TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terkini pada Senin siang, 26 Agustus 2024, dimulai dari desakan publik terhadap Ditjen Bea Cukai untuk menjelaskan soal pemeriksaan barang belanjaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Berikut ada berita tentang dugaan barang belanjaan Kaesang dan Erina tak diperiksa Bea Cukai dan sosok pemilik jet Gulfstream. Lalu ada berita tentang bandara IKN siap digunakan awal September dan vonis kepada dua perusahaan farmasi untuk membayar ganti rugi ke keluarga korban obat sirup beracun.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Diduga Tidak Periksa Barang Kaesang dan Erina Gudono, Bea Cukai Didesak Beri Penjelasan Publik

Polemik penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono masih menggelinding di sosial media. Kini warganet menyoroti adanya dugaan barang anak dan menantu Jokowi itu tak dikenai bea cukai karena langsung dibawa ke mobil yang mereka kendarai.

Bea cukai trending di X pada Senin, 26 Agustus 2024. Hingga pukul 08.50 Bea Cukai telah mendapat 38,8 cuitan yang mayoritas meminta institusi ini mengusut barang-barang milik Kaesang-Erina.

“Viralkan untuk mereka yang masuk dari luar negeri untuk acuhkan bea cukai,” tulis @rikiaiza di akun X-nya pada Senin hari ini.

Simak lebih jauh tentang Bea Cukai didesak menjelaskan pemeriksaan barang Kaesang dan Erina di sini.

<!--more-->

2. Ramai Video Kaesang - Erina Turun dari Jet Pribadi, Barang Belanjaannya Tak Diperiksa Bea Cukai?

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dan istrinya Erina Gundono masih menjadi sorotan publik. Setelah pemberitaan soal menumpangi jet pribadi untuk melawat ke Amerika Serikat, belakangan video pendek mereka juga ramai diperbincangkan warganet.

Dalam video yang viral beredar di jagat maya, mereka diduga tak diperiksa petugas Bea Cukai atas barang bawaannya dari luar negeri. Dalam video itu, sejumlah orang terlihat menurunkan barang yang diduga milik Erina dan Kaesang dari jet pribadi langsung ke mobil.

Dalam kolom komentar postingan di X dan Instagram, warganet mendesak Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo untuk menjelaskan dugaan tersebut.

Simak lebih jauh tentang dugaan barang belanjaan Kaesang dan Erina tidak diperiksa Bea Cukai di sini.

3. Siapa Sebenarnya Pemilik Jet Gulfstream yang Dipakai Kaesang-Erina saat ke AS?

Putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial. Keduanya diduga pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu dengan menggunakan private jet atau jet pribadi.

Melansir dari unggahan di akun X organisasi nirlaba Trend Asia, @TrendAsia_Org, jet pribadi yang dipakai Kaesang dan Erina diketahui berjenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Pesawat itu tercatat berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Philadelphia, Amerika Serikat.

“Kaesang dan Erina terbang dengan Gulfstream G650ER (N588SE) dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Philadelphia. Tanggal perjalanan pada 18-21 Agustus 2024 dengan jarak 16.276 km. Biaya charternya US$ 556.305 atau sekitar Rp 8,67 miliar [kurs Rp15.600 per dolar AS],” seperti dikutip dari cuitan pada gambar yang diunggah oleh akun X @TrendAsia_Org.

Simak lebih jauh tentang pemilik jek Gulfstream yang dipakai Kaesang dan Erina di sini.

<!--more-->

4. Jokowi akan Pindah Kantor, Menhub: Bandara IKN Siap untuk Pesawat Presiden di Awal September

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui Bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah siap didarati pesawat termasuk Pesawat Kepresidenan RI pada awal September 2024.

"(Sudah bisa didarati pesawat kepresidenan) awal September," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Dengan mengacungkan jempol, Budi kembali menegaskan kesiapan bandara termasuk landasan pacu (runway) yang telah diuji coba Minggu (25 Agustus 2024).

Simak lebih jauh tentang Bandara IKN akan siap pada September di sini.

5. Kasus Obat Sirup Beracun, 2 Perusahaan Farmasi Divonis Ganti Rugi hingga Rp60 Juta kepada Keluarga Korban

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical bersalah dalam kasus obat sirup yang mengakibatkan lebih dari 200 anak meninggal dunia karena gagal ginjal akut progresif afitikal (GGAPA) pada 2022 lalu. Masing-masing perusahaan itu wajib membayar ganti rugi hingga Rp60 juta kepada keluarga korban obat sirup itu.

“Sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 185/HUK/2023 sebatas kepada para penggugat sebagai orang tua korban,” bunyi putusan yang dibaca Tempo di situs resmi PN Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sebagai rinciannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50 juta kepada keluarga dari anak yang meninggal dunia. Ada 24 nama orang tua korban yang tercatat sebagai penggugat dalam putusan itu.

Simak lebih jauh tentang perusahaan farmasi divonis bayar ganti rugi Rp 60 juta di sini.

TEMPO.CO, Jember - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi 9 Jember akan mengoperasikan Kereta Api (KA) Mutiara Timur relasi Stasiun Ketapang - Surabaya Pasar Turi PP setiap hari mulai 1 September 2024 pekan depan. Pengoperasian setiap hari ini menyusul sambutan yang baik dari pelanggan pada masa angkutan lebaran tahun 2024, libur Idul Adha 1445 Hijriah dan akhir pekan pada masa libur sekolah.

“Setelah mendapat sambutan yang cukup baik dari para pelanggan di Daop 9 selama dioperasikan sebelumnya, maka mulai 1 September KA Mutiara Timur akan beroperasi setiap hari melayani rute Ketapang – Surabaya Pasar Turi PP, " kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro dalam keterangan resmi, Senin, 26 Agustus 2024.

Cahyo mengatakan KA Mutiara Timur yang menempuh jarak 312 kilometer dengan waktu perjalanan selama 6 jam tersebut akan beroperasi dengan menggunakan formasi rangkaian seperti semula saat sebelum dinonaktifkan, yaitu 4 kereta kelas eksekutif dan 3 kereta kelas bisnis, dengan total kapasitas yang tersedia sebanyak 380 tempat duduk.

“Sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan, KAI Daop 9 juga memberikan promo tiket di awal perjalanan KA Mutiara Timur. Selama empat hari dari tanggal 1-4 September, para penumpang bisa mendapatkan tiket KA Mutiara Timur untuk kelas bisnis sebesar Rp 150.000 dan kelas eksekutif seharga Rp 200.000," imbuhnya.

Sedangkan untuk harga tiket normal, kelas bisnis mulai Rp 210.000 dan kelas eksekutif sebesar Rp 290.000. Untuk tiket KA Mutiara Timur mulai 1 September sudah tersedia dan dapat dipesan oleh para pelanggan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id ataupun channel penjualan lainnya.

KA Mutiara Timur berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 21.45 WIB dan berhenti di Stasiun Banyuwangi Kota, Jember, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya Gubeng serta tiba di tujuan akhir Stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 04.21 WIB. Sedangkan sebaliknya diberangkatkan dari Stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 08.55 WIB dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 15.45 WIB.

KAI pun mengapresiasi respons positif dan dukungan dari para pelanggan atas operasional kembali KA Mutiara Timur. "Hadirnya KA Mutiara Timur akan menambah alternatif perjalanan bagi masyarakat tapal kuda yang akan menuju Surabaya atau sebaliknya. KAI akan terus melakukan evaluasi atas perjalanan KA Mutiara Timur agar terus bisa menghadirkan perjalanan kereta api sesuai dengan kebutuhan para pelanggan," ujar Cahyo.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa nilai atau kisaran harga makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar di Jakarta Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per porsi. Program makan bergizi gratis adalah salah satu janji kampanye presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini mulai disiapkan sekaligus diadakan sejumlah uji coba di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.

"'Pas'-nya antara Rp 20.000 - Rp 25.000 per porsi, yang memasak juga dapat keuntungan. Mereka kan juga harus mengantar dan menyiapkan sampai di tempat," kata Heru usai meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN Cipayung 04 Pagi, Jakarta Timur, Senin, 26 Agustus 2024.

Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan tiga kali uji coba makanan bergizi gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD). "Hari ini adalah uji coba yang ketiga, bisa diberikan saat sarapan pagi, bisa makan siang, sesuai dengan waktunya anak-anak sekolah," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencoba berbagai menu dengan harga makanan yang variatif dan menyeimbangkan gizi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. Namun, porsi Rp15.000 dianggap kurang ideal.

"Mengenai nilai rupiah kami (Pemda DKI) tidak batasi, bisa Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000. Kita lihat kalau Rp15.000 kemarin kurang bagus, 'pas'-nya antara Rp 20.000-Rp25.000 per porsi. Yang penting buat kami adalah kalorinya (400 kalori) tersampaikan kepada anak-anak," kata Heru.

Yang jelas, kata Heru, porsi makanan yang diberikan memiliki gizi seimbang.

Dalam peninjauannya di SDN 04 Cipayung, kata dia, para siswa sangat suka dengan menu yang disajikan. Yaitu berupa nasi, telor dadar, jagung, sayur capcay, tempe orek dan anggur dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp25.000 per porsi.

"Kami lihat kesukaan mereka apa. Tadi sayurnya habis, buahnya dimakan, telurnya habis, nasinya separuh dimakan, (porsinya) kebanyakan tadi saya lihat," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat JenderalKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) membuka kesempatan lowongan kerja kepada lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total 38 formasi yang disediakan, baik untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan, maupun penyandang disabilitas.

Daftar Formasi CPNS Setjen Komnas HAM 2024

Mengutip Surat Pengumuman Kepala Biro Umum Setjen Komnas HAM Nomor: 18/KP.02.00/VIII/2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat JenderalKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, berikut rincian jabatan, jumlah formasi, unit penempatan, dan persyaratan pendidikan CPNS Setjen Komnas HAM pada 2024:

1. Auditor Terampil

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Pajak, D3 Administrasi Perpajakan, D3 Akuntansi Perpajakan, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Statistika, atau D3 Manajemen Pajak.

2. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik.

3. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik.

4. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik.

5. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

6. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

7. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

8. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

9. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

10. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 2.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Rekayasa Komputer, S1 Ilmu Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

11. Pengelola Keprotokolan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

12. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

13. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

14. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 6.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

15. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

16. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatra Barat.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

17. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

18. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

19. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

20. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tiba di area bendungan yang telah dimulai pengerjaannya sejak 2017 itu pada pukul 09.00 WIB, dan selanjutnya langsung melakukan peresmian sekaligus peninjauan area bendungan bersama sejumlah menteri seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Pj Gubernur Lampung Samsudin serta unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Timur.

"Bendungan Margatiga ini sudah dilakukan pengerjaannya sejak 2017, artinya sudah tujuh tahun lalu dikerjakan. Jadi kita bersyukur hari ini bisa difungsikan," ujar Jokowi di Lampung Timur, Senin.

Ia mengatakan bendungan tersebut dapat difungsikan untuk penyediaan sumber daya air bagi masyarakat serta daerah irigasi.

"Oleh karena itu saya resmikan Bendungan Margatiga yang ada di Kabupaten Lampung Timur hari ini," katanya.

Selain meresmikan Bendungan Margatiga Presiden Jokowi juga berkesempatan untuk melakukan penanaman pohon di pinggir bendungan, sebagai bentuk menjaga fungsi konservasi di infrastruktur sumber daya air di Lampung Timur itu.

Diketahui Bendungan Margatiga memiliki kapasitas tampung 42,31 juta meter kubik dan luas genangan 2.217,84 hektare.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi selain mengunjungi Bendungan Margatiga di Lampung Timur, orang nomor satu di Indonesia itu pun meresmikan Pasar Pasir Gintung di Bandarlampung dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandarlampung di Lampung Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah hingga 20 Agustus 2024 tercatat menguat menjadi Rp 15.430 per dolar AS atau menguat 5,34 persen dibandingkan posisi akhir Juli 2024. Saat penutupan perdagangan Jumat kemarin, rupiah menguat 108 poin atau 0,69 persen menjadi Rp 15.492 per dolar AS.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juli Budi Winantya menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh bauran kebijakan moneter bank sentral, meningkatnya aliran masuk modal asing, dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan masih akan cenderung menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen kebijakan Bank Indonesia,” kata Juli dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 26 Agustus 2024.

Juli mengatakan, penguatan ini lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina, dan won Korea, yang hanya sebesar 4,22 persen, 3,25 persen, 3,20 persen, dan 3,04 persen. Dengan perkembangan itu, Juli mengatakan apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat depresiasi rupiah lebih kecil dari depresiasi rupee India, peso Filipina, dan won Korea.

“Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter propasar melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI,” kata Juli.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan penguatan rupiah saat ini lebih didorong dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat daripada faktor politik.

"Yang pertama bahwa in relatif faktor-faktor fundamental ekonominya menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita belajar banyak di dalam dua dekade ini bagaimana perkembangan politik itu pada akhirnya lebih sedikit pengaruhnya ketimbang faktor ekonomi dan itu yang dibaca market," ujarnya di Bali, Sabtu, 24 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Erwin menjelaskan, investor asing di sektor riil yakin dan kembali lagi masuk ke pasar keuangan domestik setelah faktor-faktor ketidakstabilan global mereda. Selain ke sektor riil, penanam modal juga investasi di portofolio karena optimisime akan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membuka 751 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Lowongan kerja sebagai CPNS di Bappenas kali ini terbuka bagi lulusan D3 hingga lulusan S2.

Bappenas dalam Pengumuman Nomor 001/PANSEL.ASN/08/2024 mencantumkan jumlah formasi dan penempatan unit kerja untuk 750 formasi CPNS tersebut. Penempatan unit kerja bagi 750 formasi CPNS tersebut tersebar 45 direktorat 10 biro.

Untuk mengetahui rincian formasi dan penempatan CPNS Bappenas tahun 2024 dapat mengakses tautan berikut: https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns/detail/seleksi-pengadaan-pegawai-negeri-sipil-pns-tahun-anggaran-2024753

Berikut syarat pendaftaran CPNS 2024 PPN/Bappenas;

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (Surat Keterangan Catatan Kepolisian wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- Memiliki ijazah dengan jenjang dan jenis kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan. Apabila memiliki ijazah dengan jenang pendidikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, maka dapat dilampirkan;

- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

- Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;

- Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

- Pelamar tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

- Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

- Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PNS);

- Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

- Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;

- Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri yang perguruan tinggi dan program studinya telah terakreditasi minimal "B/Sangat Baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan persyaratan IPK Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dan Pasca Sarjana/Magister (S2) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dalam skala 4;

- Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan Ijazah dan hasil konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

- Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima Bersedia tidak mengundurkan diri dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal (TMT) PNS.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan mayoritas turun, mulai telur, minyak goreng, hingga cabai rawit merah yang menjadi Rp52.900 per kilogram (kg) pada Senin pagi, 26 Agustus 2024. Nilai tukar rupiah hari ini juga terpantau menguat. Turunnya harga pangan dan menguatnya nilai rupiah tersebut seiring dengan meredanya polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mereda. Polemik mereda setelah DPR menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap UU Pilkada yang bakal menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas usia calon kepala daerah berubah.

Berdasarkan data Panel Harga Bapanas pukul 09.00 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional turun tipis, seperti komoditas bawang merah turun 0,79 persen atau Rp200 menjadi Rp24.960 per kg. Meski begitu, bawang putih bonggol terpantau naik tipis 0,53 persen atau Rp210 menjadi Rp39.910 per kg.

Sedangkan, harga komoditas cabai merah keriting terpantau turun 2,13 persen atau Rp920 menjadi Rp42.190 per kg; lalu cabai rawit merah turun hingga 4,11 persen atau Rp2.270 menjadi Rp52.900 per kg.

Namun, harga daging sapi murni terpantau naik tipis 0,50 atau Rp680 menjadi Rp135.770 per kg; sementara itu, daging ayam ras turun 2,34 persen atau Rp820 menjadi Rp34.190 per kg; begitu pun telur ayam ras turun 0,77 persen atau Rp220 menjadi Rp28.250 per kg.

Begitu pun harga kedelai biji kering (impor) juga terpantau turun tipis 0,17 persen atau Rp20 menjadi Rp11.910 per kg; namun komoditas gula konsumsi naik tipis 0,28 persen atau Rp50 menjadi Rp17.940 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau turun tipis 0,33 persen atau Rp60 menjadi Rp17.980 per kg; begitu pun minyak goreng curah juga turun 0,44 persen atau Rp70 menjadi Rp16.000 per kg.

Kemudian harga tepung terigu curah juga turun 1,37 persen atau Rp140 menjadi Rp10.090 per kg; sama halnya dengan tepung terigu non curah turun 0,83 persen atau Rp110 menjadi Rp13.110 per kg.

Lalu, harga jagung di tingkat peternak naik 1,02 persen atau Rp60 menjadi Rp5.940 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun hingga 0,43 persen atau Rp50 menjadi Rp11.520 per kg.

Sedangkan, harga ikan kembung terpantau naik 2,76 persen atau Rp1.020 menjadi Rp37.910 per kg; berbeda dengan ikan tongkol terpantau turun tipis 0,72 persen atau Rp230 menjadi Rp31.380 per kg; begitu pun ikan bandeng turun 1,66 persen atau Rp550 menjadi Rp32.540 per kg.

Beras premium juga terpantau naik tipis 0,13 persen atau Rp20 menjadi Rp15.560 per kg; sedangkan beras medium terpantau turun tipis 0,66 persen atau Rp90 menjadi Rp13.530 per kg. Sedangkan, beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau naik tipis 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.610 per kg.

Sementara itu nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin, 26 Agustus 2024, dibuka meningkat. Pada awal perdagangan Senin pagi, rupiah melesat 182 poin atau 1,17 persen menjadi Rp 15.310 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.492 per dolar AS. "Ketegangan politik mereda setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Alhasil, rupiah menguat diikuti kinerja aset-aset keuangan yang menguat, yakni saham dan obligasi," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Pada Kamis (22/8/2024), rupiah bersamaan dengan saham domestik, melemah akibat meluasnya aksi protes di Indonesia. Protes massa terjadi di berbagai kota karena DPR bermaksud merevisi UU Pilkada yang berpotensi menjadi karpet merah bagiputra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon gubernur meski secara aturan usianya belum mencukupi.

Saat ini Kaesang masih menjadi sorotan publik. Apalagi saat aksi protes merebak di dalam negeri, Kaesang dan istrinya, Erina Gudono jalan-jalan ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi yang biaya sewanya ditaksir mencapaiRp 308,8 juta per jam.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memintaKaesang Pangarepmenjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono tersebut. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi mereka sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

"Saat kondisi ekonomi menantang bagi rakyat, menggunakan jet pribadi mewah bisa dikatakan sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan menyinggung perasaan publik," ujar Achmad.

Hari ini akun media sosial Dirjen Bea Cukai juga diserbu netizen gara-gara Kaesang. Dirjen Bea Cukai didesak untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan tidak adanya pemeriksaan terhadap barang milik Kaesang dan Erina Gudono saat pulang dari Amerika. Sebab, dari video yang beredar barang dari pesawat yang ditumpangi Kaesang langsung dimasukkan ke mobil yang dia kendarai.

Adil Al Hasan dan Riri Rahayu berkontribusi di artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan menarik utang baru sebesar RP 775,9 triliun pada tahun depan. Hal ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan utang tersebut untuk mendukung percepatan ekonomi. “Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 trilliun diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Senin, 26 Agustus 2024.

Berdasarkan catatan kementerian keuangan, hingga akhir Juli saja utang pemerintah telah mencapai Rp 8.502,6 triliun. Meski demikian, Ferry mengatakan rasio utang masih dalam batas aman.

Rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari tahun 2014 hingga 2019 berada dalam kisaran 24,68 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB sampai dengan 30,23 persen terhadap PDB. “Angka tersebut meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” kata Ferry.

Meski sempat mengalami kenaikan signifikan akibat pandemi Covid-19, ia melanjutkan, pemerintah berhasil mengendalikan laju kenaikan utang Pemerintah sejak tahun 2021 hingga kini. Hingga akhir Juli 2024, rasio utang menjadi 38,68 persen terhadap PDB.

Ferry menilai itu masih jauh di bawah batas aman yakni 60 persen. Karena Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur batasan rasio utang.

Utang pemerintah juga menurut dia masih tergolong sehat karena rata-rata profil jatuh tempo di 8 tahun. Juga komposisi utang yang didominiasi SBN domestik. Pemerintah juga terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB.

"Melalui reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan," ujarnya.

Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri sempat mengkritik utang era Prabowo yang membengkak. Pasalnya pembayaran bunga utang juga ikut bertambah mencapai Rp 552,85 triliun.

“Peningkatan terbesar dalam belanja pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah pembayaran bunga utang yang naik sebesar 274 persen," kata Faisal Basri dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Bunga utang diproyeksikan akan terus meningkat, angkanya mencapai 20,3 persen dari total belanja pemerintah pusat atau naik dari 19 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, utang pemerintah pusat terus bertambah dan diproyeksikan akan mencapai Rp 8,7 kuadriliun pada akhir 2024.

Rio Alpin Pulungan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin, 26 Agustus 2024, dibuka meningkat setelah polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mereda. Polemik mereda setelah DPR menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap UU Pilkada yang bakal menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas usia calon kepala daerah berubah.

Pada awal perdagangan Senin pagi, rupiah melesat 182 poin atau 1,17 persen menjadi Rp 15.310 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.492 per dolar AS. "Ketegangan politik mereda setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Alhasil, rupiah menguat diikuti kinerja aset-aset keuangan yang menguat, yakni saham dan obligasi," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Pada Kamis (22/8/2024), rupiah bersamaan dengan saham domestik, melemah akibat meluasnya aksi protes di Indonesia. Protes massa terjadi di berbagai kota karena DPR bermaksud merevisi UU Pilkada yang berpotensi menjadi karpet merah bagiputra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, maju sebagai calon gubernur meski secara aturan usianya belum mencukupi.

Pekan lalu, rata-rata harian volume perdagangan obligasi pemerintah tercatat sebesar Rp 27,48 triliun, lebih tinggi dari pekan sebelumnya, yang sebesar Rp 19,82 triliun, secara rata-rata.

Kepemilikan asing pada obligasi Pemerintah Indonesia melonjak Rp 9,59 triliun menjadi Rp 831 triliun atau 14,45 persen dari total yang beredar pada 22 Agustus 2024.

Saat ini Kaesang masih menjadi sorotan publik. Apalagi saat aksi protes merebak di dalam negeri, Kaesang dan istrinya, Erina Gudono jalan-jalan ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi yang biaya sewanya ditaksir mencapaiRp 308,8 juta per jam.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memintaKaesang Pangarepmenjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono tersebut. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi mereka sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

"Saat kondisi ekonomi menantang bagi rakyat, menggunakan jet pribadi mewah bisa dikatakan sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan menyinggung perasaan publik," ujar Achmad.

Terlebih, dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika itu dilakukan ketika situasi di Indonesia sedang memanas. Hal ini seiring adanya demo massa menolak RUU Pilkada oleh DPR yang ditengarai memberi karpet merah bagi Kaesang untuk maju Pilkada 2024.

Achmad melanjutkan, keluarga besar Kaesang termasuk Jokowi mestinya mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap masyarakat. "Kaesang dan keluarganya perlu merefleksikan kembali tindakan mereka dan dampaknya bagi masyarakat," ujar Achmad. "Transparansi, empati, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi mestinya bisa mereka tegakkan."

Hari ini akun media sosial Dirjen Bea Cukai juga diserbu netizen gara-gara Kaesang. Dirjen Bea Cukai didesak untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan tidak adanya pemeriksaan terhadap barang milik Kaesang dan Erina Gudono saat pulang dari Amerika. Sebab, dari video yang beredar barang dari pesawat yang ditumpangi Kaesang langsung dimasukkan ke mobil yang dia kendarai.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan uji coba landasan pacu atau runway Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah berjalan lancar.

"Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO, berjalan mulus dan lancar," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dalam menyaksikan proses uji coba lepas landas dan pendaratan pesawat di bandara IKN tersebut, Menhub didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Selain itu, ada juga Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa, serta jajaran pejabat Kemenhub, Kementerian PUPR, dan pihak konstruksi lainnya.

Uji coba itu merupakan bagian dari proving flight, yaitu proses operasional untuk memastikan kesiapan rute penerbangan baru.

Tidak hanya landasan pacu yang diuji dalam kegiatan uji coba tersebut, tapi juga jalur udara di sekitar bandara. Desain jalur-jalur udara ini telah diperhitungkan untuk menghindari potensi konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda.

"Yang kita lakukan sekarang semacam proving flight karena yang dibuat tidak hanya runway, tetapi jalur-jalur udaranya. Semua sudah didesain supaya tidak konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda," kata Budi Karya. "Jadi nanti pada saat digunakan dengan frekuensi padat, di ruang udara sudah tidak terjadi konflik."

Adapun proses proving flight bertujuan untuk memastikan bahwa landasan pacu dan jalur udara berfungsi dengan baik dalam kondisi operasional. Termasuk di dalamnya menguji kesesuaian dan integrasi sistem navigasi udara.

Selanjutnya, kata Budi Karya, setelah uji coba akan dilakukan berbagai asesmen tambahan terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. Proses tersebut penting untuk memastikan bahwa bandara siap beroperasi dengan frekuensi penerbangan yang padat tanpa menimbulkan masalah.

Menteri Basuki menjelaskan pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 x 30 meter. "Hari ini walaupun dengan kondisi gerimis, kita bisa capai 1.025 meter yang targetnya nanti awal September menjadi 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737."

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono masih menggelinding di sosial media. Kini warganet menyoroti adanya dugaan barang anak dan menantu Jokowi itu tak dikenai bea cukai karena langsung dibawa ke mobil yang mereka kendarai.

Bea cukai trending di X pada Senin, 26 Agustus 2024. Hingga pukul 08.50 Bea Cukai telah mendapat 38,8 cuitan yang mayoritas meminta institusi ini mengusut barang-barang milik Kaesang-Erina.

“Viralkan untuk mereka yang masuk dari luar negeri untuk acuhkan bea cukai,” tulis @rikiaiza di akun X-nya pada Senin hari ini.

Sindiran yang lain muncul dari @nabiylarisfa. “Ciyee belanjaannya langsung masuk mobil, nggak lewat deklarasi bea cukai dulu ciyeee~,” tulis dia.

Sementara itu, akun @kazzam17 juga menuntut bea cukai untuk mengklarifikasi fenomena ini. “Udah jam 8 nih, ayo bea cukai jawab pertanyaan netizen selama weekend kemarin,” tulis dia pada pukul 08.03, Senin, 26 Agustus 2024.

Trending ini muncul diduga karena beredar video yang memergoki keduanya tak dikenai bea cukai atas barang yang dibeli atau dibawa. Dalam kolom komentar postingan di X dan Instagram, warganet menagih Dirjen Bea Cukai dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo untuk mengusut dugaan tersebut.

“Tolong jawab perbeacukaian yang lagi pada dibahas pak. Lagi pen belajar bea cukai nih hehee,” tulis @Ajiya_sun di akun X Prastowo pada Senin, 26 Agustus 2024.

Komentar lain berasal dari @Joko_widodio. Ia meminta pertanggungjawaban Bea Cukai untuk mengusut barang-barang milik Kaesang dan Erina.

“Itu barang bawaan anak Presiden dan Istrinya ga kena bea cukai tah. Woy jawablah, Anda dibayar dibayar rakyat woy,” kata dia.

Hiruk-pikuk itu juga terjadi di akun Instagram resmi Bea Cukai. Dalam unggahan @beacukairi tentang pelayanan kepabeanan di Bea Cukai Cirebon atas kedatangan pesawat dari Indian Air Forces di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada tiga hari silam.

“Usut barang-barang anak Presiden dong, Min. Kok gak kena bea cukai,” tulis @mly_oke di kolom komentar.

“Itu barang belanjaan kak Kaesang pulang naik jet pribadi langsung masuk mobil? Ga diaudit. Ditunggu informasinya, ya,” tulis @lucy_lucunya.

Sementara itu, warganet juga memperkirakan biaya sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina mencapai US$ 13.000 hingga US$ 19.750 per jam. Bila dikonversi ke rupiah, setara kurang lebih Rp 202 juta hingga Rp 308,8 juta per jam. Adapun jenis jet pribadi yang diduga disewa itu adalah Gulfstream G650.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta Kaesang Pangarep menjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono tersebut. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi mereka sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

"Saat kondisi ekonomi menantang bagi rakyat, menggunakan jet pribadi mewah bisa dikatakan sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan menyinggung perasaan publik," ujar Achmad.

Terlebih, dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika itu dilakukan ketika situasi di Indonesia sedang memanas. Hal ini seiring adanya demo massa menolak RUU Pilkada oleh DPR yang ditengarai memberi karpet merah bagi Kaesang untuk maju Pilkada 2024.

Achmad melanjutkan, keluarga besar Kaesang termasuk Jokowi mestinya mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap masyarakat. "Kaesang dan keluarganya perlu merefleksikan kembali tindakan mereka dan dampaknya bagi masyarakat," ujar Achmad. "Transparansi, empati, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi mestinya bisa mereka tegakkan."