secara selektif,” katanya.

Untuk mendukung pengembangan pasar, BRI menginisiasi pembentukanplatformNew Pasar.id, yaitu sebuahplatform yangmenghubungkan pedagang pasar dan pembeli secara daring. Sedangkan untuk pemberdayaan UMKM, BRI juga telah mengembangkan platform pemberdayaanlinkumkm.iduntuk mendorong dan memfasilitasi UMKM naik kelas.

Cukup banyak produk-produk layanan BRI yang dapat dimanfaatkan oleh desa dan BUMDes seperti Agen BRILink, Stroberi, QRIS dan produk lainnya. (*)